Luhut Sebut Pihak yang Minta Wapres Gibran Dicopot Kampungan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Purnawirawan TNI
Luhut Binsar Pandjaitan
menilai, para pihak yang mendesak
Gibran Rakabuming Raka
dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, kampungan.
“Ah itu apasih. Kita itu harus kompak, gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu,” kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).
“Kita harus fokus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik,” imbuhnya.
Diketahui, permintaan agar Gibran dicopot dari jabatan Wapres sebelumnya datang dari purnawirawan perwira tinggi TNI. Salah satunya, Wakil Presiden ke-6 RI,
Try Sutrisno
yang juga ayah dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I,
Letjen Kunto Arief Wibowo
.
Usai dukungan itu mencuat, Letjen Kunto dimutasi dari jabatannya menjadi Staf Khusus Kasad. Sejumlah pihak pun mengaitkan mutasi itu erat kaitannya dengan dukungan Try Sutrisno.
Pihak TNI membantah mutasi ini ada kaitannya dengan sikap Try Sutrisno. Belakangan, mutasi Letjen Kunto dianulir. Ia pun tetap menjabat sebagai Pangkogabwilhan I.
Luhut pun menilai bahwa mutasi seorang prajurit TNI merupakan hal yang biasa terjadi. Ia menilai, tak ada kaitannya mutasi itu dengan sikap Try Sutrisno.
“Ah enggak ada gitu-gituan. Itu kan bisa aja terjadi. Enggak ada hal yang aneh-aneh kok itu,” ungkapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Gibran Rakabuming Raka
-
/data/photo/2025/02/19/67b5779228068.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "2
Luhut Sebut Pihak yang Minta Wapres Gibran Dicopot Kampungan
Nasional")
2 Luhut Sebut Pihak yang Minta Wapres Gibran Dicopot Kampungan Nasional
-
Prabowo beri kelonggaran wartawan simak Sidang Kabinet: Ini demokratis
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto tampak memberi kelonggaran waktu bagi para wartawan Istana Kepresidenan untuk menyimak arahannya dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, dan menyebutnya sebagai tindakan yang demokratis.
Dalam beberapa kesempatan sebelumnya pada Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo hanya memberikan waktu wartawan untuk menyimak sekitar 20 menit pertama dari seluruh arahannya kepada para anggota Kabinet Merah Putih.
Namun pada Sidang Kabinet Paripurna pada Senin ini, wartawan diberi kesempatan untuk menyimak arahan dari Presiden hingga durasi satu jam lebih 15 menit.
Awalnya Presiden tampak lupa waktu berbicara secara terbuka kepada anggota kabinet di hadapan para media peliput pada 20 menit pertama pidatonya.
“Ini kebablasan, kok wartawan terus di sini, tapi kita demokratis,” kata Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Kemudian, Kepala Negara melakukan voting kepada para anggota Kabinet untuk mengizinkan wartawan lebih lama menyimak arahan.
“Coba angkat tangan yang mengizinkan wartawan tambah lima menit di sini. Oke, demokrasi,” tanya Prabowo kepada anggota Kabinet.
Para menteri, kepala lembaga/badan, hingga wakil menteri dan staf khusus Presiden pun serempak mengangkat tangan mereka dan menyetujui awak media untuk lebih lama meliput.
“Enggak apa-apa karena ini sesuatu yang baik, bahwa saya bisa dikatakan saya adalah di sini sebagai manajer tim. Kalau tim saya berhasil saya harus memuji dong,” kata Presiden.
Kemudian, Presiden pun melanjutkan arahannya. Satu jam kemudian, Kepala Negara kembali teringat bahwa masih ada media yang meliput.
Presiden kemudian kembali memberi kelonggaran, meskipun tahu sudah lebih dari lima menit waktu yang diberikan.
“Ini wartawan kok lebih dari 5 menit ya. Demokrasi bagaimana? Boleh terus atau tidak? Boleh, nanti kalau bagian saya marah-marahin menteri, nah kalian keluar. Saya ini ibarat kepala sekolah, murid saya berprestasi ya bagaimana dong, yang nakal-nakal tegur,” kata Prabowo berkelakar.
Adapun Sidang Kabinet Paripurna pada Senin ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan, yang membahas tentang enam bulan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan kali ketiga yang digelar pada tahun ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025 -
Presiden perintahkan Menteri ATR teliti lacak konsesi aset-aset negara
Nah, ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita, aset disembunyikan
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid untuk teliti melacak konsesi aset-aset negara, terutama yang hak guna usaha dan hak guna bangunannya telah habis masa berlakunya.
