Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Wiranto Ungkap Respons Prabowo soal Tuntutan Purnawiran TNI yang Minta Ganti Wapres

    Wiranto Ungkap Respons Prabowo soal Tuntutan Purnawiran TNI yang Minta Ganti Wapres

    GELORA.CO – Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menghormati pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memuat delapan usulan. Menurut Wiranto, Prabowo memahami berbagai pendapat di masyarakat yang dinilai sangat wajar.

    Namun, kata Wiranto, tentunya Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak bisa secara spontan menjawab usulan yang telah disampaikan secara terbuka itu, mengingat ada kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Sudah banyak berita yang muncul, maka inilah ya sikap Presiden, bukan mengacaukan, tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja,” kata Wiranto saat memberi keterangan pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan menteri atau reshuffle. Presiden Prabowo, dalam sikap yang disampaikan melalui Wiranto, tidak ingin perbedaan tersebut mengeruhkan suasana kebangsaan yang saat ini sedang menghadapi banyak tantangan.

    Menurut Wiranto, Presiden Prabowo sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, bahkan Panglima Tertinggi TNI tentu memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Namun tentunya tidak bisa saling mencampuri tatanan negara yang menganut trias politika, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Maka usulan-usulan yang bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan menjawab atau merespons itu,” kata Wiranto.

    Selain itu, dalam setiap pengambilan kebijakan atau keputusan, Presiden tentunya mendengarkan tidak hanya dari satu sumber. Keputusan itu pun tidak hanya berfokus pada satu bidang, sehingga tidak bisa juga dikatakan bahwa Presiden Prabowo tidak merespons soal usulan yang ditujukan kepadanya.

    Presiden juga berpesan agar masyarakat tidak ikut berpolemik terhadap masalah itu, serta tidak menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan yang mengganggu kebersamaan dan keharmonisan bangsa.

    “Tentu ada penjelasan-penjelasan resmi yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi banyak masalah, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat,” kata Wiranto.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan delapan sikap. Salah satu tuntutannya adalah mengusulkan pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Surat pertanyaan tersebut diteken oleh menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

  • Isu Ijazah Palsu Jokowi Dinilai Upaya Gembosi Gibran

    Isu Ijazah Palsu Jokowi Dinilai Upaya Gembosi Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Analis Politik Boni Hargens membeberkan motif politik di balik terus diembuskannya isu ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) oleh berbagai kelompok. Menurut Boni, isu ijazah palsu merupakan salah satu upaya menyudutkan Jokowi dengan target politik 2029, khususnya terkait dengan putranya Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat wakil presiden (wapres).

    “Yang kita lihat di permukaan itu kan ada orang bergerombol menuntut soal kepastian ijazah. Namun, sebetulnya ada kepentingan besar di balik itu terkait kekuasaan 2029. Ada kelompok yang tidak ingin Mas Wapres Gibran itu stabil apalagi makin kuat di dalam posisinya sebagai wakil presiden dan yang berpotensi menjadi presiden Indonesia di masa depan,” ujar Boni dalam diskusi bertajuk “Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi” yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah di kawasan Semanggi, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Apalagi, kata Boni, terdapat kelompok yang sudah melirik jabatan wapres pada Pemilu 2029. Karena itu, kata dia, isu ijazah palsu Jokowi diduga kuat terkait dengan usulan sejumlah purnawirawan TNI yang menghendaki agar Gibran dihentikan dari jabatan wapres.

    “Tentu saja, mereka sekarang bekerja untuk menghancurkan Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar dari Mas Wapres Gibran di dalam kancah politik ini menuju 2029 dengan cara menggerus semua legacy Pak Jokowi,” jelas Boni.

    Boni juga menduga kuat bahwa kelompok yang menyudutkan Jokowi dan Gibran berasal dari kelompok politik yang dendam atau sakit hati karena kalah pada kontestasi Pemilu 2024 lalu. Termasuk, kata dia, berasal dari dark oposition atau oposisi gelap, yaitu kelompok pragmatis yang dikecewakan oleh kebijakan-kebijakan Jokowi saat menjabat presiden selama 2014-2024. 

    “Seperti pembubaran ormas, kelompok bisnis yang tersingkir, termasuk diduga kelompok yang menuding kekalahan di pilpres itu sebagai rekayasa politik dari pemerintah pada saat itu dan seterusnya. Jadi kelompok barisan-barisan sakit hati ini, kemudian mengkristal jadi satu gugus politik baru,” jelas dia.

