Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Komentari Usul Pencopotan Gibran dari Kursi Wapres, Arief Poyuono Bilang Perlu Alasan Kuat

    Komentari Usul Pencopotan Gibran dari Kursi Wapres, Arief Poyuono Bilang Perlu Alasan Kuat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan wakil presiden RI, turut dikomentari politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono.

    Menurut Arief, secara politik tidak ada yang salah dari tuntutan para purnawirawan TNI tersebut. “Di negara demokrasi, penyampaian aspirasi sah-sah saja,” kata Arief dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu (27/4/2025).

    Dia menilai aspirasi dari purnawirawan TNI itu juga masih dalam koridor konstitusi. “Masih batas-batas wajar, tidak keluar dari UUD 1945 dan Pancasila,” lanjutnya.

    Menurut Arief, dalam politik juga sah-sah saja bila Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan aspirasinya.

    “Namun, ya, salah kamar kalau disampaikan kepada Prabowo, karena Prabowo sebagai presiden tidak punya hak konstitusi untuk mencopot (Wapres) Gibran. Mereka berdua setara kok,” tutur Arief.

    Dia menilai pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden harus dilakukan dengan alasan yang kuat secara konstitusi.

    “Harus ada alasan yang memiliki kekuatan konstitusional untuk menggulingkan Gibran sebagai wapres,” ucapnya.

    Bila alasan mencopot Gibran dari jabatan orang nomor dua adalah tuduhan melanggar etika dan konstitusi saat pilpres, Arief menilai itu tidak kuat.

    “Kalau alasannya melanggar etika dan konstitusi ketika pilpres, ya tidak ada dong. Sebab, jika melanggar etika dan konstitusi, ya, Prabowo juga bagian dari itu juga,” tuturnya.

    Terlepas dari dinamika politik tersebut, Arief berharap semua pihak bersama-sama menjaga stabilitas nasional. “Harapan saya, selalu kita menjaga stabilitas nasional,” kata Arief Poyuono.

  • Gibran Dituding Pakai Bot Boom Like di Youtube, Bisa-bisanya Like Lebih Banyak dari Views

    Gibran Dituding Pakai Bot Boom Like di Youtube, Bisa-bisanya Like Lebih Banyak dari Views

    GELORA.CO – Nama Wapres Gibran Rakabuming Raka kembali trending di laman X, Minggu (27/4/2025).

    Setelah diusut ternyata gara-gara dituding memakai suntik like atau boom bot like atau boom like di You Tube.

    Video You Tube milik Gibran yang membahas mengenai Hilirisasi dan Masa Depan Indonesia, menjadi perhatian publik sejak sehari lalu.

    Hingga Minggu siang (27/4/2025), cuitan dengan kata ‘Gibran’ mencapai 27,4 ribu unggahan. Bahasan netizen ternyata mengenai dugaan boom bot like di akun You Tube tersebut.

    “Hahahaha… Gibran pake YouTube boom bot like. Views : ± 3k. Like : 41K,” kata akun @KangManto123 seperti dilihat Minggu (27/4).

    Akun yang lain yang juga centang biru atau terverifikasi @BosPurwa, juga membahas mengenai boom bot like ini.

    “Bro @gibran_tweet. Hidup loe penuh kepalsuan gini. Bisa-bisanya like Ytb jauh lebih besar dari views,” kata akun @BosPurwa.

    Bos Purwa menampilkan tangkapan layar video You Tube Gibran yang berjudul ‘Hilirisasi dan Masa Depan Indonesia’.

    Senada akun @Anak__Ogi yang juga terverifikasi di laman X ikut membahas masalah ini.

    “Viral, YouTube wakil presiden RI Gibran ketahuan suntik like. Netizen: Like youtube aja nipu pake beli bot, apalagi suara rakyat?? Keras sappo,” kata akun ini.

    Sementara itu dari amatan Pojoksatu di laman You Tube milik Gibran yaitu @Gibran Rakabuming, video dengan judul ‘Hilirisasi dan Masa Depan Indonesia’ini sudah ditonton 252 ribu kali hingga Minggu.

    Video ini diposting pada Sabtu (26/4). Sudah ada 51 ribu akun yang menyukainya. Sementara komentar sudah ada 13 ribu hingga Minggu.

    Sementara video Gibran mengenai bonus demografi, setelah 8 hari diposting di You Tube atau hingga Minggu (27/4), yang menonton sebanyak 1,3 juta view.

    Sementara yang menyukai sebanyak 124 ribu akun. Akun Gibran tidak menampilkan berapa orang yang tak menyukai video tersebut.***

  • Tuntutan Copot Wapres Masalah Serius!

