Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Banyak Kader PDI-P Harap Megawati Jadi Ketum Periode 2025-2030 Nasional 16 April 2025

    Banyak Kader PDI-P Harap Megawati Jadi Ketum Periode 2025-2030 Nasional 16 April 2025

    Banyak Kader PDI-P Harap Megawati Jadi Ketum Periode 2025-2030
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP
    PDI-P

    Ganjar Pranowo
    mengungkapkan banyak kader yang mengharapkan
    Megawati Soekarnoputri
    kembali ditetapkan sebagai ketua umum PDI-P dalam
    Kongres VI
    mendatang.
    Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya mengenai kepastian jadwal
    Kongres VI PDI-P
    dan juga potensi Megawati kembali dipilih menjadi ketua umum untuk periode selanjutnya.
    “Kalau tren suara yang dari bawah sih begitu yah,” ujar Ganjar saat ditemui di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (15/4/2025) malam.
    Meski begitu, mantan gubernur Jawa Tengah itu menegaskan bahwa waktu dan tempat pelaksanaan Kongres VI PDI-P belum ditetapkan hingga saat ini.
    Menurutnya, jajaran PDI-P tengah mencari hari yang baik pada 2025 ini untuk melaksanakan agenda besar tersebut.
    “Belum, belum, tapi ya tahun ini lah. Ya pasti nunggu hari baik,” kata Ganjar.
    Ketua DPP PDI-P,
    Puan Maharani
    menyampaikan bahwa pelaksanaan Kongres VI partainya berpotensi mundur dari jadwal awal yang direncanakan, yakni pada April 2025.
    Namun, ia memastikan pelaksanaan Kongres VI PDI-P tetap dilaksanakan pada 2025 ini dan tidak akan ditunda sampai tahun berikutnya.
    “Bisa saja mundur dari bulan April. Namun pastinya insya Allah tidak lebih dari tahun 2025,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).
    Puan mengungkapkan, sampai saat ini belum ada penetapan soal waktu maupun tempat pelaksanaan Kongres VI PDI-P.
    Partai berlambang kepala banteng itu tentu akan terus melihat situasi dan kondisi politik di tanah air. Kendati demikian, Ketua DPR itu mengeklaim bahwa segala persiapan masih tetap berjalan dan sesuai tahapan perencanaan.
    “Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi dan kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru,” kata Puan.
    “Semuanya on the track, masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum,” pungkasnya.
    PDI-P diketahui telah menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) V pada 24 hingga 26 Mei 2024. Dalam Rakernas tersebut, menghasilkan 17 sikap partai berlambang kepala banteng itu.
    Di poin ke-17, DPP PDI-P memohon kesediaan Megawati untuk menjadi ketua umum periode 2025-2030.
    “Rakernas V partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof Dr Megawati Soekamoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025,” ujar Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani membacakan 17 sikap partai, pada Minggu (26/5/2024).
    Megawati juga diberikan mandat untuk menentukan sikap politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    “Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan. Oleh karena itu, Rakernas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” ujar Puan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata Jaksel Tutup, Kepala Dapur Mengaku Pernah Dihina Secara Fisik – Halaman all

    Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata Jaksel Tutup, Kepala Dapur Mengaku Pernah Dihina Secara Fisik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ira Mesra Destiawati mengungkapkan pengalaman tidak mengenakkan menjadi Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata, Jakarta Selatan.

    Kini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Kalibata itu mati suri.

    Luas dapur mencapai 500 meter persegi ini tidak lagi beroperasi karena terjadi persoalan teknis dan administratif yang membebani pihak dapur tanpa koordinasi yang jelas dari pelaksana lapangan.

    Ira Mesra Destiawati menjelaskan, awalnya dirinya hanya berpikir menyukseskan program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini, dalam pengadaan makan bergizi gratis.

    “Jadi, saya berpikir perjalanannya nanti enggak mungkin pemerintah itu memberikan sesuatu yang jadi masalah seperti ini,” ujar Ira, dalam konferensi pers di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

    Wanita berhijab itu mengaku, dirinya ditunjuk menjadi kepala dapur SPPG di Kalibata, tetapi sejak awal tidak ada penjelasan rinci mengenai tanggung jawab sebagai kepala dapur. 

    “Ya sudah, kami kemudian menyediakan makan sampai dengan ke sekolah-sekolah yang ditunjuk, yaitu ada 19 sekolah,” kata dia.

    Dalam proses penyediaan makan bergizi gratis ini, ia sampai memikirkan penyediaan bahan pangan, proses pengolahan atau memasak hingga proses pendistribusian makanan.

    Ira juga mendapat informasi terjadinya perubahan mendadak terkait harga dan porsi makanan. 

