Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Survei: Prabowo masih terpilih jika pilpres digelar sekarang

    Survei: Prabowo masih terpilih jika pilpres digelar sekarang

    “Jadi pak prabowo ketika survei dilakukan itu elektabilitasnya mencapai 46,7 persen,”

    Jakarta (ANTARA) – Indikator Politik Indonesia menyatakan Prabowo Subianto akan terpilih kembali menjadi presiden jika pemilihan presiden terjadi pada saat ini.

    Hal tersebut sesuai dengan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia tentang elektabilitas tokoh politik saat ini.

    “Jadi pak prabowo ketika survei dilakukan itu elektabilitasnya mencapai 46,7 persen,” kata Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam siaran langsung di akun Youtube, Sabtu.

    Di belakang Prabowo, lanjut Muhtadi, ada Dedi Mulyadi yang mengantongi elektabilitas sebanyak 18,4 persen.

    Mantan Calon Presiden Anies Baswedan masih berada di tingkat atas perolehan elektabilitas karena menempati posisi tiga dengan mengantongi 9,0 persen.

    Gibran yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Presiden berada di posisi ke empat dengan perolehan elektabilitas 4,8 persen, disusul Agus Harimurti Yudhoyono 3,9 persen, Ganjar Pranowo 3,7 persen, Purbaya Yudhi Sadewa 1,5 persen, Sherly Tjoanda sebesar 1,1 persen.

    Sekretaris Kabinet Letkol (Inf) Teddy Indrawijaya juga masuk radar masyarakat untuk menjadi presiden dengan perolehan elektabilitas sebesar 0,3 persen.

    Dengan adanya data ini, maka dapat dipastikan Prabowo masih menempati posisi pertama tokoh yang dipilih untuk menjadi presiden Indonesia.

    Untuk diketahui, survei dilakukan dalam kurun waktu 20 Oktober sampai 27 Oktober 2025. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu.

    Penarikan sampel menggunakan multistage random sampling dengan jumlah sampel 1220 responden dengan margin of error 2,8 persen.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 84,9% Publik Puas, Mentan Amran Tertinggi di Kabinet Merah Putih

    84,9% Publik Puas, Mentan Amran Tertinggi di Kabinet Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Indikator Politik Indonesia yang dipimpin oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi mempublikasikan hasil survei atas tingkat kepuasan publik terhadap sejumlah pejabat tinggi negara setelah satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Dalam evaluasi tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi, yakni sebesar 84,9 persen, meski tidak termasuk dalam daftar sepuluh menteri paling populer.

    Selain Mentan Amran Sulaiman, survei tersebut juga mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap pejabat lainnya yang mengetahui nama menterinya. Urutan tingkat kepuasan tersebut adalah sebagai berikut:

    Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian (84,9%)
    Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet (84,5%)
    Purbaya Yudhi Sadewa – (tercantum sebagai Menteri Keuangan dalam slide) (84,1%)
    Nasaruddin Umar – Menteri Agama (83,4%)
    Prasetyo Hadi – Menteri Sekretariat Negara (82,9%)
    Agus Harimurti Yudhoyono – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan (82,3%)
    Tengku H. Najat Subijanto – Kepala Badan/Pimpinan terkait pembangunan nasional (82,2%)
    Hanif Faisal Nurofiq – Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (81,1%)
    Brian Yuliarito – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (80,4%)
    Abdul Mu’ti – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (79,2%)

    “Yang menarik, Pak Amran Sulaiman justru mencatat tingkat kepuasan paling tinggi di antara pejabat tinggi negara, padahal beliau tidak masuk dalam daftar sepuluh menteri paling populer,” ujar Prof. Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei tersebut di Jakarta (11/8/2025).

    Burhanuddin menjelaskan, tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran didominasi oleh kalangan petani yang merasakan langsung kebijakan dan kepemimpinan Menteri Pertanian dalam mendukung sektor pertanian nasional.

    “Di antara yang mengenal Pak Amran, umumnya tingkat kepuasannya sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah petani yang merasa diayomi dan dilayani dengan baik,” ungkapnya.

    Burhanuddin menegaskan bahwa hasil ini menjadi bukti bahwa popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kepuasan publik terhadap kinerja pejabat.

    “Ada pejabat yang mungkin tidak sering tampil di media, tetapi kerja-kerjanya dirasakan langsung oleh masyarakat yang menjadi basis penerima manfaat,” jelasnya.

