Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Aksi 3 Kader PMII Ditindak secara Represif, Ketum: Mas Wapres Baper?

    Aksi 3 Kader PMII Ditindak secara Represif, Ketum: Mas Wapres Baper?

    GELORA.CO – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dianggap “baper” alias terbawa perasaan, atas aksi 3 kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang membentangkan spanduk mengkritik dinasti politik saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Blitar, Jawa Timur.

    Ketua Umum Pengurus Besar (Ketum PB) PMII, Mohammad Shofiyulloh Cokro memandang, aksi 3 kadernya merupakan aspirasi masyarakat yang wajar disampaikan di alam demokrasi.

    Sehingga, dia tak habis pikir aksi 3 kadernya itu direspons dengan tindakan represif, bahkan hingga diduga ada upaya pemukulan oleh pasukan pengamanan presiden (Paspampres) yang mengawal Gibran.

    “Apa karena merasa atau bagaimana? Padahal kan memang semuanya tahu, dan bahkan mungkin Mas Wapres pun juga ngerti, kalau politik dinasti itu berbahaya,” ujar sosok yang disapa Gus Shofi itu, saat dihubungi RMOL, Jumat, 20 Juni 2025.

    Menurut Gus Shofi, UUD 1945 jelas-jelas mengamanatkan adanya kebebasan berekspresi di Indonesia, dan tidak boleh dilakukan tindakan represif 

    “Kebebasan berekspresi yang dilindungi demokrasi iya, dan tentu dilindungi konstitusi itu ya,” tegasnya.

    “Terlebih lagi tidak hanya kebebasan, tapi itu memang tanggung jawab, tugas dari masyarakat untuk monitoring, untuk mendampingi,” demikian Gus Shofi. 

  • Komisi VII DPR dorong Kaltara kembangkan pariwisata dan UMKM

    Komisi VII DPR dorong Kaltara kembangkan pariwisata dan UMKM

    Tanjung Selor (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendorong Provinsi Kalimantan Utara mengembangkan sektor pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta ekonomi kreatif sebagai sumber ekonomi baru.

    “Menurut kami di berbagai belahan dunia saat ini, di tengah-tengah ekonomi global yang sangat dinamis dan tidak menentu, maka semua negara dan termasuk semua daerah juga dituntut untuk kreatif mendapatkan sumber-sumber ekonomi baru,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga pada rapat dengar pendapat (RDP) kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Provinsi Kaltara, bertempat di Aula Lantai I, Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Kamis malam.

    Di beberapa negara, kata Lamhot, walaupun minim investasi, tetapi ekonominya tetap berkembang karena sektor pariwisatanya berkembang.

    Pariwisata ke depan menjadi sumber ekonomi yang sangat menjanjikan, baik itu terhadap sebuah negara maupun sebuah daerah, seperti Provinsi Kaltara.

    Menurut ia, berbagai negara, baik di Eropa maupun sekarang Jepang mengandalkan sektor pariwisata untuk menghasilkan devisa negara. Jepang sekarang sumber devisa negara terbesar keduanya adalah industri pariwisata.

    “Pak Gubernur sudah presentasikan bahwa banyak objek atau destinasi wisata Kaltara yang saat ini belum terpromosikan dengan baik atau belum optimal digarap secara serius. Nah, untuk ke depan, ini adalah sebuah potensi sumber ekonomi untuk Kaltara apabila digarap,” kata Lamhot.

    Ia mendengar pertumbuhan ekonomi Kaltara di atas rata-rata nasional, yakni lebih kurang 10,6 persen. Namun, ia yakin semua itu berbasis pertambangan dan pertanian sawit.

    Menurut ia, sektor pertambangan tidak selamanya bisa diandalkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

    Di Kaltara, lanjutnya, juga memiliki potensi besar di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang dan Kayan yang kapasitasnya mencapai ribuan megawatt.

    “Ini mungkin nanti potensi-potensi kita optimalkan melalui mitra kerja kami Komisi VII. Dari sektor industrinya kita naikkan, potensi wisatanya kita garap secara serius, lalu kemudian Kawasan Industri Hijau Indonesia yang ada di Tanah Kuning bagaimana bermanfaat untuk masyarakat banyak, khususnya seluruh masyarakat Kaltara,” kata Lamhot.

    Anggota DPR RI Dapil Sumatera II ini juga menegaskan bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi Kaltara di atas rata-rata nasional, tidak boleh melupakan sektor UMKM dan ekonomi kreatif karena sektor ini sangat penting supaya ground ekonominya merata.

