Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Salah Satu Pekerjaan Wapres Itu Bicara

    Salah Satu Pekerjaan Wapres Itu Bicara

    Jakarta –

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk kerja dibandingkan membuat video. Juri menyebut tak ada yang salah dari langkah Wapres untuk menyampaikan informasi.

    “Loh salah satu pekerjaan pejabat itu ya bicara. Salah satu pekerjaan Pak Presiden, Pak Wapres, para Menteri ya bicara,” kata Juri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (27/4/2025).

    Juri menyebut hal itu semestinya tak dipermasalahkan. Ia mengatakan apa yang disampaikan Wapres baik untuk suatu kebijakan.

    “Menyampaikan hal yang menjadi kebijakan. Masa orang bicara dilarang,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyoroti Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka yang membuat video YouTube tentang bonus demografi Indonesia. Deddy menyarankan agar Gibran tak banyak membuat video.

    “Ya kalau menurut saya sih jangan terlalu banyak bikin video lah ya. Kerja aja gitu loh,” ujar Deddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/4).

    “Video terus, nggak habis-habis. Nanti sama kayak Pak Dedi Mulyadi lagi,” tambahnya.

    (dwr/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Monolog Gibran Dikritik, Wamensesneg: Pejabat Memang Harus Bicara Nasional 27 April 2025

    Monolog Gibran Dikritik, Wamensesneg: Pejabat Memang Harus Bicara Nasional 27 April 2025

    Monolog Gibran Dikritik, Wamensesneg: Pejabat Memang Harus Bicara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) RI
    Juri Ardiantoro
    membela Wakil Presiden (Wapres)
    Gibran Rakabuming Raka
    yang dikritik Ketua DPP PDI-P
    Deddy Yevri Sitorus
    terkait tayangan video monolognya.
    Deddy menyarankan agar Gibran jangan hanya sibuk menggarap video, tetapi harus menunjukkan kerja nyata.
    “Salah satu pekerjaan pejabat itu ya bicara. Salah satu pekerjaan Pak Presiden, Pak Wapres, para Menteri ya bicara,” kata Juri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (27/4/2025).
    Juri menambahkan, pejabat juga perlu menyampaikan hal yang menjadi kebijakannya.
    “Menyampaikan hal yang menjadi kebijakan. Masa orang bicara dilarang,” katanya lagi.
    Diberitakan sebelumnya, Wapres Gibran tiba-tiba berbicara mengenai berbagai isu kekinian seperti bonus demografi hingga hilirisasi lewat
    video monolog
    yang diunggah di akun YouTube miliknya, @GibranTV, dalam beberapa waktu ini.
    Hal ini mendapat kritik dari Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus yang menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, tetapi harus menunjukkan kerja nyata.
    “Ya menurut saya sih jangan terlalu banyak bikin video lah ya. Kerja saja gitu lho,” kata Deddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).
    Deddy khawatir Gibran malah melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video.
    Deddy juga menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri melalui video. “Bikin video terus, enggak habis-habis. Nanti sama kaya Pak Dedi Mulyadi lagi,” ungkap anggota DPR RI ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ganjar Pranowo Akui Pilih Bicara Soal Bangsa Ketimbang Pemakzulan Gibran

    Ganjar Pranowo Akui Pilih Bicara Soal Bangsa Ketimbang Pemakzulan Gibran

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo mengaku tak mengetahui soal isu pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Dia malah mempertanyakan alasan pencopotan Gibran dilakukan. 

    “Apa alasan pencopotan kalau konteksnya dalam suatu lembaga kepresidenan satu apa sih kesalahannya?” tanya Ganjar saat ditemui di markas band Slank, Jalan Potlot III, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Minggu 27 April 2025.

    Kemudian Ganjar juga menjelaskan, bahwa proses pencopotan harus melalui parlemen. Maka dari itu baginya penting untuk menjelaskan alasan bakal dilakukannya pemakzulan.

    “Sepemahaman saya dalam sebuah konstitusi mekanisme itu melalui pemakzulan nah kalau mau makzul ada syarat-syaratnya. Nah syarat itulah yang sampai saat ini belum diketahui,” katanya.

    Kendati demikian mantan Gubernur Jawa Tengah tak banyak menaggapi soal isu pemakzulan. Menurut Ganjar, ada banyak hal yang lebih menarik untuk dikomentari daripada isu tersebut.

