Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Desak Pemakzulan Wapres Gibran, Purnawirawan TNI Ditantang Tempuh Jalur Konstitusi

    Desak Pemakzulan Wapres Gibran, Purnawirawan TNI Ditantang Tempuh Jalur Konstitusi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menilai tuntutan Forum Purnawirawan TNI untuk pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden (wapres) melalui presiden, salah alamat. Dia memastikan usulan impeachment atau pemakzulan Gibran melalui presiden tidak sesuai undang-undang.

    “Semua orang punya hak bersuara. Tapi kalau pertanyaannya apakah pilihan pernawirawan TNI untuk mengusulkan impeachment Gibran kepada Presiden, sudah pasti tidak sesuai undang-undang dasar,” kata Feri Amsari, Senin (28/4/2025).

    Menurut Pakar Hukum Tata Negara Unversitas Andalas itu, jika purnawirawan TNI mendesak Gibran untuk dicopot dari jabatannya sebagai wapres, semestinya menempuh jalur konstitusional.

    Berdasarkan konstitusi, pemakzulan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan setelah mendapatkan usul dari DPR.

    “Jadi kalau mau benar, purnawirawan TNI itu datang ke DPR mengusulkan pembahasan impeachment Wakil Presiden. Apakah boleh? Boleh, karena menurut Undang-Undang Dasar, boleh dua-duanya diberhentikan, boleh salah satu,” tuturnya.

    Feri menjelaskan, konstitusi mengatur usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang.

    Dia merinci jumlah anggota DPR yang menjadi oposisi pemerintah saja saat ini ada 110 orang. “Itu pun setengah hati. Jadi agak berat, tetapi kalau memang mau serius, harusnya usul pemberhentian Wakil Presiden dengan catatan ilmiah awal untuk diusulkan pembahasan impeachment.” tuturnya.

    Namun, desakan untuk pencopotan wapres saat ini masih belum sesuai konstitusi. “Sampai hari ini kan baru omong-omongnya,” tambah Feri.

  • Merdeka dari Rentenir, Misi Nyata Agen BRILink Buka Akses Modal Ringan di Gambiranom – Halaman all

    Merdeka dari Rentenir, Misi Nyata Agen BRILink Buka Akses Modal Ringan di Gambiranom – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chrysnha Pradipha

    TRIBUNNEWS.COM, WONOGIRI – Di jalanan desa yang tenang, sebuah toko mungil berhasil mencuri perhatian setiap pejalan kaki yang melintas.

    Kilatan lampu dari papan running text yang menyala terang seolah-olah memanggil siapa saja untuk memperlambat langkah dan menoleh.

    Semakin sore, saat warna jingga mulai membalur langit barat, sinar dari papan elektronik itu tampak lebih mencolok di antara bangunan-bangunan sederhana di sekitarnya.

    Di balik kerlap-kerlip lampu itu, berdirilah Toko Indra Prasta, sebuah minimarket kecil yang beralamat di Gambiranom RT 01 RW 07, Baturetno, Wonogiri.

    Bagi warga sekitar, toko ini bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan juga saksi perjalanan panjang seorang wirausahawan desa yang pantang menyerah.

    Saat pertama berdiri, bangunan toko itu hanya seukuran kios sederhana, tidak lebih luas dari dua meter persegi.

    Agus Sudibyo, sang pemilik, membuka usaha kecil tersebut hanya untuk melayani pembelian pulsa dan kuota internet.

    Namun, di balik kesederhanaan itu, tersimpan semangat besar untuk berkembang dan bermimpi lebih jauh.

    Waktu berjalan, dan perlahan-lahan Toko Indra Prasta mulai bertransformasi.

    Kini, toko tersebut sudah menjelma menjadi pusat layanan serba ada, bak sebuah bank mini di tengah kampung.

    “Alhamdulillah sekarang luasnya sudah 12 meter persegi, lengkap jual kebutuhan harian, bensin pom mini, layanan pinjaman ultra mikro, sampai transaksi BRILink,” ujar Agus kepada Tribunnews pada Selasa (15/4/2025).

