Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Tak Ada Satupun Partai Bela Jokowi di Isu Ijazah Palsu

    Tak Ada Satupun Partai Bela Jokowi di Isu Ijazah Palsu

    GELORA.CO –  Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah memberikan dampak signifikan terhadap citra Jokowi.

    Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, isu ini telah memunculkan keraguan di tengah masyarakat dan membuat sebagian orang kembali mempertanyakan sosok Jokowi.

    “Isu soal ijazah palsu sedikit banyak membuat orang kemudian berpikir ulang tentang siapa Joko Widodo ini?” ujar Ray lewat kanal YouTube “Forum Keadilan TV”, Selasa 27 Mei 2025.

    Ditambahkan Ray, efek dari isu tersebut tidak sepenuhnya positif. Justru, ada dampak negatif yang dirasakan oleh Jokowi, terutama dalam hal dukungan politik.

    Ray mencermati bahwa tidak ada satupun partai politik yang secara terbuka membela presiden dua periode itu dalam kasus tersebut. 

    “Coba kita lihat, kasus ijazah palsu, enggak ada satupun partai yang bela Jokowi. Isu ‘Adili Jokowi’ juga enggak ada tuh partai yang bela,” ungkap Ray.

    Begitu pula ketika muncul seruan dari forum purnawirawan TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, untuk diganti dari posisi wakil presiden.

    “Bahkan saat desakan forum purnawirawan (TNI) untuk mengganti Gibran sebagai wakil presiden, tidak ada juga partai yang ngomong,” tegas Ray.

    Situasi ini, menurutnya, menunjukkan adanya jarak yang mulai terbentuk antara Jokowi dan partai-partai politik pendukungnya dulu. Jokowi sendiri sepertinya menyadari hal ini.

    “Itu yang dibaca Jokowi makanya dia pasang kuda-kuda,” pungkasnya. rmol news logo article

  • RUPTL 2025-2034 PLN, tingkatkan investasi serap tenaga kerja

    RUPTL 2025-2034 PLN, tingkatkan investasi serap tenaga kerja

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (26/5/2025). Foto: PLN

    RUPTL 2025-2034 PLN, tingkatkan investasi serap tenaga kerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 05:47 WIB

    Elshinta.com – PT PLN (Persero) siap melaksanakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 demi meningkatkan investasi, menyerap tenaga kerja dan memperkuat ekonomi mikro. RUPTL tersebut telah diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Bahlil menegaskan RUPTL ini merupakan instrumen penting untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mencapai kedaulatan energi nasional berbasis potensi dalam negeri.

    ”Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran salah satu programnya itu adalah terkait dengan kedaulatan energi dan transisi energi, dan RUPTL ini sebagai salah satu instrumen untuk pedoman dalam implementasi dari ketersediaan kelistrikan kita,” tambahnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Elshinta.

    Dijelaskannya pula RUPTL akan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui 3 (tiga) faktor, yakni peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi mikro. Pengembangan RUPTL berpotensi memperoleh investasi sebesar Rp2.967,4 triliun (T).

    Secara rinci, investasi ini terbagi untuk sektor pembangkit sebesar Rp2.133,7 T, sektor penyaluran sebesar Rp565,3 T, sektor distribusi, sektor listrik desa dan lainnya sebesar Rp268,4 T. “Proyek di RUPTL ini diharapkan akan berkontribusi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan,” terang Bahlil.

    Selain itu, diproyeksikan sebanyak 1,7 juta lapangan kerja baru akan tercipta melalui RUPTL terbaru ini, yang terdiri dari 836 ribu tenaga kerja di sektor pembangkitan dan 881 ribu di sektor transmisi serta gardu induk. Pihaknya juga optimistis hal ini dapat turut berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat dan menekan angka pengangguran.

    “Kami memproyeksikan RUPTL ini akan menciptakan 1,7 juta lapangan kerja yang 91% di antaranya merupakan kategori green jobs,” terang Bahlil.

