Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Jangan cuma Jokowi, Keaslian Ijazah Gibran Perlu Diverifikasi

    Jangan cuma Jokowi, Keaslian Ijazah Gibran Perlu Diverifikasi

    GELORA.CO – Forum Penyelamat Eksistensi Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Formasi Kagama) meminta pihak-pihak tertentu tidak hanya meributkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, namun harus menyasar pejabat lainnya.

    Demikian dikatakan Koordinator Forum Penyelamat Eksistensi Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Formasi Kagama), Defiyan Cori dalam keterangan tertulis, Jumat 18 April 2025.

    Defiyan mengatakan, perlunya keadilan diterapkan secara merata dalam penegakan hukum, termasuk terhadap pejabat lain.

    “Jika perlu, verifikasi ini harus dimulai dari lembaga kepresidenan, termasuk soal keabsahan pendidikan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar tidak menjadi preseden buruk dalam sistem politik kita,” kata Defiyan.

    Namun demikian, Defiyan menyebut, polemik ini harus dijadikan pembelajaran dalam proses seleksi calon pemimpin di masa mendatang, termasuk dalam hal transparansi dan keabsahan pendidikan. 

    Di sisi lain, Defiyan mengimbau agar Jokowi mengambil peran lebih besar sebagai tokoh bangsa setelah mengakhiri masa jabatannya.

    “Pak Jokowi sebaiknya mengikuti jejak mantan-mantan presiden negara lain yang bergerak dalam perjuangan lingkungan hidup, pengentasan kemiskinan, atau menjadi konsultan pembangunan di negara-negara berkembang. Bukan malah sibuk mengurus isu-isu remeh temeh yang tidak substansial,” kata Defiyan.

    Formasi Kagama berharap stabilitas politik tetap terjaga, terutama di tengah fokus pemerintah saat ini dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan mewujudkan visi-misi Asta Cita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

  • UKP Mardiono: Gubernur Papua Pegunungan-Bangka Belitung Harus Mampu Bangun Ketahanan Pangan – Page 3

    UKP Mardiono: Gubernur Papua Pegunungan-Bangka Belitung Harus Mampu Bangun Ketahanan Pangan – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Kepulauan Bangka Belitung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Pantauan Liputan6.com, mereka yang dilantik adalah Gubernur-Wakil Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo dan Ones  Pahabol, serta Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani dan Hellyana. Prabowo memulai pelantikan sekitar pukul 16.00 WIB.

    Pelantikan para kepala daerah dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 P tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2025-2030. Usai pembacaan Keppres, Prabowo langsung mengambil sumpah jabatan bagi mereka yang dilantik.

    “Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dan wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” bunyi sumpah kepala daerah.

    Kemudian, Prabowo menyematkan tanda pangkat dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara.

    Pelantikan ditutup dengan pemberian ucapan selamat dengan bersalaman, dimulai oleh Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga para pejabat yang hadir.

  • Forum Purnawirawan TNI Tuntut Kembali ke UUD 1945 Asli Hingga Copot Gibran

    Forum Purnawirawan TNI Tuntut Kembali ke UUD 1945 Asli Hingga Copot Gibran

    GELORA.CO –  Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan sejumlah tuntutan sebagai seruan dalam menjawab berbagai persoalan bangsa.

    Tuntutan itu tertera dalam sebuah lembaran bertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Kemudian dalam kolom mengetahui terdapat tanda tangan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Lembaran yang tertulis pada Februari 2025 itu dibacakan pakar hukum tata negara Refly Harun.

    “(Tuntutan ke) Satu, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Asli, ini ada persoalan, tapi kita hargai dulu,” ujar Refly dikutip dalam kanal YouTube pribadinya, Jumat, 18 April 2025.

    Tuntutan selanjutnya mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara). Kemudian ada juga terkait penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap bermasalah.

    “Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya. Ingat ya, China bukan Tionghoa ya,” seloroh Refly. 

