Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Wapres tekankan Bendungan Mbay/Lambo harus segera rampung

    Wapres tekankan Bendungan Mbay/Lambo harus segera rampung

    Bendungan Mbay/Lambo memiliki luas genangan sebesar 587,61 hektare dan daerah aliran sungai (DAS) seluas 138,60 km persegi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menekankan alasan Bendungan Mbay/Lambo harus segera rampung karena manfaatnya untuk mendukung irigasi pertanian serta pengendalian banjir.

    Wapres melanjutkan agendanya di NTT berkunjung ke area pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo, Selasa (6/5) sore.

    Sekretariat Wakil Presiden dalam siaran resminya yang diterima di Jakarta, Rabu, Wapres menjelaskan percepatan pembangunan diperlukan agar manfaatnya segera dinikmati oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung pertanian produktif, penyediaan air bersih, dan pengurangan risiko banjir.

    Kemudian, Wapres juga menekankan kepada kementerian/lembaga terkait pembangunan Bendungan Mbay/Lambo perlu dimaksimalkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pengembangan pariwisata lokal.

    “Proyek strategis ini harus disertai dengan penguatan kapasitas petani, peningkatan layanan publik, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” kata Wapres Gibran sebagaimana dinarasikan dalam siaran resmi Setwapres RI.

    Bendungan Mbay/Lambo merupakan satu dari 77 proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo dimulai sejak September 2021, dan targetnya bendungan rampung dibangun pada 2026.

    Hingga awal Mei 2025, pembangunan bendungan itu telah mencapai 80,40 persen.

    Dalam kunjungannya ke lokasi pembangunan, Wapres mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keberlanjutan proyek dan keberadaannya dapat dimanfaatkan dengan optimal.

    Bendungan Mbay/Lambo memiliki luas genangan sebesar 587,61 hektare dan daerah aliran sungai (DAS) seluas 138,60 km persegi, dengan kapasitas tampung normal sebesar 52,89 juta meter kubik. Pembangunan bendungan terdiri atas dua paket pekerjaan yang nilai kontrak total mencapai Rp1,47 triliun.

    Jika nantinya operasional, Bendungan Mbay/Lambo diharapkan mampu menyuplai air irigasi seluas 6.240 hektare, menyediakan layanan air baku sebesar 205 liter per detik, mengurangi risiko banjir di wilayah hilir seluas 3.200 hektare, dan mendukung potensi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 117,5 MegaWatt (MW). Tidak hanya itu, Bendungan Mbay/Lambo juga didesain sebagai destinasi wisata baru di Pulau Flores, khususnya di Kabupaten Nagekeo, NTT.

    Di lokasi pembangunan Bendungan Mbay/Lambo, ada pula Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nagekeo yang mendampingi Wapres Gibran.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

  • Goenawan Mohamad Sebut Polemik Ijazah Jokowi Tak Berdampak, Baiknya Usut Riwayat Pendidikan Gibran

    Goenawan Mohamad Sebut Polemik Ijazah Jokowi Tak Berdampak, Baiknya Usut Riwayat Pendidikan Gibran

    GELORA.CO – Aktivis senior dan pendiri majalah Tempo, Goenawan Mohamad, menanggapi maraknya kembali isu seputar dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. 

    Menurut Goenawan, polemik itu tak lagi relevan untuk diperpanjang karena Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

    “Saya mendukung ide agar heboh soal ijazah mantan Presiden Jokowi tak diterus-teruskan,” tulis Goenawan melalui akun X-nya yang dikutip, Selasa (06/05/2025).

    Jurnalis senior ini menambahkan, jika terbukti ijazah Jokowi palsu atau asli tidak begitu berpengaruh pada bangsa ini. 

    “Palsu atau asli, tak ada dampaknya lagi, beliau tak punya kekuasaan,” ucapnya.

