Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Isu Politik-Hukum: Jokowi ke PSI hingga Ekstradisi Paulus Tannnos

    Isu Politik-Hukum: Jokowi ke PSI hingga Ekstradisi Paulus Tannnos

    Jakarta, Beritasatu.com – Rencana mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan ikut bursa pemilihan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hingga soal ekstradisi Paulus Tannos menjadi dua di antara lima isu politik-hukum terkini Beritasatu.com.

    Selain itu, ada juga soal tanggapan pengamat mengenai keinginan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan juga soal respons tidak adanya reshuffle kabinet.

    Berikut 5 isu politik-hukum terkini: 

    1. Jokowi Masih Lihat Dukungan Arus Bawah untuk Maju Jadi Ketum PSI

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait kesiapan dirinya ikut dalam bursa pemilihan ketua umum Partai Solidaritas Perseorangan (PSI) dalam kongres di Kota Solo, Jawa Tengah pada Juli 2025.

    Jokowi akan melihat terlebih dahulu seberapa besar dukungan arus bawah PSI terhadap dirinya sebelum memutuskan untuk maju sebagai calon ketua umum. 

    “Ya saya belum turun ke bawah, masih melihat dukungan dari bawah seperti apa,” ujar Jokowi kepada awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara, Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (13/6/2025).

    2. Prabowo Tak Reshuffle Kabinet, Golkar: Keputusan Tepat

    Politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan tidak melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Menurut Doli, pernyataan tersebut mampu meredam spekulasi liar dan memberikan ruang bagi para menteri untuk fokus menjalankan program-program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Itu adalah pernyataan yang tepat, disampaikan oleh orang yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Saya sering katakan reshuffle sudah selesai dalam konteks pembentukan kabinet,” ujar Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (13/6/2025).

    Doli menegaskan Partai Golkar tetap menghormati prerogatif presiden dalam melakukan perombakan kabinet. Karena itu, pihaknya mendukung ketegasan Presiden Prabowo dalam merespons isu-isu liar yang kerap mengganggu stabilitas pemerintahan.

  • Boni Hargens: Jangan karena Benci, Gibran Diminta Dimakzulkan

    Boni Hargens: Jangan karena Benci, Gibran Diminta Dimakzulkan

    Jakarta, Beritasatu.com — Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai, permintaan sejumlah kelompok untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan tindakan yang tidak konstitusional. Selain itu, berpotensi mencederai demokrasi jika hanya dilandasi kebencian atau sentimen politik.

    “Semua orang harus mengakui memiliki persamaan hak, derajat, dan kewajiban. Jangan karena tidak suka atau sentimen politik, lalu mendorong pemakzulan,” ujar Boni kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).

    Boni menyebut tidak ada alasan yang sah untuk memakzulkan Gibran. Menurutnya, pemakzulan tidak konstitusional jika tanpa dasar hukum yang kuat, sebab presiden dan wakil presiden adalah satu paket dalam sistem pemilu Indonesia sehingga tidak bisa dicopot salah satunya tanpa melanggar Pasal 7A UUD 1945.

    Jika pemakzulan dipaksakan tanpa putusan hukum tetap, hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi masa depan politik nasional dan membuka jalan bagi praktik ketidakadilan berbasis kebencian pribadi atau politik.

    Selain itu, calon pengganti wapres belum tentu merupakan tokoh yang membawa perbaikan bagi demokrasi, bahkan bisa memperburuknya dengan dominasi kekuatan oligarki.

    “Karena itu, saya mengajak semuanya agar fokus membantu pemerintah Prabowo-Gibran untuk mengatasi berbagai tantangan, khususnya geopolitik global,” tegasnya.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirimkan surat kepada DPR dan MPR untuk meminta pemakzulan Gibran. Permintaan itu didasarkan pada dugaan pelanggaran prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres, yang terjadi setelah perubahan batas usia. 
     

  • Gibran Terancam Dimakzulkan, Mahfud MD Ungkap 4 Nama Pengganti: AHY, Puan, Ganjar, Anies

    Gibran Terancam Dimakzulkan, Mahfud MD Ungkap 4 Nama Pengganti: AHY, Puan, Ganjar, Anies

    GELORA.CO – Langit politik nasional kembali diselimuti awan gelap.

