Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Energi Bersih Mulai Suplai Kelistrikan di Wilayah Terluar Indonesia Timur – Halaman all

    Energi Bersih Mulai Suplai Kelistrikan di Wilayah Terluar Indonesia Timur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PLN Indonesia Power (PLN IP) menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh penjuru Tanah Air, termasuk di wilayah terluar Indonesia Timur. 

    Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

    Pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) ini menjadi bagian dari upaya transisi energi nasional, sekaligus bentuk dukungan terhadap visi Asta Cita kemandirian energi yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, menyampaikan bahwa sebagai perusahaan pembangkitan listrik terbesar di Asia Tenggara, PLN IP memiliki peran penting dalam penyediaan energi berkelanjutan dan mendukung target Net Zero Emission pemerintah.

    “PLN IP merupakan salah satu subholding strategis PLN yang berperan sebagai penyedia solusi energi. Kami berkomitmen menjangkau wilayah terluar dengan pembangkit EBT,” ujar Edwin dalam keterangan yang diterima, Rabu (30/4/2025).

    Untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di Kepulauan Selayar, PLN Indonesia Power melalui Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Tello, mengoperasikan PLTS Hybrid Selayar sejak 2022. Pembangkit ini memiliki kapasitas daya mampu sebesar 1,3 Mega Wattpeak (MWp) dan dilengkapi baterai cadangan berkapasitas 870 kilowatt hour (kWh).

    Berlokasi di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, pembangkit ini berdiri di atas lahan seluas 1,46 hektare dan menjadi salah satu tulang punggung kelistrikan di sistem Selayar.

    PLN IP UBP Tello sendiri memiliki daya terpasang sebesar 132 MW dengan daya mampu 96,72 MW, yang menyuplai kebutuhan listrik di wilayah Sulawesi Bagian Selatan dan daerah-daerah terisolasi seperti Kepulauan Selayar.

    “Pengelolaan PLTS Hybrid Selayar merupakan bagian dari dukungan kami terhadap transisi energi nasional. Selain menjamin pasokan listrik, kehadiran pembangkit ini juga membuka potensi pengembangan pariwisata serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat,” kata Edwin.

    Ia menambahkan bahwa pemanfaatan PLTS ini berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta menekan emisi karbon di wilayah tersebut.

  • Try Sutrisno Banyak Jasanya Buat Bangsa

    Try Sutrisno Banyak Jasanya Buat Bangsa

    GELORA.CO –  Viral soal video pendukung Wapres Gibran Rakabuming Raka yang sesumbar hendak mencopot gigi mantan Wapres Try Sutrisno diberbagai media sosial (medsos).

     

    Walaupun akhirnya meminta maaf, pendukung Gibran tersebut berkomentar karena dukungan Try terhadap petisi Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming diganti. 

     

    Menanggapi hal tersebut, Pengamat politik dan CEO Point Indonesia Karel Susetyo mengatakan aksi pendukung Gibran tersebut sangat mencederai demokrasi yang saat ini tengah berkembang di Indonesia.

    Karena apa yang dilakukan Try Sutrisno bersama Forum Purnawirawan TNI adalah hal yang biasa dalam demokrasi. 

     

    “Pernyataan pendapat seperti itu (Try Sutrisno bersama Forum Purnawirawan TNI) sangatlah wajar. Tidak berlebihan dan masih dalam koridor berbangsa dan bernegara yang baik. Apalagi para purnawirawan ini sudah menjadi warga sipil biasa, berhak menyampaikan pendapatnya. Itu sah dan legal,” ujar Karel Susetyo kepada Harian Terbit, Rabu, 30 April 2025. 

     

    Karel menilai apa yang dilakukan pendukung Wapres Gibran tersebut menunjukkan kedangkalan sikap partisipasi berdemokrasi. Karena penyampaian pendapatnya disertai dengan penghinaan terhadap sosok atau fisik Try Sutrisno.