    Perjalanan Agus di dunia usaha dimulai pada 2011, berbekal keberanian untuk membuka gerai pulsa kecil-kecilan.

    Tidak puas dengan itu, pada 2014 ia memberanikan diri memperluas usahanya menjadi toko kelontong yang melayani kebutuhan warga sekitar.

    Tahun 2016 menjadi titik balik penting dalam hidup Agus.

    Saat itu, seorang petugas bank menawarkan kesempatan menjadi agen BRILink, sebuah layanan perbankan berbasis komunitas yang saat itu masih terdengar asing.

    “Awalnya saya ditawari jadi agen, banyak yang menolak karena katanya repot dan ribet, tapi saya pikir, kenapa tidak dicoba dulu,” kenangnya.

    Agus pun menerima tawaran tersebut, meskipun hasilnya belum terasa dalam setahun pertama.

    Pada masa itu, edukasi mengenai agen BRILink masih minim, dan di satu kecamatan, agen serupa bisa dihitung dengan jari.

    “Belum banyak yang tahu manfaatnya, transaksi juga sepi, tapi saya sabar saja jualan kebutuhan harian sambil jalanin agen BRILink,” tambahnya.

    Kesabaran Agus akhirnya membuahkan hasil setelah satu tahun berjalan.

    Berkat inisiatif bank yang mewajibkan pegawainya untuk berbelanja di agen BRILink minimal Rp 25 ribu menggunakan kartu debit BRI, Toko Indra Prasta mulai ramai dikunjungi.

    Langkah tersebut efektif mengenalkan masyarakat terhadap konsep transaksi non-tunai yang lebih praktis dan aman.

    Kini, dalam sehari, Agus bisa mencatatkan sekitar 100 transaksi, dengan total lebih dari 3.000 transaksi per bulan.

    Jenis transaksi yang paling diminati pelanggan bervariasi, mulai dari pembelian pulsa, pembayaran listrik, angsuran pinjaman, transfer antar rekening, hingga tarik tunai.

    “Biasanya kalau awal bulan ramai tarik tunai karena orang gajian, menjelang tanggal 20 banyak yang setor buat bayar angsuran,” jelas bapak satu anak ini sambil tersenyum.

    Membuka Layanan Ultra Mikro

    Tidak berhenti pada transaksi keuangan biasa, Agus juga melebarkan sayapnya ke layanan pinjaman Ultra Mikro (UMi) dari BRI.

    Kesempatan untuk memperkenalkan UMi ia manfaatkan dalam momen-momen spesial desa, salah satunya saat perayaan Hari Kemerdekaan.

    “Waktu acara Agustusan, banyak orang kumpul, saya manfaatkan untuk sosialisasi soal UMi, sekalian berbagi informasi sambil ngobrol santai,” kisah Agus.

    Menurutnya, daya tarik utama dari program UMi adalah kemudahan akses dan tanpa perlu jaminan, sehingga masyarakat desa yang kesulitan modal bisa terbantu.

    Pinjaman ini menawarkan plafon hingga Rp 5 juta, cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kecil, terutama bagi petani dan pelaku usaha mikro.

    “Biasanya petani setelah panen mau tanam lagi, butuh modal cepat, lewat UMi prosesnya gampang, tanpa survei panjang kalau sudah dikenal,” ungkapnya.

    Lebih dari sekadar membantu, UMi menjadi solusi nyata untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap rentenir.

    Selama ini, rentenir menjadi opsi cepat, namun dengan bunga yang mencekik, bisa mencapai 10 persen dari pinjaman.

    Sebaliknya, bunga UMi hanya sekitar 6 persen, membuat cicilan terasa jauh lebih ringan.

    “UMi ini seperti jalan keluar, supaya masyarakat nggak lagi terjebak utang ke rentenir,” tegas Agus.

    Tak hanya itu, Agus sendiri menjadi contoh nyata keberhasilan program perbankan BRI.

    Pada 2018, ia mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 15 juta untuk memperkuat modal usaha.

    Dana tersebut digunakannya sebagai cadangan untuk pengembangan toko dan kebutuhan lain yang mendukung usahanya.

