Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Soal Kedekatan Prabowo dan AHY, Hendri Satrio: AHY ini Menko Pilihan Prabowo

    Soal Kedekatan Prabowo dan AHY, Hendri Satrio: AHY ini Menko Pilihan Prabowo

    “AHY ini kan sedikit menteri yang memang mewakili anak muda di kabinetnya Pak Prabowo, dan Pak Prabowo memperhatikan betul sebak terjang anak-anak muda di dalam kabinetnya. Kan banyak tuh anak-anak muda lain ya, ada Sudaryono, ada Sugiono, ada Prasetyo, ada Angga Raka, ada Teddy, dan lain-lain,” kata Hensa.

    “Dan memang anak-anak muda ini jadi perhatian Pak Prabowo, kemarin kan disebut oleh Pak Prabowo di Unhan, ini adalah generasi yang menggantikan kita nantinya. Walaupun dia tunjuk para mahasiswa Unhan, tapi kan intinya dia memperhatikan betul sebak terjang anak-anak muda,” lanjutnya.

    Hensa tidak terkejut melihat AHY sering mendampingi Prabowo dalam berbagai agenda resmi. Ia bahkan menyebut wajar ketika Prabowo memuji kinerja AHY secara terbuka saat penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/6/2025).

    “AHY ini juga terlihat memiliki kinerja yang bagus di mata Prabowo, dan menarik memang ketika melihat AHY diperhatikan sekali oleh Prabowo sampai diikutkan ke berbagai agenda dibandingkan Wapres Gibran,” katanya.

    Kebersamaan antara Prabowo dan AHY ini, menurut Hensa, bisa memicu spekulasi bahwa AHY berpotensi menjadi figur kunci yang kuat dalam dinamika politik ke depan.

    “Melihat AHY begitu sering bersama Pak Prabowo, wajar jika publik mulai berpikir bahwa dia sedang dipersiapkan untuk peran yang lebih besar, dan ini pasti bikin suasana politik di sekitar Gibran jadi lebih panas,” pungkas Hensa.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan AHY kerap terlihat bersama dalam agenda resmi.

  • Mayoritas Publik Puas, Prabowo Dinilai Serius Berantas Korupsi

    Mayoritas Publik Puas, Prabowo Dinilai Serius Berantas Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Ini terlihat dari hasil survei terbaru Litbang Kompas yang dilakukan pada 7-13 April 2025 yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di era pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 73,6%. Survei ini melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.

    Perinciannya, 63,7% responden mengaku puas dan 9,9% menyatakan sangat puas atas langkah-langkah pemerintah dalam menangani korupsi. Bahkan, mayoritas publik optimistis pemerintah mampu mengusut tuntas beberapa kasus besar, seperti kasus BBM oplosan (72,8 persen), minyak goreng (72,9%), logam mulia (63,4%), dan korupsi di bank daerah (62,5%).

    Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro, menyatakan tingginya tingkat kepuasan publik ini merupakan sinyal positif bahwa arah pemberantasan korupsi di bawah Prabowo-Gibran berjalan sesuai harapan.

    “Secara kelembagaan, ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membenahi sistem penegakan hukum. Komitmen itu tercermin dari intensitas pengungkapan kasus-kasus korupsi besar oleh aparat penegak hukum,” ujar Agung, Jumat (13/6/2025) dikutip dari Antara.

    Agung menambahkan komitmen Presiden Prabowo tidak berhenti pada pernyataan simbolik, melainkan sudah diwujudkan melalui tindakan nyata. Ia menyebut pemberantasan korupsi kini memasuki fase implementasi, tidak lagi sekadar jargon politik.

    Tingginya harapan publik terhadap penyelesaian kasus-kasus strategis juga menunjukkan adanya kepercayaan terhadap konsistensi kebijakan antikorupsi pemerintah yang menyentuh akar permasalahan, dari tingkat pusat hingga daerah.

    “Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berhasil membangun kredibilitas lembaga penegak hukum. Tantangannya ke depan adalah menjaga kepercayaan itu dengan memastikan penindakan korupsi berjalan tanpa pandang bulu,” imbuh Agung.

    Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling melalui wawancara tatap muka langsung. Tingkat kepercayaannya sebesar 95 persen dengan margin of error ±2,83%.