     

    “Bagaimanapun sosok Try itu mantan Wapres, Panglima TNI dan jadi panutan serta dihormati banyak orang, salah satu nya Presiden Prabowo. Try punya banyak jasa bagi bangsa dan negara ini,” tegasnya. 

     

    Oleh karena itu, sambung Karel, tindakan oknum pendukung Wapres Gibran tersebut sudah mencederai banyak orang, bukan hanya Try dan keluarganya secara pribadi. Walau sudah meminta maaf, sewajibnya tindakan ini menjadi pelajaran seluruh netizen supaya belajar menggunakan kata – kata dan sopan dalam bernarasi di sosmed.

     

    “Jangan sampai menghina orang lain, apalagi kalau orang tersebut adalah tokoh panutan dari banyak orang,” tandasnya. 

     

    Diketahui, pendukung Wapres Giran Rakabuming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Try Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era orde baru tersebut dengan sebutan ‘Pak Tile’ lantaran sudah tidak memiliki gigi.

     

    Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang Try Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden.***

  • Gibran Minta Dana Abadi Pesantren Diprioritaskan untuk Beasiswa Santri

    Gibran Minta Dana Abadi Pesantren Diprioritaskan untuk Beasiswa Santri

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menerima audiensi dari Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) pada Selasa (29/4/2025) di Kantor Wapres, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

    Dalam pertemuan tersebut, Gibran tidak hanya mengapresiasi langkah HEBITREN dalam mempercepat penguatan ekonomi melalui unit usaha di lingkungan pondok pesantren, tetapi juga turut mendorong kemandirian ekonomi serta memperluas kontribusi santri terhadap pembangunan nasional.

    Selain itu, Gibran menekankan pentingnya sinergi yang berkelanjutan antara pihak HEBITREN dan pemerintah pusat demi terwujudnya kesejahteraan pesantren.

    Ketua Umum HEBITREN, K.H. Hasib Wahab Hasbullah mengungkapkan bahwa Wapres Gibran menilai sinergi itu sangat strategis untuk memperkuat peran pondok pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat.

    “Wapres berpesan bagaimana program-program yang disusun HEBITREN dapat bersinergi dengan pemerintah. Ini selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada penguatan kewirausahaan dan industri kreatif untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi rakyat,” tuturnya di Jakarta, Selasa (29/4).

    Lebih lanjut, Kiai Hasib juga mengatakan bahwa Wapres Gibran turut memberikan perhatian khusus terhadap implementasi Dana Abadi Pesantren.

    Wapres Gibran, kata Kiai Hasib berpesan agar Dana Abadi Pesantren diprioritaskan untuk mendukung pendidikan para santri.

    “Fokus Pak Wapres tadi, sebaiknya utamakan untuk beasiswa santri itu Dana Abadi Pesantren. Sebaiknya utamakan untuk beasiswa, beasiswa santri,” katanya

    Menurutnya, program akselerasi penguatan ekonomi umat yang telah disusun HEBITREN memiliki potensi besar dalam membangun kemandirian ekonomi pesantren. Saat ini, katanya, HEBITREN tercatat telah berhasil menghimpun lebih dari 10.000 pesantren sebagai anggotanya.

    “Sangat besar potensinya jika kita mengembangkan unit-unit usaha pesantren, baik dalam bidang ekonomi maupun bisnis. Nah, kita sudah memiliki wadah untuk itu, yaitu HEBITREN,” ujarnya.

  • Jalan Pemakzulan Wapres Gibran Dibocorkan Pakar Hukum UGM, Dugaan Ijazah Palsu Mencuat

    Jalan Pemakzulan Wapres Gibran Dibocorkan Pakar Hukum UGM, Dugaan Ijazah Palsu Mencuat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, membeberkan tiga kemungkinan dasar hukum yang bisa digunakan sebagai pintu masuk proses impeachment.