Presiden mengingatkan jajarannya jangan sampai ada aset-aset negara yang tidak terlacak, dan akhirnya tidak kembali dikuasai negara setelah hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB)-nya habis.
“Pak Nusron, nanti saudara teliti ya. Luar biasa kaya kita. Cek semua konsesi-konsesi HGU, HGB, yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara,” kata Presiden Prabowo kepada Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo kemudian menyinggung tanah-tanah negara di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan dan di Kemayoran, Jakarta, yang nilainya miliaran dolar AS.
“Kita baru sadar, ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK itu, nilainya, saya diberi tahu pengusaha, nilainya 25 miliar dolar (AS) 10 tahun lalu. Jadi, sekarang mungkin nilainya naik, mungkin 30 miliar (dolar AS),” kata Prabowo.
Oleh karena itu, Presiden yakin nilai aset-aset yang dapat dikelola negara jumlahnya dapat menembus 1 triliun dolar AS, terlebih jika aset-aset negara yang konsesinya sudah habis kembali dikelola negara.
Presiden menyebut saat ini aset-aset yang dikelola negara jumlahnya 982 miliar dolar AS
“(Aset) 982 (miliar dolar AS) tambah 30 (miliar dolar AS) kita sudah tembus 1 triliun dolar AS. Terus terang saja, banyak pemimpin kita tidak mengerti. Nah, ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita, aset disembunyikan,” kata Presiden.
Oleh karena itu, tidak hanya kepada Menteri ATR/Kepala BPN, tetapi juga kepada menteri-menteri lainnya, Presiden Prabowo memerintahkan untuk mengkaji, mendata, dan melacak kembali aset-aset negara yang berada di bawah kekuasaan kementeriannya.
“Nanti sudah ganti tiga, empat kali menteri. Ganti tiga kali presiden bisa diapakan, banyak aset negara itu hilang tidak jelas,” ujar Presiden mengungkap kekhawatirannya.
Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sidang kabinet diikuti hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.
Sidang Kabinet Paripurna pada Senin sore merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Maret 2025 guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
Klaim Inflasi RI Termasuk Terendah di Dunia, Prabowo: Hasil Kepemimpinan Jokowi – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto memuji Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai mampu menjaga inflasi di Indonesia semasa kepemimpinannya selama ini.
Prabowo mengatakan, kepemimpinan dan manajemen Jokowi mengendalikan inflasi adalah sebuah prestasi.
Ia mengaku pujiannya itu disampaikan dengan jujur, bukan karena ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sedang duduk di sebelahnya.
Hal itu disampaikan Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).
“Ini prestasi. Dan saya harus katakan. Jujur ini.”
“Bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif. Ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi,” ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan, keberhasilan Jokowi dalam menjaga inflasi mungkin karena pengalamannya sebagai Wali Kota Solo.
Ia menyebut Jokowi bisa memahami bagaimana cara mengendalikan inflasi tanpa perlu belajar di Harvard University.
“Mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota membuat beliau ngerti bagaimana memanage inflasi. Yang mungkin enggak ada di buku. Enggak diajarkan di Harvard atau di MIT (Massachusetts Institute of Technology),” jelasnya.
Prabowo mengatakan, keberhasilan suatu negara bisa dilihat dari bagaimana negara itu mengendalikan inflasi.
Menurutnya, Indonesia saat ini menjadi salah satu di antara negara dengan tingkat inflasi terendah di dunia.
“Inflasi kita salah satu terendah di dunia, mungkin di antara 5 negara yang terendah di dunia. Mungkin inflasi lebih rendah dari kita Tiongkok ya,” kata Prabowo.
Sebagai informasi, Senin (5/5/2025) hari ini Prabowo memimpin sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para menteri serta wakil menteri turut hadir.
Sidang kabinet ini menjadi momen evaluasi enam bulan kabinet Merah Putih dalam bekerja sejak Oktober 2024.
Prabowo meminta kabinetnya mengoreksi hal-hal yang selama ini dikerjakan.
“Baru saja kita melewati tonggak enam bulan pertama, bisa dikatakan ini adalah semester pertama pemerintahan kita, dan sekarang tiba kita melihat rapor kita apakah merah atau memuaskan atau cukup memuaskan atau sangat memuaskan,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, ia melihat secara objektif selama enam bulan menjabat, ada 28 kebijakan baru yang dihasilkan.
“Hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan kebangkitan kita sebagai bangsa. Kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru, kebijakan-kebijakan tersebut yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat kita,” jelas Prabowo.
Prabowo mengungkapkan, meskipun baru berjalan enam bulan, namun ratusan produk kebijakan juga telah dilaksanakan untuk menjadi landasan pemerintahan.
“Hal-hal ini kita lakukan dalam waktu yang cukup singkat tidak diperkirakan bahwa kita mampu mencapai itu dalam waktu yang singkat. Walaupun 28 kebijakan baru, namun produk-produk untuk mencapai kebijakan tersebut saya hitung lebih dari 100 bahkan mendekati 200,” ungkap Prabowo.
“Kalau kita lihat secara objektif saya mau katakan, bahwa dalam 6 bulan kita memerintah, kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan, kebangkitan kita sebagai bangsa,” ujarnya.
(Tribunnews.com/Milani)
-
Prabowo sebut inflasi rendah di Indonesia hasil kepemimpinan Jokowi
Inflasi di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 1,57 persen, menjadi yang terendah dalam sejarah.
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa tingkat inflasi yang rendah di Indonesia saat ini merupakan hasil dari kepemimpinan dan manajemen presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Ini prestasi dan saya harus katakan, jujur ini bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif, ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi,” kata Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet bertema 6 bulan pemerintahan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Prabowo menilai pengalaman Jokowi sebagai wali kota turut berkontribusi dalam memahami pengendalian inflasi. Hal itu merupakan sesuatu yang mungkin tidak diajarkan di universitas seperti Harvard atau MIT.
Diketahui bahwa inflasi di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 1,57 persen, menjadi yang terendah dalam sejarah.
Menurut Prabowo, kemampuan menjaga inflasi menjadi salah satu tonggak penting pemerintahan. Inflasi Indonesia termasuk yang terendah di dunia.
“Inflasi kita salah satu terendah di dunia. Mungkin di antara lima negara yang terendah di dunia, mungkin inflasi yang lebih rendah dari kita mungkin Tiongkok,” kata Presiden.
Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama tim yang solid Kabinet Merah Putih dalam mencapai target inflasi sehingga banyak negara tertarik mempelajari strategi Indonesia.
Namun, Presiden menekankan bahwa beberapa aspek kebijakan pengendalian inflasi tidak perlu diungkap secara detail, kecuali untuk tujuan berbagi pengetahuan dengan mitra yang ingin belajar.
“Banyak negara mau belajar bagaimana mengendalikan inflasi dari kita. Mendagri enggak usah diceritain deh, iya dong? Apa itu rahasia dapur jangan dibuka semua, kecuali kawan. Kalau kawan mau belajar boleh,” ucap Kepala Negara.
Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.
Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan kali ketiga yang digelar pada tahun ini.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idulfitri 1446 Hijriah.
Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
Prabowo bertemu Bill Gates pada Rabu, ingin beri penghargaan MBG
Saya merasa sangat besar hati, tetapi saya merasa jangan, jangan muji kita, kita belum berhasil.
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengaku akan bertemu dengan filantropis dan investor asal Amerika Serikat yang juga pendiri Microsoft, Bill Gates, Rabu (7/5), yang ingin memberi penghargaan atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat memberi arahan pada Sidang Kabinet Paripurna tentang 6 bulan pemerintahan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo menyebutkan banyak pimpinan negara dan tokoh dunia, termasuk Bill Gates, yang ingin berkunjung ke Indonesia dan menemuinya guna membahas MBG yang menyasar hingga 82,9 juta jiwa penduduk Indonesia.
“Pada tanggal 7 Mei, yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke sini, minta ketemu saya sudah cukup lama. Beliau minta ketemu, kalau tidak salah suratnya dari November. Beliau minta ketemu, antara lain, mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita,” kata Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Atas informasi soal rencana kedatangan Bill Gates tersebut, Prabowo lantas disambut oleh tepuk tangan dari anggota Kabinet Merah Putih.
Meski merasa sangat berbesar hati akan menerima penghargaan itu, Presiden merasa pelaksanaan MBG belum sepenuhnya berhasil karena belum menyasar total penerima manfaat program sebanyak 82,7 juta jiwa penduduk Indonesia.
“Saya merasa sangat besar hati, tetapi saya merasa jangan, jangan muji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil insyaallah pada bulan Desember 2025,” kata Presiden.
