Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • KKN dan Fufufafa Bisa jadi Landasan Pemakzulan Gibran

    KKN dan Fufufafa Bisa jadi Landasan Pemakzulan Gibran

    GELORA.CO -Dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) hingga akun Fufufafa dianggap bisa menjadi landasan untuk memakzulkan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dari jabatan Wakil Presiden.

    Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, Jokowi selama 10 tahun telah menikmati permainannya dengan UU yang dibuat demi kepentingan keluarga dan dinastinya.

    “KKN dan Fufafa bisa menjadi landasan untuk pemakzulan Gibran,” kata Hari kepada RMOL, Senin, 23 Juni 2025.

    Namun demikian, lanjut Hari, soal isu pemakzulan saat ini bolanya ada di partai politik (parpol) di Senayan.

    “Semua kembali kepada parpol di DPR, apakah ada keseriusan untuk pemakzulan Gibran?” tanya Hari.

    Mengingat, rilis dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), mencantumkan nama Jokowi dalam daftar nominasi pemimpin paling korup 2024, yang merupakan hasil dari 10 tahun kekuasaannya.

    “Mengangkangi UU adalah daya rusaknya Geng Solo,” pungkas Hari.

  • KKN dan Fufufafa Bisa jadi Landasan Pemakzulan Gibran

    KKN dan Fufufafa Bisa jadi Landasan Pemakzulan Gibran

    GELORA.CO -Dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) hingga akun Fufufafa dianggap bisa menjadi landasan untuk memakzulkan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dari jabatan Wakil Presiden.

    Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, Jokowi selama 10 tahun telah menikmati permainannya dengan UU yang dibuat demi kepentingan keluarga dan dinastinya.

    “KKN dan Fufafa bisa menjadi landasan untuk pemakzulan Gibran,” kata Hari kepada RMOL, Senin, 23 Juni 2025.

    Namun demikian, lanjut Hari, soal isu pemakzulan saat ini bolanya ada di partai politik (parpol) di Senayan.

    “Semua kembali kepada parpol di DPR, apakah ada keseriusan untuk pemakzulan Gibran?” tanya Hari.

    Mengingat, rilis dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), mencantumkan nama Jokowi dalam daftar nominasi pemimpin paling korup 2024, yang merupakan hasil dari 10 tahun kekuasaannya.

    “Mengangkangi UU adalah daya rusaknya Geng Solo,” pungkas Hari.

  • Minim Kritik dan Sering Dipuji, AHY Berpeluang Dampingi Prabowo di 2029

    Minim Kritik dan Sering Dipuji, AHY Berpeluang Dampingi Prabowo di 2029

    JAKARTA – Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menilai kedekatan dan chemistry yang terbangun antara Presiden Prabowo Subianto dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka peluang keduanya untuk berpasangan di Pemilihan Presiden 2029 mendatang.

    Sebelumnya, Prabowo terlihat semakin mesra dengan AHY. Prabowo kerap memberikan tugas penting kenegaraan kepada putra sulung Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

    Salah satunya terlihat ketika memberikan sambutan dalam International Conference of Infrastructure (ICI) 2025 di JICC, beberapa waktu lalu, Prabowo memuji kinerja dan kecakapan AHY. Prabowo mengaku meski sangat jarang memberikan arahan, AHY bisa menerjemahkan maksud dan keinginannya.

    Menurut Zaki, kedekatan dan chemistry yang terbangun antara Prabowo dan AHY merupakan hal yang wajar. Sebab, keduanya sama-sama berlatar belakang militer dan termasuk kategori tentara intelektual. Selain itu, ada lingkungan politik yang mendukung, di mana Prabowo memiliki hubungan baik dengan SBY.

    “Pujian Prabowo ke AHY masih wajar. Bila dibandingkan dengan ketum parpol lain yang menjadi menteri, AHY termasuk menteri yang kinerjanya minim kritikan. Misalnya, terkait mock-up rencana program 3 juta rumah, kritikan lebih ke Menteri PKP Maruarar Sirait, tapi tidak menyasar AHY sebagai menteri koordinatornya. Kapabilitas AHY sendiri yang memang menjadi salah satu modal utamanya,” terangnya, Minggu 22 Juni 2025.

