Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Gibran Main Bola Bareng Warga hingga Ciptakan Hatrick saat Kunker ke Manokwari

    Gibran Main Bola Bareng Warga hingga Ciptakan Hatrick saat Kunker ke Manokwari

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat menghabiskan waktu bersama warga saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Manokwari, Papua Barat.

    Pada Selasa (4/11/2025) sore, Gibran mengenakan jersey bernomor punggung 24 dan bermain sepak bola bersama masyarakat Manokwari.

    Gibran tiba di Lapangan Biryosi usai memimpin rapat pleno BP3OKP dan bertemu tokoh adat setempat.

    Diketahui saat itu, Gibran bermain bola bersama dengan rekan tim siswa Sekolah Sepak Bola (SSB) Persatuan Sepak Bola (PS) Kasuari.

    Yang menarik, Gibran bertanding melawan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, yang memakai jersey putih nomor 21.

    Sebelum pertandingan dimulai, Gibran mewakili PS Kasuari dan tim lawan berfoto bersama dengan balutan langit sore Manokwari berwarna jingga.

    Selain bertanding melawan tim Gubernur Papua Barat, Gibran juga berhadapan dengan tim dari jurnalis peliput Istana Wakil Presiden.

    Selama pertandingan yang berlangsung selama kurang lebih 45 menit itu, Gibran berhasil mencetak gol sebanyak tiga kali.

    Setiap kali membobol gawang lawan, orang nomor dua di Indonesia itu kerap mendapat teriakan dari warga.

    Gibran didampingi sang istri, Selvi Ananda, melakukan kunjungan kerja ke Papua, yakni di Manokwari, Papua Barat, pada 4-5 November 2025 untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan percepatan pembangunan di wilayah Papua.

    Presiden menekankan bahwa Papua harus menjadi prioritas pembangunan nasional dengan memastikan kesejahteraan masyarakat dan pelibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap program pemerintah.

  • Daftar UMK Jawa Barat 2026 Jika Naik 10,5%: Bekasi Tertinggi, Banjar Terendah

    Daftar UMK Jawa Barat 2026 Jika Naik 10,5%: Bekasi Tertinggi, Banjar Terendah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pekerja tengah menunggu pengumuman pemerintah untuk menetapkan besaran kenaikan upah minimum 2026. Lantas, berapa upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 di Jawa Barat jika terdapat kenaikan 10,5%?

    Kalangan buruh menuntut kenaikan upah minimum 2026 berkisar 8,5% hingga 10,5%. Tuntutan tersebut salah satunya disuarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Angka ini lebih tinggi dari kenaikan upah minimum pada 2025 yang sebesar 6,5% secara nasional.

    Namun demikian, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa proses pembahasan besaran kenaikan upah minimum masih berlangsung menjelang tenggat pengumuman pada November.

    “Tunggu saja dulu, kan kita masih proses. [Diumumkan] November, dong, kan masih ada waktu,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

    Sebelumnya, kenaikan upah minimum sebesar 6,5% pada 2025 diputuskan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025. Beleid tersebut menyatakan pertimbangan kenaikan upah minimum mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    UMK Kota Bekasi menjadi yang tertinggi di Jawa Barat usai kenaikan sebesar 6,5% pada 2025, yakni menjadi Rp5.690.752.

    Selain itu, terdapat Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi masuk dalam daftar tiga besar UMK tertinggi Jawa Barat tahun ini, masing-masing sebesar Rp5.599.593 dan Rp5.558.515.

    Sementara itu, Kota Banjar menjadi daerah dengan UMK terendah di Jawa Barat yakni Rp2,43 juta jika upah minimum naik 10,5% pada 2026 sesuai dengan usulan buruh.