    Hal itu disinggung Zainal dalam diskusi yang digelar Kompas TV bertajuk ‘Forum Purnawirawan TNI Desak MPR Copot Wapres Gibran’ pada Senin (28/4/2025), kemarin.

    Zainal yang akrab disapa Uceng menilai, langkah awal bisa dimulai dari DPR jika dinilai terdapat pelanggaran konstitusi.

    “Saya kira lebih baik DPR memulainya dengan apa, misalnya silakan pilih, misalnya kalau Gibran dianggap tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden, kan barangkali sempat heboh-heboh soal ijazah, ya silahkan kalau memang ditemukan bukti yang kuat soal itu,” ujar Zainal dikutip pada Rabu (30/4/2025).

    Uceng menyebut, jalur kedua adalah jika terdapat unsur perbuatan tercela, meskipun dilakukan sebelum Gibran resmi menjabat sebagai wakil presiden.

    Ia menyinggung soal dugaan keterkaitan Gibran dengan akun media sosial fufufafa yang sempat ramai diperbincangkan karena memuat hinaan terhadap Prabowo Subianto dan keluarganya.

    “Perbuatan tercela, nah silakan tuh, apakah konteks fufufafanya kemarin itu betulkah dia yang melakukan dan sebagainya silakan itu yang dielaborasi,” katanya.

    Sementara itu, jalur ketiga adalah terkait potensi pelanggaran hukum pidana.

    Uceng menyebut laporan yang pernah disampaikan Ubaidilah Badrun ke KPK sebagai salah satu contoh yang bisa ditindaklanjuti, jika ditemukan bukti kuat.

  • Riwayat Pendidikan Wapres Gibran Disorot, Roy Suryo: Banyak Yang Janggal

    Riwayat Pendidikan Wapres Gibran Disorot, Roy Suryo: Banyak Yang Janggal

    Riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, melontarkan keraguannya terhadap latar belakang pendidikan putra sulung Presiden Jokowi tersebut.

    Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah siniar di kanal YouTube milik Bambang Widjojanto, yang tayang belum lama ini.

    Dalam siniar tersebut, Roy menyebut ada kejanggalan terkait pendidikan Gibran, terutama soal kerja sama antara University of Bradford yang berbasis di Inggris dan Management Development Institute of Singapore (MDIS), tempat Gibran pernah menempuh pendidikan.

    “Ini menarik, karena sebenarnya University of Bradford yang adanya di London, itu ternyata sudah tidak lagi kerja sama dengan MDIS, sekolah yang tempat dia konon dulu pernah sekolah di situ,” ujar Roy Suryo.

    Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan keabsahan pendidikan Gibran sejak masa SMA. Roy merinci bahwa Gibran sempat mengenyam pendidikan di SMA Santo Yosef hanya selama dua tahun, lalu pindah ke SMK Kristen di Solo, juga selama dua tahun.

    “Bahkan kalau diteliti sekolahnya, sama dari awal. SMA-nya, itu pun bermasalah juga. Mulai dari SMA Santo Yosef yang hanya dua tahun, masuk ke SMK Kristen di Solo yang hanya dua tahun,” kata Roy.

    “Kemudian dia lari ke Singapura, kemudian dia masuk tiba-tiba ada ijazah University of Bradford tadi,” lanjutnya.

    Pernyataan Roy Suryo pun langsung menuai respons dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

  • Purnawirawan TNI AD Ogah Cawe-Cawe Wacana Pemakzulan Gibran

    Purnawirawan TNI AD Ogah Cawe-Cawe Wacana Pemakzulan Gibran

    Bisnis.com, Jakarta — Pengurus Pusat (PP) Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) mengimbau kepada seluruh anggotanya agar tidak ikut dalam wacana pelengseran atau pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Plt Ketua Umum PP PPAD Mayor Jenderal (Purn) TNI Komaruddin menilai tindakan ratusan purnawirawan TNI yang ingin melengserkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tidak etis.

