Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Posisi Stafus KSAD Sama saja dengan Nonjob

    Posisi Stafus KSAD Sama saja dengan Nonjob

    GELORA.CO – Letjen TNI Kunto Arief Wibowo batal dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD. Putra mantan Wakil Presiden (Wapres) Try Sutrisno itu tetap menjabat sebagai Pangkogabwilhan I.

    Pengamat militer Selamat Ginting menilai, mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Staf Khsus KSAD janggal. “Saya kira sejak SK mutasi Pati TNI yang mencantumkan Letjen Kunto Arief dipindahkan dari Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus KSAD memang ada yang janggal, karena posisi stafsus sama saja dengan nonjob. Padahal baru 4 bulan menjabat,” ujarnya, Sabtu (3/5/2025).

    Dia menduga, mutasi tersebut ada kaitannya dengan ayahanda Letjen Kunto Arief yakni, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno yang menjadi penandatangan petisi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

    “Ada 8 petisi, tiga poin mencakup Jokowi dan keluarganya salah satunya di poin kedelapan soal meminta Wapres Gibran untuk mundur. Jadi tentu saja publk melihat patut diduga erat kaitannya penandatanganan oleh Try Sutrisno sebagai bagian dari Forum Purnawirawan TNI,” katanya.

    Dia juga menyebut, mutasi tersebut patut diduga karena Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak merupakan dekat Jokowi. Keduanya sama-sama pernah menjadi Danpaspampres di era Presiden Jokowi.

    “Jadi kontroversi Kunto tentu saja mendapatkan perhatian publik, sehingga SK Panglima TNI terbaru yang mengembalikan poisis Kunto sebagai Pangkogabwilhan I alias pembatalan SK sebelumnya itu kemungkinan ada intervensi Presiden Prabowo Subianto,’ katanya.

    Dia menepis bila mutasi Pati TNI telah dibahas tiga bulan sebelumnya oleh Wanjakti mengingat Letjen TNI Kunto Arief baru menjabat sebulan sebagai Pangkogabwilhan.

    “Tidak mungkin Wanjakti 3 bulan lalu, sementara Letjen Kunto baru sebulan menjabat Pangkogabwilhan, enggak masuk akal. Ini karena momentumnya hanya beberapa hari keluarnya petisi purnawiran,” katanya.

    Seperti diketahui, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo batal dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD. Putra mantan Wakil Presiden (Wapres) Try Sutrisno itu tetap menjabat Pangkogabwilhan I.

    Sebelumnya, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025 menyatakan Kunto digantikan Laksda Hersan, mantan ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menjabat Pangkoarmada III.

    Namun, berselang 1 hari atau Rabu, 30 April 2025, TNI mengeluarkan salinan perubahan. Letjen TNI Kunto Arief tetap menjabat Pangkogabwilhan I. Laksda TNI Hersan juga tetap menjabat Pangkoarmada III. Kemudian, jabatan Pangkolinamil juga akan tetap dipegang Laksda TNI Krisno Utomo.

    “Dengan demikian, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025 telah diadakan perubahan,” tulis salinan perubahan mutasi TNI yang dikutip, Jumat, 2 Mei 2025.

  • Pembatalan Mutasi Anak Try Sutrisno Letjen Kunto Arief, ISESS: Kurang Matangnya Perencanaan – Halaman all

    Pembatalan Mutasi Anak Try Sutrisno Letjen Kunto Arief, ISESS: Kurang Matangnya Perencanaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Co Founder Institute For Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai pengembalian Letjen TNI Kunto Arief Wibowo ke posisi semula sebagai Pangkogabwilhan I merupakan hal yang wajar dan sah dalam tradisi militer.

    Khairul mengatakan, dunia militer sangat dinamis, khususnya terkait keputusan mengenai penempatan dan pergeseran prajurit, termasuk mutasi jabatan.

    “Jadi, ini sebenarnya hal yang wajar dan sah saja dalam tradisi militer,” kata Khairul, saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (3/5/2025).

