Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Agus Mulyono, Pendiri Kawan Gibran Lolos Seleksi Caketum PSI Nasional 24 Juni 2025

    Agus Mulyono, Pendiri Kawan Gibran Lolos Seleksi Caketum PSI Nasional 24 Juni 2025

    Agus Mulyono, Pendiri Kawan Gibran Lolos Seleksi Caketum PSI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Partai Solidaritas Indonesia
    (PSI) resmi menetapkan tiga kandidat calon ketua umum (caketum) yang baru.
    Salah satu yang menarik perhatian adalah nama
    Agus Mulyono Herlambang
    , yang dikenal sebagai pendiri relawan Kawan Gibran.
    Penetapan ini diumumkan oleh Ketua Steering Committee Kongres PSI Andy Budiman, dalam konferensi pers yang digelar PSI, Selasa (24/6/2025).
    “Sejauh ini kami sudah menerima tiga pendaftar. Yang pertama pada hari Rabu yang lalu ada Bro Ronald Sinaga, Bro Ron. Kemudian pada hari Sabtu ada Mas Kaesang Pangarep, mendaftar sebagai calon ketua umum,” kata Andy, di Kantor DPP PSI, Selasa.
    “Dan pada hari Senin kemarin ada Bro Agus Mulyono Herlambang yang mendaftar di hari terakhir sebagai calon ketua umum juga,” tambah dia.
    Ketiganya dinyatakan lolos verifikasi berkas dan syarat dukungan dari struktur partai untuk maju dalam
    Pemilihan Raya PSI
    .
    Syarat minimal pencalonan ketua umum adalah dukungan dari minimal lima Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
    Agus Mulyono mengantongi dukungan dari enam DPW dan 24 DPD.
    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Steering Committee, Benediktus “Beni” Papa, mengumumkan nomor urut resmi ketiga kandidat yang akan digunakan selama masa kampanye hingga pemilihan raya internal partai yang akan digelar pada Juli 2025.
    Adapun Ronald Ariston Sinaga mendapatkan nomor urut 1.
    Nomor urut dua adalah Kaesang Pangarep dan nomor urut tiga Agus Mulyono Herlambang.
    “Kami berikan kesempatan untuk melakukan kampanye ataupun sosialisasi penyampaian visi-misi dalam berbagai cara. Kami berikan kebebasan kepada ketiga kandidat untuk menggunakan berbagai platform dan metode untuk penyampaian visi-misi kepada seluruh anggota Partai PSI,” kata Beni.
    Masa kampanye dan sosialisasi akan berlangsung hingga pelaksanaan kongres di Solo pada 19 Juli, dan ditutup dengan resepsi pada 27 Juli 2025.
    Agus Mulyono Herlambang bukan nama asing di lingkar relawan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka.
    Berdasarkan situs info pemilihan umum (pemilu) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Agus Mulyono Herlambang merupakan pria kelahiran 17 Juni 1988 di Indramayu, Jawa Barat.
    Ia merupakan calon anggota legislatif (caleg) dari PSI untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII pada Pemilu 2024.
    Sebelum maju pada Pemilu 2024, Agus Mulyono Herlambang merupakan mantan ketua umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) untuk periode 2017–2019.
    Sedangkan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, nama Agus Mulyono Herlambang merupakan salah satu pendiri kelompok Relawan Kawan Gibran.
    Di PSI, ia menjabat sebagai salah satu juru bicara partai.
    Agus Mulyono menjadi salah satu orang yang angkat bicara terkait kader PSI bergabung di struktur organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Tak Singgung Surat Pemakzulan Gibran di Paripurna Hari Ini

    DPR Tak Singgung Surat Pemakzulan Gibran di Paripurna Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR tidak menyinggung dan membacakan surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.

    Berdasarkan pantauan, Ketua DPR RI Puan Maharani hanya berpidato menyampaikan pokok agenda sidang DPR mendatang saja yang sekaligus menjadi pembuka masa persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.

    Adapun, seusai Rapat Paripurna selesai, Puan mengaku dirinya mesih belum melihat surat yang sudah dikirimkan purnawirawan TNI dan diterima DPR pada 3 Juni kemarin.

    “Belum lihat [suratnya], ini baru masuk masa sidang semua surat yang diterima masih di tata usaha,” ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Wacana Pemakzulan Gibran

    Sebelumnya di lain kesempatan, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo mengatakan bahwa surat usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan amanat Pasal 7 UUD 1945 yang berisikan surat akan dibacakan di Rapat Paripurna DPR.