    “Karena kekuatan ekonomi kita, backbone ekonomi rakyat adalah UMKM. Nah untuk itulah makanya UMKM juga menjadi prioritas yang menjadi perhatian kita bersama ke depan akan kita dorong menjadi sumber ekonomi,” tuturnya.

    Ia menambahkan sektor UMKM selama ini belum tergarap secara optimal, tetapi UMKM ini menghasilkan produk domestik bruto (PDB) terbesar, yaitu hampir 57 persen bahkan sampai 60 persen menyumbang sektor devisa negara Indonesia.

    “Ini luar biasa apabila digarap dengan betul. Karena itu, di pemerintahan Prabowo-Gibran, ada Kementerian UMKM yang berdiri sendiri. Ini saking seriusnya pemerintah untuk menggarap UMKM ini. Nah untuk itu, harapan kita nanti di Provinsi Kaltara UMKM-nya akan kita kembangkan,” ujarnya.

    Pewarta: Susylo Asmalyah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolres Blitar Bantah Tangkap Tiga Kader PMII Pendemo Gibran

    Kapolres Blitar Bantah Tangkap Tiga Kader PMII Pendemo Gibran

    GELORA.CO -Polres Blitar Kota membantah kabar penangkapan tiga anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Blitar saat kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 18 Juni 2025.

    Kapolres Blitar Kota, AKBP Titus Yudho Uly, mengatakan ketiga kader PMII itu sempat diamankan karena berusaha mendekat ke lokasi makan siang Wapres di Rumah Makan Bu Mamik, Kota Blitar.

    “Perlu kami tegaskan, tidak ada penangkapan, ketiganya hanya kami mintai klarifikasi secara baik-baik di lokasi,” kata Titus dalam keterangan resmi pada Kamis, 19 Juni 2025.

    Adapun kronologis kejadian terjadi sekitar pukul 12.55 WIB. 

    Saat itu, iring-iringan kendaraan Wapres memasuki halaman rumah makan, tiga orang tak dikenal muncul dari gang dan mencoba ke tepi jalan sambil membawa poster.

    Petugas pengamanan dari unsur TNI dalam hal ini Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) langsung menghalau mereka dan membawa ke trotoar.

    “Setelah diperiksa, diketahui bahwa mereka adalah kader PMII Blitar. Tidak ada unsur ancaman, mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi,” ujar Titus.

    Ketiganya yakni M. Toha Ma’ruf (Ketua Cabang PMII Blitar), Alex Cahyono, dan Reyda Hafis. 

    Setelah dimintai keterangan, ketiganya justru diajak berdialog dan makan bersama di rumah makan yang sama, bersama Kapolres dan Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin, yang juga alumni PMII.

    “Kami menghadirkan para senior mereka, termasuk Wali Kota, untuk memberikan pembinaan. Pendekatannya dialogis dan kekeluargaan,” jelas Kapolres.

    Sementara itu, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin alias Mas Ibin berharap penyampaian kritik bisa lebih elegan, tidak dengan cara membentangkan poster yang akhirnya dihalau pasukan pengamanan. 

    “Jadi kemarin adek-adek itu akhirnya aspirasinya diterima di rumah makan itu, diajak ngobrol dan dijamu dengan baik. Jadi tidak ada isu-isu terjadi apa-apa dengan mereka,” kata Mas Ibin

  • Tegaskan Syarat Pemakzulan Gibran Terpenuhi, Pakar Hukum Ungkap Realitas Politik

    Tegaskan Syarat Pemakzulan Gibran Terpenuhi, Pakar Hukum Ungkap Realitas Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana pemakzulan Gibran dari jabatan Wapres hingga kini masih jadi perhatian publik.

    Pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan bahwa secara konstitusional, semua syarat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah terpenuhi.

    Pria yang akrab disapa Uceng ini mengungkapkan hal itu dalam forum diskusi bertajuk “Menuju Pemakzulan Gibran: Sampai Kemana DPR Melangkah?” yang digelar oleh Formappi, Rabu, 18 Juni 2025.

    “Ada tiga dasar pemakzulan dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945: pelanggaran pidana, administratif, dan perbuatan tercela,” ujar Zainal melansir laman msn.

    Ia menyoroti laporan dugaan korupsi yang dilayangkan Ubedilah Badrun sebagai potensi unsur pelanggaran pidana. Sementara dari sisi administratif, kata dia, keabsahan dokumen seperti ijazah menjadi bahan pertimbangan penting.

    “Kalau bicara perbuatan tercela? Ya ampun, itu sudah banyak. Dari Fufufafa sampai praktik nepotisme,” sindirnya, tajam.

