Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Saatnya Presiden Turun Tangan Cegah Gesekan Sosial Sengketa 4 Pulau

    Saatnya Presiden Turun Tangan Cegah Gesekan Sosial Sengketa 4 Pulau

    OLEH: LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

    POLEMIK yang muncul akibat pengalihan administrasi empat pulau dari Pemerintah Aceh kepada Sumatera Utara bukanlah sekadar soal tata batas administratif.

    Di balik gugatan hukum yang disiapkan Pemerintah Aceh, tersembunyi potensi krisis sosial dan ketegangan antar daerah yang harus segera dicegah.

    Sebagai praktisi hukum yang selama ini konsisten mendorong penegakan konstitusi dan keadilan wilayah, saya memandang Presiden Republik Indonesia perlu segera turun tangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk memediasi dan mencari solusi elegan berbasis konstitusi serta nilai-nilai kebangsaan.

    Kepemimpinan nasional tidak boleh membiarkan konflik yurisdiksi antardaerah berkembang menjadi konflik sosial horizontal. Klaim wilayah, terutama bersentuhan dengan identitas masyarakat pesisir, memiliki dimensi sosiologis yang dalam.

    Jika dibiarkan tanpa kanal mediasi negara, sangat mungkin memicu resistensi, trauma kolektif, bahkan gangguan stabilitas keamanan.

    Sengketa administratif seperti ini membutuhkan:

    1. Audit yuridis dan historis yang transparan atas dasar pengalihan wilayah tersebut.

    2. Dialog antarprovinsi yang dimediasi pemerintah pusat, melibatkan para ahli tata batas, antropolog hukum, dan tokoh masyarakat dari kedua belah pihak.

    3. Penegasan kembali peran negara dalam menjaga integrasi sosial dan menjamin keadilan spasial, sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 18 dan 25A.

    Jangan sampai negara dianggap abai terhadap keadilan kultural dan hak otonomi daerah yang dijamin undang-undang.

    Negara harus hadir, bukan sekadar sebagai wasit, tapi juga sebagai penjamin keutuhan dan keadilan wilayah.

    Saya percaya Presiden Prabowo Subianto memiliki kapasitas dan kehendak menyelesaikan hal ini dengan bijaksana. Momentum ini bisa menjadi cermin bahwa Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara yang menjunjung nilai musyawarah dan persatuan.

    Hukum tanpa kearifan akan melahirkan konflik. Presiden sebagai simbol pemersatu bangsa harus hadir sebelum konflik itu benar-benar terjadi. 

    *(Praktisi Hukum Nasional, Mantan Tim Hukum Prabowo-Gibran di Mahkamah Konstitusi)

  • Presiden Prabowo Bertolak ke Singapura untuk Kunjungan Kenegaraan

    Presiden Prabowo Bertolak ke Singapura untuk Kunjungan Kenegaraan

    Jakarta, Beritasatu.com  – Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Singapura pada Minggu (15/6/2025) sore dalam rangka kunjungan kenegaraan bersama rombongan terbatas.

    Menurut keterangan resmi yang diterima, Presiden Prabowo dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 18.20 WIB. Keberangkatan Presiden dilepas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Selain Wapres, turut hadir dalam pelepasan tersebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Setibanya di Singapura, Presiden Prabowo dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda penting pada Senin (16/6/2025).

    Presiden akan disambut secara resmi oleh Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dalam upacara kenegaraan di Parliament House Singapura. Upacara ini sekaligus menjadi simbol eratnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura.

    Selain itu, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan courtesy call dengan Presiden Tharman. Prabowo juga akan menghadiri pertemuan bilateral Leaders’ Retreat dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong.

    “Tidak hanya bertemu dengan Presiden Singapura, direncanakan Presiden Prabowo juga menghadiri pertemuan bilateral Leaders’ Retreat dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dikutip dari Antara.