    Dia pun meminta ratusan purnawirawan TNI tersebut agar membaca kembali AD/ART purnawirawan TNI demi menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

    “Kami berharap Purnawirawan TNI AD dengan penuh kesadaran, ketulusan dan keikhlasan untuk dapatnya memperhatikan kaidah dalam AD/ART PPAD untuk kebaikan kita bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (29/4).

    Kendati demikian, dia tetap menghormati arah dan langkah yang ingin ditempuh oleh ratusan purnawirawan TNI tersebut. Namun, dia mengingatkan ratusan purnawirawan TNI tersebut agar tetap menjaga marwah TNI sebagai insitusi dan garda terdepan menjaga keutuhan bangsa.

    “Kami sangat menghormati langkah seluruh Purnawirawan, rekan seperjuangan dalam keluarga besar TNI AD, dan mengajak kita semua untuk bersama-sama menjaga kehormatan, persatuan, serta marwah TNI sebagai institusi yang senantiasa berada di garda terdepan dalam menjaga keutuhan Bangsa dan Negara,” katanya.

    Dia juga menegaskan bahwa sikap ratusan purnawirawan TNI tersebut tidak mewakili purnawirawan TNI dari Angkatan Darat. Menurutnya, PPAD merupakan organisasi resmi Purnawirawan TNI AD yang berbadan hukum sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi serta kontribusi pemikiran para Purnawirawan TNI AD kepada pemerintah, TNI, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lain.

    “Namun, kami ingin sampaikan bahwa pernyataan sikap tersebut bukanlah pernyataan yang mewakili seluruh Purnawirawan TNI AD,” ujarnya.

  • Eks Tapol Orba Optimistis Swasembada Pangan Terwujud dan Jadi Bukti Kemandirian Nasional

    Eks Tapol Orba Optimistis Swasembada Pangan Terwujud dan Jadi Bukti Kemandirian Nasional

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK – Mantan pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD), Wignyo Prasetyo, mengapresiasi langkah progresif pemerintah dalam mewujudkan swasembada sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.

    Rasa optimis tersebut dibarengi dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

    Target ini didukung dengan pencetakan luas lahan panen hingga empat juta hektare.

    “Harus optimistis dong. Ini langkah progresif pemerintah yang patut diapresiasi. Kita lihat saja, awal tahun ini sudah tampak tanda-tandanya. Mungkin tidak sampai tiga tahun, swasembada bisa terwujud,” ujar Wignyo kepada wartawan, Selasa (29/04/2025).

    Wignyo, yang juga menjabat sebagai Ketua Koordinator Nasional Tim 8 Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa program food estate merupakan salah satu upaya nyata pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.

    “Salah satu penyumbang utama swasembada pangan adalah program food estate. Ini harus dilanjutkan dan kita dukung bersama,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia menilai situasi global yang tidak menentu, termasuk adanya perang tarif, mendorong pentingnya Indonesia untuk segera mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangannya.

    Dua wilayah di Jakarta Barat dijadikan gudang penampungan motor curian. Para pelaku menyimpan hasil kejahatannya itu sembari menunggu kian banyaknya jumlah motor hasil curian sebelum dijual ke penadah.

    “Sudah saatnya kita menjadi bangsa yang mandiri. Produksi dalam negeri harus mampu memenuhi kebutuhan nasional, bahkan bisa surplus,” katanya.

    Mantan mahasiswa Universitas Indonesia yang pernah menjadi tahanan politik pada era Orde Baru ini juga memaparkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai proyeksi kebutuhan dan produksi beras nasional.

    Berdasarkan data BPS, kebutuhan beras nasional pada 2025 diperkirakan mencapai 31 juta ton, sementara pemerintah menargetkan produksi sebesar 32 juta ton.

    Dari Januari hingga April, penyerapan sudah mencapai lebih dari 13 juta ton.