    “Tiba-tiba di dalam perjalanan, ada perubahan harga. Awalnya semua anak mendapat jatah Rp15.000, tapi tiba-tiba dibedakan, anak PAUD hingga kelas 3 SD hanya Rp13.000, sementara kelas 4 hingga 6 tetap Rp15.000. Tapi kami tidak diberi tahu bahwa porsinya harus disesuaikan,” jelasnya.

    Bila terjadi kekurangan, Ira mengaku bahwa dirinya serta staf dapur mendapatkan teguran keras.

    “Saya tuh dihina secara fisik, dalam bentuk WA bahwa ‘Bu Ira tidak punya kompeten, tidak bisa membedakan antara beras sama pasir. Jadi harus belajar lebih cara buang airnya. Kenapa larinya ke fisik,” tuturnya.

    Masalah lain muncul saat pencairan dana. Ia menyebut pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) ditransfer ke rekening yayasan tanpa penjelasan. 

    “Kami baru tahu setelah menanyakan langsung. Yayasan mengakui uangnya sudah cair, tapi belum jelas perhitungannya. Kami diminta terus mengirim invoice, tapi tidak ada yang dianggap benar,” katanya.

    “Saya merasa sangat dizalimi. Padahal saya sudah bekerja siang malam demi anak-anak bisa makan dengan layak. Saat test food, kami dipuji. Tapi setelah itu, kami malah diperlakukan semena-mena.”

    Ia berharap BGN bisa mengevaluasi yayasan dan SPPG yang ditunjuk, serta memberikan perlindungan kepada mitra dapur. 

    “Saya masih ingin terlibat dalam program ini karena kontraknya lima tahun. Tapi saya ingin ada keadilan dan perlindungan. Jangan sampai mitra seperti saya menjadi korban sistem yang tidak transparan.”

    Ira juga berharap agar pihak BGN bersikap lebih peka terhadap pelaksanaan di lapangan. 

    “Program ini sangat baik, sayang jika tidak dijalankan dengan hati dan tanggung jawab. Semoga ada solusi terbaik untuk semua pihak.”

    Sementara itu, kuasa hukum korban, Danna Harly Putra, menyayangkan tindakan Yayasan berinisial MBN yang diduga belum membayarkan sepeser pun hak kliennya sebagai mitra Dapur Makan Bergizi Gratis di wilayah Kalibata.

    “Perlu diketahui Ibu Ira Mesra ini merupakan wanita kuat. Walaupun sudah memasuki usia senja, beliau masih semangat untuk membantu program Makan Bergizi Gratis presiden Prabowo Subianto,” ujarnya, dalam kesempatan yang sama.

    “Bahkan beliau rela mencari-cari investor dan menjual asetnya untuk modal guna menjadi mitra dapur Makan Bergizi Gratis,” sambung dia.

    Untuk itu, pihaknya mendesak Yayasan “MBN” untuk segera mambayarkan hak mitra dapur Kalibata yang dizalimi.

    Ira Mesra diketahui bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG sejak bulan Februari-Maret 2025.

    “Dan sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi Makan Bergizi Gratis yang terbagi dalam 2 tahap,” kata Harly.

    Menurut dia, perselisihan terjadi pada Maret 2025 kala kliennya baru mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD/TK/RA/SD.

    “Senyatanya di Kontrak Perjanjian dengan Yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu setiap porsinya. Namun sebagian diubah menjadi Rp13 ribu dan Pihak Yayasan sudah mengetahui terdapat perbedaan tersebut jauh sebelum ditanda-tangani perjanjian kerjasama,” ucapnya.

    Setelah ada pengurangan pun, hak kliennya dipotong lagi sebesar Rp2.500 setiap porsinya.

    “Kemudian setelah kejadian itu, Ibu Ira baru mengetahui ternyata pembayaran tahap pertama sudah dikirimkan oleh BGN kepada Yayasan sebesar Rp386.500.000,” ucap dia.

    “Ketika hendak menagih haknya, pihak yayasan mengatakan ibu Ira tidak mendapat bagian karena kekurangan bayar sebesar Rp45.314.249. Dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh Pihak SPPG/Yayasan,” lanjut Harly.

    Fakta di lapangan, seluruh dana operasional dikeluarkan Ira mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak. 

    “Kami pun baru mendapat info terkait pencairan tahap 2 oleh BGN, namun tetap tidak dibayarkan oleh Yayasan. Selain ketidakjelasan tersebut kami juga menyesali Tindakan dari Kepala SPPG Kalibata yang mana tidak terdapat keterbukaan terkait pengiriman dan penerimaan makanan ke sekolah,” kata Harly.

    Awalnya hal tersebut merupakan tugas Ira, tetapi dari Pihak SPPG meminta tidak turut campur dan fokus dalam kegiatan menyiapkan makanan.

