Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Purnawirawan TNI Minta Gibran Rakabuming Dilengserkan, Begini Kata MPR

    Purnawirawan TNI Minta Gibran Rakabuming Dilengserkan, Begini Kata MPR

    PIKIRAN RAKYAT – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyatakan belum menerima laporan terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan sejumlah purnawirawan.

    Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa jika laporan tersebut diterima, pihaknya akan segera membahasnya.

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno merespons soal usulan melengserkan Gibran Rakabuming dari jabatan Wakil Presiden RI.

    “Belum, sampai saat ini masih belum. Kalau pun ada, nanti pasti akan dibahas di rapat pimpinan DPR,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 April 2025.

    Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, MPR berpegang pada hasil Pemilu 2024-2029 yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Jadi kita berpegang pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI yang kemudian dilaksanakan oleh MPR dalam bentuk pelantikan daripada presiden-wakil presiden,” ujarnya.

    Butuh Kajian Hukum

    Saat ditanya mengenai kemungkinan pemakzulan Gibran, Eddy menilai usulan tersebut perlu dikaji oleh pakar hukum.

    “Tetapi kembali lagi MPR berpegang pada konstitusi dan apa yang sudah kita capai, itu merupakan pegangan kita berdasarkan konstitusi,” katanya.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengusulkan kepada MPR RI untuk mencopot Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Selain itu, mereka juga mendesak Presiden Prabowo untuk merombak kabinet, terutama menteri-menteri yang diduga terlibat kasus korupsi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kartini Berkarya Lindungi Alam, UMKM Dara Baro Buktikan Limbah Sisa Kain Mampu Mendunia

    Kartini Berkarya Lindungi Alam, UMKM Dara Baro Buktikan Limbah Sisa Kain Mampu Mendunia


    PIKIRAN RAKYAT –     Semangat mencintai bumi dan budaya lokal diwujudkan secara nyata oleh Dara Baro, salah satu UMKM perempuan binaan Pertamina yang bergerak di bidang fesyen berkelanjutan. Menjelang Lebaran 2025, koleksi busana Dara Baro yang dibuat dari sisa-sisa kain wastra nusantara seperti jumputan, tenun, dan batik, habis terjual di gerai besar Jakarta.

    Koleksi ini bukan sekadar tren, tapi juga bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Dengan mengusung teknik Boro asal Jepang, sebuah metode menjahit dan menambal ulang kain bekas menjadi busana baru, Dara Baro berhasil mengubah limbah tekstil menjadi produk bernilai tinggi yang penuh cerita dan keindahan.

    Dimita Agustin, Pendiri Dara Baro, mengungkapkan bahwa semangat utama mereknya adalah menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga bumi melalui karya. Sejalan dengan Hari Bumi, 22 April 2025, Dara Baro makin bertekad menjaga kelestarian alam melalui fesyen berkelanjutan.

    “Kami percaya bahwa setiap potongan kain punya cerita. Melalui teknik boro, kami ingin menunjukkan bahwa sisa bukan berarti sia-sia. Kami juga ingin mengajak generasi muda untuk melihat bahwa industri kreatif bisa berdampak sosial dan lingkungan secara nyata,” ujar Dimita.

    Kualitas dan orisinalitas karya Dara Baro turut menarik perhatian internasional. Baru-baru ini, brand ini mendapatkan undangan kurasi dari L’adresse Paris, salah satu platform fashion bergengsi di Prancis yang dikenal ketat dalam memilih brand yang akan ditampilkan.

    Dara Baro juga menjadi salah satu UMK fashion yang terpilih untuk mengikuti Osaka Expo, yang saat ini sedang digelar di Osaka, Jepang. UMKM ini terpilih karena fokus pada produksi fashion yg memanfaatkan limbah perca serta berorientasi pada keberlanjutan.

    Lebih dari sekadar bisnis, Dara Baro juga membuka ruang edukasi dan pemberdayaan. Ia aktif melibatkan siswa-siswi magang dari sekolah mode untuk belajar mengolah limbah kain menjadi karya fesyen bernilai tinggi. Langkah ini menjadi inspirasi nyata bahwa keberlanjutan dan pemberdayaan bisa berjalan beriringan.