    “Publik perlu memahami bahwa di lingkungan TNI, memang dikenal prinsip ‘5 menit terakhir menentukan’, sebuah asas tak tertulis yang mencerminkan fleksibilitas dan kewaspadaan tinggi dalam pengambilan keputusan strategis,” tambahnya.

    Ia tak menampik soal pembatalan mutasi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik dan internal TNI sendiri.

    Meski demikian, menurutnya, tidak semua orang memahami prinsip fleksibilitas dalam organisasi TNI.

    “Akibatnya, keputusan yang cepat berubah bisa dipandang sebagai kurang matangnya perencanaan dan hal itu mempengaruhi stabilitas organisasi,” jelasnya.

    Dinamika di dalam internal TNI, katanya, mengingatkan soal profesionalisme institusi militer tersebut tak hanya diukur dari disiplin struktural, tapi juga dari kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika tantangan dan kebutuhan strategis.

    Lebih lanjut, Khairul menyebut, mengingat antusiasme publik yang hampir selalu tinggi terhadap ragam dinamika TNI.

    Ia menilai, penting bagi TNI untik memastikan setiap keputusan strategis dapat dikomunikasikan dengan jelas kepada publik.

    “Saya kira kemudian penting juga bagi TNI untuk memastikan bahwa setiap keputusan strategis, dapat dikomunikasikan dengan jelas kepada publik untuk menjaga kepercayaan terhadap institusi,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto batal mencopot Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

    Pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo itu tertuang dalam SK terbaru Nomor Kep 554.a/IV/2025.

    Mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo ke Staf Khusus KSAD dibatalkan.

    Dengan demikian alumnus Akmil 1992 itu akan tetap menjabat Pangkogabwilhan I.

    Letjen TNI Kunto Arief Wibowo putra Jenderal (purn) Try Sutrisno mantan Panglima ABRI dan Wapres era Soeharto.

    Mabes TNI pun menjelasan pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo itu.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengonfirmasi salinan dokumen Keputusan Panglima TNI Nomor Kep 554.a/IV/2025 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia pada Jumat (2/5/2025).

    Dalam salinan dokumen tersebut, menunjukkan mutasi putra Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, yakni Letjen TNI Kunto Arief Wibowo hingga mantan ajudan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo yakni Laksda TNI Hersan dibatalkan.

    Kristomei menyebut sejumlah perwira tinggi TNI dalam mutasi terbaru tersebut ditangguhkan karena ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. 

    Ia menjelaskan hal itu karena ada beberapa perwira tinggi TNI yang masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini.

    Hal tersebut, kata dia, juga didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI dimaksud.

    “Ya, jadi kan ini kan sesuai yang pertimbangkan para pimpinan masing-masing. Siapa-siapa yang harus yang sudah bergeser. Ternyata setelah dipertimbangkan dengan perkembangan situasi yang ada saat ini, ternyata masih harus dipimpin oleh pati (perwira tinggi) yang bersangkutan,” ungkap Kristomei saat konferensi pers via daring pada Jumat (2/5/2025) malam.

    “Kita masih tunda untuk pergeserannya. Karena ada yang tidak bergeser, maka rangkaian itu tidak bisa bergeser,” lanjut dia.

    Ia juga menegaskan penangguhan mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo tersebut tidak ada kaitannya dengan aktivitas atau pernyataan dari ayah Kunto, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Diketahui, Try Sutrisno disebut-sebut turut merestui usulan Forum Purnawirawan TNI di mana satu poinnya meminta mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. (*)
     

     