    Sementara itu, lanjutnya, untuk pengambilan keputusan dapat dilakukan apabila rapat dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir.

     “Maka tahapan proses pemakzulan sesuai UUD 1945 Pasal 7 dimulai, karena setelahnya DPR akan mengirim surat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangannya kepada MK untuk diperiksa dan diputuskan apakah terjadi pelanggaran berat atau tidak,” terangnya.

    Sebagai informasi, berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh Bisnis, surat itu bernomor 003/FPPTNI/V/2025 dan bertitimangsa Jakarta, 26 Mei 2025. Surat ditujukan kepada Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI periode 2024—2029. 

    Dalam argumentasi hukumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menilai bahwa pencalonan Gibran melanggar prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan. 

    Pasalnya, Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui perubahan batas usia capres-cawapres berdasarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dinilai melanggar UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses itu dinilai cacat hukum karena Ketua Hakim MK yang memutuskan perkara adalah paman Gibran sendiri, yakni Anwar Usman.  

    “Dengan demikian, terbukti bahwa keputusan tersebut menunjukkan tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung (paman-keponakan) antara Ketua MK Anwar Usman dengan Sdr. Gibran Rakabuming Raka. Hal ini bertentangan dengan prinsip imparsialitas lembaga peradilan dan asas fair trial dalam hukum tata negara,” dikutip dari surat tersebut pada Rabu (4/6/2025).

  • Bantah Akun Fufufafa Punya Gibran, Menkominfo Akan Umumkan Pemilik Aslinya

    Bantah Akun Fufufafa Punya Gibran, Menkominfo Akan Umumkan Pemilik Aslinya

    Bantah Akun Fufufafa Punya Gibran, Menkominfo Akan Umumkan Pemilik Aslinya

  • 3 Pimpinan DPR Segera Rapat Pembahasan Surat Pemakzulan Gibran: Mungkin Besok, atau Pekan Depan Nasional

    3 Pimpinan DPR Segera Rapat Pembahasan Surat Pemakzulan Gibran: Mungkin Besok, atau Pekan Depan Nasional

    Pimpinan DPR Segera Rapat Pembahasan Surat Pemakzulan Gibran: Mungkin Besok, atau Pekan Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua
    DPR RI
    Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, surat usulan
    pemakzulan
    Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    akan dibahas lewat rapat pimpinan dan badan musyawarah (Bamus) DPR RI.
    Namun, Dasco belum mengungkap secara pasti kapan rapat pembahasan surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu akan dilakukan.
    Sebab, surat itu sampai saat ini masih berada di Sekretariat Jenderal DPR RI.
    “Suratnya secara resmi dari Setjen DPR RI belum dikirim ke pimpinan, dan kalau dikirim ke pimpinan akan dibahas di rapim (rapat pimpinan) dan bamus sesuai mekanisme, mungkin besok atau pekan depan,” ujar Dasco, usai rapat paripurna pembukaan masa sidang, Senin (24/6/2025).
    Dasco menekankan bahwa tindak lanjut surat usulan
    pemakzulan Gibran
    itu harus dilakukan secara berhati-hati oleh
    pimpinan DPR
    RI.
    Sebab, terdapat banyak surat masuk ke DPR RI yang berasal dari pihak-pihak yang mengatasnamakan diri sebagai purnawirawan TNI-Polri.
    Untuk itu, DPR RI perlu mengkaji secara cermat dan hati-hati sebelum menentukan langkah ataupun tindak lanjut yang akan diambil.
    “Jadi begini, kami juga mendapatkan surat, juga dari forum purnawirawan, juga beberapa surat yang mengatasnamakan purnawirawan kan banyak. Jadi, kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum ada hal yang diambil DPR,” pungkas dia.
    Untuk diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirim surat berisi desakan pemakzulan Gibran kepada pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI.
    Lewat surat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyorot bahwa Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui putusan MK yang cacat hukum, yaitu Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
    Mereka menilai, putusan tersebut melanggar prinsip imparsialitas karena diputus oleh Ketua MK saat itu, yakni Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran.
    “Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu seharusnya batal demi hukum karena Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari majelis hakim, padahal memiliki konflik kepentingan,” demikian bunyi isi surat tersebut.
    Selain aspek hukum, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menilai Gibran tidak pantas menjabat sebagai Wakil Presiden dari sisi kepatutan dan etika.
    “Dengan kapasitas dan pengalaman yang sangat minim, hanya dua tahun menjabat Wali Kota Solo, serta latar belakang pendidikan yang diragukan, sangat naif bagi negara ini memiliki Wakil Presiden yang tidak patut dan tidak pantas,” seperti dikutip dari surat tersebut.
    Oleh karenanya, forum ini mendesak DPR segera memproses usulan pemakzulan Gibran sesuai ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat tersebut dan telah meneruskannya ke pimpinan DPR RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran Cek Pasar Rogojampi, Pedagang Keluhkan Pasar Sepi dan Harga Tinggi Nasional 24 Juni 2025

