Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Babak Belur PDIP pada Pemilu 2024, Megawati Sorot Suara yang Terpecah

    Babak Belur PDIP pada Pemilu 2024, Megawati Sorot Suara yang Terpecah

    Babak Belur PDIP pada Pemilu 2024, Megawati Sorot Suara yang Terpecah
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),
    Megawati Soekarnoputri
    mengaku partainya babak belur pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
    Babak belurnya PDI-P tersebut diungkapkannya saat berpidato di di acara Trisakti Tourism Award 2025, Kamis (8/5/2025).
    “Kemarin waktu pemilu. Saya tidak pernah ngomong, kan. Tapi sekarang saya sentil aja sedikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu. Babak belur apa enggak?” ujar Megawati.
    Megawati sebagai ketua umum PDI-P, tentu memahami apa yang terjadi di internal partai berlambang kepala banteng itu.
    Salah satu yang disadarinya adalah terpecahnya suara PDI-P di daerah-daerah yang seharusnya menjadi basis suara partai akibat faktor eksternal.
    “Saya lihat, gila deh, tempat yang seharusnya kita dulang, itu dipecah-pecah. Tidak usah diomongkan,” ucap Megawati.
    Kendati demikian, ia berterima kasih kepada para kader dan masyarakat yang sudah berjuang maksimal pada Pemilu 2024.
    Megawati pun mengingatkan kepada seluruh kadernya untuk tetap solid, bekerja untuk rakyat, dan memegang teguh semboyan Satyam Eva Jayate.
    “Satyam eva Jayate. Saya selalu bilang demikian karena kebenaran itu pasti, pasti, menang. Tapi kalau kalian yang melempem, ya enggak menang,” ujar Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.
    PDI-P sendiri keluar sebagai peraih suara terbanyak pada Pemilu 2024. Partai berlambang kepala banteng itu 25.387.279 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil). Hasil tersebut membuat PDI-P meraih 110 kursi di DPR.
    Kendati keluar sebagai pemenang Pemilu 2024, suara PDI-P turun dibandingkan kontestasi sebelumnya pada 2019.
    Pada Pemilu 2019, PDI-P ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan 27.053.961 suara atau 19,33 persen. Dari hasil tersebut, PDI-P menempatkan 128 wakil rakyat di DPR.
    Di samping itu, meski PDI-P keluar sebagai pemenang Pemilu 2024, tetapi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mereka usung hanya meraih suara sebanyak suara sebanyak 27.040.878 atau 16,47 persen.
    Pasangan yang diusung PDI-P itu berada di peringkat ketiga, di bawah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (96.214.691 atau 58,59 persen) dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (40.971.906 atau 24,95 persen).
    Pasangan Ganjar-Mahfud juga kalah di daerah-daerah yang menjadi basis PDI-P, seperti Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Utara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dinasti Politik Jokowi Berpotensi jadi Sebab RI Bubar 2030

    Dinasti Politik Jokowi Berpotensi jadi Sebab RI Bubar 2030

    GELORA.CO – Dinasti politik Joko Widodo alias Jokowi disebut sebagai salah satu sebab Indonesia akan bubar di masa yang akan datang. Demikian pendapat pengamat militer dan politik, Selamat Ginting.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto menghadiri halalbihalal bersama purnawirawan TNI AD dan keluarga besar Polri. Prabowo semeja dengan Wapres ke-6 RI sekaligus mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno di Balai Kartini Jakarta Selatan pada Selasa (6/5/2025) kemarin.

    Prabowo dalam kesempatan itu menyalami tokoh-tokoh yang telah menanti di ruangan. Dia kemudian duduk semeja dengan Wapres ke-6 RI sekaligus Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X.

    Hadir pula dalam acara tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto, mantan Kepala BIN Hendropriyono, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kepala BIN Herindra, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI Dudung Abdurrachman, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan kehadiran Prabowo dalam acara itu untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi dengan para purnawirawan.

    “Dan yang menarik, selesai acara Titik Soeharto menuntun Try Sutrisno hingga memasuki ke dalam mobilnya. Mba Titik Suharto nampak menghormati Try Sutrisno,” kata Abraham Samad dalam podcast bersama pengamat Militer dan Politik Selamat Ginting di channel YouTube Abraham Samad Speak Up, Kamis (8/5/2025).