    “Bahkan kami tidak diperkenankan pula untuk mengetahui penyusunan pertanggungjawaban yang diajukan ke BGN,” kata dia.

    “Sehingga banyak sekali hal-hal yang ditutup-tutupi terutama tentang penyusunan pertanggungjawaban,” sambungnya.

    Atas hal tersebut, pihaknya akan mengambil tindakan yayasan yang tidak membayarkan sepeser pun hak kliennya dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini.

    “Dengan mengambil langkah hukum, baik gugatan perdata maupun laporan polisi,” pungkasnya. (M31)

    Penulis: Ramadhan L Q

     

     

  • Mitra Dapur MBG Lapor ke Polisi, Mengaku Rugi Hampir Rp1 Miliar

    Mitra Dapur MBG Lapor ke Polisi, Mengaku Rugi Hampir Rp1 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, mengaku digurikan karena pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh Yayasan Makan Bergizi Gratis. 

    Penasihat Hukum korban, Danna Harly mengatakan bahwa kliennya atas nama Ira tidak mendapatkan uang sepeser pun dari Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Padahal, menurut Danna, kliennya telah mengeluarkan uang hampir Rp1 miliar, tepatnya Rp975.375.000. Namun hingga saat ini, tidak ada sepeser uang pun yang masuk ke kliennya dari Yayasan MBG.

    “Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata,” tuturnya di Jakarta, Selasa (15/4).

    Danna membeberkan bahwa kliennya sejak Februari-Maret 2025 lalu, telah membuat masakan untuk 65.025 porsi di Program MBG Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Merujuk kontrak yang disepakati, kata Danna, perjanjian dengan yayasan MBG dicantumkan seharga Rp15.000 per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13.000 per porsi.

    “Setelah mengetahui ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15.000 tadi, dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13.000 dipotong lagi senilai Rp2.500 per porsinya,” katanya.

    Mengetahui ada hal yang tidak wajar, dia mengatakan bahwa kliennya langsung melaporkan hal tersebut ke kepolisian agar ditindaklanjuti dan kliennya mendaparkan hak-nya.

    Pelaporan tersebut juga telah diterima oleh Polda Metro Jaya dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

    “Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN juga untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi,” ujarnya.

  • Duduk Perkara Dapur MBG Kalibata Tak Beroperasi Buntut Rugi Nyaris Rp 1 M, Pihak Yayasan Bersuara 

    Duduk Perkara Dapur MBG Kalibata Tak Beroperasi Buntut Rugi Nyaris Rp 1 M, Pihak Yayasan Bersuara 

    TRIBUNJAKARTA.COM  – Duduk perkara Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan berhenti operasional.

    Dapur MBG untuk kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan itu terakhir kali beroperasi pada akhir Maret 2025 atau sebelum Idulfitri 1446 Hijriah.

    Dapur MBG itu tak beroperasi lantaran Ira Mesra Destiawati, mitra dapur MBG itu mengalami kerugian nyaris Rp 1 Miliar.

    Bahkan, melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

    Ira mengaku  telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak Februari 2025 dan telah memasak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

    Namun, Ira Mesra belum menerima bayaran dari yayasan. Seluruh biaya operasional dapur MBG juga ditanggung oleh Ira.

    Pihak yayasan MBN pun angkat bicara mengenai pelaporan tersebut.

    Kronologi

    Awalnya, Danna Harly, kuasa hukum Ira Mesra, selaku mitra dari Yayasan MBN dan SPPG, mengungkapkan kliennya telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak Februari 2025.

    Pihak Ira Mesra telah memasak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

    Namun, ia menyebut Ira Mesra belum menerima bayaran dari yayasan. Seluruh biaya operasional dapur MBG juga ditanggung oleh Ira.

    “Kita tidak bisa lagi memberikan modal karena dua tahap, 60 ribu porsi. Kita tidak dibayar sepeserpun,” ujar dia.

    Ia menuturkan, pihak yayasan sebenarnya sudah menerima pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 386.500.000.

    Sebagai mitra, Ira juga telah berusaha menagih pembayaran kepada Yayasan MBN. Namun, pihak yayasan disebut berdalih ada kewajiban Ira yang belum diselesaikan.

    “Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan,” ungkap Harly.

    DAPUR MBG KALIBATA – Suasana Dapur MBG Kalibata Jakarta Selatan yang kini telah berhenti beroperasi pada Selasa (15/4/2025). (TribunJakarta.com/Annas Furqon Hakim)

    “Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira. Mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak, itu semua Ibu Ira yang membiayai,” imbuh dia.

    Ia mengungkapkan, total kerugian yang dialami Ira Mesra mencapai hampir Rp 1 miliar.