    Kunjungan ini menjadi momen strategis untuk memperkuat kemitraan Indonesia–Singapura di berbagai sektor.

    Dalam penerbangan menuju Singapura, Presiden Prabowo turut didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Rencana lawatan Presiden Prabowo ke Singapura sebelumnya telah disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah “Roy” Soemirat, dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    “Pada 16 Juni 2025, Bapak Presiden RI akan melakukan pertemuan Leaders’ Retreat dengan Perdana Menteri Singapura,” ungkap Roy.

    Pertemuan tersebut akan membahas prioritas kerja sama strategis dalam konteks pemerintahan dan kabinet baru dari kedua negara.

  • Dilepas Gibran, Prabowo bertolak ke Singapura kunjungan kenegaraan

    Dilepas Gibran, Prabowo bertolak ke Singapura kunjungan kenegaraan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto bersama rombongan terbatas bertolak menuju Singapura, Minggu Sore, dalam rangka kunjungan kenegaraan.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 18.20 WIB, dilepas oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Selain Gibran, keberangkatan Presiden Prabowo juga dilepas oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Setibanya di Singapura, Presiden Prabowo dijadwalkan melangsungkan sejumlah agenda penting pada Senin (16/6).

    Presiden Prabowo akan disambut secara resmi dalam upacara kenegaraan oleh Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam yang digelar di Parliament House Singapura.

    Upacara kenegaraan tersebut sekaligus menandai eratnya hubungan diplomatik antara kedua negara. Selain itu, dalam rangkaian kunjungannya, Presiden Prabowo juga akan melakukan courtesy call dengan Presiden Tharman.

    “Tidak hanya bertemu dengan Presiden Singapura, direncanakan Presiden Prabowo juga menghadiri pertemuan bilateral Leaders’ Retreat dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong,” ucap Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

    Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemitraan Indonesia dan Singapura di berbagai sektor.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Singapura adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Lawatan Prabowo ke Singapura telah disampaikan oleh Juru Bicara Kemlu RI Rolliansyah “Roy” Soemirat dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (12/6).

    “Pada 16 Juni 2025, Senin, Bapak Presiden RI akan melakukan pertemuan ‘Leaders retreat’ dengan Perdana Menteri Singapura,” kata dia.

    Prabowo akan melakukan lawatan kenegaraan ke Singapura dan bertemu Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

    Di samping pertemuan dengan PM Wong yang dilaksanakan dalam format “Leaders’ retreat” tersebut, Prabowo juga akan bertemu Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam mengawali kunjungan kenegaraan.

    Roy menjelaskan bahwa dalam sesi “Leaders’ retreat” itu, Prabowo dan Wong akan membahas prioritas kerja sama strategis dalam konteks pemerintahan dan kabinet baru dari kedua negara.

    Isu-isu terkait kerja sama investasi di kedua negara, maupun penguatan kerja sama di berbagai bidang lainnya, juga akan dibahas dalam agenda tersebut.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lanud Sjamsudin Noor rampungkan pengamanan bandara kunjungan Wapres

    Lanud Sjamsudin Noor rampungkan pengamanan bandara kunjungan Wapres

    Banjarbaru (ANTARA) – Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sjamsudin Noor Banjarmasin telah merampungkan seluruh pengamanan bandara dalam rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka selama dua hari di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yakni Sabtu (14/6) dan Minggu hari ini.

    “Dalam kunjungan Wapres ada dua bandara kami amankan yakni Bandara Syamsudin Noor dan Bandara Warukin,” kata Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Suparjo di Banjarbaru, Minggu.

    Selaku Dansubsatgas Pam Bandara kunjungan Wapres Gibran, Danlanud Sjamsudin Noor memastikan area bandara dan sekitarnya aman untuk didarati orang nomor dua di Indonesia itu.

    Wapres diketahui menumpangi pesawat Boeing 737/A-7305 milik TNI Angkatan Udara.