    Gibran Cek Pasar Rogojampi, Pedagang Keluhkan Pasar Sepi dan Harga Tinggi Nasional 24 Juni 2025

    Gibran Cek Pasar Rogojampi, Pedagang Keluhkan Pasar Sepi dan Harga Tinggi
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) RI
    Gibran Rakabuming Raka
    meninjau
    Pasar Rogojampi
    di sela-sela kunjungan kerjanya di
    Banyuwangi
    , Jawa Timur, Selasa (24/6/2025).
    Pantauan Kompas.com di lokasi sekitar pukul 07.05 WIB, Gibran tiba dengan memakai kemeja krem dan celana hitam.
    Ia meninjau lokasi pasar bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
    Setibanya di pasar, Gibran disambut antusias warga dan pedagang.
    Tampak, warga sudah berjejer sambil memegang ponsel menunggu kedatangan Gibran.
    Tak sedikit warga yang memegang ponsel untuk mengajaknya berfoto.
    Sesekali, Gibran pun turut menyapa dan berfoto bersama warga setempat.
    Selama berada di pasar, Gibran juga berkeliling untuk berbincang dan berbelanja di pasar tersebut.
    Tampak, Gibran sempat membeli ikan, sayuran, hingga buah sembari berbincang bersama para pedagangnya.
    Salah satunya, Gibran sempat membeli ikan tuna di pasar itu.
    Penjual ikan, Sadik (43), mengungkapkan Gibran di situ membeli 5 kilo ikan tuna.
    Sadik menyebut ikan tuna dijualnya dengan harga 50.000 per kilogram.
    “Beli ikan tuna 5 kilogram,” ujar Sadik di lokasi.
    Menurut Sadik, Gibran sempat menanyakan harga tuna yang tinggi kepadanya.
    Dia pun menjelaskan, harga ikan tuna memang sedang mahal.
    “Bilang gini, ‘kok mahal’. Iya efeknya kan barang-barang itu mahal jadinya jualan lebih gitu,” ujar Sadik.
    Sadik pun berharap pemerintah lebih memerhatikan para pedagang kecil, khususnya di Banyuwangi.
    Sebab, menurutnya, sudah cukup lama Pasar Rogojampi cukup sepi.
    “Sudah lama ya sepi ini, ya mulai hari raya dulu ya (naik) sampai sekarang ini,” tambahnya.
    Terpisah, salah satu pedagang sayuran mengungkap, Gibran sempat membeli bawang merah dan terong di tokonya.
    “(Bawang) 5 kilo. Sama terong,” ucap dia.
    Pedagang itu mengungkap harga bawang merah sedang naik.
    Biasanya harga per kilo sekitar Rp 26.000 sampai Rp 28.000. Namun, saat ini mencapai Rp 40.000 per kilo.
    “Itu naik. Harga awalnya kan 26.000 28.000. Sekarang 40.000,” ujarnya.
    Bapak paruh baya itu pun menyampaikan harapan agar pemerintah dapat menurunkan
    harga bahan pokok
    .
    “Mungkin ada program lain, mungkin bisa minta turun harga mungkin. Barang kali barang kali ya semoga saja iya,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akses Jalan Jadi Kunci, Petani Tebu Tagih Proyek Jalan Lintas Selatan

    Akses Jalan Jadi Kunci, Petani Tebu Tagih Proyek Jalan Lintas Selatan

    Liputan6.com, Banyuwangi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming meninjau perkebunan tebu Jolondoro, PT. Industri Gula Glenmore (IGG) Banyuwangi, Senin (23/6/2025). Di lokasi itu Gibran melakukan sejumlah kegiatan, seperti proses panen, tanam hingga berdialog dengan petani tebu. 