Kepala Negara menilai penyelenggaraan MBG bisa dikatakan berhasil jika pemerintah sukses mengantarkan makanan setiap hari dalam keadaan bersih, aman, dan bergizi kepada anak-anak dan ibu hamil.
Prabowo juga mengaku tidak mengetahui bentuk penghargaan yang ingin diberikan Bill Gates. Namun, MBG akan terus berjalan meskipun pemerintah tidak diberi bantuan maupun penghargaan.
“Bahkan, beliau mau bantu kita, saya tidak tahu bentuknya apa hanya saya katakan bahwa ‘kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini karena kita yakin bahwa ini benar dan ini adalah suatu investasi di anak-anak kita’,” kata Presiden.
Adapun Sidang Kabinet Paripurna pada hari Senin ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan, yang membahas tentang 6 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idulfitri 1446 Hijriah.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
Prabowo: Pemerintah keluarkan 28 kebijakan baru dalam enam bulan
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan 28 kebijakan baru dalam enam bulan pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih.
“Dalam enam bulan kita memerintah, kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan kebangkitan kita sebagai bangsa. Kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru,” ujar Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna terkait enam bulan Pemerintahan Kabinet Merah Putih, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Prabowo mengatakan kebijakan-kebijakan tersebut berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat Indonesia.
Kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan melalui lebih dari 100 produk turunan, termasuk peraturan Presiden (perpres), peraturan pemerintah (PP), instruksi presiden (Inpres), hingga surat edaran.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan pentingnya evaluasi objektif terhadap kinerja kabinet agar tidak terjebak dalam anggapan bahwa pemerintahan sudah berjalan dengan sempurna.
“Kalau kita tidak objektif, kita bisa masuk jebakan bahwa kita menganggap diri kita sudah mampu padahal kita tidak mampu. Kita sudah melihat bahwa arah kebijakan kita benar padahal tidak benar,” ucapnya kepada jajaran.
Prabowo menekankan bahwa kesalahan kecil dalam pengambilan keputusan di tingkat atas dapat berdampak besar pada masyarakat di lapisan bawah. Ia mengibaratkannya seperti pendulum yang bergerak semakin lebar ke bawah.
“Sebuah pendulum di atas bergerak sedikit, tapi pendulum yang di bawah bergeraknya sangat lebar. Keputusan yang keliru di atas akibatnya tidak mudah bagi mereka yang paling di bawah,” ucap Kepala Negara.
Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.
Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan kali ketiga yang digelar pada tahun ini.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.
Pewarta: Fathur Rochman, Mentari Dwi Gayati
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025 -
Prabowo nilai wajar juru bicaranya “keseleo” karena baru menjabat
Jadi kita sudahlah. Saya, ada mungkin juru bicara saya keseleo, yang namanya manusia dia juga baru menjabat, bener gak? Kalau yang senior salah bicara, ya salah, yang senior (misalnya) Airlangga, salah bicara, enggak bisa ya
Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menilai wajar jika jajaran menteri dalam anggota Kabinet Merah Putih, termasuk juru bicaranya yang salah atau “keseleo” dalam berbicara karena baru saja menjabat atau menjabat kurang dari 6 bulan.
Saat memberi arahan pada Sidang Kabinet Paripurna tentang 6 bulan pemerintahan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo ingin membuktikan bahwa kerja sama pemerintahannya berjalan baik, meskipun ada pejabat yang melakukan kesalahan.
“Ada menteri-menteri yang sudah senior, sudah lama pengalaman, ada yang baru. Ya kan? Baru menjabat. Saya aja baru menjabat beberapa hari (sebagai) Presiden, salah jalan di Istana Merdeka, benar, cari ‘WC dimana WC?’ Wajar,” kata Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Prabowo mengakui bahwa bahkan sebagai Presiden, ia sempat kebingungan mencari toilet di Istana Merdeka, Jakarta, karena masih baru beberapa hari menjabat.
Dengan demikian, menteri atau kepala lembaga yang baru menjabat juga wajar jika membuat kesalahan.
“Jadi kita sudahlah. Saya, ada mungkin juru bicara saya keseleo, yang namanya manusia dia juga baru menjabat, bener gak? Kalau yang senior salah bicara, ya salah, yang senior (misalnya) Airlangga, salah bicara, enggak bisa ya,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan hal tersebut di hadapan para anggota Kabinet Merah Putih, tidak terkecuali Hasan Nasbi yang turut dalam Sidang Kabinet tersebut.
