Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tunaikan zakat melalui BAZNAS RI di Istana Negara

    Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tunaikan zakat melalui BAZNAS RI di Istana Negara

    Foto; Istimewa

    Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tunaikan zakat melalui BAZNAS RI di Istana Negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 22:54 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dalam pelaksanaan Zakat Istana bertajuk Cahaya Zakat: Keajaiban Muzaki dan Mustahik, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/3).

    Pelaksanaan Zakat Istana ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Tinggi Negara, Direksi BUMN, Pejabat Kementerian Lembaga, serta para kepala daerah yang bersama-sama menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.

    Penyerahan zakat Presiden dan Wapres diterima oleh Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan, M.Si., dan didoakan langsung oleh Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, sebagaimana kewajiban amil mendoakan muzaki.

    Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan, “Dengan berzakat, kita dapat berbagi dengan sesama, menolong kaum dhuafa, meringankan beban hidup mereka, dan menghindarkan hidup dari sifat kikir.”

    “Berzakat adalah cerminan sikap gotong royong dan upaya mengurangi ketimpangan sosial serta pemerataan kesejahteraan. Semoga zakat yang kita keluarkan akan menambah ketaqwaan kita kepada Allah SWT,” ujarnya, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga turut mengapresiasi kinerja BAZNAS. “Saya menghormati kerja keras saudara-saudara (BAZNAS) yang juga diapresiasi di luar negeri, di Palestina, di Timur Tengah. Pekerjaan BAZNAS sangat dihormati, dan BAZNAS selalu hadir di tempat yang sulit. Terima kasih BAZNAS.”

    Presiden Prabowo juga berharap, pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS harus dilakukan secara transparan dan efektif, harus sampai kepada mereka yang membutuhkan, dan harus dilaksanakan dengan pengelolaan yang sebersih-bersihnya.

    Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Zakat Istana yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

    “Hari ini Kamis, 27 Maret 2025, bertepatan dengan 27 Ramadhan 1446 H, merupakan hari yang sangat istimewa dan membanggakan bagi kita semua. Kita patut bersyukur atas perkenan Bapak Presiden Prabowo untuk melanjutkan jejak baik dalam pelaksanaan Zakat Istana bersama Bapak Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka, serta didampingi oleh segenap pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri kabinet Merah Putih, serta panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan BUMN,” ujar Kiai Noor.

    Menurutnya, momentum Zakat Istana hari ini menjadi pengingat kuat akan akar spiritual dan sosial dari zakat itu sendiri.

    “Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas kepercayaan yang diberikan kepada BAZNAS untuk mengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Kepercayaan ini mencerminkan kepedulian negara terhadap pemenuhan kewajiban keagamaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Kiai Noor juga menyampaikan kinerja pengelolaan zakat dalam 4 tahun terakhir dari tahun 2021–2024 yang semakin meningkat.

    “Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah tahun 2021 sebesar Rp14 triliun, tahun 2022 sebesar Rp22,4 triliun, tahun 2023 sebesar Rp32,3 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp40,4 triliun, dan target tahun 2025 ini sebesar Rp50 triliun,” ujarnya.

    Sementara itu, lanjut Kiai Noor, pengumpulan BAZNAS RI (pusat) sendiri tahun 2021 sebesar Rp517 miliar, tahun 2022 sebesar Rp634 miliar, tahun 2023 sebesar Rp882 miliar, tahun 2024 sebesar Rp1,12 triliun, dan target tahun 2025 sebesar Rp1,35 triliun.

    “Adapun penyalurannya, pada tahun 2021, jumlah penyaluran zakat sebesar Rp14,04 triliun, tahun 2022 sebesar Rp21,6 triliun, tahun 2023 sebesar Rp31,2 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp39,5 triliun. Sementara penyaluran BAZNAS RI (pusat) tahun 2021 sebesar Rp501 miliar, tahun 2022 sebesar Rp756 miliar, tahun 2023 sebesar Rp675 miliar, dan tahun 2024 sebesar Rp1,07 triliun,” jelasnya.

    Setiap tahun, kata Kiai Noor, BAZNAS mengusung tema yang berbeda yang kami harapkan dapat memberikan dampak nyata. Pada tahun 2021 dan 2022 “Cinta Zakat”, tahun 2023 “Berkah Berzakat.”

