Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • 4
                    
                        Terisolasi 3 Bulan, Warga Enggano Nekat Seberangi Samudera Hindia Pakai Kapal Kecil
                        Regional

    4 Terisolasi 3 Bulan, Warga Enggano Nekat Seberangi Samudera Hindia Pakai Kapal Kecil Regional

    Terisolasi 3 Bulan, Warga Enggano Nekat Seberangi Samudera Hindia Pakai Kapal Kecil
    Tim Redaksi

    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu menyesalkan minimnya respons Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap kondisi 4.000 lebih masyarakat adat Enggano yang telah terisolasi selama lebih dari tiga bulan akibat tidak adanya layanan transportasi laut.
    Ketua AMAN Bengkulu, Fahmi Arisandi, menyoroti bahwa saat kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Bengkulu pada Selasa (27/5/2025), pemerintah daerah hanya menyampaikan persoalan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai.
    “Para pebisnis, benar terganggu dengan dangkalnya alur ini. Namun jangan lupa ada ribuan orang juga yang kini masih terkurung di pulau. Dan ini yang harusnya jadi perhatian serius pemerintah. Bukan cuma soal alur dan alur saja,” kata Fahmi dalam rilis tertulis yang diterima
    Kompas.com
    , Jumat (30/5/2025).
    Fahmi mencontohkan insiden lima orang warga yang nekat menyeberang dari Bengkulu ke
    Pulau Enggano
    dan terombang-ambing hingga ke Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, sebelum akhirnya ditemukan selamat pada Senin (25/5/2025).
    Menurut Fahmi, karena tidak adanya kapal penumpang, sebagian warga kini terpaksa mempertaruhkan nyawa dengan menggunakan kapal-kapal kecil untuk melintasi Samudera Hindia.
    “Mereka harus bertaruh nyawa. Ini menyedihkan. Secara nyata, ini menampilkan ketidakmampuan pemerintah Bengkulu untuk menyiasati cara lain menyelamatkan orang-orang di Pulau Enggano. Cuma sibuk menunggu alur dikeruk,” ujarnya.
    Ketua Pengurus Harian Daerah AMAN Enggano, Mulyadi Kauno, menyatakan kekecewaannya terhadap lambannya respons pemerintah dalam mengatasi isolasi wilayah tersebut. Ia menyebut pengerukan alur pelabuhan memang penting, tetapi mestinya ada solusi cepat untuk menyambungkan kembali akses transportasi warga.
    “Kami butuh kapal yang layak dan mampu untuk menyeberang samudera itu saja. Masa pemerintah Bengkulu tak punya sensitifitas soal ini,” ucapnya.
    Mulyadi menyebut, pihaknya sempat melarang warga menggunakan kapal kecil karena berisiko tinggi, namun kebutuhan ekonomi memaksa banyak orang tetap nekat melaut.
    “Jangan abaikan kami. Pendangkalan alur sudah dari dulu terjadi terus. Tapi ini sudah terlalu lama kami terkurung,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wajah Jokowi Disorot Netizen, Terlihat Kusam dan Penuh Flek, Tanda Stres atau Efek Obat-obatan?

    Wajah Jokowi Disorot Netizen, Terlihat Kusam dan Penuh Flek, Tanda Stres atau Efek Obat-obatan?

    GELORA.CO – Mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) tengah menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial, karena kondisi fisiknya yang dinilai mengalami perubahan signifikan.

    Dalam sebuah unggahan video di platform media sosial X, warganet menyoroti kondisi kulit wajah Jokowi yang terlihat kusam dan penuh flek hitam.

    “Ada apa dengan kulit wajah Jokowi?” tulis akun @cobeh2022 dalam unggahannya.

    Video tersebut memicu beragam komentar dari warganet yang menilai bahwa penampilan fisik Jokowi kali ini tidak seperti biasanya.

    Beberapa menyebutkan bahwa sang mantan presiden terlihat seperti orang yang tengah mengalami tekanan berat.

    “Bang, gue sempat foto mukanya di TV. Kayak orang stres parah,” komentar salah satu pengguna.

    Banyak pengguna lain menduga bahwa kondisi kulit Jokowi yang terlihat menua dan penuh flek hitam merupakan akibat dari stres berkepanjangan.

    Beberapa menyebutkan bahwa hal ini kemungkinan besar berkaitan dengan isu dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi sejak dia menjabat sebagai presiden.

    “Yang jelas, stres berat sangat memengaruhi kondisi fisik Jokowi. Walaupun tampil dengan berusaha tersenyum seperti saat menjabat, kegundahan hati tetap tidak bisa disembunyikan,” bunyi salah satu komentar.