    “Jadi, kita optimistis bahwa hingga akhir 2025, produksi dalam negeri bisa melampaui target. Artinya, kita tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan nasional, tapi juga berpotensi surplus,” pungkasnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Apa Itu ‘Matahari Kembar’? Seret Nama Prabowo dan Jokowi

    Apa Itu ‘Matahari Kembar’? Seret Nama Prabowo dan Jokowi

    PIKIRAN RAKYAT – Isu “matahari kembar” mencuat di ranah politik nasional, dipicu oleh serangkaian kunjungan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo selama momen Lebaran kemarin.

    Fenomena ini menimbulkan spekulasi mengenai adanya dua pusat kekuasaan yang berpotensi memengaruhi stabilitas dan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Kunjungan para menteri, termasuk nama-nama penting seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, memicu pertanyaan tentang loyalitas dan dinamika hubungan antara pemerintahan saat ini dengan mantan presiden yang masih dianggap memiliki pengaruh signifikan.

    Awal Mula Isu ‘Matahari Kembar’ dan Tanggapan

    Isu “matahari kembar” pertama kali mencuat setelah serangkaian kunjungan para menteri ke kediaman Jokowi di Solo. Beberapa pihak menilai kunjungan tersebut sebagai manuver politik, terutama di tengah masa transisi dan konsolidasi kekuasaan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

    Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin, berusaha meredakan spekulasi dengan menyatakan bahwa kunjungan tersebut hanyalah silaturahmi biasa.

    “Saya kira itu bagian dari yang harus diartikan sebagai silaturahmi dengan mantan presiden, mantan wakil presiden, dan dengan yang lain-lain,” ujarnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Presiden Prabowo Subianto sendiri dikabarkan telah menghubungi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan meminta para menterinya untuk merapatkan barisan.

    Cak Imin mengungkapkan bahwa Prabowo menyampaikan ucapan selamat Idulfitri sekaligus mengingatkan pentingnya soliditas antarkabinet.  

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa tidak ada indikasi “matahari kembar” dalam pertemuan tersebut. Ia menyebut kunjungan para menteri sebagai silaturahmi Lebaran yang wajar, bukan manuver politik.

    “Enggak, sama sekali tidak. Karena bagi beliau, semangatnya ‘kan silaturahmi, jadi tolong jugalah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Jokowi, lantas dianggap ada matahari kembar … jangan begitu,” katanya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, juga berpendapat bahwa kunjungan tersebut hanyalah silaturahmi biasa. Namun, ia mengingatkan bahwa dalam sebuah pemerintahan, pusat kekuasaan harus tetap satu, yaitu di tangan presiden.

    Jokowi berfoto bersama Prabowo dan influencer.

    “Siapa pun yang ada di republik ini kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu presiden itu. Maka kembar-kembar itu enggak boleh ada. Kalau pun ada asumsi-asumsi saya kira segera harus diambil alih,” ujarnya.

    Isu “matahari kembar” berpotensi memengaruhi stabilitas dan efektivitas pemerintahan Prabowo-Gibran. Jika spekulasi ini tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan ketidakpastian dan keraguan di kalangan publik dan investor.

    Selain itu, isu ini juga dapat memengaruhi dinamika hubungan antara partai-partai politik yang mendukung pemerintahan saat ini.

    Jika ada persepsi bahwa mantan presiden memiliki pengaruh yang terlalu besar, hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan persaingan di antara partai-partai tersebut.

    Menghadapi isu “matahari kembar”, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah-langkah untuk merapatkan barisan dan membangun soliditas di dalam kabinetnya.

    Permintaannya kepada para menteri untuk fokus pada tugas masing-masing dan mendukung kepemimpinannya menunjukkan upaya untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan.  

    Selain itu, komunikasi yang jelas dan transparan dari pihak istana juga penting untuk meredakan spekulasi dan membangun kepercayaan publik.