    Survei evaluasi setahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia dengan melibatkan ribuan responden dari berbagai latar belakang sosial ekonomi di seluruh Indonesia. Penilaian mencakup berbagai aspek kinerja pejabat tinggi negara, mulai dari efektivitas kebijakan hingga dampaknya terhadap kelompok masyarakat penerima manfaat.

    Temuan mengenai tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran Sulaiman menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi salah satu fokus utama pemerintahan saat ini.

    Dengan capaian tersebut, Kementerian Pertanian dinilai berhasil menjaga kepercayaan publik, terutama dari kalangan petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan nasional.

  • Gus Ipul Serukan Mengheningkan Cipta Serentak pada 10 November

    Gus Ipul Serukan Mengheningkan Cipta Serentak pada 10 November

    Jakarta

    Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak masyarakat di seluruh Indonesia mengheningkan cipta serentak untuk mengingat jasa para pahlawan, tepat pada Senin, 10 November 2025, pukul 08.15 WIB.

    Seruan ini disampaikan saat meninjau langsung kesiapan pelaksanaan Upacara Ziarah Nasional Hari Pahlawan (Harwan) Tahun 2025 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan.

    “Senin pada pukul 08.15 di seluruh Indonesia serentak mengadakan hening cipta selama 60 detik. Jadi di manapun berada, mari berhenti sejenak untuk mengheningkan cipta,” ujar Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/11/2025).

    “Kalau bisa dilakukan tepat waktu, ini akan berdampak secara nasional,” sambungnya.

    Upacara Ziarah Nasional Hari Pahlawan yang digelar setiap 10 November ini menjadi momentum nasional untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Tahun ini, peringatan Hari Pahlawan mengusung tema ‘Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan’.

    Selain kesiapan teknis, Gus Ipul juga menekankan pentingnya penataan fasilitas dan pengelolaan TMPNU secara profesional.

    “TMP ini harus kita kelola bersama-sama. Harapannya bisa ada pemasukan juga, tapi tetap dibuka secara profesional dan dilayani dengan baik,” kata Gus Ipul.

    “Saat orang masuk ke sini, nuansa sakralnya masih terasa. Publik bisa berada di luar area utama, tapi bagaimana roh para pahlawan itu bisa tetap menjadi penyemangat bagi generasi berikutnya, itu yang penting,” tutur Gus Ipul.

    Lebih lanjut, Gus Ipul menyebutkan perencanaan pengembangan TMPNU Kalibata juga telah menjadi perhatian pemerintah.

    “Kalau nanti disetujui oleh Presiden, karena ini juga arahan dari Mensesneg (Menteri Sekretariat Negara), jadikan TMP ini sebagai makam yang membanggakan dan menginspirasi,” ujar Gus Ipul.

    “Bagus sekali kalau bisa dikembangkan. Kita ingin bantu dengan berbagai event yang memperkuat semangat kepahlawanan,” imbuhnya.

    Upacara Ziarah Nasional akan dilaksanakan pada Senin, 10 November 2025 pukul 08.00 WIB di TMPNU Kalibata. Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup), dengan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sebagai cadangan Irup.

    Sementara Gus Ipul bertindak sebagai tuan rumah penyelenggara. Acara ini nantinya akan dihadiri sekitar 500 undangan, yang terdiri dari unsur kementerian/lembaga, organisasi veteran, keluarga perintis kemerdekaan, serta mitra Kemensos.

    (akd/ega)

  • Survei: Publik puas dengan penindakan hukum dan korupsi era Prabowo

    Survei: Publik puas dengan penindakan hukum dan korupsi era Prabowo

    “Kondisi penegakan hukum, evaluasi publik menunjukkan dominan dinilai secara positif. Ada 40,8 persen responden yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik,”

    Jakarta (ANTARA) – Indikator Politik Indonesia menyatakan masyarakat puas dengan upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Berdasarkan hasil survei yang dibacakan Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro di akun Youtube Indikator Politik Indonesia, Sabtu, dijelaskan bahwa jumlah responden yang puas dengan penegakan hukum mencapai 40,8 persen.

    “Kondisi penegakan hukum, evaluasi publik menunjukkan dominan dinilai secara positif. Ada 40,8 persen responden yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik,” kata Bawono dalam siaran tersebut.