    “Sejauh ini total kerugian dari ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini,” kata Harly.

    Ira Mesra pun melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

    Yayasan tersebut dilaporkan atas dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000, sesuai perhituangan kerugian Ira Mesra mengelola MBG.

    “Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan,” kata Harly.

    Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis (10/4/2025).

    “Laporan ditujukan ke yayasan dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini,” ujar Harly.

    Di sisi lain, Harly berharap Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi program MBG dapat mengambil langkah tegas terkait kasus ini.

    “Tapi yang paling penting sekarang bagaimana BGN memfasilitasi masalah ini,” ucap dia.

    Pihak Yayasan Bersuara

    Dikutip dari Kompas, Penanggung Jawab Yayasan MBN Yunita membantah pihak Ira tidak dibayar. 

    Yunita mengklaim telah membayarkan kewajiban kepada Ira. Yunita juga mengatakan pihaknya memiliki bukti dan saksi mengenai pembayaran itu.

    ”Banyak yang hubungi saya hari ini. Tanyakan kembali, mana bukti dari dia yang belum dibayar. Kami punya bukti lengkap semua, dan kami punya banyak saksi,” kata Yunita.

    Sedangkan, Ira mengungkapan dirinya mitra dapur dari Yayasan MBN. 

    Ira sejak awal tak ragu untuk terlibat menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto, yakni program MBG.

    ”Saya berpikir, walaupun perjalanannya nanti tidak mungkin pemerintah memberikan sesuatu yang jadi masalah seperti ini. Saya pun sejak hari pertama pelaksanaan, banyak bicara dengan SPPG karena saya ditunjuk SPPG sebagai kepala dapur. Awalnya, saya tidak tahu bahwa kepala dapur itu tanggung jawabnya sejauh apa,” kata Ira.

    DAPUR MBG KALIBATA – Suasana Dapur MBG Kalibata Jakarta Selatan yang kini telah berhenti beroperasi pada Selasa (15/4/2025). (TribunJakarta.com/Annas Furqon Hakim)

    Salah satu bentuk tidak kooperatifnya SPPG, kata Ira, adalah tak ada respons serius dari pihak tersebut dalam menyelesaikan urusan administrasi keuangan. 

    Akibatnya, Ira tidak paham kewajiban administrasi yang harus dia penuhi agar haknya dapat dibayar oleh SPPG.

    ”Jadi, antara yayasan dan SPPG mengatur sendiri pertanggungjawaban semua dokumen. Saya dituntut kirim invoice-invoice, tapi invoice-nya selalu salah. Jadi, yang benar itu seperti apa, saya enggak tahu,” tuturnya.

    Diketahui, SPPG di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan memiliki luas 
    dapur mencapai 500 meter persegi.

    Dapur MBG ini dilengkapi peralatan memadai digunakan untuk memasak menu dalam program Makan Bergizi Gratis.

    Namun, seiring pelaksanaan program itu, terjadi persoalan teknis dan administratif yang membebani pihak dapur tanpa koordinasi yang jelas dari pelaksana lapangan.

    Mitra Dapur MBG di Kalibata, Ira Mesra Destiawati menjelaskan, awalnya dirinya hanya berpikir untuk menyukseskan program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini, dalam pengadaan makan bergizi gratis.

    “Jadi, saya berpikir perjalanannya nanti enggak mungkin pemerintah itu memberikan sesuatu yang jadi masalah seperti ini,” ujar Ira, dalam konferensi pers di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

    Wanita berhijab itu mengaku, dirinya ditunjuk menjadi kepala dapur SPPG di Kalibata, tetapi sejak awal tidak ada penjelasan rinci mengenai tanggung jawab sebagai kepala dapur. 

    “Ya sudah, kami kemudian menyediakan makan sampai dengan ke sekolah-sekolah yang ditunjuk, yaitu ada 19 sekolah,” kata dia.

    Dalam proses penyediaan makan bergizi gratis ini, ia sampai memikirkan penyediaan bahan pangan, proses pengolahan atau memasak hingga proses pendistribusian makanan.

    Ira juga mendapat informasi terjadinya perubahan mendadak terkait harga dan porsi makanan. 

    “Tiba-tiba di dalam perjalanan, ada perubahan harga. Awalnya semua anak mendapat jatah Rp15.000, tapi tiba-tiba dibedakan, anak PAUD hingga kelas 3 SD hanya Rp13.000, sementara kelas 4 hingga 6 tetap Rp15.000. Tapi kami tidak diberi tahu bahwa porsinya harus disesuaikan,” jelasnya.

    Bila terjadi kekurangan, Ira mengaku bahwa dirinya serta staf dapur mendapatkan teguran keras.