    Konsistensinya dalam mengusung konsep upcycle fashion tak hanya disambut baik oleh pasar, tapi juga diapresiasi oleh pemerintah. Tahun lalu, Dara Baro menerima penghargaan Best Eco Friendly Product dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pelaku usaha yang berhasil menerapkan prinsip ramah lingkungan dalam lini produksinya.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, turut memberikan apresiasinya atas pencapaian Dara Baro.

    “Pertamina bangga dapat menjadi bagian dari perjalanan Dara Baro. Ini adalah bukti nyata bahwa UMKM perempuan Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing secara global dengan tetap menjunjung prinsip keberlanjutan. Kami terus berkomitmen untuk mendampingi UMKM binaan agar tidak hanya tumbuh, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.

    Pendampingan Pertamina pada UMKM sejalan dengan arah kebijakan nasional, khususnya Asta Cita poin ke-3 dari Pemerintahan Prabowo-Gibran yang menitikberatkan pada peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta melanjutkan pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat.

    Program pembinaan dari Pertamina melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) terbukti memberikan dampak nyata dalam mendorong UMKM naik kelas. Dara Baro adalah contoh bagaimana kolaborasi, kreativitas, dan keberpihakan pada lingkungan bisa membuka jalan UMKM menuju pasar global.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Eks Anak Buah Prabowo Soal Forum Purnawirawan TNI-POLRI Usul Pencopotan Wapres Gibran: Belum Ada Sejarahnya

    Eks Anak Buah Prabowo Soal Forum Purnawirawan TNI-POLRI Usul Pencopotan Wapres Gibran: Belum Ada Sejarahnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usul pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI oleh sejumlah purnawirawan TNI, menuai sorotan sejumlah pihak.

    Salah satunya, sorotan datang dari Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai bahwa dalam sejarah belum ada Wapres yang dipaksa turun (Impeach).

    “Dalam sejarah Indonesia belum ada Wapres di paksa turun atau di Impeach tapi sudah 4 Presiden RI di paksa turun dan di Impeach. Dan yang ada 2 Wapres yang mengantikan Presiden RI,” kata Arief Poyuono, X @bumbusatu Senin, (28/4/2025).

    Sorotan Arief Poyuono mendapatkan ragam respons dari masyarakat, khususnya yang aktif di X.

    “Makanya jadi politik konstitusi serba salah, partai partai diluar pemerintah jadi harus dukung prabowo sampai 2029, daripada diganti wapresnya si Fufufafa,” komentar warganet.

    “Baru kali ini ada Wapres diturunkan karena tidak cukup kemampuan dan kualitasnya,” ujar warganet.

    “Akankah jadi sejarah baru? Sudah sejak awal bermasalah tapi tetap dipaksakan, bahkan mengangkangi aturan kan? 😂,” imbuh lainnya.

    Sebelumnya, diketahui sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara terbuka mengeluarkan delapan tuntutan.

    Salah satunya adalah mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum.

    Mantan Wapres Try Sutrisno, termasuk dalam penandatangan delapan tuntutan tersebut.

    Ada pula nama sejumlah purnawirawan lain seperti Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.

  • Chusnul Chotimah: Jangan Terjebak Isu Hasto, Fokus Lengserkan Gibran

    Chusnul Chotimah: Jangan Terjebak Isu Hasto, Fokus Lengserkan Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Chusnul Chotimah menyerukan kepada publik untuk terus menggaungkan desakan pencopotan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dari jabatannya.

    Dikatakan Chusnul, masyarakat tidak boleh teralihkan oleh isu-isu lain yang dinilai sengaja digulirkan oleh pihak tertentu, termasuk buzzer yang disebutnya terkait dengan Hasto.

    Ia menegaskan pentingnya fokus melawan apa yang ia sebut sebagai keluarga Mulyono demi masa depan bangsa.

    “Yuk gaungkan terus, jangan ikut pengalihan isu buzzer Hasto. Fokus lawan keluarga Mulyono, demi bangsa,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (28/4/2025).

    Chusnul juga mendukung pernyataan keras dari purnawirawan TNI dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso, yang sebelumnya secara tegas menyatakan dukungannya terhadap upaya mencopot Gibran dari posisi Wakil Presiden.

    Sebelumnya, dukungan terhadap wacana pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian menguat, kali ini datang dari mantan Wakil Presiden dan Panglima TNI, Try Sutrisno.

