Tag: Gibran Rakabuming Raka

4 Klarifikasi Purnawirawan TNI Usai Bertemu Prabowo di Istana: Undang Halal Bihalal Nasional

Klarifikasi Purnawirawan TNI Usai Bertemu Prabowo di Istana: Undang Halal Bihalal
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (
PPAD
) angkat bicara terkait pertemuan dengan Presiden RI
Prabowo Subianto
di Istana Negara, Jakarta, pada 30 April 2025 lalu.
PPAD mengeklaim mereka sepenuhnya hanya melaporkan dan membahas rencana acara
halal bihalal
para purnawirawan TNI-Polri yang rencananya akan mengundang Prabowo.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketum PPAD Mayjen TNI Purnawirawan
Komaruddin Simanjuntak
di Kantor PPAD, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (4/5/2025).
Menurut Komaruddin, pertemuan dengan Prabowo juga turut dihadiri oleh panitia acara halal bihalal, seperti Ketua Panitia Letjen TNI (Purn) Dodik Widjanarko dan Wakil Ketua Panitia Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo.
Komaruddin menegaskan, dalam pertemuan dengan Prabowo itu, panitia hanya memaparkan waktu pelaksanaan halal bihalal, lokasi, dan siapa saja yang diundang.
Acara halal bihalal ini, kata Komaruddin, akan digelar pada 6 Mei 2025 di Balai Kartini.
Sejumlah 1.200 orang diundang dalam acara ini, mulai dari purnawirawan TNI-Polri, keluarga besar TNI-Polri, para gubernur, bupati, anggota DPR, dan beberapa menteri di Kabinet Merah Putih.
“Lain dari halal bihalal tidak ada yang kami bicarakan di sana,” ujar Komaruddin.
Sementara itu, terkait pernyataan sikap, Komaruddin menegaskan tidak akan menyampaikan ulang lagi karena sudah pernah dilakukan sebelumnya.
Dia mengajak semua pihak untuk saling menyejukkan situasi, saling menghormati, dan menjaga netralitas.
Sebelumnya, Komaruddin bersama beberapa purnawirawan jenderal bintang empat TNI-Polri menyatakan sikapnya dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan terhadap Prabowo-Gibran menjadi satu dari lima poin yang menjadi sikap dari persatuan purnawirawan TNI-Polri yang disampaikan pada Jumat (2/5/2025).
“Satu. Wadah purnawirawan TNI-Polri yang resmi adalah PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri dan PERIP,” ujar Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Mayjen (Purn), Komaruddin Simanjuntak dilansir dari Kompas TV, dikutip Sabtu (3/5/2025).
Kedua, soliditas TNI-Polri merupakan jaminan bagi tetap tegak dan utuhnya NKRI, oleh karena itu diperlukan konsolidasi yang terus menerus.
Ketiga, purnawirawan TNI-Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian dan tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tri Brata. Sehingga purnawirawan TNI-Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi.
“Empat. Purnawirawan TNI-Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita,” ujar Komaruddin.
“Lima. Purnawirawan TNI-Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional,” sambungnya.
Selain Komaruddin, ada pula Wiranto, Agum Gumelar, Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna, Letjen (Purn) H.B.L Mantiri, dan Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri yang turut hadir dalam deklarasi itu.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/05/2025 13:45
Top 3 News: Wapres Gibran Sebut Kurikulum AI Masuk di Tahun Ajaran Baru SD, SMP, SMA dan SMK – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengungkap, dalam Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana, Pemerintah telah memutuskan untuk segera memasukkan pembelajaran AI ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Itulah top 3 news hari ini.

Hal itu disampaikan saat menghadiri Studium Generale bertajuk Creative Job Opportunity with AI yang diselenggarakan di Auditorium Kampus Anggrek, BINUS University, Jakarta Barat, pada Jumat 2 Mei 2025.

Menurut Wapres Gibran, hal itu menjadi bukti nyata dukungan Pemerintahan Prabowo Subianto terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam penerapan kecerdasan buatan (AI) untuk menjawab berbagai tantangan di berbagai sektor.