    Sedangkan yang menilai kinerja Prabowo – Gibran di bidang penegakan hukum itu buruk atau sangat buruk sebanyak 26,4 persen.

    Selanjutnya, data survei yang sama juga menyatakan mayoritas responden puas dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di era Prabowo-Gibran.

    “Evaluasi positif publik ada di 42,7 persen, yang menilai baik atau sangat baik,” kata Bawono.

    Selain itu, 30 persen responden menyatakan penanganan korupsi di Indonesia buruk hingga sangat buruk dan 22,5 persen responden menilai penanganan korupsi di Indonesia dalam kategori sedang.

    Dengan adanya data tersebut, dapat disimpulkan mayoritas responden yang diteliti Indikator Politik Indonesia puas dengan kinerja Prabowo-Gibran di bidang penindakan hukum dan pemberantasan korupsi.

    Untuk diketahui, survei dilakukan dalam kurun waktu 20 Oktober sampai 27 Oktober 2025. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu.

    Penarikan sampel menggunakan multistage random sampling dengan jumlah sampel 1220 responden dengan margin of error 2,8 persen.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Survei: Kinerja Prabowo-Gibran di bidang keamanan puaskan masyarakat

    Survei: Kinerja Prabowo-Gibran di bidang keamanan puaskan masyarakat

    “Angkanya ada di 56,5 persen. Jauh di atas yang memberikan penilaian secara negatif,”

    Jakarta (ANTARA) – Tim survei Indikator Politik Indonesia mengatakan mayoritas responden puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tahun pertama menjabat dari sisi keamanan.

    Berdasarkan hasil survei yang dibacakan Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro di akun Youtube Indikator Politik Indonesia, Sabtu, dijelaskan sebanyak 55,6 persen masyarakat menyatakan pemerintahan Prabowo-Gibran baik atau sangat baik.

    “Angkanya ada di 56,5 persen. Jauh di atas yang memberikan penilaian secara negatif,” kata Bawono.

    Untuk diketahui, sebanyak 27,4 persen responden menyatakan kinerja Prabowo-Gibran di bidang keamanan hanya “sedang”.

    Sedangkan, 15 persen responden menyatakan kinerja di bidang menciptakan keamanan buruk atau sangat buruk. Angka tersebut terdiri dari 13,5 persen buruk dan 1,5 persen sangat buruk.

    Berdasarkan data ini, Bawono menilai masyarakat cukup puas dengan sistem keamanan negara selama Prabowo-Gibran menjabat.

    Untuk diketahui, survei dilakukan dalam kurun waktu 20 Oktober sampai 27 Oktober 2025. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu.

    Penarikan sampel menggunakan multistage random sampling dengan jumlah sampel 1220 responden dengan margin of eror 2,8 persen.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres minta proyek Bendungan Jragung dikawal untuk ketahanan pangan

    Wapres minta proyek Bendungan Jragung dikawal untuk ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan lembaga terkait agar penyelesaian proyek Bendungan Jragung di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dikawal untuk ketahanan pangan dan energi di wilayah sekitar.

    Hal itu disampaikan Wapres Gibran usai meninjau progres Bendungan Jragung yang kini sudah rampung 89,3 persen di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat

    “Hari ini kita di Bendungan Jragung, Kabupaten Semarang progresnya sudah 89 persen. Tahun depan udah jadi. Ini saya mohon agar tetap dikawal dari kementerian terkait, dari balai terkait, dari kepala daerah, karena ini sangat penting sekali untuk ketahanan pangan, energi dan reduksi banjir,” kata Gibran melalui rekaman suara yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Gibran menjelaskan bahwa penyelesaian meminimalkan banjir, terutama di Semarang menjadi perhatiannya.

    Sebelum meninjau Bendungan Jragung, pada pekan sebelumnya Gibran juga turut melihat progres pembangunan kolam retensi Terboyo di Jalan Raya Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan bagian dari proyek Giant Sea Wall.

    Gibran menilai progresnya sudah cukup baik, walaupun pengaktifan mesin pompa masih harus diperhatikan.

    “Minggu lalu kita ke Semarang Kota, kita cek progres dari pembangunan kolam retensi ‘Giant Sea Wall dan mengecek pengaktifan beberapa mesin pompa karena kemarin cukup parah, tapi kita lihat progresnya cukup baik,” kata Gibran.