    Tak hanya itu, program Listrik Desa (Lisdes) dalam RUPTL 2025-2034 juga akan menargetkan aliran listrik ke 780 ribu rumah tangga di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Melalui program Lisdes ini, diharapkan usaha mikro di berbagai daerah tersebut dapat bertumbuh dan mendorong perekonomian.

    Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung penuh dan melaksanakan RUPTL 2025-2034.

    “Melalui RUPTL ini, PLN tak hanya menjalankan mandat transisi energi dan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement menuju Net Zero Emissions, kami juga ingin berkontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja hijau, dan pengentasan kemiskinan,” pungkas Darmawan. (Vit/Ter/PLN)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ketua Mahkamah PPP: Belum Ada Sejarah Sosok Eksternal Langsung Jadi Ketum Nasional 28 Mei 2025

    Ketua Mahkamah PPP: Belum Ada Sejarah Sosok Eksternal Langsung Jadi Ketum Nasional 28 Mei 2025

    Ketua Mahkamah PPP: Belum Ada Sejarah Sosok Eksternal Langsung Jadi Ketum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) Ade
    Irfan Pulungan
    menyatakan, PPP tidak memiliki sejarah atau tradisi dipimpin oleh figur eksternal.
    Hal ini disampaikan Irfan merespons munculnya sejumlah nama dari luar partai yang belakangan ramai disebut-sebut bakal diusung menjadi
    ketua Umum PPP
    .
    “PPP itu belum punya sejarah atau tradisi ya, yang memimpin PPP itu langsung dari luar, eksternal, atau sosok dari eksternal yang langsung menjadi
    ketua umum PPP
    . Pasti selalu berproses di internal PPP,” kata Irfan kepada
    Kompas.com
    , Selasa (27/5/2025).
    Menurut Irfan, munculnya wacana figur eksternal mencuat akibat kondisi partai pasca-Pemilu 2024.
    Saat ini, PPP tidak lagi memiliki wakil di DPR RI dan juga tidak mendapatkan kursi di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    “Berangkat dari kondisi PPP hari ini pasca Pemilu 2024, publik tahu PPP tidak lagi berada di parlemen. PPP tidak lagi kadernya masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran. Ini membuat banyak aspirasi muncul dari bawah, dari kader, DPC, wilayah, bahkan dari para senior,” katanya.
    Irfan mengakui adanya dorongan untuk menghadirkan tokoh-tokoh kuat dari luar partai demi mengangkat kembali elektabilitas PPP.
    Namun, ia menekankan bahwa menjadi ketua umum PPP harus melalui proses dan mekanisme sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
    “Berproses itu maksudnya dia masuk dulu ke struktur partai, masuk dulu ke kepengurusan partai, baik di tingkat wilayah maupun di DPP. Salah satu syarat menjadi ketua umum itu harus pernah menjabat sebagai pengurus minimal satu periode, dan itu umumnya lima tahun,” kata Irfan.
    Menurut Irfan, proses internal ini penting agar calon pemimpin benar-benar memahami kultur, sistem, dan tradisi PPP sebagai partai tua berbasis Islam yang merupakan hasil fusi dari empat partai Islam.
    “PPP ini partai tua, berbasis tradisi-tradisi yang digariskan sejak awal berdirinya. Maka kita percaya, seperti juga partai-partai lain, tidak serta-merta merekrut pihak luar untuk langsung memimpin partai,” imbuh dia.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad
    Romahurmuziy
    atau Rommy menyebut ada banyak sosok di luar partai yang dinilai mampu memimpin PPP.
    Mereka adalah mantan Gubernur Jakarta
    Anies Baswedan
    , Menteri Pertanian
    Amran Sulaiman
    , hingga eks Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman.
    Menurut Rommy, perlu kehadiran sosok pemimpin luar biasa untuk membawa PPP kembali mendapatkan kursi di DPR pada 2029 mendatang.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
    Effort
    untuk ke situ maha berat, mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan, mampu kembali,” kata Rommy.
    “Karenanya dibutuhkan
    extraordinary power
    dan
    extraordinary leader
    untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu, baik karena ketokohannya,” ujar dia.
    Nama-nama tersebut pun ia konsultasikan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    Hasilnya, nama Amran yang dinilai mampu memimpin PPP.
    “Memang salah satu sebab mengapa kemudian semakin fokus nama Pak Amran. Karena Pak Jokowi tahu persis kualitas dan totalitas Pak Amran jika diberikan sebuah amanah,” ujar mantan ketua umum PPP itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Gibran Cek SPBU di Bengkulu Malam-malam, Minta Maaf BBM Langka Nasional

