Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • DPR Terima Surat Pemakzulan Gibran dari Purnawirawan TNI, Langsung Diserahkan ke Pimpinan

    DPR Terima Surat Pemakzulan Gibran dari Purnawirawan TNI, Langsung Diserahkan ke Pimpinan

    GELORA.CO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

    Surat tersebut berisi permintaan kepada pimpinan dan anggota DPR RI untuk segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI.

    “Iya benar kami sudah terima surat tersebut, dan sekarang sudah kami teruskan ke pimpinan,” ujar Indra kepada Kompas.com, Selasa (3/6/2025).

    Pernyataan ini disampaikan Indra usai mengecek keberadaan surat masuk tersebut ke bagian persuratan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

    Indra pun menegaskan bahwa tindak lanjut atas surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu, selanjutnya menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI.

    “Iya, menjadi kewenangan pimpinan DPR RI,” jelas Indra.

    Diberitakan sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu tersebar di kalangan wartawan.

    “Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.

    Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

    Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengonfirmasi surat yang beredar tersebut.

    Surat itu juga telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR dan DPR RI pada Senin (2/6/2025) kemarin.

    “Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo saat dihubungi, Selasa (3/6/2025).

    Baca juga: Mengapa Budi Arie Dicecar dan Diultimatum Minta Maaf oleh Legislator PDI-P?

    Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres.

    Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI untuk membahasnya.

    “Ya betul. Jadi di surat itu kita kasih dalam segi hukumnya. Nanti kalau belum jelas dari DPR, MPR, DPD RI, kita siap purnawirawan untuk rapat dengar pendapat,” kata Bimo.

    Untuk diketahui, usulan mengenai pemakzulan Gibran sebetulnya telah menjadi perbincangan setelah Forum Purnawirawan TNI yang berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel membuat deklarasi pernyataan sikap berisi delapan poin.

    Poin-poin yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto itu mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.

    Adapun poin yang paling mencuri perhatian adalah usul agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.

    Ada sejumlah nama tenar yang ikut menandatangani deklarasi tersebut, salah satunya adalah Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tahun 1988-1993.

    Selain Try, ada pula nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, hingga Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto yang ikut menandatangani deklarasi itu.

  • Kata Istana soal Isu Megawati Tak Sapa Gibran di Upacara Hari Lahir Pancasila

    Kata Istana soal Isu Megawati Tak Sapa Gibran di Upacara Hari Lahir Pancasila

    GELORA.CO – Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi merespons soal isu Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, yang diduga tak mengajak ngobrol Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Upacara Hari Lahir Pancasila.

    Menurutnya, isu tersebut lebih kepada gosip belaka saja. 

    “Lebih ke gosip aja. Jadi kita tidak bergosip kali ini,” kata Hasan di kantornya, Selasa (3/6).

    Sebelum upacara Hari Lahir Pancasila dimulai, para tamu undangan menunggu di holding room Gedung Pancasila, Senin (2/6).

    Pada momen itu, nampak Gibran duduk berhadapan dengan Megawati. Tidak tahu persis apa yang dibicarakan Gibran dan Megawati dalam momen itu. 

    Setelah upacara berlangsung, Muzani sempat mengungkapkan ada interaksi antara Ketum PDIP dan mantan anggotanya itu.

    “Iya, bertanya, (Wapres) menanyakan kesehatan Ibu, segala macam,” kata Muzani kepada wartawan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri.

  • Isu Jokowi Sakit Kulit saat Gibran Disebut Terlibat Dalam Lingkaran Korupsi Sritek

    Isu Jokowi Sakit Kulit saat Gibran Disebut Terlibat Dalam Lingkaran Korupsi Sritek

    GELORA.CO –  Lagi heboh Jokowi sakit kulit dan Gibran diduga terseret kasus korupsi PT Sritex. Sebelumnya Direktur Utama (Dirut) PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto telah ditetapkan tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung pada Selasa, 20 Mei 2025.

    Penetapan ini menandai terbukanya kembali kasus besar yang sempat tenggelam sejak 2021, dan kini mencuat bersamaan dengan sorotan publik terhadap keluarga Presiden sebelumnya.

    PT Sritex jadi sorotan usai disebut memiliki utang Rp26,2 triliun yang berasal dari kreditur separatis senilai Rp716,7 miliar dan tagihan kreditur konkuren Rp25,3 triliun.

    Beban utang yang sedemikian besar itu menimbulkan pertanyaan tajam terhadap pengelolaan keuangan internal dan relasi bisnis perusahaan ini.