  • Polemik Mutasi Letjen Kunto, Anggota DPR: TNI Bukan Alat Politik

    Polemik Mutasi Letjen Kunto, Anggota DPR: TNI Bukan Alat Politik

    Polemik Mutasi Letjen Kunto, Anggota DPR: TNI Bukan Alat Politik
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR Mayjen
    TNI
    (Purn) TB Hasanuddin mengaku prihatin dengan polemik mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang merupakan putra Wakil Presiden keenam Republik Indonesia
    Try Sutrisno
    .
    Diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025.
    Namun, pada Jumat (2/5/2025), TNI membatalkan mutasi terhadap tujuh orang pati TNI melalui SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.
    TB Hasanuddin menilai, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tidak konsisten ini dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
    “TNI adalah alat negara, bukan alat politik. Mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar. Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan seperti ini,” ujar TB Hasanuddin lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (3/5/2025).
    Secara khusus, ia menyorot kepemimpinan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI yang tidak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga maruah institusi.
    “Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi
    Letjen Kunto
    jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” ujar TB Hasanuddin.
    Di samping itu, ia melihat adanya spekulasi publik bahwa Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dimutasi karena nama ayahnya, Try Sutrisno, yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri.
    Tegasnya,
    mutasi TNI
    seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan tekanan politik.
    “Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI. Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi,” ujar TB Hasanuddin.
    Diketahui, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo batal dimutasi menjadi staf ahli Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
    Dengan pembatalan ini, Kunto akan tetap menjabat pada jabatannya saat ini sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.
    Merujuk Keputusan Panglima yang lama,
    putra Try Sutrisno
    itu akan digantikan oleh Laksda TNI Hersan yang saat ini menjabat sebagai Pangkoarmada III.
    Sementara posisi Hersan akan digantikan oleh akan digantikan oleh Laksda Krisno Utomo yang saat ini masih menjabat sebagai sebagai Pangkolinlamil.
    Dengan pembatalan ini, rangkaian perwira tinggi yang semestinya bergeser jabatannya juga ikut batal bergeser.
    Selain tiga perwira tinggi di atas, ada empat perwira tinggi lain yang juga batal bergeser jabatannya. Mereka adalah Laksda TNI Rudhi Aviantara (Kas Kogabwilhan II), Laksma TNI Phundi Rusbandi (Waaskomlek KSAL), Laksma TNI Benny Febri (Kadiskomlekal), dan Laksma TNI Maulana (Staf Khusus KSAL).
    “Jadi memang telah dikeluarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP 554.a/IV/2025 tanggal 30 April 2025, yang berisi tentang adanya perubahan dari KEP 554 yang dikeluarkan tanggal 29 April 2025,” ungkap Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi di Jakarta, Jumat (2/5/2025) malam.
    Dilansir dari berbagai sumber,
    Letjen Kunto Arief Wibowo
    merupakan putra mantan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno.
    Ia menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I sejak 7 Januari 2025.
    Kunto Arief Wibowo adalah pria kelahiran Malang pada tanggal 15 Maret 1971. Ia lulus dari Akademi Militer pada 1992 dari kecabangan infanteri.
    Pada tahun 2007, ia menyelesaikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Pendidikan Reguler XLV.
    Adapun selama kariernya, ia pernah mendapatkan sejumlah penghargaan. Berikut daftarnya:
    Letjen Kunto Arief Wibowo sendiri merupakan putra Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno yang namanya tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mutasi Letjen Kunto Arief Batal, Pengamat: Prabowo Tunjukkan Presiden Sesungguhnya

    Mutasi Letjen Kunto Arief Batal, Pengamat: Prabowo Tunjukkan Presiden Sesungguhnya