    Meski masih pujian Prabowo kepada AHY masih dianggap wajar, kedekatan dan chemistry keduanya berpotensi berkembang menjadi kerja sama politik yang lebih serius di Pilpres 2029. Pasalnya, dengan posisi yang semakin sentral di panggung politik akan mendongkrak elektoral AHY dan berpeluang mendampingi Prabowo.

    Zaki mengungkapkan, skenario (duet Prabowo dan AHY) itu sangat mungkin terealisasi bila elektabilitas AHY tinggi dan kekuatan politik Joko Widodo (Jokowi) yang direpresentasikan Wapres Gibran Rakabuming Raka terus melemah.

    “Dalam konteks politik 2029, nama AHY mungkin masih akan menjadi salah satu opsi. Dengan posisinya sebagai Ketum Demokrat, tentunya akan lebih memudahkan AHY berkiprah pada kontestasi mendatang. Mungkin saja AHY disiapkan untuk paska Prabowo sekaligus untuk membendung langah-langkah politik Gibran yang kinerja dan kontribusinya belakangan semakin banyak dipertanyakan oleh para loyalis Prabowo,” ujarnya.

  • Diduga Sakit Kulit Serius, Amien Rais Serukan Jokowi Bertobat: Jangan ke Dukun!

    Diduga Sakit Kulit Serius, Amien Rais Serukan Jokowi Bertobat: Jangan ke Dukun!

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi diduga mengidap penyakit kulit serius.

    Hal ini terpantau dari penampilan teranyarnya saat merayakan ulang tahun ke-64 di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 21 Juni 2025.

    Menanggapi sakit kulit Jokowi, Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais berharap ayah dari Wapres Gibran Rakabuming  Raka itu segera bertobat.

    “Allah mempunyai sifat ghofur dan ghofar, maha pemaaf dan maha pengampun yang tidak pernah menutup pintu tobat bagi seluruh hambanya,” kata Amien Rais dalam sebuah video singkat yang dikutip Senin 23 Juni 2025.

    Amien Rais mengingatkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertobat kepada Allah SWT atas kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat.

    “Perbanyak istigfar, tasbih, tahmid, takbir dan seterusnya, dan bertawakalah kepada Allah semata-mata,” saran Amien Rais. 

    “Jangan bertawakal kepada dukun yang kadang-kadang untuk menyelamatan diri sendiri saja tidak bisa,” sambungnya.

    Dari foto yang beredar di media sosial, kulit wajah Jokowi terlihat lebih gelap dari biasanya. Selain itu, terlihat bercak-bercak putih di mukanya.

    Beberapa waktu lalu Jokowi mengaku menderita sakit alergi atau sakit kulit. 

    Jokowi menjelaskan, alergi tersebut didapatnya setelah melakukan kunjungan ke Vatikan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus.

    “Alergi biasa. Alergi biasa waktu ke Vatikan kemarin. (Kondisi dan penyembuhannya) ya seperti ini,” kata Jokowi kepada Jumat 6 Juni 2025.

    Jokowi memastikan masih bisa beraktivitas seperti biasa dan tidak mengalami masalah pada tubuhnya. 

    “Ya biasa saja. Beraktivitas bisa, biasa saja. Ke mana-mana. Badan masih fit, nggak ada masalah. Alergi biasa,” kata Jokowi.

  • Geng Solo Musuh Reformasi yang Nyata

    Geng Solo Musuh Reformasi yang Nyata

    GELORA.CO – Geng Solo dianggap sebagai musuh reformasi dan pelanggar UU yang harus ditertibkan di pemerintahan Prabowo Subianto.

    Geng Solo dikenal sebagai kumpulan orang-orang yang dekat dengan lingkaran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Geng Solo ini dikenal sering kangkangi UU. Contohnya pelanggaran UU yang disengaja untuk loloskan Gibran, itu adalah pelanggaran UU yang fatal,” kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 22 Juni 2025.