    “Saya gak tahu syaratnya, maka mari kita bicara yang lain lebih produktif untuk bangsa dan negara ini,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Survei: Menteri Agama Nasaruddin Umar, menteri dengan kinerja terbaik

    Survei: Menteri Agama Nasaruddin Umar, menteri dengan kinerja terbaik

    Jakarta (ANTARA) – Survei Indonesia Social Insight (IDSIGHT) mengungkapkan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjadi menteri dengan kinerja terbaik dalam enam bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan 67,4 persen respon positif.

    “Dalam periode enam bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, muncul sosok Menag Nasaruddin sebagai pejabat terbaik di Kabinet Merah-Putih,” kata Direktur Komunikasi IDSIGHT John Santosa dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Pujian terhadap Nasaruddin mengalir selama momen Ramadhan dan Lebaran tahun ini. Publik menilai Menag berhasil dalam mempersatukan umat dan menjaga kerukunan beragama di Indonesia.

    Nasaruddin juga merupakan imam Masjid Istiqlal dan telah lama dikenal publik sebagai simbol toleransi di tengah kebhinnekaan.

    “Tak hanya menyejukkan umat, pandangan keagamaan Nasaruddin cenderung progresif seperti dalam kesetaraan gender,” jelas Johan.

    Menyambut Hari Raya Idul Fitri, Nasaruddin mengajak bangsa Indonesia untuk menjaga spirit Ramadan dan terus memperkuat persatuan. Silaturahmi telah menjadi tradisi pada perayaan Lebaran, ditunjukkan pula dengan open house dan saling mengunjungi kediaman baik di kalangan masyarakat maupun tokoh-tokoh politik.

    Di sisi lain mencuat figur Didit Prabowo yang berhasil mempertemukan anak-anak dari keluarga presiden, serta keluwesannya dengan menemui tokoh-tokoh yang selama ini kerap bersitegang. Persatuan para tokoh bangsa dinilai penting di tengah situasi ekonomi dan gejolak geopolitik.

    Di tengah sejumlah tantangan, berbagai prestasi juga ditorehkan seperti kelancaran arus mudik berkat masifnya pembangunan infrastruktur, serta panen raya padi dan target swasembada pangan yang terus digaungkan pemerintah.

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga mendapatkan penilaian positif 64,6 persen, sedangkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman 62,8 persen.

    IDSIGHT melakukan analisis terhadap tanggapan pengguna media sosial pada akun-akun resmi milik menteri/kepala badan atau kementerian/badan. Konten mencakup postingan pada platform Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan Tiktok selama rentang waktu 6-15 April 2025.

    Menurut laporan Data Digital Indonesia 2024, keempat platform media sosial tersebut paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Dengan karakteristik pengguna tiap platform berbeda-beda, kombinasinya diharapkan bisa menghasilkan gambaran yang lebih objektif.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Survei: Publik nilai positif kinerja pemerintahan Presiden Prabowo

    Survei: Publik nilai positif kinerja pemerintahan Presiden Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Survei Indonesia Social Insight (IDSIGHT) mengungkapkan penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran masih bertengger cukup tinggi dengan 74,6 persen respons positif atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kinerja Presiden Prabowo pada 6 bulan pemerintahan dinilai positif hingga 74,6 persen,” kata Direktur Komunikasi IDSIGHT Johan Santosa dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Survei tersebut mengungkapkan hanya 15,4 persen yang merespons negatif, dan sisanya cenderung netral. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga mendapatkan penilaian positif dengan 73,5 persen respons positif, sedangkan penilaian negatif hanya 14,2 persen dan sisanya bersifat netral.

    Riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT) dilakukan dengan menganalisis tanggapan terhadap konten media sosial yang diposting dalam akun presiden dan wakil presiden pada 6-15 April 2025, dari platform Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan Tiktok.

    Menurut laporan Data Digital Indonesia 2024, keempat platform media sosial tersebut paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Dengan karakteristik pengguna tiap platform berbeda-beda, kombinasinya diharapkan bisa menghasilkan gambaran yang lebih objektif.

    Dalam sejumlah kesempatan Presiden Prabowo tidak sungkan mengungkapkan kendala komunikasi yang dihadapi pemerintah. Hal itu diungkapkan saat menanggapi berbagai kritik hingga rangkaian aksi-aksi demonstrasi mahasiswa.