    Mutasi Letjen Kunto Arief Batal, Pengamat: Prabowo Tunjukkan Presiden Sesungguhnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, batalnya mutasi
    Letjen Kunto Arief Wibowo
    menunjukkan sikap Presiden
    Prabowo Subianto
    bahwa Prabowo adalah presiden yang sesungguhnya.
    Jamiluddin menduga, Prabowo tidak menginginkan Letjen Kunto dimutasi dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI sehingga TNI akhirnya memutuskan untuk membatalkan mutasi tersebut.
    “Secara politis, Presiden tampaknya tak menginginkan pergantian tersebut. Presiden tetap menginginkan Kunto Arief tetap pada jabatannya,” kata Jamiluddin kepada 
    Kompas.com
    , Sabtu (3/5/2025).
    “Hal ini tentu melegakan, karena Prabowo sudah menunjukkan sebagai presiden sesungguhnya. Sikap dan ketegasan seperti ini memang yang diinginkan rakyat dari Prabowo,” ujar dia melanjutkan.
    Jamiluddin tidak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis karena terjadi tak lama setelah munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia
    Try Sutrisno
    .
    Sedangkan, perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersam yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, ayah Gibran Rakabuming.
    “Dekatnya waktu peristiwa politik itu dengan keluarnya penggantian jabatan Kunto Arief menguatkan spekulasi keputusan itu sangat politis,” kata Jamiluddin.
    “Hal ini memunculkan spekulasi Jokowi masih kuat di tubuh TNI,” ujar dia melanjutkan.
    Ia pun berpandangan, faktor politik pula yang membuat akhirnya mutasi tersebut dibatalkan.
    Jamiluddin menduga, Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arief sehingga TNI membatalkan mutasi.
    “Bisa jadi Prabowo yang meminta langsung ke Panglima TNI agar jabatan Kunto Arief dikembalikan,” kata dia.
    Sebelumnya, TNI mengumumkan mutasi 237 pati TNI mutasi tujuh perwira tinggi (pati) diumumkan melalui Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025, salah satu perwira yang dimutasi adalah Kunto.
    Namun, keesokan harinya, TNI membatalkan mutasi terhadap 7 orang pati TNI, termasuk Kunto, melalui SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.
    Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengeklaim pembatalan itu murni karena pertimbangan organisasi dan kebutuhan operasional di lapangan, terutama karena sejumlah perwira yang direncanakan untuk bergeser ternyata masih dibutuhkan di posisinya saat ini.
    “Karena pertimbangan, ada beberapa pati dalam rangkaian itu yang belum bisa bergeser, dihadapkan dengan tugas-tugas yang masih membutuhkan perwira tinggi tadi. Jadi tidak terkait dengan hal-hal lain,” ujar Kristomei, Jumat (2/5/2025).
    Kristomei membantah spekulasi yang menyebut pembatalan mutasi disebabkan oleh faktor politik, termasuk keikutsertaan Try Sutrisno dalam forum purnawirawan yang mendorong pemakzulan Gibran.
    “Mutasi ini tidak terkait dengan apapun di luar dari organisasi TNI. Jadi ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebetulan organisasi di saat ini,” ujar Kristomei.
    “Tidak terkait dengan misalnya, oh kemarin itu orang tuanya Pak Kunto, enggak ya, tidak ada kaitannya,” kata dia melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wapres Gibran: Kurikulum AI Masuk di Tahun Ajaran Baru SD, SMP, SMA dan SMK – Page 3

    Wapres Gibran: Kurikulum AI Masuk di Tahun Ajaran Baru SD, SMP, SMA dan SMK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengungkap, dalam Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana, Pemerintah telah memutuskan untuk segera memasukkan pembelajaran AI ke dalam kurikulum pendidikan nasional.

    Hal itu disampaikan saat menghadiri Studium Generale bertajuk Creative Job Opportunity with AI yang diselenggarakan di Auditorium Kampus Anggrek, BINUS University, Jakarta Barat, pada Jumat (2/5).

    “Nanti di tahun ajaran baru kita mulai memasukkan kurikulum AI, pelajaran AI di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK,” ujar Gibran seperti dikutip Sabtu (3/5/2025).

    Menurut Gibran, hal itu menjadi bukti nyata dukungan Pemerintahan Prabowo Subianto terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam penerapan kecerdasan buatan (AI) untuk menjawab berbagai tantangan di berbagai sektor.

    Putra sulung Joko Widodo pun mengaku senang, sebab BINUS sebagai salah satu pelopor pengembangan program AI melalui jalur pendidikan di Indonesia.