    Indikasi manuver Geng Solo ini bahkan menurut Muslim telah berdampak luas terhadap iklim politik dalam negeri. Akibat ulah mereka, kini muncul desakan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    “Jadi pelanggaran UU ini sudah sangat beralasan kuat untuk makzulkan Gibran. Geng ini juga diduga kuat menyuburkan KKN, mereka adalah musuh reformasi dan pelanggar UU yang nyata,” pungkas Muslim.

    Istilah Geng Solo sudah cukup lama terdengar di perpolitikan Tanah Air. Kelompok ini kerap diasosiasikan sebagai pihak-pihak pendukung setia Jokowi di pemerintahan.

    Geng Solo ini belakangan kembali ramai dibahas, termasuk oleh para aktivis setelah Jokowi lengser. Beberapa di antaranya dituding masih berada di pemerintahan, seperti Budi Arie Setiadi, Budi Gunadi Sadikin, hingga Sakti Wahyu Trenggono yang lantang menyebut Jokowi sebagai bos mereka pasca Idulfitri tahun ini.

  • Jokowi Batal Maju Jadi Ketum PSI, Kondisi Kesehatan Dikabarkan Makin Memburuk?

    Jokowi Batal Maju Jadi Ketum PSI, Kondisi Kesehatan Dikabarkan Makin Memburuk?

    GELORA.CO – Pada hari ulang tahunnya yang ke-64, mantan Presiden Joko Widodo membuat keputusan penting yang mengejutkan publik.

    Melalui pernyataan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, Jokowi dipastikan batal mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Dalam keterangannya, Kaesang menyebut alasan utama pembatalan tersebut adalah Jokowi tidak ingin bersaing dengan anaknya sendiri.

    Diketahui, Kaesang resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSI pada hari yang sama.

    “Enggak mungkin beliau bersaing dengan anaknya,” ujar Kaesang kepada awak media.

    Namun, publik mempertanyakan apakah keputusan ini murni kalkulasi politik atau ada faktor lain, khususnya yang berkaitan dengan kondisi kesehatan Jokowi yang belakangan ini menjadi sorotan.

    Penampilan Jokowi saat ulang tahun yang dirayakan sederhana di rumahnya di Jalan Kutai Utara, Solo, menarik perhatian banyak pihak.

    Wajahnya terlihat lebih gelap dengan bercak putih yang semakin dominan, memicu kekhawatiran tentang kondisinya.

    Jokowi sendiri pernah mengaku mengalami alergi kulit setelah kunjungan ke Vatikan pada April lalu.

    Menurut ajudannya, udara di Vatikan tidak cocok dengan kondisi Jokowi dan menyebabkan munculnya bintik-bintik di kulitnya.

    Namun, publik mulai meragukan bahwa ini hanya alergi biasa.

    Pasalnya, setelah hampir dua bulan kembali ke Indonesia, kondisi kulit Jokowi justru terlihat semakin memburuk, bukan membaik.

    Beberapa dugaan pun bermunculan, termasuk kemungkinan penyakit langka seperti sindrom Stevens-Johnson.

    Meski demikian, gejala yang tampak pada Jokowi tidak sepenuhnya sesuai dengan ciri khas sindrom tersebut.

    Walau demikian, secara fisik Jokowi masih tampak aktif, dapat berinteraksi dengan para pendukungnya, dan merayakan acara ulang tahunnya.

    Namun, ia hanya hadir dalam waktu singkat, sehingga muncul dugaan bahwa aktivitasnya kini sudah lebih terbatas.

    Selain isu kesehatan, Jokowi juga tengah menghadapi sejumlah tekanan politik, termasuk perdebatan mengenai ijazahnya, desakan pemakzulan terhadap putranya, Gibran Rakabuming Raka, oleh sejumlah purnawirawan, serta beban politik yang ia warisi pasca kepemimpinannya.

