Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Jokowi Belum Reda, Giliran Seleksi Dokumen Pendaftaran Gibran Rakabuming di KPU Dipermasalahkan

    Jokowi Belum Reda, Giliran Seleksi Dokumen Pendaftaran Gibran Rakabuming di KPU Dipermasalahkan

    “Bahkan kalau diteliti sekolahnya, sama dari awal. SMA-nya, itu pun bermasalah juga. Mulai dari SMA Santo Yosef yang hanya dua tahun, masuk ke SMK Kristen di Solo yang hanya dua tahun,” kata Roy.

    “Kemudian dia lari ke Singapura, kemudian dia masuk tiba-tiba ada ijazah University of Bradford tadi,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Beathor Suryadi menuduh jazah Jokowi merupakan cetakan ulang yang diproduksi tahun 2012 ketika mendaftar sebagai calon Gubernur DKI Jakata.

    “Andi belum sadar kalau yang ia lihat itu cetakan 2012. Itu digunakan untuk keperluan Pilgub DKI,” ujar Beathor.

    Tak sampai disitu, Beathor juga menuduh proses pencetakan ijazah dilakukan secara diam-diam di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, oleh tim relawan Jokowi yang berasal dari Solo.

    Sejumlah nama disebut yang membantu proses cetak ulangnya seperti David, Anggit, dan Widodo, serta kolaborator dari PDIP DKI, termasuk Dani Iskandar dan Indra.

    “Dokumen itu disusun buru-buru di rumah Jalan Cikini No. 69, Menteng. Semua strategi disiapkan di sana,” ungkapnya.

    Diketahui, sampai kasus ini ditangani penegak hukum, Jokowi sebagai pemilik ijazah tetap bersikukuh tidak mau menunjukkan ijazahnya. Bahkan pengacara menyatakan kalau ijazah Jokowi ditunjukkan bisa bikin cheos. (Pram/fajar)

  • Top 3: Kriteria Penjual di E-Commerce yang Kena Pajak – Page 3

    Top 3: Kriteria Penjual di E-Commerce yang Kena Pajak – Page 3

    Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Perkebunan Kopi Ijen Kalisat, Bondowoso, Jawa Timur, Selasa (24/6).

    Kunjungan ini merupakan bagian dari kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kopi nasional.

    Dalam sambutannya, Wapres Gibran menekankan pentingnya menjaga kualitas dan kuantitas produksi kopi Indonesia agar dapat bersaing di pasar global.

    “Kita ini produsen kopi terbesar keempat di dunia. Kita harus ikut standar internasional untuk branding kopi Indonesia. Pemerintah ingin memastikan petani rakyat mendapat bagian yang adil dari rantai nilai kopi,” tegas Gibran, dalam keterangannya, Kamis (26/7/2025).

    Baca artikel selengkapnya di sini

  • Wapres Gibran Umumkan Pemerintah Buka Pintu Blockchain untuk UMKM dan Warga Desa

    Wapres Gibran Umumkan Pemerintah Buka Pintu Blockchain untuk UMKM dan Warga Desa

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia secara resmi memperluas akses teknologi Blockchain bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), komunitas digital, serta masyarakat desa. Tujuannya adalah agar mereka dapat memanfaatkan teknologi ini dalam beragam kegiatan ekonomi dan sosial.

    Pengumuman penting ini disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming melalui pernyataan virtual dari Jakarta pada Kamis, 26 Juni 2025. Langkah proaktif ini diambil menyusul dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, yang secara khusus mengatur pemanfaatan dan pengembangan teknologi pencatatan digital berbasis Blockchain.

    “Bayangkan saja jika UMKM di desa-desa bisa menciptakan platform keuangan mikro dengan pencatatan transaksi yang tak bisa diubah dan mudah dilacak. Atau, para petani yang mampu mencatat distribusi pupuk dan hasil panen secara real-time,” ujar Gibran, seperti yang dikutip dari Antara melalui Pikiran-Rakyat.com.

    Blockchain: Solusi untuk Transparansi dan Kepercayaan

    Wakil Presiden meyakini bahwa dengan sistem pencatatan yang bersifat permanen, tidak dapat dihapus, dan sangat transparan, teknologi Blockchain akan mampu menjawab berbagai tantangan di tingkat akar rumput. Ini mencakup isu-isu di bidang keuangan mikro, rantai distribusi pupuk dan hasil pertanian, hingga proses penyaluran bantuan sosial.

    Gibran lebih lanjut menegaskan bahwa Blockchain adalah solusi strategis untuk membangun kepercayaan dan keamanan di era digital.

