Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • AM Hendropriyono Sebut Desakan Forum Purnawirawan TNI Sudah Muncul Sejak Februari, Bukan April

    AM Hendropriyono Sebut Desakan Forum Purnawirawan TNI Sudah Muncul Sejak Februari, Bukan April

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (Purn) AM Hendropriyono, menyebut bahwa desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilontarkan oleh Forum Purnawirawan TNI merupakan bentuk informasi yang menyesatkan atau hoaks.

    Tak hanya itu, Hendropriyono juga menduga kuat adanya pihak tertentu yang bermain di balik kemunculan isu tersebut.

    Dalam wawancata bersama Prof Rhenald Kasali yang tayang di kanal YouTube milik akademisi tersebut, Hendropriyono memaparkan bahwa desakan tersebut bukanlah hal yang baru.

    Hendropriyono mengkritik upaya penggiringan opini publik yang mengangkat kembali isu lama namun tanpa menyertakan konteks waktu yang sebenarnya.

    Menurutnya, praktik seperti itu bisa masuk dalam kategori penyebaran informasi palsu alias hoaks.

    “Padahal Pak pernyataan (Forum Purnawirawan TNI) itu kalau Prof. Reenald baca lagi tuh bulan Februari (dan) diputar lagi 17 April. Nah, kalau sesuatu peristiwa diputar tidak sesuai dengan konteks dan waktu dan namanya hoaks,” ujarnya.

    Menurutnya, penyebaran isu seperti ini tanpa pengujian waktu dan fakta dapat menyesatkan opini masyarakat. Apalagi, jika digunakan untuk kepentingan politik tertentu.

    Hendropriyono juga menyatakan bahwa dari kacamata intelijen, ketidaksesuaian waktu munculnya isu dengan peristiwa aslinya merupakan indikasi yang harus ditelusuri lebih lanjut.

    Ia menyarankan agar intelijen negara melakukan investigasi atas munculnya isu ini yang sempat tenggelam dan kemudian kembali mencuat dua bulan setelah pernyataan awalnya.

  • Hensa Ungkap Keterbelahan Purnawirawan TNI Gara-Gara Gibran

    Hensa Ungkap Keterbelahan Purnawirawan TNI Gara-Gara Gibran

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat politik Hendri Satrio ikut memberikan komentar terkait situasi atau polemik yang terjadi di tubuh Purnawirawan TNI saat ini.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Hendri Satrio situasi untuk Purnawirawan TNI saat ini terbelah.

    Terbelah yang dimaksudnya karena ada memberikan pembelaan atau dukungan.

    Sementara di sisi lain, ada juga yang terus memberikan kritiknya terhadap upaya pelengseran posisi Gibran Rakabuming Raka dari posisinya saat ini.

    “Purnawirawan terbelah,” tulisnya dikutip Minggu (4/5/2025)

    “Ngebelain vs Kritis terhadap posisi Gibran sebagai Wapres,” ujarnya.

    Hendri menyebut situasi ini baru pertama kalinya terjadi di Indonesia.

    Dimana, posisi Wakil Presiden menjadi salah satu faktor utama adanya keterbelahan dan perbedaan pendapat.

    “baru pertama terjadi di Indonesia, ada keterbelahan gegara posisi Wapres, ckckck,” sebutnya.

    Ia pun menaruh kekhawatiran dengan apa yang ke depannya bisa saja terjadi melihat situasi yang terjadi saat ini.

    “Duh, Negeriku, Negeri Cintaku #Hensa,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Golkar Dukung Prabowo Dua Periode, Dorong Koalisi Permanen

    Golkar Dukung Prabowo Dua Periode, Dorong Koalisi Permanen

    JAKARTA – Dukungan politik kepada Presiden Prabowo Subianto menguat. Partai Golkar menyatakan siap mengusungnya untuk periode kedua, serta menginisiasi koalisi permanen dengan Gerindra demi stabilitas pemerintahan.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan bahwa keberhasilan program-program prioritas di periode pertama pemerintahan Prabowo-Gibran akan menjadi landasan kuat untuk kembali mencalonkan Prabowo pada Pilpres 2029.

    “Kalau ini terjadi, maka kepemimpinan Pak Prabowo berhasil dan pasti rakyat akan memberikan dukungan untuk periode selanjutnya, yaitu periode kedua. Pada saat itu, Golkar pasti akan memberikan dukungan sepenuhnya, sebagaimana disampaikan oleh Bung Bahlil Lahadalia,” ujar Idrus dalam keteranganya, Sabtu 3 Mei.