    “Pada tahun 2024 ‘Nikmat Berzakat’ dan tahun 2025 ini sengaja kami mengusung untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan tema ‘Cahaya Zakat’. Tema ini sebagai simbol kekuatan dan cita-cita Bapak Presiden untuk menerangi masyarakat Indonesia dan Insya Allah dunia,” ucapnya.

    Kiai Noor menambahkan, BAZNAS mengajak seluruh elemen bangsa—pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat—untuk bersinergi dalam menjadikan zakat sebagai pilar pembangunan. “Mari kita terus berzakat dengan penuh keikhlasan, karena didalamnya terkandung keberkahan bagi kita semua.”

    Kegiatan penyerahan zakat presiden dan wakil presiden serta para menteri dan pejabat pemerintah ini turut didukung oleh Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Turut hadir Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Waryono, M.Ag.; Ketua Umum Majelis Ulama’ Indonesia, K.H. Muhammad Anwar Iskandar; Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.; Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama’, Dr. (H.C.) K.H. Yahya Cholil Staquf; Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA; Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag.; Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah; Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie; Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari, beserta jajaran.

    Sumber : Sumber Lain

  • Baznas sinergikan program dengan kebijakan pemerintah

    Baznas sinergikan program dengan kebijakan pemerintah

    Kami siap kirimkan setiap tahun 2.000 orang ke Jepang yang dibiayai dari Baznas RI.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyinergikan program yang dijalankan dengan kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Noor Achmad di Istana Negara, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa program-program Baznas merupakan bagian dari upaya mempersiapkan generasi yang kuat, sejalan dengan bonus demografi dan proyeksi Indonesia Emas 2045.

    Ketua Baznas menyebut visi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Astacita melibatkan semua pihak untuk menciptakan kesempatan yang sama, meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, perdesaan, dan kelompok rentan.

    Program Makan Bergizi Gratis yang sedang digalakkan oleh Pemerintah, menurut dia, merupakan langkah strategis untuk mencetak generasi yang kuat secara fisik dan cerdas secara otak.

    Dikatakan pula bahwa program Baznas diselaraskan dengan kebijakan tersebut. Hal ini merujuk pada ayat Al-Qur’an tentang tanggung jawab untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah.

    “Dengan demikian, apa yang dilakukan saat sekarang ini dan dengan Astacita dan program Makan Bergizi Gratis bagi kami persis dengan ayat ini. Maka dari itu, tidak ada kata lain apa yang kami lakukan bersinergi terus dengan program pemerintah,” kata dia.

    Dalam kesempatan itu, Noor Achmad juga menyampaikan bahwa lembaganya telah bekerja sama dengan berbagai kementerian, salah satu inisiatif terbaru adalah program pengiriman tenaga magang dan tenaga kerja ke Jepang dengan rencana mengirimkan 2.000 orang setiap tahun.

    “Insyaallah, kami siap kirimkan setiap tahun 2.000 orang ke Jepang yang dibiayai dari Baznas RI. Apa yang kami lakukan ini adalah bagian dari juga mempersiapkan generasi kuat yang akan datang,” ucapnya.

    Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, beserta sejumlah jajaran menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo dan jajaran kabinet Merah Putih serahkan zakat melalui Baznas

    Prabowo dan jajaran kabinet Merah Putih serahkan zakat melalui Baznas

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, beserta sejumlah jajaran menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, Prabowo menyerahkan zakat didampingi oleh Ketua Baznas RI Noor Achmad. Presiden juga terlihat membaca niat zakat pada proses penyerahan zakat tersebut.

    Pada momen tersebut, Wapres Gibran juga menyerahkan zakat. Usai Presiden dan wapres, sejumlah menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih bergiliran melakukan penyerahan zakat melalui Baznas.

    Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya peran zakat dalam membantu masyarakat yang masih menghadapi kesulitan hidup. Presiden menilai bahwa banyak saudara sebangsa yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi kondisi yang kurang baik.

    “Marilah kita berdoa buat mereka, marilah kita mengulurkan tangan buat mereka. Salah satunya adalah dengan berzakat, berinfak, dan bersedekah. Dengan berzakat kita akan memperdalam rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita,” ucap Prabowo.

    Selain itu, Prabowo menyampaikan zakat juga menjadi sarana berbagi dengan sesama, menolong kaum duafa, dan meringankan beban hidup mereka.