    Pun Abraham Samad meminta Selamat Ginting untuk menanggapi yang menurutnya semua orang menghormati Try Sutrisno. Penghormatan itu bukan karena Try Sutrisno mantan Panglima TNI, mantan Wapres tetapi karena sosok yang memiliki integritas.

    Selamat Ginting yang hadir penuhi undangan sebagai KBT Keluar Besar Tentara mengungkap harapan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Try Sutrisno yang kini menjadi sorotan dari kritiknya di Forum Purnawirawan TNI dengan 8 butir tuntutan. Diantara 8 butir  itu menuntut Wapres RI Gibran Rakabuming Raka untuk mundur.

    “Prabowo ditunggu publik kapan bisa bertemu antara Prabowo dengan Try Sutrisno tentunya terkait dengan Forum Purnawirawan TNI dengan petisi 8 point tuntutan. Salah satu poin tuntutan tersebut di antara minta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisi wapres. Karena posisi Wapres ini menjadi pusat perhatian nasional dan internasional,” kata Selamat Ginting.

    “Pak Try Sutrisno bukan kali ini saja menjadi pusat perhatian terkait kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi pada tahun 2018, mendatangi MPR meminta MPR kembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN),” tambah dia.

    Lantas Ginting berkaca pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, saat itu Jendral Purn TNI Try Sutrisno melakukan kritik.

    “Di masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono Pak Try juga pernah kritik program jangka menengah dan jangka panjang dan Presiden SBY menanggapinya dengan bijak. Ini perlu dicontoh oleh Presiden Prabowo karena kan sama-sama dari militer. Untuk itu Pak SBY mengirim Panglima TNI Pak Joko Suyanto atau mengutus pimpinan TNI lainnya misalnya Kapuspen TNI dll,”  tuturnya.

    Try Sutrisno pernah melakukan kritik dengan gerakan cabut mandat di era Presiden SBY. Dan SBY menanggapi dengan tenang bersama Wapres Jusuf Kalla. “Jadi di kepimpinan SBY tidak menyikapi tidak dengan reaktif, tidak melakukan tuduhan atas kritik Try Sutrisno,” ungkap Ginting.

    Ginting mengutip ucapan Mantan Presiden Soekarno “Berikan pemuda untuk merubah dunia. Berkaca dari era Soekarno, sekarang keadaan berbeda ” Berikan satu orang tua Try Sutrisno untuk mengubah kezaliman.

    Ginting menilai dinasti politik Jokowi berpotensi menjadi salah satu variabel Indonesia akan cepat bubar pada 2030.

    “Nah ini yang harus kita lawan 2030 kita bisa bubar kalau dinasti Jokowi tidak dihentikan. Anda bayangkan baru saja satu pekan Gibran dilantik jadi wapres sudah ada spanduk Gibran untuk 2029 tidak ada Wanjakti di era Jokowi. Dia yang ngatur semua yang jadi Pangdam itu, Jokowi yang menentukan,” jelasnya.

    Ginting kembali menegaskan orang seperti jendral Purnawirawan TNI Try Sutrisno melakukan kritik untuk mengubah kezaliman. “Tapi di era kini 1000 pemuda yang mantan aktivis 98 hanya bisa menjadi buzzer dan mimpi menjadi komisaris BUMN. Jadi beda sekali,” pungkasnya.

  • Rocky Gerung Sebut Ada Jarak Psikologis antara Prabowo dan Gibran, Singgung Kanal Lapor Mas Wapres – Halaman all

    Rocky Gerung Sebut Ada Jarak Psikologis antara Prabowo dan Gibran, Singgung Kanal Lapor Mas Wapres – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti hubungan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Rocky memandang, saat ini ada jarak antara orang nomor satu dan dua di Indonesia tersebut.

    Hal ini disampaikan Rocky Gerung dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (8/5/2025).

    Menurutnya, hubungan Prabowo dan Gibran adalah hubungan politik yang terbentuk karena pemilihan umum, sebagai presiden dan wakilnya.