  • Isu Politik-Hukum: Jokowi ke PSI hingga Ekstradisi Paulus Tannnos

    Isu Politik-Hukum: Jokowi ke PSI hingga Ekstradisi Paulus Tannnos

    Jakarta, Beritasatu.com – Rencana mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan ikut bursa pemilihan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hingga soal ekstradisi Paulus Tannos menjadi dua di antara lima isu politik-hukum terkini Beritasatu.com.

    Selain itu, ada juga soal tanggapan pengamat mengenai keinginan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan juga soal respons tidak adanya reshuffle kabinet.

    Berikut 5 isu politik-hukum terkini: 

    1. Jokowi Masih Lihat Dukungan Arus Bawah untuk Maju Jadi Ketum PSI

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait kesiapan dirinya ikut dalam bursa pemilihan ketua umum Partai Solidaritas Perseorangan (PSI) dalam kongres di Kota Solo, Jawa Tengah pada Juli 2025.

    Jokowi akan melihat terlebih dahulu seberapa besar dukungan arus bawah PSI terhadap dirinya sebelum memutuskan untuk maju sebagai calon ketua umum. 

    “Ya saya belum turun ke bawah, masih melihat dukungan dari bawah seperti apa,” ujar Jokowi kepada awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara, Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (13/6/2025).

    2. Prabowo Tak Reshuffle Kabinet, Golkar: Keputusan Tepat

    Politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan tidak melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Menurut Doli, pernyataan tersebut mampu meredam spekulasi liar dan memberikan ruang bagi para menteri untuk fokus menjalankan program-program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Itu adalah pernyataan yang tepat, disampaikan oleh orang yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Saya sering katakan reshuffle sudah selesai dalam konteks pembentukan kabinet,” ujar Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (13/6/2025).

    Doli menegaskan Partai Golkar tetap menghormati prerogatif presiden dalam melakukan perombakan kabinet. Karena itu, pihaknya mendukung ketegasan Presiden Prabowo dalam merespons isu-isu liar yang kerap mengganggu stabilitas pemerintahan.

  • Boni Hargens: Jangan karena Benci, Gibran Diminta Dimakzulkan

    Boni Hargens: Jangan karena Benci, Gibran Diminta Dimakzulkan

    Jakarta, Beritasatu.com — Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai, permintaan sejumlah kelompok untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan tindakan yang tidak konstitusional. Selain itu, berpotensi mencederai demokrasi jika hanya dilandasi kebencian atau sentimen politik.

    “Semua orang harus mengakui memiliki persamaan hak, derajat, dan kewajiban. Jangan karena tidak suka atau sentimen politik, lalu mendorong pemakzulan,” ujar Boni kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).

    Boni menyebut tidak ada alasan yang sah untuk memakzulkan Gibran. Menurutnya, pemakzulan tidak konstitusional jika tanpa dasar hukum yang kuat, sebab presiden dan wakil presiden adalah satu paket dalam sistem pemilu Indonesia sehingga tidak bisa dicopot salah satunya tanpa melanggar Pasal 7A UUD 1945.

    Jika pemakzulan dipaksakan tanpa putusan hukum tetap, hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi masa depan politik nasional dan membuka jalan bagi praktik ketidakadilan berbasis kebencian pribadi atau politik.

    Selain itu, calon pengganti wapres belum tentu merupakan tokoh yang membawa perbaikan bagi demokrasi, bahkan bisa memperburuknya dengan dominasi kekuatan oligarki.

    “Karena itu, saya mengajak semuanya agar fokus membantu pemerintah Prabowo-Gibran untuk mengatasi berbagai tantangan, khususnya geopolitik global,” tegasnya.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirimkan surat kepada DPR dan MPR untuk meminta pemakzulan Gibran. Permintaan itu didasarkan pada dugaan pelanggaran prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres, yang terjadi setelah perubahan batas usia. 
     

  • Gibran Terancam Dimakzulkan, Mahfud MD Ungkap 4 Nama Pengganti: AHY, Puan, Ganjar, Anies

    Gibran Terancam Dimakzulkan, Mahfud MD Ungkap 4 Nama Pengganti: AHY, Puan, Ganjar, Anies

    GELORA.CO – Langit politik nasional kembali diselimuti awan gelap.

    Polemik soal posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini semakin menguat dan tak lagi sekadar jadi obrolan di belakang layar.

    Sorotan publik makin tajam usai munculnya desakan pemakzulan secara terbuka dari para jenderal purnawirawan TNI.