    Menurutnya, secara teori hukum, pemakzulan terhadap Gibran sangat mungkin dilakukan. Namun realitas politik di DPR menjadi tembok penghalang yang sulit ditembus.

    Hak menyatakan pendapat, sebagai tahapan awal proses pemakzulan, hanya bisa dilakukan jika mayoritas anggota DPR sepakat.

    “Dengan koalisi Prabowo-Gibran yang masih solid, saya pesimistis DPR akan berani memulai langkah itu,” jelasnya.

    Uceng juga menilai Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki peran penting dalam menilai pelanggaran hukum Wapres, sudah tidak netral.

    “Maaf, saya tak bisa lagi anggap MK sebagai lembaga hukum. Bagi saya, MK sudah jadi makhluk politik,” tegasnya.

  • Bara JP Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran Menjabat 2 Periode

    Bara JP Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran Menjabat 2 Periode

    Bara JP Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran Menjabat 2 Periode
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Barisan Relawan Jokowi Presiden (
    Bara JP
    ) menegaskan dukungan kepada Presiden
    Prabowo Subianto
    dan Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    untuk kembali maju pada Pemilihan Presiden 2029 mendatang.
    Ketua Umum Bara JP Willem Frans Ansanay menyatakan, dukungan bagi
    Prabowo-Gibran
    menjabat selama dua periode itu telah ditetapkan dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar Kamis (19/6/2025).
    “Kami menyatakan dukungan terhadap Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Dalam kongres ini juga ditegaskan bahwa Bara JP mendukung mereka untuk dua periode,” ujar Frans kepada wartawan, Kamis (19/6/2025) malam.
    Frans menekankan bahwa dukungan tersebut diberikan agar pemerintah bisa benar-benar mempersiapkan dan mewujudkan visi-misi Indonesia Emas 2045.
    Dia juga berharap agar program yang saat ini sudah dijalankan bisa terus berlanjut dan berkesinambungan untuk periode pemerintahan selanjutnya.
    “Ini agar pemerintahan saat ini bisa menyiapkan generasi emas Indonesia melalui pembangunan berkelanjutan,” kata Frans.
    Kendati demikian, ia mengeklaim, Bara JP tetap akan bersikap kritis dan menjadi kontrol terhadap jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Frans juga memastikan bahwa Bara JP tak akan ragu untuk mengkritisi kinerja para pembantu Presiden jika gagal menjalankan tugasnya dengan baik.
    “Bara JP akan tetap bersikap kritis dan menjadi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Kami ingin memastikan bahwa visi Presiden dan Wakil Presiden bisa dirasakan masyarakat secara nyata. Jika ada kebijakan yang tidak dijalankan dengan baik oleh para pembantu Presiden, kami siap mengingatkan,” kata dia.
    KLB Bara JP ini juga menetapkan Frans sebagai ketua umum periode 2025-2030, menggantikan Utje Gustaaf Patty.
    KLB hari ini dibuka oleh Utje Gustaaf dan dihadiri perwakilan 30 pengurus wilayah Bara JP dan delapan organisasi sayap.
    “Sekitar pukul 14.30 WIB tadi terpilih secara aklamasi, jadi tidak ada pemilihan aklamasi itu Willem Frans Ansanay sebagai Ketua Umum Bara JP untuk periode 2025-2030,” ujar Ketua KLB Bara JP Boy Nababan, Kamis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wapres minta AMIKOM kembangkan kurikulum berbasis AI di kampus

    Wapres minta AMIKOM kembangkan kurikulum berbasis AI di kampus

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta Universitas AMIKOM Yogyakarta untuk mengembangkan kurikulum berbasis teknologi digital, termasuk dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).

    Hal itu disampaikannya saat menerima jajaran pimpinan Universitas AMIKOM Yogyakarta di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat dukungan pemerintah terhadap peningkatan literasi dan penguasaan teknologi digital di lingkungan perguruan tinggi.

    Hal ini sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa penguasaan teknologi digital merupakan bagian penting dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

    Sehingga, inovasi dan penguasaan teknologi menjadi salah satu prioritas utama dalam membangun generasi unggul dan meningkatkan daya saing nasional di era transformasi digital.

    Dalam pertemuan tersebut, Wapres juga berharap AMIKOM dapat menjadi pelopor dalam mendorong pendidikan tinggi yang responsif terhadap perkembangan teknologi global.

    “Selama ini kan banyak orang berbicara tentang peran AI menggantikan beberapa profesi, justru di sini kita bicarakan bagaimana kita kreatif, kita manfaatkan AI, istilahnya kita harus kreatif sampai mati tentang pemanfaatan AI, bukanlah takut dengan AI,” kata Ketua Pembina Yayasan AMIKOM Idris Purwanto dalam keterangannya usai pertemuan.