    Lalu, ia menyoroti tugas wakil presiden adalah membantu presiden dan menunggu perintah dari presiden.

    “Ya, memang hubungan antara Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran itu adalah hubungan politik yang diresmikan melalui tata cara demokrasi, yaitu pemilu,” kata Rocky Gerung.

    “Dan hubungan politik itu dengan sendirinya menjadi semacam kesepakatan untuk menjalankan fungsi-fungsi ketatanegaraan.”

    “Presiden menjalankan seluruh tugas dia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menghasilkan kesejahteraan cepat-cepatnya.”

    “Sementara, wakil presiden membantu presiden. Wakil presiden tidak boleh ambil kebijakan.”

    “Wakil Presiden bersiap bila kebijakan yang diambil oleh Presiden terhalang karena soal-soal teknis atau soal-soal yang tak terduga.”

    WAPRES RI GIBRAN – Dalam foto: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat hadir melayat almarhumah Titiek Puspa di Masjid An-Nur Perdatam, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025). (Tribunnews.com/Fauzi Alamsyah)

    Gibran Dinilai Cari Sensasi

    Namun, Rocky Gerung memandang, Gibran sebagai Wapres RI malah berupaya mencari sensasi dan memilih untuk membuat inisiatif sendiri, alih-alih menunggu perintah Prabowo.

    Hal tersebut, kata Rocky Gerung, terlihat ketika Gibran membuat kanal pengaduan masyarakat bernama ‘Lapor Mas Wapres.’

    Pendiri Setara Institute ini pun menilai, Gibran tidak mampu mengajukan konsep, sehingga ia mencari-cari cara agar mendapat sorotan.

    Sehingga, Rocky Gerung memandang, bahwa kini terbentang jarak antara Prabowo dan Gibran karena adanya perbedaan sikap, pengetahuan, dan mental antara keduanya.

    “Jadi fungsi wakil presiden memang adalah menunggu order presiden. Tetapi, kelihatan memang ada upaya wakil presiden untuk mencari sensasi,” papar Rocky Gerung.

    “Sebetulnya mencari sensasi, karena kalau Gibran tahu bahwa tugas dia hanyalah menunggu order presiden, maka dia tidak boleh mengambil inisiatif. Kan itu dasarnya.” 

    “Jadi kita mulai membaca bahwa soal setelah pemilu, itu berubah dari soal perjanjian politik menjadi sebut aja ketegangan atau kegelisahan psikologis.”

    “Karena sinyal itu mulai terbaca ketika orang melihat bahwa Gibran bikin sendiri Lapor Wapres, (padahal) kan sudah ada inspektur jenderal di setiap kementerian, ngapain mesti lapor ke wapres.”

    “Tugas wapres itu membantu menyodorkan konsep, tapi karena nggak mampu, maka dia mencari-cari cara supaya kamera mengikuti dia terus.”

    “Jadi kelihatannya sorotan kamera itulah yang membuat Gibran ketagihan. Dan ketagihan itu justru backfire bagi Presiden, karena yang diterangkan Gibran nggak ada isinya.”

    “Jadi memang mulai terbaca bahwa ada jarak, mulai ada jarak psikologis, dan jarak itu pasti terjadi karena perbedaan karakter, perbedaan pengetahuan, perbedaan mental, perbedaan sikap antara Presiden dan Wakil Presiden.”

    (Tribunnews.com/Rizki A.)

  • Gibran Sibuk Perbaiki Citra di 6 Bulan Pertama, Pengamat: Tak Mau Dianggap Jadi Wapres karena Ayah – Halaman all

    Gibran Sibuk Perbaiki Citra di 6 Bulan Pertama, Pengamat: Tak Mau Dianggap Jadi Wapres karena Ayah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengamat politik Hendri Satrio menilai Gibran Rakabuming Raka berupaya membangun citra diri dalam enam bulan pertamanya menjabat Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Hensat, Gibran berupaya agar terlepas dari bayang-bayang sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu disampaikan Hendri dalam program Overview Tribunnews, Rabu (7/5/2025).