    Beberapa waragnet yang mengaku mengerti soal perawatan kulit menduga bahwa Jokowi mungkin telah menjalani sejumlah prosedur medis seperti CO2 Laser, Cautery, atau Chemical Peels.

    Dugaan ini mencuat karena tampak adanya perbedaan warna antara wajah dan leher, serta titik-titik burn atau luka kecil akibat prosedur perawatan tersebut.

    “Aku suka perawatan, dan video-video sebelumnya beliau di komen netizen bahwa beliau menua maka dugaanku beliau buru-buru perawatan. Ada titik-titik burn di bagian tertentu terutama aging spot. Ada batas perbedaan warna wajah dan leher depan dan belakang. Mungkin: perawatan CO2 laser atau cautery + chemical peels,” imbuh warganet lainnya.

    Ada juga komentar yang menyebutkan kemungkinan efek obat-obatan, seperti obat penenang, yang bisa menyebabkan perubahan pada kondisi kulit bila dikonsumsi dalam jangka panjang atau dalam dosis tinggi.

    Sebagian warganet lainnya menyoroti kebiasaan mantan presiden yang kerap bepergian dan terpapar sinar matahari tanpa perlindungan maksimal, yang bisa menyebabkan kerusakan kulit jangka panjang.

    Di balik spekulasi kondisi fisik Jokowi, publik kembali mengaitkannya dengan isu sensitif yang tak kunjung usai yakni dugaan ijazah palsu.

    Tuduhan ini kembali mencuat meskipun telah beberapa kali dibantah oleh berbagai pihak, termasuk Universitas Gadjah Mada (UGM) dan kepolisian.

    Isu ini pertama kali mencuat pada 2022 saat Bambang Tri Mulyono menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Meski sempat dicabut, gugatan kembali dilayangkan pada 2023. Kasus ini bahkan menyeret nama-nama lain seperti Gus Nur yang turut membahas isu tersebut dalam podcast.

    Pada 2024 dan 2025, sejumlah gugatan hukum dan pelaporan balik terus berlanjut.

    Pengacara asal Solo, Muhammad Taufiq menggugat Jokowi dan beberapa lembaga terkait, termasuk UGM dan KPU Solo.

    Di sisi lain, Jokowi pun melaporkan sejumlah tokoh publik seperti Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Eggi Sudjana atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

    Penyelidikan kepolisian menunjukkan bahwa ijazah Jokowi dari UGM adalah asli.

    Dokumen bernomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681/KT dari Fakultas Kehutanan UGM diterbitkan pada 5 November 1985.

    Penelusuran forensik menyatakan dokumen tersebut identik dengan arsip asli dan bukan hasil pemalsuan.

    UGM sendiri telah menegaskan berkali-kali bahwa mereka memiliki dokumen otentik dan tidak ada yang mencurigakan dari ijazah milik Jokowi.

    Meski demikian, sebagian pihak masih belum puas dan terus mencoba menggulirkan kasus ini ke pengadilan.

    Dalam sebuah pernyataan, Jokowi menyatakan bahwa tuduhan tersebut sangat melukai harga dirinya dan menyebut ijazahnya bukan objek penelitian yang bisa dipermainkan.

    Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini meyakini bahwa jalur hukum akan menjadi tempat terbaik untuk mengungkap kebenaran secara gamblang.

  • Waskita Telah Rampungkan Kantor Kemenko 3 di IKN

    Waskita Telah Rampungkan Kantor Kemenko 3 di IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyatakan pembangunan gedung dan kawasan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 3 di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah selesai.

    Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko menegaskan mengatakan kawasan senilai Rp902,6 miliar tersebut dalam tahap pemeliharaan dan sudah siap digunakan.

    “Pembangunan komplek Gedung Kementerian Koordinator 3 ini sebagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemerintahan di IKN. Nantinya para ASN (Aparatur Sipil Negara) akan menempati gedung ini pada tahap awal pengembangan IKN,” jelas Ari dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Ia menyampaikan, kawasan Kemenko 3 terdiri dari empat tower yang sudah selesai dibangun. Tersedia pula Multifunction Hall serta Jembatan 2nd Walkway sepanjang 254 meter (m).

    Komplek Kemenko ini dapat memuat 1.375 ASN, serta terdapat parkir mobil berkapasitas 120 unit dan parkir sepeda yang bisa diisi 120 unit.

    Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Kamis (29/5).

    Dalam kunjungannya, Wapres melihat langsung kondisi kawasan itu. Ia pun menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur pemerintah sebagai fondasi utama tata kelola negara di masa depan.

    Pemerintah menargetkan seluruh prasarana inti dan pendukung rampung secara bertahap demi mendukung pemindahan aktivitas pemerintahan ke IKN.