    Lebih jauh, Idris mengungkapkan bahwa Wapres juga mendorong lembaga pendidikan agar dapat menjadi bagian dari solusi dalam menjawab tantangan pengembangan teknologi digital di Indonesia.

    Untuk itu, sinergi antara institusi pendidikan dengan pemerintah dan pelaku industri digital menjadi sangat krusial dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

    Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan ekosistem tersebut, Yayasan AMIKOM bersama PT Mataram Surya Visi Sinema (MSV Studio) telah membangun laboratorium animasi mahasiswa di lingkungan kampus AMIKOM.

    MSV Studio yang selama ini dikenal sebagai produsen film animasi 2D, kini tengah mengembangkan produksi film animasi 3D.

    Komisaris MSV Studio Aryanto Yuniawan menambahkan bahwa Wapres menyambut baik berbagai inisiatif yang tengah dijalankan AMIKOM, termasuk pengembangan pusat penelitian AI untuk animasi, produksi film animasi, serta pembentukan laboratorium mahasiswa sebagai bootcamp animasi.

    Menurut Aryanto, dukungan Wapres terhadap pemanfaatan AI dalam dunia animasi menjadi dorongan besar bagi kemajuan industri kreatif digital di tanah air.

    “Harapan kami adalah proses perkembangan AI di Indonesia ini makin bisa lebih maju sebagai tools untuk mempercepat, kemudian membuat efektif dan efisiensi bagi perkembangan bisnis animasi di Indonesia ini,” ujarnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seberapa Genting Pembentukan Badan Penerimaan Negara?

    Seberapa Genting Pembentukan Badan Penerimaan Negara?

    Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas mencoba sejumlah cara untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Terbaru, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus atau Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sudah mengadakan joint programme alias program bersama antar lembaga di Kementerian Keuangan untuk menggenjot penerimaan negara. Tak hanya itu, Direktorat Jenderal Pajak membangun sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax untuk membuat basis data perpajakan.

    Hanya saja, hasil dari sejumlah taktik itu belum juga terlihat. Sejak awal tahun, penerimaan pajak terus turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Data terbaru, Sri Mulyani melaporkan penerimaan pajak Rp683,3 triliun per Mei 2025. Angka tersebut turun 10,13% secara tahunan (year on year/YoY) dari realisasi pajak Mei 2024 senilai Rp760,38 triliun.

    Jika ditarik lebih jauh ke belakang maka terlihat rasio pajak terhadap PDB juga selalu di bawah 11% sejak 2014. Bank Dunia bahkan mencatat rasio pajak Indonesia menjadi yang terendah di antara negara-negara setara lainnya.

    Sejumlah pakar pun menilai perlunya perbaikan menyeluruh dari sistem perpajakan Indonesia. Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara pun kembali mencuat ke permukaan sebagai solusi untuk meningkatkan rasio pajak.

    Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Haula Rosdiana menilai langkah pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri menunjukkan semakin gentingnya realisasi pembentukan Badan Penerimaan Negara.

    Haula menekankan bahwa dari sisi tata kelola kelembagaan, sebuah Satgassus bersifat ad-hoc alias tidak permanen dan tak memiliki struktur resmi. Oleh sebab itu, dia tidak meyakini kerja-kerja Satgassus bisa lebih efektif daripada institusi atau lembaga yang resmi atau permanen. 

    Apalagi, sambungnya, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara akan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain seperti Direktorat Jenderal Pajak hingga Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Artinya, ada kerja sama lintas institusi.

    Padahal, Haula mengingatkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah pernah menyelenggarakan program bersama antarlembaga di Kemenkeu untuk mengoptimalisasi penerimaan negara. Hanya saja, hasilnya belum sesuai harapan karena rasio pajak masih cenderung stagnan dari tahun ke tahun.

    “Jadi semuanya ini harus dikembalikan kepada tadi, sekali lagi, bahwa ini adalah ad-hoc. Karena ad-hoc, tentu saja mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Apalagi ini lintas institusi,” ujar Haula kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Adapun, program bersama antara Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dengan Kemenkeu akan berfokus untuk memaksimalkan potensi pajak ataupun PNBP dari aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy) dan ekonomi bawah tanah (underground economy) seperti illegal fishing, illegal mining, illegal logging, dan sebagainya.

    Pemusnahan rokok ilegal. / dok Bea Cukai

    Hanya saja, Haula menilai bahwa permasalahan shadow economy tidak hanya bisa diatasi dari sisi penegakan hukum sebagaimana tujuan dari pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri. 

