Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Kemendagri Ungkap Masih Banyak Pemda Belum Mendukung Program Prabowo-Gibran

    Kemendagri Ungkap Masih Banyak Pemda Belum Mendukung Program Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri mengungkap masih banyak pemda yang belum menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengingatkan seluruh pemda harus memiliki inisiatif menjalankan semua program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini jadi prioritas pemerintahan.

    Beberapa program prioritas pemerintah itu di antaranya adalah makan bergizi gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah rakyat, sekolah rakyat, dan pembebasan retribusi persetujuan pembangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 

    “Pada Minggu ke-3 Juni 2025 saja, untuk program MBG tercatat masih ada sekitar 191 Pemda yang belum mengusulkan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” tuturnya di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    Selain itu, dianjuga membeberkan program pembangunan 3 juta rumah, masih ada 5 Pemda yang belum menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

    Kemudian, menurutnya, masih ada 6 Pemda yang saat ini belum menetapkan Perkada terkait pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Dalam program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), tercatat ada sebanyak 723 Puskesmas di bawah koordinasi Pemda belum melaksanakan kegiatan itu,” katanya

    Ditambah lagi, Tomsi menjelaskan, masih ada 3.875 desa atau kelurahan yang belum melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus pada Program Koperasi Desa Merah Putih.

    “Sementara pada program Sekolah Rakyat, tercatat 189 Pemda belum mengirimkan data usulan calon lahan pembangunan,” ujarnya.

    Tomsi menegaskan inisiatif pemda sangat penting untuk melaksanakan berbagai program prioritas tersebut. Pada Sekolah Rakyat, misalnya, Tomsi mengungkapkan bahwa sekolah tersebut akan dibangun dan dibiayai operasionalnya oleh pemerintah pusat, sementara Pemda hanya perlu menyiapkan lahan dan tenaga pengajar.

    “Pemda diminta untuk masing-masing daerah mengusulkan lokasi Sekolah Rakyat, dengan harapan, kalau itu dibangun kan pemerintah daerah yang untung, di mana masyarakatnya yang termiskin, anak-anaknya bisa sekolah dengan gratis dan diasramakan,” tuturnya.