    Turut pula mendukung pesawat CN-295/A-2908 TNI AU, pesawat Hercules C-130/A-1344 TNI AU dan Helly Bell-412/HA-5183 TNI AD.

    Setibanya di Lanud Sjamsudin Noor di Banjarbaru pada Sabtu (14/6) sore menggunakan pesawat Boeing 737/A-7305, Wapres Gibran melanjutkan penerbangan dengan pesawat CN-295/A-2908 yang dipiloti Letkol Pnb Ari menuju Bandara Warukin di Kabupaten Tabalong.

    Selama kunjungan kerjanya, Wapres melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya pertemuan di Kantor Desa Muara Langon dengan Forkopimda Tabalong.

    Kemudian dilanjutkan kunjungan ke Dusun Muara Kate di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

    Pada hari kedua, Gibran menyapa masyarakat di Pasar Bauntung Tabalong dan meninjau Bandara Warukin guna melihat langsung kondisi serta mengevaluasi rencana pengaktifan operasional bandara kedepannya.

    Selesai melaksanakan rangkaian kegiatan selama dua hari di Tabalong dan Paser, Wapres Gibran kembali ke Lanud Sjamsudin Noor dan langsung boarding pesawat Boeing 737/A-7305 menuju Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ketika berada di Lanud Sjamsudin Noor di Banjarbaru untuk kembali ke Jakarta, Minggu (15/6/2025). (ANTARA/Firman)

    Pewarta: Firman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina EP dan RH Petrogas Segera Eksplorasi Migas di Papua Barat Daya

    Pertamina EP dan RH Petrogas Segera Eksplorasi Migas di Papua Barat Daya

    Bisnis.com, JAKARTA — pertamina EP dan RH Petrogas menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengembangan dan eksplorasi sumur minyak baru di wilayah Sorong, Papua Barat Daya.

    Janji itu disampaikan usai kunjungan lapangan Menteri ESDM Bahlil lahadalia dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto beberapa hari sebelumnya.

    Djoko mengingatkan bahwa saat ini Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) harus lebih fokus pada percepatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Selain itu, KKKS juga harus menarik investor untuk meningkatkan cadangan migas Indonesia. 

    Di samping itu, SKK Migas juga berjanji memberikan insentif dan kemudahan untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yang akan melakukan eksplorasi dan eksploitasi.

    “Target kita adalah menaikan lifting, tidak ada yang lain. Ini sejalan dengan program dan Asta cita Presiden Prabowo-Gibran dan telah menjadi target Kementerian ESDM, kita akan kejar terus lifting sesuai target yang telah ditetapkan, “ kata Djoko melalui keterangan resmi diikuti Minggu (15/6/2025).

    President RH Petrogas Indonesia Ferry Hakim mengatakan, saat ini Wilayah Kerja Kepala Burung menghasilkan lebih dari 4.000 barel minyak per hari (BPH) dan lebih dari 20 juta standar kaki kubik gas per hari. 

    “Keseluruhan produk baik minyak mentah maupun gas dari Wilayah Kerja Kepala Burung diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dan ketahanan energi domestik,” jelas Ferry.

    Dia menyebut, Petrogas (Basin) Ltd. berencana akan melakukan tajak dua sumur eksplorasi yaitu sumur karim 1 dan NW klagagi-1 di Wilayah Kerja Kepala Burung untuk menemukan cadangan minyak dan gas baru pada 2025. 

    Kemudian, pada 2026 akan dilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan yaitu survey Onshore 3D Seismic Acquisition untuk mengevaluasi prospektifitas dan potensi cadangan migas di Wilayah Kerja Kepala Burung. 

    Selain itu, untuk mengoptimalkan produksi dari lapangan eksisting, juga direncanakan untuk dilakukan Walio Pilot EOR di Wilayah Kerja Kepala Burung, serta Matoa Huff & Puff di Wilayah Kerja Salawati.