    Ia menjelaskan, di tengah ketergantungan data yang tinggi dalam layanan publik dan aktivitas ekonomi, sebuah sistem pencatatan yang tidak hanya efisien tetapi juga kebal dari manipulasi sangatlah dibutuhkan.

    “Blockchain itu seperti sebuah buku kas bersama. Setiap transaksi yang terjadi langsung tercatat, tak bisa dihapus, tak bisa diubah, dan bisa diawasi bersama-sama,” katanya.

    Dengan karakteristiknya yang transparan, terdesentralisasi, dan tidak terikat pada satu kendali tunggal, Blockchain diyakini Wapres mampu menjamin keaslian data dan mencegah penyalahgunaan informasi.

    “Tidak ada satu pun pihak yang bisa bersembunyi atau memanipulasi data; semuanya transparan, tercatat, dan dijaga bersama,” tambahnya.

    Wakil Presiden menggambarkan Blockchain sebagai sistem pencatatan masa depan yang akan menggaransi keamanan dan kepercayaan publik secara menyeluruh.

    Ia juga menyoroti bagaimana teknologi ini, yang sebelumnya seringkali dianggap eksklusif bagi sektor teknologi tinggi, kini secara sengaja diarahkan untuk menjangkau lapisan masyarakat paling bawah.

    Perlu diketahui, PP Nomor 28 Tahun 2025 yang berfokus pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 Juni 2025 di Jakarta.***

  • Said Didu Beri Saran ke Presiden Prabowo dalam Upaya Penyelamatan Bangsa

    Said Didu Beri Saran ke Presiden Prabowo dalam Upaya Penyelamatan Bangsa

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kritik pedas diberikan oleh Eks Sekertaris BUMN, Said Didu terkait Pemerintah Presiden Prabowo Subianto saat ini.

    Kritik yang diberikan oleh Said Didu ini berupa saran untuk Presiden Prabowo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia menyebut negara bisa selamat beberapa hal bisa disingkirkan.

    Mulai dari pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka hingga Jokowi dan kroni yang disebutnya sebagai wabah

    “MAU NEGARA SELAMAT, GIBRAN HARUS DIMAKZULKAN! JOKOWI & KRONI ADALAH WABA..,” tulisnya dikutip Kamis (26/6/2025).

    Lanjut, Said Didu mengatakan di masa Pemerintahan Jokowi sebelumnya hadir geng yang diberi nama Geng SOP.

    Geng inilah yang menurut Said Didu justru menghambat dan menghalangi upaya perbaikan yg ingin dilakukan oleh Presiden Prabowo

    “Karena residu pemerintahan Jokowi tsb yg saya sebutkan Geng SOP (Solo-Okigarki dan Parcok) menghambat dan menghalangi upaya perbaikan yg ingin dilakukan oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Karena alasan itulah, ia menyarankan cara penyelamatan bangsa adalah Pemakzulan Gibran hingga mengadili mantan Presiden Jokowi.

    “maka paket hemat menyelamatkan bangsa adalah :
    1) makzulkan Gibran
    2) Adili Jokowi,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar).

  • Sampai Mana Progres Surat Pemakzulan Gibran, Ini Jawaban Muzani

    Sampai Mana Progres Surat Pemakzulan Gibran, Ini Jawaban Muzani

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengaku belum bisa memberikan tindak lanjut soal surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI.

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerangkan hingga kini pihaknya masih belum mendapatkan laporan dari Sekretariat MPR. Terlebih, dia juga baru masuk setelah reses selesai.

    “Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini. Saya belum, teman-teman sekretariat belum melaporkan, saya juga belum menerangkan karena saya baru masuk setelah reses hari ini,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Oleh sebab itu, Muzani membenarkan bahwa dirinya masih belum berkomunikasi dengan pimpinan MPR lainnya terkait surat tersebut.

    “Belum, barang kali, entah ada atau sudah ada, saya belum tahu,” ujarnya.

    Begitupun dengan pembicaraan dirinya dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, tidak ada pembahasan soal surat pemakzulan Wapres Gibran.

    “Saya dengan Pak Dasco sering ketemu tapi tidak membicarakan itu, membicarakan yang lain,” tegasnya.

    Senada, Dasco juga menyebut surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan TNI, masih belum sampai ke meja pimpinan. 

