Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Gibran salat Iduladha di Solo bersama Selvi, Jan Ethes, Lembah Manah

    Gibran salat Iduladha di Solo bersama Selvi, Jan Ethes, Lembah Manah

    Semangat berkurban harus tercermin dalam upaya nyata memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melaksanakan salat Iduladha di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah, Jumat, bersama istri Selvi Ananda serta putra dan putrinya, Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah.

    Wapres tiba sekitar pukul 06.20 WIB didampingi istri dan kedua anaknya yang kemudian disambut hangat oleh ribuan orang yang telah memadati halaman dan ruang utama masjid.

    Salat Id dimulai pukul 06.30 WIB dengan imam Ustaz Ibrahim Asfari dan dilanjutkan dengan khotbah yang disampaikan oleh Khatib Munajat.

    Salat Id yang dilakukan oleh seluruh muslim di Tanah Air ini sebagai bentuk penghormatan atas keteladanan Nabi Ibrahim a.s. dalam berkorban.

    Dalam momentum Iduladha ini, Wapres menekankan pentingnya meneladani nilai pengorbanan yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga diwujudkan melalui komitmen sosial.

    “Semangat berkurban harus tercermin dalam upaya nyata memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk akses merata terhadap pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang sejalan dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Wapres Gibran dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Sebagai bentuk nyata kepedulian, Wapres juga menyalurkan hewan kurban berupa dua sapi jenis limosin untuk Masjid Sheikh Zayed Surakarta dan Masjid Istiqlal Jakarta.

    Selain itu, Wapres juga mendistribusikan hewan kurban lainnya, baik sapi maupun kambing, ke berbagai wilayah di Indonesia.

    Seluruh hewan kurban tersebut telah melewati pemeriksaan dan dinyatakan memenuhi syarat kesehatan oleh otoritas berwenang, termasuk Kementerian Pertanian.

    Pada Iduladha tahun ini menjadi pengingat bahwa semangat berbagi dan berkorban adalah fondasi kuat untuk membangun bangsa yang adil dan sejahtera.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran Bersama Keluarga Salat Iduladha di Solo

    Wapres Gibran Bersama Keluarga Salat Iduladha di Solo

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama keluarga melakukan salat Iduladha di Masjid Sheikh Zayed Solo, Jumat (6/6/2025). Gibran juga akan menyerahkan hewan kurban berupa seekor sapi seberat satu ton kepada pihak masjid.

    “Iya benar, Mas Wapres akan salat di Solo,” ujar Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) saat dikonfirmasi lewat chat, Jumat (6/6/2025).

  • Isu Pemakzulan Wakil Presiden, Pegiat Medsos: Saatnya Indonesia Tiru Filipina

    Isu Pemakzulan Wakil Presiden, Pegiat Medsos: Saatnya Indonesia Tiru Filipina

    GELORA.CO –  Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin memanas setiap harinya.

    Terbaru, surat resmi dari sejumlah purnawirawan TNI yang meminta pemakzulan Gibran sudah diterima oleh DPR dan MPR RI.

    Pegiat media sosial, Jhon Sitorus pun turut menanggapi kabar ini melalui akun X pribadinya.

    “Akhirnya surat pemakzulan (Impeachment) Wapres Gibran diterima oleh DPR dan MPR RI,” katanya seperti dilansir Poskota dari akun X @jhonsitorus_19 pada Rabu, 4 Juni 2025.

    Ia mengatakan bahwa negara Filipina sudah melakukan pemakzulan Wapres dan saatnya Indonesia melakukan hal yang sama demi masa depan.

    “Filipina sudah melakukan pemakzulan Wakil Presiden, saatnya Indonesia melakukan hal yang sama demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” tuturnya.

    Jhon menjelaskan bahwa pemakzulan bukanlah pelanggaran konstitusi.

    “Pemakzulan bukan sesuatu yang melanggar konstitusi, pemakzulan diatur dalam konstitusi kita (walau memakan proses yang cukup lama),” terangnya.

    Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Indonesia harus dipimpin oleh figure yang benar-benar bisa memberikan gagasan.

    “Bangsa kita harus dipimpin oleh figur yang benar2 bisa memberi gagasan dan menjadi wajah Indonesia di masa depan, bukan hanya sekadar bagi2 susu atau bagi2 skincare,” pungkasnya.

    Isu pemakzulan Gibran

    Belakangan ini, muncul isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan oleh sejumlah purnawirawan TNI.

    Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan delapan tuntutan, salah satunya mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Baca Juga: Desakan Purnawirawan TNI Memakzulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka Terus Berlanjut, Nama Try Sutrisno Kembali Menjadi Sorotan

    Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa usulan tersebut merupakan bagian dari aspirasi dalam negara demokrasi. Ia menekankan bahwa proses pemakzulan harus melalui prosedur konstitusional yang melibatkan MPR dan MK

  • Isu Pemakzulan Gibran Bentuk Kudeta Halus Purnawirawan TNI

    Isu Pemakzulan Gibran Bentuk Kudeta Halus Purnawirawan TNI

    GELORA.CO – Seruan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilontarkan sejumlah purnawirawan TNI dianggap tidak berdasar secara hukum dan justru mencederai nilai-nilai Sapta Marga.

    “Pemakzulan bukan jalan seorang prajurit. Ini bukan hanya keliru secara konstitusi, tapi juga pengingkaran terhadap nilai-nilai luhur TNI,” kata Direktur Eksekutif Observo Center, Muhammad Arwani Deni dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 5 Juni 2025.

    Ia menegaskan, pemakzulan presiden atau wakil presiden hanya dimungkinkan jika terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti pengkhianatan, korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya.

    “Tak ada satu pun indikator tersebut pada Wapres Gibran hari ini. Jadi, seruan ini bukan kritik konstitusional, tapi upaya delegitimasi kekuasaan yang sah,” lanjutnya.

    Ia bahkan menyebut narasi pemakzulan ini berpotensi sebagai bentuk “kudeta halus” dan bukan perjuangan demokratis.

    “Kalau kecewa dengan hasil Pemilu 2024, siapkan diri untuk 2029 secara ksatria. Bangun narasi, rebut kembali kepercayaan rakyat, bukan menggoyang legitimasi yang sah,” ujar Arwani.

    Arwani juga menyoroti motif di balik munculnya wacana tersebut. Ia mempertanyakan, apakah suara-suara itu murni lahir dari nurani atau hanya dibalut kepentingan politik yang belum siap menerima kekalahan.

    “Kita harus waspada. Jangan sampai figur purnawirawan dimanfaatkan untuk membungkus ambisi kekuasaan. Demokrasi tidak boleh disandera oleh elite yang enggan legawa,” tambahnya.

    Ia mengimbau agar para purnawirawan tetap menjunjung kehormatan pengabdian kepada bangsa dan negara.

    “Jangan rusak reputasi yang dibangun dengan darah dan pengorbanan demi manuver politik jangka pendek. Bangsa ini butuh keteladanan, bukan kegaduhan,” pungkasnya. 

  • Wapres Gibran Ikut Nobar Timnas di Depan Eks Kantornya, Balai Kota Solo

    Wapres Gibran Ikut Nobar Timnas di Depan Eks Kantornya, Balai Kota Solo

    Liputan6.com, Solo – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ikut nonton bareng (nobar) laga Timnas Indonesia lawan China di depan bekas kantornya saat menjabat Wali Kota Solo pada Kamis malam, 5 Juni 2025.

    Pantauan Liputan6.com, Gibran tiba di Balaikota Solo sekitar pukul 20.50 WIB. Mantan Wali Kota Solo itu tampak mengenakan kaus hitam dipadu celana kargo warna krem.