    Idrus menegaskan, sebagai bentuk dukungan konkret, Golkar berkomitmen menyukseskan program-program prioritas pemerintahan saat ini. Ia menyebut keberhasilan tersebut akan menjadi modal politik penting menuju Pilpres 2029.

    Menurut Idrus, Partai Golkar telah mulai mengadopsi visi Asta Cita sebagai gerakan pembangunan yang diterjemahkan ke dalam program-program nyata.

    Ia optimistis program seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan 80.000 koperasi desa Merah Putih, sekolah rakyat, penghapusan utang UMKM, dan hilirisasi industri akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

    “Kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada kepemimpinan Prabowo-Gibran pada periode ini melalui pendekatan yang menjadikan Asta Cita sebagai gerakan pembangunan, yang akan kita breakdown dalam berbagai program di segala bidang,” kata Idrus.

    Selain dukungan terhadap Prabowo, Golkar juga mendorong pembentukan koalisi permanen yang tidak berbasis kepentingan sesaat. Menurut Idrus, koalisi seperti itu dibutuhkan agar format politik nasional terbentuk atas dasar kesadaran bersama, bukan keterpaksaan.

    “Kalau keterpaksaan, itu pasti tidak murni dan sangat subjektif. Tetapi kalau atas dasar kesadaran, maka koalisi itu dibangun berdasarkan konsep, gagasan, dan tujuan jangka panjang, untuk mengantarkan Indonesia menuju visi 2045 sebagai negara besar secara ekonomi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga menyatakan komitmennya untuk mendukung Prabowo Subianto jika mencalonkan diri kembali dalam Pilpres 2029. Pernyataan itu disampaikan dalam acara Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di Jakarta, awal Mei kemarin.

    “Saya sudah pidato bahwa kita mengawal pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran sampai selesai. Sampai selesainya kapan? Sampai selesai,” ujar Bahlil.

    Ia menambahkan, meskipun Prabowo kini merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, dirinya tetap memiliki akar di Partai Golkar.

    “Tidak perlu diragukan. Kamu tahu Pak Prabowo itu memang Ketua Umum Gerindra, kader Gerindra, tetapi beliau awalnya adalah kader Golkar,” kata Bahlil.

    Meski telah menyatakan dukungan, Bahlil enggan menjawab ketika ditanya apakah Golkar akan mengajukan calon wakil presiden pada 2029.

    “Prabowo adalah alumni Golkar. Kami sebagai keluarga besar Golkar akan menjaga beliau sampai kapan pun dan di mana pun,” pungkasnya.

  • Dukungan Wiranto ke Gibran Dianggap Wajar, Status Sudah Sipil dan Pro Jokowi sejak 2014

    Dukungan Wiranto ke Gibran Dianggap Wajar, Status Sudah Sipil dan Pro Jokowi sejak 2014

    Dukungan Wiranto ke Gibran Dianggap Wajar, Status Sudah Sipil dan Pro Jokowi sejak 2014
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Co-founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Dwi Sasongko menilai wajar eks Panglima ABRI yang juga
    purnawirawan TNI
    , Wiranto, menyatakan dukungan terhadap Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    .
    Sebab, kata Dwi, Wiranto sudah mendukung ayah Gibran, yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), sejak masa kampanye Pilpres 2014.
    “Kita tahu Pak Wiranto sejak 2014 sudah mendukung Pak Jokowi. Itu sah saja karena beliau sudah berstatus sipil,” kata Dwi kepada Kompas.com, Minggu (4/5/2025).
    Sikap Wiranto itu berbeda dengan purnawirawan TNI lainnya, yakni eks Wakil Presiden Try Sutrisno, yang sebelumnya termasuk salah satu dari kelompok purnawirawan yang meminta Gibran dimakzulkan dari wapres.
    Namun, Dwi enggan memaparkan terlalu jauh soal preferensi politik Try yang juga pernah menjabat sebagai Panglima ABRI itu.
    Menurutnya, dukungan politik purnawirawan merupakan bagian dari dinamika politik yang tidak bisa dihindari.
    Ia menilai perbedaan sikap maupun klaim politik di antara para mantan perwira TNI adalah sesuatu yang lumrah dalam sistem demokrasi.
    “Jadi perbedaan persepsi dan saling klaim purnawirawan, kita melihatnya sebagai dinamika politik biasa,” ujar Dwi.
    Namun demikian, Dwi mengingatkan agar para purnawirawan tidak menyeret institusi TNI aktif ke dalam kepentingan politik praktis.
    Ia menegaskan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme TNI, khususnya dalam sistem manajemen sumber daya manusia.
    “Yang penting pembinaan karier TNI tetap imun dari kepentingan politik kelompok. Karena politik TNI adalah politik negara,” tegasnya.
    Ia menutup dengan menyerukan pentingnya menjaga jarak antara TNI aktif dan dunia politik, agar institusi pertahanan tetap menjadi alat negara yang netral dan profesional.
    “Dinamika politik purnawirawan adalah keniscayaan. Akan tetapi, purnawirawan juga diharapkan untuk tidak menyeret-nyeret TNI ke politik, apalagi proses manajemen TNI dinodai oleh politik. Kita harus sama-sama menjaga TNI,” pungkasnya.
    Adapun belakangan, suara purnawirawan TNI seakan terpecah terhadap dukungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Sejumlah purnawirawan TNI ada yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra dari Jokowi, untuk dimakzulkan.
    Kelompok purnawirawan ini diisi oleh antara lain Fachrul Razi hingga Try Sutrisno.
    Sementara itu, ada pula purnawirawan yang dipimpin oleh eks Panglima ABRI, Wiranto, menegaskan dukungan untuk Prabowo memimpin pemerintahan lengkap beserta Gibran.
    Perbedaan dukungan atau sikap terhadap pemerintahan ini mewarnai dinamika politik dan militer usai pembatalan mutasi perwira tinggi (Pati) di tubuh TNI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Disebut Gatot Cuma Angkuti Barang, Hendropriyono Bela Hercules Ungkap Peran Pentingnya di Timtim