    Dia menuturkan bahwa hingga kini surat itu masih berada di Sekretariat Jenderal DPR. Apabila nanti sudah sampai di pimpinan, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

    “Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di rapim [rapat pimpinan] dari barus [badan musyawarah] yang sesuai mekanisme, yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

  • Kementerian Transmigrasi dorong konsep pengembangan koridor ekonomi

    Kementerian Transmigrasi dorong konsep pengembangan koridor ekonomi

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Awaluddin Marifatullah

    Transmigrasi Palu–Sigi–Poso–Parigi Moutong

    Kementerian Transmigrasi dorong konsep pengembangan koridor ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 09:52 WIB

    Elshinta.com – Kunjungan kerja Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman ke kawasan transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, awal Juni 2025 lalu mendorong lahirnya konsep Koridor Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi di wilayah tersebut.

     

    Kementerian Transmigrasi berencana mengembangkan kawasan-kawasan transmigrasi

    di Sulawesi Tengah dengan pola koridor ekonomi terintegrasi, menghubungkan beberapa kawasan prioritas untuk menciptakan sentra pertumbuhan baru yang saling terhubung.

     

    Inisiatif ini sejalan dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil

    Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menekankan pembangunan dari pinggiran,

    pemerataan ekonomi, serta transformasi program transmigrasi sebagai pengungkit pembangunan kawasan terpadu sesuai arah RPJMN 2025–2029. 

     

    Hal tersebut diperkuat dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI di Palu beberapa waktu lalu.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Velix Wanggai, menjelaskan bahwa ada tiga kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah yang masuk prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029, yaitu Palolo (Kabupaten Sigi), Tampolore (Kabupaten Poso), dan Bahari Tomini Raya (Kabupaten

    Parigi Moutong).

     

    “Ketiga kawasan transmigrasi prioritas ini akan kita kembangkan dengan konsep koridor ekonomi transmigrasi yang terintegrasi. Kota Palu akan berperan sebagai hub pemasaran regional dan pusat logistik, yang terhubung dengan kawasan

    transmigrasi Palolo di Sigi, Tampolore di Poso, hingga Tomini Raya Bahari di Parigi Moutong melalui jaringan konektivitas jalan darat,” katanya, Selasa (24/6).

     

    Melalui model Koridor Ekonomi Transmigrasi Palu–Sigi–Poso–Parigi Moutong tersebut, setiap kawasan transmigrasi dapat bersinergi dan saling mendukung. Integrasi ini diharapkan memperkuat skala ekonomi kawasan dengan aliran komoditas, informasi, dan tenaga kerja yang lebih efektif. Setiap kawasan memiliki komoditas unggulan

    berorientasi ekspor, antara lain durian, kakao (cokelat), kopi, serta ubi kayu varietas lokal.

     

    “Komoditas unggulan seperti durian dan coklat dari Palolo, maupun kopi dan ubi kayu

    ‘Palolo’ yang terkenal, punya potensi ekspor tinggi. Jika terhubung dalam koridor ekonomi, nilai tambahnya akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat,”

    ungkap Dirjen Velix.

     

    Pendekatan koridor ekonomi transmigrasi ini merupakan strategi baru Kementerian Transmigrasi untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi secara terpadu

    dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas sektor 

     

    – melibatkan kementerian/lembaga

    terkait, pemerintah daerah, dunia usaha, serta komunitas lokal 

     

    – pemerintah akan memastikan tersedianya infrastruktur jalan yang memadai, kemudahan akses transportasi, dan sistem logistik yang efisien. Harapannya, konsep koridor ini dapat

    menciptakan pusat

     

    -pusat ekonomi baru di wilayah transmigrasi, mendorong investasi, lapangan kerja, dan akhirnya mewujudkan pemerataan pembangunan.

     

    Menteri Iftitah menegaskan melalui langkah nyata dan perumusan kebijakan koridor ekonomi di Palolo, Kementerian Transmigrasi berkomitmen untuk membangun kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. 

     

    Harapannya kawasan tersebut menjadi percontohan nasional dalam transformasi transmigrasi modern: kawasan transmigrasi yang maju, mandiri, produktif, dan terhubung dengan pusat pertumbuhan sekitarnya. 

     

    Upaya ini sekaligus menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Sentris, pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh penjuru negeri.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Roy Suryo Bahas Santet Soal Isu Penyakit Kulit Jokowi, Kader PSI Beri Kesaksian

    Roy Suryo Bahas Santet Soal Isu Penyakit Kulit Jokowi, Kader PSI Beri Kesaksian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kondisi kesehatan kulit Presiden ke-7 RI, Joko Widodo disebut tengah dalam pemulihan pasca mengalami alergi sepulang dari Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus beberapa waktu lalu.

    Terlihat jelas kondisi ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu tidak baik-baik saja. Wajahnya tampak bengkak dan mengalami perubahan pada kulit.