    Adapun menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana (BBWS PJ) Sudarto, pembangunan Bendungan Jragung diperkirakan rampung pada November 2026.

    Proyek dengan anggaran Rp3,09 triliun itu dapat menampung sekitar 90 juta meter kubik air dengan luas 52 hektare.

    “Manfaatnya adalah satu untuk mendukung ketahanan pangan, yaitu mengairi irigasi seluas 4.500 hektare, dan menambah luas tanam kurang lebih 475 hektare,” kata Sudarto.

    Sementara untuk ketahanan air, Bendungan Jragung dapat menyediakan air baku untuk tiga kota/kabupaten, yakni Semarang, Demak dan Grobogan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik-Hukum Terkini: Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK

    Politik-Hukum Terkini: Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan 24 jam di Beritasatu.com sejak Jumat (7/11/2025) hingga Sabtu (8/11/2025) pagi.

    Beberapa artikel yang menjadi perhatian pembaca, di antaranya yaitu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga ledakan di SMAN 72 Jakarta.

    5 Isu Politik-Hukum Terkini

    Berikut ini adalah lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com yang dapat Anda ketahui:

    1. Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ponorogo, Jawa Timur.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tersebut dan memastikan bahwa Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko termasuk di antara pihak yang diamankan.

    “Benar (ada OTT),” ujar Fitroh, Jumat (7/11/2025).

    Ia belum mengungkap jumlah orang yang terjaring dan detail perkara, tetapi memastikan KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

    Setelah pemeriksaan awal, KPK akan mengumumkan secara resmi konstruksi perkara dan status tersangka kepada publik.

    2. Respons Gibran Soal Usulan Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi usulan agar Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

    Menurutnya, kedua tokoh itu memiliki rekam jejak penting dan kontribusi besar bagi Indonesia.

    “Penganugerahan gelar pahlawan itu melalui proses seleksi yang ketat dan panjang. Beliau-beliau ini jelas telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi bangsa,” ujar Gibran.

    Gibran menyebut Soeharto berjasa dalam pembangunan nasional dan swasembada pangan, sementara Gus Dur berperan penting dalam menegakkan toleransi dan kebebasan beragama.

    Kementerian Sosial diketahui telah mengajukan 40 nama tokoh calon pahlawan nasional tahun ini kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

    3. DPR Soroti Monopoli Bisnis Film dan Bioskop di Indonesia

    Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay menyoroti dominasi film asing di bioskop Indonesia. Ia menilai hal ini menandakan adanya praktik monopoli oleh pihak tertentu dalam distribusi film.

    “Kami menanyakan banyak hal, termasuk mengapa film luar negeri lebih banyak ditayangkan dibanding film nasional,” ujar Saleh seusai rapat kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Saleh mendorong pemerintah untuk merevisi regulasi penayangan film, serta membuka peluang bagi film Indonesia agar lebih kompetitif di layar bioskop. DPR juga berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk memperbaiki kebijakan perfilman nasional.

    4. PAN Akan Tindaklanjuti Putusan MKD Soal Uya Kuya dan Eko Patrio

    Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pengaktifan kembali Uya Kuya dan Eko “Patrio” sebagai anggota DPR.

    Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno menegaskan, partainya taat azas dan aturan, sehingga akan menjalankan keputusan MKD tanpa pengecualian.

    “PAN itu taat hukum. Jadi apa pun yang diputuskan oleh MKD, tentu akan kami hormati dan jalankan,” kata Eddy.

    Sebelumnya, MKD memutuskan Adies Kadir, Uya Kuya, dan Eko Patrio tidak melanggar kode etik dan berhak kembali aktif sebagai anggota DPR periode 2024-2029.

    5. Komisi III DPR Desak Polisi Buru Dalang Ledakan SMAN 72 Jakarta

    Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil mendesak aparat kepolisian, khususnya Densus 88 Antiteror segera mengungkap dalang di balik ledakan di SMAN 72 Jakarta.

    “Menurut saya, kejadian ini sangat mengerikan dan mendesak agar aparat segera mencari dan menemukan pelakunya,” ujarnya.

    Nasir meminta penyelidikan dilakukan secara cepat dan transparan untuk memastikan apakah insiden itu berkaitan dengan jaringan teroris atau kriminal individu.