    Polemik soal posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini semakin menguat dan tak lagi sekadar jadi obrolan di belakang layar.

    Sorotan publik makin tajam usai munculnya desakan pemakzulan secara terbuka dari para jenderal purnawirawan TNI.

    Isu ini seolah mengonfirmasi bahwa stabilitas politik pemerintahan belum benar-benar kokoh, meskipun Presiden Prabowo baru saja mulai menjalankan masa kepemimpinannya.

    Bukan hanya isu integritas, tuduhan soal cacat konstitusional dalam proses pencalonan Gibran pun kembali diangkat ke permukaan.

    Situasi ini membuka ruang spekulasi yang lebih luas mengenai siapa sosok yang mungkin akan menggantikan posisi Gibran jika skenario pemakzulan benar-benar terjadi.

    Mantan Menko Polhukam yang juga pakar hukum tata negara, Mahfud MD, ikut bersuara menanggapi isu yang tengah bergulir kencang ini.

    Dalam kanal YouTube pribadinya, Mahfud mengungkap bahwa apabila Gibran dimakzulkan, Presiden Prabowo memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama pengganti ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

    “Ini sudah diatur secara konstitusional. Jika Wapres berhalangan tetap atau dimakzulkan, maka MPR akan memilih dari dua nama yang diajukan Presiden,” tegas Mahfud.

    Menariknya, Mahfud menyebut empat nama kuat yang menurutnya berpeluang besar masuk bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran.

    Empat tokoh tersebut ialah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

    AHY dinilai sebagai figur muda yang mewakili kekuatan Demokrat dalam koalisi, meski Mahfud menyebut ia belum menjadi figur sentral.

    Sementara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo dari PDIP disebut bisa menjadi pilihan ideal jika Prabowo ingin menjaga keseimbangan politik pasca-pemilu.

    Namun, penyebutan nama Anies Baswedan sontak mengejutkan publik.

    Pasalnya, Anies merupakan lawan politik utama Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dan saat ini tak berada dalam struktur partai politik mana pun.

    Mahfud menyebut peluang Anies kecil, namun tak menutup kemungkinan jika kompromi besar menjadi jalan yang dipilih Prabowo.

    “Kalau ingin membangun keseimbangan politik, bisa jadi Puan atau Ganjar. Yang dari PDIP-lah,” ungkap Mahfud sambil memberi isyarat soal kemungkinan arah kompromi politik yang tengah dipertimbangkan.

    Ketegangan politik makin meruncing setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI resmi mengirimkan surat desakan pemakzulan ke tiga lembaga tinggi negara: DPR, MPR, dan DPD.

    Surat tersebut bertanggal 26 Mei 2025 dan ditandatangani oleh empat nama besar dari kalangan militer:

    – Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi

    – Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan

    – Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto

    – Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

    Dalam pernyataan mereka, para purnawirawan ini menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran sebagai cawapres, yang disebut cacat secara hukum karena diputus oleh pamannya sendiri, Anwar Usman.

    Lebih jauh, mereka juga mempertanyakan kapasitas dan kelayakan Gibran sebagai mantan Wali Kota Solo yang dianggap minim pengalaman serta belum teruji dalam panggung nasional.

    “Dengan pengalaman yang terbatas dan latar belakang pendidikan yang diragukan, sangat naif bagi negara ini memiliki Wakil Presiden yang tidak patut dan tidak pantas,” tegas mereka dalam surat tersebut.

    Skenario pemakzulan ini menjadi ujian besar pertama bagi kepemimpinan Prabowo.

    Jika langkah ini berlanjut, maka pemilihan calon Wapres pengganti akan menjadi titik krusial yang bisa mengubah arah politik nasional dalam waktu cepat.

    Apakah ini pertanda munculnya koalisi baru?

    Ataukah ini hanyalah strategi tekanan dari pihak-pihak yang ingin merebut kembali pengaruh?