    Isu ini seolah mengonfirmasi bahwa stabilitas politik pemerintahan belum benar-benar kokoh, meskipun Presiden Prabowo baru saja mulai menjalankan masa kepemimpinannya.

    Bukan hanya isu integritas, tuduhan soal cacat konstitusional dalam proses pencalonan Gibran pun kembali diangkat ke permukaan.

    Situasi ini membuka ruang spekulasi yang lebih luas mengenai siapa sosok yang mungkin akan menggantikan posisi Gibran jika skenario pemakzulan benar-benar terjadi.

    Mantan Menko Polhukam yang juga pakar hukum tata negara, Mahfud MD, ikut bersuara menanggapi isu yang tengah bergulir kencang ini.

    Dalam kanal YouTube pribadinya, Mahfud mengungkap bahwa apabila Gibran dimakzulkan, Presiden Prabowo memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama pengganti ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

    “Ini sudah diatur secara konstitusional. Jika Wapres berhalangan tetap atau dimakzulkan, maka MPR akan memilih dari dua nama yang diajukan Presiden,” tegas Mahfud.

    Menariknya, Mahfud menyebut empat nama kuat yang menurutnya berpeluang besar masuk bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran.

    Empat tokoh tersebut ialah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

    AHY dinilai sebagai figur muda yang mewakili kekuatan Demokrat dalam koalisi, meski Mahfud menyebut ia belum menjadi figur sentral.

    Sementara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo dari PDIP disebut bisa menjadi pilihan ideal jika Prabowo ingin menjaga keseimbangan politik pasca-pemilu.

    Namun, penyebutan nama Anies Baswedan sontak mengejutkan publik.

    Pasalnya, Anies merupakan lawan politik utama Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dan saat ini tak berada dalam struktur partai politik mana pun.

    Mahfud menyebut peluang Anies kecil, namun tak menutup kemungkinan jika kompromi besar menjadi jalan yang dipilih Prabowo.

    “Kalau ingin membangun keseimbangan politik, bisa jadi Puan atau Ganjar. Yang dari PDIP-lah,” ungkap Mahfud sambil memberi isyarat soal kemungkinan arah kompromi politik yang tengah dipertimbangkan.

    Ketegangan politik makin meruncing setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI resmi mengirimkan surat desakan pemakzulan ke tiga lembaga tinggi negara: DPR, MPR, dan DPD.

    Surat tersebut bertanggal 26 Mei 2025 dan ditandatangani oleh empat nama besar dari kalangan militer:

    – Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi

    – Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan

    – Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto

    – Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

    Dalam pernyataan mereka, para purnawirawan ini menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran sebagai cawapres, yang disebut cacat secara hukum karena diputus oleh pamannya sendiri, Anwar Usman.

    Lebih jauh, mereka juga mempertanyakan kapasitas dan kelayakan Gibran sebagai mantan Wali Kota Solo yang dianggap minim pengalaman serta belum teruji dalam panggung nasional.

    “Dengan pengalaman yang terbatas dan latar belakang pendidikan yang diragukan, sangat naif bagi negara ini memiliki Wakil Presiden yang tidak patut dan tidak pantas,” tegas mereka dalam surat tersebut.

    Skenario pemakzulan ini menjadi ujian besar pertama bagi kepemimpinan Prabowo.

    Jika langkah ini berlanjut, maka pemilihan calon Wapres pengganti akan menjadi titik krusial yang bisa mengubah arah politik nasional dalam waktu cepat.

    Apakah ini pertanda munculnya koalisi baru?

    Ataukah ini hanyalah strategi tekanan dari pihak-pihak yang ingin merebut kembali pengaruh?

    Yang jelas, publik kini sedang menyaksikan babak baru dalam dinamika kekuasaan di Republik ini, dan nama Gibran kini berada di tengah pusaran badai yang belum tahu kapan akan reda.***

  • Tanggapi Soal Isu Pemakzulan Gibran, Boni Hargens: Jangan Karena Benci, Lalu Kita Tidak Adil

    Tanggapi Soal Isu Pemakzulan Gibran, Boni Hargens: Jangan Karena Benci, Lalu Kita Tidak Adil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyayangkan permintaan kelompok masyarakat untuk melakukan pemakzulan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Menurut Boni Hargens, langkah tersebut inkonstitusional dan mengingatkan publik agar tidak mengambil langkah inkonstitusional hanya karena didasari kebencian sehingga berlaku tidak adil.