    Tuntutan berikutnya yang dibacakan Refly, pemerintah wajib melakukan penertiban, pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 

    Selanjutnya tuntutan mengarah kepada para menteri yang diduga telah melakukan kejahatan korupsi untuk segera di-reshuffle. 

    “Dan perlu mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan presiden RI ke-7 (Joko Widodo),” ungkapnya.

    “Ketujuh, mengembalikan Polri pada fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri. Kedelapan, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan undang-undang kekuasaan kehakiman,” beber Refly membacakan tuntutan tersebut.

    Tuntutan ini telah ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel.

    Dalam akun YouTube-nya tersebut, Refly juga mencoba konfirmasi kepada Jenderal Fachrul Razi dan Soenarko mengenai kebenaran edaran tersebut. Namun, keduanya belum bisa dihubungi lewat sambungan telepon.

    “Kalau mau jujur, semua tuntutan ini saya sepakati, hanya yang paling problematik tentang kembali ke UUD 1945 asli, ini perlu perdebatan ilmiah akademik, apakah itu memang jalan bagi masa depan Indonesia atau tidak? Tapi yang lainnya so far tidak ada masalah,” pungkasnya.

  • Bisa Recoki Pemerintahan Prabowo, Reshuffle Harus Dilakukan demi Hilangkan Pengaruh Jokowi

    Bisa Recoki Pemerintahan Prabowo, Reshuffle Harus Dilakukan demi Hilangkan Pengaruh Jokowi

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu segera merombak susunan Kabinet Merah Putih. Selain untuk membenahi kinerja pemerintahan, perombakan juga perlu untuk memastikan tidak ada menteri titipan dari rezim pendahulu.  

    Pengamat Citra Institute, Efriza memandang, pengaruh Jokowi dalam pemerintahan Presiden Prabowo bukan sekadar isu belaka. Hal ini sangat terasa saat sejumlah menteri menyambangi rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pada Jumat, 11 April 2025.

    Bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dengan gamblang menyebut Jokowi sebagai “bos”, meski kini berada di bawah pemerintahan Prabowo.

    “Terdapat menteri-menteri pilihan Jokowi yang masih menjabat di pemerintahan Presiden Prabowo. Mereka akan merecoki soliditas pemerintahan (jika tidak di-reshuffle),” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis, 17 April 2025.

    Menurut Efriza, menteri yang masih menjadi loyalis Jokowi perlu diganti agar pemerintahan Prabowo-Gibran terbebas dari intervensi. 

    “Reshuffle menjadi keharusan untuk menunjukkan pengaruh Jokowi sudah menyusut. Sasarannya ya menteri-menteri yang menunjukkan sikap loyal kepada Jokowi dan tak ada prestasi di kinerjanya,” tutup Efriza.

  • Denny Siregar: Negara Lain Perang Dagang, Indonesia Perang Ijazah

    Denny Siregar: Negara Lain Perang Dagang, Indonesia Perang Ijazah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Sayap-sayap Patah, Denny Siregar, mendadak menyinggung soal suasana Indonesia yang terus dihebohkan oleh isu keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi.

    Denny merasa heran. Pasalnya, negara-negara lain saat ini fokus pada perang dagang dengan Amerika Serikat (AS).

    Sebut saja China, sempat dikabarkan bahwa tarif impor produk China ke AS dikenakan tarif 125 persen. Sebaliknya, produk AS ke China dikenakan tarif 84 persen.

    Sementara, Indonesia beberapa waktu terakhir sedang disibukkan oleh perbedaan keaslian ijazah ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming.

    “Negara lain sedang perang dagang, Indonesia sedang perang ijazah,” kata Denny di X @DennySiregar7 (17/4/2025).

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, kembali menanggapi polemik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Hal ini tidak lepas setelah beredarnya foto lawas saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

    Dalam foto kunjungan ke PT Sritex Sukoharjo bertanggal 20 September 2006, tertulis nama “Drs. Jokowi Widodo”, yang berbeda dengan gelar “Ir.” yang selama ini disandang Jokowi saat mengikuti kontestasi pemilihan presiden.