    Tuntutan Copot Wapres Masalah Serius!

    GELORA.CO – Tuntutan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar Gibran Rakabuming Raka diberhentikan sebagai wakil presiden (Wapres) persoalan serius.

    Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun memandang ada dua persoalan bisa dicermati dari tuntutan seratusan pensiunan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI.

    “Tuntutan purnawirawan TNI agar Gibran diberhentikan sebagai wakil presiden secara politik tidak bisa diabaikan,” kata Ubedilah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 27 April 2025.

    Pertama, tuntutan ini menandakan peta kekuatan jaringan para purnawirawan prajurit tidak tersentralisasi secara tunggal kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Mungkin mereka mendengar aspirasi masyarakat,” tutur Ubedilah.

    Hal kedua yang bisa dicermati dari tuntutan Forum Purnawirawan TNI adalah dari sisi argumentasi. Ubedilah memandang tuntutan mereka masuk akal dan beralasan.

    Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 169 Huruf Q UU Pemilu yang meloloskan Gibran sebagai cawapres telah melanggar hukum acara MK dan UU Kekuasaan Kehakiman.

    “Artinya cacat prosedur hukum. Dengan logika itu pemerintahan Prabowo membawa cacat bawaan yang memengaruhi rendahnya tingkat kepercayaan internasional pada Indonesia,” terang Ubedilah.

    Ubedilah yang pernah melaporkan Gibran ke KPK atas dugaan korupsi ini menjelaskan, rendahnya tingkat kepercayaan publik tercermin pada minimnya kepercayaan dunia internasional terhadap superholding Danantara. Apalagi di dalam Danantara ada Jokowi, ayah Gibran.

    “Dengan logika itu terlihat purnawirawan TNI meyakini Gibran dan Jokowi adalah beban persoalan yang membuat Indonesia sulit melompat mengatasi masalah ekonomi dan sosial politik,” tutup Ubedilah.

  • Pengamat Sebut Usul Purnawirawan TNI Soal Pemakzulan Wapres Gibran Kurang Relevan – Halaman all

    Pengamat Sebut Usul Purnawirawan TNI Soal Pemakzulan Wapres Gibran Kurang Relevan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat politik Agung Baskoro menilai usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kurang relevan untuk direalisasikan.

    Agung menjelaskan usulan yang digaungkan forum Purnawirawan Prajurit TNI dinilainya kurang relevan karena saat ini pemerintahan Prabowo-Gibran sedang berjalan.

    Sehingga, tidak ada urgensi atau hal mendesak agar usulan tersebut direalisasikan.

    “Saya kira poin pemakzulan ini kurang relevan, menimbang pemerintahan sedang berjalan. Artinya tidak ada urgensi ataupun hal yang mendesak,” kata Agung, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (27/4/2025).

    Menurut Agung, apapun bentuk aspirasi dari kelompok manapun perlu diapresiasi dan harus dipertimbangkan.

    “Tapi untuk ditindaklanjuti, harus dilihat konteksnya sehingga fokus kita sebagai bangsa tidak terpecah,” ucapnya.

    Ia mengatakan, hal ini agar pemerintah tidak kehilangan fokus, karena saat ini ada banyak masalah yang lebih utama.

    Misalnya, perang dagang global dan ekses kebijakan yang hari ini memberikan efek ekonomi yang cukup dalam bagi kelas menengah, maupun masyarakat secara keseluruhan.

    “Sehingga solusinya ditunggu,” ucapnya. 

    Lebih lanjut, ia juga menyebutkan, hal utama lainnya yang perlu dijadikan pertimbangan, soal ancaman PHK massal, daya beli yang menurun, lapangan kerja yang harus diperluas, harga-harga yang harus stabil. 

    “Saya kira itu hal-hal pokok yang lebih penting untuk direspons segera ketimbabg hal-hal politis dan saya kira ini bukan waktunya lagi. Ini saatnya pemerintah bangun bekerja, dan kita semua harus mendukung ya,” kata Agung.

    Sekadar informasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan surat terbuka berisi delapan sikap kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. 

    Mereka yang ikut meneken surat tersebut di antaranya Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Dari delapan tuntutannya, satu di antaranya mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

  • Salah Satu Pekerjaan Wapres Itu Bicara

    Salah Satu Pekerjaan Wapres Itu Bicara

    Jakarta –

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk kerja dibandingkan membuat video. Juri menyebut tak ada yang salah dari langkah Wapres untuk menyampaikan informasi.

