Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • TNI Masuk Kampus UI, Agus Jabo Ingatkan Tugas Masing-masing Nasional 19 April 2025

    TNI Masuk Kampus UI, Agus Jabo Ingatkan Tugas Masing-masing Nasional 19 April 2025

    TNI Masuk Kampus UI, Agus Jabo Ingatkan Tugas Masing-masing
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan aktivis gerakan reformasi 1998,
    Agus Jabo Priyono
    mengingatkan, agar semua pihak dapat saling menjaga dan menjalankan tugasnya masing-masing.
    Wakil Menteri Sosial ini menanggapi soal maraknya aksi prajurit TNI yang masuk ke kampus di sejumlah wilayah. Terbaru, tentara masuk kampus saat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan kegiatan diskusi pada Rabu (16/4/2025) lalu.
    “Saya mengajak seluruh komponen bangsa saling menjaga dan menjalankan tugasnya masing-masing,” kata Agus Jabo kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (19/4/2025).
    Agus Jabo mengatakan penting bagi setiap komponen bangsa, termasuk TNI, untuk menjaga situasi negara tetap kondusif dan menghindari kegaduhan.
    “Agar situasi terus kondusif, tidak gaduh, mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan yang lain, serta menjaga persatuan nasional,” ucapnya.
    Ia menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini sedang fokus menjalankan program besar untuk mensejahterakan rakyat.
    Beberapa program di antaranya adalah Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
    “Tentunya agar program tersebut bisa sesuai target dan sasaran, dibutuhkan sinergi antar kementerian, lembaga negara, termasuk kampus dan masyarakat,” ucapnya.
    Sebelumnya, beredar kabar viral di media sosial bahwa tentara masuk kampus Universitas Indonesia (UI) saat ada kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
    Pihak rektorat UI menyatakan tidak mengundang TNI masuk area kampusnya.
    Kehadiran sejumlah anggota TNI di area Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) UI, Depok, dikabarkan terpantau pada Rabu (16/4) pukul 23.00 WIB malam lalu.
    Malam itu, mahasiswa sedang menggelar
    Konsolidasi Nasional Mahasiswa
    di Pusgiwa UI.
    Pihak yang hadir adalah perwakilan BEM dari berbagai kampus dan organisasi mahasiswa lain dari seluruh Indonesia. Mereka membahas isu kebangsaan.
    Direktur Hubungan Masyarakat UI, Arie Afriansyah, menyatakan bahwa Rektorat UI tidak pernah mengundang militer untuk hadir dalam acara konsolidasi mahasiswa yang tengah berlangsung di Pusgiwa.
    “Terkait hal tersebut, pihak Rektorat UI tidak pernah mengundang militer untuk hadir dan mengikuti acara konsolidasi mahasiswa yang diadakan di Pusgiwa,” tegas Arie kepada Kompas.com.
    Terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan kedatangan prajurit ke UI karena diundang oleh salah satu mahasiswa yang dikenal baik.
    Undangan tersebut, kata dia, ditujukan untuk Komandan Distrik Militer (Dandim) 0508/Depok.
    “Dandim Depok diundang/diajak oleh seorang mahasiswa atas nama F dan Kabagpam (Kepala Bagian Pengamanan -red) UI atas nama AR, yang memang dikenal baik oleh Dandim, untuk diskusi, ngobrol,” kata Kristomei saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/4/2025).
    Kristomei mengatakan kedatangan prajurit TNI saat itu dilakukan setelah pulang bertugas sehingga saat masuk kampus, anggotanya masih memakai seragam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bertemu Wamenkop Ferry, Bupati Sambas Siap Bentuk Koperasi Desa Merah Putih

    Bertemu Wamenkop Ferry, Bupati Sambas Siap Bentuk Koperasi Desa Merah Putih

    loading…

    Kabupaten Sambas siap menjadi pelopor pendirian dan penggerak Koperasi Desa Merah Putih di wilayah perbatasan dan terluar Indonesia. Hal itu dikatakan Bupati Sambas saat bertemu Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry J Juliantono. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Kabupaten Sambas siap menjadi pelopor pendirian dan penggerak Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di wilayah perbatasan dan terluar Indonesia. Bupati Sambas Satono yakin Kopdes Merah Putih mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Sambas.