    Wartawan senior Agi Betha mengapresiasi kinerja kejaksaan dalam membongkar kasus besar ini karena terkait dengan kasus beberapa tahun lalu yang belum terungkap.

    “Yang jelas, sekarang di kasus Sritex ini menyembunyikan banyak persoalan di baliknya, karena kemudian kita kembali kepada kasus beberapa tahun belakangan, begitu. Yang ketika itu kasusnya muncul, tapi tidak keluar, begitu,” ujar Agi dikutip dalam kanal Youtube Off The Record FNN.

    Dalam podcast yang dipandu wartawan senior Hersubeno Arief itu, Agi menceritakan awal kasus Sritex muncul melalui laporan BPKP pada 2020. Kala itu, Sritex masih membukukan keuntungan sekitar Rp1,5 triliun di tengah pandemi Covid-19.

    Namun laporan keuangan itu berbanding terbalik dengan hasil audit dan sejumlah laporan yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran transaksi.

    “Tapi satu tahun kemudian pada 2021 mereka membukukan kerugian sebesar Rp15,6 triliun. Ini kan jomplang sekali begitu. Padahal ketika itu mereka mendapatkan juga orderan berupa goodie bag, ini juga masih simpang siur jumlah goodie bag tersebut. Goodie bag untuk apa wadah dari sembako yang dibagikan kepada rakyat sekian juta rakyat. Kalau dari ada keterangan yang menyatakan itu hanya sekitar 1,9 juta goodie bag yang diorder kepada Sritex,” jelasnya.

    Menurutnya, goodie bag yang disebut-sebut itu dikaitkan dengan program bantuan sosial pemerintah yang ketika itu menjadi perbincangan hangat, termasuk karena diduga terkait dengan putra presiden.

    Isu ini pun turut dikaitkan dengan dominasi politik dan bisnis keluarga Jokowi yang oleh sebagian pihak disebut sebagai “Geng Solo”.

    Pada periode 2021-2025 kasus ini bak hilang ditelan bumi. Agi berharap di era pemerintahan Prabowo Subianto kasus ini kembali dibuka yang diawali dengan ditetapkannya tersangka Bos Sritex oleh Kejagung.

    Hal ini dianggap sebagai angin segar bagi upaya penegakan hukum yang transparan dan tidak lagi tebang pilih terhadap pihak-pihak yang terafiliasi dengan kekuasaan lama.

    “Dan kita lihat kejaksaan lho yang main, yang memeriksa, bukan KPK,” tegasnya.

    Pernyataan ini menekankan bagaimana institusi penegak hukum selain KPK kini justru lebih aktif mengungkap kasus besar.

    Dari situ, ia mengaitkan adanya pengaruh Jokowi dan keluarganya alias Geng Solo di balik kasus ini. Terutama adanya peran anak Pak Lurah pada 2021 dalam pembuatan tas bansos.

    Anak Pak Lurah yang dimaksud tidak lain adalah Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat Wakil Presiden.

    Sorotan ini makin relevan mengingat Gibran belakangan tampil aktif di berbagai kegiatan negara, menggantikan posisi ayahnya yang belakangan jarang muncul di publik.

    “Nah, inilah yang kemudian kita masih ingat, ketika itu, ada laporan khusus dari Tempo, investigasi dari Tempo yang menyebut ini adalah atas rekomendasi Pak Lurah. Dan Pak Lurah bisa mengacu kepada nama Pak Jokowi, ketika itu disebut, ini atas rekomendasi dari anak Pak Lurah, kita mungkin sebutnya sebagai Gibran ketika itu ya, karena Kaesang ketika itu belum masuk ke dalam politik dan pemerintahan,” pungkasnya.

    Jokowi sakit kulit

    Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik, kali ini bukan karena isu politik, melainkan karena perubahan fisik yang dinilai mencolok karena diduga Jokowi sakit kulit. Dokter Tifauzia Tyassuma, atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa, menyampaikan keprihatinan terkait kondisi wajah Jokowi yang menurutnya menunjukkan gejala penyakit serius.

    Dalam sebuah unggahan di akun media sosial pribadinya, Dokter Tifa menulis pengamatan terhadap perubahan wajah Jokowi saat tampil di media beberapa waktu lalu.

    “Pak Jokowi kok seperti kena Autoimun? Wajah dan leher tiba-tiba penuh melasma atau bercak-bercak hitam. Dan tiba-tiba juga alopecia berat, rambut rontok mendadak di dahi, ubun-ubun, belakang kepala,” tulis Dokter Tifa di Twitter.