    Berikut daftar UMK di Jawa Barat 2026 jika ditetapkan naik 10,5%:

    Kota Bekasi – dari Rp5.690.752 menjadi Rp6.288.538
    Kabupaten Karawang – dari Rp5.599.593 menjadi Rp6.186.551
    Kabupaten Bekasi – dari Rp5.558.515 menjadi Rp6.143.664
    Kabupaten Purwakarta – dari Rp4.792.252 menjadi Rp5.295.430
    Kabupaten Subang – dari Rp3.508.626 menjadi Rp3.877.534
    Kota Depok – dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.741.787
    Kota Bogor – dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.664.321
    Kabupaten Bogor – dari Rp4.877.211 menjadi Rp5.389.308
    Kabupaten Sukabumi – dari Rp3.604.482 menjadi Rp3.982.950
    Kabupaten Cianjur – dari Rp3.104.583 menjadi Rp3.430.371
    Kota Sukabumi – dari Rp3.018.634 menjadi Rp3.336.589
    Kota Bandung – dari Rp4.482.914 menjadi Rp4.954.599
    Kota Cimahi – dari Rp3.863.692 menjadi Rp4.270.378
    Kabupaten Bandung Barat – dari Rp3.736.741 menjadi Rp4.128.592
    Kabupaten Sumedang – dari Rp3.732.088 menjadi Rp4.123.958
    Kabupaten Bandung – dari Rp3.757.284 menjadi Rp4.152.305
    Kabupaten Indramayu – dari Rp2.794.237 menjadi Rp3.087.656
    Kota Cirebon – dari Rp2.697.685 menjadi Rp2.981.950
    Kabupaten Cirebon – dari Rp2.681.382 menjadi Rp2.962.934
    Kabupaten Majalengka – dari Rp2.404.632 menjadi Rp2.657.119
    Kabupaten Kuningan – dari Rp2.209.519 menjadi Rp2.442.517
    Kota Tasikmalaya – dari Rp2.801.962 menjadi Rp3.096.170
    Kabupaten Tasikmalaya – dari Rp2.699.992 menjadi Rp2.983.492
    Kabupaten Garut – dari Rp2.328.555 menjadi Rp2.573.554
    Kabupaten Ciamis – dari Rp2.225.279 menjadi Rp2.459.930
    Kabupaten Pangandaran – dari Rp2.221.724 menjadi Rp2.455.501
    Kota Banjar – dari Rp2.204.754 menjadi Rp2.436.751

  • Gibran Ditantang Pamerkan Sertifikat UTS Insearch

    Gibran Ditantang Pamerkan Sertifikat UTS Insearch

    GELORA.CO -Sekembali dari Sydney, pemerhati telematika Roy Suryo membawa sejumlah barang bukti terkait hasil investigasinya di Insearch Language Centre Sydney, lembaga persiapan untuk mahasiswa asing sebelum melanjutkan kuliah di University of Technology Sydney (UTS). 

    Salah satunya yang dibawa adalah sertifikat Insearch Language Centre Sydney, tempat di mana Wapres Gibran Rakabuming Raka pernah belajar selama enam bulan.

    “Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang Namanya sertifikat UTS Insearch. Jadi kalau dia meniru ini, seperti dilakukan bapaknya akan ketahuan,” kata Roy Suryo saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, usai dari Sydney, Australia, pada Selasa 4 November 2025.

    Menurut Roy Suryo, lima alumni Insearch Language Centre Sydney yang ditemuinya di Sydney, memiliki sertifikat yang sama. 

    “Saya haqul yakin 99,9 persen Gibran tidak punya (sertifikat) ini,” kata Roy Suryo dikutip dari Youtube Refly Harun.

    Karena itulah, Roy Suryo mendesak Kemendikbud mencabut surat keterangan penyetaraan SMA Gibran karena tidak memiliki sertifikat UTS Insearch.

    Diketahui, berdasarkan data resmi KPU yang digunakan Gibran saat pendaftaran Pilpres 2024, disebutkan putra sulung Joko Widodo itu tercatat menempuh studi di UTS Insearch, Sydney, Australia, selama periode tiga tahun, dari 2004 hingga 2007.