    Sementara itu, Direktur Utama Regional Timur Indonesia Subholding Upstream Pertamina Muhamad Arifin menyampaikan, dukungan penuh dari pemerintah menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan kontribusi Papua Field terhadap target produksi nasional.

    “Kunjungan Bapak Menteri ESDM menjadi penyemangat bagi seluruh insan Papua Field untuk terus berkarya dalam menjaga ketahanan energi nasional serta menjalankan operasi yang selamat, andal, dan berkelanjutan,” tuturnya.

    Dalam upaya mendukung program Pemerintah meningkatkan produksi nasional, Pertamina EP Papua Field menargetkan 5 sumur eksplorasi dan 4 sumur pengembangan.

    Adapun 4 sumur eksplorasi telah selesai dikerjakan yaitu Markira (MKS)-001, Kembo (KMO)-001, Buah Merah (BMR)-001, North East Markisa(NEM)-001 dan 1 sumur eksplorasi Bintangur (BIT)-001 yang saat ini sedang proses serta 4 sumur pengembangan di Salawati (SLW-C4X, SLW-E6X, SLW-F2X, SLW-F3X).

    Saat ini, Pertamina EP zona 14 regional Indonesia Timur (Papua Field) mengelola lebih dari 100 sumur aktif dengan produksi minyak sebesar 800 BPH.

  • Eksplorasi Sumur Minyak di Papua Barat Daya Dikebut

    Eksplorasi Sumur Minyak di Papua Barat Daya Dikebut

    Jakarta –

    Dua perusahaan migas yang telah lama beroperasi di wilayah Sorong yaitu Pertamina EP dan RH Petrogas menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengembangan dan eksplorasi sumur minyak baru di wilayah Sorong Papua Barat Daya.

    Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto mengatakan, saat ini KKKS harus lebih fokus pada percepatan eksplorasi dan eksploitasi migas, serta menarik investor untuk meningkatkan cadangan migas Indonesia. selain itu, SKK Migas juga memberikan insentif dan kemudahan untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yang akan melakukan eksplorasi dan eksploitasi.

    “Target kita adalah menaikan lifting, tidak ada yang lain. Ini sejalan dengan program dan Asta cita Presiden Prabowo- Gibran dan telah menjadi target Kementerian ESDM, kita akan kejar terus lifiting sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Djoko Siswanto dalam keterangannya ditulis Minggu (15/6/2025).

    President RH Petrogas Indonesia, Ferry Hakim mengatakan saat ini Wilayah Kerja Kepala Burung menghasilkan lebih dari 4.000 barel minyak per hari dan lebih dari 20 juta standar kaki kubik gas per hari. “Keseluruhan produk baik minyak mentah maupun gas dari Wilayah Kerja Kepala Burung diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dan ketahanan energi domestik,” jelas Ferry.

    Di tahun 2025 ini Petrogas (Basin) Ltd. berencana akan melakukan tajak dua sumur eksplorasi yaitu sumur karim 1 dan NW klagagi-1 di Wilayah Kerja Kepala Burung untuk menemukan cadangan minyak dan gas baru. Kemudian, pada tahun 2026 akan dilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan yaitu survey Onshore 3D Seismic Acquisition untuk mengevaluasi prospektifitas dan potensi cadangan migas di Wilayah Kerja Kepala Burung.

    Selain itu, untuk mengoptimalkan produksi dari lapangan eksisting, juga direncanakan untuk dilakukan Walio Pilot EOR di Wilayah Kerja Kepala Burung, serta Matoa Huff & Puff di Wilayah Kerja Salawati oleh Petrogas (Island) Ltd.

    sementara itu, Direktur Utama Regional Timur Indonesia Subholding Upsteam Pertamina, Muhamad Arifin menyampaikan bahwa dukungan penuh dari pemerintah menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan kontribusi Papua Field terhadap target produksi nasional.