    Ia disebut telah memberikan restu atas langkah tersebut dan bahkan menyampaikan alasannya secara pribadi.

    Restu Try dikabarkan selaras dengan aspirasi Forum Purnawirawan TNI yang sebelumnya menyuarakan tuntutan serupa.

    Bahkan, Try Sutrisno diklaim telah menyusun catatan khusus dan surat wasiat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, berisi penegasan sikapnya terkait persoalan tersebut.

    Dalam dokumen yang telah beredar luas di media sosial, terutama di platform X, Try turut tercantum sebagai salah satu penandatangan tuntutan pemakzulan Wapres Gibran.

  • Soal Kejanggalan Video YouTube Wapres Gibran, Hanum Salsabiela: Views dan Likes Bisa Dibeli, Komentar Tidak

    Soal Kejanggalan Video YouTube Wapres Gibran, Hanum Salsabiela: Views dan Likes Bisa Dibeli, Komentar Tidak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dokter gigi sekaligus pegiat media sosial, drg. Hanum Salsabiela, turut mengomentari kejanggalan yang ditemukan pada video YouTube milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ia menilai ada ketidakwajaran terkait interaksi dalam video tersebut, terutama jika ditinjau dari sisi komentar.

    “Menganalisis video YouTube Fufufafa menarik,” ujar Hanum di X @hanumrais (28/4/2025).

    Hanum menjelaskan, manipulasi jumlah tayangan (views) dan suka (likes) sangat mungkin dilakukan.

    Dikatakan Hanum, membeli views atau likes dalam jumlah besar bukanlah hal sulit, apalagi bagi tokoh sekelas Gibran.

    “Dia bisa merekayasa views dan likes, dengan beli mau ratusan juta juga gak masalah lah buat seorang Fufufafa,” tukasnya.

    Namun, Hanum menekankan bahwa komentar berbeda dengan views dan likes. Komentar organik, menurut dia, sulit dipalsukan karena biasanya bersifat beragam dan tidak seragam dari sisi redaksi.

    “Kalau pun beli komentar, klien biasanya tidak dapat memberi komentar beragam,” cetusnya.

    Ia menambahkan, komentar yang terlihat natural biasanya mengandung negative vibes dengan redaksi yang bervariasi, sedangkan komentar palsu cenderung seragam dan berulang-ulang.

    Hanum juga menyebut bahwa komentar palsu umumnya diproduksi menggunakan bot yang terbatas, dan akun-akun yang digunakan adalah akun baru atau akun ternakan kemarin sore.

    “Jadi tampak mana komentar asli (negative vibes) yakni komentar beragam tidak redaksional tunggal, dan palsu (positive vibes),” tandasnya.

    Sebelumnya, kritik juga datang dari akun X bernama King Purwa. Dalam unggahan terbarunya, ia menyoroti dugaan manipulasi pada kanal YouTube Gibran.

  • Pernyataan Terbaru Kaesang Bela Gibran yang Didesak Mundur oleh Purnawirawan Jenderal TNI-Polri

    Pernyataan Terbaru Kaesang Bela Gibran yang Didesak Mundur oleh Purnawirawan Jenderal TNI-Polri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Purnawirawan TNI-Polri mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat RI untuk mencopot Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

    Ketua Umum PSI yang juga adik dari Gibran yakni Kaesang Pangarep tampil membela sang kakak. Katanya, secara konstitusi, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat.

    “Secara konstitusi, presiden dan wakil presiden kan sudah dipilh langsung oleh rakyat,” ujar Kaesang, dikutip pada Senin (28/4/2025).

    Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI untuk mencopot Gibran.

    Wiranto menyebut, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI-Polri, namun tidak akan mengambil langkah hanya berdasarkan satu sumber informasi.

    “Beliau (Prabowo) perlu mempelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usul-usulan itu,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Menurutnya masalah yang dikemukakan para purnawirawan TNI-Polri tersebut bukan persoalan mudah untuk diputuskan secara cepat.

    “Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan. Masalah yang sangat fundamental,” jelasnya.

    Meski demikian, Prabowo disebut menghargai, memahami, dan akan mempelajari seluruh poin yang disampaikan.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi menyampaikan delapan tuntutan politik yang mengguncang jagat perpolitikan nasional.