    Kelompok-kelompok tersebut, kata Boni, akan terus secara konsisten menekan Jokowi dan menyudutkan keluarganya. Target mereka, kata Boni adalah menghancurkan citra dan legacy politiknya. 

    “Ini supaya masa depan politik dari anak-anak Pak Jokowi itu juga ikut terganggu. Kan itu aja sebetulnya. Jangka pendeknya adalah destabilitas politik yang nanti akan merugikan Pak Presiden Prabowo juga. Jadi atas pertimbangan itu pula, langkah Pak Jokowi untuk membawa proses ini ke ranah hukum itu langkah yang sangat strategis dan juga demokratis,” jelas dia.

    Senada dengan Boni Hargens, Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah, Febri Wahyuni Sabran menduga ada kepentingan lebih besar di balik isu ijazah palsu. Menurut dia, selain untuk membunuh karakter Jokowi, isu tersebut juga memiliki motif politik untuk memisahkan Jokowi dengan Prabowo dan kepentingan politik kekuasaan 2029.

    “Dari upaya hukum yang ditempuh oleh Pak Jokowi nanti kita bisa cermati apakah akan ada isu lain yang muncul yang menyasar Pak Jokowi. Bila masih ada, bahkan terus berlanjut, ini tidak hanya membunuh karakter Pak Jokowi tetapi ada kepentingan politik yang saling bertarung untuk memperebutkan kedekatan Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo. Bisa jadi pula sebagai jalan untuk memuluskan kelompok ini menggapai kepentingan politiknya di pemilu 2029,” jelas Febri.

    Febri juga optimistis Presiden Prabowo akan obyektif dan rasional mencermati isu-isu yang menyerang Jokowi dan keluarganya.

    “Prabowo pastikan sudah mencermati dan menilai mana pihak-pihak yang hanya bekerja untuk kepentingan kelompoknya atau bangsanya,” ujar Febri menanggapi isu ijazah palsu Jokowi.

  • Wiranto Lapor ke Prabowo Soal 8 Tuntutan Purnawirawan TNI

    Wiranto Lapor ke Prabowo Soal 8 Tuntutan Purnawirawan TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menanggapi pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memuat delapan poin tuntutan. 

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu masih membutuhkan waktu untuk mencermati pernyataan sikap itu.

    “Sehubungan dengan surat usulan atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu” ujar Wiranto di Kantor Presiden, Kamis (24/4/2025).

    Menurut Wiranto, Prabowo menghargai dan memahami isi dari delapan poin tuntutan tersebut karena memiliki kedekatan emosional dan sejarah perjuangan yang sama dengan para purnawirawan.

    “Di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu karena kita tahu beliau dan para purnawirawan, satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya dengan jiwa Sapta Marga, ya, dan sumpah prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu,” kata Wiranto.

    Kendati demikian, meski menghargai pandangan tersebut, Prabowo belum dapat langsung memberikan tanggapan atas tuntutan-tuntutan itu.

    “Namun tentunya presiden, sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan, menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan, ya,” ujar Wiranto.

    Wiranto menjelaskan alasan Prabowo tidak merespons secara cepat, salah satunya karena perlu waktu untuk mempelajari secara rinci isi tuntutan yang dianggap sangat fundamental.

    “Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata Wiranto.

    Selain itu, dia menambahkan bahwa kewenangan presiden dibatasi oleh sistem trias politika, sehingga ada batasan dalam merespons hal-hal yang berada di luar wewenang eksekutif.

    “Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespons itu,” jelas Wiranto.

    Dia juga menegaskan bahwa pengambilan keputusan oleh presiden tidak hanya berdasarkan satu sumber informasi, namun mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan dari berbagai pihak.

    “Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau memberi keputusan bukan hanya fokus kepada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian, maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu,” ujar Wiranto.

    Prabowo juga mengimbau masyarakat agar tidak ikut memperkeruh suasana dengan berpolemik mengenai isu ini.

    Prabowo, kata Wiranto, turut berpesan agar masyarakat tidak ikut berpolemik masalah tersebut dan tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan menggangu kebersamaan sebagai bangsa.

    “Ya sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan-penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi banyak masalah ya tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat. Kita harmonisan kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negara,” tambahnya.