    “Dia berusaha memang membaiki skill-nya gitu ya, dia punya citra skill-nya belum mumpuni bahkan kualifikasinya belum masuk sebagai wapres, maka kemudian dia melakukan hal-hal yang menurut dia perlu supaya citranya dia terangkat,” ungkapnya.

    Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu mengatakan sejumlah hal dilakukan Gibran sebagai upaya membentuk citra baik sebagai wapres.

    “Misalnya bikin Lapor Mas Wapres gitu ya atau kemudian mengundang menteri untuk rapat koordinasi dengan dirinya, atau kemudian bermonolog tentang isu-isu yang luar biasa berat seperti demokrasi dan hilirisasi,” ungkap pria yang juga akrab disapa Hensat itu.

    Hendri bilang, enam bulan ini Gibran disibukkan dengan memperbaiki citranya di publik.

    “Dia tidak ingin dianggap sebagai sosok yang memang jadi wapres karena ayahanda gitu ya.”

    “Makanya kemudian dia berusaha untuk menaikkan citra misalnya dengan bagi-bagi susu, bagi-bagi skincare, dia bermonolog,” ungkapnya.

    Sementara itu terkait peran Gibran sebagai wapres, Hendri menilai apa yang dilakukan mantan Wali Kota Solo itu sudah pas.

    “Mas Gibran jarang-jarang muncul karena kan namanya wakil ya, wakil presiden itu kan dia bergerak atas izin presiden ya. Jadi kalau presidennya enggak minta hadir ya enggak apa-apa juga gitu.”

    “Pak Ma’ruf Amin kan juga waktu dengan Pak Jokowi jarang juga tampil bersama-sama Pak Jokowi bila tidak diminta Pak Jokowi kan,” ungkapnya.

    Gibran Lemah secara Legislatif

    Pada kesempatan itu, Hendri juga menilai lemahnya posisi Gibran secara legislatif.

    Gibran dinilai lemah karena saat ini tidak memiliki partai politik setelah dipecat dari PDI Perjuangan (PDIP).

    Hal itu diungkapkan Hendri menanggapi usulan pemakzulan Gibran.

    “Kalau kita bicara tentang legislatif, justru menurut saya Mas Gibran tidak dalam posisi yang kuat tuh karena kan Mas Gibran tidak berpartai lagi sekarang,” ungkap Hendri.

    Sehingga menurut Hensat, panggilan akrabnya, Gibran perlu berhati-hati dalam menjalankan jabatannya saat ini.

    “Jadi artinya ya dia mesti hati-hati, kecuali memang sang ayahanda masih memegang atau bisa masih bisa mencengkeram beberapa partai politik sehingga tidak ada pemakzulan untuk Mas Gibran gitu,” ujarnya.

    Meski begitu, relasi sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah partai politik membuat Gibran masih dalam posisi aman.

    “Dengan kedekatannya Pak Zulhas Ketua Umum PAN, kemudian Bahlil Ketua Umum Golkar dengan Pak Jokowi, keberadaan Mas Gibran mungkin masih aman lah ya,” ungkap Hensat.

    Adapun terkait wacana pemakzulan Gibran, Hensat menilai hal itu sulit terjadi.

    “Kalau pemakzulan Wapres menurut saya masih jauh ya. Kecuali memang ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh Mas Wapres gitu.”

    “Dan itu ya tadi saya katakan kalau pun ada, itu harus masuk ke MK (Mahkamah Konstitusi) dulu gitu keputusannya. Dan di MK kan ada pamannya gitu kan,” kata Hensat.

    Diketahui, beberapa waktu lalu, Forum Purnawirawan TNI-Polri merekomendasikan delapan poin kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Di antaranya soal tenaga kerja asing, penolakan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) hingga usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.

    Namun, satu di antara poin yang mengundang pro dan kontra adalah usul pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kabarnya akan disampaikan kepada MPR RI.

    Forum Purnawirawan TNI-Polri ini mengklaim berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Antara lain ada Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto)

  • Luhut Ingin Usir Orang-orang yang Suarakan Pemakzulan Gibran, Hisyam Mochtar: Apa Kapasitas Dia?

    Luhut Ingin Usir Orang-orang yang Suarakan Pemakzulan Gibran, Hisyam Mochtar: Apa Kapasitas Dia?