    “Saya ajukan tenor dua tahun, tapi dalam satu tahun sudah bisa saya lunasi,” ujar Agus bangga.

    Dengan segala inovasi dan kegigihan itu, Toko Indra Prasta kini tidak lagi sekadar minimarket biasa.

    Ia menjelma menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa, jembatan layanan keuangan, dan bukti nyata bahwa tekad keras mampu mengubah segalanya.

    Capaian Agen BRILink

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau BRI, berkomitmen dalam menyediakan solusi keuangan yang menyeluruh melalui jaringan Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia.

    BRI mengambil peran aktif sebagai pelopor inklusi keuangan, mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.

    Hingga akhir Desember 2024, BRI mencatat peningkatan yang signifikan dalam jumlah Agen BRILink, yang meningkat dari 740 ribu agen pada Desember 2023 menjadi 1,06 juta agen di Desember 2024.

    Grafis capaian Agen BRILink secara nasional dari 2024 dibanding 2023

    Ini berarti bahwa sepanjang tahun 2024, sebanyak 324 ribu masyarakat bergabung untuk menjadi Agen BRILink.

    Dengan jaringan ini, BRI kini menjangkau lebih dari 85 wilayah di Indonesia dan melayani lebih dari 62 ribu desa.

    Inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Direktur Utama BRI, Sunarso, menjelaskan,BRI turut berkontribusi mewujudkan dan mendukung Asta Cita.

    “Sebagai wujud kontribusi BRI, kami turut mendukung Asta Cita keenam yaitu membangun dari desa dan dari bawah guna mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” jelasnya dalam keterangan tertulis pada Rabu (22/1/2025).

    Ia juga menekankan bahwa upaya ini mendukung Asta Cita ketiga pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan.

    Agen BRILink memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam memperluas akses keuangan hingga ke pelosok negeri.

    Sunarso dalam siaran persnya menyatakan, sebagai elemen strategi hybrid banking, BRI memadukan layanan digital dan fisik untuk memastikan akses layanan keuangan yang merata.

    Agen BRILink menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Selain itu, Agen BRILink tidak hanya bertugas memperluas dan mempermudah akses layanan perbankan, tetapi juga memastikan terjadinya sharing economy yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

    Dengan beragam layanan yang ditawarkan, mulai dari pembayaran tagihan listrik, air, BPJS, telepon, pembelian pulsa, hingga pembayaran cicilan, Agen BRILink menjadi solusi keuangan yang semakin relevan bagi masyarakat.

    Selain itu, tersedia juga layanan referral untuk pembukaan rekening tabungan, pinjaman, asuransi mikro, tarik tunai dari luar negeri, serta pembelian tiket perjalanan seperti bus, shuttle, dan kapal ferry.

    Semua kemudahan ini menjadikan Agen BRILink sebagai jembatan bagi masyarakat untuk lebih mudah mengakses layanan keuangan.

    Di sisi lain, Kementerian BUMN RI juga berupaya mempercepat program prioritas nasional melalui berbagai inisiasi.

    Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan bahwa untuk mewujudkan Asta Cita tersebut, diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien antara berbagai pihak.

    Erick menjelaskan bahwa inisiatif tersebut mencakup hilirisasi pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, stabilisasi harga pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan energi berkelanjutan.

    “Kolaborasi lintas kementerian dan badan menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ungkap Erick Thohir.

    (*)

  • UMKM Dara Baro Buktikan Limbah Sisa Kain Mampu Mendunia

    UMKM Dara Baro Buktikan Limbah Sisa Kain Mampu Mendunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Salah satu UMKM perempuan binaan Pertamina yang bergerak di bidang fesyen berkelanjutan, Daro Baro terus menunjukkan komitmennya dalam mencintai bumi dan budaya lokal. Hal ini diwujudkan melalui koleksi busana Dara Baro yang dibuat dari sisa-sisa kain wastra nusantara seperti jumputan, tenun, dan batik menjelang Lebaran 2025.