    Kegiatan kunjungan menjadi momen penting memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam memastikan pembangunan IKN menjadi simbol kemajuan dan semangat gotong royong bangsa Indonesia.

    Kunjungan juga untuk memastikan kelangsungan pembangunan IKN berjalan sesuai target, lanjut Gibran Rakabuming Raka, serta transformasi IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan yang modern, cerdas, dan berkelanjutan.

  • Gibran Pilih ke IKN saat Prabowo Temani Macron di Borobudur

    Gibran Pilih ke IKN saat Prabowo Temani Macron di Borobudur

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menggelar aksi menanam pohon di hari kedua kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Selasa (29/5/2025). 

    Kehadiran Gibran di IKN berlangsung bersamaan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto untuk menemani Presiden Perancis Emmanuel Macron ke Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. 

    Gibran didampingi oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono penanaman pohon ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun IKN sebagai kota yang tidak hanya modern, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai keberlanjutan.

    Pohon yang ditanam Gibran adalah Pohon Ulin yang merupakan tanaman endemik asli Kalimantan dan dikenal sebagai pohon kayu besi.

    Alasan Gibran memilih Pohon Ulin lantaran bisa merepresentasikan ketangguhan dan keteguhan dalam menghadapi tantangan. Selain itu, pohon tumbuh lambat ini punya umur yang sangat panjang, mencerminkan filosofi pembangunan jangka panjang yang kokoh dan penuh kesabaran.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono juga turut menanam pohon kapur di lokasi yang berdekatan.

    Mantan Menteri PUPR itu mengatakan pohon kapur dikenal dengan aroma khas dan kemampuannya menyerap polusi.

    “Ini melambangkan dari kejernihan dan penyaring kehidupan, simbol akan IKN yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan,” tutur Basuki dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (29/5).

    Setelah melakukan penanaman pohon dan sebelum kembali ke Jakarta, Gibran juga menyempatkan diri meninjau Kantor OIKN yang berada tepat di depan Tugu Titik Nol.

    Turut hadir pada penanaman ini, Pangdam IV Mulawarman Rudy Rachmat Nugraha, Kapolda Kalimantan Timur Endar Priantoro, Deputi Lingkungan Hidup OIKN Myrna Safitri, dan Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan SDA Pungki Widiaryanto.

  • Waskita Karya Pastikan Pembangunan Proyek Kantor Kemenko di IKN

    Waskita Karya Pastikan Pembangunan Proyek Kantor Kemenko di IKN

    Jakarta, CNBC Indonesia -Pembangunan gedung dan kawasan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 3 di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah selesai.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dan Direktur Operasi I Waskita Karya, Ari Asmoko pun meninjau langsung ke lokasi proyek di Kalimantan Timur.

    Wapres melihat langsung kondisi kawasan itu. Ia pun menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur pemerintah sebagai fondasi utama tata kelola negara di masa depan.

    “Pemerintah menargetkan seluruh prasarana inti dan pendukung rampung secara bertahap demi mendukung pemindahan aktivitas pemerintahan ke IKN,” ungkap Gibran dalam keterangn resmi, Kamis (29/5/2025).

    Sementara itu, Basuki menambahkan, seluruh proyek IKN yang dikunjungi Wapres merupakan prioritas. Sebagian besar berjalan sesuai jadwal, lalu sisanya dipercepat melalui pemantauan harian.

    “Menurut beliau (Wapres) jangan sampai ada yang terlambat. Kemudian kualitas tetap dijaga,” ujarnya.

    Adapun Ari Asmoko menegaskan komitmen Waskita Karya dalam memberikan hasil terbaik dalam setiap pengerjaan proyek, termasuk komplek Gedung Kementerian Koordinator 3 IKN. Dirinya menuturkan, kini kawasan senilai Rp902,6 miliar tersebut dalam tahap pemeliharaan dan sudah siap digunakan.

    “Pembangunan komplek Gedung Kementerian Koordinator 3 ini sebagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemerintahan di IKN. Nantinya para ASN akan menempati gedung ini pada tahap awal pengembangan IKN,” jelas Ari.

    Ia menuturkan, kawasan Kemenko 3 terdiri dari empat tower yang sudah selesai dibangun. Tersedia pula Multifunction Hall serta Jembatan 2nd Walkway sepanjang 254 meter (m).

    “Nantinya komplek Kemenko ini dapat memuat 1.375 ASN. Ada juga parkir mobil berkapasitas 120 unit dan parkir sepeda yang bisa diisi 120 unit,” jelasnya.

    Sebagai BUMN Konstruksi yang berpengalaman lebih dari 64 tahun membangun infrastruktur di Tanah Air, lanjut Ari, Waskita Karya akan terus mendukung berbagai target dan program pemerintah. Bagi Perseroan, kata Ari, suatu kebanggaan dapat terlibat sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan bangsa serta negara.