    “Saya senang sekali BINUS menangkap peluang AI ini, selain bisa menjawab tantangan zaman, anak-anak nanti ketika lulus sudah siap kerja,”

    Gibran percaya, pembelajaran AI sejak dini menjadi penting karena memainkan peran kunci di dunia teknologi saat ini dalam berbagai aspek kehidupan masa depan. Oleh karena itu, generasi muda diharapkan tidak hanya mampu memanfaatkan AI, tetapi juga menciptakan solusi inovatif yang berdampak bagi kemajuan bangsa dan dunia.

    Sebagai contoh penerapan AI, Wapres menyebut penggunaan teknologi ini oleh PT Jasa Marga dalam memantau lalu lintas di ruas tol selama libur Lebaran serta penerapan AI Face Recognition oleh PT KAI.

    “Jasa Marga sudah pakai AI [di sana] stafnya anak-anak muda semua. Mereka bisa melihat trafik di sepanjang ruas-ruas tol, jadi bisa tahu kapan harus dibikin one way atau contraflow. Di KAI ada kamera canggih pakai AI face recognition. Jadi, kalau ada pencuri [bisa] ketahuan,” jelasnya.

     

  • Khofifah dan Gus Ipul Kompak Targetkan Kemiskinan Ekstrem di Jatim 0 Persen

    Khofifah dan Gus Ipul Kompak Targetkan Kemiskinan Ekstrem di Jatim 0 Persen

    Malang (beritajatim.com) — Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem turun hingga nol persen pada tahun 2026, serta angka kemiskinan secara keseluruhan di bawah lima persen pada 2029. Target nasional tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam kunjungannya di Universitas Negeri Malang, Jumat (2/5/2025).

    “Targetnya kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2026 dan kemiskinan turun di bawah 5 persen pada tahun 2029. Dengan berbagai cara,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang menyatakan siap bersinergi demi mewujudkan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Saya bersyukur gubernur dan kepala daerah baru ada upaya keras untuk bisa mensukseskan visi misi presiden, arahan presiden,” tambahnya.

    Khofifah menegaskan bahwa penurunan kemiskinan merupakan prioritas pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut misi Jatim Sejahtera dalam Nawa Bhakti Satya sejalan dengan Asta Cita ke-6 dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah pusat.

    “Jadi memang ini arahan Pak Presiden Prabowo Subianto agar semua elemen bersinergi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di 2026 dan kemiskinan hingga di bawah 5 persen di 2029,” ujar Khofifah.

    Ia optimis target tersebut bisa tercapai dengan memperkuat kesejahteraan pilar-pilar sosial yang menjadi garda terdepan penanganan kemiskinan. Pilar tersebut meliputi SDM PKH sebanyak 5.262 orang, TKSK 666 orang, dan Tagana 1.820 orang. Seluruhnya telah menerima jaminan sosial ketenagakerjaan dari APBD Provinsi Jatim.

    “Kalau kata Gus Ipul, ini dimulai dengan membuat pilar-pilar sosial tersenyum dahulu agar mereka bisa membuat orang lain tersenyum,” lanjut Khofifah.

    Pemprov Jatim juga telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung program ini, antara lain:

    Tali Asih TKSK: Rp3,96 miliar
    Tali Asih Tagana: Rp5,73 miliar
    Honor Pendamping Pasung: Rp720 juta
    Bantuan Transport PKH Plus: Rp12,1 miliar
    BPJS TKSK: Rp43,15 juta
    BPJS Tagana: Rp383,04 juta

    Salah satu program unggulan lainnya adalah PKH Plus yang menyasar lansia usia 70 tahun ke atas. Sejak 2019 hingga 2025, total penerima bantuan PKH Plus di Jawa Timur mencapai 354.111 orang. [luc/beq]

  • Hadiri Musda DPD Golkar Jateng, Bahlil Minta Kader Konsolidasi Pengurus hingga Tingkat Desa

    Hadiri Musda DPD Golkar Jateng, Bahlil Minta Kader Konsolidasi Pengurus hingga Tingkat Desa

    Bisnis.com, SEMARANG – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia hadir dalam acara Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Tengah di Semarang, Jumat (2 Mei 2025). Musda ini dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen. 

    Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan komitmennya untuk mengawal dan menyukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia pun mengapresiasi kerja keras seluruh fungsionaris dan kader Golkar se-Jawa Tengah. Para kader dan simpatisan dinilai berhasil memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 serta meningkatkan perolehan kursi legislatif dan kemenangan di Pilkada.

    “Ini merupakan hasil kerja struktural dan non-struktural, termasuk para simpatisan. Golkar menunjukkan soliditas dan kekuatan nyata di Jawa Tengah,” kata Bahlil dalam pidatomya di acara Musda XI DPD Partai Golkar Jawa Tengah di Hotel PO Semarang, Jumat (2 Mei 2025).

    Pria kelahiran Banda, Maluku Tengah ini menegaskan, Golkar sebagai partai besar yang selalu jadi bagian dari pemerintahan dan pembangunan sejak reformasi ini secara konsisten akan terus mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran hingga akhir masa jabatan.

    “Golkar adalah partai yang dewasa, adaptif, dan dinamis. Kami siap mengawal program prioritas Prabowo-Gibran seperti kedaulatan pangan, energi, hilirisasi, dan makan bergizi gratis,” tegasnya.

    Bahlil juga menginstruksikan seluruh kader Golkar di seluruh Indonesia untuk mengawal secara utuh program-program tersebut, sebagaimana telah menjadi keputusan resmi partai dalam Munas.

    Musda ke-11 DPD Golkar Jateng ini digelar pada 2–4 Mei 2025 sebagai forum lima tahunan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya sekaligus memilih ketua DPD baru. Menurut Bahlil, Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang menggelar Musda dengan pertimbangan matang. Dia pun menyinggung posisi strategis Jateng dalam percaturan politik nasional.

    “Pengalaman saya sebagai orang yang di luar Jawa, selalu ada anekdot, bahwa perubahan-perubahan kepemimpinan di bangsa ini dan perubahan-perubahan pada zaman, itu selalu ada tanda-tanda dari Jawa Tengah. Penambahan kursi Golkar di 2029 harus dimulai dari Jawa Tengah. Ini adalah provinsi kunci,” Ucap Bahlil.

    Oleh sebab itu, Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini meminta kepada seluruh kader beringin di Jawa Tengah untuk melakukan konsolidasi pengurus sampai tingkat kecamatan dan desa untuk terus membesarkan partai.

    “Tidak ada partai yang hebat, yang menambah suara tanpa melakukan konsolidasi struktural. Dalam proses konsolidasi, forum ini juga kita merumuskan agar konsolidasi dilakukan sampai dengan di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa,” imbau Bahlil.

    Bahlil mengatakan pengurus-pengurus partai di tingkat desa atau kecamatan yang sudah tidak aktif untuk direvitalisasi agar roda organisasi tetap berjalan dengan baik. “Pengurus-pengurus kecamatan kita yang kalau sudah tidak aktif harus segera kita revitalisasi. Pengurus-pengurus desa kita. Harus kita melakukan revitalisasi,” katanya.

    Bahlil juga berharap pelaksanaan musda Golkar di Jateng bisa menjadi percontohan bagi pengurus Golkar di provinsi-provinsi yang lain ke depan.

  • Putra Try Sutrisno Nyaris Terdepak, Said Didu Beri Sinyal Jokowi Masih Pegang Tombol Militer

    Putra Try Sutrisno Nyaris Terdepak, Said Didu Beri Sinyal Jokowi Masih Pegang Tombol Militer

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyoroti isu dua matahari dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Isu ini kembali mencuat setelah beredarnya kabar pencopotan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, putra Jenderal (Purn) Try Sutrisno, yang dikaitkan dengan gelombang desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.

    Menurut Said Didu, upaya pencopotan Letjen Kunto sebagai Pangkogabwilhan I, meski akhirnya dibatalkan, menunjukkan adanya tarikan kekuatan internal di tubuh militer dan pemerintahan.