    Pernyataan ini muncul setelah Jokowi tampil menjawab santai terkait isu ijazah palsu yang kembali mencuat. Bagi Dokter Tifa, sorotan bukan hanya pada isi jawaban Jokowi, tapi pada kondisi fisik sang presiden yang dianggap berubah drastis.

    Dalam unggahan lanjutan, Dokter Tifa juga mengaitkan kondisi tersebut dengan kemungkinan penyakit lain yang juga serius.

    “Autoimun atau Hiperkortisolisme? Dokter pribadi perlu meresepkan Anti-depresan, deh. Kasihan, beban berbohong 10 tahun, ngga kebayang rasanya,” lanjutnya.

    Penyakit autoimun sendiri merupakan kondisi medis ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat dalam tubuh. Gejala yang umum terjadi meliputi ruam kulit, rambut rontok, kelelahan, nyeri sendi, hingga demam berulang.

    Sementara itu, hiperkortisolisme atau sindrom Cushing terjadi karena kadar hormon kortisol yang terlalu tinggi. Kondisi ini bisa disebabkan oleh penggunaan obat kortikosteroid jangka panjang maupun kelainan pada kelenjar adrenal atau hipofisis.***

  • AstraPay Dorong Ekonomi Digital Indonesia Terbang Tinggi

    AstraPay Dorong Ekonomi Digital Indonesia Terbang Tinggi

    Tangerang, Beritasatu.com – Transformasi digital tumbuh subur di Indonesia. Salah satu sektor yang mendapat angin segar transformasi digital, yakni keuangan. Saat ini, banyak aplikasi karya anak bangsa yang menawarkan kemudahan dalam transaksi. Salah satunya, yakni AstraPay, besutan PT Astra Digital Arta.

    Hadirnya AstraPay sebagai dompet digital atau e-wallet tentu berperan penting dalam mendorong literasi keuangan, inklusi digital, dan gaya hidup berkelanjutan di kalangan anak muda.

    Pasalnya, anak muda, khususnya generasi Z (gen Z) merupakan tulang punggung ekonomi digital Indonesia. Hal itu karena mereka hidup pada era serba teknologi, sehingga melek digital dan mudah beradaptasi.

    Bahkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun memuji gen Z karena merupakan motor penggerak ekonomi digital berbasis aplikasi di Indonesia.

    Kebanyakan anak muda saat ini telah mengadopsi gaya hidup digital, dengan transaksi cashless dan cukup dengan menggerakkan layar di smart phone. Transaksi digital menjamin kemudahan hidup tanpa harus menggunakan uang tunai, sehingga bebas dari uang kembalian terutama receh.

    Berdasarkan angka, ekonomi digital Indonesia mencapai US$ 80 miliar atau Rp 1.280 triliun pada 2023. Angka ini naik 12,5% menjadi US$ 90 miliar atau Rp 1.440 triliun pada 2024.

    Sementara, pada 2025, potensi ekonomi digital diproyeksikan mencapai US$ 130 miliar atau Rp 2.080 triliun dan mencapai US$ 360 miliar atau Rp 5.760 triliun pada 2030.

    Tingginya angka ekonomi digital di Tanah Air membuat Indonesia menyumbang 40% dari total ekonomi digital di Asia Tenggara. Hal ini lantaran Indonesia memiliki bonus demografi, yang pada 2030 akan mencapai 68% penduduk berusia produktif, mulai dari gen Z hingga gen Alpha.

    Hadirnya AstraPay sebagai aplikasi dompet digital dan keuangan di Indonesia, bisa membuat angka ekonomi digital terus berkembang. Kemudahan transaksi dalam genggaman membuat masyarakat tak perlu repot ke sana ke mari hanya sekadar untuk membayar listrik, air atau PDAM, tagihan, mengisi pulsa dan paket data internet, isi ulang uang elektronik hingga BPJS.

    Bahkan, e-wallet AstraPay ini juga bisa untuk membayar moda transportasi publik di Jakarta, seperti MRT dan Transjakarta. Hal itu tentu mendukung mobilitas ramah lingkungan dengan mengajak masyarakat untuk beralih ke moda transportasi publik.

    Tak hanya menjadi aplikasi multifinance, di AstraPay, yang juga mengusung slogan “Apa Aja”, bisa membayar donasi dan zakat, seperti zakat maal, zakat profesi, infaq, wakaf, dan kurban.

    Peran AstraPay dalam mendorong cashless society tentu juga akan mengurangi konsumsi kertas dan jejak karbon dari transaksi konvensional.

    Maka, anak muda sebagai ujung tombak ekonomi digital harus bijak dalam menggunakan teknologi untuk mendorong keberlanjutan generasi digital dan kemajuan Indonesia.