    Ditegaskan Goenawan Mohamad, perhatian publik seharusnya kini tertuju pada sosok yang sedang menjabat, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Ia menilai penting bagi publik untuk mengetahui secara rinci latar belakang pendidikan dan kemampuan Gibran, mengingat perannya kini sebagai orang nomor dua di negeri ini.

    “Saya lebih sepakat, yang perlu diusut adalah pendidikan Wakil Presiden, Gibran,” tegas Goenawan.

    Ia pun melontarkan serangkaian pertanyaan yang menurutnya layak dijawab secara terbuka kepada publik terkait dengan tempat sekolahnya Gibran. 

    “Apa sekolahnya? Di mana? Apa ijazahnya, latar belakang keahliannya? Bagaimana prestasinya?,” jelasnya.

    Goenawan menekankan bahwa transparansi terhadap rekam jejak pendidikan seorang pejabat negara merupakan bagian dari akuntabilitas publik. 

    Apalagi, jabatan wakil presiden bukan sekadar simbolis, melainkan memiliki implikasi besar terhadap kebijakan dan masa depan bangsa.

  • Analisa Dibalik Batal Mundurnya Hasan Nasbi, Dibarter dengan Kembalinya Posisi Letjen Kunto Arief

    Analisa Dibalik Batal Mundurnya Hasan Nasbi, Dibarter dengan Kembalinya Posisi Letjen Kunto Arief

    GELORA.CO – Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, memberikan analisa dibalik batal mundurnya Hasan Nasbi dari Kepala Komunikasi Kepresidenan.

    Menurut Syahganda, kembalinya Hasan Nasbi sebagai PCO di Kabinet Prabowo-Gibran erat kaitannya dengan tukar posisi kepada Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

    Analisa Syahganda, Hasan Nasbi dikenal sebagai orang dekat Jokowi, sehingga tidak mudah bagi Prabowo untuk mencopotnya.

    Ia menyebut keputusan ini sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan politik di sekitar kekuasaan Prabowo.

    “Kalau dibandingkan mempertahankan Kunto (Letjen TNI Kunto Arief) dibanding dengan Hasan Nasbi ya tentu lebih valuable buat Pak Prabowo bagaimana Kunto bisa dia pertahankan, karena dia kan dari awal sudah menunjukkan bahwa dia punya kedekatan personal dengan Pak Try Sutrisno,” jelas Syahganda di kanal YouTube Refly Harun, Selasa (6/5/2025).

    Letjen Kunto Arief sempat kena mutasi sehari dan kemudian dikembalikan lagi kepada posisinya semula oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Menurut Syahganda, caturnya Prabowo ini memang agak rumit. Sehingga pada saat dia melakukan satu isyarat pemihakan kepada Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, mungkin pertukarannya sedikit, Prabowo mengasih juga posisi Hasan Nasbi untuk tetap ada di dalam lingkungan istana.

    “Jadi memang politiknya begitu,” katanya.

    Syahganda menyebut, secara politik, posisi Hasan Nasbi tak lagi sekuat sebelumnya.

    Hasan telah dilegitimasi setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Juru Bicara Baru yaitu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    Diketahui, Hasan Nasbi batal mengundurkan diri dari Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office/PCO.

    Penyebab Hasan Nasbi batal mundur karena perintah Presiden Prabowo Subianto yang masih menginginkannya di posisi tersebut.

    “Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan di Jakarta, Selasa 6 Mei 2025.***

  • 10 PPAD Buka Suara Usai Bikin Halal Bihalal Setelah Forum Purnawirawan TNI Minta Wapres Gibran Dicopot Nasional