    Lebih lanjut, produk tersebut habis terjual di gerai besar Jakarta. Koleksi ini bukan sekadar tren melainkan juga bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Dengan mengusung teknik Boro asal Jepang, sebuah metode menjahit dan menambal ulang kain bekas menjadi busana baru, Dara Baro berhasil mengubah limbah tekstil menjadi produk bernilai tinggi yang penuh cerita dan keindahan.

    Pendiri Dara Baro, Dimita Agustin menyatakan bahwa semangat utama mereknya adalah menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga bumi melalui karya. Sejalan dengan Hari Bumi, 22 April 2025, Dara Baro makin bertekad menjaga kelestarian alam melalui fesyen berkelanjutan.

    “Kami percaya bahwa setiap potongan kain punya cerita. Melalui teknik boro, kami ingin menunjukkan bahwa sisa bukan berarti sia-sia. Kami juga ingin mengajak generasi muda untuk melihat bahwa industri kreatif bisa berdampak sosial dan lingkungan secara nyata,” ujar Dimita dalam keterangan tertulis, Senin (28/4/2025).

    Kualitas dan orisinalitas karya Dara Baro turut menarik perhatian internasional. Baru-baru ini, brand ini mendapatkan undangan kurasi dari L’adresse Paris, salah satu platform fashion bergengsi di Prancis yang dikenal ketat dalam memilih brand yang akan ditampilkan.

    Dara Baro juga menjadi salah satu UMK fashion yang terpilih untuk mengikuti Osaka Expo, yang saat ini sedang digelar di Osaka, Jepang. UMKM ini terpilih karena fokus pada produksi fashion yg memanfaatkan limbah perca serta berorientasi pada keberlanjutan.

    Lebih dari sekadar bisnis, Dara Baro juga membuka ruang edukasi dan pemberdayaan. Ia aktif melibatkan siswa-siswi magang dari sekolah mode untuk belajar mengolah limbah kain menjadi karya fesyen bernilai tinggi. Langkah ini menjadi inspirasi nyata bahwa keberlanjutan dan pemberdayaan bisa berjalan beriringan.

    Konsistensinya dalam mengusung konsep upcycle fashion tak hanya disambut baik oleh pasar, tapi juga diapresiasi oleh pemerintah. Tahun lalu, Dara Baro menerima penghargaan Best Eco Friendly Product dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pelaku usaha yang berhasil menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam lini produksinya.

    Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso turut memberikan apresiasinya atas pencapaian Dara Baro.

    “Pertamina bangga dapat menjadi bagian dari perjalanan Dara Baro. Ini adalah bukti nyata bahwa UMKM perempuan Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing secara global dengan tetap menjunjung prinsip keberlanjutan. Kami terus berkomitmen untuk mendampingi UMKM binaan agar tidak hanya tumbuh, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” ujar dia.

    Adapun pendampingan Pertamina pada UMKM sejalan dengan arah kebijakan nasional, khususnya Asta Cita poin ke-3 dari Pemerintahan Prabowo-Gibran yang menitikberatkan pada peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta melanjutkan pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat.

    Program pembinaan dari Pertamina melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) terbukti memberikan dampak nyata dalam mendorong UMKM naik kelas. Dara Baro adalah contoh bagaimana kolaborasi, kreativitas, dan keberpihakan pada lingkungan bisa membuka jalan UMKM menuju pasar global.

    (rah/rah)

  • PAN Sebut Kabinet Merah Putih Tetap Solid Meski Ada Usulan Pencopotan Wapres Gibran

    PAN Sebut Kabinet Merah Putih Tetap Solid Meski Ada Usulan Pencopotan Wapres Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) mengonfirmasi bahwa Kabinet Merah Putih dalam pemerintahan Prabowo Subianto tetap solid, meski ada usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno. Dia melihat bahwa jajaran kabinet solid lantaran loyalitasnya tinggi terhadap pimpinan negara yakni presiden.

    “Presiden sebagai pimpinan negara mampu untuk menghimpun seluruh kekuatan yang ada dari partai pendukung, maupun partai yang kemudian diajak bergabung untuk bersama-sama kita berjalan bersama-sama di dalam kabinet. Jadi saya lihat tidak ada permasalahan,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Tak hanya menyampaikan soal itu, Eddy turut menyebut bahwa para menteri yang ada dalam Kabinet Merah Putih juga berhubungan baik dengan Wapres Gibran.