  • Gibran “Traktir” Puluhan Anak Yatim-Piatu Buku hingga Alat Tulis Saat Kunker ke Manokwari

    Gibran “Traktir” Puluhan Anak Yatim-Piatu Buku hingga Alat Tulis Saat Kunker ke Manokwari

    Gibran “Traktir” Puluhan Anak Yatim-Piatu Buku hingga Alat Tulis Saat Kunker ke Manokwari
    Tim Redaksi
    MANOKWARI, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming menyempatkan untuk membelikan anak-anak buku dan alat tulis ketika melakukan kunjungan kerja di Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).
    Pantauan Kompas.com, Gibran dan rombongan menyambangi salah satu toko buku yang ada di Kalawai Mart,
    Manokwari
    , sekitar pukul 19.00 WIT.
    Gibran datang ke lokasi toko buku mengenakan kemeja safari warna cokelat muda dilengkapi ikat kepala khas Papua atau topi Kasuari.
    Setibanya di lokasi, Gibran langsung disambut antusias oleh warga yang ingin bersalaman dan berfoto bersama.
    Orang nomor dua di Indonesia ini pun berkeliling mendatangi anak-anak yang sedang memilih alat tulis di toko tersebut.
    Gibran juga menanyakan dan mengecek barang-barang yang dibelanjakan anak-anak agar sesuai dengan kebutuhan mereka.
    Dari data Sekretariat Wakil Presiden, secara total ada sekitar 69 anak, baik yatim, piatu, maupun yatim piatu, yang ditraktir Gibran di toko buku tersebut.
    Masing-masing anak diberi kesempatan untuk memilih alat tulis yang dibutuhkannya.
    Banyak dari mereka juga membeli tas, buku tulis, hingga pulpen dan pensil warna.
    Salah satu siswi, Anita (10), mengungkapkan sempat diajak ngobrol oleh Gibran.
    Menurutnya, Gibran turut mengecek barang yang dibelanjakannya.
    “Tadi mas Wapres periksa belanjaan, terus nanya beli tas enggak, terus disuruh beli tas. Tadi beli buku, krayon, pensil, sama tas, sampai Rp 400.000-an lebih,” ungkap Anita.
    Anita pun mengucapkan terima kasih kepada Wapres RI dan berharap eks Wali Kota Solo itu sering berkunjung ke kotanya. “Terima kasih Pak Wapres. Semoga sering ke Manokwari,” tutur dia.
    Senada, siswi lainnya, Anna (10), juga mengucapkan terima kasih kepada Gibran karena sudah dibelanjakan buku dan alat tulis. “Kalau saya tidak beli tas, karena mama di rumah sudah beli. Beli buku tulis saja sama pensil banyak,” ujar Anna.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Projo Pilih Poligami Politik dengan Lingkaran Kekuasaan

    Projo Pilih Poligami Politik dengan Lingkaran Kekuasaan

    GELORA.CO -Keputusan Projo menghapus wajah Jokowi dari logo organisasi bukan sekadar perubahan simbol. Langkah itu dinilai sebagai manuver politik untuk menyesuaikan arah kekuasaan tanpa benar-benar meninggalkan sang patron utama.

    Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyebut perubahan ini sebagai bagian dari transformasi organisasi.

    “Ini bukan lagi soal pro individu. Kita ingin memperkuat kelembagaan, bukan kultus personal,” katanya. 

    Sejak berdiri pada 2013, Projo tumbuh sebagai mesin relawan inti Jokowi di dua Pilpres. Wajah Jokowi bahkan menjadi identitas resmi mereka selama lebih dari satu dekade.

    Kini, di era Prabowo-Gibran, perubahan simbolik itu jadi penanda munculnya babak baru perjalanan politik Projo.

    Pengamat politik Iqbal Themi, menilai keputusan tersebut bukan pemutusan tali politik dengan Jokowi, melainkan bentuk poligami politik.