    Disebut Gatot Cuma Angkuti Barang, Hendropriyono Bela Hercules Ungkap Peran Pentingnya di Timtim

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pernyataan Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo soal Hercules yang berperan hanya sebagai tukang angkuti barang saat konflik di Timor Timur, dipatahkan oleh Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono. 

    Hendropriyono mengatakan Hercules bukan sekadar tukang angkut barang. 

    Perannya jauh lebih penting daripada itu. 

    Menurut Hendropriyono, Hercules dipercaya oleh militer untuk memegang kunci persenjataan. 

    “Dulu dia (Hercules) waktu di Timor Timur (Tim sebelum menjadi Timor Leste, dia itu kita percaya pegang kunci gudang senjata dan peluru. Dia yang pegang,” katanya seperti dikutip dari YouTube Prof. Rhenald Kasali yang tayang pada Minggu (4/5/2025). 

    Karena memiliki peran di Timtim, Hendropriyono meminta agar hak perdata sang mantan preman tersebut tidak dimatikan. 

    Hendropriyono mengatakan dirinya tak bermaksud untuk mendukung premanisme. 

    “Orang yang begitu dipercaya sekarang berbuat apapun, istilah katanya jangan dibunuh dong, jangan dibunuh walaupun pembunuhan itu perdata. Lalu nasionalisme dia (Hercules) langsung padam, bukannya saya mau bela premanisme, saya tetap anti premanisme tapi dia kan punya hati nurani.”

    “Kalau cuma Hercules soal kecil, kita kan mikirnya perang global dong,” pungkasnya. 

    Disebut Gatot tukang angkuti barang

    Purnawirawan Jenderal TNI bintang empat, Gatot Nurmantyo, murka dengan Hercules yang menghina Sutiyoso, eks Wakil Komandan Jenderal Kopassus sudah bau tanah. 

    Mantan Panglima TNI tersebut mengingatkan Hercules tentang peran pensiunan jenderal TNI yang telah membawanya ke Jakarta.

    Ia lalu membongkar asal-usul Hercules di masa lampau. 

    Hercules, kata Gatot, dulu dipekerjakan sebagai tenaga bantuan operasi (TBO) yang bertugas membantu mengangkuti barang-barang keperluan militer saat di Timor Timur.

    “Begini, kita kan prajurit-prajurit di sana merasa sudah dibantu, dibawain barang-barangnya kayak gitu. Maka, dibawa ke Jakarta dan Solo untuk supaya kesejahteraannya, kehidupannya lebih baik, berubah lah.”

    “Tapi, justru dia mengata-ngatai pensiunan, padahal yang bawa dia ke sini sudah pensiun itu, zamannya tahun 80-an,” ujar Gatot seperti dikutip dari Youtube Refly Harun yang tayang pada Kamis (1/5/2025). 

    Berdasarkan persepsi publik yang selama ini beredar, Hercules dilindungi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. 

    Hercules pun selalu mengklaim berutang nyawa terhadap Prabowo Subianto. 

    Namun, Gatot mempertanyakan jasa mantan preman itu.

    Menurutnya, jasa Hercules hanya sebatas mengangkuti barang-barang keperluan militer.