    Para tokoh militer yang turut membubuhkan tanda tangan di antaranya, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

  • MPR Masih Belum Terima Laporan Resmi Usulan Pencopotan Wapres Gibran

    MPR Masih Belum Terima Laporan Resmi Usulan Pencopotan Wapres Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno mengaku bahwa pihaknya masih belum menerima laporan resmi soal usulan penggantian atau pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Perlu diketahui, isu pemakzulan Gibran itu muncul dari salah satu poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan yang mengusulkan untuk mengganti Gibran melalui MPR.

    “Belum, sampai saat ini masih belum [terima laporan resmi]. Kalau pun ada, nati pasti akan dibahas di Rapat Pimpinan MPR,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Kala ditanyai apakah pemakzulan ini bisa didasarkan pada adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Prabowo-Gibran saat masa pencalonan hingga menjadi pasangan terpilih dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Eddy hanya menyebut itu sudah berlalu.

    Artinya, lanjut dia, bilapun ada kode etik yang dilanggar dan ada pihak yang keberatan, mestinya dilakukan pada masa itu, bukan sekarang. Sekarang saja Prabowo-Gibran sudah dilantik dan pemerintahannya sudah berjalan hampir enam bulan.

    “Itu saya kira perlu telaahan dari pakar hukum, tetapi kembali lagi MPR berpegang pada konstitusi dan apa yang sudah kita capai, itu merupakan pegangan kita berdasarkan konstitusi,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Wakteum Partai Amanat Nasional (PAN) ini enggan menjawab isu pemakzulan ini bisa menggambarkan hubungan Prabowo dan Gibran, dia mengaku tidak dalam posisi memberikan komentar untuk hal tersebut.

    Adapun, Eddy menegaskan pihaknya berpegang teguh pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam melantik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden serta Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

    “Kita berpegang pada konstitusi saja, hasil Pemilu sudah disahkan oleh KPU, kita sudah sepakat semua dan sudah dilantik Presiden dan Wapres,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

  • Respons Tuntutan Pemakzulan Wapres Gibran, MPR: Kita Pegang Konstitusi

    Respons Tuntutan Pemakzulan Wapres Gibran, MPR: Kita Pegang Konstitusi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno menegaskan pihaknya berpegang teguh pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam melantik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden serta Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

    Pernyataannya ini dia sampaikan kala merespons soal salah satu poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan yang mengusulkan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR.

    “Kita berpegang pada konstitusi saja, hasil Pemilu sudah disahkan oleh KPU, kita sudah sepakat semua dan sudah dilantik Presiden dan Wapres,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Lebih lanjut, Waketum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku bahwa MPR sejauh ini masih belum menerima secara resmi soal laporan untuk mengganti posisi Wapres Gibran.

    “Belum, sampai saat ini masih belum. Kalau pun ada, nati pasti akan dibahas di Rapat Pimpinan MPR,” beber Eddy.

    Lebih jauh, dia menyebut untuk menggantikan posisi Gibran tersebut atau memakzulkannya, Eddy berpandangan harus ada telaahan dari pakar hukum. 

    “Tetapi kembali lagi MPR berpegang pada konstitusi dan apa yang sudah kita capai, itu merupakan pegangan kita berdasarkan konstitusi,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto membenarkan satu dari delapan poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR. 

    “Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto. 

    Dia menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. 

    “Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden,” ucapnya. 

    Wiranto menekankan bahwa delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan. 

    “Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto.

  • Harta Kekayaan Menag Nasaruddin Umar, Menteri dengan Kinerja Terbaik 6 Bulan Pertama Menurut Survei

    Harta Kekayaan Menag Nasaruddin Umar, Menteri dengan Kinerja Terbaik 6 Bulan Pertama Menurut Survei

    PIKIRAN RAKYAT – Survei Indonesia Social Insight (IDSIGHT) mengungkap Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar jadi menteri dengan kinerja terbaik dalam 6 bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan 67,4 persen respon positif.

    Hal tersebut di sampaikan Direktur Komunikasi IDSIGHT John Santosa di Jakarta pada Sabtu, 26 April 2025.

    “Dalam periode enam bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, muncul sosok Menag Nasaruddin sebagai pejabat terbaik di Kabinet Merah-Putih,” ucap Johan seperti dikutip dari Antara.

