Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Analis Boni Hargens Sebut Usulan Ganti Wapres Gibran Hanya Perkeruh Situasi Politik, Ini Alasannya

    Analis Boni Hargens Sebut Usulan Ganti Wapres Gibran Hanya Perkeruh Situasi Politik, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis Politik Boni Hargens menegaskan usulan kontroversial untuk menggantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang muncul belakangan ini, hanya memperkeruh suasana politik nasional. Menurut Boni, usulan tersebut inkonstitusional dan mustahil terjadi.

    “Dalam demokrasi konstitusional Indonesia, hal macam itu (usulan mengganti wapres) mustahil bisa terjadi. Presiden dan Wakil Presiden adalah dwitunggal yang dipilih secara bersama dan secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu. Adalah suatu hal yang inkonstitusional apabila ada upaya menggantikan wakil presiden di tengah jalan,” ujar Boni kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).

    Menurut Boni, tidak ada satupun aturan di dalam peraturan perundang-undangan baik UUD NRI 1945 ataupun di dalam undang-undang yang membolehkan pergantian wapres di tengah jalan. Pasal 7A UUD 1945, kata Boni, hanya menetapkan beberapa dasar pemakzulan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya.

    “Hal itu terjadi apabila salah satu atau keduanya terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Sejauh ini, tidak ada satu pun dari klausul itu yang dilakukan oleh wakil presiden Gibran,” jelas Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini.

    Boni menduga kuat para pengusung ide penggantian Wapres ini hanya mau memperkeruh suasana politik nasional di saat pemerintah sedang bekerja keras dan solid mengatasi potensi ancaman multidimensi. Terutama, kata dia, di bidang ekonomi sebagai dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) alias China.

  • Presiden Prabowo akan Terima Kunjungan Wakil PM Malaysia di Istana Sore Ini – Halaman all

    Presiden Prabowo akan Terima Kunjungan Wakil PM Malaysia di Istana Sore Ini – Halaman all

    Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan dari Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Kepresidenan.

    Tayang: Selasa, 22 April 2025 09:20 WIB

    YouTube Sekretariat Presiden

    PRESIDEN PRABOWO – Prabowo Subianto saat menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Paus Fransiskus yang berpulang pada Senin pagi waktu Vatikan, Senin (21/4/2025). Presiden Prabowo akan menerima kunjungan dari Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/4/2025) sore. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan dari Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/4/2025) sore.

    Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

    “Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Kepresidenan Jakarta,” kata Yusuf.

    Wakil PM Malaysia tersebut akan ke Istana Presiden sekitar pukul 15.00 WIB. 

    Kunjungan Wakil PM ke Istana menemui Presiden Prabowo merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya ke Indonesia.

    “Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian lawatan resmi Wakil Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia yang berlangsung sejak tanggal 20 April 2025,” pungkasnya.

    Sebelumnya pada hari kemarin Wakil PM Malaysia menemui Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden.

    Pertemuan keduanya membahas peningkatan kerja sama terutama di wilayah Batam dan Johor. 

    Kerja sama tersebut meliputi industri halal, perlindungan pekerja imigran, perkebunan sawit, dan juga pendidikan vokasi.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Muncul Desakan Lengserkan Wapres Gibran, Boni Hargens Sebut Mustahil

    Muncul Desakan Lengserkan Wapres Gibran, Boni Hargens Sebut Mustahil

    GELORA.CO – Pengamat politik Boni Hargens menganggap munculnya desakan dari elemen masyarakat agar Gibran Rakabuming Raka dilengserkan dari kursi wakil presiden RI sebagai wacana yang sulit terwujud di Tanah Air.

    Boni Hargens mengatakan hal tersebut, menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI agar MPR RI mengganti Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

    “Dalam demokrasi konstitusional Indonesia, hal macam itu mustahil bisa terjadi,” kata Boni Hargens melalui layanan pesan, Selasa (22/4).

    Sebab, kata dia, presiden dan wakil presiden merupakan dwitunggal yang dipilih secara bersama dan langsung oleh rakyat melalui pemilu.