    Ajudan pribadi Jokowi, Komisaris Polisi Syarif Muhammad Fitriansyah menyatakan, perubahan penampilan Jokowi pada kulit disebabkan karena alergi dan bukan penyakit serius.

    “Sedang proses pemulihan. Secara visual kita bisa lihat Bapak memang agak berubah. Secara fisik oke, tidak ada masalah. Secara medis disampaikan alergi beliau menyebabkan peradangan. Tapi saat ini pemulihannya mulai membaik,” kata Syarif di Solo, Jawa Tengah, Minggu (22/6/2025).

    Syarif tak ingin menyebutkan detail penyakit yang diderita Jokowi, termasuk isu mengidap autoimun karena menurut dia yang berhak menjelaskan adalah dokter.

    Di pihak lain utamanya di media sosial, spekulasi liar menyasar Jokowi. Pro kontra tak terhindarkan. Bagi para pembecinya, Jokowi disebut terkena azab hingga santet.

    Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dian Sandi Utama mengaku pada 22 Mei kemarin ia mengunjungi kediaman Jokowi di Solo.

    “Saya datang ke Solo tgl 22 Mei, leher dan wajah Pak Jokowi sudah terlihat ada bercak merah. Tidak ada hujan tidak ada angin, 29 Mei Pak Roy Suryo bahas “Santet dan Glembuk Solo”,” cuit Dian Sandi di X, dikutip pada Rabu (25/6/2025).

    Ia berharap sesama anak bangsa untuk saling mendoakan agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik. Bukan justru saling mencerca dan mendoakan buruk.

  • Wapres pastikan pemerintah dukung petani capai swasembada gula

    Wapres pastikan pemerintah dukung petani capai swasembada gula

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wapres pastikan pemerintah dukung petani capai swasembada gula
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 23:35 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan pemerintah akan mendukung para petani tebu dalam mencapai target produksi gula demi mewujudkan swasembada gula nasional.

    “Pemerintah pasti komit untuk membantu para petani,” katanya dalam keterangan di Surabaya, Selasa.

    Wapres menuturkan pemerintah sendiri menargetkan pada tahun depan ekosistem gula akan sebaik beras baik dari sisi produksi hingga harga mengingat swasembada pangan dan gula menjadi fokus utama saat ini.

    Salah satu upaya dukungan Wapres Gibran ke para petani diwujudkan dengan memantau secara langsung kondisi petani tebu di Saung Manis Kebun Jolondoro PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Banyuwangi, Jawa Timur.

    Ia ingin mengetahui kondisi serta mendapat masukan langsung dari petani sehingga dapat diusulkan saat rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita usahakan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu semua. Di setiap Ratas pasti selalu disampaikan ke Presiden dan masukan-masukannya akan segera kami tindak lanjuti,” ujar Wapres.

    Sementara itu, Direktur Utama PT SGN Mahmudi menyebutkan luas Kebun Banyuwangi Raya di bawah naungan SGN mencapai 11.000 hektare dan 1.367 hektare milik petani sehingga totalnya 12.367 hektare.

    “Saat ini kita sedang berada berada di salah satu titik yang produktivitasnya 130 ton per hektare atau dua kali lipat dari rata-rata produktivitas nasional,” katanya.

    Ia menjelaskan untuk 2027 dibutuhkan produktivitas sekitar 80 ton per hektare sehingga diyakini akan tercapai apabila melihat kondisi saat ini.

    “Karena posisi kita saat ini di 11.000 hektare saja sudah tercapai 83 ton jadi pada 2027 tercapai Pak Wapres untuk swasembada gula konsumsinya,” kata Mahmudi.

     

    Kebun Jolondoro mencatat lonjakan produktivitas tebu mulai dari 2023 yaitu dari 69 ton per hektare menjadi 97 ton per hektar pada 2024 sedangkan target capaian pada 2025 sejumlah 114 ton per hektare.

    Adapun lahan produksi tebu PT SGN di Banyuwangi mencapai 2.265 hektar dengan Kebun Jolondoro menyumbang 35,5 persen dari total.

    Dukungan bahan baku tebu (BBT) untuk PG Glenmore Banyuwangi juga berasal dari kebun di Jember seluas sekitar 3.000 hektare.

    “Tentu harapannya adalah kita bekerja sama dan berkolaborasi. Perwujudan kita untuk Swasembada Gula Kristal Putih dan Industri Gula Nasional bisa jauh lebih cepat,” ujar Dirut PTPN III (Persero) Denaldy Mulino Mauna.

    Sumber : Antara

  • Sekolah Rakyat Siap Diluncurkan Juli 2025

    Sekolah Rakyat Siap Diluncurkan Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aris Marsudiyanto mengungkap program Sekolah Rakyat direncanakan meluncur pada Juli 2025.