    Tidak hanya membangun kawasan dan gedung Kemenko 3, Waskita Karya juga mengerjakan sejumlah proyek di IKN. Salah satunya Gedung rusun ASN 3 IKN yang sukses membuat Perseroan meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) karena mencatat rekor Instalasi Tata Suara Tercepat dan Instalasi Protokol Internet (IP) Data Tercepat. 

    (bul/bul)

  • Wapres tanam pohon ulin di IKN, simbol ketangguhan dan harapan

    Wapres tanam pohon ulin di IKN, simbol ketangguhan dan harapan

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menanam pohon ulin di Plaza Bhinneka Tunggal Ika, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (29/5/2025). (ANTARA/HO-BPMI Setwapres)

    Wapres tanam pohon ulin di IKN, simbol ketangguhan dan harapan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 29 Mei 2025 – 14:10 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menanam pohon ulin di Plaza Bhinneka Tunggal Ika, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis, yang menjadi simbol ketangguhan dan harapan.

    Dalam keterangan yang diterima di jakarta, Kamis, Wapres dalam acara tersebut didampingi oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Penanaman pohon itu menjadi bagian dari komitmen membangun IKN sebagai kota yang tidak hanya modern, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai keberlanjutan.

    Pohon ulin, yang merupakan tanaman endemik asli Kalimantan dikenal sebagai kayu besi, dipilih oleh Wapres karena merepresentasikan ketangguhan dan keteguhan dalam menghadapi tantangan. Selain itu, pohon ini tumbuh lambat, namun memiliki umur yang sangat panjang, mencerminkan filosofi pembangunan jangka panjang yang kokoh dan penuh kesabaran.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono juga melakukan menanam pohon kapur di lokasi yang berdekatan. Pohon kapur, yang dikenal dengan aroma khas dan kemampuannya menyerap polusi, melambangkan kejernihan dan penyaring kehidupan, simbol Ibu Kota Nusantara yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan.

    Penanaman dua pohon khas Nusantara di samping Tugu Titik Nol ini menjadi pengingat bahwa pembangunan IKN bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang merawat nilai, membangun ketahanan, dan menjaga kejernihan arah. Kedua pohon tersebut menjadi representasi harapan IKN sebagai kota yang tumbuh dari akar kuat, dengan visi jernih menuju masa depan berkelanjutan.

    Setelah melakukan penanaman pohon, sebelum kembali ke Jakarta, Wapres Gibran akan meninjau Kantor Otoritas IKN yang berada tepat di depan Tugu Titik Nol.

    Acara penanaman pohon tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pihak, yakni Pangdam IV Mulawarman Rudy Rachmat Nugraha, Kapolda Kalimantan Timur Endar Priantoro, Deputi Lingkungan Hidup OIKN Myrna Safitri, dan Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan SDA Pungki Widiaryanto.

    Sumber : Antara

  • Analisa Lembaga Survei, Dedi Mulyadi Disebut Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029

    Analisa Lembaga Survei, Dedi Mulyadi Disebut Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029

    GELORA.CO – Saat ini popularitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melejit, melampaui semua gubernur di Indonesia.

    Bahkan popularitasnya sudah menyamai Presiden Prabowo Subianto.

    Dedi Muladi tidak saja dikenal di Jawa Barat, namun seluruh rakyat Indonesia.

    Tentu ini modal berharga buat Dedi Mulyadi untuk melangkah maju di Pilpres 2029.

    Kepiawaian Dedi Mulyadi memainkan medsos menjadi keunggulan tokoh politik lain.

    Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai evaluasi publik terkait kinerja para gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa dalam 100 hari kerja.

    Terbukti nama Dedi Mulyadi di urutan paling atas.

    Survei yang dilakukan pada 12–19 Mei 2025 ini melibatkan 3.100 responden dari enam provinsi di Pulau Jawa, meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Banten.

    Survei Indikator mencatat, dari enam gubernur di Pulau Jawa, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dengan 94,7 persen.

    “Kepuasan terhadap Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen, tertinggi di antara gubernur lainnya,” kata Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei di kantornya di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

    Salah satu faktor utama kesuksesan Dedi adalah kemampuannya turun langsung ke masyarakat serta aktif menggunakan media sosial.

    “Followers beliau di Facebook mencapai 12 juta, di YouTube lebih dari 7 juta, dan di Instagram 3,5 juta, sehingga program-programnya mudah tersosialisasi ke masyarakat,” kata Burhanuddin.

    Tak hanya dikenal di Jawa Barat wilayahnya, Dedi Mulyadi juga dikenal luas masyarakat Indonesia.