    “Jasanya ngangkat-ngangkat barang, kan dibayar juga. Cuma karena Pak Prabowo ya mungkin hatinya baik, kan gitu kamu ikut, mungkin. Tapi, saya yakin bukan Prabowo juga (yang ajak ke Jakarta),” tambahnya. 

    Duduk Perkara Gatot vs Hercules

    Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, meluapkan kemarahannya terhadap Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rozario Marshal.

    Hal ini terkait pernyataan kontroversial Hercules yang dinilai menghina para purnawirawan.

    Semua ini bermula dari tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang satu di antaranya permintaan untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. 

    Menanggapi permintaan para Purnawirawan TNI, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB), Hercules, tertawa dan memberikan sindiran pedas.

    “Katanya mau kudeta presiden, kepala kamu saya kudeta, tulis itu,” ucap Hercules.

    Menurut Hercules, Gibran Rakabuming dan Prabowo Subianto tak bisa dimakzulkan karena keduanya dipilih oleh rakyat.

    Hercules juga mengkritik keras Sutiyoso yang sebelumnya juga menyebut Ormas-ormas saat ini berpakaian mirip tentara.

    Sutiyoso pun mendukung revisi Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) yang wacananya digulirkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

    Pria bernama lengkap Rosario de Marshal itu menganggap Sutiyoso telah menyinggung ormas.

    Hercules pun meminta Sutiyoso untuk diam.

    Amarah Gatot Nurmantyo

    Dalam sebuah acara bersama Said Didu, Hersubeno Arief dan Refly Harun, Gatot Nurmantyo, menegaskan kemarahannya terhadap sikap Hercules yang dianggap tidak sopan dan seenaknya dalam berbicara.

    “Ingat kau dulu, kok kau ngomong seenaknya kayak gitu. Tidak sopan, sudah jadi raja kau?” ujar Gatot dikutip dari unggahan akun Twitter Said Didu, Rabu (30/4/2025).

    Gatot bahkan menyebut Hercules sebagai preman yang memakai seragam ormas, dan menantangnya untuk membuktikan bahwa dirinya layak disebut pejuang rakyat.

    “Kamu itu kan preman memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kau itu preman,” lanjutnya.

    Mantan Panglima TNI tersebut kemudian menyinggung insiden di Depok, di mana anggota kepolisian diserang dan mobilnya dibakar saat menjalankan tugas. 

    Menurut Gatot, kejadian itu sebagai bentuk pelecehan terhadap negara dan hukum.

     “Polisi itu adalah alat negara. Ketika akan menangkap, dilawan, dikepung. Negara apa ini?” katanya.

    Ia menegaskan bahwa semua TNI akan menjadi purnawirawan dan bahwa mereka layak dihormati, karena telah berdarah-darah membela bangsa.

    “Pak Sutiyoso itu purnawirawan bintang tiga loh. Termasuk saya juga di Timor-Timur. Kita berdarah-darah!,” tandasnya.

    Gatot mengingatkan, jika negara dikuasai oleh preman, maka kehancuran akan tak terelakkan.

    Hercules kesal dengan Sutiyoso

    Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (Grib), Hercules, sebelumnya mengungkapkan kemarahannya terhadap Sutiyoso, purnawirawan jenderal TNI bintang tiga yang juga Gubernur Jakarta (1997-2007). 

    Gara-garanya, Sutiyoso berbicara mendukung revisi Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) yang wacananya digulirkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

    Dalam mengutarakan opininya, Sutiyoso mengungkap pengalamannya bersinggungan dengan ormas yang berlaku bak preman.

    Sutiyoso berbicara di Youtube tvOneNews, tayang Minggu (27/4/2025).

    Semasa menjabat Panglima Komando Distrik Militer (Kodam) Jaya pada 1996-1997, Sutiyoso yang bertanggung jawab dengan keamanan Jakarta sering berurusan dengan ormas.

    Menurutnya, pengalaman dengan ormas yang berlaku layaknya preman sangat tidak menyenangkan.

    Hal itu ia rasakan kurang lebih 11 tahun, ditambah masa jabatan Gubernur Jakarta.

    “Jadi waktu panglimapun sudah begitu, hiruk pikuknya ibu kota oleh aksi-aksi ormas yang menjelma jadi preman tukang palak, terutama di tempat-tempat hiburan,” kata Sutiyoso.

    Bang Yos, sapaan karibnya menyatakan dukungannya terhadap wacana revisi UU Ormas.

    Ia berharap perubahan aturan juga mentenyuh tata cara berpakaian ormas, yang saat ini dianggapnya mirip tentara.