    Dokumen itu dibacakan oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun, melalui kanal YouTube pribadinya pada Jumat (18/4/2025).

    “(Tuntutan ke) Satu, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Asli, ini ada persoalan, tapi kita hargai dulu,” ujar Refly saat membacakan poin pertama.

    Selanjutnya, Forum Purnawirawan mendukung program kerja Kabinet Merah Putih atau Asta Cita, kecuali pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Mereka juga menyerukan penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai bermasalah.

    Isu tenaga kerja asing juga tak luput dari perhatian mereka. Dalam pembacaan poin berikutnya, Refly menyebut:

    “Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya. Ingat ya, China bukan Tionghoa ya,” lanjut Refly.

    Forum juga menekankan pentingnya pengelolaan sektor pertambangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, terutama yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945.

    Mereka juga mendesak agar menteri yang tersangkut kasus korupsi segera diganti.

    “Dan perlu mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan presiden RI ke-7 (Joko Widodo),” tegas Refly membacakan tuntutan lainnya.

    Poin ketujuh dan kedelapan juga menyasar institusi negara. Pertama, mereka meminta Polri dikembalikan ke fungsi utamanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri.

    Selanjutnya, mereka mengusulkan agar MPR mengganti wakil presiden Gibran Rakabuming Raka karena putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf q UU Pemilu dinilai melanggar hukum.

  • Lenis Kogoya Ajak Gibran Datang ke Papua: Harus Belajar seperti Pak Jokowi

    Lenis Kogoya Ajak Gibran Datang ke Papua: Harus Belajar seperti Pak Jokowi

    Lenis Kogoya Ajak Gibran Datang ke Papua: Harus Belajar seperti Pak Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
    Lenis Kogoya
    mengajak Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    untuk berkunjung ke Papua.
    Hal itu disampaikan Lenis usai ditanya awak media tentang perlunya Gibran berkunjung ke Papua, sebagaimana dilakukan oleh Wapres sebelumnya, Ma’ruf Amin.
    Lenis mengaku akan menyampaikan ajakan tersebut kepada Gibran dalam waktu dekat.
    “Kalau nanti, dalam waktu dekat saya harus kunjungan dengan Pak Wapres dulu. Kalau bisa, Wapres itu harus belajar seperti Pak Jokowi. Belajar Pak Jokowi,” kata Lenis, saat ditemui di Gedung
    Kementerian Pertahanan
    (Kemenhan) RI, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
    Menurut Lenis, Gibran harus didampingi olehnya saat berkunjung ke Papua.
    Ia juga membenarkan jika Gibran belum pernah datang ke Papua sejak dilantik sebagai Wapres pada Oktober tahun lalu.
    “Kelihatannya belum (ke Papua). Saya mau ajak nanti,” tegas mantan Stafsus Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu.
    Pada saat bertemu, Lenis mengaku akan mengajak Gibran berkantor di Papua sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ma’ruf Amin sebelumnya.
    Namun, keputusan mengenai berkantor di Papua akan disampaikan setelah Lenis bertemu dengan Gibran.
    “Saya audiensi dulu (dengan Gibran). Kalau dia ini, kalau dengar (berita), dia bisa ketemu,” ungkap dia.
    Lenis juga menyampaikan bahwa Gibran masih muda dan kuat untuk diajak berjalan jauh menyusuri wilayah Papua.
    Hal tersebut, kata Lenis, juga sudah dilakukan oleh ayah Gibran, Jokowi, saat menjabat sebagai presiden.
    “(Gibran) Harus turun. Harus turun lapangan. Seperti Jokowi kan dia masuk ke rumah. Selalu dengan saya ke naik gunung, ke mana-mana. Kalau Gibran kan, masih muda kan,” tutur Lenis.
    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI berharap Satuan Tugas (Satgas) terkait pembangunan di Papua yang dipimpin oleh wakil presiden terus dilanjutkan.
    Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan menyatakan, satgas ini penting untuk dilanjutkan karena masalah di Papua begitu kompleks, bukan hanya soal keamanan.
    “Kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini kan pendekatan ke Papua itu langsung dipimpin oleh Wapres, ada yang dibentuk satuan tugas di situ. Nah, harapannya ini bisa terus dilanjutkan,” kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Kamis (17/4/2025).
    Frega mengatakan, Kemenhan mendukung penuh langkah pemerintah melalui pendekatan menyeluruh di Papua.
    Sebab, dia melihat penanganan isu Papua tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan militer, melainkan perlu sinergi dengan pendekatan kesejahteraan dan sosial.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keras! Luhut ke Pihak yang Minta Gibran Diganti: Jangan Tinggal di Indonesia