    Yang jelas, publik kini sedang menyaksikan babak baru dalam dinamika kekuasaan di Republik ini, dan nama Gibran kini berada di tengah pusaran badai yang belum tahu kapan akan reda.***

  • Tanggapi Soal Isu Pemakzulan Gibran, Boni Hargens: Jangan Karena Benci, Lalu Kita Tidak Adil

    Tanggapi Soal Isu Pemakzulan Gibran, Boni Hargens: Jangan Karena Benci, Lalu Kita Tidak Adil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyayangkan permintaan kelompok masyarakat untuk melakukan pemakzulan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Menurut Boni Hargens, langkah tersebut inkonstitusional dan mengingatkan publik agar tidak mengambil langkah inkonstitusional hanya karena didasari kebencian sehingga berlaku tidak adil.

    “Jangan donk! Pertama, itu tidak konstitusional, Kalau dari awal memang bermasalah, harusnya pemilunya yang diboikot, bukan hasilnya,” ujar Boni Hargens kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).

    Kedua, kata Boni, presiden dan wakil presiden adalah dwitunggal dalam sistem pemilu Indonesia. Karena itu, kata Boni, tidak bisa dicopot salah satunya kecuali melanggar pasal 7A UUD 1945.

    “Jika pemakzulan terjadi tanpa adanya pelanggaran berkekuatan hukum tetap, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan politik kedepan,” tegas Boni.

    Ketiga, kata Boni, permintaan pemakzulan tersebut akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan politik ke depannya. Termasuk, kata dia, permintaan pemakzulan tersebut menjadi dasar historis ketidakstabilan pemerintahan di masa depan.

    “Sebab tanpa dasar putusan hukum tetap, kemudian ada sanksi atau hukuman, ini sama artinya dengan tiadanya hukum. Yang bisa nantinya mengakibatkan dasar tidak suka, benci, sentimen, bisa dijadikan delik hukum,” jelas Boni.

    Keempat, lanjut Boni, calon pengganti wapres belum tentu orang yang berpihak pada perubahan demokrasi, bisa saja sosok yang memperkeruh perkembangan demokrasi seperti oligarki dan lain sebagainnya.

  • Ini Saran Jimly untuk Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi

    Ini Saran Jimly untuk Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi

    Ini Saran Jimly untuk Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Guru Besar Hukum Tata Negara
    Jimly Asshiddiqie
    mengingatkan bahwa Presiden
    Prabowo Subianto
    tidak bisa hanya mengandalkan tingkat kepuasan publik dalam
    penanganan korupsi
    .
    Menurut Jimly, yang jauh lebih penting adalah mengetahui langkah konkret untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.
    “Pemimpin tidak bisa mengandalkan angka survei saja. Dia harus tahu apa yang mesti dilakukan untuk solusi yang lebih tepat, menata sistem manajemen pemerintahan yang menjamin produktivitas yang berkualitas dan tepercaya, hingga benar-benar bersih dari korupsi,” kata Jimly kepada
    Kompas.com
    , Jumat (13/6/2025).
    Pernyataan Jimly ini menanggapi hasil
    survei Litbang Kompas
    yang menunjukkan sebanyak 73,6 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menangani kasus tindak pidana korupsi (tipikor).
    Jimly menilai, angka tersebut lebih mencerminkan harapan publik ketimbang realitas yang sesungguhnya terjadi.
    “Itu angka harapan, artinya mayoritas rakyat percaya bahwa penegakan hukum kasus tipikor akan efektif,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
    Menurut Jimly, hasil survei seperti ini penting secara politis, karena dapat mendorong para pejabat untuk bekerja lebih baik.
    Namun ia menegaskan, kepuasan publik bukan jaminan bahwa pemerintahan sudah efektif memberantas korupsi.
    “Tidak penting tentang kinerja Kejagung apalagi KPK. Yang penting, mayoritas rakyat percaya Prabowo bisa selesaikan masalah korupsi,” ucapnya.
    Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik belum tentu mencerminkan fakta di lapangan.
    Oleh karena itu, seorang pemimpin perlu benar-benar memahami langkah strategis yang harus diambil.
    “Ini cuma
    image
    , tidak selalu harus identik dengan kenyataan. Maka tugas pemimpinlah yang tahu jalan yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah,” tutur Jimly.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di Era Pemerintahan Prabowo, Internet Selimuti Pelosok NTT-Maluku Utara

    Di Era Pemerintahan Prabowo, Internet Selimuti Pelosok NTT-Maluku Utara

    Kupang –

    Pemerintahan Prabowo Subianto terus memperluas jangkauan sinyal internet, khususnya di pelosok Indonesia yang sebelumnya tidak ada jaringan di wilayah tersebut.