    10 PPAD Buka Suara Usai Bikin Halal Bihalal Setelah Forum Purnawirawan TNI Minta Wapres Gibran Dicopot Nasional

    PPAD Buka Suara Usai Bikin Halal Bihalal Setelah Forum Purnawirawan TNI Minta Wapres Gibran Dicopot
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan
    TNI
    Angkatan Darat (PPAD) Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak buka suara soal kegiatan halal bihalal yang mereka lakukan. 
    Pasalnya, kegiatan ini digelar setelah Forum
    Purnawirawan TNI
    -Polri meminta Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan Wakil Presiden. Salah satu purnawirawan yang menyuarakan adalah Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, yang turut hadir dalam acara halal bihalal tersebut.
    Komaruddin pun menekankan acara ini tidak dibuat untuk merespons isu pemakzulan Gibran tersebut.
    “Tidak. Bahwa acara ini halal bihalal yang tiap tahunnya dilaksanakan okeh purnawirawan, kalau tahun kemarin ada di Balai Sudirman, tahun ini di Balai Kartini, jadi tidak ada dikaitkan dengan respon 8 pernyataan purnawirawan,” ujar Komaruddin di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
    “Jadi ini sebenarnya murni halal bihalal,” sambungnya.
    Komaruddin mengakui bahwa ada senior-seniornya yang tergabung ke dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta Gibran dicopot.
    Namun, dia mewajarkan mereka, mengingat para seniornya itu pun pernah ikut membangun bangsa.
    “Jadi itu kan senior-senior saya, jadi secara demokrasi wajar-wajar saja. Mereka sudah berbuat untuk bangsa ini juga pengen membangun bangsa ini, itu respons mereka. Tetapi itu bukan berarti mereka tidak setuju dengan pemerintahan. Saya kira mereka ingin membangun bangsa ini, membantu pemerintah seperti yang sekarang,” kata Komaruddin.
    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI-Polri telah mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Selain itu, forum ini juga meminta reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
    Tuntutan ini, yang turut mencakup perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo, menjadi perhatian publik.
    Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
    Beberapa tokoh yang turut mendatangani usulan ini adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bertemu Purnawirawan TNI-Polri, Komaruddin Simanjuntak: Isu Pemakzulan Gibran Tidak Ada Bahasannya

    Prabowo Bertemu Purnawirawan TNI-Polri, Komaruddin Simanjuntak: Isu Pemakzulan Gibran Tidak Ada Bahasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan keluarga besar TNI-Polri melakukan halalbihalal yang diselenggarakan oleh Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di Balai Kartini, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 6 Mei 2025.

    Pelaksana tugas Ketua Umum PPAD, Mayor Jenderal (Purn) Komaruddin Simanjuntak, menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai jembatan untuk silaturahmi antara purnawirawan untuk membahas persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

    Bahkan ia terang-terangan membeberkan tentang isu Pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    “Terkait isu (tuntutan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka) tidak ada bahasannya di sini,” kata Komaruddin

    Komaruddin juga menambahkan bahwa undangan yang diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, jajaran kabinet merah putih, kepala daerah, dan para pengusaha dengan alasan besar terhadap keluarga besar TNI-Polri.

    Lebih jelasnya, ia menyampaikan agenda halalbihalal bukanlah agenda yang dadakan, namun memang selalu dilaksanakan setiap tahun untuk menjaga tali silaturrahmi antara TNI-POLRI.

    “Jadi bukan agenda dadakan, bukan yang diada-adakan. Ini kegiatan rutin,” ujar Komaruddin.

    Meski demikian, banyak yang menyoroti acara halalbihalal yang diselenggarakan kali ini, di tengah polemik soal keterlibatan TNI dalam ruang pemerintahan.

    Mulai dari RUU TNI, 8 butir gugatan Forum Purnawirawan TNI (termasuk Pemakzulan Wakil Presiden), hingga persoalan polemik TNI dan Hercules. (Besse Arma/Fajar)

  • Swasembada Pangan, Gibran Bagikan 10 Traktor dan Mesin Pompa ke Petani

    Swasembada Pangan, Gibran Bagikan 10 Traktor dan Mesin Pompa ke Petani

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memberi bantuan berupa 10 traktor tangan dan mesin pompa ke kelompok tani Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Gibran menjelaskan pemberian traktor dan mesin pompa itu dilakukan untuk percepat realisasi swasembada pangan seperti yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan di Indonesia.