Sementara itu, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid bersama Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah, meresmikan program unggulan berupa satu sekolah swasta gratis di setiap kecamatan. Program ini merupakan bagian dari upaya konkret untuk menekan angka putus sekolah melalui pendidikan kejar paket berbasis desa.

Selain meresmikan program pendidikan, Wakil Bupati Intan juga membuka pameran UMKM yang menampilkan puluhan gerai dari berbagai kecamatan.

Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana, ia meninjau langsung sejumlah stan yang memamerkan produk-produk unggulan warga setempat.

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 82,9 anak-anak hingga ibu hamil sudah menikmati program makan bergizi gratis setiap hari pada November 2025. Dia mengatakan penerima manfaat program MBG yakni, anak-anak hingga ibu hamil sudah mencapai 3 juta orang per 2 Mei 2025.

Menurut dia, program MBG dapat mendorong perekonomian nasional. Sebab, uang yang beredar di masyarakat naik hingga 500 kali lipat, dimana belum ada negara yang mengalami hal ini.

Dia menuturkan merealisasikan program MBG membutuhkan tekad dan keberanian. Prabowo akan membuktikkan ke dunia bahwa pemerintahannya mampu melaksanakan program-program besar dan merubah nasib Indonesia menjadi lebih baik.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Sabtu 3 Mei 2025:

Wapres Gibran Rakabuming Raka bersama istri dan kedua anaknya mengajak ratusan anak yatim dari lima panti asuhan menonton film animasi Jumbo di sebuah bioskop di Senayan City.

04/05/2025 10:25
Wapres Gibran dan AI: Antara Mengejar Ketinggalan dan Malas Berpikir…