    “Kunjungan Bapak Menteri ESDM menjadi penyemangat bagi seluruh insan Papua Field untuk terus berkarya dalam menjaga ketahanan energi nasional serta menjalankan operasi yang selamat, andal, dan berkelanjutan,” tuturnya.

    Dalam upaya mendukung program Pemerintah meningkatkan produksi nasional, Pertamina EP Papua Field menargetkan 5 sumur eksplorasi dan 4 sumur pengembangan. 4 sumur eksplorasi telah selesai dikerjakan yaitu Markira (MKS)-001, Kembo (KMO)-001, Buah Merah (BMR)-001, North East Markisa(NEM)-001 dan 1 sumur eksplorasi Bitangur (BIT)-001 yang saat ini sedang proses serta 4 sumur pengembangan di Salawati (SLW-C4X, SLW-E6X, SLW-F2X, SLW-F3X).

    Saat ini, Pertamina EP zona 14 regional Indonesia Timur (Papua Field) mengelola lebih dari 100 sumur aktif dengan produksi minyak sebesar 800 BOPD.

    Kunjungan Menteri ESDM, turut memperkuat posisi Papua Field sebagai wilayah strategis dalam mendukung roadmap energi nasional, serta mencerminkan peran penting sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam membangun Indonesia dari wilayah timur.

    (rea/kil)

  • Fufufafa Tak Bisa Jadi Alasan Makzulkan Gibran

    Fufufafa Tak Bisa Jadi Alasan Makzulkan Gibran

    GELORA.CO -Langkah Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengirimkan surat resmi ke DPR dan MPR RI untuk mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan tindakan politis.

    Demikian dikatakan Presiden Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) Pitra Romadoni Nasution melalui keterangan tertulisnya, Minggu 15 Juni 2025.

    “Usulan pemakzulan politis karena tidak ada suatu pebuatan melanggar hukum yang dilakukan Gibran,” kata Pitra.

    Pitra mendorong Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran mempelajari terlebih dahulu syarat-syarat pemakzulan.

    “Pihak yang mengusulkan pemakzulan harus membuktikan tuduhannya terlebih dahulu ke pengadilan apa yang dilanggar, sehingga tidak asal menuduh,” kata Pitra.

    Pitra juga menanggapi keterangan dari Mahfud MD soal akun Fufufafa yang apabila terbukti milik Gibran bisa menjadi alasan kuat untuk memakzulkan anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut dari kursi Wapres.

    “Itu pemahaman hukum keliru,” kata Gibran.

    Menurut Pitra, seumpamanya dugaan perbuatan tercela akun Fufufa itu terbukti benar milik Gibran, yang bersangkutan tetap tidak bisa dimakzulkan. Karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan Gibran selama menjabat Wapres,

    Kata Pitra, perbuatan jabatan Wapres itu melekat pada Gibran sejak diambil sumpahnya sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto sampai akhir masa jabatannya pada 2029 mendatang.

    “Kalau dugaan perbuatan masa lampau tidak bisa disamakan dengan perbuatan selama menjadi Wapres. Sehingga keterangan Mahfud MD tersebut adalah pemahaman yang tidak berdasar hukum,” kata Pitra.

    Pitra mengingatkan bahwa pemakzulan sudah jelas diatur di dalam Pasal 7 A UUD 1945. Dalam pasal itu memuat syarat pemberhentian Presiden atau Wapres, yakni terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tecela lainnya. 

    Kemudian pada Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 dijelaskan, usulan pemberhentian hanya dapat diajukan DPR kepada MPR dengan terlebih dulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wapres dimaksud telah melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, maupun maupun tidak lagi memenuhi syarat.

    Pada Pasal 7B ayat (3), disebutkan pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya bisa dilakukan jika mendapat dukungan minimal dua per tiga jumlah anggota dewan yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal dua per tiga anggota dewan.