    “Kabupaten Sambas siap menjadi pelopor pembentukan Kopdes Merah Putih, khususnya di wilayah perbatasan dan terluar Indonesia,” ujar Satono seusai audiensi dengan Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry J Juliantono.

    Dalam pertemuan yang digelar Kamis, 17 April 2025 itu, Satono meyakini Kopdes Merah Putih bisa menjadi penggerak perekonomian masyarakat di perbatasan dan wilayah-wilayah terluar Indonesia seperti Kabupaten Sambas.

    “Di Sambas, sebagian besar masyarakatnya petani dan nelayan. Dengan dukungan Kopdes Merah Putih mereka memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan,” kata bupati dua periode kelahiran Tebas, Sambas, 24 April 1980 itu.

    Sambas merupakan kabupaten yang terletak di bagian pantai barat paling utara dari wilayah Kalimantan Barat (Kalbar). Sambas berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia.

    Wamenkop Ferry J Juliantono menyambut baik semangat Bupati Sambas Satono dalam kesiapannya menyukseskan pendirian Kopdes Merah Putih, khususnya di wilayah perbatasan dan terluar Indonesia.

    “Kemenkop siap mendukung Kabupaten Sambas dalam semangatnya menyambut program prioritas Presiden Prabowo khususnya pendirian Kopdes Merah Putih,” ujarnya.

    Menurut Ferry, Kopdes Merah Putih adalah bagian dari cita-cita yang merupakan misi utama Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, yakni Astacita.

    Ferry menambahkan, ada dua dari delapan cita-cita di Astacita yang menjadi landasan pendirian Kopdes Merah Putih. Pertama, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kedua, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    “Kopdes Merah Putih ini menjadi program prioritas Pemerintahan Prabowo untuk industrialisasi, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

    Karena itu, Ferry menyambut baik semangat Bupati Sambas Satono yang siap menyukseskan program Kopdes Merah Putih ini. Kemenkop juga siap mendukung proses pendirian Kopdes Merah Putih di Sambas.

    (zik)

  • Ramai Menteri Prabowo Panggil Jokowi “Bos”, PSI: Kok Malah Dicurigai?

    Ramai Menteri Prabowo Panggil Jokowi “Bos”, PSI: Kok Malah Dicurigai?

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyayangkan pernyataan yang mencurigai silaturahmi sejumlah menteri ke kediaman Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai pikiran sempit.

    Juru Bicara DPP PSI Agus Herlambang menekankan bahwa pertemuan itu terjadi lantaran memaknai suasana Idulfitri 1446 Hijriah atau bulan syawal yang erat dengan silaturahmi Lebaran.

    “Kedatangan sejumlah menteri ke Pak Jokowi kemarin itu dalam rangka silaturahmi IdulFitri. Kok malah dicurigai macam-macam? Kecurigaan yang lahir dari pikiran  sempit. Silaturahmi itu perintah agama lho,” katanya melalui rilisnya, Jumat (18/4/2025).

    Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoal kunjungan para Menteri ke Jokowi. Ia menyebut soal matahari kembar.

    Agus menambahkan para menteri selama ini bekerja dengan baik dan solid, mengikuti arahan Presiden Prabowo, tidak ada dualisme kepemimpinan.

    Dia menegaskan justru silaturahmi seharusnya tidak berhenti saat hubungan resmi-profesional berakhir. 

    “Silaturahmi seharusnya tetap dilakukan sebagai individu, bukan sebagai anak buah. Karena di esensi silaturahmi terletak pada sikap saling menghormati sesama manusia, bukan karena didorong kewajiban formalistis sebagai anak buah, misalnya,” pungkas Agus.

    Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Prabowo-Gibran berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Tak hanya itu, terlihat juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Belum lagi turut hadir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

    Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai “bos”.

  • Gibran Berharap Generasi muda Harus Cepat Beradaptasi Hadapi Kompetisi Global

    Gibran Berharap Generasi muda Harus Cepat Beradaptasi Hadapi Kompetisi Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong generasi muda Indonesia untuk memperdalam kecepatan dalam belajar, beradaptasi dan memanfaatkan peluang untuk menghadapi kompetisi global.