    “Loh salah satu pekerjaan pejabat itu ya bicara. Salah satu pekerjaan Pak Presiden, Pak Wapres, para Menteri ya bicara,” kata Juri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (27/4/2025).

    Juri menyebut hal itu semestinya tak dipermasalahkan. Ia mengatakan apa yang disampaikan Wapres baik untuk suatu kebijakan.

    “Menyampaikan hal yang menjadi kebijakan. Masa orang bicara dilarang,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyoroti Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka yang membuat video YouTube tentang bonus demografi Indonesia. Deddy menyarankan agar Gibran tak banyak membuat video.

    “Ya kalau menurut saya sih jangan terlalu banyak bikin video lah ya. Kerja aja gitu loh,” ujar Deddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/4).

    “Video terus, nggak habis-habis. Nanti sama kayak Pak Dedi Mulyadi lagi,” tambahnya.

    (dwr/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Monolog Gibran Dikritik, Wamensesneg: Pejabat Memang Harus Bicara Nasional 27 April 2025

    Monolog Gibran Dikritik, Wamensesneg: Pejabat Memang Harus Bicara Nasional 27 April 2025

    Monolog Gibran Dikritik, Wamensesneg: Pejabat Memang Harus Bicara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) RI
    Juri Ardiantoro
    membela Wakil Presiden (Wapres)
    Gibran Rakabuming Raka
    yang dikritik Ketua DPP PDI-P
    Deddy Yevri Sitorus
    terkait tayangan video monolognya.
    Deddy menyarankan agar Gibran jangan hanya sibuk menggarap video, tetapi harus menunjukkan kerja nyata.
    “Salah satu pekerjaan pejabat itu ya bicara. Salah satu pekerjaan Pak Presiden, Pak Wapres, para Menteri ya bicara,” kata Juri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (27/4/2025).
    Juri menambahkan, pejabat juga perlu menyampaikan hal yang menjadi kebijakannya.
    “Menyampaikan hal yang menjadi kebijakan. Masa orang bicara dilarang,” katanya lagi.
    Diberitakan sebelumnya, Wapres Gibran tiba-tiba berbicara mengenai berbagai isu kekinian seperti bonus demografi hingga hilirisasi lewat
    video monolog
    yang diunggah di akun YouTube miliknya, @GibranTV, dalam beberapa waktu ini.
    Hal ini mendapat kritik dari Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus yang menyarankan agar Gibran tidak hanya sibuk menggarap video, tetapi harus menunjukkan kerja nyata.
    “Ya menurut saya sih jangan terlalu banyak bikin video lah ya. Kerja saja gitu lho,” kata Deddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).
    Deddy khawatir Gibran malah melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video.
    Deddy juga menyindir Gibran bisa saja seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menurutnya terlalu sibuk mendokumentasikan diri melalui video. “Bikin video terus, enggak habis-habis. Nanti sama kaya Pak Dedi Mulyadi lagi,” ungkap anggota DPR RI ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ganjar Pranowo Akui Pilih Bicara Soal Bangsa Ketimbang Pemakzulan Gibran

    Ganjar Pranowo Akui Pilih Bicara Soal Bangsa Ketimbang Pemakzulan Gibran

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo mengaku tak mengetahui soal isu pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Dia malah mempertanyakan alasan pencopotan Gibran dilakukan. 

    “Apa alasan pencopotan kalau konteksnya dalam suatu lembaga kepresidenan satu apa sih kesalahannya?” tanya Ganjar saat ditemui di markas band Slank, Jalan Potlot III, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Minggu 27 April 2025.

    Kemudian Ganjar juga menjelaskan, bahwa proses pencopotan harus melalui parlemen. Maka dari itu baginya penting untuk menjelaskan alasan bakal dilakukannya pemakzulan.

    “Sepemahaman saya dalam sebuah konstitusi mekanisme itu melalui pemakzulan nah kalau mau makzul ada syarat-syaratnya. Nah syarat itulah yang sampai saat ini belum diketahui,” katanya.

    Kendati demikian mantan Gubernur Jawa Tengah tak banyak menaggapi soal isu pemakzulan. Menurut Ganjar, ada banyak hal yang lebih menarik untuk dikomentari daripada isu tersebut.

    “Saya gak tahu syaratnya, maka mari kita bicara yang lain lebih produktif untuk bangsa dan negara ini,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Survei: Menteri Agama Nasaruddin Umar, menteri dengan kinerja terbaik

    Survei: Menteri Agama Nasaruddin Umar, menteri dengan kinerja terbaik

    Jakarta (ANTARA) – Survei Indonesia Social Insight (IDSIGHT) mengungkapkan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjadi menteri dengan kinerja terbaik dalam enam bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan 67,4 persen respon positif.