    Zakat disebut sebagai cerminan semangat gotong royong dan upaya mengurangi ketimpangan sosial, sekaligus wujud keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

    Prabowo berharap zakat yang dikeluarkan dapat menyempurnakan ibadah Ramadhan serta meningkatkan ketakwaan.

    “Semoga zakat yang kita keluarkan akan menyempurnakan ibadah Ramadhan kita serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT,” kata Kepala Negara.

    Lebih lanjut Presiden juga mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia masih sangat besar, mencapai Rp327 triliun, sementara realisasi penerimaan tahun ini telah mencapai Rp41 triliun.

    Menurutnya, dengan perhitungan yang ada, kemiskinan absolut dapat dihapuskan dengan dana sekitar Rp30 triliun.

    “Dalam perhitungan kita, kita dapat menghilangkan kemiskinan absolut hanya dengan sekitar Rp30 triliun. Bayangkan kita bisa hilangkan tahun ini juga kemiskinan ekstrem. Berarti saudara-saudara peran dari Baznas sangat penting, sangat strategis,” ucap Presiden.

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua Baznas RI Noor Achmad mengatakan bahwa pada tahun ini potensi zakat nasional sebesar Rp327 triliun. Namun pihaknya hingga saat ini baru bisa mengumpulkan zakat sebesar Rp41 triliun.

    Adapun para pembayar zakat atau muzaki juga terus meningkat. Dia menyampaikan bahwa pada 2021 jumlah muzaki sebesar 10 juta orang. Namun pada 2024 jumlahnya bertambah menjadi 28,1 juta orang.

    Noor menilai hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran untuk berbagi kepada sesama.

    “Jadi artinya masyarakat Indonesia masyarakat yang luar biasa, yang Insya Allah tidak akan menyimpan hartanya, tapi ada sebagian yang ditujukan kepada saudara yang membutuhkan,” ucapnya.

    “Alhamdulillah dari situ kami bisa melakukan banyak program untuk ekonomi, untuk kesehatan, untuk pendidikan dan lain sebagainya,” sambung dia.

    Sejumlah menteri dan pejabat yang hadir dalam acara ini di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin.

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, dan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Segini Harga Mobil BMW i7 yang Dipakai Jokowi Bukber Bareng Prabowo

    Segini Harga Mobil BMW i7 yang Dipakai Jokowi Bukber Bareng Prabowo

    Jakarta

    Presiden ketujuh Republik Indonesia (RI), Joko Widodo alias Jokowi, menumpangi BMW i7 saat buka puasa bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (27/3). Lantas, seberapa mahal harga mobil listrik ‘sultan’ tersebut?

    BMW i7 yang ditumpangi Jokowi berkelir abu-abu dan menggunakan nomor polisi (nopol) BK 1235 dengan garis biru. Sebelumnya, kendaraan tersebut pernah dipakai Bobby Nasution dan Kaesang Pangarep saat pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Oktober tahun lalu.

    Versi terbaru BMW i7 meluncur dua tahun lalu di Indonesia. Mobil listrik tersebut bukan kendaraan biasa. Sebab, selain harganya mahal, spesifikasinya juga bukan ‘kaleng-kaleng’.

    Jokowi bukber sama Prabowo naik BMW i7. Foto: Doc. Sekretariat Presiden.

    Ketika meluncur dua tahun lalu, BMW i7 dibanderol Rp 3,4 miliar dengan status off the road alias belum termasuk pajak. Kendaraan tersebut menjadi salah satu mobil listrik termahal yang dijual di Indonesia.

    Pada versi terbarunya, BMW i7 mengusung dua motor listrik yang mampu menyemburkan tenaga 544 dk dan torsi 795 Nm. Akselerasi 0-100 km/jam bisa ditempuh dalam waktu 4,7 detik. Baterainya punya jarak tempuh maksimum hingga 590-625 km.

    BMW i7 dibekali teknologi BMW eDrive generasi kelima dan memungkinkan pengisian daya dari 10 ke 80 persen dalam 34 menit dengan pengecasan 195 kW (DC, fast-charging station).

    Jokowi bukber sama Prabowo naik BMW i7. Foto: Doc. Sekretariat Presiden.