    “Sulit membayangkan Projo benar-benar melepaskan Jokowi. Dengan Gibran berada di pusat kekuasaan, mereka tetap punya jalur genetik ke patron lama, yakni Jokowi,” kata Iqbal kepada wartawan, Selasa 4 November 2025.

    Iqbal menjelaskan, tindakan ini merupakan adaptasi politik yang jamak dalam transisi kekuasaan Indonesia, terutama bagi kelompok relawan yang historisnya bertumbuh melalui patronase.

    “Ketika pusat kekuasaan bergeser, mereka harus mengikuti arus. Poligami politik ini cara menjaga kontinuitas pengaruh tanpa kehilangan akses ke jaringan atau patronase lama,” ujarnya.

    Menurutnya, Projo tengah mengamankan continuity of influence dalam lanskap kekuasaan baru yang memiliki karakter dan orbit politik berbeda.

    “Prabowo membawa gaya kepemimpinan, jaringan ekonomi, dan ekosistem kekuasaannya sendiri. Projo paham itu. Mereka merapikan simbol lama bukan pertanda pisah jalan, tapi agar tidak terjebak dalam romantisme figur lama,” terangnya.

    Iqbal juga menyebut langkah Projo itu sebagai upaya menghindari posisi marginal dalam konfigurasi kekuasaan Prabowo saat ini.

    “Projo membaca arah angin. Tidak ingin menjadi ‘anak tiri’ dalam rumah kekuasaan baru yang sudah berganti. Dengan merawat Jokowi dan menyapa Prabowo, Projo memastikan kursi tetap tersedia di meja kekuasaan,” pungkasnya.

  • Ada dua lembaga khusus, Gibran minta pembangunan Papua lebih cepat

    Ada dua lembaga khusus, Gibran minta pembangunan Papua lebih cepat

    Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta pembangunan di Papua lebih cepat dengan adanya dua lembaga khusus yang dibentuk pemerintah, yakni Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

    Hal itu disampaikan Wapres saat memimpin Rapat Pleno BP30KP didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Halum yang juga Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

    “Karena sekarang sudah ada dua lembaga, ini saya minta kecepatan, akselerasi pembangunan ini harus dua kali lipat. Inovasi dalam perumusan kebijakan harus dua kali lipat. Manfaat nyata yang diterima masyarakat harus dua kali lipat,” kata Wapres dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Papua Barat, Selasa.

    Gibran menjelaskan bahwa dua lembaga khusus yang dibentuk pemerintah, terutama Komite Eksekutif Papua yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada bulan lalu, bersifat saling melengkapi agar tujuan Presiden dalam percepatan pembangunan di Papua segera terwujud.

    Menurut Gibran, pembangunan di Papua harus berkelanjutan, tidak bisa hanya dilakukan dalam kurun waktu 1-2 tahun.

    Gibran pun memaparkan sejumlah indikator yang harus diperhatikan, seperti usia harapan hidup di Papua, prevalensi stunting, jumlah rumah sakit, jumlah Puskesmas, hingga jumlah masyarakat yang sudah melakukan Cek Kesehatan Gratis.

    “Kalau di RPJMN 2025-2029 ini rencana ada 24 rumah sakit yang akan dibangun di wilayah Papua,” kata Gibran.

    Pada saat kunjungannya ke Jayapura pada bulan lalu, Gibran mengungkapkan peralatan rumah sakit sudah cukup memadai dan lengkap, seperti CT-Scan MRI, Head Lab, Mammography, Digital Panoramic, hingga dokter spesialis.

    Gibran berharap masyarakat Papua yang hendak melakukan pengobatan tidak perlu diterbangkan lagi ke Makassar, karena mampu ditangani di Papua.

    Adapun Gibran kembali melakukan kunjungan kerja ke Papua, yakni di Manokwari, Papua Barat, pada 4-5 November 2025 untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan percepatan pembangunan di wilayah Papua.