    “Dalam periode enam bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, muncul sosok Menag Nasaruddin sebagai pejabat terbaik di Kabinet Merah-Putih,” kata Direktur Komunikasi IDSIGHT John Santosa dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Pujian terhadap Nasaruddin mengalir selama momen Ramadhan dan Lebaran tahun ini. Publik menilai Menag berhasil dalam mempersatukan umat dan menjaga kerukunan beragama di Indonesia.

    Nasaruddin juga merupakan imam Masjid Istiqlal dan telah lama dikenal publik sebagai simbol toleransi di tengah kebhinnekaan.

    “Tak hanya menyejukkan umat, pandangan keagamaan Nasaruddin cenderung progresif seperti dalam kesetaraan gender,” jelas Johan.

    Menyambut Hari Raya Idul Fitri, Nasaruddin mengajak bangsa Indonesia untuk menjaga spirit Ramadan dan terus memperkuat persatuan. Silaturahmi telah menjadi tradisi pada perayaan Lebaran, ditunjukkan pula dengan open house dan saling mengunjungi kediaman baik di kalangan masyarakat maupun tokoh-tokoh politik.

    Di sisi lain mencuat figur Didit Prabowo yang berhasil mempertemukan anak-anak dari keluarga presiden, serta keluwesannya dengan menemui tokoh-tokoh yang selama ini kerap bersitegang. Persatuan para tokoh bangsa dinilai penting di tengah situasi ekonomi dan gejolak geopolitik.

    Di tengah sejumlah tantangan, berbagai prestasi juga ditorehkan seperti kelancaran arus mudik berkat masifnya pembangunan infrastruktur, serta panen raya padi dan target swasembada pangan yang terus digaungkan pemerintah.

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga mendapatkan penilaian positif 64,6 persen, sedangkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman 62,8 persen.

    IDSIGHT melakukan analisis terhadap tanggapan pengguna media sosial pada akun-akun resmi milik menteri/kepala badan atau kementerian/badan. Konten mencakup postingan pada platform Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan Tiktok selama rentang waktu 6-15 April 2025.

    Menurut laporan Data Digital Indonesia 2024, keempat platform media sosial tersebut paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Dengan karakteristik pengguna tiap platform berbeda-beda, kombinasinya diharapkan bisa menghasilkan gambaran yang lebih objektif.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Survei: Publik nilai positif kinerja pemerintahan Presiden Prabowo

    Survei: Publik nilai positif kinerja pemerintahan Presiden Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Survei Indonesia Social Insight (IDSIGHT) mengungkapkan penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran masih bertengger cukup tinggi dengan 74,6 persen respons positif atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kinerja Presiden Prabowo pada 6 bulan pemerintahan dinilai positif hingga 74,6 persen,” kata Direktur Komunikasi IDSIGHT Johan Santosa dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Survei tersebut mengungkapkan hanya 15,4 persen yang merespons negatif, dan sisanya cenderung netral. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga mendapatkan penilaian positif dengan 73,5 persen respons positif, sedangkan penilaian negatif hanya 14,2 persen dan sisanya bersifat netral.

    Riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT) dilakukan dengan menganalisis tanggapan terhadap konten media sosial yang diposting dalam akun presiden dan wakil presiden pada 6-15 April 2025, dari platform Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan Tiktok.

    Menurut laporan Data Digital Indonesia 2024, keempat platform media sosial tersebut paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Dengan karakteristik pengguna tiap platform berbeda-beda, kombinasinya diharapkan bisa menghasilkan gambaran yang lebih objektif.

    Dalam sejumlah kesempatan Presiden Prabowo tidak sungkan mengungkapkan kendala komunikasi yang dihadapi pemerintah. Hal itu diungkapkan saat menanggapi berbagai kritik hingga rangkaian aksi-aksi demonstrasi mahasiswa.

    Presiden langsung mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki komunikasi, termasuk dengan mengundang para jurnalis senior dari media massa terkemuka dalam dialog eksklusif di Hambalang.

    “Yang paling menarik perhatian publik adalah kehadiran Najwa Shihab, mengingat sebelumnya kerap tampil membawakan acara talk show dengan pertanyaan-pertanyaan tajam saat mewawancara tokoh-tokoh politik,” kata Johan.

    Dalam otokritiknya, Prabowo memberikan skor terhadap kinerja pemerintahannya 6 dari 10, atau masih jauh dari sempurna.