Wapres Gibran dan AI: Antara Mengejar Ketinggalan dan Malas Berpikir…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Dalam beberapa waktu terakhir, Wakil Presiden (Wapres)
Gibran Rakabuming Raka
terus menunjukkan komitmen yang kuat agar kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kian berkembang di Indonesia.
Dalam sejumlah kesempatan, Gibran bahkan kerap mendatangi kegiatan di sekolah maupun universitas yang tengah menyelenggarakan kegiatan bertemakan AI. Seperti pada Jumat (2/5/2025) kemarin, putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu menyambangi Binus University, BSD, Tangerang Selatan untuk berbicara tentang AI di depan mahasiswa.
Dalam kesempatan itu, Gibran mengatakan pelajaran AI akan masuk ke SD, SMP, SMA, dan SMK mulai tahun ajaran baru nanti.
“Beberapa hari lalu kita ratas, dengan Pak
Menteri Pendidikan
juga. Nanti di tahun ajaran baru kita mulai memasukkan
kurikulum AI
, pelajaran AI di SD, SMP, SMA, SMK juga,” ujar Gibran.
Pada 12 Maret lalu, saat menyambangi SMA 66 Jakarta, Gibran memang sempat mendorong agar AI masuk dalam kurikulum di sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian menyambut hal ini dan menyatakan bahwa pelajaran coding serta AI akan mulai diajarkan di Kelas 5 SD hingga SMA.
Menurut Gibran, AI tidak akan menggantikan tugas manusia, tetapi justru membantu meningkatkan produktivitas yang ada.
“(Bisa) bikin video lucu, grafis-grafis gitu ya. Tapi, intinya bukan itu ya, kita intinya ingin mempermudah tugas-tugas sehari-hari kalian, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kreativitas,” ujar Gibran, saat menjadi juri dalam seminar di sekolah tersebut.
Gibran menilai, adaptasi penggunaan AI perlu segera dilakukan agar anak muda Indonesia tidak tertinggal dengan anak muda dari negara lain, yang telah lebih dulu memanfaatkannya.
“Di negara-negara lain, pemerintahnya sudah mendorong anak-anak muda untuk menggunakan AI. Kita enggak boleh ketinggalan,” ujar Gibran saat menghadiri acara Talkshow & Showcase Inovasi AI bertajuk Artificial Intelligence: Shaping Indonesia’s Future di Universitas Pelita Harapan (UPH) Kampus Lippo Village, Karawaci, Tangerang, Banten, pada 20 Maret lalu.
Meski Gibran terus mendorong penggunaan AI di Tanah Air, bukan berarti keberadaannya tidak menghadapi tantangan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar khawatir, kemudahan yang ditawarkan AI dalam memproduksi sesuatu, justru akan menjadi sebuah kemunduran dan krisis.
“Kita juga menghadapi tantangan kemunduran dan krisis akibat kemajuan teknologi. Kita menjadi malas berpikir,” kata Muhaimin dalam acara Waisak Nasional PKB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/5/2025).
Ia menilai, kehadiran AI membuat budaya semakin ditinggalkan. Meskipun, ia tak memungkiri bahwa keberadaannya memudahkan kinerja manusia.
“Kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat. Bahkan kita berkedip saja, teknologi baru sudah muncul di depan mata kita. Adanya artificial intelligence ini salah satu kebutuhan nyata memudahkan cara kerja dan pola hidup kita,” ucap Muhaimin.
Karena memiliki kelebihan dan kekurangan, Ketua Umum PKB ini meminta masyarakat lebih bijak dalam menggunakan AI.
“Sangat rentan jika nilai-nilai agama yang menjadi fondasi kehidupan kita akan terus tergerus dan tidak memiliki relevansi dengan zamannya,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai, AI sulit dikuasai pekerja Indonesia. Sebab, mayoritas pekerja di RI belum menjalani pendidikan hingga perguruan tinggi.
Sebanyak 52 persen pekerja RI lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Kemudian, 36 persen lainnya yang merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).
“Kami diamanahkan juga untuk mempersiapkan pekerja, untuk bekerja. Makanya kita punya
vocational training center
, balai-balai latihan kerja tersebar di Indonesia. Kita latih, ada program yang namanya
skilling, reskilling, upskilling
,” ujar Menaker di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
“Tapi Bapak dan Ibu bisa bayangkan, negara lain
skilling, upskilling, reskilling
menyiapkan untuk tema-temanya itu adalah siap dengan AI, siap dengan
green economy
(ekonomi hijau). Tapi potret pekerja kita 88 persen lulusan SMA dan SMK. Tidak mudah kita kemudian
reskilling
mereka,
upskilling
mereka untuk menghadapi itu semua,” jelasnya.
Di sisi lain, untuk lulusan perguruan tinggi ternyata masih banyak yang menganggur.
Pemerintah tengah menyiapkan regulasi setingkat Peraturan Presiden (Perpres) guna mengatur perkembangan teknologi AI secara lintas sektor.
Langkah ini diambil sebagai respons atas pesatnya perkembangan AI dan meningkatnya kekhawatiran global terhadap potensi dampaknya.
“Mungkin akan dibuat satu peraturan setingkat Perpres yang mungkin agar bisa mengatur lintas sektor perkembangan AI ini,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia (Wamenkomdigi) Nezar Patria di Kemenko PMK, Selasa (29/4/2025).
Selain itu, sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), serta aturan tentang perlindungan anak di ruang digital sudah tersedia.
“Kita coba melakukan assessment, kita berada di mana di tengah perkembangan global itu, sehingga dibutuhkan regulasi-regulasi yang tepat,” ujar Nezar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/05/2025 10:13
1 Aroma Politik di Balik Batalnya Mutasi TNI, Buntut Matahari Kembar? Nasional