    “Penentu di era kompetisi saat ini adalah bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat memanfaatkan peluang,” ujar Gibran, dikutip Antara, Sabtu (19/4/2025).

    Menurutnya, di tengah dinamika ekonomi, geopolitik, dan perubahan iklim, generasi muda dituntut untuk lebih lincah dan responsif terhadap berbagai perubahan. Gibran menyoroti momentum bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2030 hingga 2045 sebagai peluang emas bagi Indonesia.

    Saat itu, sekitar 208 juta masyarakat Indonesia akan berada dalam usia produktif, yang menciptakan peluang besar untuk mendorong kemajuan bangsa. 

    Gibran juga menggarisbawahi pentingnya generasi muda menguasai teknologi seperti kecerdasan buatan (AI). Mantan Wali Kota Soli ini menganggap bahwa AI tidak akan menggantikan manusia dan bukan merupakan ancaman.

    Hanya saja, manusia yang tidak menggunakan AI akan dikalahkan oleh manusia lain yang memanfaatkan teknologi tersebut. Gibran pun optimistis bahwa generasi muda Indonesia tidak takut terhadap tantangan dan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman.

    “Kita adalah petarung tangguh, kita hanya butuh alasan untuk percaya,” ucapnya.

    Gibran menyatakan bahwa generasi muda memegang peran kunci dalam menentukan arah kemajuan bangsa. Bonus demografi, jika dimanfaatkan secara optimal, dapat menjadi jawaban atas berbagai tantangan di masa depan.

    “Ini adalah kekuatan kita sebagai generasi muda. Kita harus selalu siap dan mempersiapkan diri, kita harus punya mimpi besar dan keberanian untuk melakukan terobosan, kita harus mampu beradaptasi dan menjadi penggerak kemajuan,” ujarnya.

  • Diskusi dengan Bupati Lahat, Dasco Dukung Industrialisasi Pedesaan

    Diskusi dengan Bupati Lahat, Dasco Dukung Industrialisasi Pedesaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengajak semua elemen masyarakat khususnya para pengambil kebijakan untuk memperkuat industrialisasi pedesaan dalam rangka menciptakan lapangan kerja secara masif. Industrialisasi ini bisa memanfaatkan potensi-potensi lokal di desa serta meningkatkan produktivitas desa. 

    Menurut Dasco, industrialisasi pedesaan Lahat yang menjadi fokus dalam diskusi tersebut, bisa  dijadikan model percontohan pengembangan untuk wilayah lain di Tanah Air.

    “Alhamdulillah baru selesai diskusi industrialisasi pedesaan Lahat sebagai model percontohan, di suatu tempat di Menteng,” kata Dasco seusai melakukan diskusi dengan Bupati Lahat Bursah Zarnubi dikutip dari unggahan Instagram resminya @sufmi_dasco, Sabtu (19/4/2025).

    Desa dinilai memiliki banyak potensi-potensi yang perlu dikembangkan secara maksimal sehingga bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa yang pada akhir berdampak perekonomian nasional.

    “Diskusinya dengan para pihak itu bisa membawa kemajuan dalam industrialisasi khususnya, membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Sektor pedesaan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang masif,” tutur Dasco.

    Diketahui, Bupati Lahat Bursah Zarnubi sedang gencar-gencarnya melakukan industrialisasi pedesaan untuk meningkatkan pendapatan para petani di desa Lahat. Menurut Bursah, modernisasi atau industrialisasi pertanian merupakan salah satu kunci sukses program pemerintahan Prabowo-Gibran, swasembada pangan. 

    Modernisasi pertanian ini meliputi alat-alat pertanian yang canggih mulai dari alat bajak, menanam, panen hingga angkutan. Menurut Bursah, modernisasi alat pertanian tersebut bisa dilakukan di dalam negeri. Untuk mewujudkan industrialisasi pedesaan, Bupati Bursah menggandeng ITB bekerja sama untuk memproduksi alat pertanian modern. 

  • Gibran Bicara Tantangan Masa Depan, Sebut Bonus Demografi adalah Jawaban Nasional 19 April 2025

    Gibran Bicara Tantangan Masa Depan, Sebut Bonus Demografi adalah Jawaban Nasional 19 April 2025

    Gibran Bicara Tantangan Masa Depan, Sebut Bonus Demografi adalah Jawaban
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden
    Gibran
    Rakabuming Raka mengatakan, Indonesia saat ini dalam berada momen yang sangat menentukan di tengah tantangan global. Baik itu
    perang dagang
    ,
    geopolitik
    , hingga perubahan iklim.
    Gibran melanjutkan, Indonesia sebagai negara besar tetap harus tumbuh, lincah, dan adaptif.
    Pernyataan tersebut disampaikan Gibran saat membicarakan
    bonus demografi
    di kanal YouTube pribadinya yang diunggah pada Sabtu (19/4/2025).
    “Teman-teman, tantangan ini memang ada. Bahkan begitu besar, tapi yakinlah peluang kita juga jauh lebih besar,” kata Gibran.
    Gibran mengatakan, sebanyak 208 juta penduduk Indonesia pada kurun 2030-2045 akan berada pada usia produktif.
    Lanjutnya, lebih dari separuh penduduk Indonesia akan berada pada usia produktif pada momen tersebut.
    “Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif,” kata Gibran.
    “Ini adalah peluang besar kita, ini adalah kesempatan emas kita untuk mengelola bonus demografi agar bukan menjadi sekedar bonus, bukan menjadi sekedar angka statistik yang fantastis, tapi sebagai jawaban untuk masa depan Indonesia,” sambungnya.
    Putra sulung Joko Widodo (Jokowi) itu mendorong
    generasi muda
    untuk menyiapkan diri, memiliki mimpi besar, dan keberanian untuk membuat terobosan.
    Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda harus bisa beradaptasi dan menjadi tonggak kemajuan.
    “Karena penentu di era kompetisi saat ini bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat memanfaatkan peluang,” ujar Gibran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Gibran Sebut 208 Juta Penduduk di Usia Produktif pada 2030-2045: Kesempatan Ini Tidak Akan Terulang Nasional

    2 Gibran Sebut 208 Juta Penduduk di Usia Produktif pada 2030-2045: Kesempatan Ini Tidak Akan Terulang Nasional

    Gibran Sebut 208 Juta Penduduk di Usia Produktif pada 2030-2045: Kesempatan Ini Tidak Akan Terulang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    menyebut, sebanyak 208 juta penduduk Indonesia pada kurun 2030-2045 akan berada pada
    usia produktif
    .
    Pernyataan tersebut disampaikan Gibran saat membicarakan
    bonus demografi
    di kanal YouTube pribadinya yang diunggah pada Sabtu (19/4/2025).
    Gibran mengatakan, pada masa tersebut, lebih dari separuh penduduk Indonesia akan berada pada usia produktif.
     
    “Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif,” kata Gibran.
    Ia menuturkan, jumlah
    generasi muda
    dan produktif yang lebih banyak akan menentukan arah kemajuan negara.
    Gibran melihat momentum tersebut sebagai peluang emas bagi Indonesia untuk mengelola bonus demografi sehingga tidak hanya menjadi angka statistik, melainkan jawaban masa depan.
    “Karena kita generasi muda bukan sekadar bonus. Kita adalah jawaban atas tantangan masa depan,” ujarnya.
    Mantan Wali Kota Solo itu mendorong generasi muda untuk menyiapkan diri, memiliki mimpi besar, dan keberanian untuk membuat terobosan.
    Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda harus bisa beradaptasi dan menjadi tonggak kemajuan.
    “Karena penentu di era kompetisi saat ini bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat memanfaatkan peluang,” tutur Gibran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Gibran Sebut 208 Juta Penduduk di Usia Produktif pada 2030-2045: Kesempatan Ini Tidak Akan Terulang Nasional

    2 Gibran Sebut 208 Juta Penduduk di Usia Produktif pada 2030-2045: Kesempatan Ini Tidak Akan Terulang Nasional

    Gibran Sebut 208 Juta Penduduk di Usia Produktif pada 2030-2045: Kesempatan Ini Tidak Akan Terulang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    menyebut, sebanyak 208 juta penduduk Indonesia pada kurun 2030-2045 akan berada pada
    usia produktif
    .
    Pernyataan tersebut disampaikan Gibran saat membicarakan
    bonus demografi
    di kanal YouTube pribadinya yang diunggah pada Sabtu (19/4/2025).
    Gibran mengatakan, pada masa tersebut, lebih dari separuh penduduk Indonesia akan berada pada usia produktif.
     
    “Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif,” kata Gibran.
    Ia menuturkan, jumlah
    generasi muda
    dan produktif yang lebih banyak akan menentukan arah kemajuan negara.
    Gibran melihat momentum tersebut sebagai peluang emas bagi Indonesia untuk mengelola bonus demografi sehingga tidak hanya menjadi angka statistik, melainkan jawaban masa depan.
    “Karena kita generasi muda bukan sekadar bonus. Kita adalah jawaban atas tantangan masa depan,” ujarnya.
    Mantan Wali Kota Solo itu mendorong generasi muda untuk menyiapkan diri, memiliki mimpi besar, dan keberanian untuk membuat terobosan.
    Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda harus bisa beradaptasi dan menjadi tonggak kemajuan.
    “Karena penentu di era kompetisi saat ini bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat memanfaatkan peluang,” tutur Gibran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kantor Komunikasi Presiden Keliling Bengkulu untuk Sosialisasikan Visi dan Program Presiden

    Kantor Komunikasi Presiden Keliling Bengkulu untuk Sosialisasikan Visi dan Program Presiden

    BENGKULU – Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Presiden Prabowo mengacu kepada 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Salah satu aspek penting dari 8, 17, 8 tersebut adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

    Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Ricky Tamba saat mensosialisasikan program Presiden Prabowo di Bengkulu, Kamis 17 April. Ricky mengatakan, kerja keras pemerintah akan meningkatkan meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang pada akhirnya berujung pada kemajuan bangsa.

    “Semua sektor dan lapisan masyarakat harus terus disentuh, misalnya kalangan pedesaan yang mayoritas berpenghidupan di pertanian, perkebunan dan peternakan. Presiden menjalankan pemerintahan dengan 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 PHTC. Semuanya harus dapat diakses maksimal hingga tingkatan akar rumput,” kata Ricky melalui keterangan tertulis, Jumat 18 April.

    Dalam rangkaian kegiatan di Provinsi Bengkulu, Ricky berdiskusi dengan para aktivis sosial dan relawan Prabowo-Gibran. Pemahaman dan peran mereka diharapkan mengakselerasi implementasi berbagai program yang sudah, sedang, dan akan terus pemerintah jalankan.

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo, peningkatan komunikasi publik adalah bagian penting kerja nyata yang tentu saja harus semakin memperluas keterlibatan publik di mana pun,” ujar Ricky.

    Bertempat di Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Ricky menghadiri peluncuran program percepatan swasembada pangan berupa penanaman jagung yang diinisiasi oleh Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP). Ratusan petani, tenaga profesional pendamping desa, penyuluh pertanian, dan pejabat di wilayah setempat ikut menyaksikan kegiatan ini.

    “Salam dari Presiden Prabowo, Wapres Gibran, dan Kepala PCO Hasan Nasbi untuk bapak ibu semua. Terima kasih banyak atas perjuangan memastikan swasembada pangan khususnya dengan penanaman jagung di lahan eks HGU Sahabudin yang secara bertahap akan mencapai ratusan hektar,” ujar Ricky saat sambutan.

    Ricky mengatakan, komitmen Presiden Prabowo tak perlu diragukan, karena dari puluhan tahun lalu selalu memperhatikan kaum tani. Presiden Prabowo telah mengeluarkan berbagai Inpres dan Perpres yang menyangkut soal ketahanan pangan yang merupakan bagian dari 8, 17, 8.