    8 Gibran Cek SPBU di Bengkulu Malam-malam, Minta Maaf BBM Langka Nasional

    Gibran Cek SPBU di Bengkulu Malam-malam, Minta Maaf BBM Langka
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Wakil Presiden (Wapres)
    Gibran Rakabuming Raka
    mengecek dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota
    Bengkulu
    yang terdampak kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Selasa (27/5/2025) malam.
    Dalam kunjungannya itu, Gibran menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM.
    “Wapres meminta maaf serta berdialog dengan warga yang mengantre untuk mendapatkan BBM. Ia menanyakan secara langsung berapa lama waktu antrean yang mereka alami,” tulis siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Rabu (28/5/2025).
    Gibran juga berdialog dengan manajer SPBU setempat untuk mengetahui distribusi BBM di Bengkulu.
    Ia pun meminta agar SPBU dapat beroperasi 24 selama stok tersedia.
    “Wapres menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti, sembari pemerintah bekerja untuk menormalkan pasokan secara menyeluruh,” tulis Sekretariat Wakil Presiden.
    Gibran meminta Pelindo, Pertamina, Pemerintah Daerah Bengkulu, beserta kementerian terkait lainnya, saat ini tengah mempercepat berbagai langkah pemulihan, termasuk upaya pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai yang mengalami pendangkalan.
    Sementara itu, distribusi lewat jalur darat juga akan terus dioptimalkan sebagai langkah komplementer untuk memastikan kelancaran pasokan ke seluruh wilayah terdampak.
    Diberitakan,
    kelangkaan BBM
    melanda Kota Bengkulu, menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU pada Minggu (25/5/2025).
    Salah satu antrean terpanjang terlihat di SPBU Panorama, yang juga dikenal sebagai SPBU Tebeng, di mana kendaraan mengular hingga 2 kilometer.
    “Antre di sini dari jam 9, sampai sekarang jam 11-an masih ngantre. Di mana-mana pertalite gak ada, pertamax gak ada, eceran juga banyak yang kosong. Jadi mau gak mau ya kami antre panas-panas di SPBU ini,” ujar Warsito, warga Sawah Lebar. 
    Perwakilan Pertamina wilayah Bengkulu, Fauzan, menjelaskan bahwa pasokan BBM ke Bengkulu saat ini hanya bisa dilakukan melalui jalur darat dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dan Jambi.
    Hal ini disebabkan kapal pengangkut BBM tidak dapat bersandar di Pelabuhan Pulau Baai akibat pendangkalan alur.
    “Distribusi dari Palembang ke Lubuk Linggau memakai kereta, tapi saat ini ada kendala operasional. Dampaknya, stok di Lubuk Linggau kosong,” kata Fauzan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendukbangga Luncurkan Program Daycare TAMASYA Secara Serentak

    Kemendukbangga Luncurkan Program Daycare TAMASYA Secara Serentak

    Jakarta –

    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN meluncurkan program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) di Tempat Penitipan Anak (TPA) Tunas Harapan PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSN), Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Peluncuran ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji meyakini kehadiran TAMASYA dapat menjawab isu pemanfaatan bonus demografi dengan meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dan isu kerentanan keluarga.

    “Harapan saya (perusahaan) yang pekerjanya banyak perempuan dan punya anak semoga bisa tetap kerja. Kenapa? Ada juga karena gara-gara ini langsung keluar. Setelah menikah, setelah (melahirkan dan punya anak) itu keluar (tidak bekerja). Itu mengurangi angka produktivitas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).