    Presiden menekankan bahwa Papua harus menjadi prioritas pembangunan nasional dengan memastikan kesejahteraan masyarakat dan pelibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap program pemerintah.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri minta semua pihak percepat pembangunan Papua

    Wamendagri minta semua pihak percepat pembangunan Papua

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta seluruh lembaga yang mendapat mandat untuk menangani otonomi khusus (Otsus) Papua agar menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi dalam rangka percepatan pembangunan di Tanah Papua.

    “Kita bersama-sama pemerintah dan juga masyarakat, dunia usaha, inilah sebenarnya tujuan dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan pengarahan pada Rapat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otsus Papua dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

    Ribka menjelaskan, rapat ini menjadi forum penting untuk memastikan lembaga-lembaga terkait Otsus bekerja secara fokus, efektif, dan terarah.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah telah membentuk berbagai institusi khusus sesuai amanat Undang-Undang (UU) Otsus Papua, yang seluruhnya memiliki tanggung jawab untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.

    Ia menekankan, seluruh lembaga pelaksana Otsus bersama pemerintah daerah (Pemda) harus bergerak searah menuju tujuan yang sama. Menurutnya, sinergi menjadi kunci agar program pembangunan berjalan konsisten dan tepat sasaran.

    “Selain dari lembaga yang sudah dibentuk ini, sudah ada pemerintahan. Saat ini sudah ada 6 gubernur-wakil gubernur, dan juga ada 42 bupati/wali kota di Tanah Papua. Kemudian ada MRP, kemudian ada DPRP [melalui mekanisme] pengangkatan sebagai implementasi daripada Undang-Undang Otonomi Khusus,” ujarnya.

    Ribka menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di enam provinsi wilayah Papua masih tergolong tinggi. Untuk itu, ia menekankan perlunya seluruh lembaga terkait memanfaatkan kewenangan yang dimiliki secara optimal guna mempercepat pembangunan pada sektor-sektor strategis.

    Ia juga menyoroti bahwa agenda ini memiliki momentum strategis karena digelar menjelang penyampaian materi dan arahan dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengenai kebijakan Otsus serta berbagai isu prioritas di Papua.

    Arahan tersebut akan menegaskan komitmen pemerintah dalam merespons aspirasi dan tantangan yang dihadapi masyarakat Papua.

    “Untuk kita membawa pergumulan dan aspirasi dari masyarakat kita, persoalan baik sumber daya manusia, kemudian juga masalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur,” jelasnya.

    Ribka berharap pertemuan ini menjadi momentum untuk menyatukan visi serta merumuskan langkah konkret yang sejalan dengan arahan Presiden dan Wapres bagi Papua.

    Ia menegaskan bahwa BP3OKP, KEPP Otsus Papua, dan seluruh lembaga terkait merupakan bagian tak terpisahkan dari pemerintahan yang harus bergerak serempak mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

    “Saya ingin kita harus mendapatkan satu tujuan yang penting. Kira-kira Bapak Presiden dan Pak Wakil Presiden ini mengharapkan seperti apa tentang Papua, apa yang harus kita kerjakan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Survei PRI: Kinerja Prabowo dongkrak elektabilitas Partai Gerindra 

    Survei PRI: Kinerja Prabowo dongkrak elektabilitas Partai Gerindra 

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga survei Pusat Riset Indonesia (PRI) mengungkapkan tingginya kepuasan publik terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mendongkrak elektabilitas Partai Gerindra.

    “Tingkat kepuasan publik dirasakan sangat tinggi dan mendapat apresiasi publik tersebut berdampak langsung kepada elektabilitas partai di mata masyarakat,” kata Direktur Eksekutif PRI Deni Yusup di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Deni saat merilis survei nasional bertajuk “Persepsi dan Perilaku Publik Terhadap Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mata Masyarakat Indonesia dan Memotret Elektabilitas Partai Politik”.