    “Oh, saya kira kabinet solid kok. Kabinet Presiden, Wapres dengan menteri-menteri solid,” ungkap dia.

    Sebagai informasi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto membenarkan satu dari delapan poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR. 

    “Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto. 

    Dia menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. 

    “Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden,” ucapnya. 

    Wiranto menekankan bahwa delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan. 

    “Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto.

  • Tak Pasang Badan, Begini Komentar Bobby soal Ratusan Jenderal Purnawirawan TNI Usul Gibran Diganti – Halaman all

    Tak Pasang Badan, Begini Komentar Bobby soal Ratusan Jenderal Purnawirawan TNI Usul Gibran Diganti – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti telah sampai terdengar ke telinga Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Bobby Nasution.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar mencopot Gibran dari jabatan Wapres.

    Pernyataan sikap tersebut telah ditandatangani oleh 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel purnawirawan TNI.

    Kaesang Pangarep, Ketum PSI sekaligus adik Gibran, sempat pasang badan membela kakaknya.

    Kaesang berujar bahwa Gibran terpilih menjadi Wapres setelah melalui proses yang diatur konstitusi.

    Namun, respons berbeda datang dari Bobby Nasution, adik ipar Gibran.

    Ia lebih memilih untuk tidak berkomentar banyak terkait dengan usulan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI.

    Bobby berujar bahwa perihal usulan Gibran diganti telah ditanggapi oleh banyak pihak.

    Oleh karena itu, ia enggan untuk menanggapi hal tersebut.

    Itu Bobby sampaikan setelah dirinya mendatangi Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin (28/4/2025).

    “Kan sudah ditanggapi ya, jadi saya rasa, saya enggak usah menanggapi,” kata Bobby, seperti dikutip dari Kompas.com.

    Kaesang pasang badan bela Gibran

    Kaesang Pangarep menilai bahwa usulan dari Forum Purnawirawan TNI perihal mendesak Gibran diganti menyalahi konstitusi.

    Pasalnya, menurut Kaesang, Gibran terpilih menjadi Wapres setelah melalui proses yang diatur konstitusi.

    “Secara konstitusi, presiden dan wakil presiden kan sudah dipilih secara langsung oleh masyarakat,” kata Kaesang saat bertemu Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Jumat (25/4/2025), dikutip dari Surya.co.id.

    Kaesang menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden sudah sesuai konstitusi.

    Sebagai partai pengusung Prabowo-Gibran, PSI berharap semua pihak melaksanakan aturan main konstitusi tersebut.

    “Sekali lagi, semua kan sudah sesuai konstitusi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan delapan sikap yang menggemparkan.

    Salah satu dari 8 poin tersebut adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka.

    Usulan yang tak kalah kontroversial yakni tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli, yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik.

    Dokumen itu dibubuhi tandatangan oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Berikut isi dokumen pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI:

    1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

    2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

    3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

    4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

    5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

    6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

    8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Di Surabaya, Kaesang Bela Gibran Di Tengah Tuntutan Pergantian Wapres : Pemilu Sesuai Konstitusi

    (Tribunnews.com/Rakli) (Surya.co.id/ Bobby Constantine) (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)

  • Tuntutan Pergantian Wapres Harus Ditanggapi Serius Presiden, ‘Itu Pak Try, bukan Purnawirawan Kelas Abal-abal’

    Tuntutan Pergantian Wapres Harus Ditanggapi Serius Presiden, ‘Itu Pak Try, bukan Purnawirawan Kelas Abal-abal’

    GELORA.CO –  Tuntutan Forum Purnawirawan TNI, yang meminta pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, harus ditanggapi serius oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Komaruddin Watubun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 28 April 2025.

    “Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh presiden, karena itu purnawirawan yang bukan kelas abal-abal,” kata Komaruddin. 

    Apalagi, lanjut dia, figur-figur yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI itu merupakan figur yang mempunyai rekam jejak yang tidak abal-abal. 

