Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Relawan Jokowi Tuding Habib Rizieq Jadi Konsultan Gerakan Pemakzulan Gibran: Ini Kelompok Virus!

    Relawan Jokowi Tuding Habib Rizieq Jadi Konsultan Gerakan Pemakzulan Gibran: Ini Kelompok Virus!

    GELORA.CO – Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro menuding Habib Rizieq Shihab menjadi konsultan gerakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka . Relawan Joko Widodo (Jokowi) ini pun menilai gerakan pemakzulan Gibran tersebut sebagai virus.

    “Ini kelompok virus. Mereka tuh bergabung dengan kelompok-kelompok aliran tertentu. Kayak HTI. Wahabi,” kata Norman dalam Podcast To the Point Aja di YouTube SindoNews dikutip pada Sabtu (12/7/2025).

    Dia pun menuding gerakan pemakzulan tersebut bertujuan untuk menggantikan kekuasaan tanpa keluar keringat. “Makanya konsultasi mereka itu ke mana? Ke Habib Rizieq,” ujar Norman.

    Norman bahkan menuding Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, hingga Mayor Jenderal (Purn) Soenarko bagian dari kelompok yang mendorong pemakzulan tersebut. Dia juga menuding ada pengacara Roy Suryo sebagai anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

    Diketahui, HTI telah dibubarkan dan dilarang di era Pemerintahan Jokowi pada 19 Juli 2017. “Kalau yang sekarang ini yang lagi ini nih Roy Suryo. Termasuk pengacaranya itu betul-betul HTI itu,” tuturnya.

    Dia menuturkan, kelompok itu benci terhadap kepolisian dan lembaga-lembaga negara. “Sekarang DPD (mereka, red) benci itu,” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengaku bahwa Pimpinan DPR belum menerima Surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI) yang mengusulkan Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan dari jabatan wakil presiden (wapres). Diketahui, FPPTNI mengirimkan surat tersebut ke Sekretariat DPR, DPD, MPR RI pada Senin (2/6/2025).

    “Belum ada (surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI di pimpinan),” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Kendati demikian, Puan menyampaikan, pihaknya akan memeriksa kembali segala surat yang ada termasuk dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ia pun mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti surat tersebut dengan proses dan mekanisme yang berlaku.

    “Dan terkait dengan surat, kita akan cek kembali. Apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI terus mendesak DPR untuk menggubris surat ihwal pemakzulan Gibran. Hal itu merespons belum dibacanya surat pemakzulan Gibran oleh Pimpinan DPR.

    “Ya seperti saya tadi ngomong-ngomong sama teman-teman masalah konten tuntutan kita tetap sebar luaskan meski tidak ada tanggapan dari DPR. Terus kita gulirkan tentang tuntutan itu ya. Karena ini masalah bangsa kadang-kadang kita buktikan tapi tidak ada yang peduli lho kok nggak ada yang peduli,” ujar Fachrul di sebuah hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025).

    “Kita terus desak terus kita kembalikan ke hati nurani kalian masa ini didiamkan terus,” tutur dia.

    Diketahui, FPPTNI mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD agar ketiga lembaga ini mempertimbangkan usulan tersebut. Berdasarkan surat nomor surat 003/FPPTNI/V/2025 yang diterima, dituliskan bahwa pihak Forum Purnawirawan menyerahkan pandangan hukum terhadap proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi wapres.

    “Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian isi surat tersebut, Selasa (3/6/2025).

    Dikonfirmasi kembali oleh wartawan, Sekretariat Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio menyampaikan bahwa surat itu sudah disampaikan ke Sekretariat DPR, DPD, MPR RI pada Senin (2/6/2026).

    “Kemarin sudah dikirim dari Senin, Senin pagi kita sudah kirim yang terima itu dari Setjen (Sekretariat Jenderal) DPR RI kantornya Setjen DPR RI kemudian MPR dan DPD RI sudah sekaligus kita sudah data terimanya,” kata Bimo.