    Deni menjabarkan sebanyak 82,44 persen publik menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu, kata Deni, membuat Partai Gerindra mengalami tren kenaikan elektabilitas. Pada pelaksanaan pemilu 2024 Partai Gerindra mencatatkan elektabilitas sebesar 13,22 persen, kemudian saat survei dilaksanakan pada Oktober 2025, Gerindra mengalami kenaikan elektabilitas menjadi sekitar 22,13 persen.

    “Peningkatan signifikan ini dampak dari kerja kerja politik partai Gerindra dan juga program-program nyata dari Presiden RI Prabowo Subianto
    sekaligus Ketua Umum Gerindra,” ujarnya.

    Deni menilai infrastruktur mesin politik Partai Gerindra, pengaruh dari sosok Prabowo Subianto sebagai Presiden yang menakhodai jalannya pembangunan sekaligus ketua umum partai, berpotensi untuk terus unggul di aspek elektabiliras lima tahun ke depan.

    Deni mengungkapkan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden juga turut mengangkat elektabilitas Partai Golkar dari 15,29 persen menjadi 17,21 persen.

    “Partai Golkar, dari hasil survei PRI ini menunjukkan tren positif imbas dari partai Golkar bagian dalam Kabinet Prabowo Gibran, dari 15,29 persen menjadi 17,21 persen mengalami kenaikan sekitar 1,92 persen. Hal ini tidak lain dampak dari menguatnya dua instrumen, yakni sosok Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia sekaligus Menteri ESDM dan solidnya infrastruktur Partai Golkar,” kata Deni.

    Survei PRI juga menunjukkan PDI Perjuangan mengalami penurunan elektabilitas menjadi 14,10 persen dari 16,72 persen pada saat Pemilu 2024.

    Persaingan elektabilitas di papan tengah berlangsung dengan sangat ketat, dengan rincian elektabillitas PKB 8,15 persen, Demokrat, 7,89 persen, PAN 7,89 persen. Nasdem 7,48 persen, PKS 6, 15 persen.

    Sementara masyarakat yang masih belum menentukan sikap (swing vooters) berjumlah sekitar 2,38 persen.

    Hasil survei menunjukkan Partai Demokrat juga mengalami kenaikan elektabilitas sebagai dampak dari masuknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Kabinet Merah Putih.

    PAN tidak ketinggalan mengalami kenaikan atau trend positif setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan masuk dalam kabinet.

    Hal menariknya yang ditemukan dalam survei PRI, kata Deni, adalah hadirnya partai non parlemen yang mengalami kenaikan atau tren positif yakni PSI yang pada tahun 2024 bertengger di angka 2,81 persen menjadi 4,25 persen di Oktober 2025.

    Di sisi lain PPP mengalami penurunan elektabilitas dari 3,87 persen menjadi 1,85 persen.

    Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling, responden terdistribusi secara acak di 38 provinsi di seluruh nusantara. Seluruh responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Data survey diambil secara proporsional pada tingkat Provinsi dan random di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, kampung/RW/RT.

    Survei digelar pada 10-20 Oktober 2025 dengan margin of error sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Jumlah sampel responden yang diwawancara sebanyak 1.200 responden warga negara Indonesia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Ambil Tanggung Jawab Utang Whoosh, Tere Liye: Bapak yang Menjawab, Rakyat yang Menanggung

    Prabowo Ambil Tanggung Jawab Utang Whoosh, Tere Liye: Bapak yang Menjawab, Rakyat yang Menanggung

    Fajar.co.id, Jakarta — Penegasan Prabowo yang akan menanggung utang kereta cepat Whoosh, kini jadi sorotan banyak pihak. Pernyataan itu menuai kritikan meski ada pula yang mendukung.

    Salah satu yang mengkritik tajam adalah penulis kondang Indonesia yang juga alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Tere Liye.

    “Iya, Bapak yang ‘menjawab’, rakyat yang ‘menanggung’ sesungguhnya,” tulis Tere Liye, dikutip dari akun media sosialnya, Selasa (4/11/2025).