    Dalam sesi tanya jawab, Wiranto membenarkan bahwa salah satu poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR.

    “Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto.

    Dia menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

    “Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden,” ucapnya.

    Dia menekankan bahwa delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan.

    “Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto.

  • Mau Ikut Program Rumah Subsidi Wartawan? Ini Skema Pembiayaannya

    Mau Ikut Program Rumah Subsidi Wartawan? Ini Skema Pembiayaannya

    Jakarta –

    Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan skema pembiayaan rumah subsidi khusus pekerja media atau wartawan. Program pemerintah ini ditujukan agar para

    Deputi Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdikusuma mengungkapkan bahwa keinginan masyarakat untuk memiliki rumah semakin tinggi seiring dengan membaiknya tingkat kesejahteraan. Namun, impian itu masih dibayangi oleh tantangan besar, terutama terkait harga rumah yang terus naik dari waktu ke waktu.

    “Harga rumah tidak akan pernah turun. Maka, waktu terbaik untuk membeli rumah adalah sekarang. Semakin ditunda, semakin jauh dari jangkauan,” ujar Sid Herdikusuma pada acara sosialisasi “Akselerasi Kepemilikan Rumah bagi Karyawan Industri Media”, yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Rabu (23/4/2025) di Jakarta.

    Selain lonjakan harga properti, tantangan lainnya adalah kemampuan masyarakat dalam menyiapkan uang muka (down payment/DP) serta menghadapi suku bunga KPR yang tinggi dan fluktuatif. Dalam konteks ini, menurut Sid, kehadiran pemerintah sangat vital.

    “Kami melihat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menaruh perhatian besar agar masyarakat dapat memiliki rumah dengan lebih mudah. Pemerintah hadir dengan solusi pembiayaan yang inklusif dan terjangkau,” tambahnya.

    Pemerintah menyediakan dua skema utama dalam mendukung pembiayaan rumah untuk MBR, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi melalui BP Tapera. Keduanya dirancang agar rakyat tak lagi terhambat untuk memiliki rumah pertamanya.

    Di saat yang sama Department Head SMD BTN Heri Rijadi menjelaskan FLPP dibiayai melalui skema campuran, yakni 75% berasal dari pemerintah dan 25% dari bank, dengan dukungan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF). Program ini menawarkan bunga tetap 5% sepanjang masa tenor maksimal 20 tahun, dengan harga jual rumah sesuai ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    Adapun subsidi Tapera berasal dari simpanan peserta dan memberikan tenor lebih panjang, hingga 30 tahun, dengan bunga tetap sebesar 5% per tahun. Disampaikannya, harga rumah pun mengikuti ketentuan Kementerian PKP, sehingga menjadikannya sangat kompetitif.

    “Produk-produk pembiayaan ini tidak hanya tersedia bagi pekerja media, tetapi terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, selama memenuhi kriteria yang ditetapkan,” ucap Heri.

    Program pembiayaan rumah untuk karyawan industri media menjadi salah satu bentuk apresiasi sekaligus perluasan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Program ini diprioritaskan bagi pekerja yang belum memiliki rumah dan berpenghasilan maksimal Rp14 juta per bulan di wilayah Jabodetabek untuk yang sudah berkeluarga.

    “KPR subsidi ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada kelompok-kelompok profesi yang selama ini rentan tidak terlayani skema komersial, padahal mereka punya kontribusi penting dalam kehidupan demokrasi kita,” pungkasnya.

    (agt/fay)