    Melalui AstraPay, sebagai ekosistem dari Grup Astra, telah memberikan bukti nyata, kalau aplikasi lokal Tanah Air, juga bisa memberikan dampak ekonomi untuk Indonesia.

  • 3 4 Jenderal Bintang Empat TNI Teken Surat Pemakzulan Gibran ke DPR, Tak Ada Nama Try Sutrisno Nasional

    3 4 Jenderal Bintang Empat TNI Teken Surat Pemakzulan Gibran ke DPR, Tak Ada Nama Try Sutrisno Nasional

    4 Jenderal Bintang Empat TNI Teken Surat Pemakzulan Gibran ke DPR, Tak Ada Nama Try Sutrisno
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke
    DPR dan MPR
    untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    .
    Berdasarkan salinan surat yang beredar di kalangan wartawan, surat itu diterbitkan pada 26 Mei 2025 dan ditandatangani oleh empat purnawirawan TNI.
    Mereka adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
    “Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (
    impeachment
    ) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut, dikutip Selasa (3/6/2025).
    Namun, tidak ada nama Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno dalam daftar perwakilan purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut.
    Nama Try hanya tercantum dalam lampiran lembar pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI, yang sudah dikeluarkan dan dideklarasikan sebelumnya.
    Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengonfirmasi kebenaran surat yang beredar tersebut.
    Dia pun mengatakan bahwa surat itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR dan DPR RI pada Senin (2/6/2025) kemarin.
    “Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo saat dihubungi, Selasa (3/6/2025).
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengaku bahwa pihak telah menerima surat tersebut.
    Kini, surat berisi permintaan agar parlemen menindaklanjuti usulan
    pemakzulan Gibran
    itu sudah diteruskan ke pimpinan DPR.
    “Iya benar kami sudah terima surat tersebut, dan sekarang sudah kami teruskan ke pimpinan,” ujar Indra kepada Kompas.com, Selasa (3/6/2025) sore.
    Untuk diketahui, usulan mengenai pemakzulan Gibran sebetulnya telah menjadi perbincangan setelah
    Forum Purnawirawan TNI
    yang berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel membuat deklarasi pernyataan sikap berisi delapan poin.
    Poin-poin yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto itu mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
    Adapun poin yang paling mencuri perhatian adalah usul agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.
    Ada sejumlah nama tenar yang ikut menandatangani deklarasi tersebut, salah satunya adalah Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tahun 1988-1993.
    Selain Try, ada pula nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, hingga Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto yang ikut menandatangani deklarasi itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 DPR Terima Surat Pemakzulan Gibran dari Purnawirawan TNI, Langsung Diserahkan ke Pimpinan Nasional

    1 DPR Terima Surat Pemakzulan Gibran dari Purnawirawan TNI, Langsung Diserahkan ke Pimpinan Nasional

    DPR Terima Surat Pemakzulan Gibran dari Purnawirawan TNI, Langsung Diserahkan ke Pimpinan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    DPR RI
    Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
    Surat tersebut berisi permintaan kepada pimpinan dan anggota DPR RI untuk segera menindaklanjuti usulan
    pemakzulan
    Gibran Rakabuming Raka
    dari posisi Wakil Presiden RI.
    “Iya benar kami sudah terima surat tersebut, dan sekarang sudah kami teruskan ke pimpinan,” ujar Indra kepada
    Kompas.com
    , Selasa (3/6/2025).
    Pernyataan ini disampaikan Indra usai mengecek keberadaan surat masuk tersebut ke bagian persuratan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
    Indra pun menegaskan bahwa tindak lanjut atas surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu, selanjutnya menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI.
    “Iya, menjadi kewenangan pimpinan DPR RI,” jelas Indra.
    Diberitakan sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
    Surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu tersebar di kalangan wartawan.
    “Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.
    Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
    Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengonfirmasi surat yang beredar tersebut.
    Surat itu juga telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR dan DPR RI pada Senin (2/6/2025) kemarin.
    “Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo saat dihubungi, Selasa (3/6/2025).
    Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres.
    Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI untuk membahasnya.
    “Ya betul. Jadi di surat itu kita kasih dalam segi hukumnya. Nanti kalau belum jelas dari DPR, MPR, DPD RI, kita siap purnawirawan untuk rapat dengar pendapat,” kata Bimo.
    Untuk diketahui, usulan mengenai pemakzulan Gibran sebetulnya telah menjadi perbincangan setelah
    Forum Purnawirawan TNI
    yang berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel membuat deklarasi pernyataan sikap berisi delapan poin.
    Poin-poin yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto itu mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
    Adapun poin yang paling mencuri perhatian adalah usul agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.
    Ada sejumlah nama tenar yang ikut menandatangani deklarasi tersebut, salah satunya adalah Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tahun 1988-1993.
    Selain Try, ada pula nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, hingga Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto yang ikut menandatangani deklarasi itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 4 Jenderal Purnawirawan TNI Surati MPR-DPR, Dorong Pemakzulan Gibran Nasional