    “Bukan masalah dari sisi hukum saja, tetapi kita sendiri itu sistem perpajakannya belum siap,” jelasnya.

    Profesor perempuan bidang perpajakan pertama di Indonesia ini menjelaskan dua alasan utama wajib pajak tak patuh. Pertama, kebijakan perpajakan yang menyusahkan wajib pajak.

    Kedua, administrasi perpajakan yang belum kredibel hingga basis datanya belum relevan. Akibatnya, otoritas tak bisa memberi pelayanan dan sistem pengawasan perpajakan yang maksimal.

    Oleh sebab itu, daripada membentuk Satgassus yang bisa memperumit adminstratif dan birokrasi, Haula mendorong realisasi pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang merupakan janji politik Presiden Prabowo Subianto.

    “BPN itu bukan hanya sekedar kelembagaan, tapi juga ada transformasi baik dari sisi kebijakan maupun transformasi dari segi administrasinya,” nilai Haula.

    Senada, Guru Besar Hukum Politik Perpajakan Nasional Universitas Islam Sultan Agung Edi Slamet Irianto menyampaikan bahwa shadow economy dan underground economy muncul akibat rumitnya peraturan antar lembaga dan banyaknya penguatan yang dibebankan kepada pelaku ekonomi.

    Edi tidak yakin pendekatan hukum seperti yang ditawarkan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara bisa memaksimalkan potensi penguatan shadow economy. Dia mencontohkan, lembaga pengawasan dan penegakan hukum yang sudah lama berdiri dengan bermacam nama tidak mampu mengeliminasi aktivitas ekonomi ilegal.

    “Harus ada pendekatan secara komprehensif dan holistik, terutama pada lembaga pemegang kewenangan perizinan dan pemungutan penerimaan negara,” ujar Edi kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Dia meyakini Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) yang berada di luar Kementerian Keuangan bisa menjadi jawabannya. Menurutnya, BOPN bisa memberikan kepastian hukum karena aturan dan kebijakan pemungutan tersentralisasi.

    Dengan begitu, sambungnya, pemerintah maupun masyarakat dapat menghitung berapa beban yang harus dipikul oleh masyarakat kepada negara. Diharapkan, masyarakat dapat menghitung dan merencanakan secara lebih baik pembayaran pajak/PNBP kepada negara.

    “Bila ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka rakyat akan lebih percaya kepada negara yang ujungnya penerimaan negara akan meningkat,” katanya.

    Oleh sebab itu, Edi menjelaskan tujuan utama pembentukan BOPN bukan untuk meningkatkan penerimaan negara secara langsung melainkan peningkatan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat. Peningkatan penerimaan negara merupakan hasil sampingan dari tumbuhnya kepercayaan dan kepatuhan masyarakat.

    Selain itu, mantan Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran itu berpendapat bahwa BOPN juga bisa mempersingkat atau memperpendek birokrasi. 

    Wacana Badan Penerimaan Negara Ciptakan Ketidakpastian

    Pendapat berbeda disampaikan oleh Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar. Dia mengingatkan bahwa satu tahun belakangan muncul banyak ketidakpastian bagi pelaku usaha mulai dari pergantian pemerintahan hingga kebijakan tarif resiprokal AS.

    Dia mengatakan wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) hanya meningkatkan ketidakpastian yang sudah ada bagi pelaku usaha. Padahal, menurutnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memastikan tidak ada pembentukan BPN.

    “Menurut saya hal ini tidak baik bagi dunia usaha,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (15/6/2025).

    Apalagi, sambungnya, pembentukan BPN membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, pemerintah tidak perlu buru-buru membentuk BPN di tengah ketidakpastian yang belum pulih.

    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara belum menjadi prioritas pemerintah.

    Dia menambahkan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah memperkuat sistem dan kinerja instansi yang sudah ada, terutama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan.

    “Bahwa dimungkinkan kita membentuk badan itu, iya. Tapi manakala memang diperlukan. Kalau tidak ya [tidak dibuat],” ujar Prasetyo sambil menggelengkan kepala beberapa kali di Kantor Presiden, Selasa (17/6/2025).

    Ketika ditanya apakah badan semacam itu sudah mendesak untuk dibentuk, Prasetyo menjawab tegas belum dibutuhkan. 

    Sementara itu dalam dokumen internal bertajuk Operasionalisasi Program Hasil Terbaik Cepat yang diterima Bisnis, tampak detail rancangan struktur organisasi BOPN.