    Keras! Luhut ke Pihak yang Minta Gibran Diganti: Jangan Tinggal di Indonesia

  • Kompak dengan Eks Komandan Korps Marinir Suharto, Said Didu: Jokowi adalah Musuh Bersama

    Kompak dengan Eks Komandan Korps Marinir Suharto, Said Didu: Jokowi adalah Musuh Bersama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Muhammad Said Didu mengutip perkataan Eks Komandan Korps Marinir, Purn Suharto yang menyebut Jokowi adalah musuh bersama.

    Unggahan dari Said Didu melalu kanal X miliknya, @msaid_didu memperlihatkan dukungan tehadap purnawirawan TNI, dengan melampirkan video rekaman.

    “Jokowi adalah musuh bersama,” tulis Said Didu dalam akun X pribadinya, Kamis, (8/5/2025).

    Sebelumnya, Eks Komandan Korps Marinir, Letjen TNI Purnawirawan Suharto menyampaikan seruan serta dukungan penuh Pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    Yang disampaikan dan direkam dari program acara Suara Rakyat yang ditayangkan di Kanal YouTube iNews pada Selasa, (6/5/2025).

    “Kami sudah sampai pada identifikasi friend orfu, kalau tentara kan gitu, dan terus terang tolong nggak usah lagi saya dicekoki dengan kata-kata Jokowi,” kata Suharto dikutip Kamis, (8/5/2025).

    Dengan tegas dan penuh penekanan, ia menyebut bahwa Presiden ke-7 (Jokowi) merupakan musuh bersama.

    “Karena kami purnawirawan sudah sampaikan pada kesimpulan Jokowi itu adalah musuh bersama,” tegasnya.

    Dengan demikian, ia menolak membicarakan banyak hal, dan telah menetapkan pernyataannya terkait permusuhan yang dimaksud.

    “Itu aja, mau dinilai apapun saya terserah sudah jadi common enemy, ngapain kita bicara lagi,” lanjutnya.

    Tepatnya, ia ingin membahas tentang jabatan anak dari Jokowi, yakni Gibran sebagai Wakil Presiden.

    “Ayo kita bicara ke depan, saya yang khawatir satu, dengan anaknya ditaruh di sana saya khawatir ada lagi cawe-cawe berikutnya,” ujar Suharto

  • Jokowi Memang Tidak Bisa Dipercaya

    Jokowi Memang Tidak Bisa Dipercaya

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi untuk ketiga kalinya tidak hadir dalam sidang mediasi soal dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Solo pada Rabu 7 Mei 2025.

    Peneliti media dan politik Buni Yani menyesalkan tidak hadirnya ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka itu dalam sidang mediasi tersebut. Padahal yang bersangkutan sedang berada di kediaman pribadinya di Jalan Kutai Utara I, Sumber, Banjarsari, Solo.

    “Jokowi memang tidak bisa dipercaya. Dia kembali berbohong. Sebelumnya dia mengatakan dia hanya akan menunjukkan ijazahnya di depan hakim,” kata Buni Yani melalui laman Facebook pribadinya yang dikutip Kamis 8 Mei 2025.

    Menurut Buni Yani, seharusnya Jokowi menghadiri sidang mediasi seraya membawa ijazah aslinya. Sebab dalam beberapa kesempatan, ia baru bersedia menunjukkan ijazah aslinya di muka pengadilan.

    “Hakim yang mana lagi yang akan dipilih Jokowi sebagai tempat menunjukkan ijazahnya? Kok bisa jadi rumit dan berbelit-belit begini?” tanya Buni Yani. 