    2 4 Jenderal Purnawirawan TNI Surati MPR-DPR, Dorong Pemakzulan Gibran Nasional

    4 Jenderal Purnawirawan TNI Surati MPR-DPR, Dorong Pemakzulan Gibran
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan
    Gibran Rakabuming Raka
    dari posisi Wakil Presiden.
    Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin (2/6/2025).
    “Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo saat dihubungi, Selasa (3/6/2025).
    Dorongan pemrosesan
    pemakzulan Gibran
    tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani.
    “Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.
    Surat tersebut ditandatangani oleh empat purnawirawan, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
    Siapa empat jenderal purnawirawan yang menandatangani surat yang mendorong pemakzulan Gibran itu? Berikut profil singkat keempatnya.
    Fachrul Razi merupakan pria yang lahir pada 26 Juli 1947. Ia merupakan sosok purnawirawan yang pernah menduduki kursi Menteri Agama (Menag) pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Sebelum pensiun dari kemiliteran, Fachrul Razi sempat menduduki sejumlah jabatan bergengsi di TNI. Mulai dari Kepala Staf Umum TNI pada 20 Maret 1998 hingga 26 Januari 1999.
    Kemudian, Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Keamanan pada 11 Februari 1999 sampai 29 November 1999. Lalu, Wakil Panglima TNI pada 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000.
    Fachrul Razi juga merupakan pendiri Bravo 5, yang merupakan salah satu relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
    Nama lain yang menandatangani surat dorongan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
    Ia lahir pada 7 November 1945, di Bangkalan, Jawa Timur. Hanafie Asnan mengawali karier sebagai militer di TNI Angkatan Udara setelah menyelesaikan pendidikan di Akabri Bagian Udara pada 1 Desember 1969.
    Hanafie Asnan diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pada 3 Juli 1998 hingga 25 April 2002.
    Tyasno Soedarto merupakan pria kelahiran 14 November 1948, di Magelang, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri pada 1970.
    Ia pernah menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro. Kemudian, Tyasno Soedarto dipromosikan menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada 1999.
    Setelah itu, Tyasno Soedarto menempati posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada periode 20 November 1999 hingga 9 Oktober 2000.
    Nama terakhir yang menandatangani surat permintaan untuk memproses pemakzulan Gibran adalah Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
    Ia lulus dari pendidikan militer Akabri Bagian Laut pada 1973. Slamet Soebijanto kemudian menempuh pendidikan Alut Baru/Ops. School, Belanda, pada 1980.
    Slamet Soebijanto pernah menduduki sejumlah posisi, seperti Kasie Navi KRI Thamrin (1974), Kadep Navop KRI Rakata (1980), Kasilingstra Ditdik Seskoal (1991), dan Waasrenum TNI (2000).
    Setelah itu, ia menjabat sebagai Wagub Lemhannas pada 2003. Kemudian pada 18 Februari 2005 hingga 7 November 2007, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OPINI: Pekerjaan Baru dari AI

    OPINI: Pekerjaan Baru dari AI

    Bisnis.com, JAKARTA – Saat kita disibukkan tantangan geopolitik dan ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data mengejutkan. Pengganguran per Februari 2025 menembus 7,28 juta orang.

    Proyeksi IMF, pengangguran naik ke level 5%, tertinggi di Asean. Menariknya, kenaikan ter -tinggi membekap cerdik pan dai, para sarjana, sekira 14,6%.

    Di sisi lain, bila menelisik dokumen Prabowo-Gibran 2024: Bersama Indonesia Maju, keduanya berjanji menciptakan 19 juta pekerjaan baru. Target itu, harapan-nya, tercapai dalam 5 tahun ke depan. Artinya, perlu 3,86 juta pekerjaan setiap tahun. Dengan bonus demografi dan perkembangan teknologi, akal imitasi atau kecerdasan artifisial (AI) bisa menjadi peluang. AI akan mengu-bah cara dan model kerja industri.

    Betul, AI berpotensi mengganti pekerjaan tradisional, tapi juga mencipta pelu-ang kerja baru.Pertanian, manufaktur, e-commerce, dan layanan umum berpotensi terdam-pak AI. Pekerjaan baru pasti muncul dari adopsi AI dan ekosistemnya. Inilah potensi penyerap tenaga kerja dan pencipta pekerjaan.Kita mulai dari pengem-bangan dan pemelihara AI.