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Jokowi datang dengan pengawalan yang tak terlalu ketat. Sementara dia duduk di kursi belakang mobil dan keluar saat tiba depan pintu Istana Merdeka. Jokowi langsung disambut Prabowo di dekat kendaraan.

    Setelah saling berjabat tangan, keduanya lalu menuju ruang Presidential Lounge. Sesaat sebelum masuk ke ruangan, Jokowi sempat menyapa dan bersalaman dengan Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya.

    (sfn/rgr)

  • Mengukur dengan tepat melepaskan kita dari simpulan sesat

    Mengukur dengan tepat melepaskan kita dari simpulan sesat

    Jakarta (ANTARA) – Dalam dunia yang semakin kompleks dan banjir informasi, kemampuan untuk mengukur dan menilai dengan tepat menjadi sangat penting, tetapi juga semakin sulit.

    Butuh kemauan untuk menggali dan mendalami informasi untuk bisa menemukan tolok ukur yang tepat yang membawa kita kepada kesimpulan yang akurat.

    Seperti pepatah lama yang mengatakan, “Jika Anda mengukur sesuatu dengan cara yang salah, hasilnya juga pasti akan salah.”

    Coba bayangkan jika kita diminta untuk mengukur jumlah air di waduk Jatiluhur menggunakan sendok kecil. Atau, kita diminta untuk mengukur sekarung beras menggunakan timbangan bayi. Tentu saja, usaha kita akan sia-sia karena alat dan metode yang digunakan sangat tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Jadi, jika waktu, metode, dan pembanding yang digunakan tidak tepat, maka kesimpulan yang kita ambil pun niscaya tidak akan tepat.

    Fenomena inilah yang seringkali terjadi ketika kita mencoba untuk menilai kebijakan pemerintah atau isu-isu sosial lainnya tanpa alat ukur yang tepat, kita akhirnya bisa terjebak dalam penilaian yang sesat.

    Oleh karena itu, kita harus lebih teliti dalam memilih metode pengukuran dan pembanding yang digunakan.

    Salah satu contoh nyata dari pengukuran yang tidak tepat bisa kita temukan dalam perdebatan seputar RUU TNI yang sudah disahkan DPR pada 20 Maret 2025. Beberapa pihak menilai dengan adanya penambahan 40 persen jumlah kementerian yang bisa dijabat oleh TNI aktif, menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR mau mengembalikan praktik dwifungsi TNI, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

    Namun, mari kita lihat dulu alat ukur yang digunakan. Jika kita bandingkan dengan UU Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI tidak ada batasan bagi anggotanya untuk berperan di mana saja bahkan di ruang politik. Mereka juga bisa menjabat sebagai anggota DPR maupun kepala daerah sesuai dengan pasal 6 tentang Dwifungsi ABRI. Sementara dalam UU TNI terbaru, anggota TNI aktif sangat dibatasi hanya bisa ditugaskan ke dalam 14 kementerian dan lembaga saja yang terkait dengan bidang yang relevan dengan tugas dan kapasitas TNI, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Dengan alat ukur tadi, jelas bisa disimpulkan, Pemerintah dan DPR justru sedang berusaha menjaga konsistensi terhadap perjuangan reformasi dengan menjaga supremasi sipil melalui penebalan batas bagi anggota TNI di ranah sipil.

    Contoh lain yang dapat kita cermati adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Beberapa pihak menyimpulkan program ini gagal hanya karena sampai pertengahan Maret realisasi belanja MBG baru mencapai kurang dari 1 persen dari anggaran yang dialokasikan. Manfaat dari program ini juga baru diterima sekitar tiga juta anak. Pengukuran yang digunakan sangat tidak tepat.

    Coba kita ganti alat ukurnya bukan melihat dari jangka pendek, tetapi jangka panjang.

    Pemerintah memang merencanakan agar program MBG dijalankan secara bertahap karena menyasar skala yang sangat besar. Pada akhir Februari, targetnya adalah 2,2 juta penerima, dan pada akhir April ditargetkan enam juta penerima. Sementara itu, pada akhir Oktober, jumlah penerima akan meningkat menjadi 45 juta penerima. Nantinya, pada akhir Desember 2025, pemerintah menargetkan ada 82 juta anak dapat merasakan manfaatnya.