Aroma Politik di Balik Batalnya Mutasi TNI, Buntut Matahari Kembar?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Proses mutasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah mutasi jabatan perwira tinggi (pati) dibatalkan.
Khususnya mutasi putra mantan Wakil Presiden RI,
Try Sutrisno
, yakni Letjen TNI
Kunto Arief Wibowo
dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Pembatalan ini menimbulkan spekulasi politik, terlebih karena dikaitkan dengan posisi Presiden
Prabowo Subianto
, yang disebut-sebut memiliki pengaruh besar terhadap pembatalan mutasi tersebut.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerbitkan surat keputusan mutasi terhadap ratusan perwira tinggi. Namun, selang sehari, keputusan tersebut diralat.
Dalam surat baru, tujuh nama yang sebelumnya dimutasi, termasuk Kunto, tidak lagi tercantum, sehingga memunculkan dugaan adanya tarik-menarik kepentingan di balik tubuh TNI.
Isu “matahari kembar” yang sebelumnya sempat mencuat saat transisi pemerintahan dari Presiden ke-7 RI
Joko Widodo
(Jokowi) ke Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan.
Banyak pihak menilai pembatalan mutasi ini mempertegas adanya campur tangan politik dalam struktur militer, dan Prabowo digadang-gadang tengah menunjukkan otoritasnya sebagai Presiden.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan bahwa ralat mutasi ini bukan karena tekanan atau pengaruh dari pihak eksternal, apalagi politik.
Kristomei menepis anggapan bahwa mutasi dibatalkan karena keterlibatan ayah Letjen Kunto, Try Sutrisno, dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Mutasi ini tidak terkait dengan apa pun di luar dari organisasi TNI. Jadi ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebetulan organisasi di saat ini,” ujar Kristomei, Jumat (2/5/2025).
“Tidak terkait dengan misalnya, oh kemarin itu orangtuanya Pak Kunto, enggak ya, tidak ada kaitannya,” lanjut dia.
Ia menyebutkan, keputusan tersebut sudah melalui mekanisme resmi dalam sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
Meski TNI membantah adanya pengaruh politik, sejumlah pengamat melihat pembatalan mutasi ini sebagai sinyal kuat dari Prabowo Subianto.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, Prabowo ingin menunjukkan dirinya adalah presiden sebenarnya di balik pembatalan mutasi itu.
Jamiluddin menduga, Prabowo tidak menginginkan Letjen Kunto dimutasi dari jabatan Pangkogabwilhan I sehingga TNI akhirnya memutuskan untuk membatalkan mutasi tersebut.
“Secara politis, Presiden tampaknya tak menginginkan pergantian tersebut. Presiden tetap menginginkan Kunto Arief tetap pada jabatannya,” kata Jamiluddin kepada Kompas.com, Sabtu (3/5/2025).
“Hal ini tentu melegakan, karena Prabowo sudah menunjukkan sebagai presiden sesungguhnya. Sikap dan ketegasan seperti ini memang yang diinginkan rakyat dari Prabowo,” ujar dia melanjutkan.
Jamiluddin tidak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis karena terjadi tak lama setelah munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Try Sutrisno.
Sedangkan, perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersan yang pernah menjadi ajudan Jokowi, ayah Gibran Rakabuming.
“Dekatnya waktu peristiwa politik itu dengan keluarnya penggantian jabatan Kunto Arief menguatkan spekulasi keputusan itu sangat politis,” kata Jamiluddin.
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai, batalnya mutasi tujuh orang perwira tinggi TNI, termasuk Letjen Kunto, menandakan TNI mudah digoyahkan oleh urusan politik.
Hasanuddin mengaku prihatin karena seharusnya proses mutasi perwira tinggi TNI tidak dipengaruhi oleh persoalan politik.
“Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI,” kata Hasanuddin, Sabtu.
“Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi,” imbuh dia.
Politikus PDI-P ini menilai bahwa perubahan-perubahan SK (Surat Keputusan) yang cepat dan tidak konsisten ini mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
Purnawirawan TNI ini juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menurutnya tidak tegas dan konsisten dalam menjaga marwah institusi.
“Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/05/2025 07:26
Ada Wiranto, Persatuan Purnawirawan Nyatakan Dukung Prabowo-Gibran