    “Bahwa saya sangat mendukung Pak Tito Mendagri mau merevisi UU Ormas ini. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tapi juga cara berpakaian.”

    Reaksi Hercules 

    Hercules yang mendengar pernyataan Sutiyoso, geram.

    Pria bernama lengkap Rosario de Marshal itu menganggap Sutiyoso telah menyinggung ormas.

    Sambil mengejek, pemimpin ormas bernama Grib itu meminta Sutiyoso untuk diam.

    Hal itu disampaikan Hercules saat memberi dukungan kepada Razman Nasution yang sedang bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (29/4/2025).

    “Kaya Pak Sutiyoso itu ngapain, Pak Sutiyoso itu gak usahlah menyinggung ormas, sudahlah kalau saya bilang mulutmu sudah bau tanah. Gak usah nyinggung-nyinggung kita,” tegas Hercules.

    Hercules juga tegas mengatakan, tidak takut terhadap Sutiyoso.

    “Orang boleh takut sama Pak Sutiyoso, saya gak takut,” jelasnya.

    Sambil mengejek, pemimpin ormas bernama Grib itu meminta Sutiyoso untuk diam.

    Hal itu disampaikan Hercules saat memberi dukungan kepada Razman Nasution yang sedang bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (29/4/2025).

    “Kaya Pak Sutiyoso itu ngapain, Pak Sutiyoso itu gak usahlah menyinggung ormas, sudahlah kalau saya bilang mulutmu sudah bau tanah. Gak usah nyinggung-nyinggung kita,” tegas Hercules.

    Hercules juga tegas mengatakan, tidak takut terhadap Sutiyoso.

    “Orang boleh takut sama Pak Sutiyoso, saya gak takut,” jelasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul “Jenderal Gatot Nurmantyo Luapkan Kemarahannya kepada Hercules: Tidak Sopan, Sudah Jadi Raja Kau?”.

     

     

  • Lemkapi: Dukungan Wadah Purnawirawan TNI-Polri untuk Prabowo-Gibran Beri Kesejukan Politik – Halaman all

    Lemkapi: Dukungan Wadah Purnawirawan TNI-Polri untuk Prabowo-Gibran Beri Kesejukan Politik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan mengatakan, pertemuan purnawirawan TNI-Polri yang menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto memberikan kesejukan di tengah masyarakat.

    Terlebih belakangan ini muncul dorongan dari sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

    Edi Hasibuan menilai dukungan yang diberikan sejumlah senior TNI-Polri terhadap pemerintah penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lewat program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita puji komitmen purnawirawan TNI dan Polri. Kami melihat komitmen ini memberikan dukungan dan semangat kepada pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang dipilih rakyat secara sah sesuai konstitusi,” kata Edi Hasibuan dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Minggu (4/5/2025).

    Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta ini melihat  dukungan Purnawirawan TNI-Polri tersebut mewakili kalangan elemen masyarakat yang menginginkan kemajuan bangsa dan negara lewat berbagai program asta cita presiden.

    “Kehadiran purnawirawan TNI dan Polri adalah sebagai bentuk nyata dukungan rakyat yang sudah memilih Prabowo-Gibran, di mana jumlahnya 96 juta pemilih dalam Pemilu 2024,” katanya.

    Mantan Komisioner Kompolnas ini  melihat dukungan Wadah Purnawirawan TNI-Polri terhadap Prabowo-Gibran begitu besar.

    Jenderal (Purn) Wiranto dan Ketua PP Polri Jenderal Polisi (Purn) Bambsang Hendarso Danuri adalah bentuk dukungan nyata ratusan ribu purnawirawan dari kalangan TNI-Polri.

    “Kehadiran para purnawirawan TNI-Polri membuat suasana politik sejuk,” katanya.

    Persatuan Purnawirawan TNI dan Polri sebelumnya menyampaikan pernyataan sikap bersama yang menegaskan dukungan terhadap program pemerintah.

    Pernyataan dibacakan Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak dalam acara yang digelar di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (2/5/2025).

    Komaruddin menegaskan bahwa hanya organisasi-organisasi tertentu yang diakui sebagai wadah resmi purnawirawan TNI-Polri.

    “Wadah purnawirawan TNI-Polri yang resmi adalah PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan PERIP,” ujar Komaruddin melalui keterangan tertulis, Sabtu (3/5/2025).

    Ia juga menyoroti pentingnya kekompakan antara TNI dan Polri sebagai benteng terakhir pertahanan bangsa.