    Ia menilai bahwa loyalis Jokowi berada di pusat pusaran dinamika tersebut.

    “Panglima TNI, Dandim Surakarta (Solo) 2009-2011, Danrem Bogor 2020, Komandan Paspampres 2020-2021, Panglima TNI 2023 diangkat oleh Jokowi,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (3/5/2025).

    Tak hanya itu, ia juga menyoroti Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) saat ini, yang disebut sebagai menantu tokoh kuat lingkaran istana, Luhut Binsar Pandjaitan.

    “KSAD 2023-sekarang diangkat oleh Jokowi,” cetusnya.

    Kata Said Didu, KSAD juga memiliki jejak karier yang erat dengan Jokowi, mulai dari Komandan Grup A Paspampres hingga KSAD 2023.

    “Laksda Hersan (rencana pengganti Kunto), Ajudan Presiden Jokowi 2014-2016, Sekmilpres Jokowi 2022-2023,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun angkat bicara soal batalnya pencopotan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Pangkogabwilhan I.

    Refly menyebut, dinamika ini adalah ujian loyalitas di tubuh TNI yang semakin menunjukkan adanya dua matahari di lingkar kekuasaan.

  • Dua Matahari di Tubuh TNI Makin Terang di Balik Kegaduhan Mutasi Letjen Kunto

    Dua Matahari di Tubuh TNI Makin Terang di Balik Kegaduhan Mutasi Letjen Kunto

    GELORA.CO – Kegaduhan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Pangkogabwilhan I menguak dinamika internal TNI yang kian menunjukkan tanda-tanda “dua matahari” di lingkar kekuasaan nasional yakni mantan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.

    Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut situasi ini sebagai ujian loyalitas TNI yang memperlihatkan adanya tarik-ulur pengaruh antara dua figur besar di republik ini.

    “Ini soal siapa yang sebenarnya pegang kendali. Ada manuver Jokowi, lalu muncul pembatalan sebagai tanda Prabowo mulai ambil alih,” ujar Refly dalam kanal YouTube-nya, 3 Mei 2025.

    Sebelumnya, beredar salinan Keputusan Panglima TNI tertanggal 29 April 2025 yang mencopot Letjen Kunto dan menunjuk Laksda TNI Hersan—mantan ajudan Presiden Jokowi—sebagai pengganti. Namun sehari kemudian, keputusan tersebut dibatalkan secara resmi.

    Letjen Kunto bukan nama sembarangan. Ia adalah putra Jenderal (Purn) Try Sutrisno, eks Panglima ABRI dan Wakil Presiden era Soeharto. Try juga dikenal sebagai salah satu tokoh purnawirawan yang menandatangani petisi pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka, Wapres terpilih sekaligus putra Presiden Jokowi.

    “Ini jelas beririsan dengan politik keluarga. Ayahnya bersuara keras, lalu anaknya dicopot. Tapi Prabowo membaca ini dan membatalkan,” kata Refly.

    Senada dengan itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut bahwa pertarungan pengaruh antara Jokowi dan Prabowo kini terbuka ke permukaan. Ia menyebut pencopotan Kunto sebagai bentuk politik balas dendam yang dilakukan Jokowi terhadap loyalis atau kerabat pihak yang mengkritiknya.

    “Ini seperti sandera politik. Seolah pendapat sang ayah harus dibayar anaknya,” ujar Anthony.

    Namun, langkah cepat pembatalan keputusan oleh Panglima TNI sehari kemudian dinilai sebagai bukti bahwa Presiden terpilih Prabowo mulai mengonsolidasikan pengaruhnya atas militer.

    “Surat pembatalan itu bukan dokumen biasa. Itu adalah pesan tegas dari Prabowo: dia mulai ambil kendali,” katanya.

    Menurut Anthony, sinyal ini juga terlihat dari pernyataan Prabowo saat peringatan Hari Buruh, yang menyebut tidak akan buru-buru mengganti Panglima TNI maupun Kapolri. “Dia sedang mengatur ritme, tapi tidak tinggal diam,” lanjutnya.