  • 1,5 Jam Bertemu Gus Iqdam, Gibran: Teman Lama dan Guru

    1,5 Jam Bertemu Gus Iqdam, Gibran: Teman Lama dan Guru

    1,5 Jam Bertemu Gus Iqdam, Gibran: Teman Lama dan Guru
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming menyatakan, pendiri 
    Majelis Ta’lim Sabilu Taubah
    Muhammad Iqdam Kholid alias Gus Iqdan adalah teman baik sekaligus guru baginya.
    Hal ini disampaikan Gibran seusai pertemuan selama sekitar 1,5 jam dengan
    Gus Iqdam
    di Majelis Ta’lim Sabilu Taubah,
    Blitar
    , Selasa (17/6/2025).
    “Ini Gus Iqdam teman lama guru dan ini luar biasa sekali akhirnya bisa bertemu dan dijamu makan malam di pondoknya Gus Iqdam malam ini,” kata Gibran usai pertemuan.
    Gibran mengaku sudah lama tidak bertemu Gus Iqdam.
    Keduanya terakhir kali bertemu pada 2024 lalu ketika Gibran masih menjabat Wali Kota Solo.
    “Ini sudah lama sekali tidak berjumpa beliau, terakhir 1 tahun yang lalu, 1 tahun lebih mungkin, waktu saya masih wali kota,” ujarnya.
    Bagi Gibran, kunjungan ke Gus Iqdam wajib dilakukan untuk mengawali kunjungannya di Blitar.
    Ia pun menyampaikan terima kasih karena sudah dijamu saat tiba di Majelis Ta’lim Sabilu Taubah.
    “Ini terima kasih sekali, Gus. Saya dan rombongan sudah diterima dan ini memang sebelum mengawali rangkaian kegiatan saya di Blitar ini, saya wajib untuk sowan ke Gus Iqdam,” kata GIbran.
    Putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini juga mendoakan agar Gus Iqdam selalu dalam keadaan sehat.
    “Ini semoga Gus Iqdam sehat selalu dan nanti ke depan antara pemerintah dan pondok bisa saling berkolaborasi. Sekali lagi, Gus, terima kasih sudah diterima di sini,” kata Gibran.
    Sementara itu, Gus Iqdam mengaku canggung bertemu Gibran yang kini datang dengan status wakil presiden Republik Indonesia.
    “Dan keadaannya canggung ini tadi, karena dulu bertemu beliau, keadaan jadi beliau wali kota. Hari ini beliau sudah jadi wapres, Masya Allah luar biasa,” kata Gus Iqdam.
    Gus Iqdam berharap tali silaturahmi ini dapat terus terjalin baik.
    Dia mendoakan era kepemimpinan Presiden dan Wapres RI Prabowo Subianto dan
    Gibran Rakabuming Raka
    bisa membawa kemajuan bagi Indonesia. ”
    Dan semoga perjuangan Mas Gibran untuk membawa kemajuan bangsa Indonesia ini bersama Pak Prabowo ini diridhoi Allah SWT,” ucap Gus Iqdam.
    “Jadi ya pertemuan lah, temu kangen sahabat lama. Umur kita tidak beda jauh, gantengnya juga mirip,” imbuh dia.
    Diketahui, Gibran melakukan kunjungan di Blitar selama dua hari pada 17-18 Juni 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengembalian Empat Pulau Bukti No Viral No Justice!

    Pengembalian Empat Pulau Bukti No Viral No Justice!

    GELORA.CO -Kembalinya empat pulau dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ke wilayah administrasi Provinsi Aceh tidak lepas dari tekanan publik, baik melalui unjuk rasa maupun viralnya di media sosial. 

    “Kita tidak bisa menutup mata bahwa negara baru bertindak setelah tekanan publik menguat,” kata praktisi hukum dan advokat, Luhut Parlinggoman Siahaan, Selasa, 17 Juni 2025.

    Meski demikian, Luhut tetap mengapresiasi langkah tegas yang diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto itu. Menurutnya, keputusan tersebut menjadi bentuk koreksi atas kekeliruan administratif yang sempat meresahkan masyarakat Aceh.

    Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Dikatakan Luhut, keempat pulau itu sempat tercatat masuk wilayah administrasi Sumut karena kesalahan data sejak tahun 2008.

    Luhut menilai situasi ini menunjukkan lemahnya sistem deteksi dini dalam menangani persoalan administratif menyangkut wilayah dan identitas masyarakat lokal.

    “Dalam negara hukum yang sehat, keadilan seharusnya tidak bergantung pada seberapa viral suatu isu. Ketika masyarakat harus berteriak keras untuk didengar, itu menunjukkan kegagalan dalam mendengarkan sejak awal,” tegasnya.

    Mantan Ketua Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo-Gibran ini memandang, polemik empat pulau ini harus menjadi pelajaran pemerintah agar tidak lagi bergantung dinamika opini publik dan tekanan media dalam memutuskan sebuah kebijakan.

    “Ini menjadi pelajaran penting bagi semua pemangku kebijakan. Rakyat berhak mendapat keadilan, baik dalam senyap maupun dalam sorotan. Kasus ini membuktikan satu hal dengan terang: no viral, no justice,” tutup Luhut.

  • Dulu Dapat Nasi Kotak, Sekarang Hanya Beras dan Telur, MBG Berubah Jadi Bahan Mentah?

    Dulu Dapat Nasi Kotak, Sekarang Hanya Beras dan Telur, MBG Berubah Jadi Bahan Mentah?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai digulirkan pada 6 Januari 2025, masih terus menjadi sorotan publik hingga saat ini.