    “Soliditas TNI-Polri merupakan jaminan bagi tetap tegaknya dan utuhnya NKRI. Untuk itu, konsolidasi di antara kedua institusi harus terus dilakukan,” katanya.

    Meski telah pensiun, Komaruddin menyebut para purnawirawan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejuangan.

    “Tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tribrata. Sehingga purnawirawan TNI-Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi,” katanya.

    Purnawirawan TNI-Polri juga menyatakan dukungan penuh terhadap program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Purnawirawan TNI-Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita,” lanjut Komaruddin.

    Terakhir, para purnawirawan menyerukan kepada seluruh masyarakat agar ikut serta menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan nasional.

    “Purnawirawan TNI-Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional,” ujarnya.

    Diketahui dalam acara tersebut turut hadir sejumlah tokoh senior TNI dan Polri, di antaranya:

    1. Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) sekaligus mantan Ketua Umum Perkumpulan Pusat Purnawirawan TNI Angkatan Laut (PPAL).

    2. Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dan kini menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI AU (PPAU).

    3. Jenderal (Purn) Agum Gumelar, selaku Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri).

    4. Jenderal (Purn) Wiranto, mantan Panglima ABRI yang kini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan.

    5. Letjen (Purn) HBL Mantiri, mantan Kepala Staf Umum ABRI yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).

    6. Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, mantan Kapolri yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) Polri.

    7. Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak, mantan Asisten Teritorial KSAD yang kini menjadi Plt Ketua Umum  Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD). (Tribunnews.com.com/ adi/ fahdi)

  • Pembuktian Siapa Pemilik Akun Fufufafa Akan Dijadikan Celah Pemecatan Gibran sebagai Wapres, Ini Peluangnya

    Pembuktian Siapa Pemilik Akun Fufufafa Akan Dijadikan Celah Pemecatan Gibran sebagai Wapres, Ini Peluangnya

    GELORA.CO – Di tengah mencuatnya narasi pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden, sejumlah skenario mulai bermunculan.

    Celah paling relevan adalah pembuktian mengenai dugaan pemilik akun Kaskus Fufufafa yang ditengarai kuat sebagai Gibran Rakabuming dan kini menjabat Wakil Presiden.

    Terkait dengan akun kaskus Fufufafa, Roy Suryo yang dijuluki sebagai pakar telematika sangat meyakini Wakil Presiden Gibran Rakabuming merupakan pemilik aslinya.

    Masih menjadi isu hangat di tengah masyarakat, Roy Suryo sendiri hingga hari ini sedang berseteru dengan Joko Widodo dalam kasus dugaan ijazah palsu.

    Sebelumnya, nama akun anonim Fufufafa telah banyak menyita perhatian publik karena unggahan dan komentarnya yang nir empati dan kelewatan.

    Di samping mengolok-olok capres Prabowo dengan berbagai kalimat bermakna penghinaan, Fufufafa juga kedapatan sering hadir di sejumlah situs bernuansa pornografi.

    Selain menyerang secara tekstual sebagai salah satu kontestan pilpres, Fufufafa juga melakukan penghinaan terhadap sejumlah anggota keluarga Prabowo Subianto.

    Usai dilantik menjadi Wapres, Gibran saat dimintai keterangan mengaku bukan pemilik akun Fufufafa sebagaimana juga disampaikan Budi Arie selaku Menkominfo.

    Karena sejumlah rangkaian historis dan kronologis tersebut, sejumlah kalangan melihat pemakzulan sangat mungkin serta dapat dilakukan.

    Dengan melewati celah tersebut, sejumlah kalangan menilai pemecatan terhadap Gibran dapat lebih mudah dilakukan karena merupakan ketentuan dalam konstitusi.

    Di samping terlibat tindak pidana dan sudah dinilai tidak layak, pemecatan di tengah jalan terhadap seorang Presiden atau Wapres dapat dilakukan karena perbuatan tercela.

    Munculnya narasi pemecatan terhadap Gibran sebagai Wapres semakin menguat usai sejumlah purnawirawan TNI-Polri membacakan tuntutan.

    Bahkan Mayjen Soenarko yang merupakan salah satu anggota Forum Purnawirawan, dalam sebuah siniar menyebut Gibran sebagai sosok Wapres kurang bermutu.

    “Gibran mutunya itu tidak memenuhi persyaratan dari sisi intelektualitas, karakter, hukum dan moral, gampangnya dia ini lebih para dari Bapaknya,” tegasnya.

    Karena itu, langkah taktis selanjutnya yang akan dilakukan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri adalah melakukan audiensi dengan DPR dan Mahkamah Konstitusi.