    Dalam dialog itu, salah satu petani tebu, Siswono mengeluhkan soal akses jalan. Ia merupakan petani tebu asal Jember yang mensuplai tebu ke PT. IGG. Selama ini akses pengiriman dilakukan menggunakan truk, sementara satu-satunya akses hanya bisa melalui Gunung Gumitir. “Lewat Gunung Gumitir biayanya operasionalnya jadi lebih mahal. Belum lagi resikonya, karena medannya yang menanjak dan berkelok,” kata Siswono. 

    Oleh karenanya, ia meminta agar pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang menghubungkan Banyuwangi-Jember segera dituntaskan. Percepatan akses itu dinilai akan bisa memangkas banyak biaya transportasi pengiriman tebu. “Ini kurang 8 kilometer lagi, saya harap pembangunan JLS ini segera dituntaskan, supaya biaya operasional bisa lebih murah,” ujarnya.

    Selain keluhan soal akses, Siswono berharap petani tebu disamakan dengan petani padi dalam hal subsidi pupuk dan alat-alatnya. Termasuk standarisasi harga tebu. “Bukannya kami iri, tetapi sebagai petani tebu kami juga ingin diperlakukan sama,” terang Siswono. 

    Menanggapi keluhan itu, Gibran Rakabuming mengatakan industri gula kini tengah digodok serius oleh pemerintah. Targetnya Indonesia sudah harus swasembada gula pada tahun 2027. Namun, kata Gibran, saat ini masih ada beberapa persoalan yang masih perlu diselesaikan. Oleh karenanya ia meminta petani tebu bersabar. “Mohon kerja sama bapak ibu semua. Kita ingin mberesi ini semua, ini masih menjadi PR. Kita ingin ini (produksi gula) sukses seperti beras. Semua bisa diuntungkan, sekali lagi ini komitmen dari permintah. Karena swasembada pangan benar-benar menjadi fokus Presiden Prabowo,” kata Gibran. 

  • Wapres Gibran Panen Tebu di Banyuwangi, Dialog dengan Petani dari Seluruh Indonesia

    Wapres Gibran Panen Tebu di Banyuwangi, Dialog dengan Petani dari Seluruh Indonesia

    Liputan6.com, Banyuwangi – Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi selama dua hari, Senin-Selasa, (23/24/6/2025). Di hari pertama, Gibran mengawali dengan panen dan dialog dengan petani tebu di panen tebu di Kebun Tebu Jolondoro di sekitar PT Industri Gula Glenmore (IGG), Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. 

    Kunjungan ke kawasan pertanian tebu terkait program swasembada pangan yang menjadi program utama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran. “Pemerintah komitmen terkait swasembada pangan ini menjadi salah satu fokus utama,” kata Gibran, Senin (23/6/2025). 

    Selain dengan petani tebu di Banyuwangi, Gibran yang didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri BUMN Aminudfin Ma’ruf, Gubrnur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, juga berdialog dengan petani tebu dari berbagai wilayah di Indonesia secara online seperti dari Jatim, Sulawesi, Kalimantan dan melalui daring. 

    Dalam dialog tersebut Gibran dicurhati berbagai hal terkait masalah pertanian, mulai dari pupuk, alat-alat pertanian, distribusi, dan lainnya. Seperti yang diungkapkan Siswono, seorang petani meminta agar alokasi pupuk dan bibit untuk petani tebu disamakan dengan petani padi. Perwakilan petani dari berbagai wilayah Indonesia juga menyampaikan permasalahan seputar pertanian tebu.  

    Menanggapi hal tersebut, Gibran mengatakan telah menginventarisir permasalahan-permasalahan di sektor pertanian termasuk tebu. “Saya kira untuk masalah mekanisasi, pupuk, bibit, dari pemerintah pasti komit untuk membantu para petani. Bapak dan ibu tidak perlu risau, pasti akan kami selesaikan. Kita akan kejar nantinya semua bisa seperti beras, harganya baik, dan semua bisa diuntungkan,” jelas Gibran. 

    “Kita akan beresi ini semua. Karena di setiap Ratas (Rapat Terbatas) selalu pak presiden ditanyakan soal harga, produksi seperti apa, kendalanya apa, pasti ditanyakan terus. Masukan-masukan dari petani akan kami tindak lanjuti,” tambah Gibran. 

    Gibran juga mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian, Gubenur Jatim, Bupati Banyuwangi, yang terus bekerja dan bersinergi. “Kita harus apresiasi juga kepada Menteri Pertanian, Gubernur Jatim, dan Bupati Banyuwangi.  Ini pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Gibran.