    Mensesneg Prasetyo Hadi telah menegaskan bahwa tidak ada indikasi “matahari kembar” dan bahwa semua menteri fokus pada tugas mereka masing-masing.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jembatan Asa dari Toko Chazzy, Agen BRILink Penyambung Ekonomi Petani Desa – Halaman all

    Jembatan Asa dari Toko Chazzy, Agen BRILink Penyambung Ekonomi Petani Desa – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chrysnha Pradipha

    TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Sebuah toko mungil berdiri tenang di tengah perkampungan di Magersaren, Gatak, Delanggu, Kabupaten Klaten.

    Dari luar, tak ada yang istimewa, hanya etalase kaca sepanjang tiga meter dan lebar satu setengah meter, menampilkan deretan kartu perdana, sembako, dan papan kecil bertuliskan “Agen Resmi BRILink”.

    Namun di balik kesederhanaannya, toko itu adalah nadi ekonomi warga sekitar.

    Ia menjadi tempat lalu-lalang petani, pedagang sayur, hingga ibu rumah tangga yang mencari kemudahan dalam urusan keuangan.

    Di sanalah Dwi Putri Setyaningsih mengabdikan diri sebagai Agen BRILink, menyambungkan mimpi dan kebutuhan warga lewat layanan perbankan yang mudah dijangkau.

    Tak hanya soal transaksi, keberadaan Putri di tengah warga menjelma seperti jembatan harapan.

    Ia hadir bagi para petani yang kesulitan modal untuk musim tanam berikutnya.

    Perannya juga menjadi jalan keluar bagi pedagang kecil yang membutuhkan dana cepat, tanpa harus terjerat bunga mencekik dari pinjaman liar.

    Namun perjalanan itu tak mudah. Pada 2019, saat pertama kali membuka Toko Chazzy, Putri harus melewati enam bulan jatuh bangun..

    Jarang ada yang datang, mungkin karena belum ada yang percaya.

    Masyarakat masih asing dengan istilah Agen BRILink, apalagi menggunakan jasanya.

    Namun Putri tak menyerah. Ia terus menata barang dagangan, terus membuka pintu setiap hari, meski kadang hanya angin yang datang menyapa.

    Buah kesabaran itu mulai terasa setelah setengah tahun waktu berlalu.

    Warga perlahan berdatangan, mencoba setor tunai, tarik uang, atau sekadar menanyakan informasi soal pinjaman.

    Kala itu Putri yang bermodal awal sebesar Rp 5 juta ludes dalam hitungan minggu.

    Putri harus bolak-balik ke bank untuk menambah saldo transaksi hingga akhirnya menambah modal menjadi Rp 10 juta.

    “Harus wara-wiri ke bank saat itu, saldo cepat habis karena mulai ramai,” kenangnya ketika diwawancarai pada Minggu (20/4/2025).

    Namun yang paling membekas bagi Putri bukan soal untung rugi.

    Yang paling menyentuh adalah ketika ia bisa membantu tetangga mendapatkan pinjaman modal lewat program Kredit Cepat atau Kece.

    Tak sedikit tetangganya yang berprofesi sebagai petani datang dengan wajah penuh harap untuk membeli bibit, pupuk, atau menyewa lahan.

    Putri menjadi jalan bagi mereka agar tak lagi tergantung pada pinjaman berbunga tinggi dari rentenir.

    Hanya bermodal KTP, KK, dan surat usaha dari kelurahan, warga sudah bisa mengajukan pinjaman melalui agen BRILink tanpa agunan, tanpa tekanan.

    “Saya bantu kumpulkan persyaratan, foto usaha mereka, lalu kirim ke mantri BRI,” tutur perempuan berusia 27 tahun itu..

    Laris Panggilan

    Dalam banyak kesempatan, Putri juga aktif mencari calon penerima pinjaman Ultra Mikro (UMi) dan Kece.