  • Tak Usah Lewat Pemakzulan, Cukup Tindak-lanjuti Laporan Ubed soal Dugaan Korupsi Gibran

    Tak Usah Lewat Pemakzulan, Cukup Tindak-lanjuti Laporan Ubed soal Dugaan Korupsi Gibran

    GELORA.CO –  Juru Bicara Presiden Era Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi mengatakan, untuk menyelesaikan masalah Gibran Rakabuming Raka tidak perlu melalui pemakzulan. Cukup dengan menindaklanjuti laporan akademisi UNJ Ubedilah Badrun tentang dugaan korupsi Gibran yang mandek di KPK sejak lama. Demikian disampaikan Adhie di Jakarta, belum lama ini.

    “Jadi persoalan Prabowo paling besar adalah persolan soal Gibran. Kenapa itu? Karena Gibran itu titik paling lemah di dalam pemerintahan Prabowo,” kata Adhie Massardi, Jakarta Jum’at 11/7/2025.

    “Nah persoalannya adalah bangsa ini sudah terbiasa menunda masalah,” imbuhnya.

    Menurut Adhie Massardi banyak orang tidak paham masalah yang sebenarnya sebenarnya terhadap Gibran. Jadi kalau Gibran didiamkan sehari ini, ke depan itu akan menjadi persoalan besar bagi pemerintahan dan bagi bangsa Indonesia.

    “Itu sebabnya menurut saya soal kiblat ini harus diselesaikan,” ujarnya.

    Adhie menilai tidak usah lewat impeachment yang aneh-aneh. Ada tekanan-tekanan yang seperti misalnya membongkar kembali kasus korupsi Gibran yang sudah dilaporkan oleh Ubedillah Badrun ke KPK.

    “Jadi tugas tugas pemerintah menyakinkan KPK untuk segera membongkar ini sehingga persoalan politiknya masuk berlarut-larut ke dalam soal kriminal, soal pidana-pidana,  soal korupsi. Dengan demikian maka persoalan Gibran sudah selesai,” bebernya.

    Dalam pandangan Adhie Massardi, kalau pesan kiblatnya selesai, bangsa Indonesia akan tenang. Karena menghadapi program-program Prabowo hari ini yang disampaikan oleh Prabowo itu orang kan antara cemas dan tidak percaya karena masih ada Gibran di situ.

    “Jadi, saya soal Gibran itu harus segera diselesaikan sebelum tahun ini. Sebelum tahun ini berakhir baru bangsa ini bisa tenang ke depan,” ungkapnya.

    “Sepanjang masih ada Gibran persolan politik akan terus membara dan ini akan mengganggu konsentrasi pemerintahan Pranowo,” pungkasnya. 

  • Pesan Penting Uskup Jayapura untuk Wapres Gibran: Berdialog dengan KKB, Dengar Keluhan Mereka Regional 13 Juli 2025

    Pesan Penting Uskup Jayapura untuk Wapres Gibran: Berdialog dengan KKB, Dengar Keluhan Mereka Regional 13 Juli 2025