    Ia juga menyoroti peran media sosial dalam menyebarkan konten provokatif yang berpotensi menumbuhkan paham ekstrem.

    “Media sosial banyak memuat konten yang bisa menimbulkan perilaku radikalisme,” kata Nasir.

    Nasir menegaskan, pengungkapan cepat dan terbuka terhadap kasus ledakan SMAN 72 Jakarta akan memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

  • Politik, dari Komite Reformasi Polri hingga Soeharto jadi pahlawan

    Politik, dari Komite Reformasi Polri hingga Soeharto jadi pahlawan

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa berita yang berkaitan dengan isu politik terjadi sepanjang Jumat (7/11), dari mulai Komite Reformasi Percepatan Polri hingga reaksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal Soeharto menjadi pahlawan.

    Berikut rangkaian berita politik yang menarik berdasarkan pilihan ANTARA:

    1. Prabowo lantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diketuai Jimly

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melantik sepuluh anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat sore, yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie.

    Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Baca di sini

    2. Prabowo terima surat kepercayaan 12 duta besar negara sahabat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) dari negara sahabat.

    Penyerahan surat kepercayaan tersebut dilaksanakan di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Jumat siang.

    Baca di sini

    3. Presiden Prabowo: Prioritaskan penanganan korban ledakan SMA 72

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar penanganan terhadap para korban ledakan di SMA Negeri 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi prioritas utama.

    “Beliau tadi pertama bereaksi untuk prioritas ke korban, penanganan korban,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

    Baca di sini

    4. Dasco soroti pengaruh medsos saat respons ledakan di SMAN 72

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti pengaruh media sosial terhadap adanya siswa yang diduga memicu terjadinya ledakan di SMAN 72 Jakarta, hingga mengakibatkan puluhan siswa menjadi korban.

    Dia pun meminta kepada sekolah-sekolah untuk mengimbau kepada para siswanya untuk berhati-hati dalam menerima informasi dari media sosial.

    Baca di sini

    5. Soal gelar pahlawan, Gibran: Soeharto-Gus Dur beri sumbangsih besar

    Salatiga, Jawa Tengah (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai Presiden Ke-2 RI Soeharto dan Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid telah memberikan sumbangsih dan kontribusi yang besar untuk diberi gelar pahlawan nasional.

    Pernyataan Wapres Gibran itu menanggapi nama kedua mantan Presiden tersebut masuk dalam daftar calon pahlawan yang diserahkan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rismon Tak Kapok Jadi Tersangka, Pamer Buku ‘Gibran End Game: Wapres Tak Lulus SMA’

    Rismon Tak Kapok Jadi Tersangka, Pamer Buku ‘Gibran End Game: Wapres Tak Lulus SMA’

    GELORA.CO  – Meski telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Rismon Sianipar rupanya tak gentar.

    Dirinya bahkan masih membidik putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

    Diketahui, tak hanya iajazah Jokowi, dirinya bersama Roy Suryo dan Dokter Tifa juga menyoroti ijazah Wakil Presiden RI tersebut.

    Ijazah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran dipertanyakan.

    Ketiganya kompak mengasumsikan wakil dari Presiden RI Prabowo Subianto itu hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP).   

    Hal tersebut disampaikan Rismon lewat status twitter atau x pribadinya @SianiparRismon pada Jumat (7/11/2025).

    Pada hari dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda metro Jaya, dirinya mengunggah sebuah potret desain cover buku barunya.

    Buku itu berjudul ‘Gibran End Game: Wapres Tak Lulus SMA’.

    Serupa dengan buku ‘Jokowi White Paper’ yang sebelumnya diluncurkan bersama sahabatnya, Roy Suryo dan Dokter Tifa, buku tersebut memiliki warna yang sama.

    Buku tersebut pun serupa isinya.

    Bila Jokowi White Paper mengupas sejumlah bukti dan fakta dalam penelusuran Ijazah Jokowi, buku berjudul Gibran End Game ini mengupas fakta soal keabsahan ijazah Gibran.   

    “Kalau covernya seperti ini, gimana guys? terimakasih untuk masukan sebelumnya ya…,” tanya Rismon dalam status twitternya pada Jumat (7/11/2025).

    Postingan Rismon pun disambut ramai masyarakat.

    Pro dan kontra dituliskan.