    “Jadi usulan pemakzulan yang dilakukan oleh beberapa pihak tersebut merupakan omon-omon dan angan-angan saja,” kata Pitra

  • Sudah Ada 7 Lembaga Baru di Pemerintahan Prabowo, Bakal Bertambah Lagi

    Sudah Ada 7 Lembaga Baru di Pemerintahan Prabowo, Bakal Bertambah Lagi

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diperkirakan menambah sejumlah lembaga atau institusi baru. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat membahas soal tantangan pengelolaan keuangan negara.

    “Kita semua melihat bahwa sejak beberapa tahun terakhir hingga ke depan, akan terus bermunculan institusi-institusi baru. Bukan hanya kementerian, tetapi juga lembaga-lembaga lainnya,” katanya dalam pelantikan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan, disiarkan YouTube @KemenkeuRI, Sabtu (14/6/2025).

    Sejumlah lembaga baru memang dibentuk dan sudah menjalankan tugas sesuai kewenangannya masing-masing di Pemerintahan Prabowo-Gibran. Pembentukan institusi baru mayoritas dilakukan saat Prabowo menjabat, namun ada juga yang dipersiapkan oleh pemerintahan sebelumnya.

    Di sisi lain, ada juga institusi yang sudah direncanakan untuk dibentuk namun belum terealisasi. Salah satunya adalah Badan Penerimaan Negara (BPN). Meski begitu BPN bakal tetap jadi prioritas Prabowo, seperti tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

    Lembaga yang Sudah Terbentuk di Pemerintahan Prabowo:

    1. Badan Gizi Nasional (BGN)

    BGN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski berjalan pada era pemerintahan Prabowo, BGN sebenarnya sudah dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Pembentukan BGN tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diteken langsung oleh Jokowi pada 15 Agustus 2024. Saat ini BGN masih menjalankan program MBG yang mayoritasnya menyasar anak-anak sekolah.

    Badan yang dipimpin Dadan Hindayana ini merupakan institusi dengan anggaran terbesar yang mencapai Rp 217,86 triliun. Jumlah tersebut mengungguli anggaran Kementerian Pertahanan yang sebesar Rp 167,4 triliun, atau Kepolisian RI (Polri) sebesar Rp 109,67 triliun.

    Besarnya anggaran tersebut sejalan dengan kebutuhan anggaran MBG yang juga besar. Tahun 2026 anggaran untuk MBG diprediksi tembus Rp 300 triliunan, naik dua kali lipat dibanding anggaran tahun ini yang mencapai Rp 171 triliun.

    2. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)

    BPI Danantara diluncurkan Prabowo pada Senin, 24 Februari 2025. Danantara diproyeksi akan mengelola aset sebesar US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.678 triliun (asumsi kurs Rp 16.310).

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan, seluruh masyarakat Indonesia patut berbangga dengan diluncurkan Danantara. Ia mengatakan badan pengelola investasi ini menjadi yang terbesar di dunia.

    “Semua patut bangga dengan total aset lebih dari US$ 900 miliar. Danantara akan jadi dana kekayaan negara terbesar di dunia,” kata Prabowo dalam sambutannya usai peluncuran BPI Danantara dikutip dari YouTube resmi Sekretariat Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

    Nama-nama besar mengisi jabatan di Danantara, seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani sebagai Kepala Badan atau Chief Executive Officer (CEO), Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Dewan Pengawas, Ray Dalio sebagai Dewan Penasehat dan nama-nama besar lainnya.

    3. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin)

    Sesuai dengan namanya, BP Taskin merupakan badan yang dibentuk Prabowo untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pembentukan BP Taskin mengacu pada Peraturan Presiden No 163 Tahun 2024.

    Prabowo menunjuk nama Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala BP Taskin dan melantiknya pada 22 Oktober 2024. Dalam kepemimpinannya, Budiman menargetkan mampu mengentaskan kemiskinan ekstrem di Tanah Air pada tahun 2026.