    “Suatu hal yang inkonstitusional apabila ada upaya menggantikan wakil presiden di tengah jalan,” ujar Boni.

    Dia mengatakan tidak ada satu pun aturan di dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang memperbolehkan wapres RI diganti.

    Boni bahkan menyebut Pasal 7A UUD 1945 hanya menetapkan beberapa dasar pemakzulan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan.

    Menurut dia, beberapa dasar pemakzulan itu dilakukan apabila satu atau keduanya terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain.

    “Sejauh ini, tidak ada satu pun dari klausul itu yang dilakukan oleh Wakil Presiden RI Gibran,” lanjut Boni.

    Dia menduga para pengusung ide penggantian Wapres RI hanya mau memperkeruh perpolitikan nasional ketika pemerintah berupaya mengatasi ancaman multidimensi, terutama di bidang ekonomi.

    “Apa yang dilakukan oleh kelompok yang menyudutkan Wapres Gibran adalah politik kekuasaan yang vulgar dan inkonstitusional. Gerakan macam ini berpotensi mengganggu stabilitas politik dan jalannya pemerintahan demokratis hasil Pemilu,” katanya.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang terdiri dari ratusan jenderal serta puluhan laksamana, marsekal, dan kolonel membuat sebuah pernyataan yang berisi delapan poin.

    Satu di antara pernyataan forum itu ialah mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Gibran sebagai wapres RI.

    “Mengusulkan pergantian wapres kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q UU Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan UU Kekuasaan Kehakiman,” demikian satu butir pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI seperti dikutip Senin.

  • Para Tokoh Indonesia Mengenang Kesederhanaan Paus Fransiskus… Nasional 22 April 2025

    Para Tokoh Indonesia Mengenang Kesederhanaan Paus Fransiskus… Nasional 22 April 2025