    “Itu kelas yang, yang oke, termasuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan, salah satu ya,” tuturnya. 

    “Jadi kalau mereka mengusulkan, itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan geopolitiknya beban-beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah-masalah Indonesia,” demikian Komaruddin. 

    Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan sejumlah tuntutan sebagai seruan dalam menjawab berbagai persoalan bangsa.

    Tuntutan itu tertera dalam sebuah lembaran bertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Kemudian dalam kolom mengetahui terdapat tanda tangan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Lembaran yang tertulis pada Februari 2025 itu dibacakan pakar hukum tata negara Refly Harun.

    “(Tuntutan ke) Satu, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Asli, ini ada persoalan, tapi kita hargai dulu,” ujar Refly dikutip dalam kanal YouTube pribadinya, Jumat, 18 April 2025.

    Tuntutan selanjutnya mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara). Kemudian ada juga terkait penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap bermasalah.

    “Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya. Ingat ya, China bukan Tionghoa ya,” seloroh Refly. 

    Tuntutan berikutnya yang dibacakan Refly, pemerintah wajib melakukan penertiban, pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 

    Selanjutnya tuntutan mengarah kepada para menteri yang diduga telah melakukan kejahatan korupsi untuk segera di-reshuffle. 

    “Dan perlu mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan presiden RI ke-7 (Joko Widodo),” ungkapnya.

    “Ketujuh, mengembalikan Polri pada fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri. Kedelapan, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan undang-undang kekuasaan kehakiman,” beber Refly membacakan tuntutan tersebut.

    Tuntutan ini telah ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel.

  • 5 Pernyataan Wapres Gibran Rakabuming Raka Terkait Hilirisasi – Page 3

    5 Pernyataan Wapres Gibran Rakabuming Raka Terkait Hilirisasi – Page 3

    Lalu, Wapres Gibran menegaskan, kebijakan hilirisasi penting dilakukan dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa bumi, dan air, dan kekayaan alam yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    “Ini adalah arah yang saat ini sedang Indonesia tempuh dan Bapak Presiden Prabowo secara tegas menyampaikan bahwa hilirisasi itu kunci kemakmuran dan harus dilakukan di semua komoditas unggulan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Gibran.

    Gibran lalu mengutip pernyataan Prabowo yang bersyukur Indonesia mempunyai sumber alam yang sangat besar. Karenanya, Indonesia tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya. Hilirisasi kunci daripada kemakmuran.

    “Segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. Proyek-proyek yang vital segera dirumuskan. bikin daftar dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo dalam cuplikan video tersebut.

    Gibran menyatakan, saat ini pemerintah sudah memetakan 28 komoditas unggulan yang potensinya bisa mencapai lebih dari Rp 13.000 triliun di tahun 2040. Karenanya, Satgas percepatan hilirisasi juga dibentuk tahun ini dan investasi juga terus digencarkan.

    Gibran pun mendorong, percepatan hilirisasi dengan diimbangi dengan peningkatan skill angkatan kerja. Karenanya, Indonesia butuh banyak anak bangsa yang ahli dan terampil di bidang sains, teknologi, engineering, matematika, AI untuk mengisi posisi strategis dalam hilirisasi.

    “Di 2024 realisasi investasi untuk hilirisasi mencapai Rp 407 triliun, hampir seperempat dari total investasi nasional. Karena untuk mewujudkan hilirisasi kita butuh investasi dan teknologi,” dorong Gibran.

    “Oleh sebab itu, pendidikan dan vokasi terus kita kembangkan. Apalagi Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, sehingga ini semua akan jadi langkah besar dalam membuka lapangan kerja,” imbuhnya menandasi.

     

  • PDIP Minta Prabowo Tanggapi Serius Usulan Pencopotan Wapres Gibran

    PDIP Minta Prabowo Tanggapi Serius Usulan Pencopotan Wapres Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Jenderal TNI soal pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto harus menanggapi serius usulan tersebut lantaran mereka adalah seorang purnawirawan, bukan sekadar relawan saja yang memerlukan kajian lebih dalam.