    Terkait hal ini, Wihaji sudah mendiskusikan dan mendapat dukungan Menteri Ketenagakerjaan. Program TAMASYA diharapkan dapat menjaga penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan TFR di angka 2,1, tetapi juga mampu mendongkrak Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan menjadi 70%, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga mencapai 80%, serta menekan angka stunting menjadi 5% pada tahun 2045.

    “Pemerintah hadir memberikan solusi salah satunya adalah TAMASYA,” tuturnya.

    Selain penurunan TFR, Wihaji pun menyoroti lonjakan penduduk usia produktif, namun belum dimanfaatkan secara maksimal di pasar kerja. Selain itu persistensi kesenjangan gender juga dinilai menjadi isu penting dalam kependudukan dan pembangunan keluarga.

    “Saya menjalankan Asta Citanya Pak Presiden Pak Prabowo dan Wapres Mas Gibran. Tugas saya mengerjakan dua hal. Satu tentang pengembangan SDM, dan kedua pengentasan kemiskinan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut Wihaji menjelaskan pemilihan PT DSN sebagai tempat peluncuran TAMASYA. Adapun alasannya karena perusahaan tersebut telah banyak berkontribusi positif bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, komitmen dalam pemenuhan hak pekerja dalam pengasuhan anak tidak diragukan.

    Sementara itu, TFR provinsi Kalimantan Timur juga mengalami penurunan dari 2,18 (2022) menjadi 2,17 (2024).

    Didukung Enam Kementerian

    Kemendukbangga/BKKBN turut menggandeng sejumlah kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, serta Kementerian Ketenagakerjaan

    Keenam kementerian ini telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak (TPA) di lingkungan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, BUMN/D, swasta, dan masyarakat.

    Pihaknya akan memastikan TPA mendapatkan pendampingan pengasuhan yang baik, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029.

    “Melalui penyediaan pelayanan pengasuhan anak yang terjangkau, aman dan berkualitas, kami yakin program ini akan berdampak positif pada produktivitas pekerja, khususnya pekerja perempuan yang memiliki anak. Dengan adanya TAMASYA para pekerja akan lebih tenang dan fokus dalam bekerja tanpa mengesampingkan peran penting mereka dalam keluarga,” ujar Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli.

    Sebagai informasi, program TAMASYA merupakan penerjemahan dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak. Selain itu, program TAMASYA juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk tempat penitipan anak.

    Selain itu, misi TAMASYA juga bersandarkan pada Asta Cita keempat, yaitu memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dan misi keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan didukung oleh program pembangunan keluarga berbasis siklus hidup.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gibran Ungkap Komoditas Baru Pendorong Ekonomi RI

    Gibran Ungkap Komoditas Baru Pendorong Ekonomi RI

    Jakarta –

    Indonesia memiliki komoditas baru yang dapat mendongkrak ekonomi nasional. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan, saat ini bentuk kekayaan sebuah negara bukan hanya tanah, bebatuan, mineral, dan hasil bumi.

    Ia menyebut, sesuatu yang kasat mata namun bernilai tinggi yaitu data perilaku maupun pola pikir masyarakat. Komoditas itu dikemas dalam sebuah data atau aset digital, yang menurutnya tidak akan habis.

    “Selama kita saling terhubung dan akan terus tumbuh setiap hari baik di setiap klik tontonan, transaksi, download, upload semuanya. Inilah komoditas baru di era digital,” kata dia dalam video yang diunggah di Instagram resmi @gibran_rakabuming, dikutip Selasa (27/5/2025).

    Gibran pun mengatakan saat ini kemajuan suatu bangsa bukan lagi ditentukan siapa yang punya tambang, atau sumber daya alam. Tetapi oleh siapa yang menguasai data dan aset digital.

    “Bayangkan Indonesia dengan 287 juta penduduknya di mana 221 juta di antaranya pengguna internet. Memiliki banyak potensi informasi yang bisa diolah dari data kita sehari-hari. Ternyata informasi tersebut sangat dibutuhkan era kompetisi seperti ini,” ucapnya.

    Ia mencontohkan, bagaimana perilaku masyarakat dapat menjadi data berharga bagi pelaku usaha. Hal ini dapat terlihat bagaimana transaksi digital yang dilakukan oleh masyarakat di suatu kota tersebut.