    Para Tokoh Indonesia Mengenang Kesederhanaan Paus Fransiskus…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah tokoh Indonesia turut berbelasungkawa atas meninggalnya Pemimpin Gereja Katolik, Paus Fransiskus, yang meninggal pada usia 88 tahun, Senin (21/4/2025) pukul 07.35 waktu setempat.
    Semasa hidup, Paus Fransiskus mendedikasikan diri untuk melayani Tuhan dan gereja. Beliau juga mengajarkan hidup setia pada nilai-nilai injil, dengan keberanian dan kasih yang universal.
    Paus Fransiskus bukan hanya seorang pemimpin Gereja Katolik, tetapi juga suara nurani dunia yang peduli dengan penderitaan dan kemiskinan.
    Oleh karenanya, banyak tokoh di Indonesia juga mengenang Paus Fransiskus sebagai pemimpin umat yang bersahaja.
    Presiden RI Prabowo Subianto menyebut nilai-nilai luhur yang diwariskan mendiang Paus Fransiskus, termasuk keberpihakan terhadap kaum miskin.
    “Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin, dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua,” ujar Prabowo dalam tayangan YouTube Setpres, Senin (21/4/2025) malam.
    Dia menilai, kunjungan Paus Fransiskus tersebut meninggalkan jejak yang kuat bukan hanya di kalangan umat Katolik, melainkan juga di hati seluruh rakyat Indonesia.
    Maka dari itu, Prabowo mengenang Paus Fransiskus sebagai sosok panutan dunia yang tulus memperjuangkan nilai-nilai perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan.
    “Dunia kembali kehilangan sosok panutan yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan,” ucap Prabowo.
    “Selamat jalan Sri Paus, pesanmu untuk menjaga kemanusiaan dan perdamaian akan selalu membekas di hati kita,” imbuhnya.
    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berduka atas kepergian Paus Fransiskus.
    “Atas nama pribadi dan bangsa Indonesia, saya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Sri Paus Fransiskus,” ujar Gibran dalam unggahan Instagram-nya, Senin.
    Gibran mengatakan, dunia kehilangan seorang pemimpin spiritual yang lembut, penuh kasih, dan teguh dalam menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan.
    “Doa dan simpati dari kami bangsa Indonesia,” ucapnya.
    “Semoga damai menyertai beliau, dan cinta kasihnya tetap menjadi suluh bagi dunia,” imbuh Gibran.
    Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan ucapan belasungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus.
    Ungkapan duka cita Megawati disampaikan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Duta Besar Takhta Suci Vatikan untuk Indonesia dan ASEAN, Piero Pioppo.
    “Beristirahatlah dengan Damai,” begitu awal surat yang ditulis Megawati atas kematian Paus, dikutip dari siaran pers, Senin (21/4/2025).
    “Bersama ini, saya Megawati Soekarnoputri, Presiden Kelima Republik Indonesia, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya Yang Teramat Mulia Sri Paus Fransiskus pada hari Senin, 21 April 2025,” imbuh dia.
    Megawati mengaku, dirinya dan rakyat Indonesia merasa sangat kehilangan atas kepergian Paus Fransiskus. Paus bukan hanya tokoh agama bagi umat Katolik, tetapi juga bagi dunia.
    “Yang memiliki pemikiran dan kiprah beliau dalam membangun persaudaraan dan kesetaraan antar umat manusia se-dunia,” tutur dia.
    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Pemimpin Umat Katolik Paus Fransiskusz
    Bagi Nasaruddin, Paus Fransiskus bukan hanya dianggapnya pemimpin umat Katolik di dunia, tetapi beliau adalah salah satu sahabat dekat.
    “Saya mengucapkan duka sedalam-dalamnya atas wafatnya Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya, Senin.
    Nasaruddin mendoakan agar Paus Fransiskus mendapatkan tempat yang mulia dan terbaik di sisi Tuhan.
    Kepada umat Katolik yang telah ditinggalkan Paus Fransiskus, Nasaruddin berpesan untuk bersabar dalam menghadapi cobaan.
    “Sekali lagi kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama dan segenap warga bangsa Indonesia mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Paus Fransiskus,” tutupnya.
    Menlu Sugiono mengenang Paus Fransiskus sebagai tokoh yang memiliki kepedulian tinggi kepada sesama dan keberpihakannya kepada rakyat miskin.
    “Beliau adalah seorang tokoh yang sangat peduli pada kemanusiaan, sangat dekat dengan memiliki keberpihakan kepada orang miskin. Kasih sayang terhadap sesama yang begitu luar biasa,” ucap Sugiono, dalam rekaman suara yang diterima, Senin.
    Karena itu, Sugiono menyebut dunia telah kehilangan tokoh yang begitu luhur.
    “Saya kira dunia merasa kehilangan oleh tokoh yang begitu luhur. Semoga beliau diterima di tempat terbaik di sisi Tuhan,” imbuh dia.
    Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai, Paus Fransiskus merupakan tokoh yang penuh dedikasi dalam melayani umat Katolik.
    “Kepemimpinan beliau yang penuh kasih, keberanian, dan pengabdian kepada umat akan selalu dikenang,” ujar Pramono dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @pramonoanung, pada Senin (21/4/2025).
    Pramono berharap umat Katolik diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi masa berkabung ini.
    “Semoga para umat diberi kekuatan, dalam masa berduka ini,” kata Pramono.
    Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengenang Paus Fransiskus sebagai tokoh yang humanis, sederhana, dan penebar damai.
    Haedar bertemu Paus Fransiskus di Vatikan pada 24 Februari 2024 lalu. Kini, kabar duka itu datang.
    “Ketika kami bertemu langsung beliau di Vatikan pada 24 Februari 2024 dalam rangka menerima Zayed Award for Human Fraternity, penerimaannya penuh persaudaraan, penyantun, bahkan diselingi humor yang hangat,” kenang Haedar dalam keterangannya, Senin.
    Haedar menuturkan, Paus Fransiskus merupakan sosok yang dikenal bersahaja dengan slogan “Miserando atque eligendo” atau “Rendah Hati dan Terpilih”.
    “Paus Fransiskus dikenal tokoh inklusif serta menggalang semangat kemanusiaan dan perdamaian untuk semua,” ucapnya.
    Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Sholeh, mengenang mendiang Paus Fransiskus sebagai sosok yang vokal menentang penjajahan Israel terhadap Palestina.
    “Kutukan Paus terhadap agresi Zionisme ke Palestina perlu menjelma menjadi kesadaran kolektif kita setiap umat manusia, menjadi vitamin untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan melawan Zionisme,” kata Niam melalui keterangan tertulisnya, Senin (21/4/2025).
    Niam berharap komitmen dan semangat perdamaian yang terus diperjuangkan dapat dilanjutkan menuju persaudaraan antar manusia.
    “Paus Fransiskus dikenal sebagai salah satu tokoh agama yang memiliki komitmen kemanusiaan universal, mencintai sesama manusia, dan memerangi penindasan,” ujarnya.
    Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi menyampaikan bahwa Paus Fransiskus merupakan teladan bagi umat Katolik di dunia.
    “Paus menjadi teladan bagi umat Katolik dan juga bagi umat dari agama lain, karena sikapnya yang penuh kasih. Kami ikut mengucapkan duka cita sedalam-dalamnya,” ujar Fahrur kepada Kompas.com, Senin.
    Gus Fahrur menuturkan, dunia akan selalu mengenang Paus Fransiskus sebagai tokoh toleransi antarumat beragama.
    “Beliau pembawa pesan perdamaian, persatuan, dan toleransi antarumat beragama, serta mendorong dialog antaragama untuk menciptakan kehidupan bersama yang damai,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar: Tak Ada Dasar Konstitusional Lengserkan Wapres Gibran