    “Jangan donk! Pertama, itu tidak konstitusional, Kalau dari awal memang bermasalah, harusnya pemilunya yang diboikot, bukan hasilnya,” ujar Boni Hargens kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).

    Kedua, kata Boni, presiden dan wakil presiden adalah dwitunggal dalam sistem pemilu Indonesia. Karena itu, kata Boni, tidak bisa dicopot salah satunya kecuali melanggar pasal 7A UUD 1945.

    “Jika pemakzulan terjadi tanpa adanya pelanggaran berkekuatan hukum tetap, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan politik kedepan,” tegas Boni.

    Ketiga, kata Boni, permintaan pemakzulan tersebut akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan politik ke depannya. Termasuk, kata dia, permintaan pemakzulan tersebut menjadi dasar historis ketidakstabilan pemerintahan di masa depan.

    “Sebab tanpa dasar putusan hukum tetap, kemudian ada sanksi atau hukuman, ini sama artinya dengan tiadanya hukum. Yang bisa nantinya mengakibatkan dasar tidak suka, benci, sentimen, bisa dijadikan delik hukum,” jelas Boni.

    Keempat, lanjut Boni, calon pengganti wapres belum tentu orang yang berpihak pada perubahan demokrasi, bisa saja sosok yang memperkeruh perkembangan demokrasi seperti oligarki dan lain sebagainnya.

  • Ini Saran Jimly untuk Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi

    Ini Saran Jimly untuk Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi

    Ini Saran Jimly untuk Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Guru Besar Hukum Tata Negara
    Jimly Asshiddiqie
    mengingatkan bahwa Presiden
    Prabowo Subianto
    tidak bisa hanya mengandalkan tingkat kepuasan publik dalam
    penanganan korupsi
    .
    Menurut Jimly, yang jauh lebih penting adalah mengetahui langkah konkret untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.
    “Pemimpin tidak bisa mengandalkan angka survei saja. Dia harus tahu apa yang mesti dilakukan untuk solusi yang lebih tepat, menata sistem manajemen pemerintahan yang menjamin produktivitas yang berkualitas dan tepercaya, hingga benar-benar bersih dari korupsi,” kata Jimly kepada
    Kompas.com
    , Jumat (13/6/2025).
    Pernyataan Jimly ini menanggapi hasil
    survei Litbang Kompas
    yang menunjukkan sebanyak 73,6 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menangani kasus tindak pidana korupsi (tipikor).
    Jimly menilai, angka tersebut lebih mencerminkan harapan publik ketimbang realitas yang sesungguhnya terjadi.
    “Itu angka harapan, artinya mayoritas rakyat percaya bahwa penegakan hukum kasus tipikor akan efektif,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
    Menurut Jimly, hasil survei seperti ini penting secara politis, karena dapat mendorong para pejabat untuk bekerja lebih baik.
    Namun ia menegaskan, kepuasan publik bukan jaminan bahwa pemerintahan sudah efektif memberantas korupsi.
    “Tidak penting tentang kinerja Kejagung apalagi KPK. Yang penting, mayoritas rakyat percaya Prabowo bisa selesaikan masalah korupsi,” ucapnya.
    Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik belum tentu mencerminkan fakta di lapangan.
    Oleh karena itu, seorang pemimpin perlu benar-benar memahami langkah strategis yang harus diambil.
    “Ini cuma
    image
    , tidak selalu harus identik dengan kenyataan. Maka tugas pemimpinlah yang tahu jalan yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah,” tutur Jimly.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di Era Pemerintahan Prabowo, Internet Selimuti Pelosok NTT-Maluku Utara

    Di Era Pemerintahan Prabowo, Internet Selimuti Pelosok NTT-Maluku Utara

    Kupang –

    Pemerintahan Prabowo Subianto terus memperluas jangkauan sinyal internet, khususnya di pelosok Indonesia yang sebelumnya tidak ada jaringan di wilayah tersebut.

    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan data terbaru terkait pemerataan akses internet yang dilakukan pemerintah.

    “Sampai 10 Juni, sekarang ini sudah ada di Maluku Utara sebanyak 1.147 infrastruktur yang disediakan oleh Komdigi berupa akses internet dan seluler 4G. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur itu sebanyak 1.658. 50% dari seluruh penyediaan itu dibangun pada masa Kabinet Merah Putih. Ini juga bisa membuktikan betapa akseleratifnya Komdigi di bawah kepemimpinan Ibu Menteri,” ujar Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadhilah Mathar di Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Kamis (12/6/2025).