    Ferdinand menilai polemik ini makin runyam dan tak kunjung menemukan kejelasan karena tidak dibawa ke jalur hukum.

    “Bagi saya sekarang persoalan ijazah pak Jokowi ini sudah menjadi semakin runyam,” ucapnya.

    Ia justru menilai Jokowi tengah memanfaatkan momen ini untuk tetap berada di sorotan publik.

    “Saya melihat pak Jokowi memanfaatkan situasi ini untuk tetap dirinya ada di dalam framing media. Selalu muncul ke permukaan,” sebutnya.

  • Jokowi Akan Laporkan Siapa Soal Tuduhan Ijazah Palsu? Sebut Bakal Disiapkan Kuasa Hukum

    Jokowi Akan Laporkan Siapa Soal Tuduhan Ijazah Palsu? Sebut Bakal Disiapkan Kuasa Hukum

    PIKIRAN RAKYAT – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan membawa persoalan tuduhan ijazah palsu terhadapnya ke ranah hukum.

    Jokowi mengaku polemik ini juga termasuk pencemaran nama baik, sehingga mempertimbangkan guna melaporkannya ke aparat hukum.

    “Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana,” ucap Presiden ke-7 RI itu di Solo, Jawa Tengah pada Rabu, 16 April 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Siapa yang Akan Dilaporkan Jokowi?

    Ayah dari Wakil Presiden Gibran tersebut masih enggan menyampaikan siapa yang akan dilaporkan terkait hal ini.

    “Nanti, biar disiapkan oleh kuasa hukum. Akan segera kami putuskan, nanti kuasa hukum yang akan melihat,” lanjut Jokowi.

    Menurutnya, selama pihak pengadilan yang meminta memperlihatkan ijazah asli tersebut, maka ia siap menunjukkan.

    “Kalau ijazah asli diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada,” lanjutnya.

    Jokowi Enggan Perlihatkan Ijazah

    Sebelumnya, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi kediaman mantan Gubernur Jakarta itu dengan niat melihat ijazah asli pada Rabu, 16 April 2025.

    Namun, ia menegaskan tak mempunyai kewajiban menunjukkan ijazah keTPUA yang juga tidak berwenang mengatur penunjukan tersebut.

    “Beliau-beliau ini meminta untuk saya bisa menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya menunjukkan ke mereka,” katanya usai menerima perwakilan TPUA.

    Menurut Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah, kedatangan mereka untuk silaturahmi sekaligus ingin mengetahui secara langsung ijazah tersebut.

    “Beliau belum berkenan menunjukkan ijazah, dikembalikan ke proses hukum. Bahwa kalau diperintahkan pengadilan akan ditunjukkan, kami sudah menyampaikan bahwa dari UGM tidak bisa menunjukkan ijazah. Ijazah hanya bisa ditunjukkan ke pemilik, makanya kami datang ke pemilik, tapi ternyata pemilik itu sendiri tidak menunjukkan bahkan menyerahkan ke proses pengadilan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Lantik Gubernur Bangka Belitung dan Papua Pegunungan

    Prabowo Lantik Gubernur Bangka Belitung dan Papua Pegunungan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pasangan gubernur dari Bangka Belitung dan Papua Pegunungan periode 2025-2030 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/4/2025) sore.

    Para kepala daerah yang dilantik adalah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani-Hellyana, serta pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo-Ones Pahabol.

    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan Gubernur-Wakil Gubernur Papua Pegunungan dan Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2025-2030, serta Keppres No 39-P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur dan Pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030.

    Prosesi pelantikan meliputi pengambilan sumpah jabatan, penyematan tanda pangkat, penandatanganan berita acara, serta pengucapan selamat oleh Presiden Prabowo, Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan undangan lainnya.

    “Bersediakah saudara-saudara, mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing?” ucap Presiden.

    “Bersedia,” jawab para kepala daerah terkait.