    Menteri dengan Kinerja Terbaik

    Pujian pada Nasaruddin Umar mengalir selama momen Ramadhan dan Lebaran 2025. Publik menilai Menteri Agama berhasil mempersatukan umat dan menjaga kerukunan beragama di Indonesia.

    Menag juga merupakan imam Masjid Istiqlal dan sudah lama dikenal sebagai simbol toleransi di tengah kebhinnekaan.

    “Tak hanya menyejukkan umat, pandangan keagamaan Nasaruddin cenderung progresif seperti dalam kesetaraan gender,” lanjutnya.

    Di sisi lain mencuat figur Didit Prabowo yang berhasil mempertemukan anak-anak dari keluarga presiden dan keluwesannya menemui tokoh-tokoh yang selama ini kerap bersitegang.

    IDSIGHT melakukan analisis pada respon pengguna media sosial pada akun-akun resmi milik menteri/kepala badan atau kementerian/badan.

    Konten mencakup postingan pada platform Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan Tiktok 6-15 April 2025.

    Menurut laporan Data Digital Indonesia 2024, 4 platform media sosial ini paling banyak digunakan masyarakat Indonesia, dengan karakteristik pengguna tiap platform yang berbeda, kombinasinya diharapkan menghasilkan gambaran lebih objektif.

    Laporan Harta Kekayaan Nasaruddin Umar

    Menurut LHKPN, total harta kekayaan yang dilaporkan Menteri Agama Nasaruddin Umar usai dikurangi hutang (harta – hutang) adalah sebesar Rp67.662.287.043.

    1. Tanah dan bangunan: Rp13.113.949.150
    2. Alat Transportasi: Rp212.000.000
    3. Harta bergerak lainnya: Rp60.000.000
    4. Kas dan setara kas Rp39.494.924.630
    5. Harta lainnya Rp16.223.400.000
    Sub Total Rp69.104.273.780
    Hutang Rp1.441.986.737.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hendropriyono Sebut Usulan Ganti Gibran Sah, Nicho Silalahi: Rakyat Menunggu Sikap Prabowo

    Hendropriyono Sebut Usulan Ganti Gibran Sah, Nicho Silalahi: Rakyat Menunggu Sikap Prabowo

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (Hor) TNI (Purn) AM Hendropriyono memberi respon terkait desakan penggantian Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden (Wapres).

    Menurut Hendropriyono, usulan ini sah-sah saja karena Indonesia adalah demokrasi.

    Dimana, semua orang bebas mengutarakan pendapat dan aspirasinya.

    “Katanya negeri bebas (berpendapat), jadi mereka menyampaikan aspirasinya boleh dong,” ujar Hendropriyono.

    Ia menambahkan, terkait apakah usulan itu diterima atau tidak, dikembalikan lagi kepada masyarakat Indonesia secara umum.

    “Soal itu benar atau tidaknya, itu kan terserah masyarakat bangsa Indonesia, boleh saja menyampaikan aspirasi,” tuturnya.

    Merespon hal ini, pegiat media sosial, Nicho Silalahi menyebut hal ini sudah memasuki fase gawat.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Nicho menyebut respon dari Hendropriyono berubah menjadi kudeta.

    “Ketika Suhu Intelijen Sudah Angkat Bicara artinya kondisi dibawah sudah gawat, jangan sampai gerakan dibawah berubah menjadi KUDETA,” tulisnya dikutip Senin (28/4//2025).

    Lanjut, ia menyebut saat ini rakyat masih menunggu sikap dari Presiden Prabiwi Subianto untuk berdiri di posisi mana.

    “Rakyat masih menunggu sikap pak @prabowo berdiri di barisan mana, apakah bapak berdiri di barisan rakyat atau malah berdiri melindungi “Anak Haram Konstitusi” ?,” sebutnya.

    “Ingat pak kesabaran rakyat ada batasnya, dan tidak ada seorangpun yang bisa lolos dari amukan rakyat, bahkan sejarah sudah mencatat kalau Alm. Soeharto (Mertua Bapak) Dulu begitu kuat serta di dukung ± 80 % anggota DPR Beserta Dengan ABRI, namun hanya hitungan bulan beliau ditumbangkan rakyat,” terangnya.