    Golkar: Tak Ada Dasar Konstitusional Lengserkan Wapres Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com — Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa tidak ada ruang secara konstitusional untuk melengserkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden (wapres). Pernyataan ini disampaikan menanggapi desakan dari sejumlah purnawirawan TNI yang meminta agar Wapres Gibran diganti.

    “Terkait posisi Pak Gibran sebagai wakil presiden, itu merupakan hasil dari proses konstitusional dan sudah diputuskan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi, tidak ada lagi ruang konstitusional untuk memperdebatkan atau mempersoalkan hal tersebut,” ujar Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Sarmuji menambahkan bahwa pencalonan Gibran telah melewati serangkaian proses hukum yang sah dan panjang, termasuk melalui mekanisme Pilpres dan putusan MK.

    “Wapres Gibran adalah produk konstitusional. Pencalonannya sudah melalui jalur hukum yang valid, jadi keberadaannya sebagai wakil presiden sah dan tidak bisa diganggu gugat secara hukum,” tegasnya.

    Mengenai pernyataan dari para sesepuh TNI, Sarmuji menyatakan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk purnawirawan militer. Namun, ia mengingatkan agar pandangan tersebut tidak dipaksakan kepada publik atau bertentangan dengan koridor konstitusi.

    “Saya juga heran, karena sesepuh TNI tentu sangat paham tentang konstitusi negara. Namun ya, semua orang memang punya perspektif masing-masing. Saya tidak mengimbau apa pun kepada mereka, karena saya yakin beliau-beliau juga profesional dan memahami jalur konstitusional,” ujar Sarmuji.

    Sebelumnya, sejumlah sesepuh TNI menyampaikan delapan poin pernyataan tentang kondisi Indonesia saat ini, salah satunya menyerukan agar Wapres Gibran dicopot dari jabatannya sebagai wakil Presiden.

    Beberapa tokoh purnawirawan TNI yang menyuarakan pencopotan Wapres Gibran antara lain Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

  • Golkar: Tak Ada Dasar Konstitusional Lengserkan Wapres Gibran

    Golkar: Tak Ada Dasar Konstitusional Lengserkan Wapres Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com — Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa tidak ada ruang secara konstitusional untuk melengserkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden (wapres). Pernyataan ini disampaikan menanggapi desakan dari sejumlah purnawirawan TNI yang meminta agar Wapres Gibran diganti.