    Baca juga: Ormas Baru Gerakan Rakyat, Pengamat: Kendaraan Politik Anies di Pilpres 2029

    Kebijakannya banyak yang populer seperti program mengirim siswa bermasalah ke barak militer,  larangan sekolah menggelar study tour, larangan sekolah menggelar wisuda, dan sebagainya.

    Tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen dilakukan dalam 100 hari pemerintahannya.

    Dedi Mulyadi dilantik jadi gubernur Jawa Barat 20 Februari 2025 lalu.

    Sedangkan survei terhadap Presiden Prabowo Subianto tingkat kepuasan kinerjanya 100 hari pertama pada Januari 2025 lalu.

    Prabowo dilantik jadi Presiden RI 20 Oktober 2024.

     Survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada 16-21 Januari 2025 menunjukkan, kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo dalam 100 hari pemerintahan mencapai 79,3 persen.

    Hasil survei tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80,9 persen publik puas dengan kinerja Prabowo.

    “Approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5 persen, yang mengatakan cukup puas 65,8 persen, jadi total ada 79,3 persen,” ujar Burhanuddin dalam jumpa pers virtual, Senin (27/1/2025).

    “Kalau kita bandingkan dengan survei terakhir Kompas awal Januari itu mirip ya,” imbuhnya.

    “Kompas mengumumkan 80,9 persen. Kami temukan 79,3 persen. Sedikit lebih rendah dibanding Kompas. Tapi secara statistik tidak berbeda antara temuan Kompas dengan temuan Indikator Politik Indonesia,” kata dia. 

    Burhanuddin memaparkan, rakyat yang tidak puas dengan kinerja Prabowo mencapai 16,9 persen.

    Menurut Burhanuddin, capaian tersebut merupakan modal politik yang besar bagi Prabowo.

    Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Survei dilakukan dengan wawancara secara tatap muka terhadap 1.220 orang responden pada 16-21 Januari 2025.

    Peluang Capres 2029 

    Dedi Mulyadi disapa warga ‘Pak Presiden’ saat mengunjungi warga Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025) lalu.

    Kepala Bidang Komunikasi Publik DPP GRIB Jaya, Razman Nasution, pernah bergurau Dedi Mulyadi akan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2029.

    Pengamat politik dari UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap analisisnya terkait Pilpres 2029.

    Secara normatif, Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold telah membuka peluang besar bagi Dedi untuk maju Pilpres 2029, tidak hanya dari Gerindra partainya saat ini.

    Sebab putusan MK membuat semua partai boleh mengusung calon presiden.

    Namun, status Dedi yang kini kader Gerindra menjadi perhitungan tersendiri.

    Partai berlogo kepala Garuda itu sudah mencanangkan koalisi permanen dengan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan kembali mencalonkan Prabowo Subianto di 2029.

    “Poin saya adalah ini aturan normatif pertama yang membuka peluang buat siapapun termasuk buat partai yang punya jagoan sendiri.” kata Burhan di program On Point with Adisty Youtube Kompas TV yang tayang Sabtu (10/5/2025).

    “Pertanyaannya adalah Gerindra apakah ikhlas kalau misalnya ada kadernya yang maju melalui partai lain, ya pasti tidak ikhlas. Ya tetapi lagi-lagi konteks sekarang kan masih jauh, dan Gerindra sudah mengunci kan melalui koalisi permanen,” lanjutnya.

    Menurut Burhan, kendati sudah ada koalisi permanen, loyalitas partai anggotanya bisa saja berubah.

    Pilpres 2024 menjadi pelajaran, ketika PKB dan NasDem, bagian dari kabinet Presiden Jokowi, tidak mengusung Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Prabowo Subianto.

    Menurut Burhan, partai akan mulai bermanuver untuk Pilpres 2029 mulai tahun 2027.

    “Ingat Nasdem, PKB, kurang loyal apa sama Pak Jokowi, kurang banyak apa Pak Jokowi memberikan insentif dalam bentuk menteri ujungnya mereka punya capres sendiri,” ucapnya.

    “Artinya untuk seorang KDM (Kang Dedi Mulyadi) ya ini juga sekaligus uji loyalitas. Kalau misalnya ada partai yang coba merayu seorang KDM dia tergoda atau tidak nih,” lanjutnya.

    “Ya mungkin sekarang belum ada rayuan itu, tetapi kalao misalnya 2027?” imbuh Burhan.

    Burhan menjelaskan, ada atau tidaknya partai yang coba merayu Dedi untuk maju Pilpres 2029 lepas dari Gerindra tergantung hasil survei.

    Dedi boleh populer, namun elektabilitasnya masih menjadi pertanyaan.