    Presiden langsung mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki komunikasi, termasuk dengan mengundang para jurnalis senior dari media massa terkemuka dalam dialog eksklusif di Hambalang.

    “Yang paling menarik perhatian publik adalah kehadiran Najwa Shihab, mengingat sebelumnya kerap tampil membawakan acara talk show dengan pertanyaan-pertanyaan tajam saat mewawancara tokoh-tokoh politik,” kata Johan.

    Dalam otokritiknya, Prabowo memberikan skor terhadap kinerja pemerintahannya 6 dari 10, atau masih jauh dari sempurna.

    “Di sisi lain Prabowo meyakini adanya terobosan dan pencapaian yang dilakukan, tetapi kurang baik dinarasikan kepada publik,” lanjut Johan.

    Misalnya stabilnya harga pangan dan produksi beras yang mencatatkan angka tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Prabowo menginstruksikan Bulog menyerap gabah petani, meskipun dilaporkan masih banyak tengkulak yang membeli di bawah harga Rp6.500 per kilogram.

    Terakhir, Presiden menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden. Saat terjadi demo di dekat Istana, Mensesneg Prasetyo datang langsung dan berbicara dengan mahasiswa.

    Dalam tuntutannya mahasiswa menolak kebijakan pemerintah mulai dari efisiensi anggaran yang dikhawatirkan berdampak pada pendidikan dan layanan publik, hingga program unggulan makan bergizi gratis (MBG).

    Muncul pula keresahan di sebagian kalangan generasi muda soal sulitnya mencari kerja dan kenaikan biaya hidup serta kondisi politik, yang bermuara pada seruan #KaburAjaDulu di media sosial.

    Ditambah lagi perang dagang global yang dipicu kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump, diperkirakan bakal berdampak terhadap situasi ekonomi Indonesia.

    “Masalah ekonomi menjadi tantangan pada paruh awal pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah bergulirnya program-program prioritas yang juga memerlukan anggaran besar,” kata Johan.

    Hal-hal lain yang menjadi sorotan publik adalah tawaran pemerintah untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Baru-baru ini Prabowo mengadakan lawatan ke Turki dan negara-negara Timur Tengah lainnya sebagai langkah diplomasi untuk mendorong perdamaian di tengah ketidakpastian geopolitik.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rocky Gerung soal Usul Pencopotan Gibran oleh Purnawirawan TNI: Mereka Memperhitungkan dengan Tepat

    Rocky Gerung soal Usul Pencopotan Gibran oleh Purnawirawan TNI: Mereka Memperhitungkan dengan Tepat

    GELORA.CO – Isu pencopotan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden (wapres) turut menyita perhatian pengamat politik, Rocky Gerung.

    Rocky Gerung bahkan mengungkap dugaan alasan Forum Purnawirawan TNI menuntut Wakil Presiden diganti

    Ia menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran Rakabuming akan menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia.

    Rocky juga mengatakan Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi Presiden RI pengganti Prabowo Subianto.

    Menurut Rocky Gerung, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah.

    Diingatkan kembali Gibran Rakabuming Raka dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Waki Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang Pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi, arah moral dari tuntutan Purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden,” kata Rocky Gerung dikutip dari akun Youtubenya.

    Ia yakin Forum Purnawirawan TNI sudah memiliki perhitungan dalam menyampaikan tuntutannya.

    “Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa pak presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan. Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional,” katanya.

    Pandangan Rocy Gerung, forum tersebut memprediksi Gibran Rakabuming Raka akan naik menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto.

    Sedangkan Forum Purnawirawan TNI khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai Presiden.

    “Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia, di luar hal normal jika ada sesuatu pada presiden maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini.  Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka mengaggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan tuntutan mengganti Gibran sebagai Wakil Presiden.

    “Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya dengan jiwa saptamarga dan sumpah prajurit,” kata Wiranto di Jakarta.

    Muncul pula opsi mengganti Gibran sebagai Wapres lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

    Kata Wiranto, Presiden Prabowo Suubianto tak memiliki kewenangan sesuai prinsip pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

    Menurut Wiranto, Presiden Prabowo Subianto masih akan mempelajari usulan Forum Purnawirawan TNI.

    Diketahui forum tersebut memberikan delapan tuntutan pada Presiden Prabowo Subianto.