    Pasar butuh AI engineers, architect, knowledge engineer, decision engineer, UX desig-ner hingga model manager. Mereka pembangun, pengembang, dan pengoptimal model AI. Lantas, insinyur machine learning, data scientists, dan analis, pemroses dan penga-nalis data agar AI efektif.Bagi pelatih AI dengan data berkualitas juga pelabelan data keakuratan tinggi, harus ada data & AI translators, trainers, prompt engineering, dan annotators.

    Agar AI berfungsi etis, adil, tanpa diskriminasi, dan sesuai regulasi, ada AI risk & governance spe-sialist dan AI ethics experts, pemonitor potensi bias algo-ritma dan dampak sosial.Pusat data berinfrastruktur AI dan komputasi awan tulang punggung AI, dikenda-likan teknisi pengelola data. Perangkat keras seperti GPU dan AI chips, pemroses AI, meminta spesialis pengem-bang dan pemelihara. Adapun spesialis cybersecurity menjadi penjaga keamanan dan perlindungan data.

    Di implementasi industri, manajer produk AI menjadi pengelola pengembangan solusi AI bagi kebutuhan pasar. Ada pula AI customer support untuk memenu-hi kebutuhan pelanggan. Lantas, AI integration consul-tants, membantu industri mengadopsi dan mengimple-mentasikan AI.

    Pertanyaannya, bagian mana yang jadi sumber kebutuhan pekerjaan masif? Untuk ini, mari kita masuk ke pekerjaan turunan dari AI sebagai multiplier effect.

    Solusi atau aplikasi AI itu harus memberikan dampak ekonomi secara luas.Untuk AI di kesehatan, peluang bagi tenaga medis, ahli radiologi, dan pengem-bang aplikasi AI untuk diagnosis kesehatan. Di per-tanian, pekerjaan di sektor agritech, seperti pemantauan hasil panen dan optimalisasi sumber daya. Tutor virtual, pelatihan berbasis AI, dan pelibatan pengajar digital akan muncul di pendidikan.

    Di retail dan manufaktur, optimalisasi rantai pasokan dan otomatisasi produksi, membuka peluang kerja di analitik bisnis. Di keuangan, dibutuhkan analis risiko AI, penasehat investasi berbasis AI, dan spesialis pemrosesan data keuangan. AI mengha-ruskan kita bertransformasi dan adaptasi.

    Di pemerintahan, solusi AI bisa dibangun sebagai soko guru program strategis. Dari penyediaan makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pendidikan berkualitas, hingga pengen-tasan kemiskinan. Sehingga perencanaan dan pelaksa-naan program lebih efektif, efisien, dan berhasil secara terukur.Bagi mereka yang berke-lindan di AI, kultur inovasi jadi denyut perubahan. Dalam perjalanannya, setelah integrasi data dengan machine learning pada 2000-an, muncul AI generatif.

    Game changer berupa LLM dimu-lai teks, kini multimoda dari gambar, hingga audio, meningkatkan interaksi serta pengalaman pengguna. Sejak 2020, kita menyaksikan lompatan teknologi oto-nomi tingkat lanjut dan inter-aksi waktu nyata. Kombinasi keduanya, berpotensi meng-ubah berbagai industri, dari otomasi bisnis hingga layan-an personal cerdas. Bahasa kerennya, agentic AI. Ini karena otonomi tingkat lanjut memungkinkan sistem menyelesaikan tugas kompleks mandiri.

    Dia belajar dari data dan pengalaman, beradaptasi situasi baru, lalu mencipta keputusan cerdas. Interaksi waktu nyata mem-buat AI berkomunikasi dan merespon langsung penggu-na, menghasilkan rekomendasi, juga tindakan. Kehebohan terasa di layan-an pelanggan, kesehatan, dan transportasi. Tentu, pengadopsi awal dapat keuntungan. Sebagai pemula, kita jadi standar dan memaksimalkan AI menginovasi bisnis, jadi pembeda.

    Misalnya, membangun pengalaman baru pelanggan melalui solusi AI akan meng-ikat mereka. Jelas, AI meng-akselerasi operasional dan efisiensi. Hal ini meningkat-kan pangsa pasar, keuntungan, dan mencipta penghalang tinggi bagi kompetitor. Agar memanen peluang ini, pemerintah harus punya strategi tepat, pelaksana-annya bisa paralel. Dari integrasi AI ke kurikulum sekolah dan pelatihan, juga sertifikasi AI.