    “Terkait posisi Pak Gibran sebagai wakil presiden, itu merupakan hasil dari proses konstitusional dan sudah diputuskan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi, tidak ada lagi ruang konstitusional untuk memperdebatkan atau mempersoalkan hal tersebut,” ujar Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Sarmuji menambahkan bahwa pencalonan Gibran telah melewati serangkaian proses hukum yang sah dan panjang, termasuk melalui mekanisme Pilpres dan putusan MK.

    “Wapres Gibran adalah produk konstitusional. Pencalonannya sudah melalui jalur hukum yang valid, jadi keberadaannya sebagai wakil presiden sah dan tidak bisa diganggu gugat secara hukum,” tegasnya.

    Mengenai pernyataan dari para sesepuh TNI, Sarmuji menyatakan bahwa semua pihak memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk purnawirawan militer. Namun, ia mengingatkan agar pandangan tersebut tidak dipaksakan kepada publik atau bertentangan dengan koridor konstitusi.

    “Saya juga heran, karena sesepuh TNI tentu sangat paham tentang konstitusi negara. Namun ya, semua orang memang punya perspektif masing-masing. Saya tidak mengimbau apa pun kepada mereka, karena saya yakin beliau-beliau juga profesional dan memahami jalur konstitusional,” ujar Sarmuji.

    Sebelumnya, sejumlah sesepuh TNI menyampaikan delapan poin pernyataan tentang kondisi Indonesia saat ini, salah satunya menyerukan agar Wapres Gibran dicopot dari jabatannya sebagai wakil Presiden.

    Beberapa tokoh purnawirawan TNI yang menyuarakan pencopotan Wapres Gibran antara lain Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

  • MK tolak gugatan pilpres, Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai pemenang

    MK tolak gugatan pilpres, Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai pemenang

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Wapres Gibran Rakabuming Raka berpelukan usai dilantik dalam sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    22 April 2024: MK tolak gugatan pilpres, Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai pemenang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 22 April 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka pada Senin, 22 April 2024, di Gedung MK, Jakarta.

    Dengan putusan ini, MK mengukuhkan kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pilpres 2024 dalam satu putaran.

    Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai dalil-dalil para pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Tuduhan terkait penyalahgunaan kekuasaan, ketidaknetralan aparat negara, serta dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dinyatakan tidak memiliki cukup bukti untuk membatalkan hasil pemilu.

    MK juga menolak gugatan yang mempersoalkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka karena usianya yang belum genap 40 tahun saat pendaftaran. Isu tersebut dinilai telah diselesaikan melalui putusan sebelumnya yang memperbolehkan Gibran maju berdasarkan putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.

    Putusan MK ini menutup seluruh proses hukum terkait hasil pemilihan presiden. Prabowo-Gibran pun dipastikan melangkah menuju pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024–2029.

    Reaksi atas putusan MK ini beragam. Pendukung Prabowo-Gibran menyambut gembira keputusan tersebut, sementara kubu Anies dan Ganjar menyatakan kekecewaan namun tetap mengimbau pendukung untuk menjaga ketertiban dan mengikuti jalur konstitusional.

    Sumber : Sumber Lain

  • PAN Siap Dukung Lagi Prabowo di 2029, Demokrat Ngaku Belum Mikir soal Pilpres

    PAN Siap Dukung Lagi Prabowo di 2029, Demokrat Ngaku Belum Mikir soal Pilpres

    JAKARTA – Partai Demokrat menyatakan belum berpikir soal pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2029. Sebab partai berlambang bintang mercy itu tengah fokus bekerja untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi menanggapi pernyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan yang menyatakan siap mendukung Prabowo kembali maju sebagai capres di Pilpres 2029.

