Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Jokowi Memang Tidak Bisa Dipercaya

    Jokowi Memang Tidak Bisa Dipercaya

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi untuk ketiga kalinya tidak hadir dalam sidang mediasi soal dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Solo pada Rabu 7 Mei 2025.

    Peneliti media dan politik Buni Yani menyesalkan tidak hadirnya ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka itu dalam sidang mediasi tersebut. Padahal yang bersangkutan sedang berada di kediaman pribadinya di Jalan Kutai Utara I, Sumber, Banjarsari, Solo.

    “Jokowi memang tidak bisa dipercaya. Dia kembali berbohong. Sebelumnya dia mengatakan dia hanya akan menunjukkan ijazahnya di depan hakim,” kata Buni Yani melalui laman Facebook pribadinya yang dikutip Kamis 8 Mei 2025.

    Menurut Buni Yani, seharusnya Jokowi menghadiri sidang mediasi seraya membawa ijazah aslinya. Sebab dalam beberapa kesempatan, ia baru bersedia menunjukkan ijazah aslinya di muka pengadilan.

    “Hakim yang mana lagi yang akan dipilih Jokowi sebagai tempat menunjukkan ijazahnya? Kok bisa jadi rumit dan berbelit-belit begini?” tanya Buni Yani. 

    “Sebetulnya Jokowi punya ijazah yang sah atau bagaimana ini? Kira-kira begitu publik saling bertanya sekarang,” sambungnya.

    Sebelumnya, Jokowi mengatakan, ketidakhadirannya di sidang mediasi, karena sudah memberikan kuasa kepada tim kuasa hukum.

    “Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun urusan gugatan perkara,” kata Jokowi kepada wartawan, Rabu 7 Mei 2025.

     

    Meski demikian, Jokowi akan datang jika sidang mediasi dilanjutkan dalam persidangan. Namun itu jika memang diperlukan.

    “(Kalau lanjut ke persidangan apakah akan datang?) kalau diperlukan,” kata Jokowi.

    Jokowi juga berjanji akan membawa ijazahnya ke persidangan apabila diperlukan.

    “Kalau diperlukan (akan membawa ijazah),” kata Jokowi.

    Sidang mediasi kasus pelaporan ijazah palsu milik Jokowi sudah berlangsung dua kali, Rabu 30 April 2025 dan Rabu 7 Mei 2025.

    Dalam dua kali sidang mediasi tersebut, Jokowi tidak hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya, YB Irpan.

  • Klaim Keberhasilan MBG di Luar Nalar, Jangan-jangan BGN Cuma Cerita yang Baik ke Prabowo?

    Klaim Keberhasilan MBG di Luar Nalar, Jangan-jangan BGN Cuma Cerita yang Baik ke Prabowo?

    GELORA.CO – Direktur Riset Trust Indonesia Ahmad Fadhli menaruh curiga dengan klaim keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, Fadhli khawatir Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak menceritakan situasi sebenarnya kepada Presiden Prabowo.

    “Sehingga, sebisa mungkin, tidak boleh ada cerita tidak sukses dari pelaksanaan program ini. Padahal dalam realitas, banyak problem dan celah kekurangan pada program ini. Keracunan, makanan tak layak hingga kurang bayar pihak ketiga (vendor) penyedia makan,” tutur Fadhli kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Situasi yang diceritakan, bisa saja berlainan 180 derajat dengan fakta di lapangan soal pelaksanaan MBG, diantaranya soal keracunan makanan hingga pembayaran mitra. Hal ini yang kemudian diragukan untuk diceritakan.

    “Dadan sadar diri atas kinerjanya yang belum 100 persen menyelenggarakan program MBG,” jelasnya.

    Keraguan atas klaim keberhasilan MBG juga diutarakan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI), Roy Valiant Salomo. Keraguan juga datang dari belum cakapnya BGN membangun sistem.

    “Saya tidak punya datanya, namun dari berbagai informasi yang pernah saya dapat, masih terdapat bervariasi kendala di lapangan. Sebagai contoh di Kabupaten Mahakam Hulu di Provinsi Kalimantan Timur, program ini belum berjalan dengan baik,” tutur Roy saat dihubungi di Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Ia bahkan memperkirakan, banyak pula di daerah lain, utamanya di luar Pulau Jawa yang implementasi program ini juga masih banyak yang harus diperbaiki.

    “Jadi klaim sudah 99,9 persen berhasil, saya ragukan akurasinya,” jelasnya.