    Ia tak segan menawarkan kepada tetangga.

    Bahkan dari mulut ke mulut, nama Putri dikenal sebagai agen yang bisa membantu urusan permodalan dengan syarat ringan.

    Tak jarang ia diundang dalam acara 17 Agustusan, pertemuan RT, hingga posyandu, hanya untuk berbagi soal cara mendapatkan pinjaman aman dan terjangkau.

    Ia bukan sekadar agen BRILink., kehadiran Putri sebagai agen BRILink menjadi tokoh teladan di lingkungannya.

    Seseorang yang dipercaya menyuarakan alternatif dari utang-utang liar yang kerap membelit warga desa.

    “Harapannya warga tak lagi tergantung rentenir. Lewat UMi dan Kece, bisa dapat pinjaman tanpa takut bunganya mencekik,” ungkap Putri.

    Tak heran, pada 2021 ia dianugerahi penghargaan sebagai mitra agen BRILink terbaik untuk transaksi UMi terbanyak.

    Ia menerima apresiasi berupa uang sebesar Rp 1,5 juta sebagai bentuk penghargaan dari BRI.

    Transaksi di Toko Chazzy pun semakin ramai.

    Setiap hari, sekitar 80 transaksi terjadi di tokonya, mulai dari transfer, setor tunai, hingga pembayaran tagihan.

    Angka itu berarti 2.000-an transaksi dalam sebulan, meski tokonya libur setiap Minggu.

    Pelanggan pun datang dari berbagai kalangan.

    Ada yang mencairkan dana KIP Kuliah, ada pula yang mencairkan bantuan sosial PKH.

    Semua dilayani dengan sabar dan ramah.

    Biaya administrasi yang dikenakan pun standar, sekitar Rp 5.000 per transaksi.

    Jika transaksi besar antar bank di atas Rp 5 juta, barulah dikenakan biaya Rp 15.000.

    “Tidak mahal, masih sesuai dan bisa dijangkau,” katanya.

    Hasil menjadi agen BRILink mulai terasa dari tahun pertama.

    Putri bisa membeli perlengkapan bayi, seperti baju dan stroller, dengan hasil usahanya sendiri.

    Tahun ketiga, ia membeli sepeda motor.

    Kini, ia menabung untuk masa depan buah hatinya dan perlahan merenovasi rumah.

    Namun tak semua berjalan mulus.

    Pernah suatu kali Putri rugi Rp 1 juta karena salah memberi uang tarik tunai kepada pelanggan.

    Pelanggan itu kabur, dan saat itu tokonya belum dilengkapi CCTV.

    “Saya jadikan pelajaran, sekarang semua lebih saya perhatikan,” ucapnya.

    Masyarakat semakin nyaman bertransaksi di agen BRILink karena tak perlu antre panjang seperti di bank.

    Selain itu, transaksi kecil di bawah Rp 5 juta memang lebih disarankan dilakukan di agen BRILink.

    Putri pun merasa kehadiran BRILink mempermudah akses layanan keuangan di pelosok desa.

    Ia juga mengapresiasi layanan BRI yang cepat tanggap.

    Jika mesin EDC mengalami gangguan, petugas akan segera datang memperbaiki.

    “Sudah bagus layanan BRI, cepat dan mendukung kami para agen,” katanya penuh syukur.

    Capaian Agen BRILink

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau BRI, berkomitmen dalam menyediakan solusi keuangan yang menyeluruh melalui jaringan Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia.

    BRI mengambil peran aktif sebagai pelopor inklusi keuangan, mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.

    Hingga akhir Desember 2024, BRI mencatat peningkatan yang signifikan dalam jumlah Agen BRILink, yang meningkat dari 740 ribu agen pada Desember 2023 menjadi 1,06 juta agen di Desember 2024.