    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan data terbaru terkait pemerataan akses internet yang dilakukan pemerintah.

    “Sampai 10 Juni, sekarang ini sudah ada di Maluku Utara sebanyak 1.147 infrastruktur yang disediakan oleh Komdigi berupa akses internet dan seluler 4G. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur itu sebanyak 1.658. 50% dari seluruh penyediaan itu dibangun pada masa Kabinet Merah Putih. Ini juga bisa membuktikan betapa akseleratifnya Komdigi di bawah kepemimpinan Ibu Menteri,” ujar Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadhilah Mathar di Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Kamis (12/6/2025).

    Data tersebut disampaikan Dirut Bakti Komdigi kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melalui sambungan internet dari program Bakti Aksi. Kehadiran konektivitas digital ini menandai perluasan pembangunan BTS Universal Service Obligation (USO) di wilayah 3T, termasuk Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

    Keberadaan akses internet akan mendukung upaya transformasi digital yang sedang digencarkan pemerintah dalam hal ini Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Kami tentu menyakini bahwa keberadaan akses internet tersebut menjadi fondasi digitalisasi untuk program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, aplikasi pemerintah dan aplikasi atau platform lainnya untuk mendukung produktivitas masyarakat,” tambahnya.

    Berdasarkan data terbaru, juga mengungkapkan ada pencapaian signifikan dalam upaya pemerataan akses digital di seluruh Tanah Air melalui BTS USO, Satelit Republik Indonesia (Satria-1) hingga Palapa Ring.

    “Melalui kerja keras dan kolaborasi berbagai sektor, total sebanyak 27.858 lokasi layanan publik dengan kapasitas (satelit) Satria-1 dan 6.747 desa kini telah terlayani akses internet dan sinyal seluler,” kata perempuan yang akrab disapa Indah ini.

    Tidak hanya menghadirkan sinyal internet, lokasi yang sebelumnya sudah dibangun BTS USO juga ditingkatkan kapasitasnya seiring tingginya kebutuhan mengakses layanan digital di area tersebut.

    Dari koneksinya yang semula 4 Mbps per titiknya, kini pemerintah meningkatkan kapasitas internet menjadi 8 Mbps per titiknya, termasuk di Desa Kalali, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui modernisasi jaringan transmisi dari VSAT ke microwave dan penyediaan komitmen Committed Information Rate (CIR) melalui kerja sama dengan Telkomsat.

    Pemerintah melalui program BTS USO terus berkomitmen memperluas akses internet hingga pelosok Nusantara demi mendorong pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, serta transformasi pelayanan publik berbasis digital.

    (agt/agt)

  • Feri Amsari Sebut Putusan MK yang Mengabulkan Gibran Memenuhi Syarat Tak Pernah Disidangkan: Saya Pertanggungjawabkan Dunia Akhirat

    Feri Amsari Sebut Putusan MK yang Mengabulkan Gibran Memenuhi Syarat Tak Pernah Disidangkan: Saya Pertanggungjawabkan Dunia Akhirat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menguliti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sebuah acara televisi swasta baru-baru ini.

    Feri bahkan menuding bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka jalan bagi Gibran maju sebagai calon wapres, tidak pernah melalui proses pembuktian sebagaimana seharusnya.

    “Perkara putusan MK yang mengabulkan bahwa Gibran memenuhi syarat, tidak pernah disidangkan dalam perkara pembuktian di MK. Dari daftar, langsung putusan,” tegas Feri di hadapan publik, dikutip pada Jumat (13/6/2025).

    Ia bahkan menyebut bahwa banyak orang merasa tahu, padahal tidak tahu, mengenai kejanggalan proses hukum di balik pencalonan Gibran.

    “Apa yang Anda mau katakan soal kebohongan dan fakta baru ini? Saya pertanggungjawaban dunia akhirat,” sebutnya lantang.