    Dengan kata lain, realisasi tiga juta penerima pada pertengahan Maret sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, klaim bahwa pemerintah gagal dalam menjalankan program ini jelas tidak tepat.

    Satu lagi contoh pengukuran yang tidak tepat sehingga berakhir dengan simpulan sesat.

    Pembentukan Danantara, Sovereign Wealth Fund (SWF) milik Indonesia. Sejak 1 Januari sampai 18 Maret 2025, terjadi penurunan harga saham di beberapa sektor, termasuk saham bank-bank BUMN, dan juga net sell asing dari pasar saham Indonesia mencapai 1,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp26 triliun. Beberapa pihak langsung menarik kesimpulan bahwa Danantara gagal karena tidak ada kepercayaan dari investor global. Namun, pengukuran ini pun tidak tepat.

    Mari kita gunakan alat ukur yang tepat, yakni membandingkan dengan negara-negara lain secara global pada waktu yang sama. Kita akan menemukan fakta bahwa sejak 1 Januari sampai 18 Maret 2025 terjadi net sell asing dari bursa saham India (15,9 miliar dolar AS), Jepang (14,1 miliar dolar AS), dan Korea Selatan (5 miliar dolar AS).

    Sementara, Indonesia di waktu yang sama, net sell asing dari bursa Indonesia sebesar 1,6 miliar dolar AS. Ini menunjukkan bahwa adanya realokasi aset global, di mana net sell asing terjadi di berbagai bursa, berpindah ke bursa Tiongkok dan komoditas emas. Bisa disimpulkan fenomena ini bukan karena pendirian Danantara, tetapi realokasi aset oleh fund manager besar sedang terjadi secara global.

    Sudah saatnya kita membongkar cara ukur yang tidak tepat. Memberikan kritik yang konstruktif tentang kebijakan pemerintah adalah suatu kebajikan. Namun, jika caranya salah maka justru bisa merugikan banyak pihak.

    *) Noudhy Valdryno adalah Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO)

    Copyright © ANTARA 2025

  • Jokowi Naik Mobil Listrik ‘Sultan’ saat Bukber Bareng Prabowo di Istana

    Jokowi Naik Mobil Listrik ‘Sultan’ saat Bukber Bareng Prabowo di Istana

    Jakarta

    Presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi berkunjung ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat, untuk melakukan buka puasa bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, Rabu (26/3). Jokowi hadir dengan menumpangi mobil listrik ‘sultan’ BMW i7!

    Dilihat dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/3), Jokowi datang dengan pengawalan yang tak terlalu ketat. Sementara dia duduk di kursi belakang mobil dan keluar saat tiba depan pintu Istana Merdeka. Jokowi langsung disambut Prabowo di dekat kendaraan.

    Setelah saling berjabat tangan, keduanya lalu menuju ruang Presidential Lounge. Sesaat sebelum masuk ke ruangan, Jokowi sempat menyapa dan bersalaman dengan Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya.

    Jokowi bukber sama Prabowo naik BMW i7. Foto: Doc. Sekretariat Presiden.

    Sebagai kanal otomotif, detikOto tentu tak akan mengurai lebih lanjut mengenai pertemuan Jokowi dan Prabowo di Istana Merdeka. Kami justru mau membahas mobil listrik mewah yang mengantar Jokowi ke lokasi buka bersama.

    Seperti yang telah disebut di awal, Jokowi naik BMW i7 berkelir abu-abu. Kendaraan buatan Jerman tersebut menggunakan nomor polisi (nopol) BK 1235 dengan garis biru. Adapun pelat BK berasal dari Sumatera Utara.

    Mobil yang sama sebelumnya ditumpangi Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution saat pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Oktober tahun lalu. Namun, BMW i7 dengan nopol Sumatera Utara tersebut tak ada dalam daftar ELHKPN milik Bobby.

    Jokowi bukber sama Prabowo naik BMW i7. Foto: Doc. Sekretariat Presiden.

    BMW i7 bukan mobil sembarangan. Kendaraan listrik yang versi terbarunya meluncur dua tahun lalu itu dibanderol Rp 3,4 miliar lebih. Itupun statusnya masih off the road alias belum termasuk pajak.