    Terkait dengan potensi keberhasilan melakukan pemakzulan terhadap Gibran melalui celah sosok Fufufafa yang minim empati dan tidak teredukasi, Ray Rangkuti memberikan prediksi.

    Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani tersebut, peluang keberhasilan atau kegagalan terhadap rencana pemecatan Gibran sebagai Wapres masih berada di kisaran 50:50.  

    Dimunculkannya sosok Wiranto selaku Penasehat Presiden untuk merespon tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri, menurut Ray merupakan sebuah isyarat politik.

    “Kalau Presiden Prabowo yang menanggapi, tentu intinya Beliau akan menjawab tidak ada karena itu inkonstitusional,” ungkap Ray.***

  • Agum-Wiranto dan Purnawirawan TNI-Polri Berkumpul, Dukung Penuh Prabowo

    Agum-Wiranto dan Purnawirawan TNI-Polri Berkumpul, Dukung Penuh Prabowo

    GELORA.CO – Sejumlah purnawirawan TNI dan Polri, termasuk Agum Gumelar dan Wiranto berkumpul untuk menyatakan sikap dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

    Para pensiun tentara dan polisi itu menegaskan dukungan terhadap program pemerintah. Wiranto dkk. juga mengajak masyarakat mendukung kelancaran program nasional.

    “Purnawirawan TNI-Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan asta cita,” ungkap Plt. Ketua Umum PPAD Mayjen (Purn.) Komaruddin Simanjuntak melalui video, Sabtu (3/5).

    Dalam pernyataan itu, mereka juga menyinggung solidaritas TNI-Polri. Mereka berpendapat hubungan solid TNI dan Polri perlu terus dijaga karena menjadi jaminan NKRI tetap tegak.

    “Purnawirawan TNI-Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian, tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Tri Brata. Sehingga purnawirawan TNI-Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi,” ucap Komaruddin.

    Pernyataan sikap itu diikuti Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Laksamana (Purn.) Siwi Sukma Adji, Ketua Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU) Marsekal (Purn.) Yuyu Sutisna, dan Ketua Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Jenderal (Purn.) Agum Gumelar.

    Hadir pula Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Letjen (Purn.) H.B.L Mantiri dan Ketua PP Polri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri. Selain itu, ada Mantan Panglima ABRI sekaligus Penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn.) Wiranto.

    Sebelumnya, sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyatakan delapan poin sikap terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Salah satu poin sikap mereka adalah meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti. Mereka beralasan proses pemilihan Gibran melanggar hukum.

    Kelompok ini terdiri dari mantan Wapres Try Sutrisno, Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.

  • Aroma Jokowi Cawe-cawe Pencopotan Letjen Kunto Arif Wibowo Sangat Kuat

    Aroma Jokowi Cawe-cawe Pencopotan Letjen Kunto Arif Wibowo Sangat Kuat

    Oleh: Nurmadi H. Sumarta*

    MUTASI tujuh perwira tinggi TNI, termasuk Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo dibatalkan.

    Kunto yang merupakan putra purnawirawan TNI yang juga Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno ini tetap pada jabatan semula sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.

    Hal tersebut terutang dalam Keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Nomor KEP 554.a/IV/2025 tanggal 30 April 2025.

    Benarkah pencopotan Letjen Kunto terkait delapan usulan purnawirawan kepada Prabowo yang direstui Try Sutrisno?

    Tampaknya mutasi ini di luar kemauan Presiden Prabowo Subianto. Benarkah dugaan akibat cawe-cawe Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang sangat lancang dan melampaui batas.

    Sudah nggak punya kuasa dan wewenang maunya masih ikut mengatur.

    Ini merupakan bentuk insubordinasi terhadap Presiden Prabowo sebagai Panglima Tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Hal ini bisa membahayakan negara.

    Pembatalan pencopotan Letjen Kunto banyak spekulasi. Yang lebih menggegerkan: Konon Prabowo dikabarkan marah besar dan itu semestinya.

    Panglima TNI Agus Subiyanto berani main mutasi tanpa restu Presiden? Lebih parah, kalau dia masih nurut ke Jokowi. Ini bentuk penghinaan terbuka terhadap otoritas Presiden Prabowo sebagai Panglima Tertinggi.

    Kunto bukan jenderal sembarangan. Dia perwira yang cerdas dan berprestasi.

    Namun setelah Forum Purnawirawan TNI-Polri, yang di dalamnya ada Try Sutrisno, bersuara keras soal Gibran, Kunto langsung “digusur”.

    Lalu posisinya digantikan mantan ajudan Jokowi. Rakyat tidak bodoh dan kaget. Semua bisa baca: ini politik balas dendam Jokowi kepada para purnawirawan TNI, khususnya kepada Try Sutrisno.