    Menurutnya, program ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya melalui model pendidikan berasrama (boarding school).

    “Ya mungkin sudah disampaikan sama Wamendikti sama Mendikdasmen untuk Sekolah Rakyat, mungkin bulan Juli ya akan di-launching. Banyak, kurang lebih sekitar 200 mungkin ya itu Sekolah Rakyat. Itu sifatnya boarding school,” ujar Aris kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/6/2025).

    Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi solusi pendidikan inklusif yang menjangkau kelompok masyarakat kurang mampu dan wilayah-wilayah terpencil.

    Sementara itu, terkait perkembangan Sekolah Garuda—yang juga merupakan bagian dari agenda pendidikan nasional—Aris menyebut bahwa informasi lebih detail sebaiknya disampaikan langsung oleh kementerian yang membidangi.

    “Sekolah Garuda nanti mungkin menteri yang terkait aja yang lebih enak ya,” ucapnya singkat.

    Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda merupakan bagian dari transformasi sektor pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Sekolah Garuda dirancang sebagai model pendidikan berasrama yang mengusung kurikulum nasional dengan penguatan standar pendidikan global.

    Program ini ditujukan untuk menjaring generasi muda terbaik dari seluruh penjuru Indonesia yang memiliki potensi luar biasa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi unggulan dunia.

    “Sekolah Garuda merupakan sebuah program strategis nasional yang dirancang untuk menyiapkan generasi muda terbaik dari seluruh pelosok negeri agar mampu melanjutkan studi di perguruan tinggi unggulan dunia, dan kelak menjadi penggerak utama kemajuan bangsa,” ujar Teddy lewat rilisnya, Senin (23/6/2025).

    Seleksi masuk ke Sekolah Garuda pun akan dilakukan melalui sistem yang sangat kompetitif, berbasis rekam prestasi akademik dan uji kompetensi. Seluruh siswa yang diterima akan mendapatkan beasiswa penuh tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi.

    “Sekolah Garuda mengusung model SMA berasrama dengan kurikulum nasional yang diperkaya standar global. Seleksi masuk dilakukan berbasis rekam prestasi dan uji kompetensi yang ketat, dengan skema beasiswa penuh bagi seluruh siswa terpilih tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi,” ucapnya.

    Sementara itu, sekolah Rakyat merupakan implementasi langsung dari gagasan Prabowo dalam menjamin akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah pun terus mematangkan berbagai aspek pendukung guna memastikan program ini berjalan efektif.

    “Pemerintah semakin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025–2026,” sambungnya.

    Teddy menjelaskan bahwa berbagai elemen penting turut menjadi pokok pembahasan dalam rapat terbatas tersebut. Presiden Prabowo ingin memastikan setiap aspek pendukung telah dirancang dengan matang dan dapat segera diimplementasikan secara terpadu.

    “Dalam ratas ini juga dibahas berbagai aspek penting terkait program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, hingga mekanisme penerimaan siswa,” tandas Teddy.

  • Dasco Sebut Surat Usulan Pemakzulan Wapres Gibran Belum Sampai Meja Pimpinan DPR

    Dasco Sebut Surat Usulan Pemakzulan Wapres Gibran Belum Sampai Meja Pimpinan DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyebut surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan TNI, masih belum sampai ke meja pimpinan.

    Dia menuturkan bahwa hingga kini surat itu masih berada di Sekretariat Jenderal DPR. Apabila nanti sudah sampai di pimpinan, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

    “Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di rapim [rapat pimpinan] dari barus [badan musyawarah] yang sesuai mekanisme, yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Lebih jauh, Ketua Harian Gerindra ini mengaku bahwa DPR mendapatkan beberapa surat lain yang juga mengatasnamakan purnawirawan TNI. Sebab itu, dia berjanji pihaknya akan hati-hati akan hal ini.

    “Purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat,” tegas Dasco.

    Sementara itu, di pada kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani mengaku sampai saat ini dirinya masih belum melihat surat usulan pemakzulan yang sudah dikirimkan purnawirawan TNI dan diterima DPR pada 3 Juni kemarin.

    “Belum lihat [suratnya], ini baru masuk masa sidang semua surat yang diterima masih di tata usaha,” ujar dia.

    Sebagai informasi, berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh Bisnis, surat itu bernomor 003/FPPTNI/V/2025 dan bertitimangsa Jakarta, 26 Mei 2025. Surat ditujukan kepada Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI periode 2024—2029. 

    Dalam argumentasi hukumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menilai bahwa pencalonan Gibran melanggar prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan.