Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Mentan Amran Luruskan Pernyataan yang Viral Ditegur Wapres Terkait Mafia Pangan – Page 3

    Mentan Amran Luruskan Pernyataan yang Viral Ditegur Wapres Terkait Mafia Pangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meluruskan informasi yang beredar terkait video pidatonya yang viral, yang menyebut dirinya pernah ditegur Wakil Presiden (Wapres) soal pemberantasan mafia pangan. Mentan Amran menegaskan bahwa pengalaman tersebut terjadi di masa lalu, bukan dalam konteks Wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka.

    “Perlu saya klarifikasi, teguran itu terjadi dulu, bukan dari Wapres saat ini. Dan dulu juga saya anggap sebagai teguran yang sangat positif. Itu justru membuat saya makin hati-hati dan makin berani dalam memberantas mafia pangan,” ujar Amran, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (20/4/2025).

    Mentan Amran menegaskan, bahwa Wapres Gibran justru memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemberantasan mafia pangan dan korupsi yang saat ini terus digencarkan oleh Kementerian Pertanian. “Pak Gibran sangat mendukung. Presiden dan Wapres solid mendukung kita untuk bersih-bersih pangan dan membela petani,” tambahnya.

    Mentan Amran menjelaskan bahwa pernyataan dalam video itu ia sampaikan dalam konteks akademik sebagai refleksi atas pengalaman masa lalu dalam memperjuangkan ketahanan pangan nasional.

    “Saya ingin menunjukkan bahwa dalam menghadapi mafia pangan, kita harus berani, dan keberanian itu harus dibarengi dukungan dari pemimpin kita. Dan selama ini, saya mendapat dukungan penuh dari para Presiden dan Wakil Presiden, termasuk Presiden Prabowo dan Wapres Gibran hari ini,” ujarnya.

    Mentan Amran mengungkapkan, komitmen pemberantasan mafia pangan yang dilakukan Presiden dan Wakil Presiden memberikan hasil signifikan di Kementan. Sepanjang periode sebelumnya, 784 kasus mafia pangan berhasil diungkap, dengan 411 orang ditetapkan sebagai tersangka.

    Kasus-kasus tersebut mencakup pelanggaran terkait pupuk, hortikultura, peternakan, hingga praktik curang dalam distribusi beras. “Di internal Kementan pun, lebih dari 1.500 pegawai telah kami kenai demosi dan mutasi karena pelanggaran disiplin dan integritas. Ini adalah gerakan bersih-bersih yang kami lakukan tanpa pandang bulu,” ujarnya.

     

  • Hipmi Papua Barat: Pengembangan EBT Jadi Solusi Ketahanan Energi Nasional – Halaman all

    Hipmi Papua Barat: Pengembangan EBT Jadi Solusi Ketahanan Energi Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum BPD HIMPI Provinsi Papua Barat, William Heinrich, menjelaskan bahwa dalam  satu dekade terakhir, Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam ekosistem teknologi baru dan terbarukan.

    Hal ini juga didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, memenuhi target emisi karbon, serta memanfaatkan potensi sumber daya alam nonfosil yang melimpah. 

    Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, khususnya lewat Kementerian ESDM, telah mengambil berbagai langkah pengembangan ekosistem EBT dan keberhasilannya hanya mungkin jika didukung kalangan pelaku bisnis.

    “Bicara EBT, tanpa dukungan dari pelaku usaha, pemerintah akan sulit mewujudkan ketahanan energi nasional berbasis energi baru terbarukan. Kita butuh kolaborasi semua pihak,” katanya dalam pesan yang diterima, Minggu (20/4/2025).

    William melanjutkan selama ini dirinya sudah banyak bicara dengan berbagai kalangan pebisnis dan mayoritas mendukung program pengembangan EBT ini.

    “Saya banyak bicara dengan para pebisnis dari bidang energi dan hampir semuanya sepakat untuk mendukung pengembangan EBT bersama pemerintah. Karena Indonesia punya potensi besar seperti tenagar surya, angin, panas bumi dan sebagainya yang luar biasa kalau dikembangkan secara serius,” kata William.

    Pemerintah Indonesia sendiri lewat Kementerian ESDM didukung kementerian teknis terkait memang fokus memastikan kontribusi EBT dalam pemenuhan konsumsi energi nasional, terutama untuk industri. 

    Proyek pembangunan PLTP (e.g. Sarulla Sumatra Utara), PLTS (Cirata Jawa Barat), PLTA (e.g. Batang Toru Sumatra Utara), PLTB (Sidrap Sulawesi Selatan) dengan kapasitas energi listrik puluhan ribu MW adalah beberapa wujud nyata komitmen pemerintah ke EBT ini.

    Meski masih ada beberapa tantangan di sisi birokrasi, investasi, dan infrastruktur, dengan kolaborasi antara pemerintah dan dunia bisnis, terutama para pengusaha energi, Indonesia diyakini bakal bisa mencapai target Transisi Energi tersebut.

    “Sebagaimana kita ketahui, prioritas program Green Economy, industrialisasi hijau lewat hilirisasi, juga ketahanan energi adalah salah satu visi pemerintah Prabowo-Gibran dan program teknisnya dijalankan oleh Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia,” tandasnya.

     

  • Mentan: Wapres Gibran Dukung Penuh Pemberantasan Mafia Beras dan Korupsi, Teguran Terjadi di Masa Lalu – Page 3

    Mentan: Wapres Gibran Dukung Penuh Pemberantasan Mafia Beras dan Korupsi, Teguran Terjadi di Masa Lalu – Page 3

    Mentan Amran mengungkapkan buah komitmen pemberantasan mafia pangan yang dilakukan Presiden dan Wakil Presiden memberikan hasil signifikan di Kementan.

    Sepanjang periode sebelumnya, 784 kasus mafia pangan berhasil diungkap, dengan 411 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus-kasus tersebut mencakup pelanggaran terkait pupuk, hortikultura, peternakan, hingga praktik curang dalam distribusi beras.

    “Di internal Kementan pun, lebih dari 1.500 pegawai telah kami kenai demosi dan mutasi karena pelanggaran disiplin dan integritas. Ini adalah gerakan bersih-bersih yang kami lakukan tanpa pandang bulu,” ujarnya.

    Dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, Kementan melanjutkan langkah tegas: 20 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 50 perusahaan tengah diproses hukum karena merugikan negara dan petani.

    Mentan Amran mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan potongan video tersebut untuk memecah soliditas pemerintah.

    “Saya tegaskan, jangan coba-coba adu domba saya dengan Wapres. Semua Presiden dan Wapres yang pernah saya dampingi, termasuk Wapres Gibran, punya semangat yang sama: bersih-bersih mafia pangan dan bela petani,” tegasnya.

     

  • Zulhas Optimistis Indonesia Tak Impor Beras hingga 2026, Swasembada di Depan Mata – Halaman all

    Zulhas Optimistis Indonesia Tak Impor Beras hingga 2026, Swasembada di Depan Mata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kabar menggembirakan datang dari sektor pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor beras hingga tahun depan.

    Pernyataan ini disampaikan Zulhas menjelang acara Halalbihalal dan Pengumuman Pengurus DPP PAN di Jakarta, Minggu (20/4/2025).

    Menurutnya, hasil serapan beras nasional sejauh ini sudah sangat menjanjikan. Hingga April 2025, serapan beras nasional sudah mencapai 1,5 juta ton dan ditargetkan tembus 2 juta ton pada akhir tahun ini.  

    “Saya barusan ditelepon Mentan, Mentan lagi di Makassar sana. Wamentan besok ada di Sukabumi. Mentan melaporkan pada kami, kita sampai akhir April ini sudah berhasil menyerap 1,5 juta (ton) beras yang baru. Baru sampai April nih,” kata Zulhas.

    Zulhas menilai capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa swasembada pangan bukan lagi mimpi. 

    Ia menyebut, jika dengan capaian 1,5 juta ton saja kebutuhan dalam negeri bisa tertutupi, maka tambahan hingga 2 juta ton di akhir tahun akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara mandiri pangan.

    “Bahasa terangnya kita kalau dikatakan swasembada sudah kita capai sampai April, itu contohnya,” ujarnya.

    MENKO ZULKIFLI HASAN – Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) pada acara halal bihalal DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025). Ia mengatakan Indonesia tidak akan impor beras sampai tahun depan. (Tribunnews.com/Rahmat W. Nugraha)

    Ia menambahkan, keberhasilan ini tak lepas dari sejumlah langkah strategis, seperti pemangkasan birokrasi yang menghambat, hingga distribusi pupuk yang lebih merata dan efisien.

    “Insya Allah di akhir tahun, produksi kita akan meningkat lagi. Ini bukti pelayanan yang baik, dan arah kebijakan pangan yang semakin jelas,” tutup Zulhas.

    Prabowo target Swasembada Pangan 2025, Impor Beras hingga Gula Dihentikan

    Apa yang disampaikan Zulhas juga sejalan dengan target ambisius Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi mengimpor beras, jagung, gula konsumsi, dan garam mulai tahun 2025.

    “Kalau swasembada pangan, saya juga gembira. Target yang saya berikan 4 tahun, tapi saya percaya akan tercapai jauh sebelum tahun keempat,” kata Prabowo saat meresmikan puluhan proyek strategis bidang ketenagalistrikan di Sumedang, Jawa Barat, pada 20 Januari 2025 lalu.

    “Saya dapat laporan dari menteri-menteri bidang pangan bahwa sebelum tahun kedua kita sudah swasembada pangan. Kita tidak akan impor pangan lagi. Energi saya kira dengan kemampuan kita menuju swasembada energi dalam waktu tidak lama,” tambah Prabowo.

    Bahkan, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa perintah untuk menghentikan impor pangan adalah mandat langsung dari Presiden Prabowo-Gibran.

    “Ini target namanya perintah (dari Prabowo) nih, kita tidak boleh impor beras di tahun ini 2025. Tidak impor beras, tidak impor jagung, tidak impor gula konsumsi, dan tidak impor garam konsumsi,” kata Sudaryono usai bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, 20 Januari 2025.

     

  • Luruskan Informasi, Mentan Amran Sebut Dapat Dukungan Penuh dari Wapres Gibran Nasional 20 April 2025

    Luruskan Informasi, Mentan Amran Sebut Dapat Dukungan Penuh dari Wapres Gibran Nasional 20 April 2025

    Luruskan Informasi, Mentan Amran Sebut Dapat Dukungan Penuh dari Wapres Gibran
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Pertanian (
    Mentan
    ) Andi
    Amran
    Sulaiman meluruskan informasi yang beredar terkait video pidato yang menyebut dirinya pernah ditegur oleh wakil presiden (wapres) soal pemberantasan mafia
    pangan
    .
    Amran mengatakan, pengalaman tersebut terjadi di masa lalu dan bukan dilakukan oleh Wapres
    Gibran
    Rakabuming Raka.
    Adapun pernyataan dalam video ia sampaikan dalam konteks akademik sebagai refleksi atas pengalaman masa lalu dalam memperjuangkan ketahanan pangan nasional.
    “Perlu saya klarifikasi, teguran itu terjadi dulu dan bukan dari wapres saat ini. Dulu juga saya anggap sebagai teguran yang sangat positif. Itu justru membuat saya makin hati-hati dan makin berani dalam memberantas mafia pangan,” ujar Amran dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (20/4/2025).
    Amran menambahkan, terkait Gibran, mantan Wali Kota Surakarta itu justru memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemberantasan mafia pangan.
    Gibran juga disebutkan terus mendukung upaya Kementerian Pertanian (
    Kementan
    ) yang saat ini aktif dalam memberantas korupsi.
    “Pak Gibran sangat mendukung. Presiden dan wapres solid mendukung kami untuk bersih-bersih pangan dan membela petani. Saya ingin menunjukkan bahwa dalam menghadapi mafia pangan, kita harus berani dan keberanian itu harus dibarengi dukungan dari pemimpin. Selama ini, saya mendapat dukungan penuh dari para presiden serta wapres, termasuk Pak Prabowo dan Pak Gibran,” kata Amran.
    Sejauh ini, tambah Amran, komitmen pemberantasan mafia pangan yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden mampu memberikan hasil signifikan di Kementan.
    Pada periode Jokowi, misalnya, sebanyak 784 kasus mafia pangan berhasil diungkap dengan 411 orang ditetapkan sebagai tersangka.
    Kasus-kasus tersebut mencakup pelanggaran terkait pupuk, hortikultura, peternakan, dan praktik curang dalam distribusi beras.
    “Di internal Kementan sendiri lebih dari 1.500 pegawai telah kami kenai demosi dan mutasi karena pelanggaran disiplin serta integritas. Ini adalah gerakan bersih-bersih yang kami lakukan tanpa pandang bulu,” terangnya.
    Sementara, dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih atau di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, Kementan kemabli melanjutkan langkah tegas.
    Dalam periode itu, sebanyak 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan 50 perusahaan tengah diproses hukum karena merugikan negara serta petani.
    Berkaca dari semua hasil tersebut, Amran pun mengingatkan agar tidak ada lagi pihak yang memanfaatkan potongan video untuk memecah soliditas pemerintah.
    “Saya tegaskan, jangan coba-coba adu domba saya dengan wapres. Semua presiden dan wapres yang pernah saya dampingi, termasuk Wapres Gibran punya semangat yang sama, yaitu bersih-bersih mafia pangan dan bela petani,” ucap Amran.
    Amran juga memberikan peringatan keras kepada para pelaku mafia dan simpatisannya agar tidak mengganggu stabilitas ketahanan pangan nasional.
    “Saat ini, jalan menuju swasembada pangan sedang terang benderang. Jadi, kalian para mafia dan simpatisannya jangan mengadu domba. Kami tegak lurus pada presiden dan wapres. Kami solid untuk kedaulatan dan ketahanan pangan Indonesia,” jelas Amran.
    Demi membersihkan praktik mafia pangan, Amran mengaku bahwa Kementan akan terus memperkuat kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan.
    Upaya tersebut juga bertujuan untuk menegakkan kebijakan pro-petani secara berkelanjutan di seluruh Tanah Air.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran Dukung Berantas Mafia Pangan

    Gibran Dukung Berantas Mafia Pangan

    Makassar, Beritasatu.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklarifikasi terkait viral video pidato yang menyebut dirinya pernah ditegur oleh wakil presiden soal pemberantasan mafia pangan. Amran menegaskan pengalaman itu terjadi di masa lalu, bukan masa Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    “Perlu saya klarifikasi teguran itu terjadi dahulu, bukan dari wapres saat ini. Dan dahulu juga saya anggap sebagai teguran yang sangat positif. Itu justru membuat saya makin hati-hati dan makin berani dalam memberantas mafia pangan,” ujar Mentan Amran di Makassar dikutip dari keterangan resminya, Minggu (20/4/2025).

    Mentan Amran menegaskan Wapres Gibran justru memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemberantasan mafia pangan dan korupsi yang saat ini terus digencarkan oleh Kementerian Pertanian. 

    “Pak Gibran sangat mendukung. Presiden dan wapres solid mendukung kita untuk bersih-bersih (mafia) pangan dan membela petani,” tambahnya.

    Amran menjelaskan pernyataan dalam video itu ia sampaikan dalam konteks akademik sebagai refleksi atas pengalaman masa lalu dalam memperjuangkan ketahanan pangan nasional. 

    “Saya ingin menunjukkan bahwa dalam menghadapi mafia pangan, kita harus berani, dan keberanian itu harus dibarengi dukungan dari pemimpin kita, dan selama ini saya mendapat dukungan penuh dari para presiden dan wakil presiden, termasuk Presiden Prabowo dan Wapres Gibran,” ujarnya.

    Amran mengungkapkan buah komitmen pemberantasan mafia pangan yang dilakukan presiden dan wakil presiden memberikan hasil signifikan di Kementan. 

    Sepanjang periode sebelumnya, 784 kasus mafia pangan berhasil diungkap, dengan 411 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus-kasus tersebut mencakup pelanggaran terkait pupuk, hortikultura, peternakan, hingga praktik curang dalam distribusi beras.

    “Di internal Kementan pun, lebih dari 1.500 pegawai telah kami kenai demosi dan mutasi karena pelanggaran disiplin dan integritas. Ini adalah gerakan bersih-bersih yang kami lakukan tanpa pandang bulu,” ujarnya.

    Dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, Kementan melanjutkan langkah tegas dalam pemberantasan mafia pangan. Sebanyak 20 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan 50 perusahaan tengah diproses hukum karena merugikan negara dan petani.

    Mentan Amran mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan potongan video tersebut untuk memecah soliditas pemerintah.

    “Saya tegaskan, jangan coba-coba adu domba saya dengan wapres. Semua presiden dan wapres yang pernah saya dampingi, termasuk Wapres Gibran, punya semangat yang sama, bersih-bersih mafia pangan dan bela petani,” tegasnya.

    Ia juga memberikan peringatan keras kepada para pelaku mafia dan simpatisannya agar tidak mengganggu stabilitas ketahanan pangan nasional.

    “Saat ini jalan menuju swasembada terang benderang. Jangan kalian para mafia dan simpatisannya mengadu domba. Kami tegak lurus pada presiden dan wapres. Kami solid untuk kedaulatan dan ketahanan pangan Indonesia,” kata Mentan Amran.

    Mentan menyebut Kementerian Pertanian akan terus memperkuat kerja sama dengan KPK, kepolisian, dan kejaksaan dalam membersihkan praktik mafia pangan dan menegakkan kebijakan pro-petani secara berkelanjutan di seluruh Tanah Air.

  • Perwira Peserta Didik Sespimmen Polri Sowan ke Jokowi, Minta Arahan Apa?

    Perwira Peserta Didik Sespimmen Polri Sowan ke Jokowi, Minta Arahan Apa?

    loading…

    Sejumlah perwira polisi peserta Serdik Sespimmen Polri menemui Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Foto/tangkapan layar

    JAKARTA – Sejumlah perwira polisi peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 menemui Presiden ke-7 Joko Widodo ( Jokowi ). Kedatangan para perwira ini untuk meminta masukan dari Jokowi.

    Dari video yang beredar, para peserta didik tersebut mengunjungi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Kamis 17 April 2025.

    Patun Pokjar II Serdik Sespimmen Dikreg ke-65, Kombes Pol Denny menjelaskan alasan kunjungan ke rumah orang tua dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    “Kami selaku Patun membimbing atau membawa Pokjar II yang sedang melaksanakan pendidikan di Sespim berinteraksi dan bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi sekalian juga meminta masukan untuk perkembangan ke depannya,” ujarnya, dikutip SindoNews (20/4/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, kata Denny, Jokowi memberikan pesan agar anggota Polri dan TNI dicintai masyarakat. “Intinya beliau anggota Polri dan TNI yang lebih baik ke depan, bisa dicintai oleh masyarakat dan menjadi panutan untuk masyarakat juga,” ucapnya.

    Denny menambahkan, dalam arahannya, Jokowi mengharapkan sinergitas Polri dan TNI ditingkatkan. Perkembangan ke depan terkait dengan kepemimpinan agar bisa menghadapi tantangan global di era digital, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) serta robotic.

    Berdasarkan laman resmi www.siapsespimpolri.id dijelaskan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) adalah lembaga pendidikan di bawah Lemdiklat Polri yang berfokus pada pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi perwira menengah Polri dan peserta dari mancanegara.

    Sespimmen bertujuan menghasilkan perwira dengan kemampuan manajerial tingkat menengah, moralitas, integritas, serta wawasan kebangsaan dan kepemimpinan strategis.

    Sespimmen awalnya merupakan bagian dari pengembangan lembaga pendidikan Polri untuk memenuhi kebutuhan kepemimpinan tingkat menengah. Hingga saat ini, Sespimmen terus berperan penting dalam mencetak perwira Polri yang siap menghadapi tantangan modern di berbagai lini kepemimpinan.

    Sespimmen Polri adalah sekolah staf dan pimpinan menengah Polri yang mendidik perwira menengah Polri dengan pangkat AKBP dan Kompol serta peserta dari mancanegara yang diharapkan mampu berperan sebagai staf dan pimpinan pada organisasi tingkat menengah nantinya.

    (cip)

  • Purnawirawan TNI Harusnya Menghormati Pilihan Rakyat

    Purnawirawan TNI Harusnya Menghormati Pilihan Rakyat

    GELORA.CO – Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menolak tuntutan pergantian Wakil Presiden hasil Pemilu 2024, yang disuarakan oleh sejumlah purnawirawan TNI. PSI menilai tuntutan tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

    Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, menyampaikan bahwa mandat rakyat yang diberikan melalui pemilihan umum harus dihormati hingga masa jabatan berakhir.

    “Lebih dari 96 juta rakyat telah memilih pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Tuntutan untuk mengganti Wakil Presiden jelas mengabaikan kedaulatan rakyat,” ujar Andy dalam pernyataannya, Minggu (20/4).

    Menurutnya, desakan kepada MPR untuk mencopot Presiden atau Wakil Presiden tanpa dasar hukum yang kuat akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi ke depan.

    “Siapa pun tidak boleh menekan MPR hanya karena alasan suka atau tidak suka. MPR tidak boleh kembali menjadi lembaga tertinggi negara yang bisa mencopot Presiden atau Wakil Presiden seperti pada masa Orde Baru,” tegasnya.

    PSI juga menilai bahwa tuntutan tersebut hanya menciptakan kegaduhan politik yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat. Andy mengajak semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan politik melalui mekanisme demokrasi yang telah disepakati.

    “Purnawirawan TNI seharusnya menjadi teladan dengan menghormati hasil pilihan rakyat, bukan melakukan manuver politik jangka pendek,” tutupnya.

  • 6 Monolog Gibran: Dari Bonus Demografi hingga Film Jumbo Nasional

    6 Monolog Gibran: Dari Bonus Demografi hingga Film Jumbo Nasional

    Monolog Gibran: Dari Bonus Demografi hingga Film Jumbo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres)
    Gibran Rakabuming Raka
    tiba-tiba berbicara mengenai bonus demografi yang sedang terjadi di Indonesia.
    Gibran berpandangan, Indonesia saat ini berada dalam momen yang sangat menentukan di tengah tantangan global, baik itu perang dagang, geopolitik, hingga perubahan iklim.
    Menurutnya, Indonesia sebagai negara besar tetap harus tumbuh, lincah, dan adaptif.
    “Teman-teman, tantangan ini memang ada. Bahkan begitu besar, tapi yakinlah peluang kita juga jauh lebih besar,” kata Gibran dalam video yang diunggah di kanal Youtube pribadinya, Sabtu (19/4/2025).
    Gibran mengatakan, lebih dari separuh atau sebanyak 208 juta penduduk Indonesia pada kurun 2030-2045 akan berada pada usia produktif.
    “Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif,” kata Gibran.
    Menurutnya, ini merupakan peluang besar dan kesempatan emas untuk mengelola bonus demografi.
    “Agar bukan menjadi sekadar bonus, bukan menjadi sekadar angka statistik yang fantastis, tapi sebagai jawaban untuk masa depan Indonesia,” sambungnya.
    Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu mendorong generasi muda untuk menyiapkan diri, memiliki mimpi besar, dan keberanian membuat terobosan.
    Ia juga mengingatkan generasi muda untuk beradaptasi dan menjadi tonggak kemajuan.
    “Karena penentu di era kompetisi saat ini bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat memanfaatkan peluang,” ujar Gibran.
    Gibran pun menyinggung keberhasilan film Jumbo sebagai tanda era baru industri film animasi Indonesia.
    Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, jumlah penonton film Jumbo di bioskop yang dibuat animator muda Indonesia saat ini sudah menembus 4 juta.
    “Akan ditayangkan di 17 negara Asia dan Eropa. Ini menjadi era baru industri animasi Indonesia,” ujar Gibran.
    Gibran mengatakan, pencapaian film Jumbo menjadi bukti kemampuan anak muda Indonesia.
    Selain film Jumbo, menurutnya, kemampuan generasi muda juga terlihat dari keberhasilan Timnas Indonesia usia 17 tahun (Timnas U-17) yang lolos kualifikasi Piala Dunia.
    Oleh karenanya, kata dia, generasi muda yang jumlahnya akan mencapai puncak pada 2030-2045 bukan sekadar bonus demografi, melainkan jawaban masa depan.
    “Kita lihat sendiri saat ini banyak anak-anak muda kita yang sudah tampil di garis depan,” ujar Gibran.
    Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai, Gibran tengah mencoba untuk menciptakan momentum dengan berbicara monolog mengenai bonus demografi.
    Adi mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir, eksposur atau sorotan publik kepada Gibran kurang signifikan.
    Meski sempat meluncurkan program Lapor Mas Wapres hingga blusukan ke berbagai tempat, namun efeknya tidak berlangsung lama.
    “Praktis setelah itu, ya, sudah berbulan-bulan, publik tidak pernah melihat Gibran yang bisa dilihat oleh publik dari seorang Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Adi saat dihubungi
    Kompas.com
    melalui sambungan telepon, Sabtu (19/4/2025).
    Menurut Adi, secara normatif data yang disampaikan Gibran seperti puncak bonus demografi pada 2030 hingga 2040 tidak terbantahkan.
    Secara alamiah, meskipun tidak dilemparkan menjadi isu kepada publik, tonggak kepemimpinan pada masa mendatang akan dipegang pemuda hari ini.
    “Jadi, bagi saya sih sebenarnya ini bagian dari upaya untuk menciptakan momentum politik, wakil presiden itu mampu membangun satu jurus diskursus,” ujar Adi.
    Namun, kata Adi, perbincangan mengenai bonus demografi menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah menyiapkan anak muda untuk masa mendatang.
    Ia berpendapat, pemerintah belum serius dan menyeluruh dalam menyiapkan anak muda.
    Banyak anak muda hari ini justru tidak bisa melanjutkan sekolah di bangku SMA atau kuliah. Di antaranya karena masalah biaya pendidikan yang mahal.
    Adi pun mengamini persoalan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri yang naik beberapa waktu terakhir.
    “Replika anak-anak muda hari ini, anggaplah yang umur 18 tahun sampai 30-35 tahun, adalah mereka yang memang
    mostly
    kesulitan untuk mencari kerjaan,” tutur Adi.
    “Kebanyakan mereka yang sulit untuk menyelesaikan sekolah SMA dan S1-nya,” tambahnya.
    Berkaca dari kondisi ini, Adi melihat bonus demografi sudah lama menjadi komoditas yang digoreng elite politik.
    Isu demografi dan anak muda menjadi pemanis dalam banyak pembicaraan bahwa anak muda merupakan generasi emas yang harus disiapkan pada masa mendatang.
    “Artinya apa? Bonus demografi itu sudah sejak lama menjadi dagangan politik elite,” kata Adi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Gibran Bicara Bonus Demografi, Pengamat: Banyak Sarjana Pengangguran Nasional

    5 Gibran Bicara Bonus Demografi, Pengamat: Banyak Sarjana Pengangguran Nasional

    Gibran Bicara Bonus Demografi, Pengamat: Banyak Sarjana Pengangguran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai, pemerintah masih belum serius dalam menyiapkan generasi muda berkualitas untuk menghadapi
    bonus demografi
    .
    Banyak pemuda, bahkan yang memiliki gelar sarjana pun, yang hingga saat ini masih menganggur.  
    “Banyak juga pengangguran dari kalangan sarjana. Problemnya apa? Kalau mau jujur, problem pemerintah yang tidak sanggup menyediakan lahan pekerjaan,” kata Adi saat dihubungi
    Kompas.com
    , Sabtu (19/4/2025).
    Ia menyampaikan itu menanggapi video Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming
    Raka yang menyebut bonus demografi dengan anak muda sebagai jawaban atas tantangan di masa depan.
    Menurut Adi, jika pemerintah mau menyiapkan diri menghadapi bonus demografi, anak-anak muda hari ini seharusnya memiliki kesempatan mengakses
    pendidikan strata satu
    atau sarjana.
    Jenjang pendidikan tersebut, kata dia, menjadi ukuran seseorang memiliki kapasitas, potensi, dan wawasan yang memadai.
    Namun, saat ini banyak anak muda yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi.
    “Bahkan banyak di antara mereka tidak bisa S1 itu gara-gara tidak punya uang, tidak punya kesempatan,” tutur Adi.
    Menurut Adi, perlu intervensi dari pemerintah agar Indonesia memiliki generasi muda yang cakap dan kompeten pada 2030-2045.
    Anak muda harus mendapat kesempatan dan dukungan untuk berkembang di berbagai bidang, terutama mereka yang tumbuh di desa.
    “Anak muda kita ini kan banyak di desa. Ya sudah kembangkan desanya sekarang supaya anak muda desa itu berdaya, hidupnya mapan, sekolahnya mapan, melek teknologi, melek politik, melek ekonomi, selesai,” ujar Adi.
    Sebelumnya, melalui video yang diunggah di channel YouTube pribadinya, Gibran menyebut Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030-2045.
    Pada kurun waktu tersebut, kata dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif.
    Menurutnya, momentum tersebut bersejarah dan hanya terjadi satu kali.
    “Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif,” kata Gibran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.