  • 4 Wiranto Ungkap Sikap Prabowo soal Usulan Copot Gibran Nasional

    4 Wiranto Ungkap Sikap Prabowo soal Usulan Copot Gibran Nasional

    Wiranto Ungkap Sikap Prabowo soal Usulan Copot Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan,
    Wiranto
    , menyampaikan sikap Presiden
    Prabowo Subianto
    terkait tuntutan
    Forum Purnawirawan TNI-Polri
    yang meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengganti Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    .
    Menurut Wiranto, Presiden Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan forum purnawirawan tersebut.
    Namun, sebagai Kepala Negara dan pemerintahan, Prabowo memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.
    “Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari
    statement
    itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).
    “Namun, tentunya presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya, kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ,” imbuh dia.
    Selain pencopotan Gibran, forum tersebut juga mengusulkan
    reshuffle
    kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat korupsi, serta meminta ketegasan terhadap aparat negara yang dianggap masih memiliki loyalitas kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
    Menanggapi hal tersebut, Wiranto menekankan bahwa keputusan dalam pemerintahan tidak diambil hanya berdasarkan satu sumber informasi.
    Wiranto menyatakan bahwa tuntutan tersebut bukan bidang Presiden Prabowo untuk menanggapi.
    “Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau memberi keputusan bukan hanya fokus kepada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan,” ujar dia.
    Iya menyebut bahwa Prabowo paham bahwa akan selalu ada pro dan kontra di lingkup masyarakat, yang menurut dia merupakan hal yang wajar.
    Namun, ia berharap, jangan sampai perbedaan itu mengeruhkan suasana, di saat negara sedang menghadapi banyak tantangan.
    “Iya (termasuk soal Gibran). Kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul. Maka, inilah ya sikap presiden, bukan mengacaukan, tapi tetap menghargai,” ujar Wiranto.
    Dikutip dari Tribunnews, beredar deklarasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi delapan poin.
    Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
    Beberapa yang menandatangani surat pernyataan itu adalah Wakil Panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi hingga Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
    Berikut ini 8 poin isi pernyataan tersebut:
    1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan.
    2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
    3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
    4. Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya.
    5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
    6. Melakukan
    reshuffle
    kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
    8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Boni Hargens: Ini pelajaran berdemokrasi

    Boni Hargens: Ini pelajaran berdemokrasi

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    Tudingan Ijazah palsu, Jokowi tempuh jalur hukum

    Boni Hargens: Ini pelajaran berdemokrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Kamis, 24 April 2025 – 17:39 WIB

    Elshinta.com – Menanggapi tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) yang disikapi lebih lanjut melalui jalur hukum, ahli ilmu politik Boni Hargens mengapresiasi langkah Jokowi sebagai pelajaran penting dalam berdemokrasi.

     “Apa yang ditunjukkan Pak Jokowi merupakan terobosan strategis sekaligus pelajaran bagi semua orang tentang bagaimana demokrasi hukum seharusnya bekerja,” ungkap Boni dalam Diskusi Publik yang bertajuk, “Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi” yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah. Diskusi itu dilangsungkan di Jakarta, pada Kamis, (24/4), seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Arie Dwi Prasetyo.

     

    Lebih lanjut, Boni menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi, setiap warga negara berdiri pada jarak yang sama kalau ditarik dari garis Konstitusi. Artinya, lanjut doktor lulusan terbaik Universitas Walden Amerika Serikat itu, setiap orang sama di mata hukum.

     “Implikasinya,siapa pun harus tunduk pada supremasi hukum. Mereka yang menempuh cara jalanan dengan mengerudug rumah Jokowi di Solo sambil mengusung narasi hoaks soal izasah Jokowi, harus sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum. Mereka harus mempertanggungjawabkan tudingannya di ruang hukum, bukan dengan membuat kegaduhan di tengah masyarakat”, lanjutnya

     

    Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia ini juga menyampaikan ucapan terimakasihnya pada Jokowi. “Saya berterima kasih ya pada Pak Jokowi karena Beliau memberikan teladan yang sangat bagus di dalam hidup berdemokrasi. Bahwa kalau orang memprotes, orang melakukan aksi perlawanan, atau menuding pihak lain, semua bisa diselesaikan lewat proses hukum.Nah, semua kita memang harus menghargai rule of the game dalam sistem demokrasi hukum. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi itu terobosan yang bagus dan teladan yang menghidupkan demokrasi hukum,” ujar Boni. 

     

    Ia melanjutkan, mereka yang menuding ijazah palsu Jokowi harus dapat membuktikannya di pengadilan dan tidak asal tuduh atau menebar fitnah.

     

    “Bahwa orang-orang ini yang terus secara konsisten menuding bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu harus berhadapan dengan pengadilan. Karena di dalam proses persidangan itu kan otomatis barang bukti akan dihadirkan, yaitu ijazah aslinya. Nah ini sangat bernilai karena dapat akan mendidik masyarakat Indonesia bahwa kita tidak bisa melakukan fitnah atau hoaks apalagi dengan motif politik tertentu yang dilakukan secara berjemaah, vulgar, konsisten dan simultan,”sambung mantan Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) ANTARA tersebut. 