    “Apa pun yang disampaikan oleh ketua umum partai lain, kami tidak berhak mengomentari. Karena pada dasarnya, kami kalau Demokrat tetap kita fokus kepada bekerja di dalam pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya. Tentu dalam konteks ini adalah pemerintahan Bapak Prabowo dan Gibran. Kita bekerja dengan baik, artinya kita tidak pernah membicarakan apapun tentang 2029,” ujar Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 April.

    Dede mengatakan, Partai Demokrat masih berpikir bagaimana bisa menenangkan Pemilu 2029, minimal masuk dalam lima besar parpol dengan suara tertinggi. Sementara soal Pilpres, partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono ini belum secara spesifik membahas.

    “Yang kita pikirkan, yang saya sendiri tentunya dimandatkan sebagai Wakil Ketua Umum Demokrat adalah bagaimana memenangkan Partai Demokrat di 2029. Artinya kita juga pun ingin masuk ke dalam lima besar. Kalau Pak Zulhas juga menyampaikan hal yang sama, saya rasa sama. Semua partai pasti punya pemikiran yang sama,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

    Sejauh ini, lanjut Dede, Partai Demokrat tetap solid mendukung kelancaran pemerintahan Prabowo. Apalagi, saat ini Ketum AHY yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sedang bekerja keras di tengah tantangan global, di mana Indonesia juga terkena dampak perang tarif Amerika Serikat-China.

    “Yang kami tahu Ketua Umum kami, Pak AHY Menko Infrastruktur, saat ini sudah bekerja keras terus menerus baik itu sifatnya adalah memperbaiki tatanan-tatanan yang ada di dalam domainnya infrastruktur dan juga mendorong agar percepatan investasi masuk,” jelas Dede.

    “Kan kita melihat ya, dalam kondisi sekarang ini kondisi negara kita terkena dampak imbas daripada perang tarifnya Amerika. Tentu akan sulit sekali kita untuk bisa melakukan tanpa ada kesolidan antara partai-partai pendukung koalisi, terutama para menteri-menterinya bekerja sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” sambungnya.

    “Karena ini untuk memenangkan perekonomian kita agar tidak terkena dampak yang lebih besar, maka mau tidak mau kita harus solid. Kita tidak boleh kita berbicara hal-hal yang sifatnya seperti kayak dualisme kepentingan,” imbuhnya.

    Dede meyakini, Partai Demokrat akan solid dengan pemerintahan Presiden Prabowo untuk melewati masa-masa sulit yang mungkin berlangsung dalam satu atau dua tahun ke depan.

    “Ini akan terasa sekali. Jadi kita harus solid, kita nggak boleh ada pemikiran-pemikiran lain selain bagaimana memperjuangkan Indonesia terutama dari sektor perekonomian ini membaik,” katanya.

    Dede juga memastikan bahwa menteri-menteri yang berasal dari Partai Demokrat terus berfokus untuk sektor pembangunan dan belum berbicara politik apapun. “Bahkan bicara revisi undang-undang pemilu pun, itu juga belum dibicarakan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan partainya siap mendukung Prabowo Subianto maju sebagai capres pada Pilpres 2029. Namun soal cawapres pendamping Prabowo nantinya, Zulhas mengatakan perlu dibicarakan lebih lanjut.

    Hal tersebut disampaikan Zulhas dalam acara ‘Halalbihalal dan Pengumuman Susunan Kepengurusan DPP PAN’. Acara berlangsung di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu, 20 April.

    “Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo yang penting, Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting. Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara, iya kan, kita bicara, gitu. Jadi lihat kekuatan kita seperti ini yang terlihat saja saudara saksikan,” kata Zulhas.

  • Paus Fransiskus Meninggal, Wapres Gibran Singgung Jembatan Antar Agama

    Paus Fransiskus Meninggal, Wapres Gibran Singgung Jembatan Antar Agama

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengucapkan belasungkawa mendalam atas wafatnya Sri Paus Fransiskus.

    Gibran mengemukakan bahwa dunia telah kehilangan sosok pemimpin spiritual yang lemah lembut, penuh kasih sayang dan juga selalu menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan.