    Termasuk merombak kabinet.

    “Beliau berpesan tadi kepada saya, akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan menggangu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa,” kata Wiranto.

  • Eks Menteri Agama Era Jokowi Ikut Tanda Tangani Surat Usulan Pencopotan Gibran, Ini Sosoknya – Halaman all

    Eks Menteri Agama Era Jokowi Ikut Tanda Tangani Surat Usulan Pencopotan Gibran, Ini Sosoknya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 5 jenderal purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang salah satu usulannya mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.

    Salah satu jenderal purnawirawan yang ikut membubuhkan tanda tangan dalam surat usulan pencopotan Gibran adalah mantan Menteri Agama di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    Bahkan, tanda tangan sosok eks Menag dalam dokumen tersebut berada di paling atas.

    Siapakah sosok tersebut?

    Anggota Dewan Penasihat Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Cak Imin yang juga mantan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi saat ditemui di Markas Timnas AMIN, Jakarta, Jumat (9/2/2024). (Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)

    Sosok itu adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi.

    Fachrul Razi diketahui pernah menjadi Menteri Agama saat Jokowi menjadi presiden pada periode 2019–2024.

    Ia menjadi orang tertua yang pernah dilantik sebagai menteri di Indonesia. Sebab saat pelantikan, Fachrul Razi berusia 72 tahun dan 89 hari.

    Dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden di bidang keagamaan, ia didampingi Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi.

    Di awal menjabat sebagai Menag, Fachrul Razi kala itu berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.

    Ia juga mempermasalahkan ASN yang memakai celana cingkrang.

    Belum usai dengan kegaduhan tersebut, kebijakan Fachrul Razi yang kembali menuai pro-kontra adalah pemberian surat rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI).

    Baru 14 bulan memimpin Kementerian Agama (Kemenag), Fachrul Razi dicopot Jokowi dari jabatannya.

    Jabatannya yang kosong kemudian diisi Yaqut Cholil Qoumas yang dilantik pada 23 Desember 2020 hingga periode kepemimpinan Jokowi selesai.

    Dikutip dari kemenag.go.id, Fachrul Razi memang tidak memiliki latar belakang santri apalagi bergelar kiai seperti kebanyakan menteri agama sebelumnya.

    Namun, ia lahir dan besar di Aceh yang lingkungan agama Islamnya sangat kuat.

    Fachrul Razi lahir di Kutaradja, Aceh pada 26 Juli 1947 sehingga saat ini, usianya 77 tahun.

    Ia merupakan salah satu tokoh militer ternama di Tanah Air. Ia adalah lulusan AKABRI (kini Akmil) tahun 1970.

    Saat menempuh pendidikan di Akmil, ia bergabung dengan kelompok Pemandu Mesjid yang bertugas melakukan pembinaan keislaman kepada teman-teman Taruna.

    Semasa aktif di militer, ia memiliki pengalaman di bidang infanteri sebagai perwira TNI Angkatan Darat.

    Sepanjang kariernya, Fachrul Razi pernah menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad, Wakil Asisten Operasi KASAD, dan Kepala Staf Daerah Militer VII/Wirabuana.

    Dikutip dari Wikipedia, Fachrul Razi juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Gubernur Akademi Militer (1996–1997), Asisten Operasi KASUM ABRI (1997–1998), Kepala Staf Umum ABRI (1998–1999), dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan (1999).

    Puncak kariernya sebagai perwira tinggi (Pati) TNI berhasil dicapainya saat mengisi kursi jabatan sebagai Wakil Panglima TNI pada 1999 hingga 2000.

    Pascapurnatugas, Fachrul Razi sempat berkarier sebagai Komisaris Utama di berbagai perusahaan, di antaranya PT Central Proteina Prima Tbk dan PT Antam Tbk.

    Fachrul Razi juga sempat terjun ke dalam dunia politik dengan bergabung bersama Partai Hanura.

    Saat Pilpres 2019, ia memimpin Tim Bravo 5 yang menjadi pendukung Jokowi-Ma’ruf saat kampanye.

    Bravo 5 merupakan salah satu kelompok relawan pemenangan Jokowi di luar struktur Tim Kampanye Nasional. 

    Anggota Bravo 5 berisi purnawirawan TNI dan sejumlah tokoh seperti Alwi Shihab, Luhut Pandjaitan, hingga Ruhut Sitompul.