    Program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah, namun perjalanannya tidak selalu mulus.

    Sempat ramai diberitakan karena kasus dugaan keracunan yang menimpa sejumlah siswa di beberapa daerah, kini bentuk bantuan MBG kembali menjadi perbincangan hangat.

    Jika sebelumnya siswa menerima makanan siap santap, kini di sejumlah wilayah, bantuan diberikan dalam bentuk bahan mentah yang harus diolah sendiri.

    Perubahan ini pertama kali mencuat lewat unggahan akun X (Twitter) @TrinityTraveler.

    Dalam unggahannya, ia memperlihatkan foto beberapa bahan makanan seperti beras, kacang-kacangan, telur puyuh, ikan asin, pisang, dan jeruk. Menurutnya, itu adalah jatah MBG untuk lima hari yang diberikan kepada siswa SD negeri di Tangerang Selatan.

    “Baru tau MBG sekarang dikasih bahan mentahnya doang sekalian untuk 5 hari!” tulisnya, dikutip X @TrinityTraveler pada Selasa (17/6/2025).

    Cuitan tersebut langsung ramai diperbincangkan, dan memicu banyak tanggapan dari warganet.

    “Astaghfirullahaladzim jdi mentahan gini tambah ga jelas hhh ini karna dapur MBG nya ada problem atau gimana kah? Udh bener ni program di stop dri kemarin2. Unfaedah :(,” kata warganet.

    “Gak ada pengawasan & audit terhadap program ini. APBN udh bnyk digelontorkan, implementasi di lapangan tdk sesuai prosedur & anggaran. pers nasional udh bnyk buat laporan soal ini. lembaga negara bertugas audit & pengawasan gak berani menunaikan amanah rakyat,” timpal lainnya.

  • Mahfud MD: Kalau Benar Fufufafa Adalah Gibran, Itu Alasan Sangat Kuat untuk Pemakzulan

    Mahfud MD: Kalau Benar Fufufafa Adalah Gibran, Itu Alasan Sangat Kuat untuk Pemakzulan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sentilan untuk Gibran Rakabuming Raka kembali datang dari Mahfud MD. Lewat kanal YouTube resminya, mantan Menko Polhukam itu menyampaikan pernyataan serius yang langsung menyasar jantung kekuasaan nasional.

    “Kalau Fufufafa itu benar terkait Gibran, itu alasan yang sangat kuat untuk pemakzulan,” kata Mahfud dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official (17/6/2025).

    Isu yang berawal dari akun anonim bernama Fufufafa di forum daring Kaskus kini bertransformasi menjadi topik panas yang menyeret konstitusi ke tengah panggung politik nasional.

    Mahfud menyatakan bahwa jika keterkaitan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terbukti, maka proses pemakzulan bukan sekadar kemungkinan, tapi bisa menjadi keniscayaan hukum.

    Namun Mahfud juga menegaskan bahwa jalan menuju pemakzulan bukan perkara mudah. Ia menjabarkan mekanisme formal yang harus dilalui di DPR.

    “Itu bisa, tetapi tidak mudah,” tegasnya.

    Menurut Mahfud, langkah awal dimulai dari disposisi pimpinan DPR, lalu dilanjutkan pembahasan melalui komisi atau Badan Legislasi (Baleg).

    Setelah itu, harus ada persetujuan dari sidang paripurna DPR. Dan di sinilah tantangan utama muncul jumlah suara.

    “Melihat konfigurasi koalisi sekarang, untuk mencapai sepertiga saja susah,” kata Mahfud.

    Ia menyebut dominasi koalisi pendukung Prabowo-Gibran di parlemen yang membuat ambang batas dua pertiga suara menjadi nyaris mustahil dicapai.

    Ia mengidentifikasi hanya sedikit partai politik di luar pemerintahan, seperti PDIP, PKS, dan kemungkinan NasDem, yang mungkin mendukung langkah tersebut.