Hasan Nasbi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) terlihat mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Hasan Nasbi yang mengenakan kemeja putih, seperti anggota Kabinet Merah Putih lainnya, tampak duduk diapit oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji di sebelah kirinya dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di sisi kanannya.
Didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden Prabowo juga turut menyalami Hasan Nasbi dengan melemparkan sedikit senyum.
Selayaknya anggota Kabinet Merah Putih yang sedang mengikuti rapat, Hasan duduk dengan papan nama bertuliskan KKK/PCO yang merupakan jabatan yang diembannya sebelum mengundurkan diri.
Seperti diberitakan sebelumnya, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) pada 29 April 2025.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025 -
Presiden bantah anggapan dirinya dikendalikan Jokowi
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan yang menyebut dirinya sebagai “presiden boneka” dan dikendalikan oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Presiden menjelaskan dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI, tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri.
“Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Presiden Prabowo menegaskan konsultasi dengan pendahulunya, mantan-mantan presiden RI, merupakan langkah yang bijak, karena para mantan presiden itu telah melewati masa-masa memimpin negara.
“Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah,” kata Presiden.
Presiden kemudian berkelakar jika mungkin dirinya pun ingin menghadap Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009.
“Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” ujar Presiden berkelakar.
Presiden kemudian menyinggung masalah ijazah yang saat ini dialamatkan kepada Jokowi.
“Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya,” kata Presiden Prabowo.
Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.
Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.
Beberapa pejabat yang hadir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna sore ini, di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.
Kemudian ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Hasan Nasbi, yang saat ini masih menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025 -
Legislator Golkar Soroti Mandeknya Pembangunan Infrastruktur di Empat Provinsi Baru Papua – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Robert J. Kardinal, menyoroti minimnya pembangunan infrastruktur dan sistem pelayanan publik di empat daerah otonomi baru (DOB) hasil pemekaran di Tanah Papua.
Ia mengatakan, dua tahun sejak resmi terbentuk, infrastruktur dasar seperti kantor pemerintahan, rumah dinas, hingga kantor DPR Provinsi dan Majelis Rakyat Papua (MRP) belum juga dibangun.
Robert mengungkapkan bahwa kesepakatan awal saat pembahasan Undang-Undang Otonomi Khusus dan pemekaran wilayah mencantumkan komitmen pembangunan infrastruktur melalui pendanaan dari APBN. Namun, implementasinya jauh dari harapan.
“Saya sebagai anggota DPR dari Tanah Papua sangat kecewa dengan para pejabat gubernur yang bertahun-tahun tidak menyiapkan hal tersebut. Harusnya dia sebagai pejabat gubernur menyiapkan itu sampai kepala daerah dan DPR Papua dan MRP terbentuk” kata Robert kepada wartawan, Senin (5/5/2025).
Empat provinsi baru yang dimaksud adalah Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Robert menyebut tidak ada kemajuan berarti dalam pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah-wilayah tersebut, sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Bagaimana mereka bisa bekerja optimal kalau kantor saja belum ada? Banyak yang masih menumpang di gedung lain. Ini memperparah kondisi pelayanan publik,” ujarnya.
Menurut anggota Komisi IV DPR itu, tujuan utama pemekaran adalah untuk mempercepat pembangunan, mendekatkan pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
Namun, kurangnya perencanaan membuat realisasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Pemekaran ini disambut baik oleh masyarakat, tapi hasilnya belum terasa. Malah bisa menimbulkan kekecewaan jika tidak segera ditangani,” katanya.
Ia juga menyoroti banyaknya pejabat struktural yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt), serta belum jelasnya penataan kepegawaian dan status ASN.
Hal ini, menurutnya, dapat menimbulkan ketidakpastian dan menambah persoalan birokrasi di daerah-daerah baru.
Robert mendesak agar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan lembaga terkait segera turun tangan.
Ia juga meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sesuai Perpres No. 121 Tahun 2022, untuk memimpin koordinasi penyelesaian persoalan ini.
“Jangan sampai anggaran untuk pendidikan dan kesehatan tersedot hanya untuk mengejar pembangunan kantor-kantor pemerintahan yang seharusnya sudah direncanakan dari awal. Pemerintah pusat harus ambil alih agar kepercayaan masyarakat terhadap pemekaran tidak hilang,” tandasnya.