    Klaim Keberhasilan MBG

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merasa bangga dengan tingkat keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 99,99 persen. Tingkat keracunan yang terjadi hanya 0,005 persen.

    Hal ini diungkapkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Mulanya, Prabowo mengatakan, kasus keracunan dari program MBG hanya sebesar 0,005 persen. Angka ini merupakan persentase dari total penikmat program MBG yang berjumlah nyaris 3 juta siswa. “Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai saat ini dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang, yang rawat inap hanya 5 orang,” kata Prabowo.

    “Jadi bisa dikatakan keracunan atau yang tidak enak sejumlah 200 orang. Itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005,” tambah Prabowo.

    Dia mengatakan, jika melihat rendahnya masalah keracunan tersebut, maka bisa dikatakan program MBG meraih sukses. Ia pun optimistis, kesuksesan program MBG mencapai 99,99 persen.

    “Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen. Di mana ada usaha, usaha manusia di mana bidang kerjaan apapun kalau 99,99 persen keberhasilannya, oke dong?” jelasnya.

  • Wapres Gibran Dorong Penguatan Pendidikan Vokasi di Wilayah Timur Indonesia – Page 3

    Wapres Gibran Dorong Penguatan Pendidikan Vokasi di Wilayah Timur Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mendorong penguatan pendidikan di sektor vokasi, khususnya di wilayah timur Indonesia. Hal tersebut disampaikannya, saat meninjau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), SMKS Maritim Nusantara Kupang, Rabu (7/5).

    Dalam tinjauan tersebut, Gibran mendukung penuh rencana pengadaan sarana prasarana yang diperlukan SMKS Maritim Nusantara Kupang saat ini, seperti simulator Kapal Nautika, Kapal Niaga, dan Kapal Teknik yang diperlukan untuk mendukung penerbitan ijazah laut.

    “Fokus terhadap pendidikan vokasi menjadi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja dan industri,” tulis siaran pers Kantor Sekretariat Wakil Presiden, seperti dikutip Kamis (8/5/2025).

    Kehadirannya pun disambut dengan penuh sukacita oleh Kepala Sekolah SMKS Maritim Nusantara Kupang, Jesica Sodakain, bersama jajaran guru. Penyambutan semakin meriah dengan penampilan Marching Band siswa di halaman sekolah.

    Dalam keterangannya, Jesica menyampaikan rasa bahagia dan syukurnya atas kunjungan Wapres yang dinilai sangat luar biasa dan membanggakan. Menurutnya, kehadiran Wapres memberikan semangat bagi para siswa dan menunjukkan perhatian nyata pemerintah terhadap pendidikan vokasi maritim.

    “Ini hal yang sangat luar biasa dan membanggakan, yang mana beliau bisa melihat langsung proses belajar mengajar di kelas dan menyemangati para peserta didik,” ungkapnya.

     

  • Terbukanya Pintu Ormas Golkar untuk Jokowi dan Gibran

    Terbukanya Pintu Ormas Golkar untuk Jokowi dan Gibran

    Terbukanya Pintu Ormas Golkar untuk Jokowi dan Gibran
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (
    MKGR
    ) yang merupakan salah satu organisasi sayap
    Partai Golkar
    , menyatakan keterbukaannya kepada Joko Widodo (
    Jokowi
    ) dan
    Gibran Rakabuming Raka
    jika ingin bergabung.
    “Kami tidak menawarkan (kepada Jokowi dan Gibran), tapi kami membuka pintu seluas-luasnya, kami kan ormas yang terbuka,” ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) MKGR, Adies Kadir saat konferensi pers di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).
    “Jadi siapapun yang masuk bergabung dengan ormas MKGR itu kami akan terima termasuk tadi disebutkan itu (Jokowi) kalau mau bergabung, kami welcome dan sangat senang,” sambungnya.
    MKGR, kata Adies, terbuka bagi siapapun yang belum tergabung dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) apapun.
    “Kalau dia sudah pernah masuk di ormas silakan menunjukkan surat pengunduran diri dari ormas tersebut baru bisa bergabung dengan kami,” ujar Adies.
    Adapun Jokowi pernah menyampaikan gagasannya untuk menciptakan partai super terbuka di Indonesia.
    Jokowi menyebut gagasannya itu telah diakomodasi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini dipimpin oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep.
    “Kurang lebih menurut saya, konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Partai yang terbuka, super terbuka,” kata Jokowi, Kamis (6/3/2025).
    Istilah “Super Tbk” pertama kali disebutkan oleh Jokowi dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab pada 11 Februari 2025.
    Dalam pernyataannya, Jokowi menekankan bahwa partai politik seharusnya bersifat terbuka dan dimiliki oleh semua anggotanya, bukan hanya oleh segelintir elite.
    Istilah “Tbk” (Terbuka) sendiri sering digunakan dalam dunia bisnis, khususnya pada perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki oleh publik.
    Konsep ini ingin diterapkan ke dalam dunia politik, di mana semua anggota partai memiliki hak yang sama dalam menentukan kebijakan dan kepemimpinan.
    “Keinginan kita ada sebuah partai politik yang super Tbk (terbuka). (Partai) yang dimiliki oleh seluruh anggotanya,” kata Jokowi
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Detik-Detik Mobil Wapres Gibran Diadang usai Bagi-Bagi Buku di Maumere