    “Tergantung surveinya KDM, saya belum punya angka surveinya, memang banyak sekali yang membicarakan seorang KDM di WA-WA grup di kalangan ibu-ibu di kalangan bapak-bapak, tetapi surveinya belum ada yang dirilis ke publik yang credible ya yang berkaitan berapa banyak sih yang bersedia memilih seorang KDM,” jelasnya.

    Terakhir, yang menentukan Dedi Mulyadi akan maju Pilpres 2029 atau tidak adalah keberaniannya melawan Prabowo.

    “Saya kira, saya tidak tahu kalau sekarang jelas enggak berani, tapi ujian-ujian berikutnya kan nanti bukan sekarang, dan itu yang bisa menjawabnya seorang Dedi Mulyadi, berani atau tidak itu ya berkontestasi melawan bosnya sendiri,” ucapnya.

    “Sekarang sih jelas enggak berani ya, tetapi ke depan ketika betul-betul datang beberapa partai melamar, seorang KDM di situ tuh ujiannya,” lanjutnya.

    “Nah saya tidak tahu apakah dia kalau misalnya itu terjadi berani mengatakan tidak gitu ya,” tandasnya.

    Burhan menutup pembahasan peluang Dedi Mulyadi di Pilpres 2029 dengan mengungkapkan prediksinya.

    Menurutnya, nama Dedi Mulyadi sudah masuk lima besar capres dengan elektabilitas tertinggi.

    “Saya belum punya angkanya tapi feeling saya sudah masuk top five,” ujarnya.

    “Kan kalau kita lihat survei yang terakhir kami rilis kan Januari ya 2025 waktu 100 hari, yang pertama kan Pak Prabowo, yang kedua kan Mas Anies ya, kan yang ketiga saat itu adalah Ganjar Pranowo, yang keempat AHY, yang kelima Erick,” lanjutnya.

    “Kalau feeling saya dan feeling saya biasanya enggak pernah salah. KDM sudah mendobrak masuk lima besar jangan-jangan tiga besar,” tandas Burhan.

  • Gibran tinjau IKN untuk pastikan kesiapan infrastruktur pemerintahan

    Gibran tinjau IKN untuk pastikan kesiapan infrastruktur pemerintahan

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka (dua kiri) saat meninjau pembangunan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (28/5/2025). (ANTARA/HO-BPMI Setwapres)

    Gibran tinjau IKN untuk pastikan kesiapan infrastruktur pemerintahan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 29 Mei 2025 – 12:57 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah proyek strategis di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (28/5), untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung operasional negara berjalan tepat waktu dan sesuai standar.

    Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (28/5) malam, Wapres melakukan peninjauan yang dimulai dari Jalan Tol Segmen 5B dengan progres sudah mencapai 70 persen.

    Jalan tol ini diperkirakan rampung pada pertengahan 2026 dan akan memangkas waktu tempuh dari Bandara Sepinggan ke kawasan inti IKN menjadi sekitar 50 menit, serta mempermudah mobilitas logistik dan publik.

    Wapres juga meninjau Rumah Sakit Abdi Waluyo yang progres pembangunannya telah mencapai 75,6 persen. Rumah sakit tersebut akan menjadi fasilitas kesehatan modern.

    Gibran juga meninjau Universitas Gunadarma Kampus Digital yang progres pembangunannya telah 25 persen.

    Dua infrastruktur yang sudah rampung juga dikunjungi Wapres, yakni Kantor Kemenko 3 Tower 1 dan Rumah Sakit Hermina yang telah beroperasi.

    Wapres kemudian mengunjungi Masjid Negara dengan progres pembangunan 60 persen, yang dirancang sebagai ikon kerukunan dan inklusivitas di ibu kota baru.

    Di tempat ini, Wapres juga melihat tempat dibangunnya Gereja Basilika Nusantara yang saat ini progres pembangunannya 4,63 persen.

    Selanjutnya, Gibran meninjau Istana Wapres dengan progres 42,67 persen, yang meliputi kantor, rumah dinas, pendopo, masjid, dan fasilitas pendukung.

    Rusun ASN 1 dengan progres 97,09 persen juga dikunjungi dan dijadikan tempat bermalam oleh Wapres sebagai bentuk pengecekan langsung terhadap kesiapan hunian ASN.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa seluruh proyek yang dikunjungi merupakan prioritas, dengan sebagian besar berjalan sesuai jadwal dan sisanya dipercepat melalui pemantauan harian.

    “Menurut beliau ya jangan sampai ada yang terlambat, kemudian kualitas tetap dijaga,” ujar Basuki.

    “Kemudian ada (pesan tentang) landscaping-nya. Jadi beliau pesan juga khusus untuk pohon beringin, ditanam di Istana Wapres,” lanjutnya.

    Senada dengan itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi Wapres terhadap kemajuan pembangunan IKN.