    Feri menggambarkan kondisi politik nasional dengan narasi getir. Menurutnya, hanya ada tiga jenis manusia di dunia politik: mereka yang pragmatis, mereka yang suka menjilat, dan mereka yang tetap idealis meski dalam kesepian.

    “Saya melihat banyak anak muda yang baru, mencoba menjilat sekaligus pragmatis untuk mendapatkan keuntungan,” Feri menuturkan.

    Feri juga menyinggung ketimpangan peluang bagi generasi muda. Ia mengatakan bahwa hanya satu anak muda yang diberikan karpet merah dalam panggung kekuasaan, Gibran.

    “Cuma satu anak muda yang boleh dapat karpet merah ini, yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Saya tanyakan, berapa banyak anak muda pintar dengan segala prestasinya, apakah mereka dapat karpet merah ini?,” cetusnya.

  • Jalan Pintas yang Harusnya Disetop

    Jalan Pintas yang Harusnya Disetop

    GELORA.CO  – Praktisi komunikasi publik, Rudi S. Kamri, menyoroti kemungkinan majunya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon ketua umum (caketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Nama Jokowi digadang-gadang masuk bursa calon ketua umum PSI yang baru.

    Bahkan, PSI sudah mengaku akan menyambut terbuka jika Jokowi ikut kontestasi tersebut.

    Sementara itu, Jokowi telah mengisyaratkan, dirinya lebih tertarik untuk berlabuh ke PSI daripada ke partai lain yang juga mengincar namanya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Adapun Ketua DPP PSI, William Aditya Sarana menuturkan, nama Jokowi muncul dalam bursa calon ketua umum karena menjadi sosok yang dianggap layak untuk memimpin PSI ke depan.

    “Pak Jokowi adalah mentor bagi kami. Jadi, Pak Jokowi punya tempat istimewa di sini. Sehingga, wajar apabila namanya digaungkan oleh kader kami,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini beberapa waktu lalu, dilansir TribunJakarta.com.

    Jokowi Hanya sebagai Jalan Pintas

    Menurut Rudi S. Kamri, keputusan PSI membidik nama Jokowi merupakan jalan pintas dan instan yang tidak seharusnya dilanjutkan.

    Bahkan, Rudi menilai, PSI bakal bisa kehilangan marwahnya sebagai wadah anak muda berkembang di dunia politik.

    Hal ini dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam tayangan Dua Sisi yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Kamis (12/6/2025).

    “Menurut saya satu hal lah kembali saya sangat menyayangkan gitu ya, bahwa saya dulu dekat sekali dengan teman-teman PSI dari teman-teman, apalagi yang di Jakarta gitu,” jelas Rudi.

    “PSI akan kehilangan marwahnya sebagai arah generasi anak muda gitu. Jadi barometer anak muda,” lanjutnya.

    Kemudian, Rudi mendorong agar PSI mandiri, sebab saat ini partai berlambang kembang mawar merah itu terkesan hilang arah.

    “Jadi, saya mendorong PSI mandiri. Sekarang ini terlihat PSI tidak mandiri, tidak percaya diri, hilang arah gitu atau mungkin 15 tahun gagal terus gitu ya, karena selalu salah langkah. Itu yang terjadi,” papar Rudi,

    “Lalu, dia pakai jalan pintas, kemudian cari figur dari partai lain sebagai mentornya, dalam hal ini Pak Jokowi, itu cara berpikir instan, yang menurut saya jangan dikembangkan lah,” ujarnya.

    Sebaiknya Biarkan Penggantinya Saja yang Jadi Sorotan

    Rudi kemudian menjelaskan, seharusnya Jokowi tidak ikut jadi sorotan saja untuk PSI, melainkan jadi pembina saja dan membiarkan ada pengganti yang baru.

    Seperti pepatah Jawa, lengser keprabon mandeg panditha.

    Namun, Rudi menilai pepatah itu tidak berlaku.

    Kata Rudi, saat ini Jokowi sedang khawatir, tidak hanya karena dirinya yang disorot karena polemik ijazah, tetapi juga karena ada desakan pemakzulan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dari kursi Wakil Presiden RI.

    Sehingga, lanjut Rudi, Jokowi memutuskan untuk ingin terjun kembali ke dunia politik.