Ada Wiranto, Persatuan Purnawirawan Nyatakan Dukung Prabowo-Gibran
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Persatuan Purnawirawan TNI
-Polri yang didalamnya terdapat Jenderal (Purn)
Agum Gumelar
hingga Jenderal (Purn)
Wiranto
menyatakan sikapnya dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan terhadap Prabowo-Gibran menjadi satu dari lima poin yang menjadi sikap dari
persatuan purnawirawan TNI
-Polri yang disampaikan pada Jumat (2/5/2025).
“Satu. Wadah purnawirawan TNI-Polri yang resmi adalah PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri dan PERIP,” ujar Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Mayjen (Purn), Komaruddin Simanjuntak dilansir dari Kompas TV, dikutip Sabtu (3/5/2025).
Kedua, soliditas TNI-Polri merupakan jaminan bagi tetap tegak dan utuhnya NKRI, oleh karena itu diperlukan konsolidasi yang terus menerus.
Ketiga, purnawirawan TNI-Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian dan tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tri Brata. Sehingga purnawirawan TNI-Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi.
“Empat. Purnawirawan TNI-Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita,” ujar Komaruddin.
“Lima. Purnawirawan TNI-Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional,” sambungnya.
Selain Wiranto dan Agum Gumelar, turut hadir dalam pernyataan sikap tersebut seperti Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna, Letjen (Purn) H.B.L Mantiri, dan Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Sebelumnya, terdapat
Forum Purnawirawan TNI-Polri
yang berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Terdapat nama seperti Wakil Presiden ke-6 Try sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
Deklarasi
Forum Purnawirawan
TNI-Polri berisi delapan poin, yang antara lain mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
Adapun salah satu poin paling kontroversial adalah usulan pergantian Wakil Presiden yang disampaikan kepada MPR, berdasarkan dugaan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/05/2025 23:42
Geng Solo Tak Akan Menerima Kekalahan Begitu Saja

GELORA.CO – Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, kembali menyoroti putusan Panglima TNI yang membatalkan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo Putra Try Sutrisno menjadi stafsus KSAD.

Melalui cuitan di akun X, Gigin Praginanto menyebut istilah ‘no viral no justice’ saat ini berlaku juga di TNI.

Diketahui, putusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dianulir seiring masifnya kritikan di media sosial, terlebih putusan tersebut keluar usai desakan Forum Purnawirawan TNI yang menuntut pemakzulan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Mantan Wapres Try Sutrisno ikut mendukung wacana tersebut.

Pasca dianulir, Letjen Kunto anak Try Sutrisno batal dicopot dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan I).

“No viral no justice ternyata juga berlaku di TNI,” tulis Gigin dikutip Sabtu (3/5/2025).

“Letjen Kunto pun batal dicopot. Geng Solo tentu tak akan menerima kekalahan begitu saja,” sebutnya.

Gigin mengaku sangat menantikan kejadian-kejadian apa yang bakal terjadi berikutnya.

Ia memiliki anggapan bahkan kejadian yang akan terjadi berikutnya bakalan seru.

“Kita lihat saja episode berikutnya, pasti makin seru,” paparnya. (*)

No viral no justice ternyata juga berlaku di TNI. Letjen Kunto pun batal dicopot. Geng Solo tentu tak akan menerima kekalahan begitu saja. Kita lihat saja episode berikutnya, pasti makin seru.

— gigin praginanto (@giginpraginanto) May 2, 2025

03/05/2025 22:39
Analisis Pengamat Militer: Pembatalan Pencopotan Kunto Arief karena Presiden Tak Setuju

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Letnan Jenderal (Letjen) TNI Kunto Arief Wibowo batal dicopot sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I. Muncul spekulasi hal itu karena Presiden Prabowo Subianto tak setuji pencopotan tersebut.

Itu diungkapkan Pengamat Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting. Ia mengatakan, pembatalan itu memengaruhi pembatalan mutasi posisi lainnya, yang sebelumnya telah diputuskan Panglima TNI.