    Kedua pasangan gubernur-wakil gubernur tersebut dilantik setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik terlebih dahulu sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota di Halaman Istana Merdeka Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Turut hadir dalam pelantikan pasangan gubernur dari Bangka Belitung dan Papua Pegunungan ini, yakni Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, dan para jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

  • Mensesneg Tegaskan Tidak Ada Reshuffle dalam Waktu Dekat

    Mensesneg Tegaskan Tidak Ada Reshuffle dalam Waktu Dekat

    loading…

    Isu perombakan kabinet atau reshuffle berembus jelang enam bulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, isu ini langsung dibantah Mensesneg Prasetyo Hadi. Foto/Dok SindoNews

    JAKARTA – Isu perombakan kabinet atau reshuffle berembus jelang enam bulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, isu itu langsung dibantah Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ) Prasetyo Hadi.

    “Enggak ada reshuffle (dalam waktu dekat),” kata Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

    Prasetyo pun berkelakar bahwa yang akan di-reshuffle dalam waktu dekat adalah internal Partai Golkar. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang juga Menteri ESDM mengatakan bakal melakukan reshuffle kepengurusan Partai Golkar .

    “Itu ini itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar itu, hehehe. Bukan, enggak ada (reshuffle Kabinet Merah Putih, red), enggak ada. Sama sekali enggak ada,” pungkasnya.

    Diketahui, sebelumnya Bahlil menyinggung adanya peluang reshuffle di kepengurusan partainya. Hal ini disampaikan Bahlil dalam acara halalbihalal yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (16/4/2025) malam.

    Kepada seluruh kader yang hadir, Bahlil menyampaikan bahwa reshuffle di internal partainya ini tidak berbeda jauh dengan reshuffle kabinet. Sebagai pemimpin, dirinya tak membutuhkan waktu lama untuk mengganti pengurusnya sebagai bentuk evaluasi kinerja.

    “Tidak mesti menunggu satu tahun atau dua tahun, ada pengurus yang mungkin tidak cocok dengan tugasnya ya kita change lah. Ini kan Partai Golkar ini kan adalah aset negara dan milik kita semua bagi seluruh rakyat indonesia yang mencintai Partai Golkar ini,” kata Bahlil dalam sambutannya.

    Bahlil juga akan merotasi sejumlah kadernya yang memangku jabatan di lembaga negara seperti di DPR RI. Dia pun menyinggung sosok Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

    “Misbakhun ini mana Misbakhun ya? Lagi lari? Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari, yang Golkar butuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya, gitu,” ujarnya.

    Bahlil mengingatkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah jabatan warisan. Sehingga, semua kader memiliki hak yang sama untuk berlomba menduduki jabatan tersebut.

    (zik)

  • Ini 7 Menteri dan 1 Wamen Kabinet Merah Putih yang Sowan ke Rumah Jokowi di Solo

    Ini 7 Menteri dan 1 Wamen Kabinet Merah Putih yang Sowan ke Rumah Jokowi di Solo

    loading…

    Menkop Budi Arie Setiadi dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto sowan ke rumah Jokowi di Solo pada momen Idulfitri. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih berbondong-bondong sowan ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) di Solo, Jawa Tengah, saat momen lebaran Idulfitri. Hal ini memunculkan anggapan adanya matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Istilah matahari kembar adalah ungkapan kiasan yang sering digunakan dalam konteks politik atau kekuasaan, terutama dalam sistem pemerintahan atau organisasi yang memiliki dua pusat kekuasaan yang kuat. Dalam politik, matahari kembar menggambarkan dualisme kepemimpinan. Dua tokoh memiliki otoritas yang hampir setara dan saling bersaing dalam pengaruh atau kekuasaan.

    Jika situasi ini terjadi, maka akan terjadi ketidakjelasan arah kebijakan, potensi terjadinya konflik internal, hingga instabilitas dalam pengambilan keputusan. Karena itu, idealnya dalam satu sistem pemerintahan hanya ada satu pusat kekuasaan tertinggi agar arah dan kebijakan jelas.