    Keputusan untuk mundur dari peluang menjadi Ketua Umum PSI memicu pertanyaan, apakah beban kesehatan dan tekanan politik yang berat menjadi salah satu alasan utamanya.

    Sebelumnya, Jokowi sempat digadang-gadang akan memimpin PSI setelah hubungannya dengan PDIP memburuk pasca ia secara terbuka mendukung Kaesang di PSI.

    Bahkan, Raja Juli Antoni, Sekjen PSI saat itu, sempat menyatakan bahwa Jokowi tengah mempertimbangkan serius untuk mengambil posisi Ketua Umum PSI.

    Namun, kini Jokowi memilih menyerahkan partai tersebut sepenuhnya kepada Kaesang.

    Hal ini menimbulkan pertanyaan baru, mengingat PSI—meski didukung penuh oleh Jokowi dan Kaesang pada Pemilu 2024—tetap gagal lolos ke parlemen.

    Dengan Jokowi memutuskan untuk tidak menjadi ketua umum, masa depan PSI akan sepenuhnya berada di tangan Kaesang.

    Namun, banyak yang meragukan apakah Kaesang mampu membawa PSI melewati ambang batas parlemen pada Pemilu 2029, mengingat pengaruh Jokowi diprediksi akan berkurang signifikan setelah tidak lagi berada dalam kekuasaan.

    Sementara itu, relawan Projo yang sebelumnya juga sempat dikabarkan akan menjadi partai politik pendukung Jokowi, kini menghadapi berbagai hambatan, termasuk kasus yang menimpa Ketua Umum Projo, Budi Arie, yang namanya terseret dalam isu mafia situs judi online.

    Secara politik, Jokowi kini berada dalam posisi tanpa partai.

    Setelah didepak dari PDIP dan batal bergabung dengan Golkar maupun PSI, peluang Jokowi untuk tetap cawe-cawe dalam pemerintahan melalui kekuatan partai semakin menipis.

    Pengamat menilai, tanpa partai yang kuat, Jokowi akan kesulitan mempertahankan pengaruhnya di panggung politik nasional.

    Selain itu, jika benar Jokowi menghindari jabatan strategis karena alasan kesehatan, maka fokus mantan presiden itu ke depan mungkin akan lebih banyak diarahkan pada pemulihan diri ketimbang kembali terjun aktif ke arena politik.

  • Ini Bocoran Materi Retret Jilid 2 untuk Kabinet Prabowo-Gibran 2 jam yang lalu

    Ini Bocoran Materi Retret Jilid 2 untuk Kabinet Prabowo-Gibran

    2 jam yang lalu

  • 2
                    
                        Mahasiswa Dihalau Saat Ingin Aksi ke Wapres, Anggota DPR: Aparat Jangan Represif
                        Nasional