    Detik-Detik Mobil Wapres Gibran Diadang usai Bagi-Bagi Buku di Maumere

    Suasana ramai tampak di depan pintu masuk SMA Katolik Bhaktyarsa saat Gibran sedang menyerahkan bantuan di sekolah itu.

    Ribuan pelajar dari SD hingga SMA juga masyarakat, rela berdiri di bawah terik matahari, demi menyalami wakil presiden.

    Saat mobil rombongan wakil presiden keluar dari halaman sekolah, ribuan pelajar dan masyarakat sontak mengadang mobil yang ditumpangi Gibran yang dikawal ketat Paspampres.

    Mobil pun berhenti. Gibran lalu mengeluarkan tangannya memyalami para pelajar dan masyarakat yang menyemut. “Bahagia sekali, bisa pegang tangan wakil presiden,” ujar Selvi, pelajar SMP.

    Setelah dari Kabupaten Sikka, Gibran lalu ke Kabupaten Nagekeo memantau waduk Lombo. Ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Kota Kupang untuk melakukan beberapa agenda kerja, termasuk mengunjungi bendungan Manikin.

  • Baintelkam: Kritik Aktivis Bagian dari Demokrasi, Polri Siap Kawal Stabilitas dan Reformasi Hukum – Halaman all

    Baintelkam: Kritik Aktivis Bagian dari Demokrasi, Polri Siap Kawal Stabilitas dan Reformasi Hukum – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Ekonomi Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ratno Kuncoro, menegaskan bahwa kritik publik, termasuk dari kalangan aktivis dan mahasiswa, merupakan bagian sah dalam proses demokrasi.

    Pernyataan ini disampaikan menanggapi isu yang ramai di media sosial terkait tagar #IndonesiaGelap yang digaungkan oleh aktivis hukum, Feri Amsari.

    “Kami setuju dengan semangat Habis Gelap Terbitlah Terang. Namun, kondisi saat ini saya pandang sebagai bagian dari proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap pemimpin pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang terpenting adalah memastikan arah bangsa tetap pada jalur yang sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Ratno.

    Menurutnya, tantangan utama bangsa saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan. Untuk itu, Polri terus menjalin kerja sama erat dengan TNI sebagai bagian dari pemerintahan.

    “Polri harus memastikan tidak ada dinamika sosial dan politik yang mengganggu ketertiban masyarakat. Isu-isu seperti obstruction of justice pun akan kami dalami secara serius sesuai sistem peradilan pidana yang berlaku,” tegasnya.

    Reformasi Hukum dan KUHAP Baru

    Ratno juga mengungkapkan keterlibatan dirinya dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. KUHAP 2023 direncanakan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026, menggantikan KUHAP 1981 yang dinilai sudah tidak relevan.

    “Sudah saatnya KUHAP diperbarui. Kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat. DPR juga membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memberi masukan,” jelasnya, mengutip pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrahman.

    Ia juga menekankan pentingnya kebebasan pers sebagai elemen utama dalam demokrasi. Wartawan, menurutnya, tidak boleh ditekan atau diteror, dan semua sengketa pers semestinya diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, bukan melalui kriminalisasi.
    Pendekatan Restoratif dan Pemberantasan Korupsi

    Ratno menekankan perlunya pendekatan Restorative Justice dalam penanganan perkara ringan, sebagai bagian dari reformasi hukum yang berpihak pada keadilan dan efisiensi.

    “Hukum adat dan kearifan lokal bisa menjadi dasar penyelesaian masalah secara berkeadilan. Ini bagian dari reformasi hukum,” ujarnya.