    Saat Pilpres 2024, Fachrul Razi berada di barisan pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam gelaran Pilpres 2024.

    Saat memimpin orasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (18/3/2024), Fachrul menuntut Jokowi untuk segera mundur dari jabatannya, seperti Presiden ke-2 RI Soeharto.

    “Menurut konstitusi, kedalauatan itu ada di tangan rakyat, tapi pada saat sekarang kedaulatan dengan sewenang-wenang dipegang Presiden Jokowi. Pemilu yang seharusnya dilakukan bebas, jujur, rahasia dan adil.”

    “Tapi dicurangi dan dimasukkan unsur-unsur jahat di dalamnya dan kita sangat kecewa karena ini dimulai dan yang dikomandoi oleh Presiden Jokowi, yang sebelumnya kita pilih membangun negeri ini,” ujarnya.

    Untuk itu Fachrul mendesak Jokowi mengikuti langkah yang pernah diambil Soeharto.

    “Anggota dewan yang terhormat, mudah-mudahan (gulirkan) hak angket untuk bisa meminta pertanggungjawaban presiden secara jujur, adil dan konstitusional. Atau cara lain Pak Jokowi berkenan mencontoh Pak Harto untuk mundur,” kata Fachrul.

    Isi Surat

    Terbaru, Fachrul Razi ikut memberikan tanda tangan dalam dokumen pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

    Sebenarnya, dokumen pernyataan sikap tersebut juga ditandatangani oleh 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel purnawirawan TNI.

    Hanya saja, dalam dokumen surat yang beredar di media sosial, hanya ada 5 nama jenderal purnawirawan yang tanda tangannya terlihat di dalam surat tersebut.

    Selain Fachrul Razi, empat jenderal purnawirawan TNI lainnya adalah Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Kemudian Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno merupakan selaku pihak “mengetahui”.

    Terdapat 8 poin usulan dalam surat dokumen tersebut, di antaranya yakni mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN, hingga mendesak mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

    Sementara itu, usulan yang paling menggemparkan yakni mengusulkan pergantian Wapres Gibran kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dinilai telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Berikut isi dokumen tersebut:

    Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
    Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
    Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
    Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.
    Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
    Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
    Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    (Tribunnews.com/Sri Juliati/Rakli)

  • Usulan Purnawirawan TNI Tuntut Pergantian Wapres Bukan Hal Biasa, Pasti Ada Apa-apanya

    Usulan Purnawirawan TNI Tuntut Pergantian Wapres Bukan Hal Biasa, Pasti Ada Apa-apanya

    GELORA.CO – Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka segera diganti, bukanlah usulan yang biasa-biasa saja.

    “Purnawirawan TNI ini kan temannya Pak Prabowo, mereka mengusulkan ganti mas Gibran sebagai Wapres ini kejadian yang luar biasa, tidak biasa, pasti ada apa-apanya,” kata analis komunikasi politik Hendri Satrio lewat akun Instagram miliknya, Minggu 27 April 2025.

    Forum Purnawirawan TNI sebelumnya mengeluarkan delapan tuntutan yang dilayangkan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Delapan poin itu ditandatangani oleh mantan Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Salah satu poin, mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR dengan dalih keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    “Selain baru pertama terjadi di Indonesia para Purnawirawan ini pasti nggak cuma Asbun (asal bunyi),” tandas Hensat yang juga Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu.

  • Surya Paloh Tak Setuju Usul Forum Purnawirawan Copot Gibran: Tak Ada Skandal – Halaman all

    Surya Paloh Tak Setuju Usul Forum Purnawirawan Copot Gibran: Tak Ada Skandal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menanggapi usulan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya.

    Surya Paloh menilai usualan tersebut tidaklah tepat. 

    “Meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebenarnya, izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat ya,” kata Paloh di NasDem Tower, Jakarta,  Sabtu (26/4/2025).

    Ia menyayangkan usulan tersebut justru datang dari para purnawirawan. 

    “Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya kepada para senior,” kata Paloh.

    Menurut Paloh, tak ada alasan yang mendasar untuk mencopot Gibran sebagai wapres RI. 

    Putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi itu juga menang Pilpres sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena tidak ada skandal menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan kan,” kata Paloh

    “Terlepas apakah itu output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain,” ujarnya.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI meneken deklarasi berisi delapan poin yang salah satunya adalah mendesak Gibran turun dari jabatannya sebagai Wapres.