    Kisruh pencopotan Letjen Kunto menjadi potret bagaimana pertarungan politik nasional kini mulai menyentuh lembaga strategis seperti TNI. Dengan Prabowo segera dilantik sebagai presiden, dinamika “dua matahari” di tubuh militer tampaknya akan semakin terasa.

    “Jokowi mungkin masih pegang kunci saat ini, tapi Prabowo sudah mulai mengetuk pintu kekuasaan. Dan ia membawa agenda sendiri,” pungkas Anthony.(*)

  • Bahlil Instruksikan Seluruh Kader Sukseskan Program Prabowo-Gibran

    Bahlil Instruksikan Seluruh Kader Sukseskan Program Prabowo-Gibran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia hadir dalam acara Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Tengah di Semarang, Jumat (2/5/2025). Musda ini dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen.

    Bahlil menegaskan komitmennya untuk mengawal dan menyukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia pun mengapresiasi kerja keras seluruh fungsionaris dan kader Golkar se-Jawa Tengah. Para kader dan simpatisan dinilai berhasil memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 serta meningkatkan perolehan kursi legislatif dan kemenangan di Pilkada.

    “Ini merupakan hasil kerja struktural dan non-struktural, termasuk para simpatisan. Golkar menunjukkan soliditas dan kekuatan nyata di Jawa Tengah,” kata Bahlil dalam keterangannya, dikutip Sabtu (3/5/2025).

    Dia menegaskan Golkar sebagai partai besar yang selalu jadi bagian dari pemerintahan dan pembangunan sejak reformasi ini secara konsisten akan terus mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran hingga akhir masa jabatan.

    “Golkar adalah partai yang dewasa, adaptif, dan dinamis. Kami siap mengawal program prioritas Prabowo-Gibran seperti kedaulatan pangan, energi, hilirisasi, dan makan bergizi gratis,” tegasnya.

    Bahlil juga menginstruksikan seluruh kader Golkar di seluruh Indonesia untuk mengawal secara utuh program-program tersebut, sebagaimana telah menjadi keputusan resmi partai dalam Munas.

    Musda ke-11 DPD Golkar Jateng ini digelar pada 2-4 Mei 2025 sebagai forum lima tahunan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya sekaligus memilih ketua DPD baru. Menurut Bahlil, Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang menggelar Musda dengan pertimbangan matang. Dia pun menyinggung posisi strategis Jateng dalam percaturan politik nasional.

    “Pengalaman saya sebagai orang yang di luar Jawa, selalu ada anekdot, bahwa perubahan-perubahan kepemimpinan di bangsa ini dan perubahan-perubahan pada zaman, itu selalu ada tanda-tanda dari Jawa Tengah. Penambahan kursi Golkar di 2029 harus dimulai dari Jawa Tengah. Ini adalah provinsi kunci,” ucap Bahlil.

    Oleh sebab itu, Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini meminta kepada seluruh kader beringin di Jawa Tengah untuk melakukan konsolidasi pengurus sampai tingkat kecamatan dan desa untuk terus membesarkan partai.

    “Tidak ada partai yang hebat, yang menambah suara tanpa melakukan konsolidasi struktural. Dalam proses konsolidasi, forum ini juga kita merumuskan agar konsolidasi dilakukan sampai dengan di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa,” imbau Bahlil.

    Bahlil mengatakan pengurus-pengurus partai di tingkat desa atau kecamatan yang sudah tidak aktif untuk direvitalisasi agar roda organisasi tetap berjalan dengan baik. “Pengurus-pengurus kecamatan kita yang kalau sudah tidak aktif harus segera kita revitalisasi. Pengurus-pengurus desa kita. Harus kita melakukan revitalisasi,” katanya.

    Bahlil juga berharap pelaksanaan musda Golkar di Jateng bisa menjadi percontohan bagi pengurus Golkar di provinsi-provinsi yang lain ke depan.

    (rah/rah)