    Pada versi terbarunya, BMW i7 mengusung dua motor listrik yang mampu menyemburkan tenaga 544 dk dan torsi 795 Nm. Akselerasi 0-100 km/jam bisa ditempuh dalam waktu 4,7 detik. Baterainya punya jarak tempuh maksimum hingga 590-625 km.

    BMW i7 dibekali teknologi BMW eDrive generasi kelima dan memungkinkan pengisian daya dari 10 ke 80 persen dalam 34 menit dengan pengecasan 195 kW (DC, fast-charging station).

    Soal hiburan, kendaraan tersebut punya BMW Theater Screen berukuran 31,3 inci yang memanjang ke bawah dari atap. Kemudian ada kursi baris kedua yang bisa disulap menjadi bioskop pribadi. Penumpang juga bisa memilih berbagai program hiburan pribadi dari layanan streaming.

    Tak hanya itu, pada i7 yang dipasarkan di Indonesia juga bisa merasakan pengalaman baru lewat BMW Iconic Sounds. Jadi setiap penumpang i7 bisa mendengar suara mobil listrik yang dirancang langsung composer dunia, Hans Zimmer.

    (sfn/rgr)

  • Bos PPI Pesimis Jokowi-Mega Bertemu di Lebaran: Mukjizat Jika Terjadi

    Bos PPI Pesimis Jokowi-Mega Bertemu di Lebaran: Mukjizat Jika Terjadi

    Jakarta

    Ketua Fraksi PKB di DPR RI Jazilul Fawaid menyampaikan harapannya agar para Presiden terdahulu, termasuk Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati Soekarnoputri bisa saling bertemu di momen Lebaran. Lantas, mungkinkah itu terwujud di Lebaran 2025?

    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai hampir mustahil Jokowi dan Megawati bertemu dalam waktu dekat. Menurutnya, mukjizat jika keduanya bertemu pada Lebaran yang akan datang.

    “Melihat konflik politik sampai hari ini, rasa-rasanya pertemuan kedua tokoh ini di momen Idul Fitri sulit terwujud. Apalagi belakangan ini kedua belah pihak makin mengeras. Namun jika terjadi pertemuan antar keduanya, itu ‘mukjizat’ yang luar biasa karena secara nalar politik sulit dijangkau,” kata Adi Prayitno saat dihubungi, Rabu (26/3/2025).

    Meski begitu, Adi meyakini konflik keduanya akan menipis seiring berjalannya waktu. Terlebih, lanjut dia, jika anak-anak keduanya sering bertemu di banyak momen ke depannya.

    “Entah di kemudian hari, konflik politik kedua kubu mungkin bisa menipis karena seiring berjalannya waktu dan adanya regenerasi di kubu masing-masing. Buktinya Puan dan Gibran bisa terlihat bisa bertemu di banyak momen. Puan dan Gibran mewakili generasi Megawati dan Jokowi,” ucapnya.

    Adi pun meyakini hanya Puan Maharani dan Gibran lah yang bisa mempertemukan Megawati dan Jokowi. Puan dan Gibran, kata dia, tidak memiliki sekat apapun dalam politik.

    Lebih jauh, Adi menilai Idul Fitri sebetulnya memang momen yang tepat untuk Jokowi dan Megawati saling berdamai dan berbaikan. Namun, ia juga memahami realitas kehidupan dan politik tak semudah yang dibayangkan.

    “Secara agama Idul Fitri adalah ajang saling memaafkan antar sesama manusia yang mungkin selama berinteraksi ada salah khilaf dan dosa. Dalam tradisi Islam, Idul Fitri momen membersihkan diri dari segala dosa apapun. Secara substansi Idul Fitri itu kembali suci. Tapi dalam realitas kehidupan sosial dan politik tak semudah yang dibayangkan seperti momen islah politik antar elite,” jelasnya.

    Sebelumnya, Jazilul Fawaid menyambut baik pertemuan anak hingga mantu mantan presiden RI di ulang tahun putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo. Jazilul berharap, ke depan, saat momen Lebaran, juga ada perkumpulan Presiden RI terdahulu, termasuk Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi).

    “Betul (harapan Megawati bertemu Jokowi), momen luar biasa kalau itu terjadi,” kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (26/3).

    Jazilul menilai hanya Didit yang mampu menjadi magnet bagi anak-anak mantan presiden RI untuk bertemu. Ia menilai pertemuan sejumlah tokoh di ulang tahun Didit menggambarkan keharmonisan.