    Ini alasan Indosat bersama ekosistem membangun AI Experience Center dan AI skilling, ter-baru di Jayapura diresmikan 21 Mei 2025.Diperlukan juga ketegasan kebijakan infrastruktur di gital untuk soverign AI. Me wajibkan investor menyediakan infrastruktur AI di Indonesia sehingga data kekayaan budaya, bahasa, dan lokalitas terjaga dan termanfaatkan maksimal.

    Pengembangan industri AI dengan ekosistem AI menjadi energi penguat berikutnya. Pendekatan tepat akan menjadikan AI katalis pertum-buh an ekonomi dan penye-dia an lapangan kerja

  • Indonesia ingin jadi bagian solusi dunia kerja global

    Indonesia ingin jadi bagian solusi dunia kerja global

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan saat menghadiri Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 di Jenewa, Swiss, Senin (2/6/2025). (ANTARA/HO-Kemnaker RI)

    Wamenaker: Indonesia ingin jadi bagian solusi dunia kerja global
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 03 Juni 2025 – 12:35 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan Indonesia ingin menjadi bagian dari solusi dunia kerja global pada Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 di Jenewa, Swiss.

    “Pemerintah Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi sebagai bagian dari solusi dunia kerja global,” kata Wamenaker dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

    Adapun konferensi yang berlangsung pada 2–13 Juni 2025 di markas besar ILO dan Kantor PBB itu mengusung tema “Advancing Social Justice: Reshaping The Future of Work in a Polarized World”. Wamenaker menilai ini menjadi momentum penting bagi dunia untuk memperkuat solidaritas global dalam menghadapi ketimpangan dan transformasi dunia kerja pascapandemi, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi digital.

    “Semoga dengan hadirnya perwakilan pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha (tripartit) Indonesia di ILC ini bisa menghasilkan sebuah regulasi yang bisa menjadi standar. Kita sebagai pemerintah bisa menjadi jembatan komunikasi yang baik antara pengusaha dan buruh,” ujar dia.

    Dalam ILC ke-113 ini, Indonesia juga memprioritaskan tiga isu penting yang mencerminkan arah kebijakan ketenagakerjaan nasional sekaligus kepedulian terhadap isu global. Ketiga isu itu adalah regulasi untuk pekerjaan layak dalam ekonomi berbasis platform digital. Kedua, perlindungan terhadap bahaya biologis di tempat kerja.

    “Terakhir, terkait pembahasan transisi pekerja dari sektor informal ke formal guna memperluas jaminan perlindungan sosial dan kepastian kerja,” katanya.

    Ia melanjutkan, kehadiran dalam forum global ini juga menegaskan komitmen Pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam membela hak-hak pekerja, membangun hubungan industrial yang harmonis, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

    “Kami ingin memastikan bahwa suara Indonesia didengar, dan standar yang dihasilkan relevan serta berpihak kepada kemanusiaan dan keadilan sosial,” ujar Wamenaker.

     

    Sumber : Antara

  • 7 Momen Menyejukkan Upacara Hari Pancasila: Gibran Salami Try Sutrisno, Mega-Prabowo Akrab Nasional