  • Mahfud MD: Kalau Benar Fufufafa Adalah Gibran, Itu Alasan Sangat Kuat untuk Pemakzulan

    Mahfud MD: Kalau Benar Fufufafa Adalah Gibran, Itu Alasan Sangat Kuat untuk Pemakzulan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sentilan untuk Gibran Rakabuming Raka kembali datang dari Mahfud MD. Lewat kanal YouTube resminya, mantan Menko Polhukam itu menyampaikan pernyataan serius yang langsung menyasar jantung kekuasaan nasional.

    “Kalau Fufufafa itu benar terkait Gibran, itu alasan yang sangat kuat untuk pemakzulan,” kata Mahfud dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official (17/6/2025).

    Isu yang berawal dari akun anonim bernama Fufufafa di forum daring Kaskus kini bertransformasi menjadi topik panas yang menyeret konstitusi ke tengah panggung politik nasional.

    Mahfud menyatakan bahwa jika keterkaitan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terbukti, maka proses pemakzulan bukan sekadar kemungkinan, tapi bisa menjadi keniscayaan hukum.

    Namun Mahfud juga menegaskan bahwa jalan menuju pemakzulan bukan perkara mudah. Ia menjabarkan mekanisme formal yang harus dilalui di DPR.

    “Itu bisa, tetapi tidak mudah,” tegasnya.

    Menurut Mahfud, langkah awal dimulai dari disposisi pimpinan DPR, lalu dilanjutkan pembahasan melalui komisi atau Badan Legislasi (Baleg).

    Setelah itu, harus ada persetujuan dari sidang paripurna DPR. Dan di sinilah tantangan utama muncul jumlah suara.

    “Melihat konfigurasi koalisi sekarang, untuk mencapai sepertiga saja susah,” kata Mahfud.

    Ia menyebut dominasi koalisi pendukung Prabowo-Gibran di parlemen yang membuat ambang batas dua pertiga suara menjadi nyaris mustahil dicapai.

    Ia mengidentifikasi hanya sedikit partai politik di luar pemerintahan, seperti PDIP, PKS, dan kemungkinan NasDem, yang mungkin mendukung langkah tersebut.

  • Tak Ada Ziarah ke Makam Bung Karno di Kunker Wapres Gibran ke Blitar

    Tak Ada Ziarah ke Makam Bung Karno di Kunker Wapres Gibran ke Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka bakal melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Blitar. Gibran dijadwalkan bertemu dengan kiai kharismatik, Gus Iqdam serta menghadiri sejumlah kegiatan di Kota Blitar.

    Namun anehnya, dalam jadwal Gibran tersebut tidak ada rangkaian untuk berziarah ke Makam Bung Karno. Padahal di Kota Blitar disemayamkan sang Proklamator, Ir. Soekarno. Namun hingga kini belum ada jadwal Gibran berziarah ke Makam Bung Karno dalam kunjungannya besok.

    “Sementara rundown seperti itu (belum ada kunjungan ke ziarah Makam Bung Karno),” ucap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Blitar, Toto Robandriyo, Selasa (17/6/2025).

    Dijadwalkan Wapres Gibran tiba di Blitar pada Selasa (17/06/2025) sore ini. Usai tiba di Blitar, Gibran akan langsung berkunjung ke Pondok Pesantren Sabilu Taubah asuhan Gus Iqdam.

    Setelah bertemu Gus Iqdam rencananya akan bermalam di Kota Blitar. Setelah itu, Gibran akan melanjutkan kunjungan kerjanya di Blitar dengan meninjau langsung Puskesmas Sukorejo Kota Blitar.

    Selanjutnya, Gibran akan mengunjungi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kendang jimbe di Sentul, Kabupaten Blitar. Baru setelah itu, Gibran akan membuka bazar Blitar Djadoel.