    Karena, lanjut pria bernama asli Darwis itu, mau apapun solusinya, kereta cepat ini tetap saja pada akhirnya tanggungan rakyat. Danantara? Yes, itu tetap duit rakyat juga. APBN? Apalagi yang ini.

    “Sejak kapan proyek-proyek beginian pakai duit pribadi pejabat-pejabat? Apalagi duit Prabowo, Gibran, Jokowi,” sindir penulis novel-novel best seller itu.

    Ini tuh, sambung Tere Liye, halunya luar biasa jika ada pejabat-pejabat yang sok gagah mau bertanggung jawab soal kereta cepat.

    “Yang ada, kamu-kamu sekalian maksa banget jadi pejabat, biar bisnis kamu jalan toh? Tidak macet. Biar anak mantu dapat pekerjaan,” kritik Tere Liye, menyindir pernyataan lawas Prabowo dan Jokowi.

    Sayangnya, lanjut dia, rakyat Indonesia itu masih lamaaaa sekali pintarnya. Mereka lebih memilih jejeritan, joget-joget, dilempari kaos, sembako, amplop.

    “Bukan milih mana yang lebih masuk akal, mana yang lebih prioritas, dan betulan berdampak nyata ke penghasilan rakyat banyak,” tutup Tere Liye. (sam/fajar)

  • Survei PRI: Kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo 82,44 persen

    Survei PRI: Kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo 82,44 persen

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga survei Pusat Riset Indonesia (PRI) merilis hasil survei yang menyatakan 82,44 persen publik puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

    “Saya kira selama satu tahun ini sangat memuaskan di mata publik,” kata Direktur Eksekutif PRI Deni Yusup di Jakarta, Selasa.

    Deni menjelaskan sebanyak 14,89 persen responden menyatakan sangat puas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan 67,55 persen menyatakan puas. Hanya 10,55 persen yang menyatakan tidak puas dan 3,36 persen yang menyatakan sangat tidak puas, serta 3,65 persen menyatakan tidak tahun/tidak menjawab.

    Hal itu disampaikan Deni saat merilis survei nasional bertajuk Persepsi dan Perilaku Publik Terhadap Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mata Masyarakat Indonesia dan Memotret Elektabilitas Partai Politik.

    Deni mengungkapkan tingginya tingkat kepuasan publik tersebut didorong oleh berbagai program yang merakyat dan sudah banyak rakyat yang merasakan program yang digelontorkan Presiden Prabowo.

    Program tersebut, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, ketahanan energi, program Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis (CKG), ketahanan pangan, koperasi merah putih, diikuti program penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta yang terbaru adalah program pengurangan pajak melalui Menteri Keuangan RI.

    Adapun penilaian rincian penilaian publik tersebut yakni kinerja Prabowo Subianto sudah bagus lewat program MBG dan Sekolah Rakyat dengan 20,55 persen dukungan, tindakan cepat dan realistis dalam penanganan hukum dan korupsi dengan dukungan 15,25 persen.

    Pelaksanaan dan perbaikan ketahanan energi 14,60 persen, mengurangi kemiskinan untuk seluruh lapisan 11,36 persen. serius dalam memperbaiki kondisi pendidikan, lapangan kerja & pangan 10,33 persen.

    Selanjutnya, 10,15 persen menilai program kesehatan gratis dan sekolah dilaksanakan dengan sangat serius, pembangunan ekonomi kerakyatan lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 7,36 persen, percaya dengan tanggung jawab yang sudah rakyat berikan sebanyak 7,35 persen, serta pemberian rumah susun untuk warga kecil sebanyak 3,05 persen.

    Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling, responden terdistribusi secara acak di 38 provinsi di seluruh nusantara. Seluruh responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Data survei diambil secara proporsional pada tingkat provinsi dan random di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, kampung/RW/RT.

    Survei digelar pada 10 hingga 20 Oktober 2025 dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Jumlah sampel yang diwawancara sebanyak 1.200 responden warga negara Indonesia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.