    Menurut Gibran, Desa Kolisia menjadi salah satu sentra pertanian padi di Kabupaten Sikka NTT karena memiliki lahan pertanian yang subur di area seluas 2.000 hektare.

    Selain itu, mayoritas petani di Desa Kolisia menanam varietas padi Empari 16 yang saat ini dikenal unggul dan tahan terhadap perubahan iklim.

    “Bantuan ini diharapkan dapat mengatasi masalah irigasi yang masih dihadapi, sekaligus meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi pertanian di wilayah tersebut,” tutur Gibran dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (6/5).

    Selain itu, dia juga menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan kelompok tani di Desa Kolisia. Diskusi itu dilakukan Gibran untuk menyerap aspirasi dan keluhan dari para petani serta ditindaklanjuti pemerintah

    “Kami dengar langsung aspirasi dari petani. Perbaikan irigasi dan ketersediaan pupuk akan kami prioritaskan agar produktivitas meningkat dan petani sejahtera,” katanya.

    Gibran menegaskan pemerintah akan terus berkomitmen memperkuat sektor pertanian, termasuk memastikan ketersediaan alat dan mesin pertanian, pupuk, dan irigasi yang memadai bagi para petani Indonesia.

    “Kami berharap produktivitas petani dapat meningkat signifikan, sekaligus mendukung upaya besar menuju kemandirian pangan di wilayah timur Indonesia, khususnya NTT,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan sektor pertanian telah meningkatkan produk domestik bruto (PDB) dan menekan angka kemiskinan di NTT.

    Maka dari itu, Kementerian Pertanian berkomitmen mendorong peningkatan produktivitas pertanian, khususnya di wilayah Sikka, melalui kemudahan akses terhadap sarana produksi seperti pupuk, serta penguatan infrastruktur irigasi yang berkelanjutan.

    “Ke depan kita akan dorong tingkat kemiskinan di NTT, tahun lalu itu 19%, kita akan tekan, kita akan bergerak bersama-sama. Ini atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, [bahkan] Bapak Wakil Presiden kunjungan langsung ke tempat ini,” tuturnya.

    Menurut Amran, pemerintah akan terus mengecek langsung, apakah berbagai bantuan dalam sektor pertanian benar-benar sampai ke tingkat petani, terutama pupuk. 

    “Nah itu yang kita cek langsung ke lapangan, agar produksi bisa dipastikan untuk meningkat. Nanti kami langsung [koordinasikan], tadi telepon Bapak Menteri PU luar biasa, beliau luar biasa. Kami sangat berterima kasih pada Menteri PU, begitu cepat tanggap. Kami sampaikan tentang bendungan, irigasi airnya yang belum optimal. Beliau akan, tahun ini, akan perbaiki,” katanya.

  • 2 Luhut ke Pihak yang Minta Wapres Gibran Dicopot: Kau Jangan Tinggal di Indonesia! Nasional

    2 Luhut ke Pihak yang Minta Wapres Gibran Dicopot: Kau Jangan Tinggal di Indonesia! Nasional

    Luhut ke Pihak yang Minta Wapres Gibran Dicopot: Kau Jangan Tinggal di Indonesia!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
    Luhut Binsar Pandjaitan
    meminta kepada pihak-pihak yang menuntut pencopotan
    Wapres Gibran Rakabuming Raka
    untuk tidak tinggal di Indonesia.
    Luhut mengingatkan seluruh warga negara harus taat pada konstitusi.
    “Iyalah harus taat, kalau kau tidak taat konstitusi jangan tinggal di Indonesia,” ujar Luhut di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
    Luhut menjelaskan, jangan sampai Indonesia dipecah belah oleh kekuatan asing.
    Dia menyebut jangan sampai
    Forum Purnawirawan TNI
    -Polri yang menuntut pemakzulan Gibran bisa membuat Indonesia terpecah.
    “Ya iya makanya itu, siapapun dia jangan sampai bisa dipecah belah dengan keadaan dunia seperti sekarang. Ingat Presiden sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas,” jelasnya.
    “Jangan kamu juga ikut menjadi bagian memecah belah. Dengar itu,” imbuh Luhut.
    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI-Polri telah mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Selain itu, forum ini juga meminta reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
    Tuntutan ini, yang turut mencakup perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo, menjadi perhatian publik.
    Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
    Beberapa tokoh yang turut mendatangani usulan ini adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di Depan Try Sutrisno, Prabowo Singgung Anak Muda Berani Tampil