    Grafis capaian Agen BRILink secara nasional dari 2024 dibanding 2023

    Ini berarti bahwa sepanjang tahun 2024, sebanyak 324 ribu masyarakat bergabung untuk menjadi Agen BRILink.

    Dengan jaringan ini, BRI kini menjangkau lebih dari 85 wilayah di Indonesia dan melayani lebih dari 62 ribu desa.

    Inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Direktur Utama BRI, Sunarso, menjelaskan,BRI turut berkontribusi mewujudkan dan mendukung Asta Cita.

    “Sebagai wujud kontribusi BRI, kami turut mendukung Asta Cita keenam yaitu membangun dari desa dan dari bawah guna mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” jelasnya dalam keterangan tertulis pada Rabu (22/1/2025).

    Ia juga menekankan bahwa upaya ini mendukung Asta Cita ketiga pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan.

    Agen BRILink memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam memperluas akses keuangan hingga ke pelosok negeri.

    Sunarso dalam siaran persnya menyatakan, sebagai elemen strategi hybrid banking, BRI memadukan layanan digital dan fisik untuk memastikan akses layanan keuangan yang merata.

    Agen BRILink menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Selain itu, Agen BRILink tidak hanya bertugas memperluas dan mempermudah akses layanan perbankan, tetapi juga memastikan terjadinya sharing economy yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

    Dengan beragam layanan yang ditawarkan, mulai dari pembayaran tagihan listrik, air, BPJS, telepon, pembelian pulsa, hingga pembayaran cicilan, Agen BRILink menjadi solusi keuangan yang semakin relevan bagi masyarakat.

    Selain itu, tersedia juga layanan referral untuk pembukaan rekening tabungan, pinjaman, asuransi mikro, tarik tunai dari luar negeri, serta pembelian tiket perjalanan seperti bus, shuttle, dan kapal ferry.

    Semua kemudahan ini menjadikan Agen BRILink sebagai jembatan bagi masyarakat untuk lebih mudah mengakses layanan keuangan.

    Di sisi lain, Kementerian BUMN RI juga berupaya mempercepat program prioritas nasional melalui berbagai inisiasi.

    Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan bahwa untuk mewujudkan Asta Cita tersebut, diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien antara berbagai pihak.

    Erick menjelaskan bahwa inisiatif tersebut mencakup hilirisasi pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, stabilisasi harga pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan energi berkelanjutan.

    “Kolaborasi lintas kementerian dan badan menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ungkap Erick Thohir.

    (*)

  • Purnawirawan TNI Desak Gibran Dicopot dari Jabatan Wapres, Komarudin Watubun: Tabrak Konstitusi dan Tak Mampu Memimpin

    Purnawirawan TNI Desak Gibran Dicopot dari Jabatan Wapres, Komarudin Watubun: Tabrak Konstitusi dan Tak Mampu Memimpin

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Desakan agar Gibran dicopot dari jabatan wakil presiden muncul dari ratusan purnawirawan TNI. Tepatnya pada pertemuan besar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 17 April 2025 lalu.

    Saat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini.

    Dari delapan tuntutan tersebut, salah satunya mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR.

    Pertimbangan ini dilakukan karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Surat itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Bahkan yang mengejutkan, Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI (Purn), Try Sutrisno, disebut sebagai salah satu tokoh sentral yang turut memberi restu terhadap wacana pergantian Gibran.

    Terlebih surat tersebut diketahui langsung oleh Try Sutrisno dan tertanda tangan oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, meminta Presiden Prabowo Subianto mendengarkan dan menanggapi secara serius aspirasi dari sejumlah purnawirawan yang meminta dicopotnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden.

    Menurutnya, Prabowo harus mengkaji tersebut menggunakan hukum tata negara karena usulan tersebut memiliki landasan konstitusi yang kuat.

    “Ya presiden harus lakukan, menanggapi usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” kata Komarudin di Kompleks MPR/DPR RI, melansir tirto, Senin (28/4/2025).