    “Mantap sekali view (pemandangannya) indah sekali. Tidak ada (catatan). Cukup, cukup, aman,” ujar Rusdy.

    Melalui kunjungan ini, Wapres menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur pemerintahan sebagai fondasi utama tata kelola negara di masa depan. Pemerintah menargetkan seluruh prasarana inti dan pendukung rampung secara bertahap demi mendukung pemindahan aktivitas pemerintahan ke Nusantara.

    Sumber : Antara

  • Jokowi Masih Punya Ambisi Gibran Jadi Pemimpin di 2029

    Jokowi Masih Punya Ambisi Gibran Jadi Pemimpin di 2029

    GELORA.CO – Keributan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan berlanjut. Hal ini disebabkan karena Jokowi masih berambisi putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi pemimpin di 2029.

    Hal ini disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam akun Youtube yang dikutip Kamis, 29 Mei 2025.

    “Sekali lagi kita bayangkan keributan ini akan berlanjut terus. Justru karena Presiden Jokowi masih punya ambisi untuk menempatkan putranya menjadi pemimpin di 2029,” kata Rocky Gerung. 

    “Selama ambisi itu ada. Selama itu pula orang mencurigai motif-motif pembuktian ijazah itu,” sambungnya.

    Sementara itu, kata Rocky, Presiden Prabowo Subianto berupaya untuk mengambil interest lain, yaitu dengan memaksimalkan koperasi, pengejaran tindak pidana korupsi, memaksimalkan ide sosialisme yang sudah dimulainya dalam pidatonya di Hari Buruh.

    Kemudian, maksimalkan sumber daya untuk dijadikan jaminan investasi, keamanan regional untuk menjamin stabilitas politik di dalam negeri.

    Namun, sementara Prabowo sedang berupaya menghidupkan kembali harapan Indonesia agar bisa jadi negara yang bertumbuh atas dasar kekuatan sendiri, justru pada saat yang sama Jokowi malah terus berupaya menciptakan intrik politik. 

    “Kemandirian dan berdikari, itu tema Presiden Prabowo,” ujar Rocky.

    Prabowo sedang melakukan upayanya semata-mata untuk menarik simpati publik.

    “Pada saat sang Presiden berupaya untuk meminta bantuan keyakinan publik agar dia bisa jadi pemimpin Indomesia bahkan Asia, pada saat yang sama Jokowi masih berupaya bukan sekadar cawe-cawe tapi intrik untuk meloloskan putranya itu masuk dalam.persaimgan politik 2029,” tutup Rocky. 

  • Hasil Survei Sebut 69,7% Masyarakat Yakin Ijazahnya Asli, Jokowi: Artinya Punya Logika Sehat

    Hasil Survei Sebut 69,7% Masyarakat Yakin Ijazahnya Asli, Jokowi: Artinya Punya Logika Sehat

    GELORA.CO –  Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia tidak percaya bahwa Presiden Ke-7 RI Joko Widodo memalsukan ijazahnya.

    Prof. Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia menjelaskan bahwa survei dilakukan secara sistematik pada tanggal 17-20 Mei 2025 melalui metode survei telepon nasional.

    Dengan teknik double sampling yang memanfaatkan database jutaan responden yang telah dikumpulkan melalui survei tatap muka sebelumnya.

     

    Hasil survei menunjukkan bahwa 75,9% responden mengetahui kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, sementara 24,1% mengaku tidak mengetahui kasus tersebut.

    “Isu ijazah Jokowi ini membetot perhatian publik yang cukup luas, bahkan mengalahkan sebagian besar kasus-kasus korupsi yang sedang disidik oleh aparat hukum. Ada 75% warga yang mengaku tahu kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi dan ini sangat luar biasa besar, tidak ada kasus sebesar ini,” ungkap Prof. Burhanuddin.

    Yang lebih signifikan lagi, dari responden yang mengetahui kasus ini, sebanyak 69,7% tidak percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazahnya, sementara hanya 18,7% yang percaya akan tuduhan tersebut.

    Ketika ditanyakan kepada seluruh responden (baik yang tahu maupun tidak tahu kasus ini), angka ketidakpercayaan mencapai 66,9%.

    Prof. Burhanuddin menegaskan bahwa komposisi demografis menunjukkan pola yang merata di semua kelompok masyarakat,

     

    “Misalnya kelompok laki-laki yang tidak percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazah itu 63%, perempuan 70,3%. Generasi berdasarkan Gen Z, milenial, Gen X dan seterusnya itu mayoritas juga tidak percaya.”

    Menariknya, berdasarkan akses informasi media sosial, pengguna Twitter/X menunjukkan tingkat kepercayaan tertinggi terhadap tuduhan pemalsuan ijazah.