    7 Momen Menyejukkan Upacara Hari Pancasila: Gibran Salami Try Sutrisno, Mega-Prabowo Akrab Nasional

    Momen Menyejukkan Upacara Hari Pancasila: Gibran Salami Try Sutrisno, Mega-Prabowo Akrab
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah momen menyejukkan antara tokoh bangsa terekam menjelang upacara peringatan
    Hari Lahir Pancasila
    di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).
    Momen-momen itu bahkan terjadi sejak di ruang tunggu atau
    holding room
    , sebelum upacara dimulai.
    Momen akrab terjadi antara Presiden
    Prabowo Subianto
    , Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    , dan Ketua Dewan Pengarah BPIP sekaligus Presiden ke-5 RI
    Megawati Soekarnoputri
    .
    Ketika acara belum berlangsung, Prabowo sempat melontarkan candaan kepada Megawati.
    Momen ini bermula ketika Prabowo masuk ke ruang tunggu di mana Megawati dan Wakil Presiden ke-6 RI
    Try Sutrisno
    sudah lebih dulu tiba.
    Prabowo langsung menuju ke sebuah meja panjang lalu menyapa dan menyalami Megawati dan Try Sutrisno yang memakai baju putih khas seragam BPIP.
    “Bu, Pak Try,” kata Prabowo sambil menyalami sembari menunduk kecil, Senin.
    Prabowo kemudian duduk berhadapan dengan Megawati.
    Prabowo duduk sebaris dengan Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang duduk di sampingnya.
    Pada momen inilah, Prabowo menggoda Megawati bahwa tubuhnya kini lebih kurus.
    “Ibu, agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Diet ibu berhasil,” kata Prabowo kepada Megawati.
    Menanggapi hal itu, Megawati berseloroh dietnya memang berhasil.
    “Oh iya, berhasil,” ucapnya.
    “Dietnya berhasil,” imbuh Prabowo.
    Perbincangan itu berlangsung beberapa saat hingga Prabowo memberikan tips kepada Mega untuk meminum kopi di pagi hari.
    “Yang penting kalau pagi kopi,” seloroh Prabowo.
    Dalam momen lain, Prabowo juga tertangkap kamera menggandeng lengan Megawati saat berjalan.
    Berdasarkan foto yang dirilis Sekretariat Presiden, Prabowo tampak berdiri di samping kiri Megawati, sembari memegang tangan kiri Megawati.
    Megawati juga terlihat menggapai uluran tangan Prabowo.
    Menurut penuturan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, Prabowo juga sempat berbisik-bisik dengan Megawati dalam pertemuan kemarin.
    Muzani mengaku belum tahu apa yang dibisikkan, meski tidak menutup kemungkinan soal rencana pertemuan lanjutan keduanya.
    “Di antara keduanya juga ada berbisik, yang saya terus terang belum tahu apa yang dibisikkan. Sepertinya begitu (soal pertemuan kembali), tapi saya belum tahu,” kata Muzani seusai acara.
    Muzani melanjutkan, Megawati juga menunjukkan momen keakraban dengan Gibran yang notabene bekas kadernya di PDI Perjuangan.
    Muzani menyebutkan, Megawati, Gibran, bersama pejabat lain sempat larut dalam canda.
    “Iya (ngobrol dengan Bu Mega). Bercanda-canda juga. Bercanda di antara kita. Yang ada di holding, ada saya, ada Pak Prabowo,” bebernya.
    Selain bercanda, rupanya Gibran sempat bertanya kondisi kesehatan ke Megawati.
    “Iya, (Mas Gibran) bertanya (ke Ibu Mega), menanyakan kesehatan Ibu, segala macam,” tutur Muzani.
    Momen lain yang menjadi sorotan adalah ketika Gibran menyalami Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno yang turut hadir dalam
    Upacara Hari Lahir Pancasila
    .
    Hubungan keduanya memang menjadi perhatian publik setelah Try ikut menandatangani deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang salah satu poinnya meminta agar Gibran dimakzulkan dari jabatan wakil presiden.
    Momen Gibran menyalami Try itu diunggah Gibran melalui akun Instagram-nya.
    Dalam foto tersebut, Gibran yang mengenakan jas menyalami Try dengan membungkukkan badannya sambil dilihat oleh Megawati.
    ”
    Sebelum upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, Ibu Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri, Bapak Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, serta Bapak Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla
    ,” tulis Gibran.
    Menurut Muzani, momen kebersamaan ini merupakan gambaran bagus bahwa pemimpin bangsa duduk satu meja untuk bercanda, ngobrol, saling bersalaman, saling bersilaturahmi, dan saling bertegur sapa.
    “Saya kira ini sebuah, di hari kita memperingati kelahiran Pancasila ini, saya kira momentum yang sangat bagus dan sangat mengharukan,” kata Muzani.
    “Keakraban, kekeluargaan, penuh mewarnai dan menjadi pemandangan di depan mata kami. Sekarang itu kami bersyukur, bergembira dan bersenang karena pemimpin-pemimpin bangsa semuanya saling tegur sapa, saling bersalaman dan saling ngobrol,” ujar dia.
    Dalam pidatonya, Prabowo juga berbicara soal pentingnya persatuan dalam menghadapi ketidakpastian.
    “Saya yakin pada saat ini bangsa indonesia di tengah tantangan global, kekuatan kita hanya bisa datang kalau kita kompak bersatu,” kata Prabowo.
    Prabowo menyebutkan, nilai Pancasila sendiri telah mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia selama bertahun-tahun.
    Prabowo juga berpesan agar Pancasila harus ditempatkan sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sekadar simbol formalitas.
    Ia menyinggung, kegagalan menerapkan Pancasila dalam praktik bernegara menjadi akar dari banyak permasalahan nasional, termasuk korupsi, penyelewengan kekuasaan, serta ketimpangan sosial.
    Oleh sebab itu, ia menginstruksikan seluruh pejabat publik untuk kembali memegang teguh nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.
    “Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Marilah kita menggunakan momentum ini untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.