    Data tersebut disampaikan Dirut Bakti Komdigi kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melalui sambungan internet dari program Bakti Aksi. Kehadiran konektivitas digital ini menandai perluasan pembangunan BTS Universal Service Obligation (USO) di wilayah 3T, termasuk Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

    Keberadaan akses internet akan mendukung upaya transformasi digital yang sedang digencarkan pemerintah dalam hal ini Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Kami tentu menyakini bahwa keberadaan akses internet tersebut menjadi fondasi digitalisasi untuk program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, aplikasi pemerintah dan aplikasi atau platform lainnya untuk mendukung produktivitas masyarakat,” tambahnya.

    Berdasarkan data terbaru, juga mengungkapkan ada pencapaian signifikan dalam upaya pemerataan akses digital di seluruh Tanah Air melalui BTS USO, Satelit Republik Indonesia (Satria-1) hingga Palapa Ring.

    “Melalui kerja keras dan kolaborasi berbagai sektor, total sebanyak 27.858 lokasi layanan publik dengan kapasitas (satelit) Satria-1 dan 6.747 desa kini telah terlayani akses internet dan sinyal seluler,” kata perempuan yang akrab disapa Indah ini.

    Tidak hanya menghadirkan sinyal internet, lokasi yang sebelumnya sudah dibangun BTS USO juga ditingkatkan kapasitasnya seiring tingginya kebutuhan mengakses layanan digital di area tersebut.

    Dari koneksinya yang semula 4 Mbps per titiknya, kini pemerintah meningkatkan kapasitas internet menjadi 8 Mbps per titiknya, termasuk di Desa Kalali, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui modernisasi jaringan transmisi dari VSAT ke microwave dan penyediaan komitmen Committed Information Rate (CIR) melalui kerja sama dengan Telkomsat.

    Pemerintah melalui program BTS USO terus berkomitmen memperluas akses internet hingga pelosok Nusantara demi mendorong pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, serta transformasi pelayanan publik berbasis digital.

    (agt/agt)

  • Feri Amsari Sebut Putusan MK yang Mengabulkan Gibran Memenuhi Syarat Tak Pernah Disidangkan: Saya Pertanggungjawabkan Dunia Akhirat

    Feri Amsari Sebut Putusan MK yang Mengabulkan Gibran Memenuhi Syarat Tak Pernah Disidangkan: Saya Pertanggungjawabkan Dunia Akhirat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menguliti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sebuah acara televisi swasta baru-baru ini.

    Feri bahkan menuding bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka jalan bagi Gibran maju sebagai calon wapres, tidak pernah melalui proses pembuktian sebagaimana seharusnya.

    “Perkara putusan MK yang mengabulkan bahwa Gibran memenuhi syarat, tidak pernah disidangkan dalam perkara pembuktian di MK. Dari daftar, langsung putusan,” tegas Feri di hadapan publik, dikutip pada Jumat (13/6/2025).

    Ia bahkan menyebut bahwa banyak orang merasa tahu, padahal tidak tahu, mengenai kejanggalan proses hukum di balik pencalonan Gibran.

    “Apa yang Anda mau katakan soal kebohongan dan fakta baru ini? Saya pertanggungjawaban dunia akhirat,” sebutnya lantang.

    Feri menggambarkan kondisi politik nasional dengan narasi getir. Menurutnya, hanya ada tiga jenis manusia di dunia politik: mereka yang pragmatis, mereka yang suka menjilat, dan mereka yang tetap idealis meski dalam kesepian.

    “Saya melihat banyak anak muda yang baru, mencoba menjilat sekaligus pragmatis untuk mendapatkan keuntungan,” Feri menuturkan.

    Feri juga menyinggung ketimpangan peluang bagi generasi muda. Ia mengatakan bahwa hanya satu anak muda yang diberikan karpet merah dalam panggung kekuasaan, Gibran.

    “Cuma satu anak muda yang boleh dapat karpet merah ini, yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Saya tanyakan, berapa banyak anak muda pintar dengan segala prestasinya, apakah mereka dapat karpet merah ini?,” cetusnya.