    “Kembali lagi pada suatu kualitas ya, bahwa dulu saya berharap Pak Jokowi itu, lengser keprabon mandeg panditha. Itu bahasa Jawa,” kata Rudi.

    “Jadi, begitu sudah turun dia akan berdiri di tepi dan menjadi guru bangsa, membiarkan penggantinya menjadi spotlight gitu, seperti Pak SBY,” ujarnya.

    Tapi Pak Jokowi kan berbeda. Berbeda, apalagi anaknya masih di dalam pemerintahan yang baru dan perlu diawasi karena sedang dikuyo-kuyo (dikucilkan, red.) juga anaknya,” tambahnya.

    “Jadi artinya, kita juga bisa memberikan empati betapa khawatirnya seorang Jokowi saat ini, bukan hanya kasus dirinya yang sedang disorot masalah ijazah dan sebagainya, tapi bagaimana mengamankan anaknya dari proses pemakzulan. Makanya sangat ingin terjun ke politik,” tandasnya

  • Hoaks! Video sejumlah pejabat ditangkap mulai dari Kapolri hingga Wapres Gibran

    Hoaks! Video sejumlah pejabat ditangkap mulai dari Kapolri hingga Wapres Gibran

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di X memperlihatkan sejumlah tokoh publik seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Mendagri Tito Karnavian, Wapres Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Sumatera Utara, hingga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep,

    Dalam video berdurasi hampir satu menit tersebut, para tokoh publik itu tampak seperti sedang ditangkap oleh polisi. Video ini telah ditonton lebih dari 150.000 kali, mendapat lebih dari 3.000 tanda suka, dan menuai sekitar 700 komentar.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Gerak Cepat Polisi”

    Namun, benarkah video penangkapan tokoh publik tersebut?

    Unggahan video sejumlah pejabat ditangkap mulai dari Kapolri hingga Wapres Gibran. Faktanya, video tersebut dibuat dengan teknologi AI. (X)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, video tersebut adalah hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan (AI). Di pojok kanan video, terdapat watermark bertuliskan “Pixverse AI”. Pixverse AI merupakan platform yang memungkinkan pembuatan video dari teks, gambar, atau karakter melalui teknologi AI.

    Mengutip informasi dari Indonesia AI Hub, Pixverse menyediakan fitur text-to-video (mengubah teks menjadi video naratif), image-to-video (mengubah gambar statis menjadi video dinamis), dan character-to-video (menciptakan video dari karakter yang dirancang).

    Beberapa gambar dalam video tersebut ternyata identik dengan foto dalam artikel ANTARA berjudul “Bahlil ungkap alasan penghentian sementara operasi GAG Nikel”, “Iriana: Pak Presiden tak pernah cerita soal pemberian tanda kehormatan”, serta “Instruksi Mendagri terbaru pada lanjutan PPKM Jawa-Bali”.

    Selain itu, cuplikan video Wapres Gibran dalam unggahan tersebut diambil dari kanal YouTube “Unboxing Ekonomi Syariah: Indonesia Siap Pimpin Ekonomi Halal Dunia”. Semua konten visual tersebut telah diedit menggunakan aplikasi Pixverse AI agar tampak seolah-olah memperlihatkan adegan penangkapan para pejabat.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nasib Gibran di Tangan Prabowo

    Nasib Gibran di Tangan Prabowo

    Oleh: Tony Rosyid*NASIB Gibran Rakabuming Raka ada di tangan Prabowo Subianto. Magical conciousnes anda akan mengatakan: “bergantung Tuhan”. Betul. Tapi Tuhan sudah serahkan kepada Prabowo. Tentu, penyerahannya tidak melalui wahyu. Prabowo bukan nabi. Tapi, penyerahan itu bisa dijelaskan secara ilmiah melalui kaidah-kaidah kausalitas politik.

    Prabowo-Gibran satu paket. Berpasangan sebagai capres-cawapres 2024. Menjabat sebagai presiden-dan wakil presiden juga bareng-bareng. Kalau Gibran bukan ancaman, buat apa sibuk urus Gibran. Urusan negara masih banyak. Apalagi, pemerintahan baru berjalan di tahun pertama. Timing ini yang harus dicatat.