“Jadi posisi Pangkogabwilhan I, posisi Pangkoarmada III, posisi Pangkolinlamil itu tetap,” kata Selamat dikutip dari YouTUbe Hersubeno Point, Sabtu (3/5/2025).

Hal tersebut, menurutnya, menarik perhatian di tengah desas-desus adanya tekanan terhadap pimpinan TNI soal pergantian Pangkogabwilhan I. Ia pun mengungkit tuntutan Forum Purnawirawan TNI.

“Dinamika politik itu tinggi sekali, terkait petisi yang dikeluarkan para Purnawirawan TNI. Ini sangat dikaitkan dengan dinamika perwira tinggi. Terutama yang terkait petisi poin kedelapan yang sangat heboh bak di Indonesia maupun luar negeri,” jelasnya.

Diketahui ada delapan tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Salah satunya di poin ke delapan, yakni pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Sementara itu, Kunto Arief merupakan anak dari Try Sutrisno. Eks Panglima TNI yang kini bagian dari Forum Purnawirawan TNI.

Di sisi lain, ia mengatakan pengganti Kunto yang sebelumnya. Telah dibatalkan, merupakan orang dekat Presiden ke-7 Jokowi. Jokowi tak lain ayah dari Gibran.

“Kalau ini dipaksakan dan yang muncul Laksamana Muda Hersan, yang notabenenya adalah mantan ajudan Presiden Jokowi dan mantan sekretaris militer Presiden Jokowi, itu menandakan bahwa publik melihat Prabowo masih berada di bayang-bayang Presiden Jokowi,” terangnya.

03/05/2025 21:29
Eks Kasal Sebut Gibran Tak Punya Kriteria sebagai Wapres: Kasihan Bangsa Ini

GELORA.CO – Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana (Purnawirawan) Slamet Soebijanto, mengatakan Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi kriteria sebagai wakil presiden. “Jelas saya menginginkan wakil yang terbaik dong. Bukan sembarangan karena bangsa besar;” kata Slamet saat ditemui usai mengisi diskusi di Jakarta Pusat pada Sabtu, 3 Mei 2025.

Slamet adalah salah satu purnawirawan yang ikut menandatangani deklarasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Menurut Slamet, janggal apabila posisi wakil presiden diserahkan ke sosok yang tidak memiliki kemampuan mengelola negara.

Ia mengatakan wakil presiden saat ini merupakan produk dari ketentuan yang salah. Apalagi sosok Gibran, menurut dia, tidak memiliki kriteria negarawan. Kriteria yang harus dimiliki, antara lain harus sesuai Pancasila, yakni beriman, berilmu, adil, dan beradab.

Pemimpin, kata dia, juga harus memiliki nasionalisme serta etika dan budaya. “Jadi kalau menurut itu, kriteria itu enggak masuk. Kriteria itu harus benar-benar dipenuhi. Kalau enggak ya kasihan bangsa ini,” katanya.

Tempo telah menghubungi dan mengirimkan pesan untuk meminta tanggapan Tina Talisa, Staf Khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkaitan dengan pernyataan Slamet Soebijanto. Namun hingga berita ini diunggah Tina Talisa tidak memberikan respons.

Pada 17 April lalu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membacakan pernyataan sikap terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Salah satu sikap yang dituntut, ialah mencopot Gibran sebagai wakil presiden.

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayor Jenderal (Purn) Soenarko yang membacakan pernyataan sikap itu mengatakan, tuntuan mencopot Gibran dilatari atas pelanggaran terhadap hukum beracara di Mahkamah Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan Gibran pada proses pencalonannya.

Dia menilai, pelanggaran hukum tersebut menjadi preseden buruk bagi bangsa dan negara karena telah membiarkan Gibran melenggang menjadi pemimpin dengan cara yang begitu lancung.

Delapan butir tuntutan itu telah ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, 91 kolonel, serta diketahui langsung mantan wakil presiden Try Sutrisno.