    Presiden sudah menginstruksikan Bulog agar menyerap jagung dengan HPP Rp5.500. Presiden juga mengeluarkan kebijakan mendukung optimalisasi swasembada jagung, peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, penguatan cadangan jagung pemerintah melalui penyerapan dengan target 1 juta ton CJP, peningkatan produktivitas melalui penguatan sentra jagung potensial, yakni Bengkulu, NTB, Lampung, dan daerah lain. Presiden juga membuat Koperasi Desa Merah Putih guna meningkatkan usaha perekonomian masyarakat.

    “Pesan Presiden agar masyarakat terus rukun, bersatu, dan bergotong royong dalam perjuangan membantu menyukseskan swasembada ketahanan pangan yang merupakan tugas mulia dari pemerintah bersama rakyat dalam mewujudkan Indonesia maju, adil, dan makmur,” ujar Ricky.

    Setelah menanam jagung, kegiatan dilanjutkan dengan tanya-jawab dengan masyarakat tentang program pertanian dan pembangunan lainnya. Antusiasme masyarakat sangat tinggi dan bertahan hingga sore hari.

    Sekjen JPKP, Herlina mengatakan, JPKP secara massif terus mengampanyekan program kerja strategis ketahanan pangan Presiden Prabowo. Kali ini melalui gerakan menanam jagung, JPKP menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jenggalu untuk memanfaatkan lahan yang sudah tidak produktif eks HGU Sahabudin yang sudah ada penetapan pengadilan.

    “Ini merupakan pilot project di wilayah Sumatera dan akan terus digalakkan di seluruh Indonesia,” jelas Herlina.

    Lahan-lahan yang sudah tidak produktif, lanjut dia, harusnya bisa menjadi nilai ekonomis untuk kesejahteraan desa dan rakyat, bukan untuk dimiliki apalagi dikuasai oleh mafia tanah yang merugikan negara. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa bisa berjalan dengan baik melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih dalam mengelola sumber daya alam dan potensi usaha yang ada.

  • Ratusan Purnawirawan TNI Layangkan 8 Tuntutan: Desak Reshuffle Kabinet hingga Ganti Wapres

    Ratusan Purnawirawan TNI Layangkan 8 Tuntutan: Desak Reshuffle Kabinet hingga Ganti Wapres

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan pernyataan sikap yang memuat delapan tuntutan kepada pemerintah. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal.

    Informasi mengenai pernyataan sikap tersebut disampaikan melalui kanal YouTube Refly Harun, dalam sebuah siaran berjudul “Live! Ngeri! Ratusan Jenderal Purn Kasih 8 Tuntutan! Ganti Wapres! Reshuffle Menteri Pro-JKW!!”.

    Dalam siaran itu, Refly memperlihatkan foto-foto kegiatan pembacaan pernyataan serta dokumen berisi delapan tuntutan. Sejumlah tokoh militer senior terlihat hadir dan memberikan tanda tangan pada dokumen tersebut.

    Beberapa nama yang terlibat antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Adapun Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno tercatat sebagai pihak yang mengetahui.

    Dokumen ini juga mengklaim telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Dalam latar dokumen tersebut, tertera gambar bendera merah putih dengan tulisan “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI.”

    Delapan tuntutan yang diajukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah sebagai berikut:

    Mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke versi asli sebagai dasar hukum dan tata pemerintahan.

    Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih atau Asta Cita, kecuali untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

    Menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti PIK 2, Rempang, dan proyek serupa karena dianggap merugikan rakyat dan lingkungan.

    Menolak masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok dan meminta pemerintah memulangkan mereka ke negara asal.

    Menertibkan tata kelola pertambangan agar sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3.

    Melakukan perombakan kabinet dengan memecat menteri yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana korupsi, serta menindak tegas pejabat dan aparat yang masih memiliki loyalitas terhadap Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

    Mengembalikan fungsi Kepolisian RI sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.

    Mengusulkan kepada MPR agar mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan alasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 169 Huruf Q UU Pemilu dinilai cacat secara hukum.

    Menanggapi delapan poin tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan bahwa ia menyetujui sebagian besar isi tuntutan. Namun, ia menyoroti satu poin yang dinilainya memerlukan diskusi mendalam, yakni soal usulan kembali ke UUD 1945 versi asli.