    Banyaknya menteri Kabinet Merah Putih yang sowan ke kediaman Jokowi di Solo menimbulkan anggapan adanya matahari kembar tersebut. Mereka yang bersilaturahmi ke kediaman Jokowi adalah menteri yang telah menjabat sejak era Presiden Jokowi. Lalu siapa saja mereka?

    1. Menteri Koordiantor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno
    Pratikno bersilaturahmi ke kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Senin (31/3/2025), atau pada hari H Idulfitri. Pratikno datang ke kediaman Jokowi sekitar pukul 16.30 WIB. Sekitar pukul 17.20 WIB, Pratikno meninggalkan kediaman Jokowi.

    Keduanya ngobrol santai membicarakan anak dan cucu. “Tadi cerita tentang cucu-cucu,” kata Pratikno sesaat sebelum meninggalkan kediaman Jokowi. Praktikno mengaku tidak ada pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang dititipkan kepada Jokowi.

    2. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi
    Selanjutnya ada Menkop Budi Arie Setiadi yang bersilaturahmi ke kediaman Jokowi pada Selasa, 1 April 2025.

    “Silaturahmi di hari baik, cuma ngobrol-ngobrol aja,” kata Budi Arie usai bertemu Jokowi, di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo.

    Diakuinya, saat ngobrol Jokowi memberikan saran dan kemajuan untuk kemajuan Indonesia. Salah satunya adalah pemberantasan rentenir melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Jokowi berpesan agar berhati-hati dan melakukannya dengan baik agar menjadi instrumen kemajuan masyarakat desa.

  • Isu Matahari Kembar saat Kunjungan ke Jokowi, Gerindra: Menteri Berkomitmen Terhadap Prabowo

    Isu Matahari Kembar saat Kunjungan ke Jokowi, Gerindra: Menteri Berkomitmen Terhadap Prabowo

    loading…

    Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat suara terkait isu matahari kembar karena sejumlah menteri Kabinet Merah Putih masih bertandang ke rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Foto: Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat suara terkait isu matahari kembar karena sejumlah menteri Kabinet Merah Putih masih bertandang ke rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Menurut dia, silaturahmi para menteri Kabinet Merah Putih ke Jokowi merupakan hal lumrah dalam tradisi Lebaran. Apalagi sejumlah menteri Presiden Prabowo Subianto juga pernah mengabdi di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

    “Dia (menteri) harus menghormati, dia dalam tata krama apalagi dalam suasana Lebaran menghormati Pak Jokowi yang pernah menjadi Presiden ketika beliau menjadi menteri,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Para menteri di Kabinet Merah Putih punya komitmen tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. “Saya kira para menteri sekarang cukup tangguh, cukup kuat, dan cukup solid,” katanya.

    Bahkan, Prabowo tak terganggu melihat menteri sowan ke Jokowi. Prabowo justru menghargai silaturahmi para menteri ke Jokowi sebagai budaya silaturahmi saat momen Lebaran.

    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih bergantian berkunjung ke rumah Jokowi. Para menteri menyatakan pertemuan ini hanya merupakan silaturahmi dan membantah isu matahari kembar yang muncul.

    Sederet menteri berdatangan ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Beliau sehat, saya sehat dan minta arahan-arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Banyaknya menteri Kabinet Merah Putih yang sowan ke Jokowi menimbulkan beragam tafsir, apalagi silaturahmi dilakukan saat Presiden Prabowo melawat ke lima negara di Timur Tengah.

    Politikus PKS Mardani Ali Sera menuturkan silaturahmi merupakan hal yang baik, namun dia mewanti-wanti terjadinya matahari kembar.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah pernyataan Mardani. Dia menegaskan semua menteri berada di bawah komando Prabowo.

    “Jangan lagi ada pertanyaan tentang konsolidasi ke yang lain. Konsolidasi kami kepada Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Menteri ini sekarang semuanya di bawah perintah Pak Presiden Prabowo,” ujar Bahlil.

    (jon)