    “Saya tuh dihina secara fisik, dalam bentuk WA bahwa ‘Bu Ira tidak punya kompeten, tidak bisa membedakan antara beras sama pasir. Jadi harus belajar lebih cara buang airnya. Kenapa larinya ke fisik,” tuturnya.

    Masalah lain muncul saat pencairan dana. Ia menyebut pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) ditransfer ke rekening yayasan tanpa penjelasan. 

    “Kami baru tahu setelah menanyakan langsung. Yayasan mengakui uangnya sudah cair, tapi belum jelas perhitungannya. Kami diminta terus mengirim invoice, tapi tidak ada yang dianggap benar,” katanya.

    “Saya merasa sangat dizalimi. Padahal saya sudah bekerja siang malam demi anak-anak bisa makan dengan layak. Saat test food, kami dipuji. Tapi setelah itu, kami malah diperlakukan semena-mena.”

    Ia berharap BGN bisa mengevaluasi yayasan dan SPPG yang ditunjuk, serta memberikan perlindungan kepada mitra dapur. 

    “Saya masih ingin terlibat dalam program ini karena kontraknya lima tahun. Tapi saya ingin ada keadilan dan perlindungan. Jangan sampai mitra seperti saya menjadi korban sistem yang tidak transparan.”

    Ira juga berharap agar pihak BGN bersikap lebih peka terhadap pelaksanaan di lapangan. 

    “Program ini sangat baik, sayang jika tidak dijalankan dengan hati dan tanggung jawab. Semoga ada solusi terbaik untuk semua pihak.”

    Analisa Pengamat

    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga mengatakan audit diperlukan agar persoalan kerugian Ira Mesra Destiawati dapat diungkap. 

    Setidaknya Yayasan SPPG bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Ira Mesra Destiawati.

    “Kasus tersebut juga sebagai evaluasi bagi BGN agar lebih terbuka dalam kerjasama dengan mitra. BGN harus dapat menjelaskan mekanisme kerjasama dengan mitra kepada masyarakat. Dengan penjelasan yang detail semua mitra akan mengetahui hak dan kewajibannya,” ucap Jamil, Rabu (16/4/2025).

    Jamil mengatakan, jika hal itu dilakukan dengan benar, maka kasus seperti yang dialami Ira Mesra Destiawati tidak akan terjadi. 

    “Untuk itu, BGN harus tegas dan lebih terbuka terkait kerjasama dengan mitra,” ucapnya.

    (TribunJakarta.com/Kompas/Wartakotalive)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Kemarin, Prabowo bertemu Wakil PM Rusia hingga pangkalan militer asing

    Kemarin, Prabowo bertemu Wakil PM Rusia hingga pangkalan militer asing

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Selasa (15/4). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Presiden Prabowo terima kunjungan Wakil PM Rusia di Istana Merdeka

    Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Pertama Perdana Menteri Rusia Denis Manturov di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa siang, didampingi sejumlah menterinya, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Selengkapnya di sini

    2. Prabowo bagikan hasil lawatan ke Wapres-Menteri usai tiba di tanah air

    Presiden RI Prabowo Subianto membagikan hasil lawatannya ke lima negara di kawasan Timur Tengah, kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para menteri seusai tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, pada Selasa pagi.

    Selengkapnya di sini

    3. Menko Polkam tunggu arahan Presiden soal rencana evakuasi di Gaza

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan saat ini dirinya dan pejabat terkait masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana evakuasi sementara rakyat Palestina dari Gaza ke Indonesia.

    Selengkapnya di sini

    4. Anggota DPR nilai pembunuhan 12 orang oleh KKB bukan kriminal biasa

    Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menilai kasus pembunuhan terhadap 12 pendulang emas oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Yahukimo, Papua Pegunungan, bukan merupakan kasus kriminal biasa.

    Selengkapnya di sini

    5. TB Hasanuddin: Pangkalan militer asing di Indonesia langgar konstitusi

    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jika Ijazah Terbukti Palsu, Apa Saja Dampak yang Bakal Diterima Jokowi?

    Jika Ijazah Terbukti Palsu, Apa Saja Dampak yang Bakal Diterima Jokowi?

    PIKIRAN RAKYAT – Setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan publik akibat gugatan terkait dugaan penggunaan ijazah palsu.

    Gugatan ini tidak hanya menyoal legalitas masa kepemimpinannya selama dua periode, tetapi juga memunculkan pertanyaan lanjutan: jika terbukti palsu, apakah dampaknya bisa merembet pada posisi putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wakil Presiden terpilih?