    Kedatangan putra sulung Presiden ke-7 Ri Jokowi itu tampak disambut Wali Kota Solo Respati Ardi. Respati yang mengenakan jersey Timnas Indonesia menyambutnya di loby Balai Kota Solo.

    Setelah itu, Gibran dan Respati langsung berjalan kaki menuju lokasi nobar laga Timnas Indonesia vs China di depan Balai Kota Solo. Kedatangan Gibran tampak mengagetkan sejumlah warga yang ikut nobar.

    Gibran tampak menyalami sejumlah masyarakat yang duduk lesehan untuk nobar. Bahkan kehadiran mantan Wali Kota Solo yang mendadak itu dielu-elukan peserra nobar.

    Selanjutnya, Gibran dan Respati duduk di kursi yang telah disediakan. Acara nobar itu memanfaatkan layar videotron milik BNI yang terpasang di jalan seberang depan Balaikota Solo.

     

  • Bagaimana Sikap MPR Terkait Surat Pemakzulan Gibran? Nasional 6 Juni 2025

    Bagaimana Sikap MPR Terkait Surat Pemakzulan Gibran? Nasional 6 Juni 2025

    Bagaimana Sikap MPR Terkait Surat Pemakzulan Gibran?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    MPR RI
    masih belum menentukan langkah tindak lanjut terhadap surat yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
    Meski surat dari
    Forum Purnawirawan TNI
    itu sudah diterima pihak Parlemen, surat tersebut harus melalui jalan panjang sebelum ditindaklanjuti.
    Wakil Ketua MPR RI
    Hidayat Nur Wahid
    mengungkapkan, pihaknya baru bisa membahas soal surat usulan pemakzulan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu jika sudah mendapatkan usulan dari
    DPR RI
    .
    “Memang sebagaimana ada dalam surat yang rekan-rekan bagikan itu, dari pihak Forum Purnawirawan juga menyebutkan bahwa MPR baru bisa melakukan itu (membahas) atas usulan DPR,” kata HNW, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
    Menurut pimpinan MPR RI dari Fraksi PKS itu, MPR RI baru bisa membahas soal ini setelah DPR RI menggelar sidang terkait usulan pemakzulan tersebut.
    Setelah usulan dalam surat itu dibahas di DPR RI, proses selanjutnya harus dibahas di Mahkamah Konstitusi (MK) dan dikembalikan lagi ke DPR RI.
    Setelahnya, barulah hasil pembahasan terkait surat itu diserahkan dan dibahas di MPR RI. Oleh karena itu, prosesnya masih panjang.
    “Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi, masih panjang itu ya,” tegas HNW.
     
    Di sisi lain, HNW mengungkapkan bahwa surat usulan pemakzulan Wapres Gibran yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu sudah masuk di meja Ketua MPR Ahmad Muzani.
    Akan tetapi, ia tidak mengetahui apakah surat itu sudah dibaca Muzani atau belum, karena DPR/MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
    “Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR, tapi sekarang lagi reses, memang jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta,” papar dia.
    Menurut HNW, surat tersebut ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024-2029.
    Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang bergantung pada Ketua MPR RI.
    “Kami paket pimpinan menunggu tentang kapan surat ini akan dibahas. Per hari ini kami belum mendapatkan undangan untuk membahas surat tersebut, jadi kita tunggu saja nanti pimpinan MPR diundang oleh Ketua MPR untuk membahas surat tersebut,” ujar dia.
    Secara terpisah, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto menyampaikan, pihaknya akan menggelar rapat pimpinan (rapim) jika ada surat masuk.
    Namun, MPR RI akan menyaring surat tergantung urgensinya, sehingga hanya yang dianggap penting yang dibahas lewat rapim untuk ditindaklanjuti.
    “Begini, kalau ada surat resmi masuk, ya pimpinan MPR itu kan masuknya ke sekretariat. Di sekretariat itu, kalau itu dianggap penting, baru kita lakukan rapim,” ujar Bambang, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/6/2025).
    Pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini juga menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada informasi mengenai rapim untuk menindaklanjuti surat tersebut.
    Politikus PDI-P itu hanya menegaskan bahwa jadwal rapim untuk membahas tindak lanjut surat tersebut menjadi kewenangan Ahmad Muzani selaku Ketua MPR RI.
    “Nah, ini rapimnya belum ada. Nanti yang bisa mengatur rapim sesuai dengan tatib, itu adalah siapa yang memimpin rapat. Yang menetapkan agenda rapat dan memimpin rapat itu diserahkan kepada tatibnya Ketua MPR yang menentukan. Jadi, dikau tanyanya ke Pak Muzani,” pungkas dia.
     