     

    Saat ditanya lebih lanjut mengapa Jokowi kerap disudutkan, Boni menduga bahwa ada beragam motif yang sengaja dihembuskan oleh ragam kelompok yang mempunyai aneka kepentingan berbeda-beda. 

     

    “Kita semua tahu, bahwa sejak awal Pak Jokowi ini kerap menjadi sasaran tembak untuk disudutkan dengan berbagai isu negatif. Ya contohnya, ketika karir awalnya setelah menjabat walikota Solo lalu hijrah ke Jakarta dalam kontestasi Pilgub lalu berlanjut menjadi presiden dua periode, banyak sekali fitnah, character assassination, yang dilakukan lawan politiknya. Itu banyak sekali sentimen negatif yang , ya bisa dikatakan, untuk membunuh karakternya. Yang kita lihat di permukaan itu kan ada orang bergerombol menuntut soal kepastian ijazah. Tapi sebetulnya ada kepentingan besar di balik itu terkait kekuasaan 2029. Ada kelompok yang tidak ingin Mas Wapres Gibran itu stabil apalagi makin kuat di dalam posisinya sebagai Wakil Presiden dan yang berpotensi menjadi presiden Indonesia di masa depan. Sudah ada kelompok politi k yang sudah melirik jabatan Wakil Presiden di 2029. Sehingga, tentu saja, mereka sekarang bekerja untuk menghancurkan Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar dari Mas Wapres Gibran di dalam kancah politik ini menuju 2029 dengan cara menggerus semua legacy Pak Jokowi, ” urainya. 

     

    Ia menambahkan, bisa jadi kelompok kepentingan itu berasal dari kelompok politik yang dendam atau sakit hati untuk merebut posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mungkin juga dark oposition, oposisi gelap, yaitu kelompok pragmatis yang dikecewakan oleh kebijakan-kebijakan Jokowi saat menjabat presiden selama 2014-2024. 

     

    “Seperti pembubaran ormas, kelompok bisnis yang tersingkir, termasuk diduga kelompok yang menuding kekalahan di Pilpres itu sebagai rekayasa politik dari pemerintah pada saat itu dan seterusnya. Jadi kelompok barisan-barisan sakit hati ini, kemudian mengkristal jadi satu gugus politik baru. Dan mereka terus secara konsisten menekan Pak Jokowi, menyudutkan keluarga Pak Jokowi. Karena sasarannya adalah bagaimana menghancurkan citra Pak Jokowi dan legacy politiknya. Supaya masa depan politik dari anak-anak Pak Jokowi itu juga ikut terganggu. Kan itu aja sebetulnya. Dan jangka pendeknya adalah destabilitas politik yang nanti akan merugikan Pak Presiden Prabowo juga. Jadi atas pertimbangan itu pula, langkah Pak Jokowi untuk membawa proses ini ke ranah hukum itu langkah yang sangat strategis dan juga demokrasi,” tukasnya. 

     

    Hadir di kegiatan itu, Koordinator Gerakan “IndonesiaCerah, Febry Wahyuni Sabran, Pengamat Politik Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, Pakar Kebijakan Publik dari Wellbeing Technology, Asep Kususanto, dan Analis Ekonomi Politik Mardiyanto. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tak Ada ‘Matahari Kembar’, Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah Yakin Jokowi Tak Ganggu Pemerintahan Prabowo

    Tak Ada ‘Matahari Kembar’, Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah Yakin Jokowi Tak Ganggu Pemerintahan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah, Febry Wahyuni Sabran, melontarkan pertanyaan tajam kepada sejumlah kelompok yang dinilainya terus menyudutkan Presiden Joko Widodo, bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi”, yang digelar oleh Gerakan #IndonesiaCerah di Jakarta, Kamis, 24 April 2025.

    Dalam forum tersebut, Febry menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang ditempuh Jokowi untuk melindungi martabatnya sebagai warga negara. “Saya sangat sepakat dengan langkah Pak Jokowi untuk menempuh proses hukum. Ini tidak hanya untuk memulihkan harkat dan martabatnya sebagai warga negara yang pernah menjadi orang nomor satu di republik ini,” ujar Febry.