    Asal Mula Gugatan: Dari SMA hingga UGM

    Gugatan terbaru diajukan oleh kelompok advokat yang menamakan diri sebagai Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM), dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Surakarta pada Senin, 14 April 2025 dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt. Mereka menggugat Jokowi bersama tiga institusi lain: KPU Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Koordinator TIPU UGM, Muhammad Taufiq, mengklaim bahwa ada ketidaksesuaian data mengenai asal sekolah Jokowi. Menurutnya, sebagian besar teman seangkatan Jokowi memiliki ijazah dari SMPP (Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan), bukan dari SMAN 6 Solo seperti yang diklaim oleh Jokowi. Mereka juga menuding UGM telah kecolongan karena memberikan gelar sarjana kepada seseorang yang ijazah SMA-nya diragukan keabsahannya.

    Konsekuensi Hukum bagi Jokowi

    1. Sanksi Pidana atas Pemalsuan Ijazah

    Penggunaan ijazah palsu merupakan tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa:​
    Hukumonline

    “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perjanjian, atau pembebasan utang, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

    Dalam konteks ini, ijazah palsu dapat dianggap sebagai surat yang menimbulkan hak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden.​

    2. Sanksi Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan

    Selain KUHP, penggunaan ijazah palsu juga melanggar ketentuan dalam:​

    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 93 menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi dapat dikenai sanksi pidana. ​

    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 69 menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan ijazah palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000. ​

    Meskipun Jokowi sudah tidak menjabat, proses hukum tetap dapat berjalan jika alat bukti yang cukup tersedia.​

    Dampak Konstitusional dan Legitimasi Politik

    1. Keabsahan Pencalonan sebagai Presiden

    Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus berpendidikan paling rendah tamat pendidikan menengah. Jika ijazah yang digunakan untuk memenuhi syarat ini terbukti palsu, maka pencalonan Jokowi dapat dianggap cacat hukum.​

    Namun, karena masa jabatan telah berakhir, pembatalan status Presiden tidak dapat dilakukan secara retroaktif. Meski demikian, hal ini dapat memicu krisis legitimasi terhadap kebijakan yang dibuat selama masa jabatannya.​

    2. Potensi Gugatan terhadap Kebijakan Pemerintahan

    Jika terbukti bahwa kepemimpinan Jokowi didasarkan pada dokumen palsu, maka kebijakan strategis yang ditetapkan selama masa jabatannya dapat dipertanyakan legitimasi moralnya. Meskipun secara hukum kebijakan tersebut tetap berlaku, tekanan publik dapat mendorong evaluasi ulang atau revisi terhadap kebijakan-kebijakan tersebut.​

    3. Utang Negara dan Gugatan Sipil

    Salah satu pernyataan kontroversial dari TIPU UGM adalah bahwa utang negara yang kini mencapai Rp 7.000 triliun bisa dialihkan sebagai tanggung jawab pribadi Jokowi jika terbukti menggunakan ijazah palsu. Meski pernyataan ini secara hukum belum memiliki landasan kuat, secara politis bisa menimbulkan tekanan besar pada eks Presiden.

    Lebih jauh, kelompok sipil juga bisa melakukan gugatan perwakilan (class action) terhadap negara, atau mengajukan judicial review ulang atas peraturan yang ditandatangani oleh Jokowi semasa menjabat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siang Ini Prabowo Terima Kunjungan Wakil PM Rusia di Istana

    Siang Ini Prabowo Terima Kunjungan Wakil PM Rusia di Istana

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan Wakil Pertama Perdana Menteri (PM) Rusia Denis Manturov di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 15 April siang.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyebutkan, Presiden Prabowo dan PM Rusia bakal membahas sejumlah isu dan agenda strategis antara dua negara.

    “Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima Wakil Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia pada hari ini, Selasa, 15 April 2025, di Istana Kepresidenan Jakarta. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia yang selama ini telah terjalin erat,” kata Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Selasa 15 April, disitat Antara.

    Yusuf melanjutkan, pertemuan itu juga menjadi momentum memperkuat diplomasi antara Indonesia dan Rusia, dan menjadi ajang menjajaki peluang-peluang kerja sama baru dan memperluas kerja sama yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Rusia.

    Presiden Prabowo tiba di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa pagi, setelah melawat ke lima negara di Timur Tengah yaitu Uni Emirat Arab (UAE), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania pada 9–14 April.

    Kedatangan Presiden di Jakarta disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

    Di apron Lanud Halim Perdanakusuma, Presiden sempat berbincang-bincang dengan jajaran pejabat negara yang menyambut kedatangannya selama kurang lebih 15 menit. Presiden kemudian naik mobil kepresidenan Maung Garuda, dan meninggalkan Lanud Halim Perdanakusuma menuju Istana.

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, saat ditanya mengenai isi pembicaraannya dengan Presiden Prabowo di apron lanud, menjelaskan Presiden Prabowo membagikan hasil lawatannya ke lima negara di kawasan Timur Tengah, kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para menteri.