    “Di sisi lain Prabowo meyakini adanya terobosan dan pencapaian yang dilakukan, tetapi kurang baik dinarasikan kepada publik,” lanjut Johan.

    Misalnya stabilnya harga pangan dan produksi beras yang mencatatkan angka tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Prabowo menginstruksikan Bulog menyerap gabah petani, meskipun dilaporkan masih banyak tengkulak yang membeli di bawah harga Rp6.500 per kilogram.

    Terakhir, Presiden menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden. Saat terjadi demo di dekat Istana, Mensesneg Prasetyo datang langsung dan berbicara dengan mahasiswa.

    Dalam tuntutannya mahasiswa menolak kebijakan pemerintah mulai dari efisiensi anggaran yang dikhawatirkan berdampak pada pendidikan dan layanan publik, hingga program unggulan makan bergizi gratis (MBG).

    Muncul pula keresahan di sebagian kalangan generasi muda soal sulitnya mencari kerja dan kenaikan biaya hidup serta kondisi politik, yang bermuara pada seruan #KaburAjaDulu di media sosial.

    Ditambah lagi perang dagang global yang dipicu kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump, diperkirakan bakal berdampak terhadap situasi ekonomi Indonesia.

    “Masalah ekonomi menjadi tantangan pada paruh awal pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah bergulirnya program-program prioritas yang juga memerlukan anggaran besar,” kata Johan.

    Hal-hal lain yang menjadi sorotan publik adalah tawaran pemerintah untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Baru-baru ini Prabowo mengadakan lawatan ke Turki dan negara-negara Timur Tengah lainnya sebagai langkah diplomasi untuk mendorong perdamaian di tengah ketidakpastian geopolitik.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rocky Gerung soal Usul Pencopotan Gibran oleh Purnawirawan TNI: Mereka Memperhitungkan dengan Tepat

    Rocky Gerung soal Usul Pencopotan Gibran oleh Purnawirawan TNI: Mereka Memperhitungkan dengan Tepat

    GELORA.CO – Isu pencopotan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden (wapres) turut menyita perhatian pengamat politik, Rocky Gerung.

    Rocky Gerung bahkan mengungkap dugaan alasan Forum Purnawirawan TNI menuntut Wakil Presiden diganti

    Ia menduga ada kekhawatiran bahwa Gibran Rakabuming akan menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia.

    Rocky juga mengatakan Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tak kompeten menjadi Presiden RI pengganti Prabowo Subianto.

    Menurut Rocky Gerung, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah.

    Diingatkan kembali Gibran Rakabuming Raka dinilai melanggar konstitusi dalam pencalonannya sebagai Waki Presiden dengan perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Menganggap tetap ada problem legitimasi ketika Prabowo menang Pemilu tetap ikut di dalamnya Gibran, yang diketahui melanggar konstitusi, arah moral dari tuntutan Purnawirawan memperbaiki sesuatu yang salah dalam ketatanegaraan yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang saat itu menjabat sebagai presiden,” kata Rocky Gerung dikutip dari akun Youtubenya.

    Ia yakin Forum Purnawirawan TNI sudah memiliki perhitungan dalam menyampaikan tuntutannya.

    “Mereka juga memperhitungkan dengan tepat apa pak presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan. Pasti ada kalkulasi di situ, mekanismenya, mekanisme legal atau ekstra konstitusional,” katanya.

    Pandangan Rocy Gerung, forum tersebut memprediksi Gibran Rakabuming Raka akan naik menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto.

    Sedangkan Forum Purnawirawan TNI khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai Presiden.

    “Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia, di luar hal normal jika ada sesuatu pada presiden maka dengan sendirinya Gibran yang memimpin negeri ini.  Itu yang dikhawatirkan justru karena mereka mengaggap kapasitas Gibran tidak cukup memimpin Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan tuntutan mengganti Gibran sebagai Wakil Presiden.

    “Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya dengan jiwa saptamarga dan sumpah prajurit,” kata Wiranto di Jakarta.

    Muncul pula opsi mengganti Gibran sebagai Wapres lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

    Kata Wiranto, Presiden Prabowo Suubianto tak memiliki kewenangan sesuai prinsip pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

    Menurut Wiranto, Presiden Prabowo Subianto masih akan mempelajari usulan Forum Purnawirawan TNI.

    Diketahui forum tersebut memberikan delapan tuntutan pada Presiden Prabowo Subianto.

    Termasuk merombak kabinet.

    “Beliau berpesan tadi kepada saya, akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan menggangu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa,” kata Wiranto.