    2 Mahasiswa Dihalau Saat Ingin Aksi ke Wapres, Anggota DPR: Aparat Jangan Represif Nasional

    Mahasiswa Dihalau Saat Ingin Aksi ke Wapres, Anggota DPR: Aparat Jangan Represif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengkritik adanya penghalauan dan penahanan sementara terhadap tiga mahasiswa yang ingin menggelar aksi protes secara damai kepada Wakil Presiden (Wapres)
    Gibran Rakabuming Raka
    di Kota Blitar, Jawa Timur.
    Abdullah meminta aparat keamanan agar tidak bereaksi berlebihan atau bertindak represif menghadapi sejumlah mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi.
    Apalagi, lanjut Abdullah, tiga mahasiswa itu tidak memuat unsur kekerasan, ujaran kebencian, atau tindakan yang mengancam keselamatan pejabat negara.
    “Penangkapan mahasiswa karena membawa poster bertuliskan pertanyaan atau kritik terhadap Wakil Presiden, apapun narasinya, adalah bentuk reaksi yang berlebihan,” kata Abdullah, kepada wartawan, Sabtu (21/6/2025).
    Menurut dia, sikap reaktif aparat yang berlebihan dapat menciptakan iklim ketakutan terhadap
    kebebasan berekspresi
    di Tanah Air.
    “Aparat jangan-lah
    over reaction
    , apalagi sampai represif seperti itu dalam menyikapi bentuk aspirasi publik yang dilindungi dalam konstitusi kita,” imbuh dia.
    Abdullah menilai, penghadangan terhadap mahasiswa itu tidak sesuai konstitusi.
    Sebab, warga negara punya hak konstitusional untuk bebas menyampaikan pendapat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.
    “Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyampaikan pendapat. Aksi mahasiswa yang membentangkan poster kritik terhadap kebijakan publik jelas merupakan ekspresi damai, bukan ancaman keamanan,” ujar dia.
    Meski akhirnya ketiga mahasiswa itu dibebaskan, Abdullah menilai bahwa kritik terhadap pejabat tertinggi bukanlah tindakan kriminal, melainkan bagian dari partisipasi publik yang seharusnya dilindungi.
    Legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu pun menilai sikap aparat tersebut tidak dapat dibenarkan secara demokratis.
    “Maka tindakan pengamanan yang berujung pada penahanan selama berjam-jam adalah bentuk pembatasan kebebasan sipil yang tidak dapat dibenarkan secara demokratis,” ujar dia.
    Politikus PKB ini menyoroti tindakan aparat yang membawa mahasiswa ke suatu tempat tertutup selama kurang lebih empat jam tanpa proses hukum dan kejelasan status.
    Menurut dia, tindakan polisi ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip
    due process of law
    dan membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang.
    “Aparat sebagai perwakilan negara dalam kasus ini, seharusnya hadir sebagai pelindung ruang demokrasi, bukan pengendali narasi tunggal kekuasaan,” kata Abdullah.
    Abdullah mengatakan, pengamanan terhadap pejabat tinggi negara memang penting.
    Namun, jangan dijadikan alasan pengamanan untuk meredam aspirasi masyarakat secara sewenang-wenang.
    Dia menekankan demokrasi bukan hanya soal pemilu, tapi juga tentang keberanian mendengar suara berbeda.
    “Kalau ruang kritik yang sah dan damai ditanggapi dengan penangkapan atau pembungkaman, maka kita sedang menghadirkan demokrasi yang hanya prosedural, bukan substantif,” tutur Abdullah.
    Abdullah berharap ke depannya tidak ada upaya lanjutan untuk membungkam mahasiswa secara struktural.
    Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI disebut akan terus memastikan bahwa prinsip-prinsip negara hukum dijalankan secara adil.
    “Kami akan mengawal agar tidak ada bentuk intimidasi lanjutan. Kritik mahasiswa adalah bagian dari kontrol publik. Justru pejabat publik perlu mendengarkannya secara terbuka dan bertanggung jawab,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, tiga mahasiswa diringkus personel Paspampres saat membentangkan poster ke arah iring-iringan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tengah menuju ke sebuah rumah makan di Jalan Kalimantan, Kota Blitar, Rabu (18/6/2025) siang.
    Aksi tersebut terekam dalam sebuah video berdurasi 10 detik.
    Terlihat tiga personel Paspampres memiting dua mahasiswa serta merebut sejumlah poster dari tangan mereka.
    Satu orang mahasiswa yang juga ikut membentangkan poster itu tidak terlihat dalam video tersebut.
    Wakil Kepala Polres Blitar Kota, Kompol Subiyantana, membenarkan peristiwa tersebut, tetapi membantah adanya penangkapan.
    “Informasinya tiga mahasiswa itu membawa poster mau menerobos rombongan Wakil Presiden itu sehingga dihalau untuk dipinggirkan,” ujar Subiyantana saat dikonfirmasi awak media.
    “Ketiganya sekarang sudah pulang. Wong cuma dihalau, suruh minggir. Kalau VVIP kan harus steril,” kata dia lagi.
    Terpisah, Ketua Pengurus Cabang Blitar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Muhammad Thoha Ma’ruf, melalui keterangan tertulisnya kepada awak media mengatakan bahwa sebenarnya ada empat mahasiswa yang membentangkan empat poster.
    “Ada empat poster catatan kritis mahasiswa PMII Blitar terhadap Wapres Gibran. Kami memang berniat membentangkan poster itu sebagai sambutan untuk Wapres Gibran,” ujar Thoha.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penipuan Deepfake Suara Masuk WhatsApp

    Penipuan Deepfake Suara Masuk WhatsApp

    Jakarta

    Modus penipuan kini semakin canggih. Anda mesti berhati-hati dengan penipuan deepfake suara yang masuk WhatsApp.