    Purnawirawan yang ikut menandatangani di antaranya adalah Dankormar Letjen TNI (Purn) Suharto, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Subianto, hingga mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan.

    Delapan poin yang tercantum dalam deklarasi itu adalah:

    Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
    Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

    Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
    Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke Negara asalnya.
    Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
    Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
    Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

    Terkait usulan pergantian Gibran sebagai Wapres, Presiden RI Prabowo Subianto memilih tak merespons. 

    Meski demikian, Prabowo dikatakan menghormati usulan dari Forum Purnawirawan TNI tersebut.

    “Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu.”

    “Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Prabowo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025). 

    (Tribunnews.com/Milani/Taufik Ismail/Igman Ibrahim) 

  • Daripada Mencopot Gibran, Pemuda Ingusan Ini Ancam Copot Gigi Try Sutrisno

    Daripada Mencopot Gibran, Pemuda Ingusan Ini Ancam Copot Gigi Try Sutrisno

    GELORA.CO – Seorang pemuda ingusan ancam copot gigi mantan Wakil Presiden (Wapres) keenam, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Dia juga beberapa kali memanggil jenderal paling disegani di era Orde Baru itu dengan nama Pak Tile, merujuk nama komedian bertubuh langsing asal Betawi, Enum Tile Madhami yang wafat pada 2 November 1998.

    Dalam video berdurasi 1 menit diunggah pengguna akun @Heraloebss di X-Komunitas Indonesia Oknum Watch pada Sabtu (26/4/2025) jam 23.36 WIB, terdengar pemuda itu melontarkan tantangan bernada ejekan.

    Dia sepertinya sedang membela Gibran Rakabuming Raka yang didesak dicopot dari jabatan Wapres oleh Forum Purnawirawan TNI, yang di dalamnya ada Try Sutrisno.

    “Pak Tile, daripada Anda mencopot Gibran, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kaya gini,” sesumbarnya sembari pamer cara mengunyah sate.

    Pengunggah video mengaku tidak sependapat dengan gerakan Forum Purnawirawan TNI yang ingin menggulingkan Gibran dari jabatan Wapres.

    “Tapi menghina Pak Try Sutrisno seperti ini adalah perbuatan kurang ajar. Silakan counter narasi Pak Try dengan narasi. Bangs4t kau!” kecamnya.

    Pengguna akun @RohtaAnju*** menilai, menghina sosok seperti Try Sutrisno yang diakui sudah banyak berjasa untuk bangsa Indonesia jelas merupakan sikap tidak pantas.

    “Kalau tidak setuju, lawanlah dengan argumen, bukan dengan hinaan. Hormatilah perbedaan dengan tetap menjaga adab,” anjurnya di kolom komentar.

    Pengguna akun @matgel*** memandang pemuda itu begitu kurang ajar menghina fisik orang yang telah berjasa besar bagi bangsanya.

    “Masteng yang berpolo shirt hitam, puas-puasin makan satenya mumpung masih bisa dan masih komplit giginya saat ini. Jaga selalu kesehatan dan tertiblah berlalu lintas,” saran pengguna akun @Big_E*** penuh makna.

    Saya tidak sependapat dengan gerakan purnawirawan yang ingin menggulingkan Wapresnya Prabowo

    TAPI MENGHINA PAK TRI SUTRISNO SEPERTI INI ADALAH PERBUATAN KURANG AJAR, SILAHKAN COUNTER NARASI PAK TRI DENGAN NARASI LAGI

    BANGSAT KAU!! pic.twitter.com/EtAKgUrPe2

    — Miss Tweet | (@Heraloebss) April 26, 2025

    Hingga menjelang berita ini ditayangkan, identitas pelaku dan tempat video direkam belum diketahui.

    Upaya menggali informasi dan mengonfirmasi pihak-pihak berkompeten terus dilakukan.

    Informasi dihimpun KompolmasTV, Try Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu yang pernah menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) RI ke-25.

    Try Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santyabudi, purnawirawan Polri berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) yang pernah menjabat Kakorlantas Polri dan Asisten Logistik Kapolri.

    Anak Try Sutrisno yang masih berdinas adalah Letnan Jenderal (Letjen) Kunto Arief Wibowo, yang kini menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.