    Usul pemakzulan Gibran ditanggapi dingin oleh Prabowo. Wacana pemakzulan ini “pasti” mengganggu situasi dan stabilitas politik.  Kenapa Prabowo bersikap dingin? Kenapa Prabowo cuek, seolah nggak mau tahu? Melalui Wiranto, Prabowo merespons “santai”. Seolah tak terjadi apa-apa.

    Gelombang pemakzulan Gibran semakin kencang. Surat tuntutan sudah di meja ketua MPR. Probowo diam. Gerindra juga no comment. Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tak memberi komentar. 

    Di sisi lain, Gibran tidak punya satu pun kursi dan dukungan partai politik di DPR.

    Posisi Gibran lemah. Gibran adalah “kartu mati”. Tersandera tuntutan pemakzulan dan tidak bisa berbuat apa-apa. 

    Tombol pemakzulan setiap saat bisa “dinyalakan”. Bom sudah terpasang, siap meledak ketika jari ketua MPR menyentuh tombol pemakzulan. 

    Ketika situasi memanas, Prabowo bisa kasih komando kepada ketua MPR untuk bisa langsung panggil semua anggotanya. Hari itu juga “sidang MPR” bisa dilaksanakan. Sidang akan mengikuti arahan Prabowo.

    Sekarang anda baru paham, betapa posisi Ahmad Muzani sebagai ketua MPR sangat strategis. Bagian dari skenario yang mungkin hanya bisa dipahami keselurahannya oleh Gibran. 

    Di ujung sana, Jokowi menyampaikan pesan: “kalau pemakzulan, ya semuanya. Presiden dan wakil presiden. Satu paket. Saat calon kan satu paket”.

    Jokowi walikota tujuh tahun, gubernur dua tahun dan 10 tahun jadi presiden. Pengalaman politiknya matang. Bahkan sangat matang. Piawai dalam menyampaikan pesan politik. Ketika Jokowi bilang “satu paket”, itu tidak bisa dipahami dengan pendekatan hukum tata negara. 

    Cara berpikir Jokowi melampaui formalitas dan norma hukum. Narasi Jokowi adalah sebuah pesan politik. Pesannya sangat kuat. Kepada siapa? Ya kepada penguasa dan para pendukungnya. 

    “Kalau Gibran jatuh (diimpach), dia tidak sendiri”. Itu kira-kira pesan singkatnya. Pesan ini tentu serius. Matang, dan penuh perhitungan. Kalkulasi politiknya pasti sudah lama dihitung probabilitasnya.

    Bagi Prabowo, yang ia butuhkan adalah stabilitas. Baik stabilitas negara maupun stabilitas kekuasaan. Di luar itu, tak ada yang dikejar kecuali membangun legacy.

    Jika kekuasaan Prabowo aman alias tak ada ancaman, maka semua dinamika politik hari ini hanya akan berdampak pada angka elektoral pada Pemilu 2029. Tak akan ada lagi isu pemakzulan. Semua akan berjalan normal dan terkendali.

    Kecuali pejabat titipan. Satu persatu akan lengser. Tepatnya dilengserkan. Di kabinet, maupun di institusi hukum. Duta besar, dan juga komisaris. Ini sesuatu yang alamiah. Tak ada yang abadi. Semua ada jatah waktunya, pada akhirnya, harus bergantian.

    Para pendukung Prabowo yang keluar banyak keringat sedang menunggu info, kapan resuffle itu dilakukan. Sebagian nggak sabar, karena sudah lebih dari tujuh bulan.

    Sebaliknya, jika posisi Prabowo terancam, alias tidak aman, kekuasaan terganggu dan kursi Prabowo goyang, maka tombol pemakzulan Gibran di meja ketua MPR akan menyala. 

    Bom seketika meledak. Setelah itu, kemungkinan akan ada tombol-tombol berikutnya yang ikut menyala. Ketika tombol-tombol itu menyala, maka ledakan akan terjadi dimana-mana. 

    Boleh jadi bom waktu tidak hanya menyasar Gibran, tapi juga bisa mengenai Prabowo. Satu paket, kata Jokowi.

    (*)