    Sementara itu, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum membaca surat soal pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan kepada DPR.
    Dasco menyebutkan bahwa surat tersebut masih berada di tangan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.
    “Iya, ini kan kebetulan reses. Saya kan datang, Pak Sekjen-nya juga enggak ada. Saya pengen lihat suratnya, suratnya masih di Sekjen. Jadi, belum sempat lihat surat,” ujar Dasco, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/6/2025).
    Dia pun enggan memberikan tanggapan lebih jauh karena memang belum membaca isi suratnya.
    “Belum baca, gimana nanggapin,” imbuh Dasco.
    Pihak Kompas.com sudah mencoba menghubungi staf khusus (stafsus) dari Gibran, Tina Talisa, namun belum mendapat jawaban hingga berita ini ditulis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik kemarin, Dasco temui Megawati hingga Presiden PKS baru

    Politik kemarin, Dasco temui Megawati hingga Presiden PKS baru

    “Kepuasan terhadap keamanan nasional mencapai 83,1 persen. Diikuti penegakan hukum (67,8 persen), stabilitas politik (70,8 persen), dan kinerja ekonomi makro (67,4 persen,”

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Kamis (5/6). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Dasco dan Mensesneg temui Megawati, bahas masukan untuk negara

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mengunjungi kediaman Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih.

    Pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, diposting melalui akun Instagram @prasetyo_hadi yang ditautkan dengan akun @sufmi_dasco, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Seskab Teddy bantah rumor Kapolri akan diganti

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membantah rumor yang menyebutkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo akan diganti.

    Seskab menyebut Kapolri masih rutin memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Tujuh bulan pemerintahan Prabowo catat stabilitas politik 70,8 persen

    Survei nasional terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat apresiasi tinggi dari publik dalam tujuh bulan pertamanya, khususnya pada aspek stabilitas politik dan penegakan hukum.

    “Kepuasan terhadap keamanan nasional mencapai 83,1 persen. Diikuti penegakan hukum (67,8 persen), stabilitas politik (70,8 persen), dan kinerja ekonomi makro (67,4 persen,” demikian dikutip dari laporan LSI Denny JA, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Prabowo yakin RI jadi solusi pangan untuk negara dilanda kekeringan

    Presiden RI Prabowo Subianto meyakini Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia dan menjadi solusi untuk negara lain yang tengah dilanda kekeringan dan kelaparan.

    Usai melakukan panen raya jagung serentak dan melepas ekspor jagung perdana ke Malaysia di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis, Presiden optimistis Indonesia tidak hanya berhasil mewujudkan swasembada pangan, tetapi juga lumbung pangan dunia.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Muzammil terpilih sebagai Presiden PKS secara aklamasi

    Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2020–2025 Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bahwa Al Muzammil Yusuf terpilih secara aklamasi sebagai Presiden PKS melalui Musyawarah I Majelis Syura pada 3–4 Juni 2025.