    Ia berharap momen perkumpulan tokoh bangsa terjadi lagi di Idul Fitri. Jazilul menilai akan lebih baik jika orang tua dari masing-masing anak atau mantan presiden yang masih hidup bertemu kembali.

    “Harapan saya, sangat bagus bila dapat diulang pada momen Idul Fitri. Apalagi, bila bersama orang tua yang masih hidup,” ucapnya.

    (maa/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ini Alasan Jokowi Dinilai Layak Jadi Ketua Wantimpres

    Ini Alasan Jokowi Dinilai Layak Jadi Ketua Wantimpres

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) diunggulkan sebagai ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Pengalaman dan kedekatan Jokowi dengan Prabowo dinilai menjadi nilai tambah untuk memaksimalkan peran strategis Wantimpres.

    Pengamat politik dari Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menyampaikan pandangan ini merespons survei Rumah Politik Indonesia yang menunjukkan mayoritas responden memilih Jokowi sebagai ketua Wantimpres.

    “Survei ini menarik. Dari beberapa kandidat, Jokowi paling diunggulkan. Hal ini dapat dipahami mengingat rekam jejaknya sebagai presiden selama dua periode,” ujar Karyono saat berbicara di acara peluncuran survei bertajuk “Kenapa Jokowi Calon Ketua Wantimpres RI Terbaik?” di Aryaduta Hotel, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Peran Strategis Wantimpres

    Menurut Karyono, Wantimpres memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia optimistis Jokowi dapat menjadikan Wantimpres sebagai lembaga yang berdampak positif terhadap pembangunan Indonesia.

    “Wantimpres sangat strategis dalam memberikan arahan untuk pembangunan berkelanjutan dan mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Karyono terkait penilaian terhadap Jokowi.

    Wantimpres, tambah Karyono, berfungsi sebagai mitra utama presiden dalam memberikan pandangan dan nasihat yang komprehensif, konstruktif, dan relevan. Nasihat tersebut mencakup berbagai dimensi strategis, seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, dan keamanan, untuk mendukung perumusan kebijakan yang integratif.

    “Nasihat dari Wantimpres harus memperkuat koordinasi antarsektor sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sektoral, tetapi juga berkelanjutan,” tegasnya.

    Sebelumnya, hasil lembaga survei Rumah Politik Indonesia menunjukkan 81,01% responden menilai Jokowi layak menjadi ketua Wantimpres. Faktor yang mendorong persepsi ini meliputi:
    1. Kemampuan bekerja sama dengan Presiden Prabowo (29,15%)
    2. Pengalaman sebagai presiden selama dua periode (25,11%)
    3. Kemampuan akselerasi mencapai Asta Cita untuk keberlanjutan (21,97%)
    4. Dukungan pada pembangunan Indonesia Emas 2045 (13,15%)
    5. Penguatan peran pemerintah (7,39%)

    Tokoh lain yang muncul sebagai kandidat ketua Wantimpres adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tingkat keterpilihan 11,93%, KH Ma’ruf Amin 4,2%, dan Luhut Binsar Pandjaitan 1,12%.

    Survei ini dilakukan pada 17-24 Maret 2025 di 23 provinsi menggunakan metode snowball sampling melalui platform online seperti google form, email, dan WhatsApp. Survei soal Jokowi layak jadi ketua Wantimpres melibatkan 500 responden berusia 17 tahun ke atas dengan margin of error 4,38% dan tingkat kepercayaan 95%.

  • Sebulan Diresmikan, Deposito Saldo Bank Emas Tembus 700 Kilogram – Halaman all

    Sebulan Diresmikan, Deposito Saldo Bank Emas Tembus 700 Kilogram – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pegadaian sebagai layanan Bank Emas pertama di Indonesia mengungkapkan, deposito saldo emas telah mencapai 700 kilogram (Kg) setelah sebulan diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025 lalu.

    Kepala Departemen Komunikasi PT Pegadaian Riana Rifani mengatakan, deposito emas menjadi primadona dan disambut baik oleh investor. Hal itu tergambar pada peningkatan saldo sejak diresmikan menyentuh 300 Kg. Lalu meningkat 200 Kg satu hari setelah diresmikan.