  • Jalan Pintas yang Harusnya Disetop

    Jalan Pintas yang Harusnya Disetop

    GELORA.CO  – Praktisi komunikasi publik, Rudi S. Kamri, menyoroti kemungkinan majunya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon ketua umum (caketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Nama Jokowi digadang-gadang masuk bursa calon ketua umum PSI yang baru.

    Bahkan, PSI sudah mengaku akan menyambut terbuka jika Jokowi ikut kontestasi tersebut.

    Sementara itu, Jokowi telah mengisyaratkan, dirinya lebih tertarik untuk berlabuh ke PSI daripada ke partai lain yang juga mengincar namanya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Adapun Ketua DPP PSI, William Aditya Sarana menuturkan, nama Jokowi muncul dalam bursa calon ketua umum karena menjadi sosok yang dianggap layak untuk memimpin PSI ke depan.

    “Pak Jokowi adalah mentor bagi kami. Jadi, Pak Jokowi punya tempat istimewa di sini. Sehingga, wajar apabila namanya digaungkan oleh kader kami,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini beberapa waktu lalu, dilansir TribunJakarta.com.

    Jokowi Hanya sebagai Jalan Pintas

    Menurut Rudi S. Kamri, keputusan PSI membidik nama Jokowi merupakan jalan pintas dan instan yang tidak seharusnya dilanjutkan.

    Bahkan, Rudi menilai, PSI bakal bisa kehilangan marwahnya sebagai wadah anak muda berkembang di dunia politik.

    Hal ini dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam tayangan Dua Sisi yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Kamis (12/6/2025).

    “Menurut saya satu hal lah kembali saya sangat menyayangkan gitu ya, bahwa saya dulu dekat sekali dengan teman-teman PSI dari teman-teman, apalagi yang di Jakarta gitu,” jelas Rudi.

    “PSI akan kehilangan marwahnya sebagai arah generasi anak muda gitu. Jadi barometer anak muda,” lanjutnya.

    Kemudian, Rudi mendorong agar PSI mandiri, sebab saat ini partai berlambang kembang mawar merah itu terkesan hilang arah.

    “Jadi, saya mendorong PSI mandiri. Sekarang ini terlihat PSI tidak mandiri, tidak percaya diri, hilang arah gitu atau mungkin 15 tahun gagal terus gitu ya, karena selalu salah langkah. Itu yang terjadi,” papar Rudi,

    “Lalu, dia pakai jalan pintas, kemudian cari figur dari partai lain sebagai mentornya, dalam hal ini Pak Jokowi, itu cara berpikir instan, yang menurut saya jangan dikembangkan lah,” ujarnya.

    Sebaiknya Biarkan Penggantinya Saja yang Jadi Sorotan

    Rudi kemudian menjelaskan, seharusnya Jokowi tidak ikut jadi sorotan saja untuk PSI, melainkan jadi pembina saja dan membiarkan ada pengganti yang baru.

    Seperti pepatah Jawa, lengser keprabon mandeg panditha.

    Namun, Rudi menilai pepatah itu tidak berlaku.

    Kata Rudi, saat ini Jokowi sedang khawatir, tidak hanya karena dirinya yang disorot karena polemik ijazah, tetapi juga karena ada desakan pemakzulan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dari kursi Wakil Presiden RI.

    Sehingga, lanjut Rudi, Jokowi memutuskan untuk ingin terjun kembali ke dunia politik.

    “Kembali lagi pada suatu kualitas ya, bahwa dulu saya berharap Pak Jokowi itu, lengser keprabon mandeg panditha. Itu bahasa Jawa,” kata Rudi.

    “Jadi, begitu sudah turun dia akan berdiri di tepi dan menjadi guru bangsa, membiarkan penggantinya menjadi spotlight gitu, seperti Pak SBY,” ujarnya.

    Tapi Pak Jokowi kan berbeda. Berbeda, apalagi anaknya masih di dalam pemerintahan yang baru dan perlu diawasi karena sedang dikuyo-kuyo (dikucilkan, red.) juga anaknya,” tambahnya.

    “Jadi artinya, kita juga bisa memberikan empati betapa khawatirnya seorang Jokowi saat ini, bukan hanya kasus dirinya yang sedang disorot masalah ijazah dan sebagainya, tapi bagaimana mengamankan anaknya dari proses pemakzulan. Makanya sangat ingin terjun ke politik,” tandasnya