    Ia pun mempertanyakan motif di balik serangan yang terus diarahkan kepada Jokowi, khususnya pasca pemilu. “Tetapi, saya justru bertanya kepada mereka yang terus mengusik dan menyudutkan Pak Jokowi, bahkan di masa purnanya. Kenapa dan ada apa? Apakah ada motif tersembunyi dan agenda yang lebih besar dengan sasarannya adalah Pak Jokowi? Padahal kita juga tahu, bahwa semua pihak telah memberikan hak suaranya di pemilu 2024 silam dan Pak Prabowo bersama Mas Gibran yang dipilih oleh mayoritas pemilih yang mempunyai hak suara. Lalu kenapa Pak Jokowi yang masih menjadi sasaran tembaknya?” katanya.

    Febry juga meyakini bahwa jika isu-isu terhadap Jokowi terus dirawat dan dikembangkan, maka ada kemungkinan kuat bahwa ini terkait dengan kepentingan politik tertentu. “Menurut saya, dari upaya hukum yang ditempuh oleh Pak Jokowi nanti kita bisa cermati apakah akan ada isu lain yang muncul yang menyasar Pak Jokowi. Bila masih ada, bahkan terus berlanjut, ini tidak hanya membunuh karakter Pak Jokowi. Tetapi ada kepentingan politik yang saling bertarung untuk memperebutkan kedekatan Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo. Bisa jadi pula sebagai jalan untuk memuluskan kelompok ini menggapai kepentingan politiknya di pemilu 2029,” sambungnya.

  • Wapres Gibran Melayat ke Timbo Pandjaitan, Sampaikan Duka Cita ke Luhut

    Wapres Gibran Melayat ke Timbo Pandjaitan, Sampaikan Duka Cita ke Luhut

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya Timbo C. Pandjaitan.

    Gibran membeberkan Timbo C. Pandjaitan merupakan adik kandung Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan yang juga merupakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Gibran mendatangi Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, hari ini Kamis 24 April 2025 dan disambut oleh Luhut Binsar Pandjaitan beserta keluarga besarnya.

    “Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Tidak lupa, Gibran juga turut mendoakan keluarga besar Luhut Binsar Pandjaitan agar tetap diberikan kekuatan sekaligus ketabahan selama menghadapi masa duka.

    “Saya juga turut mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi masa duka,” katanya.

    Mendiang Timbo C. Panjaitan tutup usia pada Selasa malam (22/04/2025) pukul 21.27 WIB di RS Dustira, dalam usia 68 tahun. 

    Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, dan akan diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhir di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat.

    Usai melayat dari RSPAD, Gibran langsung melanjutkan kunjungan belasungkawa ke lokasi pemakaman yang sama, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Tiobonur Silalahi, ibunda Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

  • PPP Nilai Video Monolog Gibran Tak Terkait Pilpres, Kabinet Merah Putih Solid ke Visi Prabowo Nasional 24 April 2025

    PPP Nilai Video Monolog Gibran Tak Terkait Pilpres, Kabinet Merah Putih Solid ke Visi Prabowo Nasional 24 April 2025