    “(Tentang) pertemuan beliau yang sukses. Satu, pidato beliau di depan parlemen Turki, dijemput Presiden Turkiye Erdogan sewaktu di bandara. Kemudian di Yordania disupiri oleh Raja Abdullah, termasuk investasi dari Qatar 2 miliar dolar (AS) ke Danantara,” kata Menko Polkam Budi Gunawan.

  • 5 Ijazah Jokowi Kembali Digugat, Ini Alasannya Regional

    5 Ijazah Jokowi Kembali Digugat, Ini Alasannya Regional

    Ijazah Jokowi Kembali Digugat, Ini Alasannya
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Gugatan terhadap keabsahan ijazah Presiden Ke-7 RI Jokowi kembali dilayangkan oleh gabungan pengacara yang tergabung dalam kelompok Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM).
    Gugatan terhadap
    ijazah Jokowi
    sebetulnya sudah pernah diajukan, namun gugur dalam persidangan.
    Kali ini, gugatan diajukan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo, Jawa Tengah, dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt pada Senin, 14 April 2025.
    Gugatan tersebut juga melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
    Koordinator Tim TIPU UGM, M Taufiq, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk sanggahan terhadap dua putusan sebelumnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan Jokowi.
    “Itu tidak kalah. Jadi waktu itu rekan kami Bambang Tri sebagai penggugat dijadikan tersangka dan ditahan. Otomatis secara legal standing dia kesulitan untuk membuktikan,” jelas M Taufiq pada Selasa (15/4/2025). 
    Dalam gugatan kedua, lanjut Taufiq, rekan lawyer yang mengajukan gugatan juga dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), yang berarti gugatan tersebut tidak dapat diterima karena adanya cacat formal.
    Taufiq menjelaskan bahwa gugatan terbaru ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat.
    “Bahwa pengadilan ini bukan mencari siapa yang kalah dan menang. Namun sebagai tempat mencari keadilan. Siapa yang benar, dan siapa yang salah. Itu dasar dari Pengadilan,” ujarnya.
    Pokok gugatan ini, menurut Taufiq, adalah Jokowi mendaftarkan diri sebagai pejabat publik dengan cara yang tidak sah.
    “Ketika seorang pejabat itu memberikan atau melakukan kebohongan publik, itu kan sangat bahaya sekali,” tegasnya.
    Jika gugatan ini dapat dibuktikan kebenarannya, Taufiq menyatakan bahwa utang negara yang mencapai angka Rp 7.000 triliun akan menjadi tanggung jawab pribadi Jokowi.
    “Karena jabatannya selama ini tidak sah. Kalau terbukti palsu, utang negara jadi tanggung jawab pribadi. Itu konsekuensi logisnya,” jelasnya.
    Gugatan soal ijazah Jokowi pertama kali disidangkan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Oktober 2022.
    Gugatan itu diajukan oleh warga bernama Bambang Tri Mulyono dengan 4 pihak tergugat yaitu, Presiden
    Joko Widodo
    , Komisi Pemilihan Umum (KPU), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
    Perkara ini tidak berlanjut sebab Bambang Tri Mulyono mencabut gugatannya tersebut pada 27 Oktober 2022 karena dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus kasus ujaran kebencian, penistaan agama dan ITE.
    Dia didakwa melakukan penyebaran berita bohong dengan menggunakaan podcast di Channel YouTube dan divonis 6 tahun penjara.
    Gugatan kedua terjadi pada tahun 2024. Saat itu, ada tiga perkara gugatan terhadap Jokowi. Pertama, gugatan di PTUN yaitu Jokowi dituduh melakukan politik dinasti.
    Kemudian gugatan melalui PN Jakarta Pusat terkait tuduhan ijazah palsu dan tuduhan melakukan perbuatan hukum karena tidak menghalangi KPU dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
    Ketua Tim Kuasa Hukum Joko Widodo atau Jokowi, Otto Hasibuan meminta narasi negatif terkait kliennya dihentikan. Hal ini disampaikan Otto, menyusul tiga gugatan terhadap Jokowi yang tidak dapat diterima Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
    “Tanpa adanya putusan ini, justru memberikan amunisi dan argumen yang kuat bagi Bapak Jokowi dan keluarga bahwa apa yang dituduhkan selama ini sungguh tidak terbukti,” ujar Otto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/6/2024)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Polkam Ungkap Hasil Kunjungan Presiden Prabowo ke Timur Tengah dan Turki

    Menko Polkam Ungkap Hasil Kunjungan Presiden Prabowo ke Timur Tengah dan Turki

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pagi tadi usai melakukan kunjungan kenegaraan ke lima negara di Timur Tengah dan Turki. Foto/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pagi tadi usai melakukan kunjungan kenegaraan ke lima negara mitra strategis yakni Turki, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Mesir.