    Di Depan Try Sutrisno, Prabowo Singgung Anak Muda Berani Tampil

    Di Depan Try Sutrisno, Prabowo Singgung Anak Muda Berani Tampil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    menyinggung perihal anak muda yang sudah berani tampil di hadapan Wapres ke-6
    Try Sutrisno
    .
    Hal tersebut Prabowo sampaikan saat berpidato di
    Halal Bihalal Purnawirawan TNI AD
    , Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
    “Angkatan 45 berani mengambil sikap, padahal negara belum punya anggaran, belum punya administrasi, belum punya organisasi, senjata direbut. Kadang-kadang mengangkat dirinya pada saat orang tidak berani, mereka di usia muda berani tampil,” ujar Prabowo.
    “Panglima Besar Soedirman menjadi Panglima Besar pada usia 29 tahun, Ignasius Slamet Riyadi menjadi komandan brigadir pada usia 22 tahun. Saudara-saudara, mereka muda-muda, berani, dan banyak yang mati waktu muda-muda,” sambungnya.
    Prabowo lantas bercerita bahwa dirinya sejak kecil pun sudah diajak ke makam pamannya.
    Pamannya, kata dia, gugur di Tangerang ketika masih muda, mulai dari usia 16 tahun hingga 21 tahun.
    “Jadi bangsa ini berdiri di atas darah keringat dan air mata, anak-anak muda, air matanya ibu-ibu kita, merasakan kita digembleng oleh mereka itu yang tersisa di hati kita saya yakin, yang jelas di hati saya,” jelas Prabowo.
    Sebelumnya,
    Forum Purnawirawan TNI-Polri
    telah mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    .
    Selain itu, forum ini juga meminta reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
    Tuntutan ini, yang turut mencakup perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo, menjadi perhatian publik.
    Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
    Beberapa tokoh yang turut mendatangani usulan ini adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Energi Bersih Tembus Pulau Terluar! PLTS Hybrid Terangi Kepulauan Selayar

    Energi Bersih Tembus Pulau Terluar! PLTS Hybrid Terangi Kepulauan Selayar

    Jakarta: PLN Indonesia Power (PLN IP) menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan listrik berkelanjutan, termasuk di wilayah-wilayah terluar Indonesia. 
     
    Salah satu buktinya adalah keberadaan PLTS Hybrid Selayar di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Daerah itu kini mengandalkan energi baru terbarukan (EBT).
     
    Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya transisi energi nasional, sekaligus mendukung visi pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Asta Cita untuk menciptakan kemandirian energi berbasis sumber daya bersih.
    PLTS Hybrid Selayar hasilkan listrik ramah lingkungan
    PLTS Hybrid yang dioperasikan sejak 2022 ini berdiri kokoh di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, dan menjadi andalan kelistrikan sistem Selayar. 

    Dibangun di atas lahan seluas 1,46 hektare, pembangkit ini memiliki kapasitas 1,3 Mega Wattpeak (MWp) dengan baterai cadangan hingga 870 KWh.
     
    Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, menyatakan pentingnya peran perusahaan dalam menyediakan solusi energi hijau bagi seluruh wilayah Indonesia.
     
    “PLN IP merupakan salah satu subholding PLN yang memegang peran strategis. Peran utama PLN IP saat ini yaitu sebagai penyedia solusi energi,” kata Edwin dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 Mei 2025.
     

    Menjaga andalan sistem wilayah terluar
    PLTS Hybrid Selayar dikelola oleh Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Tello PLN IP. Unit ini memiliki daya terpasang sebesar 132 Megawatt dan Daya Mampu hingga 96,72 Megawatt. 
     