    “Yang tadinya di launching di bulan Februari, itu pada saat diresmikan oleh Presiden Prabowo, total saldo nya itu deposito emas sudah sekitar 300 Kg. Satu hari diresmikan Presiden Rabowo sudah mencapai setengah ton atau 500 Kg,” kata Riana dalam Media Gathering di Cikini, Rabu (26/3/2025).

    “Dan perhari ini, alhamdulillahnya deposito emas kita selalu meningkat hari perharinya, dan sudah mencapai angka 700 Kg atau hampir mencapai 1 ton,” imbuhnya menegaskan.

    Riana menegaskan bahwa Pegadaian optimis tahun pertama pendirian Bullion Bank dapat menembus deposit emas hingga 1 ton. Dia juga berharap selain deposit emas produk lain juga bisa meningkat.

    “Insya Allah, kami optimis. Kami optimis sampai dengan pertama tahun, insya Allah. Ini kan optimisme kami ya. Bisa mencapai 1 ton. Seperti itu, itu deposito emas,” jelasnya.

    Adapun Bank Emas atau Bullion Bank merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang terhimpun dalam Asta Cita Prabowo-Gibran. Bank Emas hadir dengan tujuan hilirisasi dan optimalisasi pengelolaan emas dalam negeri. 

    Dengan adanya Bank Emas, diharapkan agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, hingga membuka lapangan kerja baru dengan target hingga 1,8 juta.

    Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan juga mengungkapkan, sebagai pelopor Bank Emas (Kegiatan Usaha Bullion) di Indonesia, Pegadaian optimis dalam menjalankan Layanan Bank Emas tersebut.

    “Alhamdulillah Bank Emas Pegadaian sah diresmikan oleh Bapak Presiden. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami, selain menjadi pelopor Bank Emas, ini juga menjadi tonggak sejarah baru dimana Pegadaian berperan dalam mendukung Asta Cita, untuk kemajuan ekonomi Indonesia melalui hilirisasi untuk meningkatkan daya saing di dalam negeri,” ujar Damar dalam acara peresmian Bank Emas (26/2/2025).

  • PMII Ciputat Bahas Optimalisasi Gas Bumi di Ramadan Public Lecture 2025 – Halaman all

    PMII Ciputat Bahas Optimalisasi Gas Bumi di Ramadan Public Lecture 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciputat kembali menggelar Ramadan Public Lecture pada 21 Maret 2025 di Syahida Inn, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

    Acara ini mengusung tema “Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi untuk Kemandirian Energi Nasional”, menghadirkan Dr. Didik Sasono Setyadi, M.H. (Ketua Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan Energi Terbarukan) serta Zuhelmi Thaib dari BPH Migas, mewakili Wahyudi Anas (Komite BPH Migas).

    Lebih dari sekadar diskusi akademik, kegiatan ini menjadi ajang penghormatan bagi Muhammad Rafsanjani, mantan Sekretaris Jenderal PB PMII dan kader PMII Ciputat, yang dikenal gigih dalam mengadvokasi isu-isu strategis nasional.

    Dalam diskusi, para pemateri menyoroti peran gas bumi sebagai sektor strategis dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

    Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti keterbatasan infrastruktur, ketidakseimbangan produksi dan konsumsi, serta tingginya ketergantungan pada impor energi.

    Sejalan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran, sektor energi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mencapai kemandirian energi nasional.

    Para pemateri menekankan pentingnya langkah konkret, seperti percepatan hilirisasi gas bumi, ekspansi jaringan distribusi, dan peningkatan efisiensi pemanfaatan energi.

    Ketua PMII Ciputat, Fauzan Bahasuan, menegaskan bahwa Ramadan Public Lecture bukan sekadar tradisi, tetapi bentuk nyata komitmen kader PMII dalam mengawal kebijakan nasional.

    “Kita ingin melanjutkan semangat almarhum Muhammad Rafsanjani bahwa kader PMII harus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” ungkapnya.

    Dengan terselenggaranya acara ini, PMII Ciputat menegaskan perannya dalam melahirkan pemikiran kritis dan rekomendasi strategis demi kedaulatan energi nasional.

    Harapannya, semangat intelektual dan perjuangan yang diwariskan oleh almarhum Muhammad Rafsanjani dapat terus menginspirasi kader-kader PMII dalam membangun bangsa.