    Mantan Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Bidang Perpajakan Edi Slamet Irianto mengungkapkan bocoran struktur BOPN itu yang sudah dicek Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengungkapkan struktur BOPN itu sudah disusun dalam masa kampanye Pilpres 2024. Meski sudah dicek Prabowo, Edi mengungkapkan struktur BOPN tersebut masih bisa berubah. 

    “Bisa berubah, tergantung situasi nanti ya. Kan organisasi itu akan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan,” ujar Edi di Kantor PBNU, Rabu (11/5/2025).

    Bocoran Struktur Organisasi Badan Otorita Penerimaan Negara:

    Menteri Negara/Kepala BOPN, berada langsung di bawah Presiden RI
    Dewan Pengawas, yang diduduki Ex Officio Menko Perekonomian, Ex Officio Panglima TNI, Ex Officio Kapolri, Ex Officio Kejaksaan Agung, Ex Officio Kepala PPATK, dan 4 orang Independen.
    Dua wakil kepala: Wakil Kepala Operasi BOPN dan Wakil Kepala Urusan Dalam BOPN.
    Wakil Kepala Urusan Dalam BOPN dibantu dua pejabat yaitu Inspektorat Utama Badan dan Sekretaris Utama Badan
    Menteri Negara/Kepala BOPN juga akan dibantu enam deputi yaitu:

    Deputi Perencanaan dan Peraturan Penerimaan, yang berisi: Direktur Perencanaan Penerimaan; Direktur Potensi Penerimaan; Direktur Peraturan PPh; Direktur Peraturan PPN; Direktur Peraturan Cukai; Direktur Peraturan GST, Potput dan Final; Direktur Fasilitas dan Insentif Investasi; Direktur Kerjasama Perpajakan Internasional
    Deputi Pengawasan dan Penerimaan Pajak, yang berisi: Direktur Penerimaan Pajak SDA; Direktur Penerimaan Pajak Industri dan Perdagangan; Direktur Penerimaan Pajak Telematika; Direktur Penerimaan Pajak Sektor Jasa, Keuangan & Bank; Direktur Penerimaan Cukai; Direktur Pemeriksaan Pajak & Cukai
    Deputi Pengawasan dan Penerimaan PNBP, yang berisi: Direktur Peraturan Perencanaan dan Pengawasan PNBP; Direktur Peraturan PNBP Pengelolaan Dana; Direktur Peraturan PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan; Direktur Peraturan PNBP Harta Milik Negara; Direktur Peraturan PNBP SDA dan Kekayaan Laut dst.
    Deputi Pengawasan Kepabeanan/Custom, yang berisi: Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktur Audit Kepabeanan, Direktur Informasi Kepabeanan, Direktur Penindakan Kepabeanan, Direktur Interdiksi Narkotika, Direktur Kerjasama Kepabeanan Internasional, Direktur Kapal dan Patroli
    Deputi Penegakan Hukum, yang berisi: Direktur Perencanaan dan Evaluasi Gakum; Direktur Pemeriksaan Terintegrasi; Direktur Keberatan, Banding & PK; Direktur Penagihan dan Lelang; Direktur Penyidikan; dan Direktur Penuntutan
    Deputi Intelejen, yang berisi: Direktur Intelijen Luar Negeri; Direktur Transaksi Keuangan; Direktur Intel Sumber Daya Alam; Direktur Intel Telematika & Cyber; Direktur Industri Mamin & Air; Direktur Obat dan Petro Kimia; Direktur Industri Textile & Garmen; Direktur Intel Sawit dan Perkebunan lainnya

    Di bawah deputi, ada dua lembaga lagi yaitu:

    Pusat Data Sains dan Informasi, yang berisi Divisi Data Analitik; Divisi Block Chain; Divisi Artificial Intelligence; Divisi Hardware & Software; Divisi Cyber Security; dan Divisi Info Grafis
    Pusat Riset dan Pelatihan Pegawai, yang berisi Divisi Dik Pajak; Divisi Dik Kepabeanan; Divisi Riset Kebijakan; Divisi Latsar pegawai; Divisi Lat Keahlian Khusu; dan Divisi Pelatihan Komando

    Wakil Ketua Operasi BOPN dibantu Kepala Perwakilan Provinsi Setingkat eselon 1b
    5 Staf Ahli (Sahli) yang berisi Sahli Analis Intelijen Ekonomi; Sahli Komunikasi Politik; Sahli Telematika; Sahli Ekonomi Syariah; dan Sahli Hukum Kekayaan Negara.