    Dalam hal pemberantasan korupsi, Ratno mengajak semua pihak untuk belajar dari negara-negara yang memiliki indeks persepsi korupsi rendah.

    “Kita harus komitmen menurunkan tingkat korupsi, sejalan dengan harapan masyarakat dan Presiden Prabowo,” katanya.

    Netralitas Polri dan Penanganan Aksi

    Di tengah dinamika politik, Ratno menegaskan bahwa Polri tetap netral dan bertindak sebagai pengawal demokrasi.

    “Kami tidak berpolitik. Silakan kritik, silakan demo. Polisi di lapangan tidak boleh menganggap massa aksi sebagai musuh,” tegasnya.

    Ia memastikan bahwa pengamanan aksi dilakukan secara humanis dan profesional, sesuai standar operasional prosedur.

    “Semua kritik yang konstruktif adalah booster bagi kami untuk mempercepat penyelesaian masalah bangsa dan menyukseskan program pemerintah,” pungkasnya.

    Respons terhadap Isu Global dan Kritik Feri Amsari

    Terkait kondisi global, Ratno menyebut bahwa Indonesia relatif lebih stabil dibanding negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara yang terdampak perang dagang dan tarif Amerika Serikat.

    “Thailand, Vietnam, dan Filipina mengalami koreksi pertumbuhan karena ketergantungan terhadap ekspor ke Amerika. Kita lebih kuat karena sumber daya yang luar biasa. Koreksi dari IMF untuk Indonesia hanya dari 5,1 persen ke 4,7%, masih relatif baik,” paparnya.

    Sementara itu, pengamat hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai tagar #IndonesiaGelap mencerminkan keresahan mendalam masyarakat terhadap arah kebijakan negara. Ia menyebut ada berbagai pelanggaran konstitusional dan kelemahan birokrasi di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Pembentukan undang-undang yang tertutup, kembalinya peran TNI-Polri di luar konstitusi, dan program Makan Bergizi Gratis yang masih bermasalah adalah bagian dari kegelisahan publik,” ujar Feri, Rabu (7/5/2025).

    Ia juga menyoroti lemahnya sektor peradilan, dengan kasus suap yang melibatkan hakim hingga Rp60 miliar dan praktik obstruction of justice oleh aparat.

    Menurutnya, TNI dan Polri seharusnya diprofesionalkan sesuai amanat konstitusi, bukan justru menambah beban kerja baru.

    Feri juga menyoroti kekosongan posisi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat sejak 2023, yang menurutnya mengganggu komunikasi diplomatik.

    “Presiden Prabowo sebaiknya segera mengisi posisi Dubes RI di AS. Selain itu, diplomasi luar negeri dan ruang-ruang strategis pemerintahan perlu diperbaiki,” tegasnya.

    Feri mengingatkan pentingnya konsolidasi dalam sistem presidensial.

    “Dalam sistem presidensial, presiden sebelumnya harus memberi ruang kepada presiden baru untuk bekerja secara transparan, bukan menciptakan matahari kembar,” tutupnya.

  • Tugas Ketum Naikkan Kursi Partai

    Tugas Ketum Naikkan Kursi Partai

    Jakarta –

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku tidak mengincar kursi presiden dan wakil presiden Indonesia. Bahlil mengatakan tugas ketua umum ialah menaikkan kursi partai di DPR.

    Hal itu disampaikan Bahlil dalam sambutannya di acara pembukaan Muspinas III Kosgoro 1957, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025). Bahlil mulanya mengatakan partainya memiliki dua program utama sampai 2029.

    Bahlil mengatakan program yang pertama ialah mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka hingga selesai. Bahlil mengatakan hal itu sebagai konsekuensi atas dukungan yang diberikan Golkar kepada Prabowo-Gibran.

    “Tugas kita adalah mengawal sampai selesai (pemerintahan Prabowo-Gibran). Tidak ada kata lain. Ada yang kurang-kurang, sama-sama kita perbaiki,” kata Bahlil.

    Program yang kedua, lanjut Bahlil, ialah menaikkan kursi partai. Sebab, Bahlil mengatakan kepengurusan partai yang sukses ialah mampu meningkatkan perolehan kursi.

    “Jadi kalau kursi kita tidak naik, secara jujur saya katakan, kepengurusan di bawah kepimpinan saya tidak lebih baik dari yang lalu, dengan kata lain tidak maksimal. Kalau tidak maksimal, jangan kita sok merasa hebat, harus tahu diri,” ujarnya.