    “Terlihat sederhana, tetapi apakah bisa dibayangkan jika analisis perilaku pasar secara luas tidak hanya satu komoditas, tidak hanya untuk satu transaksi dan tidak hanya satu kota, tetapi semua. Maka, data itu menjadi informasi sangat berharga, menjadi new oil, menjadi kunci untuk memenangkan kompetisi ini,” tuturnya.

    Selain itu, pemberdayaan aset digital juga perlu digenjot. Gibran menerangkan, saat ini hilirisasi digital bukan sekedar konsep, bukan sekedar jargon, namun sebuah kebutuhan dan keharusan, jika Indonesia tidak mau menjadi pasar bagi negara lain.

    “Karena sebagai bangsa berdaulat kita punya hak dan kesempatan untuk menjadi pemain utama di negeri sendiri,” ungkapnya.

    Untuk itu, diperlukan terobosan yang berani agar Indonesia menjadi raksasa digital. Gibran mengungkap nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi akan tumbuh besar.

    “Tahun 2024, nilai ekonomi digital kita mencapai US$ 90 miliar dan di tahun 2030 diprediksi menjadi US$ 200 miliar sampai US$ 300 miliar. Besar sekali. Ini bukti bahwa pasar kita potensi yang kuat, sangat menjanjikan,” pungkasnya.

    Tonton juga Video: Gibran Pastikan Sekolah Terapkan Pelajaran AI Mulai Tahun Ajaran Baru

    (rrd/rrd)

  • Ekonomi Digital RI US$ 300 M di 2030, Gibran: Sangat Menjanjikan

    Ekonomi Digital RI US$ 300 M di 2030, Gibran: Sangat Menjanjikan

    Jakarta –

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengungkap nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai US$ 300 miliar atau setara Rp 4.860 triliun (Rp 16.200) pada 2030. Potensi ini menurutnya dapat dimanfaatkan untuk memajukan bangsa.

    “Tahun 2024, nilai ekonomi digital kita mencapai US$ 90 miliar dan di tahun 2030 diprediksi menjadi US$ 200 miliar sampai US$ 300 miliar. Besar sekali. Ini bukti bahwa pasar kita potensi yang kuat, sangat menjanjikan,” kata dia dalam video yang diunggah di Instagram resmi @gibran_rakabuming, dikutip Selasa (27/5/2025).

    Melihat potensi tersebut, Gibran menyebut saat ini kemajuan suatu bangsa bukan lagi ditentukan oleh pemilik tambang atau sumber daya alam. Tetapi, data dan aset digital menjadi komoditas baru yang dapat mendongkrak ekonomi nasional.

    “Bayangkan, Indonesia dengan 287 juta penduduknya, di mana 221 juta di antaranya pengguna internet. Memiliki banyak potensi informasi yang bisa diolah dari data kita sehari-hari. Ternyata informasi tersebut sangat dibutuhkan era kompetisi seperti ini,” ucapnya.

    Ia pun menyebut, hilirisasi bukan hanya dari sumber daya mineral, namun juga dapat dilakukan dari digitalisasi. Menurutnya, digitalisasi menjadi sebuah keharusan bagi sebuah bangsa agar menjadi negara berdaulat.

    “Seperti yang ditegaskan oleh Bapak Predisen Prabowo bahwa kita harus mengawasi teknologi, kita harus menjadi produsen, bukan hanya menjadi konsumen. Apalagi Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar,” ungkapnya.

    Ia meyakini, di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, pembangunan infrastruktur dan ekonosistem digital akan terus dikembangkan.

    “Mulai dari pengembangan solusi AI, machine learning (ML), games, IoT (Internet of Things), blockchain, robotic hingga keberpihakan terhadap market place dan platform digital, yang memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal di Indonesia,” tutupnya.

    (ada/rrd)

  • Kemajuan Bangsa Tidak Lagi Ditentukan Pemilik Tambang!

    Kemajuan Bangsa Tidak Lagi Ditentukan Pemilik Tambang!