  • 10 Merasa Malu Ada Aksi Bentang Poster Kritik Gibran, Walkot Blitar: Caper dan Nggak Tahu Substansi Surabaya

    10 Merasa Malu Ada Aksi Bentang Poster Kritik Gibran, Walkot Blitar: Caper dan Nggak Tahu Substansi Surabaya

    Merasa Malu Ada Aksi Bentang Poster Kritik Gibran, Walkot Blitar: Caper dan Nggak Tahu Substansi
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com
    – Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin alias Ibin mengaku merasa malu atas aksi bentang poster oleh 4 mahasiswa saat iring-iringan kendaraan membawa rombongan Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    melintas di Kota Blitar, Rabu (18/6/2025).
    Empat mahasiswa tersebut membentangkan poster berisi kritikan terhadap
    Gibran
    yang masing-masing berbunyi “Omon-omon 19 Juta Lapangan Kerja”, “Siapa Percaya Pengangkang Konstitusi”, “Semangat Terus Bikin Bualan Mas Wapres”, dan “Dinasti Tiada Henti”.
    “Sebagai senior yang dulu juga pernah menjadi aktivis, malu lah kita ya. Seperti itu. Sampaikan aspirasi dengan cara yang baik. Tidak dengan cara yang cari perhatian seperti itu,” ujar Ibin saat ditemui awak media di Kantor Wali Kota Blitar, Kamis (19/6/2025).
    Ibin menyadari jaminan kebebasan dalam menyampaikan aspirasi termasuk oleh empat mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Blitar itu.
    Namun, Ibin menilai cara yang mereka lakukan dengan cara membentangkan poster ketika rombongan
    Wapres Gibran
    melintas sebagai cara tidak elegan.
    “Jadi seolah-olah pada pingin cari perhatian. Caper (cari perhatian) gitu ya. Caper dan gak tahu substansinya,” tuturnya.
    “Kalau seorang pejabat negara datang ke suatu wilayah itu kan pingin mengecek apakah program jalan apa tidak. Apa yang perlu ditingkatkan. Apa yang perlu dibangun. Itu penting bagi suatu daerah,” imbuhnya.
    Ibin kembali mengungkapkan kekecewaannya atas aksi bentang poster tersebut dengan alasan dirinya telah bersusah payah mengundang Gibran untuk datang ke Kota Blitar.
    Apalagi, lanjutnya, kedatangan Gibran menjadi kesempatan bagi dirinya untuk mengajukan sejumlah proposal untuk membangun Kota Blitar.
    Ibin menyebut bahwa dia sempat mengajukan proposal ke Gibran untuk mendapatkan dukungan Pemerintah Pusat bernilai ratusan miliar Rupiah untuk pembenahan rumah sakit daerah agar menjadi rumah sakit rujukan yang baik.
    “Dan alhamdulillah beliau menerima proposal saya yang tentunya nilainya ratusan miliar (rupiah),” ungkapnya.
    Menurut Ibin, dalam kunjungannya ke sentra kerajinan kendang jimbe di Kota Blitar, Gibran juga memberikan bantuan berupa mesin-mesin produksi bernilai ratusan juta rupiah.
    Karena itu, ujarnya, seharusnya “tamu negara” seperti Gibran disambut dengan baik dan dengan penuh penghormatan.
    “Saya sebagai Pemerintah Kota Blitar merasa aneh ya. Betapa susahnya, betapa sulitnya mengundang tokoh-tokoh nasional untuk berkunjung ke sini,” kata dia.
    “Dan sebagai penerima tamu, kami Pemkot sangat menyayangkan ada tindakan penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan cara yang tidak baik,” tuturnya.
    “Tapi adik-adik kita menyambut tamu-tamu negara itu seperti itu,” ujarnya.
    Meski demikian, kata Ibin, 3 dari 4 mahasiswa yang diringkus personel Paspampres akhirnya diajak ke rumah makan dimana Gibran dan rombongan menikmati makan siang.
    Kata Ibin, ketiga mahasiswa tersebut diterima dengan baik oleh Gibran dan diajak makan siang bersama.
    “Jadi kemarin di rumah makan itu saya melihat adik-adik kita itu aspirasinya ditetima, diajak ngobrol, dijamu dengan baik. Saya kira gak ada isu-isu (penangkapan),” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, empat mahasiswa melakukan aksi bentang poster ke arah iring-iringan rombongan Wapres Gibran saat hendak menuju sebuah rumah makan di Jalan Kalimantan, Kota Blitar, Rabu siang.
    Tiga dari empat mahasiswa tersebut diringkus oleh personel Paspampres.
    Meskipun pihak kepolisian menyebut bahwa tindakan Paspampres hanya menghalau para mahasiswa.
    Namun dalam video berdurasi sekitar 10 detik yang mereka tindakan personel Paspampres terlihat tiga orang anggota Paspampres meringkus dua mahasiswa dan merebut sejumlah poster dari tangan mereka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahasiswa Tagih Janji Kampanye Gibran Dipiting Paspampres, Guntur Romli: Tindakan berlebihan!