    “Jadi saya akan meminta kepada semua anggota kabinet dari Partai Golkar, segera jangan tinggalkan Dapil, karena QPI kita di partai itu kan kursi naik, kursi naik, bukan kita umumnya jadi presiden atau wakil presiden,” ungkapnya.

    “Banyak juga Golkar yang tidak jadi presiden sama wakil presiden, yang penting kursi naik. Jadi jangan terjemahkan lain-lain. Tugas ketua umum partai itu menaikkan kursi, bukan yang lain-lain,” imbuh Bahlil.

    “Saya berkomitmen pada diri saya, bagaimanapun caranya, Insyaallah ke depan berkat dukungan dari pada seluruh elemen Golkar, termasuk Kosgoro utamanya adalah bagaimana kita menaikkan kursi partai,” jelasnya.

    “Bentuk konsekuensinya apa? Saya kemarin dari Papua. Kita main betul-betul secara total untuk menangkan Pilgub di Papua, dan saya sudah sampaikan 2029, saya caleg menjadi anggota DPR RI dari Dapil Papua yang sekarang tidak dapat kursi Partai Golkar,” imbuh dia.

    (amw/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kami Ingin Gibran Dimakzulkan karena Kami Sayang Prabowo

    Kami Ingin Gibran Dimakzulkan karena Kami Sayang Prabowo

    GELORA.CO –  Letjen TNI (Purn.) Suharto, eks Komandan Korps Marinir, mengungkapkan alasan sejumlah purnawirawan TNI mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan.

    Menurut Suharto, usulan itu didasari oleh rasa sayang para purnawirawan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami usulkan dia untuk dilengserkan karena kami sayang dengan Prabowo,” kata Suharto dalam video program acara Suara Rakyat yang ditayangkan di kanal YouTube iNews hari Selasa, (6/5/2025).

    Lalu, Suharto mengatakan turut mendirikan Partai Gerindra yang saat ini dipimpin oleh Prabowo.

    “Saya bawa 26 pati (perwira tinggi) dan kolonel untuk memenangkan Gerindra untuk Gerindra bisa duduk di Senayan. Tidak untuk Gibran. Tidak,” ujarnya.

    Dia lalu menyinggung pendidikan Gibran.

    “Gibran sangat jauh dengan anak saya. Tua anak saya. Katanya (Gibran) punya ijazah di UTS (University of Technology Sydney). Anak saya S-2 di UTS. Saya sampai coba (bilang) cari sana ada enggak nama itu? Tidak ada.”

    “Saya inginnya tetap Prabowo silakan jadi Presiden.”

    Suharto mengatakan sebenarnya dia sudah menyiapkan resume mengenai bagaimana kesalahan sampai-sampai Gibran bisa diangkat menjadi wapres. Namun, dia lupa membawanya ke acara itu.

  • Mungkinkah Wapres Gibran Dimakzulkan? Begini Kata Rocky Gerung

    Mungkinkah Wapres Gibran Dimakzulkan? Begini Kata Rocky Gerung

    GELORA.CO – Pengamat politik Rocky Gerung menegaskan bahwa pemakzulan terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka secara konstitusi memungkinkan, meskipun secara politik sulit diwujudkan.

    Hal ini senada dengan pandangan Mahfud MD, yang menyebut bahwa langkah tersebut bisa dilakukan secara teoritis, namun berat secara politik.

    “Memang sulit. Iya, benar. Secara normatif memang dimungkinkan. Kalau Pak Mahfud mengatakan ‘bisa secara teoritis’, ya bukan sekadar secara teoritis, secara normatif normanya ada di dalam konstitusi,” kata Rocky dalam pernyataannya baru-baru ini, dalam diskusi dengan wartawan senior Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu, 7 Mei 2025.

    Menurut Rocky, konstitusi Indonesia jelas mengatur tata cara impeachment atau pemakzulan, dengan syarat-syarat yang ketat seperti pengkhianatan terhadap negara, pelanggaran konstitusi, atau tindakan tercela.

    “Impeachment itu bukan hal terlarang, dia diatur dalam konstitusi,” tegas Rocky.

    Namun, Rocky menekankan bahwa selain aspek hukum, persoalan utama terletak pada kondisi politik di parlemen.

    Mengingat mayoritas DPR dikuasai oleh koalisi pemerintahan yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran, langkah untuk memakzulkan akan sangat berat secara politik.

    “Kalau tidak ada dukungan di DPR, bagaimana? Karena DPR dikuasai mayoritas oleh koalisi kabinet Pak Prabowo, tentu saja prosesnya tidak mudah,” ujar Rocky.