    PPP Nilai Video Monolog Gibran Tak Terkait Pilpres, Kabinet Merah Putih Solid ke Visi Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Plt Ketua Umum PPP
    Muhamad Mardiono
    menilai, video monolog yang diunggah Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    dalam beberapa waktu ini bukan ancang-ancang menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2025.
    Adapun ada dua video yang telah diunggah Gibran pada kanal YouTube GibranTV, kanal resmi miliknya.
    Video pertama mengangkat isu bonus demografi, sedangkan yang kedua mengangkat keberhasilan Timnas U-17 yang lolos Piala Dunia.
    “Kalau soal politik sih menurut saya enggak lah ya,” kata Mardiono, di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
    Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini menilai
    Kabinet Merah Putih
    sangat solid menjalankan visi Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Karena jujur saya sampaikan bahwa Kabinet Merah Putih saat ini sangat solid sekali ya. Tidak ada, semuanya dalam menjalankan visi-visinya Pak Presiden,” tegas dia.
    Menurut Mardiono,
    video monolog Gibran
    tersebut merupakan cara putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan pesan dan kerja pemerintah ke publik.
    Oleh karena Gibran merupakan anak muda, kata Mardiono, Wapres RI memilih cara lewat video monolog di media sosial.
    “Ya mungkin yang dimaksud oleh Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, itu adalah menyampaikan ya kerja-kerjanya itu untuk disampaikan kepada rakyat. Nah, karena beliau adalah termasuk masih milenial ya, mungkin ya komunitas itulah cara untuk menyampaikannya,” ungkap dia.
    Dilihat dari akun YouTube @GibranTV, setidaknya Gibran sudah dua kali membuat video monolog.
    Video pertama membahas soal bonus demografi dan tantangan Indonesia dalam memanfaatkan potensi generasi muda, serta menyinggung keberhasilan film Jumbo karya anak bangsa.
    Dalam video yang diunggah pada Sabtu (19/4/2025) itu, Gibran berpandangan bahwa Indonesia saat ini berada dalam momen yang sangat menentukan di tengah tantangan global, baik itu perang dagang, geopolitik, hingga perubahan iklim.
    Dia juga menyinggung, lebih dari separuh atau sebanyak 208 juta penduduk Indonesia pada kurun 2030-2045 akan berada pada usia produktif.
    Menurut Gibran, ini merupakan peluang besar dan kesempatan emas untuk mengelola bonus demografi.
    Tiga hari berselang, pada Selasa (22/4/2025), Gibran mengunggah video monolog keduanya yang mengangkat soal kebanggaan atas pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil lolos Piala Dunia U-17.
    Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno berpandangan, video monolog yang dibuat Gibran ini merupakan salah satu alat agar Gibran tetap eksis di panggung politik, khususnya dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2029.
    “Tentu ini sebagai upaya dari Gibran supaya tetap berada di
    spotlight
    yang selalu menjadi arus utama pembicaraan bahwa dia itu adalah seorang pemimpin yang memang sangat layak untuk diperhitungkan, terutama untuk di 2029,” kata Adi, saat dihubungi, Selasa (2/4/2025) lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Harus Pertahankan QRIS meski Diusik AS, Ini Penjelasan Orang-Orang Dekat Prabowo

    Pemerintah Harus Pertahankan QRIS meski Diusik AS, Ini Penjelasan Orang-Orang Dekat Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan tetap mempertahankan sistem pembayaran digital QRIS meskipun mendapatkan komplain dari pemerintah Amerika Serikat.

    Dalam laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) turut mempermasalahkan penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), yang menjadi salah satu hambatan perdagangan AS dengan Indonesia.

    Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus anggota dewan pakar tim kampanye Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, menyatakan bahwa pemerintah hanya menganggap laporan USTR tersebut sebagai kepentingan dagang AS. Dia menyatakan pemerintah tidak mempertimbangkan semua laporan tersebut.

    “Sebagian harus kita tolak, sebagian enggak bisa kita terima,” ujar Dradjad dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Menurutnya, jika pemerintah menuruti permintaan terkait penghentian penerapan QRIS maka setiap transaksi pembayaran digital akan menggunakan produk jasa AS seperti Visa dan Mastercard.

    Akibatnya, keuntungan hanya mengalir ke perusahaan AS. Oleh sebab itu, Dradjad menyatakan pemerintah tidak akan mempertimbangkan keluhan AS soal QRIS.

    “Enggak bisa, kita harus tegas. Sorry bos, enggak bisa ini karena efeknya banyak. Segala transaksi kan sekarang makin digital,” jelasnya.

    Hanya saja, dia mengakui sejumlah keluhan AS lain dalam laporan USTR itu akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah seperti persoalan TKDN dan kuota impor.

    Staf ahli Menko Pangan itu tidak menampik banyak permasalahan dalam aturan kuota impor seperti menjadi sarang korupsi hingga mencari rente kelompok tak bertanggung jawab.

    Senada, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan parlemen bersama pemerintah membangun GPN termasuk QRIS untuk kedaulatan sistem pembayaran Tanah Air.

    “Kok kemudian kita mau membangun sistem di mana itu bagian dari kemandirian dan kedaulatan bangsa? Kok kita mau diintervensi? Ya enggak bisa dong,” kata Misbakhun pada kesempatan yang sama.

    Apalagi, dia meyakini QRIS bukan saingan dari Visa dan Mastercard. Bagaimanapun, sambungnya, QRIS merupakan sistem pembayaran debit sementara Visa dan Mastercard merupakan sistem pembayaran kredit.

    Oleh sebab itu, elite Partai Golkar itu meyakini tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menerima keluhan AS terkait QRIS dan GPN.