    Sementara pengguna platform lain seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook mayoritas tidak percaya akan tuduhan tersebut.

    Menanggapi hasil survei tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan komentar singkat yang menyatakan, “Artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat artinya itu karena logikanya memang enggak masuk akal.”

    Jokowi juga menegaskan bahwa meskipun ada yang pro dan kontra, “semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi semuanya akan dibuka di sidang pengadilan.”

    Prof. Burhanuddin mengapresiasi logika masyarakat yang menilai isu ini tidak masuk akal, mengingat banyaknya verifikasi yang telah dilakukan berbagai lembaga.

     

    “Ada banyak warga yang rasional yang bukan fansnya Pak Jokowi yang menganggap bahwa isu ini terlalu dibuat-buat.

    Ada banyak teman Pak Jokowi yang masih hidup yang bisa kita tanya, ada institusi UGM yang bisa kita klarifikasi, ada institusi seperti KPU karena Pak Jokowi maju dalam proses kontestasi elektoral dua kali di tingkat Pilkada Kota Surakarta, di tingkat Pilgub 2012, kemudian di Pilpres 2014 dan 2019, dan masing-masing KPU melakukan verifikasi,” jelasnya.

    Namun, Prof. Burhanuddin juga menganalisis mengapa masih ada 18,7-19% masyarakat yang percaya akan tuduhan tersebut.

    Analisisnya menunjukkan adanya faktor partisan politik yang kuat, terutama dari basis pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

    “Pendukung Mas Anis paling banyak yang percaya, meskipun mayoritas pendukung Mas Anis tidak percaya Pak Jokowi memalsukan (51% tidak percaya).

    Tapi ada 40% pendukung beliau di 2024 yang lalu yang percaya bahwa ada proses pemalsuan ijazah Pak Jokowi.

    40,2% basis pendukung Mas Anis ini jauh lebih besar ketimbang basis pendukung Mas Ganjar atau Pak Prabowo yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu,” ungkapnya.

    Ia juga mencatat adanya kekecewaan dari sebagian basis PDI Perjuangan terhadap sikap Jokowi di Pemilu 2024.

    Terutama terkait putusan nomor 90 yang memungkinkan Gibran Rakabuming maju sebagai calon wakil presiden.

     Prof. Burhanuddin menganalogikan kasus ini dengan kontroversi akta kelahiran Barack Obama yang dipertanyakan Donald Trump.

    Di mana meskipun Obama telah menunjukkan akta kelahirannya, sebagian pendukung partai Republik tetap ragu akan keasliannya.

    Prof. Burhanuddin Muhtadi menyerukan agar publik dan media beralih fokus pada isu-isu yang lebih substansial ketimbang perdebatan ijazah yang dinilainya tidak produktif.

    “Sebaiknya kita lebih fokus pada isu-isu yang jauh lebih penting, jauh lebih substantif. Misalnya berkaitan dengan pelemahan ekonomi, berkaitan dengan isu fungsi TNI, isu pelemahan atau regresi demokrasi itu jauh lebih krusial ketimbang isu ijazah,” tegasnya.

    Menurutnya, survei opini publik yang dilakukan mengkonfirmasi bahwa isu ijazah pada dasarnya dianggap tidak terlalu krusial oleh warga.

    Ia juga menekankan bahwa secara implikasi politik, isu ini sudah tidak relevan lagi mengingat Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden.

    “Buat apa kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang secara implikasi politiknya juga sudah tidak ada karena beliau sudah tidak lagi menjadi pejabat publik sebagai presiden,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Prof. Burhanuddin menyoroti isu-isu yang seharusnya mendapat perhatian lebih besar dari publik.

    Seperti ketidakpastian geopolitik global, economic uncertainty, tekanan terhadap rupiah yang mengalami penurunan sekitar 10% meskipun belakangan sedikit menguat, serta isu PHK yang semakin mengkhawatirkan.

    “Isu global economic uncertainty, rupiah kita mengalami tekanan meskipun belakangan agak menguat tetapi overall agak turun 10% dibanding sebelumnya, kemudian isu PHK saya kira itu isu yang jauh lebih penting yang menurut saya membutuhkan perhatian publik lebih keras dalam rangka membantu pemerintah agar masalah-masalah kebangsaan yang lebih substantif ini bisa segera teratasi,” pungkasnya.

    Hasil survei ini memberikan gambaran bahwa meskipun isu ijazah Jokowi mendapat perhatian luas dari publik.

    Mayoritas masyarakat Indonesia tetap menunjukkan sikap rasional dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dinilai tidak memiliki dasar logis yang kuat.

    Sekaligus menjadi indikator bahwa masyarakat Indonesia memiliki kematangan politik dalam menyikapi berbagai isu kontroversial.***