  • Wapres Gibran Targetkan Swasembada Gula Tahun 2027

    Wapres Gibran Targetkan Swasembada Gula Tahun 2027

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menargetkan dua tahun lagi Indonesia bakal swasembada gula.

    Hal tersebut disampaikan Gibran, setelah menghadiri acara Panen Raya dan Tanam Tebu Perdana di Kebun Tebu Jolondoro, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin 23 Juni 2025.

    Gibran mengakui sektor gula nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kualitas tebu yang belum maksimal, hingga permasalahan seperti ketersediaan pupuk, bibit, dan proses mekanisasi. 

    Kendati demikian, Gibran optimistis kerja sama dari pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari seluruh pihak terkait lainnya, target swasembada gula dapat tercapai sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Hari ini tebu memang belum 100 persen baik. Tapi kita akan usahakan dua tahun lagi untuk swasembada gula agar bisa dieksekusi,” tutur Gibran di Jakarta, Senin (23/6).

    Gibran menegaskan bahwa dirinya bersama Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman bakal bekerja lebih keras lagi dalam rangka mewujudkan swasembada gula 2 tahun lagi

    “Kita akan bekerja keras dan tentunya juga dengan dukungan para kepala daerah, lalu juga kita tadi menampungaspirasi serta evaluasi dari warga sekitar, para pelaku usaha, juga petani tebu di sekitar lokasi,” katanya.

    Gibran menambahkan bahwa keberhasilan pemerintah dalam mengelola sektor beras akan dijadikan model dalam penyelesaian permasalahan sektor gula. 

    Menurutnya, percepatan untuk kebijakan dan langkah konkret di lapangan menjadi kunci untuk memperbaiki rantai produksi dari hulu hingga hilir.

    “Di beras sudah cukup baik. Ini di gula harus kita perbaiki juga [termasuk] pupuk, bibit, mekanisasi, perlu kita perbaiki semua. Insya Allah bisa untuk gula juga ditargetkan [swasembada] di 2027,” ujarnya.

  • TNI Akan Telusuri Aktor di Balik Isu RUU TNI dan Tagar Indonesia Gelap

    TNI Akan Telusuri Aktor di Balik Isu RUU TNI dan Tagar Indonesia Gelap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan akan menelusuri pihak-pihak yang berada di balik munculnya petisi terkait RUU TNI dan maraknya isu “Indonesia Gelap”.

    Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan tersangka kasus perintangan penyidikan, Marcella Santoso, dalam video permintaan maafnya yang kemudian ia sangkal sendiri.

    Mayor Jenderal Kristomei Sianturi selaku Kepala Pusat Penerangan TNI menjelaskan bahwa Marcella memang tidak terlibat langsung dalam penyebaran isu tersebut di lapangan.

    Namun, menurutnya, terdapat indikasi bahwa sejumlah pihak seperti buzzer, individu, LSM, atau yayasan menerima dana dari Marcella guna menyebarluaskan isu-isu itu, termasuk narasi mengenai petisi RUU TNI dan Indonesia Gelap.

    “Artinya nanti kan kita mencari tahu siapa sih sebenarnya aktor di belakang ini semua, dan kenapa, apa motivasinya, motifnya apa, sehingga kenapa (mempermasalahkan) RUU TNI,” ujar Kristomei dikutip pada Senin (23/6/2025).

    Tagar #IndonesiaGelap sempat menjadi sorotan di media sosial pada Februari 2025.

    Tagar ini mencuat bersamaan dengan demonstrasi yang mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk penolakan terhadap RUU TNI.

    Kristomei menegaskan bahwa tidak ada perubahan fundamental dalam revisi undang-undang tersebut yang seharusnya memicu kegaduhan publik.

    “Karena Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024, enggak ada bedanya sebenarnya, hanya perpanjang usia saja perbedaannya di situ dan hanya perluasan di lembaga-lembaga tertentu, yang sementara TNI sendiri sudah ada di situ,” jelasnya.

  • Anggota DPR Ingatkan Krisis Iran-Israel Alarm Reformasi Industri Nasional

    Anggota DPR Ingatkan Krisis Iran-Israel Alarm Reformasi Industri Nasional

    Jakarta –

    Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, mendukung langkah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) dalam merespons dampak konflik geopolitik Iran-Israel terhadap sektor industri nasional. Menurutnya, krisis global ini tak hanya mengancam pasokan energi dan bahan baku, tapi juga menjadi momentum reformasi industri nasional.