    Lebih mencurigakan, posisi Kunto tersebut sempat akan digantikan oleh Laksda Hersan. Dia loyalis Jokowi, mantan ajudan Jokowi. Juga pernah jadi Sekretaris Militer.

    Ini memperkuat dugaan bahwa Jokowi masih berusaha memainkan peran di balik layar. Dia masih cawe-cawe mengatur posisi strategis di militer. Semua itu dilakukan demi melindungi kepentingan politiknya.

    Lantas bagaimana sikap Prabowo? Harusnya ini menjadi titik balik, tunjukkan sikap tegas. Cukup sudah rasa hormat yang selama ini ditunjukkan ke Jokowi. Jokowi sudah lancang, melampaui batas. Cross the red line.

    Mengintervensi TNI pasca tak lagi jadi presiden, seolah masih berkuasa itu dosa besar. Sekaligus bahaya laten bagi kedaulatan negara. Prabowo harus bertindak. Jangan ragu copot Panglima TNI kalau terbukti lebih tunduk ke mantan Presiden ketimbang Presiden RI.

    Momentum untuk lakukan bersih-bersih loyalis Jokowi dari tubuh TNI. Pastikan semua komando militer hanya patuh ke Presiden yang sah. Bukan ke mantan presiden yang belum move on dari kekuasaan.

    Lebih dari itu, Prabowo harus mulai membuka jalan untuk proses hukum terhadap semua dugaan pelanggaran Jokowi. Termasuk abuse of power, dugaan penyimpangan BLT untuk Gibran, manipulasi pemilu, kriminalisasi oposisi, hingga memperalat aparat.

    Bahkan dugaan kecurangan pilpres sebelumnya. Ini bukan soal politik semata. Ini soal etika dan siapa yang pegang kendali negeri.

    Kembalikan TNI ke relnya, sebagai alat negara, bukan alat keluarga Jokowi. Sebagai Presiden harus menjadi panglima sejati. Bukan sekadar bayang-bayang dari penguasa sebelumnya.rmol news logo article

    *) Penulis adalah Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Aksi)/Dosen FEB Universitas Sebelas Maret

  • Gibran ucapkan selamat atas kemenangan PM Wong di Pemilu Singapura

    Gibran ucapkan selamat atas kemenangan PM Wong di Pemilu Singapura

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyampaikan ucapan selamat kepada Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong dan Partai Aksi Rakyat (PAP) atas kemenangan dalam pemilihan umum Singapura.

    “Saya menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada Yang Terhormat Perdana Menteri Lawrence Wong dan Partai Aksi Rakyat atas keberhasilan dalam pemilihan umum Singapura,” demikian petikan keterangan foto di akun Instagram @gibran_rakabuming di Jakarta, Minggu.

    Wapres mengatakan kemenangan ini memperkuat mandat bagi Perdana Menteri Wong untuk memimpin Singapura menuju babak baru dalam perjalanan pembangunan negaranya.

    “Kami menyampaikan doa dan harapan terbaik saat Anda memimpin Singapura memasuki babak baru kemajuan dan kemakmuran,” ujarnya.

    Wapres Gibran turut mengunggah foto bersama Lawrence Wong saat keduanya bertemu di Plataran Hutan Kota, Senayan, Jakarta Pusat, pada 6 November 2024.

    AFP melaporkan, People’s Action Party atau Partai Aksi Rakyat (PAP) kembali menang telak pada Pemilu Singapura. Kemenangan partai yang telah lama berkuasa di Singapura itu memberikan Perdana Menteri Lawrence Wong mandat yang jelas untuk menavigasi negaranya.

    Partai Aksi Rakyat (PAP) memperoleh semua, kecuali 10 kursi dari 97 kursi legislatif unikameral dengan total 65,57 persen dari lebih dari 2,4 juta suara yang diberikan pemilih.

    “Warga Singapura memberi PAP mandat yang kuat untuk memerintah,” kata Wong dalam konferensi pers beberapa jam setelah hasil resmi diumumkan.

    Lawrence Wong menyampaikan bahwa mandat tersebut akan menempatkan Singapura dalam posisi yang lebih baik untuk menghadapi situasi global yang bergejolak. Selain itu, ini juga merupakan sinyal kepercayaan, stabilitas, dan keyakinan yang jelas terhadap pemerintah.

    Ia juga mendesak para pemilih untuk memberinya dukungan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global yang disebabkan oleh kebijakan tarif ketat Presiden AS Donald Trump.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025