    Di bawah kepemimpinan Budiman Sudjatmiko, BP Taskin merancang program pengentasan kemiskinan ekstrem bukan sekadar menyalurkan bantuan sosial (bansos), namun mengangkat masyarakat kategori miskin ekstrem melalui banyak program.

    “Dengan berbagai intervensi program pemerintah yang fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem, dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga yang efektif, maka kami berkeyakinan dalam jangka waktu 20 bulan dari sekarang, 2,35 juta jiwa kelompok miskin ekstrem itu akan bisa dientaskan,” kata dia kepada detikcom pada April 2025.

    4. Badan Penyelenggara Haji

    Badan Penyelenggara Haji dibuat untuk menjalankan dua misi utama dari pemerintah. Misi pertama adalah memastikan keberangkatan jamaah dengan aman, sementara misi kedua adalah meningkatkan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

    Agar fokus dengan tujuan, Badan Haji dan Umrah dibuat terpisah dengan Kementerian Agama (Kemenag). Untuk mewujudkan kenyamanan ibadah haji dan umrah, salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden adalah pembangunan perkampungan haji khusus untuk jemaah Indonesia di Tanah Suci.

    Badan Penyelenggara Haji dipimpin K.H. Moch. Irfan Yusuf sebagai kepala, dan Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala. Keduanya dilantik Prabowo pada Oktober 2024.

    5. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

    Badan baru ini dibentuk Prabowo untuk memonitor dan mengawasi program-program kerja para menteri. Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertujuan memaksimalkan kinerja kabinet Merah Putih.

    Aris Marsudiyanto ditunjuk Prabowo sebagai Kepala badan tersebut pada Oktober 2024 lalu. Usai pelantikan di Istana Negara, Aris sempat menjelaskan tugas dan fungsi badan yang dipimpinnya.

    Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertugas untuk memberikan masukan soal langsung ke Prabowo soal pengawasan jalannya program pembangunan yang menggunakan dana APBN agar bisa dirasakan masyarakat.

    “Badan ini mempunyai fungsi untuk mengoptimalkan atau memberikan masukan kepada Presiden dan mengawasi jalannya program pembangunan dan dana APBN sampai ke masyarakat,” ungkap Aris.

    6. Badan Intelijen Keuangan (BIK)

    Badan tersebut berada di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pembentukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Perpres tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024.

    Terbentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan tertuang dalam pasal 7. Kemudian pada pasal 52 yang mengatur bahwa badan itu di bawah Sri Mulyani dan akan dipimpin oleh kepala.

    “(1) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan dipimpin oleh Kepala,” tulis beleid tersebut.

    7. Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

    Luhut Binsar Pandjaitan dapat tugas khusus dari Presiden Prabowo, yaitu memimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Luhut dilantik Prabowo pada Oktober 2024 bersama para menteri Kabinet Merah Putih.

    Juru Bicara Luhut Jodi Mahardi mengungkapkan DEN bakal menjadi lembaga pemikir utama bagi pemerintah. Tugasnya adalah mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi fokusnya sebagai ‘Economic Think Tank’ yang berdiri di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, DEN akan membantu Presiden mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas Jodi kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

    Salah satu fokus utama DEN, kata Jodi, adalah mencari rekomendasi kebijakan untuk program hilirisasi sumber daya alam. Khususnya untuk 26 komoditas strategis yang disebut Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana.

    Prabowo, kata Jodi, meminta Luhut untuk turut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor industri, pertanian, energi, serta pendidikan unggul yang terintegrasi.

    (ily/ara)

  • Soal Kedekatan Prabowo dan AHY, Hendri Satrio: AHY ini Menko Pilihan Prabowo

    Soal Kedekatan Prabowo dan AHY, Hendri Satrio: AHY ini Menko Pilihan Prabowo

    “AHY ini kan sedikit menteri yang memang mewakili anak muda di kabinetnya Pak Prabowo, dan Pak Prabowo memperhatikan betul sebak terjang anak-anak muda di dalam kabinetnya. Kan banyak tuh anak-anak muda lain ya, ada Sudaryono, ada Sugiono, ada Prasetyo, ada Angga Raka, ada Teddy, dan lain-lain,” kata Hensa.