    Ilham menyoroti dampak langsung dari konflik Iran-Israel yang sudah terlihat dari lonjakan harga minyak mentah dunia. Per 19 Juni 2025, harga minyak Brent tercatat berfluktuasi antara USD 73 – USD 92 per barel. Bahkan, beberapa analis memperkirakan harga bisa tembus USD 100 jika Selat Hormuz-jalur penting yang menangani 30% pengiriman minyak global-terganggu.

    “Lonjakan harga ini akan menghantam biaya produksi industri kita yang sangat bergantung pada energi fosil impor, terutama dari kawasan Timur Tengah,” ujar Ilham dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).

    Di sisi lain, Ilham juga menyoroti tekanan pada sektor manufaktur nasional. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat turun ke level 46,7 pada April 2025 yang merupakan level terendah dalam empat tahun terakhir. Meski pada Mei sedikit membaik menjadi 47,4, angka tersebut masih berada di bawah ambang batas ekspansi (50).

    “Dengan situasi geopolitik yang makin tidak menentu, bukan tidak mungkin angka PMI akan kembali turun atau stagnan dalam waktu dekat,” tegasnya.

    Melihat kondisi ini, Ilham mendorong pembentukan sistem tanggap darurat industri nasional atau “cadangan darurat Indonesia”-semacam “BNPB” untuk industri-guna menghadapi gangguan rantai pasok global. Berdasarkan laporan UNCTAD Mei 2025, konflik di Timur Tengah dan Laut Merah telah memaksa pengalihan rute pengiriman Asia-Eropa melalui Tanjung Harapan, memperpanjang waktu tempuh hingga 15 hari dan meningkatkan biaya kontainer hingga 200%.

    “Tanpa sistem cadangan dan respons cepat, industri kita bisa lumpuh bahkan saat permintaan pasar tetap tinggi,” katanya.

    Ilham juga menekankan pentingnya pendalaman kebijakan hilirisasi. Data Kementerian Investasi mencatat nilai investasi hilirisasi pada kuartal I 2025 mencapai Rp136,3 triliun-naik hampir 80% dibanding tahun sebelumnya. Ia menilai hilirisasi harus diperluas ke sektor manufaktur padat karya seperti tekstil, elektronik, dan makanan-minuman yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.

    Sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran, Ilham menilai ketahanan energi nasional juga menjadi prioritas utama. Ia mendorong percepatan transisi energi baru dan terbarukan (EBT), penguatan infrastruktur distribusi energi di daerah tertinggal, serta optimalisasi potensi energi surya, panas bumi, dan bioenergi. Program ini tak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan pada energi impor yang rawan gejolak geopolitik, tapi juga untuk menjamin ketersediaan energi murah dan berkelanjutan. Dengan cadangan EBT sebesar 437 GW, Indonesia disebut punya peluang besar menjadi kekuatan energi hijau di Asia Tenggara.

    Sebagai bagian dari strategi ketahanan industri, Ilham mendukung pemanfaatan skema Local Currency Settlement (LCS) dari Bank Indonesia untuk meredam tekanan nilai tukar dalam pembelian bahan baku impor. Skema ini sudah diterapkan dengan sejumlah negara mitra seperti Cina, Jepang, Malaysia, dan Thailand, tetapi belum dioptimalkan oleh pelaku industri.

    “Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah, ini adalah solusi konkret untuk menstabilkan biaya input produksi,” ujarnya.

    Ilham menegaskan bahwa industri tidak lagi bisa dilihat sebagai mesin ekonomi semata. Dalam kondisi krisis global berulang, industri harus diposisikan sebagai pilar ketahanan nasional. Ia mencontohkan Amerika Serikat, India, Brasil, hingga Turki yang telah menggunakan kekuatan industri sebagai alat mempertahankan posisi tawar di kancah geopolitik.

    “Indonesia juga harus mulai melihat industri sebagai bagian dari sistem pertahanan non-militer. Siapa yang bisa menjaga pasokan energi dan pangannya sendiri akan bertahan. Siapa yang bergantung, akan kalah,” tegasnya.

    Ia pun menyatakan komitmennya untuk terus mendorong sinergi dengan pemerintah dalam menyusun kebijakan jangka panjang di sektor industri. Termasuk penguatan aspek legislasi, insentif investasi, dan percepatan infrastruktur logistik.

    “Kita tidak sedang menghadapi badai biasa. Ini gelombang besar perubahan tatanan dunia. Indonesia harus siap menjadi jangkar stabilitas kawasan lewat kekuatan industrinya sendiri,” pungkasnya.

    (akn/ega)