    “Kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh presiden, karena itu purnawirawan yang bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke, termasuk pak Try Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan, salah satu ya,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Dia melanjutkan, usulan para purnawirawan TNI itu tentunya sudah mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini hingga ke depan terhadap dinamika geopolitik. Mereka juga melihat beban dan tanggung jawab wapres dalam menangani masalah-masalah Indonesia.

    “Presiden harus lakukan, menanggapi usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” tegasnya.

    Selain itu, Komarudin menyinggung bahwa usulan tersebut agaknya sudah lambat, bahkan kala itu saja hanya partainya yang berani berbicara soal pelanggaran konstitusi.

    “Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDIP sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak,” singgung dia.

    Dengan demikian, Komarudin meminta Prabowo untuk mempertimbangkan serius usulan para purnawirawan TNI yang sudah mengabdikan seluruh hidupnya untuk Tanah Air.

    “Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu, presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji,” pungkasnya.

  • Bobby Nasution Enggan Tanggapi Tuntutan Forum Purnawirawan untuk Copot Wapres Gibran

    Bobby Nasution Enggan Tanggapi Tuntutan Forum Purnawirawan untuk Copot Wapres Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution enggan menanggapi salah satu poin tuntutan Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. 

    Sebagaimana diketahui, Bobby merupakan ipar dari Gibran yang merupakan anak dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bobby merupakan menantu Jokowi, yang menikahi anak keduanya, Kahiyang. 

    Bobby menyatakan dirinya tidak perlu menanggapi lagi ihwal wacana pemakzulan iparnya itu dari kursi Wapres. Menurutnya, sudah banyak tanggapan yang disampaikan berbagai pihak. 

    “Sudah ditanggapi ya, saya rasa saya tidak usah nanggepi lagi,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri undangan acara di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (28/4/2025). 

    Adapun pada hari yang sama, pimpinan MPR Eddy Soeparno merespons soal tuntutan Forum Purnawirawan TNI itu. Dia menyatakan MPR bakal berpegang teguh pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melantik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden serta Wakil Presiden periode 2024-2029.

    “Kita berpegang pada konstitusi saja, hasil Pemilu sudah disahkan oleh KPU, kita sudah sepakat semua dan sudah dilantik Presiden dan Wapres,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto membenarkan satu dari delapan poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR.  

    “Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto, yang juga merupakan pensiunan TNI dengan jabatan akhir Panglima ABRI (sebelum diganti TNI).  

    Wiranto menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.  

    “Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden,” ucapnya.  

    Pria yang juga Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menekankan, delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan.  

    “Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto.

  • Prabowo Blak-blakan Usai Beri Sambutan Tertutup di Acara Danantara

    Prabowo Blak-blakan Usai Beri Sambutan Tertutup di Acara Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto buka suara dan mengungkap alasannya memberikan sambutan tertutup dalam kegiatan Town Hall Meeting Danantara bersama BUMN di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Prabowo menegaskan sesi pidatonya di acara Danantara tersebut harus dilaksanakan secara tertutup atau tidak diperbolehkan diliput oleh wartawan. Pasalnya, dia sedang menegur banyak direksi-direksi BUMN yang hadir di sana.

    “Ya tertutup [acara Danantara] karena saya banyak negor juga direksi-direksi itu. Enggak enak kan ditegur di depan kalian [wartawan],” ujarnya kepada wartawan. 

    Untuk diketahui, Prabowo memang dijadwalkan memberikan sambutan di hadapan ratusan direksi BUMN 

    Namun, pada pukul 16.03 WIB setelah Kepala Badan BPI Danantara Rosan Roeslani membuka acara dan selesai menayangkan video 180 hari kerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, awak media diminta untuk keluar ruangan oleh pembawa acara.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan acara ini merupakan bagian dari upaya mempererat sinergi antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dengan BUMN dan Grup Usaha BUMN.

    “Acara ini merupakan bagian dari upaya untuk mempererat sinergi antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dengan BUMN dan Grup Usaha BUMN, dalam rangka penguatan ekosistem Investasi Nasional,” pungkas Yusuf