    “Alhamdulillah mas Wapres merespon, beliau datang ke Blitar kunjungan yang rutenya sudah kita peroleh yakni sowan ke Gus Iqdam kemudian akan menginap di hotel Santika kemudian direncanakan berkunjung ke Pasar PON, terus setelah itu ke sini meninjau cek kesehatan gratis di Puskesmas Sukorejo terus kemudian ke kerajinan kendang setelah itu akan langsung membuka Pasar Djadoel,” ungkap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin.

    Pemerintah Kota Blitar pun kini masih menunggu soal ada tidaknya perubahan jadwal dari Wapres Gibran. Pasalnya jadwal kunjungan Gibran bisa berubah sewaktu-waktu.

    “Itu tergantung beliaunya,” tandas Toto. [owi/beq]

  • Polres Malang siagakan 481 personel amankan kunjungan Wapres Gibran

    Polres Malang siagakan 481 personel amankan kunjungan Wapres Gibran

    481 personel kami siagakan di sepanjang jalur yang dilalui, termasuk menerapkan model pengamanan terbuka dan tertutup

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Kepolisian Resor (Polres) Malang menyiagakan 481 personel di wilayah perbatasan Malang-Blitar untuk mengamankan kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke wilayah Blitar, Jawa Timur pada 17-18 Juni.

    Kepala Polres Malang AKBP Danang Setiyo di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa, mengatakan 481 personel kepolisian itu dikerahkan mulai titik kedatangan Wapres Gibran di Bandara Abdulrachman Saleh hingga ke Kecamatan Sumberpucung yang merupakan wilayah perbatasan antara Kabupaten Malang dengan Blitar.

    “Sebanyak 481 personel kami siagakan di sepanjang jalur yang dilalui, termasuk menerapkan model pengamanan terbuka dan tertutup,” kata Danang.

    Personel pengamanan dari Polres Malang telah mengikuti apel petugas gabungan yang diselenggarakan di Lapangan Rampal, Kota Malang.

    Dia menyatakan ratusan seluruh personel kepolisian yang diterjunkan telah dibekali dengan prosedur tetap (protap) pengamanan untuk agenda VVIP.

    “Mudah-mudahan pengamanan yang dilaksanakan pada hari ini (17/6) dan besok (18/6) berjalan dengan lancar. Kami saling menjaga dan saling mengingatkan selama bertugas,” ucap dia.

    Informasi dari Polres Malang menyatakan jika iring-iringan rombongan wakil kepala negara akan melalui sejumlah jalur di Kabupaten Malang, yakni Jalan Raya Wendit di Kecamatan Pakis, Jalan Raya Kebongagung di Kecamatan Pakisaji, Jalur Lingkar Barat (Jalibar) Malang atau Jalan Ir Soekarno, Jalan Raya Talangagung, di Kecamatan Kapanjen, hingga Kecamatan Sumberpucung untuk selanjutnya masuk menuju wilayah Blitar.

    Dia mengingatkan kepada seluruh personel kepolisian agar sigap mengantisipasi potensi munculnya gangguan keamanan dan ketertiban di sepanjang rute yang dilalui rombongan Wapres Gibran.

    “Tugas kami menjaga dari awal sampai akhir, jangan anggap ini sebagai rutinitas. Ini kunjungan perdana wakil presiden ke Malang tahun ini,” kata Danang.

    Dijadwalkan Wapres Gibran akan melakukan kunjungan kerja di wilayah Blitar selama dua hari, yakni mulai 17 hingga 18 Juni 2025.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran Temui Gus Iqdam dan Buka Blitar Djadoel, 2.757 Personel Gabungan Diterjunkan

    Gibran Temui Gus Iqdam dan Buka Blitar Djadoel, 2.757 Personel Gabungan Diterjunkan

    Blitar (beritajatim.com) – Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Blitar, Selasa (17/6/2025), mendapat pengawalan super ketat. Sebanyak 2.757 personel gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah diterjunkan untuk mengamankan rangkaian kegiatan yang dijadwalkan berlangsung hingga Rabu (18/6/2025).