03/05/2025 20:04
Kapuspen TNI Ungkap Adanya Nama yang Belum Bisa Digeser dalam Mutasi

Kapuspen TNI Ungkap Adanya Nama yang Belum Bisa Digeser dalam Mutasi
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepadal Pusat Penerangan (Kapuspen)
TNI
Brigjen Kristomei Sianturi mengungkapkan
Letjen Kunto Arief Wibowo
dan enam perwira tinggi lainnya batal dimutasi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025.
Adanya SK tersebut, Letjen Kunto dan enam perwira tinggi lainnya kembali mengisi jabatan yang semua. Dalam konferensi pers daring, Kristomei menyinggung soal adanya rangkaian atau gerbong yang belum bisa digeser dalam
mutasi
.
“Ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini, sehingga diputuskanlah sekarang untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu, dan dikeluarkan Kep/554.a/IV/2025 tanggal 30 April,” ujar Kristomei, Jumat (2/5/2025) malam.
Kristomei melanjutkan, perubahan mutasi dilakukan setelah melalui pertimbangan matang dan hasil sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
“Jadi ada rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan, yang memang harus ada yang pensiun, maupun ada yang bergeser, karena memang ada tugas-tugas yang pasti harus diselesaikan oleh mereka, dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini,” ujar Kristomei.
Di samping itu, ia membantah pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo berkaitan dengan nama Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
Penundaan mutasi ini murni merupakan bagian dari dinamika dan kebutuhan organisasi TNI.
“Ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebutuhan organisasi saat ini. Tidak terkait dengan misalnya, oh kemarin itu orangtuanya Pak Kunto (Try Sutrisno). Enggak, tidak ada kaitannya,” tegas Kristomei.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengaku prihatin dengan polemik terhadap keputusan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang merupakan putra Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno.
Diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025.
Namun pada Jumat (2/5/2025), TNI membatalkan mutasi terhadap tujuh orang pati TNI melalui SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.
TB Hasanuddin menilai, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tidak konsisten ini dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
“TNI adalah alat negara, bukan alat politik.
Mutasi
harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar. Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan seperti ini,” ujar TB Hasanuddin lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (3/5/2025).
Secara khusus ia menyorot kepemimpinan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI yang tidak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga maruah institusi.
“Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” ujar TB Hasanuddin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/05/2025 17:01
Panglima TNI Disorot Usai Polemik Mutasi Letjen Kunto, Anggota DPR: Patut Dievaluasi

Panglima TNI Disorot Usai Polemik Mutasi Letjen Kunto, Anggota DPR: Patut Dievaluasi
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota
Komisi I
DPR Mayjen TNI (Purn)
TB Hasanuddin
menyorot kepemimpinan
Panglima TNI
Jenderal
Agus Subiyanto
usai polemik terhadap keputusan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang merupakan putra Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno.
Diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025.
Namun pada Jumat (2/5/2025), TNI membatalkan mutasi terhadap tujuh orang pati TNI, termasuk Kunto Arief Wibowo, melalui SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.
TB Hasanuddin menyebut, peristiwa tersebut menunjukkan Agus sebagai Panglima TNI yang dinilai tidak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga maruah institusi.
“Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” kata TB Hasanuddin lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (3/5/2025).
TB Hasanuddin menilai, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tidak konsisten ini dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
“TNI adalah alat negara, bukan alat politik. Mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar. Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan seperti ini,” ujar TB Hasanuddin.
Di samping itu, ia melihat adanya spekulasi publik bahwa Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dimutasi karena nama ayahnya, Try Sutrisno yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri.
Tegasnya, mutasi TNI seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan tekanan politik.
“Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI. Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi,” ujar TB Hasanuddin.
Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sendiri batal dimutasi menjadi staf ahli Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
Dengan pembatalan ini, Kunto akan tetap menjabat pada jabatannya saat ini sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.
Adapun
Letjen Kunto Arief Wibowo
merupakan putra Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno yang namanya tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/05/2025 15:23