    “Dan memang anak-anak muda ini jadi perhatian Pak Prabowo, kemarin kan disebut oleh Pak Prabowo di Unhan, ini adalah generasi yang menggantikan kita nantinya. Walaupun dia tunjuk para mahasiswa Unhan, tapi kan intinya dia memperhatikan betul sebak terjang anak-anak muda,” lanjutnya.

    Hensa tidak terkejut melihat AHY sering mendampingi Prabowo dalam berbagai agenda resmi. Ia bahkan menyebut wajar ketika Prabowo memuji kinerja AHY secara terbuka saat penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/6/2025).

    “AHY ini juga terlihat memiliki kinerja yang bagus di mata Prabowo, dan menarik memang ketika melihat AHY diperhatikan sekali oleh Prabowo sampai diikutkan ke berbagai agenda dibandingkan Wapres Gibran,” katanya.

    Kebersamaan antara Prabowo dan AHY ini, menurut Hensa, bisa memicu spekulasi bahwa AHY berpotensi menjadi figur kunci yang kuat dalam dinamika politik ke depan.

    “Melihat AHY begitu sering bersama Pak Prabowo, wajar jika publik mulai berpikir bahwa dia sedang dipersiapkan untuk peran yang lebih besar, dan ini pasti bikin suasana politik di sekitar Gibran jadi lebih panas,” pungkas Hensa.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan AHY kerap terlihat bersama dalam agenda resmi.

  • Mayoritas Publik Puas, Prabowo Dinilai Serius Berantas Korupsi

    Mayoritas Publik Puas, Prabowo Dinilai Serius Berantas Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Ini terlihat dari hasil survei terbaru Litbang Kompas yang dilakukan pada 7-13 April 2025 yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di era pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 73,6%. Survei ini melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.

    Perinciannya, 63,7% responden mengaku puas dan 9,9% menyatakan sangat puas atas langkah-langkah pemerintah dalam menangani korupsi. Bahkan, mayoritas publik optimistis pemerintah mampu mengusut tuntas beberapa kasus besar, seperti kasus BBM oplosan (72,8 persen), minyak goreng (72,9%), logam mulia (63,4%), dan korupsi di bank daerah (62,5%).

    Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro, menyatakan tingginya tingkat kepuasan publik ini merupakan sinyal positif bahwa arah pemberantasan korupsi di bawah Prabowo-Gibran berjalan sesuai harapan.

    “Secara kelembagaan, ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membenahi sistem penegakan hukum. Komitmen itu tercermin dari intensitas pengungkapan kasus-kasus korupsi besar oleh aparat penegak hukum,” ujar Agung, Jumat (13/6/2025) dikutip dari Antara.

    Agung menambahkan komitmen Presiden Prabowo tidak berhenti pada pernyataan simbolik, melainkan sudah diwujudkan melalui tindakan nyata. Ia menyebut pemberantasan korupsi kini memasuki fase implementasi, tidak lagi sekadar jargon politik.

    Tingginya harapan publik terhadap penyelesaian kasus-kasus strategis juga menunjukkan adanya kepercayaan terhadap konsistensi kebijakan antikorupsi pemerintah yang menyentuh akar permasalahan, dari tingkat pusat hingga daerah.

    “Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berhasil membangun kredibilitas lembaga penegak hukum. Tantangannya ke depan adalah menjaga kepercayaan itu dengan memastikan penindakan korupsi berjalan tanpa pandang bulu,” imbuh Agung.

    Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling melalui wawancara tatap muka langsung. Tingkat kepercayaannya sebesar 95 persen dengan margin of error ±2,83%.