    “Jadi, Ketua Majelis Syura mengusulkan dan kemudian dari pihak Majelis Syura membahas apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau di Majelis syuro kemarin tidak ada satu pun yang menolak, berarti aklamasi,” kata HNW.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Serapan gabah 2,4 juta ton bukti komitmen swasembada

    Serapan gabah 2,4 juta ton bukti komitmen swasembada

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Legislator: Serapan gabah 2,4 juta ton bukti komitmen swasembada
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 04 Juni 2025 – 22:31 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus menilai serapan gabah 2,4 juta ton oleh pemerintah melalui Perum Bulog merupakan bukti komitmen nyata menuju swasembada pangan demi melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional.

    Alien menilai keberhasilan itu sebagai langkah nyata dan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

    Oleh karena itu, ia memberikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan para jajarannya atas keberhasilan dalam menyerap gabah petani sebanyak 2,4 juta ton.

    “Ini adalah pencapaian luar biasa. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Pertanian yang telah bekerja cepat dan efektif dalam menyerap gabah hasil panen petani,” kata Alien dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Disebutkan data realisasi pengadaan gabah beras selama periode Januari hingga Mei 2025 sebesar 2.407.863 ton setara beras.

    Angka itu menunjukkan lonjakan serapan gabah yang sangat fantastis lebih dari 400 persen, dibandingkan dengan periode yang sama dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2022 sebesar 403.974 ton, 2023 sebesar 564.717 ton, dan pada tahun 2024 hanya mencapai 653.889 ton.

    Anggota DPR asal Maluku Utara ini menilai langkah strategis Kementerian Pertanian (Kementan) sangat membantu petani dalam mendongkrak produksi gabah, yang selama ini kerap menghadapi fluktuasi harga saat panen raya.

    Sebagai Anggota Komisi IV DPR yang membidangi bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Alien juga menyebut keberhasilan tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani dan rakyat kecil, serta upaya untuk mewujudkan swasembada pangan.

    “Pemerintah hadir di saat yang tepat. Dengan serapan sebesar 2,4 juta ton, petani tidak hanya terlindungi dari kejatuhan harga, tapi juga semakin termotivasi untuk meningkatkan produksi, dan juga menujukan bukti komitmen Presiden Prabowo untuk wujudkan swasembada pangan,” tambah Alien.

    Alien berharap keberhasilan ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog.

    Ia juga mendorong agar program serapan gabah ini terus diperluas ke seluruh wilayah sentra produksi padi di Indonesia.

    “Sinergi yang kuat antar lembaga sangat penting untuk memastikan tidak ada gabah petani yang terbuang sia-sia. Ini juga menjadi bukti bahwa ketahanan pangan kita dibangun dari kerja nyata di lapangan,” kata Alien.

    Sumber : Antara

  • 3 Usul Pemakzulan Gibran Dinilai Berbahaya, Pengamat: Ini soal Ambisi Kekuasaan Regional