    Ia juga menyoroti pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam sebuah acara di Balai Kartini yang menyebut dirinya sebagai didikan dari sejumlah tokoh militer senior seperti Wiranto, Hendropriyono, dan Try Sutrisno.

    Rocky menilai pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Presiden memahami adanya perbedaan pandangan di kalangan elite senior.

    “Bayangkan, presiden sendiri masih menganggap itu senior. Jadi kira-kira Pak Prabowo mau bilang, ‘Senior saya saja berbeda pendapat kok.’ Jadi biasa saja dong,” kata Rocky.

    Rocky juga menjelaskan bahwa proses pemakzulan memerlukan dukungan dari partai-partai di DPR, lalu harus melalui Mahkamah Konstitusi untuk dinilai kelayakan hukumnya sebelum dikembalikan ke MPR untuk keputusan final.

    “Presiden tahu prinsip-prinsip pemakzulan itu harus diproses DPR. Jumlah partai harus menyetujui, lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah memeriksa apakah dalilnya masuk akal,” urai Rocky.

    Meskipun secara teoritis dan normatif langkah hukum bisa dilakukan, Rocky menilai hambatan terbesar justru terletak pada pihak-pihak yang ingin mendorong pemakzulan. Dibutuhkan pengkondisian politik yang matang agar proses hukum dapat berjalan.

    “Isu ini akan terus bertumbuh. Secara teoritis boleh, tapi secara politis mungkin susah. Yang berat justru ada pada pihak yang menginginkan pemakzulan Gibran,” ujarnya.

    “Itu bisa terjadi dalam waktu satu minggu, dua bulan, atau tiga bulan. Tapi masalahnya isu ini sudah jadi isu utama yang mengganggu psikologi kepemimpinan presiden,”

  • Viral Perempuan di Kupang Nekat Berupaya Cium Wapres Gibran

    Viral Perempuan di Kupang Nekat Berupaya Cium Wapres Gibran

    GELORA.CO – Sebuah insiden tak biasa terjadi saat kunjungan kerja Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, ke Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

    Momen yang mendadak viral di media sosial itu memperlihatkan seorang perempuan nekat menerobos barisan pengamanan dan berusaha mencium Wapres Gibran.

    Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (7/5/2025) di areal persawahan Tulun, Desa Baumata Utara, Kecamatan Taebenu.

    Dalam video berdurasi singkat yang beredar luas di berbagai platform media sosial, tampak seorang perempuan berbaju hitam dengan tiba-tiba menghampiri Wapres Gibran yang tengah menyapa warga dan tamu undangan.

    Dengan penuh semangat, perempuan tersebut mencoba merangkul dan hendak mencium sang wakil presiden. Aksi tersebut sontak mengagetkan pengawal pribadi dan pasukan pengamanan yang bertugas.

    Menariknya, alih-alih menunjukkan reaksi emosional, Gibran justru memperlihatkan sikap tenang dan santun.

    Ia dengan sigap menghindar secara sopan, lalu melanjutkan langkah menuju tenda acara yang sudah dipenuhi para petani dan tamu undangan.

    Respons Gibran yang tetap ramah dan tidak menunjukkan gestur penolakan berlebihan menuai pujian dari warganet.

    Banyak yang menilai bahwa sikap putra sulung Presiden Joko Widodo itu mencerminkan etika kepemimpinan yang menenangkan, meski dalam situasi tak terduga.

    Hingga berita ini diturunkan, identitas perempuan berbaju hitam tersebut belum diketahui secara pasti.

    Namun, dugaan sementara menyebutkan bahwa ia adalah warga setempat dari Desa Baumata Utara. Aparat setempat hingga kini masih melakukan penelusuran untuk memastikan identitas dan maksud dari aksi tersebut.

    Peristiwa ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sebagian netizen menyayangkan sikap aksi dari perempuan tersebut, sementara yang lain justru menganggapnya sebagai bentuk antusiasme masyarakat terhadap pemimpinnya.

    Tak sedikit pula yang memuji ketenangan Gibran dalam menghadapi situasi di luar protokol.

    Kunjungan Wapres Gibran ke wilayah Kabupaten Kupang sendiri merupakan bagian dari agenda kerja untuk meninjau proyek ketahanan pangan dan berdialog langsung dengan petani.

    Meski diselingi insiden tak terduga, acara tersebut tetap berlangsung lancar dan aman hingga selesai.***