    “Sebetulnya Jokowi punya ijazah yang sah atau bagaimana ini? Kira-kira begitu publik saling bertanya sekarang,” sambungnya.

    Sebelumnya, Jokowi mengatakan, ketidakhadirannya di sidang mediasi, karena sudah memberikan kuasa kepada tim kuasa hukum.

    “Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun urusan gugatan perkara,” kata Jokowi kepada wartawan, Rabu 7 Mei 2025.

     

    Meski demikian, Jokowi akan datang jika sidang mediasi dilanjutkan dalam persidangan. Namun itu jika memang diperlukan.

    “(Kalau lanjut ke persidangan apakah akan datang?) kalau diperlukan,” kata Jokowi.

    Jokowi juga berjanji akan membawa ijazahnya ke persidangan apabila diperlukan.

    “Kalau diperlukan (akan membawa ijazah),” kata Jokowi.

    Sidang mediasi kasus pelaporan ijazah palsu milik Jokowi sudah berlangsung dua kali, Rabu 30 April 2025 dan Rabu 7 Mei 2025.

    Dalam dua kali sidang mediasi tersebut, Jokowi tidak hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya, YB Irpan.

  • Klaim Keberhasilan MBG di Luar Nalar, Jangan-jangan BGN Cuma Cerita yang Baik ke Prabowo?

    Klaim Keberhasilan MBG di Luar Nalar, Jangan-jangan BGN Cuma Cerita yang Baik ke Prabowo?

    GELORA.CO – Direktur Riset Trust Indonesia Ahmad Fadhli menaruh curiga dengan klaim keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, Fadhli khawatir Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak menceritakan situasi sebenarnya kepada Presiden Prabowo.

    “Sehingga, sebisa mungkin, tidak boleh ada cerita tidak sukses dari pelaksanaan program ini. Padahal dalam realitas, banyak problem dan celah kekurangan pada program ini. Keracunan, makanan tak layak hingga kurang bayar pihak ketiga (vendor) penyedia makan,” tutur Fadhli kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Situasi yang diceritakan, bisa saja berlainan 180 derajat dengan fakta di lapangan soal pelaksanaan MBG, diantaranya soal keracunan makanan hingga pembayaran mitra. Hal ini yang kemudian diragukan untuk diceritakan.

    “Dadan sadar diri atas kinerjanya yang belum 100 persen menyelenggarakan program MBG,” jelasnya.

    Keraguan atas klaim keberhasilan MBG juga diutarakan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI), Roy Valiant Salomo. Keraguan juga datang dari belum cakapnya BGN membangun sistem.

    “Saya tidak punya datanya, namun dari berbagai informasi yang pernah saya dapat, masih terdapat bervariasi kendala di lapangan. Sebagai contoh di Kabupaten Mahakam Hulu di Provinsi Kalimantan Timur, program ini belum berjalan dengan baik,” tutur Roy saat dihubungi di Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Ia bahkan memperkirakan, banyak pula di daerah lain, utamanya di luar Pulau Jawa yang implementasi program ini juga masih banyak yang harus diperbaiki.

    “Jadi klaim sudah 99,9 persen berhasil, saya ragukan akurasinya,” jelasnya.

    Klaim Keberhasilan MBG

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merasa bangga dengan tingkat keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 99,99 persen. Tingkat keracunan yang terjadi hanya 0,005 persen.

    Hal ini diungkapkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Mulanya, Prabowo mengatakan, kasus keracunan dari program MBG hanya sebesar 0,005 persen. Angka ini merupakan persentase dari total penikmat program MBG yang berjumlah nyaris 3 juta siswa. “Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai saat ini dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang, yang rawat inap hanya 5 orang,” kata Prabowo.

    “Jadi bisa dikatakan keracunan atau yang tidak enak sejumlah 200 orang. Itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005,” tambah Prabowo.

    Dia mengatakan, jika melihat rendahnya masalah keracunan tersebut, maka bisa dikatakan program MBG meraih sukses. Ia pun optimistis, kesuksesan program MBG mencapai 99,99 persen.

    “Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen. Di mana ada usaha, usaha manusia di mana bidang kerjaan apapun kalau 99,99 persen keberhasilannya, oke dong?” jelasnya.