    Mahasiswa Tagih Janji Kampanye Gibran Dipiting Paspampres, Guntur Romli: Tindakan berlebihan!

    GELORA.CO – Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli mengkritik keras penangkapan dan penahanan sejumlah mahasiswa di Blitar, Jawa Timur, Rabu (18/6).

    “Tindakan berlebihan dan berbasis kekerasan,” kata dia kepada awak media, Kamis (19/6).

    Diketahui, sejumlah mahasiswa sempat ditangkap dan ditahan saat hendak membentangkan spanduk ketika Wapres RI Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan ke Blitar.

    Isi spanduk yang hendak dibentangkan ialah kritik terhadap janji kampanye Gibran untuk mewujudkan 19 juta lapangan kerja.

    Guntur Romli menilai keberadaan mahasiswa yang hendak membentangkan spanduk sebenarnya tidak mengancam jiwa Gibran, sehingga aksi penangkapan menjadi berlebihan.

    “Mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi dan menagih janji yang disampaikan Gibran saat kampanye Pilpres seperti lapangan pekerjaan untuk 19 juta orang,” kata dia.

    Guntur Romli menyatakan tindakan menangkap dan menahan mahasiswa yang mau menyalurkan aspirasi menjadi ancaman terhadap demokrasi.

    “Kebebasan menyampaikan pendapat dan pembungkaman terhadap suara kritis dari publik,” ujarnya. 

    Guntur Romli mengatakan reaksi berlebihan aparat yang menangkap dan menahan mahasiswa tidak bisa dibela dengan dalih apa pun.

    “Sebab, kalau mereka menyambut dengan poster dan spanduk yang memuji dan menjilat Gibran tidak akan pernah ditangkap,” kata dia. 

  • Kata Wali Kota Blitar soal 3 Mahasiswa PMII Dihalau Saat Kunjungan Wapres Gibran

    Kata Wali Kota Blitar soal 3 Mahasiswa PMII Dihalau Saat Kunjungan Wapres Gibran

    Blitar (beritajatim.com) – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin angkat bicara soal insiden penghalauan 3 mahasiswa anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) oleh Paspampres Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (18/6/2025) kemarin. Pria yang akrab disapa Mas Ibin itu pun menyayangkan aksi yang dilakukan oleh 3 anggota PC PMII Blitar tersebut.

    “Jadi semestinya kita menghargai tamu yang datang siapapun itu, dan kami sangat menyayangkan ya atas sikap adek adek ini,” ungkap Mas Ibin, Kamis (19/06/2025)

    Mas Ibin sebenarnya mempersilakan para mahasiswa, termasuk PMII, menyampaikan aspirasinya. Namun, penyampaian aspirasi tersebut harus sesuai dengan prosedur yang ada.

    “Sebenarnya gimana lagi? Negara ini kan negara demokratis, bebas, menyampaikan aspirasi boleh-boleh, tapi cara-caranya harus diperhatikan,” tegasnya.

    Mas Ibin justru menilai cara penyampaian kritik tiga anggota PMII Blitar itu seperti mencari perhatian. Dari pandangan Mas Ibin, mereka seperti tidak mengerti soal substansi dari kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran ke Bumi Bung Karno.

    “Jadi seolah-olah jadi caper (cari perhatian) itu loh, caper dan tidak tahu substansinya gitu loh, kalau seorang pejabat negara datang ke suatu wilayah itu kan mereka mesti mengecek wilayah itu, program-programnya jalan atau tidak, terus apa yang perlu ditingkatkan apa yang perlu dibangun itu penting bagi suatu daerah,” imbuhnya.

    Mas Ibin pun menyindir penyampaian kritik 3 anggota PMII tersebut. Orang nomor satu di Kota Blitar itu pun mengimbau agar aksi ini tidak diulangi oleh para mahasiswa.

    “Istilahnya itu sesuatu yang kita idam-idamkan kita inginkan dirusak oleh oknum-oknum yang hanya mementingkan ego nya untuk menyampaikan gagasan, pikiran dengan cara mencari perhatian seperti itu,” tegas Mas Ibin.

    Bahkan, Mas Ibin merasa malu atas sikap 3 anggota PMII Blitar tersebut. Ia pun meminta agar kejadian ini tidak terulang kembali.

    “Saya sebagai senior yang dulu pernah jadi aktivis malulah saya, disampaikan kalau menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik tidak dengan cara cari perhatian seperti itu,” tandasnya. [owi/beq]