    Gibran dijadwalkan bertemu dengan ulama kharismatik KH Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam di Majelis Sabilu Taubah, Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Selain itu, putra sulung Presiden Jokowi ini juga akan membuka event budaya tahunan “Blitar Djadoel” serta meninjau langsung pelayanan kesehatan di Puskesmas Sukorejo.

    Kabag Ops Polres Blitar Kota AKP Agus Tri menjelaskan bahwa ribuan personel gabungan telah mengikuti apel gelar pasukan di Stadion Soepriadi. Pengamanan melibatkan 930 personel Polri, 1.457 personel TNI, serta 380 personel dari Pemkab dan Pemkot Blitar.

    “Untuk pengamanan RI 2 dari personel gabungan. Sebenarnya kepolisian termasuk pengamanan di ring dua, sementara pengamanan ring 1 ada di personel TNI,” ujar Agus Tri.

    Penguatan pengamanan turut melibatkan personel dari Polres Blitar, Polres Kediri, Polres Tulungagung, Satbrimob, Ditpamobvit Polda Jatim, hingga pasukan Korem Madiun dan Kodim 0808 Blitar. Kendaraan taktis (rantis) milik TNI dan Polri juga disiagakan di sejumlah titik strategis.

    Kasi Humas Polres Blitar Kota Iptu Samsul Anwar menyampaikan, Wapres Gibran diperkirakan tiba di Blitar sekitar pukul 18.40 WIB dan langsung menuju kediaman Gus Iqdam. Esok harinya, Wapres dijadwalkan meninjau layanan kesehatan di Puskesmas Sukorejo dan membuka acara Blitar Djadoel di wilayah Kota Blitar.

    “Diperkirakan akan tiba nanti malam dari Malang langsung menuju tempat Gus Iqdam. Dilanjutkan dengan kegiatan lain di wilayah Kota Blitar besok pagi,” terang Samsul. [owi/beq]

  • Tito Karnavian Jangan Main Api dengan Aceh!

    Tito Karnavian Jangan Main Api dengan Aceh!

    GELORA.CO -Ketegasan Presiden Prabowo Subianto kembali diuji dalam merespons pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Adapun empat pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.

    Panglima Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid meminta Presiden Prabowo untuk memecat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian karena telah lancang menerbitkan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025 yang menetapkan empat pulau di Aceh masuk wilayah Provinsi Sumatera Utara. 

    Habib Umar menilai Tito Karnavian telah memainkan politik dua kaki yang membahayakan keutuhan negara, khususnya terkait penyerahan empat pulau milik Provinsi Aceh yang diduga diberikan sebagai “upeti” terhadap dinasti Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    “Ini bukan soal politik semata, ini menyangkut harga diri rakyat Aceh dan kedaulatan negara,” kata Habib Umar dikutip Selasa 17 Juni 2025.

    Habib Umar melihat manuver Tito Karnavian telah memanaskan situasi di Aceh dan membuka potensi disintegrasi nasional. 

    “Jangan main api dengan Aceh. Rakyat Aceh itu sabar, tapi jika disulut dengan kelicikan, mereka bisa bergerak,” kata Habib Umar.

    Habib Umar menduga adanya barter politik Tito Karnavian dengan kepentingan Pilpres 2029. 

    “Apakah pulau-pulau itu dijadikan imbalan agar bisa disandingkan dengan Gibran Rakabuming Raka pada 2029? Ini skenario licik,” kata Habib Umar.

    Tak hanya itu, Habib Umar menyebut bahwa melemahnya dukungan publik terhadap Presiden Prabowo disebabkan karena masih bercokolnya tokoh-tokoh loyalis Jokowi dalam kabinet. 

    “Jangan sampai Prabowo hanya menjadi presiden formal, tapi sistem tetap dikendalikan oleh dinasti sebelumnya (Jokowi),”   pungkas Habib Umar.