    Setibanya di Bandara Halim, Prabowo disambut langsung oleh beberapa pejabat negara antara lain, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan, kunjungan Presiden menandai penguatan hubungan Indonesia dengan kawasan Timur Tengah dan Turki, baik dalam hubungan bilateral hingga forum internasional. Kunjungan ini juga membawa hasil perluasan kerja sama ekonomi, investasi, pertahanan, serta dukungan terhadap komunitas diaspora Indonesia di luar negeri.

    “Sukses, kunjungan Bapak Presiden mendapat sambutan luar biasa baik dari Presiden Erdogan hingga Raja Abdullah di Yordania,” ujarnya, Selasa (15/4/2025).

    Dalam kunjungan di Turki, Presiden Prabowo mendapat sambutan kenegaraan dari Presiden Recep Tayyip Erdogan dan menyampaikan pidato resmi di parlemen Turki. Kunjungan dilanjutkan ke Mesir, Qatar, dan Yordania, dengan pertemuan bersama pemimpin-pemimpin negara untuk membahas kemitraan strategis.

    Pemerintah juga berhasil mengamankan sejumlah komitmen investasi, termasuk rencana investasi dari Uni Emirat Arab, dan investasi senilai USD2 miliar dari Qatar untuk BPI Danantara. Peningkatan kemitraan strategis juga dilakukan di berbagai bidang lain, termasuk memperhatikan pelindungan diaspora.

    “Kemudian untuk kerja sama kita dengan Mesir, pemerintah juga memperhatikan semangat belajar mahasiswa kita disana yang jumlahnya sangat banyak,” ucapnya.

    Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo kali ini merupakan upaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kemitraan strategis, serta membuka peluang kerja sama lintas kawasan yang lebih luas dan berkelanjutan.

    (cip)

  • Presiden tiba di Jakarta setelah rampungkan lawatan di Timur Tengah

    Presiden tiba di Jakarta setelah rampungkan lawatan di Timur Tengah

    Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (15/4/2025), setelah merampungkan lawatan ke lima negara di Timur Tengah sejak Rabu (9/4/2025) pekan lalu. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Presiden tiba di Jakarta setelah rampungkan lawatan di Timur Tengah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 15 April 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa pagi pukul 07.35 WIB, setelah merampungkan lawatan ke lima negara di Timur Tengah sejak Rabu (9/4) pekan lalu.

    Di apron Lanud Halim Perdanakusuma, tepat di bawah tangga pesawat, sejumlah pejabat, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, menyambut kedatangan Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo, yang mengenakan baju safari berwarna krem lengkap dengan kopiah hitam, menyalami satu per satu para pejabat negara yang datang menyambut dirinya di Lanud Halim Perdanakusuma. Presiden Prabowo sempat berbincang-bincang selama lebih kurang 15 menit dengan para pejabat negara yang menyambutnya.

    Presiden semula mengobrol dengan Menko Polkam Budi Gunawan, kemudian Presiden terlihat memanggil Mensesneg Prasetyo Hadi dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, kemudian Presiden berdiri di tengah berbicara dengan para pejabat negara yang menyambut itu. Di lokasi sama, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya; yang mengenakan setelan jas dan kopiah hitam, juga berdiri di dekat Presiden mendengarkan pembicaraan Presiden.

    Presiden kemudian langsung naik mobil kepresidenan Maung Garuda dan meninggalkan Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma. Seskab Teddy dan pejabat-pejabat yang menyambut Presiden kemudian juga ikut meninggalkan lokasi pangkalan udara.

    Presiden Prabowo Subianto melawat ke lima negara di Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Di lima negara itu, Presiden Prabowo menemui pemimpin masing-masing negara, dan di beberapa negara Presiden menyaksikan penandatanganan MoU dan perjanjian kerja sama.

    Di Turki, Presiden juga memenuhi undangan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk berbicara dalam Antalya Diplomacy Forum Ke-4 pada 11 April 2025. Kemudian di Yordania, Presiden Prabowo disambut oleh sahabat lamanya Raja Yordania Abdullah II.

    Di Yordania, Presiden Prabowo bertemu empat mata dengan Raja Abdullah II, dan keduanya memimpin pertemuan bilateral delegasi Pemerintah RI dan Pemerintah Yordania. Keduanya menyaksikan penandatanganan tiga MoU dan satu perjanjian kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Yordania.

    Dalam rangkaian lawatan ke lima negara di Timur Tengah, Presiden Prabowo juga berkonsultasi dengan pemimpin masing-masing negara untuk membahas upaya mencapai perdamaian, dan berkonsultasi mengenai rencana Indonesia mengevakuasi rakyat Palestina di Gaza ke Indonesia.

    Sumber : Antara