    Jakarta –

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan, kemajuan ekonomi bangsa tidak lagi ditentukan oleh para pemilik tambang dan sumber daya alam, melainkan mereka yang menguasai data dan aset digital. Hal itu ia ungkap melalui unggahan dalam akun resmi Instagramnya @gibran_rakabuming.

    Dalam unggahan tersebut, Gibran menyebut potensi aset digital di Indonesia, di mana saat ini pengguna internet dalam negeri ada sebanyak 221 juta orang dari total 284 juta penduduk. Menurutnya, banyaknya pengguna internet tersebut dapat diolah untuk memperluas jangkauan pasar.

    “Era di mana kemajuan suatu bangsa bukan lagi hanya ditentukan oleh siapa yang punya tambang atau sumber daya alam, tapi juga oleh siapa yang menguasai data aset digital,” ujar Gibran dalam unggahan tersebut, dikutip Selasa (27/5/2025).

    Gibran menyebut, bentuk kekayaan sebuah negara saat ini tidak hanya ditentukan oleh luas tanah, bebatuan, mineral, dan atau hasil bumi. Saat ini, sesuatu yang kasat mata seperti data, perilaku, maupun pola pikir, juga memiliki nilai jual yang tinggi.

    “Kekayaan ini tidak akan pernah bisa habis selama kita saling terhubung dan akan terus tumbuh setiap hari, baik di setiap klik, tontonan, transaksi, geotagging, download, upload, semuanya. Inilah komoditas baru di era digital,” terangnya.

    Melalui data, terang Gibran, para pelaku pasar dapat memetakan permintaan pasar. Hal ini didukung dengan kebiasaan masyarakat yang gemar memesan barang secara online.

    “Terlihat sederhana, tapi bisa dibayangkan jika analisis perilaku pasar ini dilakukan secara luas, tidak hanya untuk satu komoditas, tidak hanya untuk satu jenis transaksi, dan tidak hanya di satu kota, tapi semua,” jelasnya.

    Lebih jauh, Gibran menyebut bahwa data menjadi kunci untuk memenangkan kompetisi di pasar terbuka. Adapun saat ini, Indonesia sendiri memiliki potensi ekonomi digital hingga US$ 300 miliar di tahun 2030.

    “Ini bukti bahwa pasar kita, potensi kita, sangat menjanjikan,” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • Hilirisasi digital ciptakan kesempatan hidup lebih baik

    Hilirisasi digital ciptakan kesempatan hidup lebih baik

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memberikan pernyataan yang diunggah di akun YouTube Gibran Rakabuming, Senin (26/5/2025). ANTARA/Fathur Rochman

    Wapres: Hilirisasi digital ciptakan kesempatan hidup lebih baik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 09:41 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menilai hilirisasi digital sebagai bagian dari upaya menciptakan kesempatan hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Dalam pernyataannya melalui video yang diunggah di akun YouTube Gibran Rakabuming, Senin (26/5) malam, hilirisasi digital bukan hanya sekadar konsep atau jargon, tetapi sebuah kebutuhan dan keharusan jika Indonesia tidak mau menjadi pasar bagi negara lain.

    “Karena sebagai bangsa berdaulat, kita punya hak dan kesempatan untuk menjadi pemain utama di negeri kita sendiri. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi soal kesempatan hidup yang lebih baik untuk semua,” kata Gibran.

    Wapres mengatakan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, penguasaan teknologi menjadi salah satu prioritas agar Indonesia mampu menjadi produsen, bukan sekadar konsumen.

    Gibran mengatakan bahwa potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar. Pada 2024, nilai ekonomi digital nasional diperkirakan mencapai 90 miliar dolar AS (Rp1,4 kuadriliun) dan pada 2030 diproyeksikan tumbuh hingga 200 miliar dolar AS sampai 300 miliar dolar AS (Rp3,2 hingga Rp4,8 kuadriliun).