    3 Usul Pemakzulan Gibran Dinilai Berbahaya, Pengamat: Ini soal Ambisi Kekuasaan Regional

    Usul Pemakzulan Gibran Dinilai Berbahaya, Pengamat: Ini soal Ambisi Kekuasaan
    Editor
    KOMPAS.com
    – Pengamat politik Pieter C Zulkifli menilai usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    bukan sekadar wacana politik biasa, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas demokrasi dan konstitusi Indonesia.
    Hal ini disampaikan Pieter menanggapi surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mendesak MPR dan DPR memproses
    pemakzulan Gibran
    Pieter menilai usul pemakzulan tersebut dibungkus dengan narasi seolah-olah demi kepentingan rakyat, padahal justru menyimpan kepentingan sempit yang bisa menyesatkan arah reformasi.
    “Usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah salah satu ide paling berbahaya yang pernah muncul dalam lanskap demokrasi Indonesia pasca-Reformasi,” kata Pieter dilansir dari Tribunnews.com, Kamis (5/6/2025).
    “Bukan hanya sembrono secara hukum, tapi juga berpotensi mengoyak kepercayaan publik terhadap konstitusi dan stabilitas politik nasional,” sambung Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu.
    Pieter menegaskan, kritik terhadap kekuasaan penting dalam demokrasi, namun harus tetap berdasarkan hukum dan etika politik.
    “Ketika usulan pemakzulan diajukan tanpa dasar hukum yang sahih, tanpa skandal besar yang tak terbantahkan, tanpa pelanggaran berat konstitusi oleh sang Wapres, maka itu bukan sekadar wacana, melainkan potensi ancaman terhadap sistem ketatanegaraan kita,” ujarnya.
    Menurut Pieter, demokrasi memang memberi ruang kritik, tetapi tidak semua gagasan patut diperjuangkan, terutama jika itu merusak sistem hukum dan ketatanegaraan.
    Pieter menyebut langkah para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan Gibran sebagai sikap anti-demokrasi dan berpotensi mengacaukan pemerintahan.
    “Ini adalah bentuk kriminal terhadap Konstitusi. Kita patut curiga, bahwa ini bukan soal konstitusi, tapi soal kekuasaan. Bukan demi negara, tapi demi ambisi,” katanya.
    Ia mengimbau agar para elite politik tidak perlu merespons surat tersebut karena hanya akan menimbulkan ketegangan politik yang tidak perlu.
    “Tindakan seperti ini akan memicu disharmoni politik, menggoyang kepercayaan publik, dan memecah konsentrasi pemerintah yang tengah bersiap melanjutkan pembangunan. Jangan seperti anak kecil, enggak suka, minta makzulkan,” sindirnya.
    Pieter juga berharap Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas dan tidak memberi ruang bagi kepentingan politik yang menyamar dalam wajah patriotisme.
    “Prabowo harus dikelilingi oleh orang-orang yang setia, cerdas, dan taktis. Lima tahun ke depan adalah momentum untuk membersihkan negara ini dari para penyamun yang bersembunyi di balik simbol kehormatan dan retorika palsu,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI secara terbuka mengirim surat kepada DPR dan MPR RI yang berisi desakan untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Mereka menyoroti sejumlah aspek hukum, kepatutan, hingga moral.
    Forum tersebut mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait perubahan batas usia capres-cawapres yang dianggap bermasalah karena adanya konflik kepentingan antara Ketua MK Anwar Usman dan Gibran sebagai keponakannya.
    Mereka juga menyinggung isu keterlibatan Gibran dalam akun “Fufufafa” serta laporan dugaan korupsi tahun 2022 yang menyebut relasi bisnis dengan Kaesang Pangarep dan investor modal ventura.
    Surat bertanggal 26 Mei 2025 itu ditandatangani oleh empat purnawirawan jenderal, yakni:
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sowan Dasco ke Megawati, Gus Ubaid: Ini Budaya Adiluhung yang Harus Dijaga!

    Sowan Dasco ke Megawati, Gus Ubaid: Ini Budaya Adiluhung yang Harus Dijaga!

    Surabaya (beritajatim.com) – Tokoh muda NU Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) menilai kunjungan Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco ke kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri beberapa hari yang lalu adalah sebuah langkah yang sangat baik dan patut diacungi jempol.

    “Sudah menjadi rahasia umum Pak Dasco sebagai orang terdekat dan kepercayaan Presiden Prabowo Subianto, yang sowan atau kunjungan kepada sesepuh, kepada mantan presiden. Tentu kunjungan beliau meminta wejangan kepada yang lebih sepuh terkait kondisi bangsa dan negara,” katanya.

    Menurut Gus Ubaid yang juga Ketua Dewan Pembina Relawan Gibran BerKopyah (GBK) ini, hal-hal semacam ini perlu terus dijaga. “Ini sebagai budaya sebagai bangsa yang menganut adat ketimuran dan menghormati kepada orang yang lebih tua. Jika kita mau melihat negara-negara maju seperti Jepang dan China yang terus menjaga nilai-nilai budaya leluhur, meskipun hari ini negaranya maju berkembang pesat dari negara-negara barat,” pungkasnya. (tok/kun)