    Tak hanya melistriki Sulawesi Bagian Selatan, UBP Tello juga bertugas menyuplai listrik ke wilayah kepulauan yang selama ini mengandalkan sistem isolated.
     
    “Sebagai perusahaan yang berfokus pada bisnis produksi energi listrik melalui pembangkit listrik yang dikelolanya, PLN IP UBP Tello terus mendukung transisi energi secara keseluruhan. Salah satunya dengan pengelolaan PLTS Hybrid Selayar secara maksimal,” papar Edwin.
    Dampak positif bagi ekonomi dan lingkungan sekitar
    Kehadiran PLTS Hybrid Selayar tak hanya menghadirkan listrik yang andal, tapi juga mendorong potensi sektor lain seperti pariwisata dan ekonomi lokal. 
     
    Sistem kelistrikan yang stabil menjadi kunci dalam pengembangan infrastruktur dan aktivitas usaha masyarakat.
     
    “Selain itu, kehadiran PLTS ini juga dapat mengurangi penggunaan energi fosil dan menekan emisi karbon,” ujar Edwin.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Bantah Pembatalan Mutasi TNI Bermuatan Politis, Dudung Bilang Ada Salah Tulis

    Bantah Pembatalan Mutasi TNI Bermuatan Politis, Dudung Bilang Ada Salah Tulis

    GELORA.CO – Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menilai pembatalan mutasi Letjen Kunto merupakan hal yang biasa. Bahkan, ia mengklaim kejadian serupa kerap terjadi semasa dirinya masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat KSAD.

    “Lazim dulu pernah juga zaman Pak Gatot, Pak Hadi itu biasa. Bahkan kemarin ada salah tulis itu kan, AL kemudian pindah jadi Pati Mabesad, itu kan karena salah tulis saja,” kata Dudung di Jakarta Pusat, dikutip Selasa (6/5/2025).

    Dudung menekankan pembatalan mutasi Letjen Kunto bukan masalah besar. Ia pun juga menyebut kejadian ini tidak ada unsur politik dimana ayah Letjen Kunto, Try Sutrisno, ikut mendukung pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

    “Menurut saya enggak ada kaitannya itu, jadi memang biasa itu di lingkungan TNI itu sering seperti itu jadi terkadang pada saat Wanjakti kemudian ada pertimbangan. Jadi enggak ada hubungannya antara Pak Try dengan anaknya itu enggak ada,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa seluruh proses mutasi jabatan di lingkungan TNI murni berdasarkan kebutuhan organisasi dan pergiliran dinas (tour of duty).

    Kristomei menjelaskan mutasi prajurit, termasuk penyesuaian rencana mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, telah melalui mekanisme sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

    “Setiap keputusan dilakukan secara profesional, objektif, dan demi menjaga stabilitas serta efektivitas pelaksanaan tugas TNI,” kata Kristomei dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

    Dia menjelaskan, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto secara resmi menetapkan kembali jabatan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sebelumnya direncanakan untuk mengisi jabatan sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

    Dengan penyesuaian tersebut, Letjen Kunto, yang merupakan putra wakil presiden keenam RI Try Sutrisno, tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.

    Menurut Kapuspen, perubahan mutasi tersebut dilakukan setelah melalui pertimbangan matang. Dalam proses rotasi jabatan, kata dia, terdapat sejumlah posisi yang belum memungkinkan untuk ditinggalkan oleh perwira tinggi TNI dalam rangkaian rotasi dimaksud.

    “Dari alur rangkaian yang mengikuti mutasi Letjen Kunto ternyata belum seluruhnya dapat bergeser saat ini. Dengan pertimbangan adanya tugas tugas yang masih harus diselesaikan oleh pejabat saat ini dan perkembangan situasi. Oleh karena itu, diputuskan untuk menunda atau meralat perubahan tersebut,” ujarnya.