    “Besar sekali. Ini bukti bahwa pasar kita, potensi kita sangat menjanjikan,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, Gibran menambahkan perlu adanya gerakan untuk menciptakan ruang guna mendukung pelaku lokal dan talenta digital bisa tumbuh dan berinovasi. Wapres mengajak seluruh pihak untuk keluar dari zona nyaman dan berani melakukan terobosan.

    “Kita butuh champion-champion digital hasil karya anak bangsa sebagai cikal bakal kebanggaan negeri agar mampu tumbuh menjadi raksasa digital dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negeri ini,” ujar Wapres.

    Gibran menambahkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen memperkuat infrastruktur dan ekosistem digital nasional, termasuk dalam pengembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan, mesin pembelajaran, gim, internet of things, blockchain, dan robotika.

    Pemerintah juga menunjukkan keberpihakan terhadap lokapasar dan platform digital yang mendukung pelaku usaha lokal.

    “Teman-teman, kita masih punya kesempatan, kita belum terlambat. Asalkan langkah besar ini bisa kita lakukan bersama-sama sekarang,” imbuh Gibran.

    Sumber : Antara

  • Momen Warga Bongkar Masalah Lama di Depan Pramono Megapolitan 27 Mei 2025

    Momen Warga Bongkar Masalah Lama di Depan Pramono Megapolitan 27 Mei 2025

    Momen Warga Bongkar Masalah Lama di Depan Pramono
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Suasana semula tenang di bawah kolong
    Tol Cakung
    ,
    Jakarta Timur
    , mendadak hining pada Selasa (27/5/2025).
    Gubernur Jakarta
    ,
    Pramono Anung
    , baru saja selesai menanam pohon sebagai bagian dari kegiatan penghijauan ketika momen yang tak terduga terjadi.
    Saat membuka sesi doorstop atau wawancara untuk para wartawan, suara lirih memecah kerumunan.
    Seorang pria mengangkat tangannya tinggi-tinggi, wajahnya menegang, suaranya gemetar menahan emosi yang selama ini tertahan.
    Ia adalah
    Aji Mustakim
    , warga yang tinggal di seberang lokasi acara.
    Dengan keberanian yang dipaksa oleh keputusasaan, ia melangkah maju dan menyampaikan keluhannya langsung kepada sang gubernur.
    “Pak, saya mau nanya, Pak. Nama saya Aji Mustakim, saya tinggal di seberang, Pak. Tanah saya dari 2016 sampai sekarang belum dibayar sama Bina Marga,” ucap Aji.
    Ia bercerita keluhan ini telah sampaikan berkali-kali, bahkan hingga ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pihak Bina Marga di Tanah Abang.
    Namun waktu terus berlalu, dan yang ia dapatkan hanyalah keheningan.
    “Tapi selama tujuh bulan enggak ada perkembangan. Saya mau tanya, Pak. Bagaimana kelanjutannya? Kalau memang dibatalkan, ya batalkan. Tapi rumah saya sudah rusak parah, Pak,” lanjutnya.
    Pramono, yang mendengarkan dengan tenang, menanggapinya dengan kepala dingin.
    Ia mengaku belum mengetahui persoalan yang menimpa Aji dan segera memanggil Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin yang berada di lokasi.
    “Kebetulan ada Pak Wali Kota di belakang saya. Saya minta beliau untuk meneliti dulu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau saya jawab sekarang, saya belum tahu karena ini baru saya dengar dari Bapak,” ujar Pramono.
    Namun bagi Aji, jawaban itu belum cukup untuk meredakan gelisah yang telah mengendap bertahun-tahun.
    Ia kembali menegaskan bahwa warga lain yang mengalami persoalan serupa sudah menerima haknya. Hanya dirinya yang tertinggal dalam ketidakpastian.
    Kali ini lebih tegas, seolah menggantungkan harapan terakhir pada pertemuan singkat itu.
    “Enggak, Pak. Yang lain sudah dibayar. Mumpung Bapak ke Cakung, saya mohon keadilan,” katanya.
    Pramono menutup percakapan dengan janji sederhana yakni meminta Munjirin untuk menyelesaikannya.
    “Nanti kasus Bapak akan diteliti oleh Pak Wali Kota,” tuturnya.
    (Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Larissa Huda)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.