    “Dunia kehilangan seorang pemimpin spiritual yang lemah lembut, penuh kasih dan teguh dalam menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan,” tuturnya melalui akun media sosial Instagram @gibran_rakabuming di Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Wapres menyebut perjuangan Paus Fransiskus selama ini membangun jembatan antar agama akan terus hidup di hati umat manusia di seluruh dunia.

    “Atas nama pribadi dan bangsa Indonesia, saya menyampaikan dukacita mendalam atas wafatnya Sri Paus Fransiskus,” katanya.

    Gibran pun mendoakan Sri Paus Fransiskus agar selalu damai dan cinta kasihnya terus menjadi suluh bagi umat manusia di seluruh dunia. “Doa dan simpati kami bangsa Indonesia,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik pertama dari Amerika Latin, meninggal dunia pada Senin (21/4/2025).  

    Kabar duka cita atas wafatnya Paus Fransiskus tersebut disampaikan Vatikan dalam sebuah pernyataan video.  Paus asal Argentina yang memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio meninggal dunia di usia 88 tahun setelah berjuang dari serangan pneumonia ganda yang serius. 

    “Saudara-saudari yang terkasih, dengan kesedihan yang mendalam saya harus mengumumkan wafatnya Bapa Suci Fransiskus,” kata Kardinal Kevin Farrell di saluran TV Vatikan dikutip dari Reuters, Senin (21/4/2025). 

    Vatikan mengatakan Uskup Roma, Paus Fransiskus, telah kembali ke rumah Bapa pada Senin pagi pukul 07.35 waktu setempat.  

    Jorge Mario Bergoglio terpilih sebagai paus pada 13 Maret 2013. Pemilihan tersebut mengejutkan banyak pengamat Gereja yang telah melihat ulama Argentina, yang dikenal karena kepeduliannya terhadap orang miskin, sebagai orang luar.

  • Budi Gunawan Sebut RI-Malaysia Akan Kerja Sama Keamanan di Perbatasan

    Budi Gunawan Sebut RI-Malaysia Akan Kerja Sama Keamanan di Perbatasan

    Bisnis.com, Jakarta — Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan bahwa Indonesia akan bekerja sama dengan pemerintahan Malaysia di sektor keamanan.

    Hal tersebut disampaikan usai pertemuan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di Istana Wapres Jakarta, Senin 21 April 2025.

    Pria yang akrab disapa BG tersebut menilai pembahasan ihwal keamanan dalam negeri antara pihak Indonesia dan Malaysia perlu dibahas lebih lanjut. Pasalnya, menurut BG kedua negara ini merupakan serumpun dan harus bersatu.

    “Dalam pembicaraan tadi ya utamanya itu adalah peningkatan kerjasama di bidang strategis antara Malaysia dan Indonesia, sebagaimana telah disampaikan Bapak Menko PMK,” tuturnya.

    Beberapa kerja sama yang akan dilakukan pemerintah Indonesia dan Malaysia, kata BG adalah penanganan terorisme, narkotika penyelundupan baik barang maupun orang dan ilegal fishing.

    “Di bidang politik dan keamanan tentu nanti akan ada rapat teknis lanjutan, khususnya pembahasan penguatan kerjasama,” kata BG.

    Tidak hanya itu, BG membeberkan bahwa batas wilayah di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang telah ditandatangani tahun 2023 lalu juga sempat dibahas pada saat pertemuan tersebut digelar.

    “Ini juga akan dibicarakan teknis untuk pelaksanaan di lapangan, termasuk juga demarkasi batas darat di segmen Pulau Sebatk dan West Pilar yang telah disetujui pada bulan Februari tahun 2025,” ujarnya.

    BG memastikan pihaknya menindaklanjuti semua kerja sama yang telah disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di Istana Wapres Jakarta.

    “Tentu semuanya akan ada tindaklanjutnya yang akan dibahas pada mekanisme perjanjian bilateral tendis nanti di tingkat pelaksanaan,” tuturnya.