    WhatsApp sebagai aplikasi populer yang digunakan orang, membuatnya menjadi sasaran empuk penjahat digital untuk mencari korbannya. Modus terbaru adalah memanfaatkan teknologi deepfake.

    Teknologi deepfake pada dasarnya adalah manipulasi audio visual secara digital menyerupai orang lain. Bisa suaranya yang berubah, bisa juga yang wajahnya berubah, atau keduanya.

    Itu sebabnya deepfake menjadi modus baru untuk melakukan penipuan online. WhatsApp pun menjadi sasarannya.

    Jangan lupa, pada awal tahun 2025 ini pernah ada beberapa kasus penipuan deepfake. Seperti diberitakan detikNews, modusnya adalah berupa meniru pejabat publik dalam sebuah program bantuan pemerintah.

    Pejabat yang ditirukan deepfake misalnya Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka sampai Menkeu Sri Mulyani. Komplotan penipu mencantumkan nomor WhatsApp untuk menjebak korban melakukan transfer uang.

    Dilansir dari Dtrust, Sabtu (21/6/2025) penipuan deepfake suara ini disebut sebagai AI Voice Cloning. Suara orang ditiru untuk kemudian menjadi suara buatan yang mirip aslinya. Penipuan deepfake di Indonesia naik 1.550% dalam setahun terakhir.

    Cara kerja penipuan deepfake suara

    Penipu akan menelepon korban menggunakan suara hasil AI menirukan kolega kantor atau atasan, pejabat atau tokoh publik atau keluarga korban. Setelah diajak bicara, korban diminta mentransfer uang atau data penting.

    Cara mendeteksi penipuan deepfake suara

    1. Nada bicara datar

    Manusia normal, apapun aksennya, akan berbicara dengan intonasi yang menggambarkan suasana hatinya atau membekan penekanan pada suatu kata. Namun, jika lawan bicara kita bicara dengan nada bicara yang datar, monoton dan tidak sesuai konteks pembicaraannya, maka Anda patut curiga. Suara macam ini tentu tidak natural.

    2. Pengucapan kaku dan janggal

    Untunglah AI belum sempurna betul. Meski semakin canggih, deepfake suara tetap mengalami kesulitan meniru kata-kata yang jarang digunakan atau frasa yang kompleks karena proses machine learning.

    Jika mendengar pengucapan yang terasa janggal, pilihan kata yang aneh, atau kalimat yang terdengar tidak alami, kemungkinan besar itu adalah deepfake suara.

    3. Suara latar tidak wajar

    Audio smartphone kini semakin bagus dengan kualitas suara makin bersih. Nah, jika dalam perbincangan itu terdengar suara latar yang mengganggu seperti berderak atau suara statis kresek-kresek yang tidak sesuai dengan persangkaan Anda soal kemungkinan posisi lawan bicara, patutlah dicurigai suaranya tidak asli.

    Tips menghindari deepfake suara

    Berhati-hati dan waspadalah ketika menggunakan WhatsApp. Penipuan deepfake suara biasa saja mengincar Anda. Jangan langsung percaya dengan suara yang Anda dengar meskipun terasa familiar. Inilah tips yang bisa membantu

    1. Verifikasi identitas

    Jika lawan bicara ini mewakili sebuah institusi, lembaga, perusahaan, segera hubungi nomor resminya secara terpisah untuk memastikan kebenarannya.