    Sebagian besar menyampaikan dukungan, sebagian lainnya meminta Rismon dan kawan-kawan siap menghadapi proses hukum yang berjalan

    @ih_ji76921: Baik Bokapnya mau Doi, salut gue sama mentalnya mereka bedua… Satu indonesia tau tentang ijazahnya palsu dan tukang prmbohong… Bullying tingkat Dewa.

    Bukan bullyibg kaleng.. Kalau bokap dan doi ga kuat bisa gila itu….

    @gus_shs: Rakyat kadang bertanya : Apakah cara berpolitik kita sudah serendah ini…? Politik harusnya menambah kecerdasan politik berbangsa dan bernegara… Bila syarat formal sesuai UU Pilpres sj bisa dilanggar bgmn bangsa ini kedepan ??. Mengapa negara diam… mengapa politisi bungkam ?

    @TikaHasan4096: Itu mode lagi ngantuk apa lagi bete sama guru yg di maki2 ya?

    @missdiah2: Pak Rismon . Salut banget abis nyimak punchline2 Anda di YouTube. Sudah senampol itu, duo bapak anak itu ga punya malu Krn udah merasa banyak uang. Sy setuju, pake muka asli Gibran dibanding wapres2 lain yang membanggakan

  • Rismon Tak Kapok Jadi Tersangka, Pamer Buku ‘Gibran End Game: Wapres Tak Lulus SMA’

    Rismon Tak Kapok Jadi Tersangka, Pamer Buku ‘Gibran End Game: Wapres Tak Lulus SMA’

    GELORA.CO  – Meski telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Rismon Sianipar rupanya tak gentar.

    Dirinya bahkan masih membidik putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

    Diketahui, tak hanya iajazah Jokowi, dirinya bersama Roy Suryo dan Dokter Tifa juga menyoroti ijazah Wakil Presiden RI tersebut.

    Ijazah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran dipertanyakan.

    Ketiganya kompak mengasumsikan wakil dari Presiden RI Prabowo Subianto itu hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP).   

    Hal tersebut disampaikan Rismon lewat status twitter atau x pribadinya @SianiparRismon pada Jumat (7/11/2025).

    Pada hari dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda metro Jaya, dirinya mengunggah sebuah potret desain cover buku barunya.

    Buku itu berjudul ‘Gibran End Game: Wapres Tak Lulus SMA’.

    Serupa dengan buku ‘Jokowi White Paper’ yang sebelumnya diluncurkan bersama sahabatnya, Roy Suryo dan Dokter Tifa, buku tersebut memiliki warna yang sama.

    Buku tersebut pun serupa isinya.

    Bila Jokowi White Paper mengupas sejumlah bukti dan fakta dalam penelusuran Ijazah Jokowi, buku berjudul Gibran End Game ini mengupas fakta soal keabsahan ijazah Gibran.   

    “Kalau covernya seperti ini, gimana guys? terimakasih untuk masukan sebelumnya ya…,” tanya Rismon dalam status twitternya pada Jumat (7/11/2025).

    Postingan Rismon pun disambut ramai masyarakat.

    Pro dan kontra dituliskan.

    Sebagian besar menyampaikan dukungan, sebagian lainnya meminta Rismon dan kawan-kawan siap menghadapi proses hukum yang berjalan

    @ih_ji76921: Baik Bokapnya mau Doi, salut gue sama mentalnya mereka bedua… Satu indonesia tau tentang ijazahnya palsu dan tukang prmbohong… Bullying tingkat Dewa.

    Bukan bullyibg kaleng.. Kalau bokap dan doi ga kuat bisa gila itu….

    @gus_shs: Rakyat kadang bertanya : Apakah cara berpolitik kita sudah serendah ini…? Politik harusnya menambah kecerdasan politik berbangsa dan bernegara… Bila syarat formal sesuai UU Pilpres sj bisa dilanggar bgmn bangsa ini kedepan ??. Mengapa negara diam… mengapa politisi bungkam ?

    @TikaHasan4096: Itu mode lagi ngantuk apa lagi bete sama guru yg di maki2 ya?

    @missdiah2: Pak Rismon . Salut banget abis nyimak punchline2 Anda di YouTube. Sudah senampol itu, duo bapak anak itu ga punya malu Krn udah merasa banyak uang. Sy setuju, pake muka asli Gibran dibanding wapres2 lain yang membanggakan