    2. Waspadai tawaran menggiurkan

    Hari begini dapat rezeki nomplok? Hati-hati, Anda bisa jadi lagi digiring penipu. Jika diminta bertindak cepat untuk mengklaim hadiah atau mengirim uang dan perbuatan buru-buru lainnya, jangan mau. Berpikirlah dua kali.

    3. Literasi digital

    Literasi digital adalah kunci untuk menghindari penipuan deepfake suara. Pelajari tren penipuan online dan cara mendeteksinya. Ingatkan keluarga dan kolega bahwa teknologi AI makin canggih, termasuk juga penipuan suara.

    (fay/afr)

  • GMNI Jaksel Serukan Pecat Semua Pejabat Rezim Dinasti dan Makzulkan Gibran!

    GMNI Jaksel Serukan Pecat Semua Pejabat Rezim Dinasti dan Makzulkan Gibran!

    GELORA.CO – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan (Jaksel) melontarkan pernyataan sikap keras terhadap pemerintahan saat ini dengan mengusung seruan bertajuk “Potong Satu Generasi: Bersihkan Pemerintahan Militer dari Warisan Orde Baru dan Pecat Semua Pejabat Rezim Dinasti!”

    Dalam pernyataan tersebut, GMNI Jaksel mengecam dominasi elit politik dan militer yang disebut masih dipengaruhi oleh warisan Orde Baru.

    Ketua GMNI Jaksel, Dendy, menilai bahwa selama Indonesia masih dikuasai oleh tokoh-tokoh lama yang korup dan otoriter, cita-cita reformasi 1998 tak akan pernah terwujud.

    Dendy menyatakan kekecewaannya terhadap Presiden Joko Widodo yang dinilai telah menyimpang dari semangat reformasi.

    “27 tahun pasca reformasi, kita justru melihat pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Jokowi, yang dulu diharapkan membawa perubahan, malah membangun dinasti politik dan melemahkan institusi-institusi seperti KPK,” tegasnya.

    GMNI menyoroti sejumlah hal sebagai indikasi kegagalan rezim saat ini yakni Revisi UU KPK yang melemahkan independensi lembaga antirasuah, represi terhadap kebebasan berekspresi dan kriminalisasi aktivis, dominasi oligarki dalam proyek-proyek strategis nasional dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat kecil, termasuk penggusuran dan ketimpangan agraria.

    Melalui pernyataan sikap tersebut, GMNI Jaksel menyampaikan sepuluh tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR RI yakni: 

    Menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.Menuntut pengusutan menyeluruh atas pelanggaran HAM masa lalu.Mengadili Presiden Jokowi dan memakzulkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.Mencopot Kapolri karena dianggap gagal menegakkan hukum.Menjamin sandang, pangan, dan papan murah bagi rakyat serta mensejahterakan petani.Melaksanakan reforma agraria sejati.Membangun industrialisasi nasional berbasis kemandirian.Menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat adat.Menyediakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu.Peringatan Pemakzulan Prabowo-Gibran

    GMNI Jaksel secara terbuka mengancam akan mendorong pemakzulan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, jika tuntutan tersebut diabaikan.

    “Kami mendesak DPR segera membuka rapat pemakzulan Gibran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran konstitusi dan etika demokrasi,” ujar Dendy.

    Dendy menegaskan bahwa gerakan ini bukanlah sekadar dorongan untuk pergantian kepemimpinan, melainkan upaya memutus dominasi struktural warisan Orde Baru yang masih bercokol di tubuh birokrasi dan militer.

    “Kami tidak anti-generasi tua, tapi kami anti-korupsi, anti-otoritarian, dan anti-pengkhianatan terhadap reformasi,” jelasnya.

    Sebagai langkah lanjutan, GMNI Jaksel berencana menggelar aksi massa di depan DPR RI dalam waktu dekat. “Jika pemerintah tetap abai, kami siap memobilisasi gerakan mahasiswa dan rakyat untuk menggulingkan rezim yang korup ini,” tandas Dendy.

    Langkah ini disebut sebagai salah satu bentuk tekanan terbesar dari kalangan mahasiswa terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran pasca-Pemilu 2024.***