    Pesan Penting Uskup Jayapura untuk Wapres Gibran: Berdialog dengan KKB, Dengar Keluhan Mereka
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah memberikan tugas khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani persoalan di Papua.
    Tak hanya itu,
    Wapres Gibran
    diwacanakan akan berkantor di wilayah Papua guna menjalankan tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo selama berada di Papua.
    Menanggapi Wapres Gibran yang akan berkantor di Papua, Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Yanuarius Matopai You, menyarankan agar kehadiran Wapres Gibran di Papua nanti bisa membuka ruang dialog bagi masyarakat dan kelompok-kelompok yang berseberangan, termasuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
    “Satu hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana berdialog dengan masyarakat. Bagaimana berdialog dengan kelompok-kelompok khusus,” ujarnya dalam keterangan kepada wartawan di sela-sela kegiatan Launching Pesparani ke III Tingkat Kota Jayapura dan Pencanangan Sinode Keuskupan Jayapura pada 2026 di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Sabtu (12/7/2025).
    “Sekali pun juga dengan kelompok KKB. Kenapa tidak berdialog, dengar apa harapan mereka, apa derita mereka. Saya kira ini penting,” sambung dia menambahkan.
    Kata
    Uskup Yanuarius
    , berdialog dengan kelompok yang berseberangan, termasuk KKB, penting dilakukan, meskipun tak harus mengikuti kemauan mereka, tetapi mengetahui apa keinginan kelompok tersebut.
    Hal ini penting, kata Uskup Yanuarius, agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa mencari solusi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tersebut.
    “Sebagai seorang bapak, mesti mendengarkan keluh kesah, harapan dari masyarakat,” ujarnya.
    Uskup Yanuarius menegaskan,
    masyarakat Papua
    pada umumnya menginginkan agar dihargai dan dihormati di atas tanah Papua.
    Oleh karena itu, dialog menjadi salah satu solusi guna mengetahui tentang apa yang dimau oleh masyarakat Papua selama ini.
    “Masyarakat kan tidak mengharapkan bapak Wapres harus kasih uang sekian, kan tidak. Mereka (masyarakat) itu mau diakui dan dihargai. Itu baru mereka akan kasih jempol,” ungkapnya.
    “Lalu bisa menyelesaikan sejumlah hal yang dialami oleh masyarakat, tentunya bekerja sama dengan masyarakat,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Uskup Yanuarius menambahkan, Wapres Gibran tidak boleh hanya berkantor di Papua dan sehari-hari bekerja serta menjalankan tugas di kantor, tetapi harus mendengar langsung saran dan masukan dari masyarakat di Papua.
    “Kami harapkan Wapres ada di tengah masyarakat. Jadi bukan keluar masuk di kantor saja dengan lapisan keamanan yang sangat ketat. Saya kira tidak demikian,” ungkapnya kepada wartawan di sela-sela kegiatan Launching Pesparani ke III Tingkat Kota Jayapura dan Pencanangan Sinode Keuskupan Jayapura yang berlangsung di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (12/7/2025).
    Sebelumnya, Wapres Gibran menegaskan kesiapannya untuk melaksanakan tugas memimpin percepatan pembangunan di Papua.
    “Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan ke mana pun dan ingin melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma’ruf Amin sebelumnya untuk menangani masalah Papua,” ujarnya di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Denny Indrayana Paparkan Tiga Jalan Masuk Pemakzulan Gibran, Berdasarkan Hukum Tata Negara

    Denny Indrayana Paparkan Tiga Jalan Masuk Pemakzulan Gibran, Berdasarkan Hukum Tata Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana memaparkan kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ia menyebut ada tiga jalan dari sisi hukum tata negara.

    Ia menjelaskan, pemakzulan Gibran mesti melibatkan tiga lembaga. DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.

    “Hitung-hitungan hukum tata negaranya? apakah ada pasal pemakzulan? Apakah ada korupsi? Apakah ada pengkhiantan terhadap negara? Penyuapan? Kejahatan tingkat tinggi lainnya? Kemudian perbuatan tercela, dan sebenarnya tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden?” kata Denny dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (12/7/2025).

    Di antara celah itu. Ia menyebut yang paling memungkinkan yakni persoalan korupsi.

    “Kalau dilihat satu persatu, yang memungkinkan adalah ada isu korupsi. Misalnya, ada laporan ke KPK oleh rekan Ubedilah Badrun yang sudah lama sebenarnya,” terangnya.

    Kasus dimaksud, yakni aliran dana ke dua anak Presiden ke-7 Jokowi. Kaesang Pangarep, dan Gibran sendiriZ

    “Laporan itu sudah di KPK dan memang seharusnya dan memang dicari bukti-buktinya. Jika tidak terbukti, tidak ada proses hukum. Jika terbukti, itu bisa menjadi pintu masuk pemakzulan. Terutama dalam hal korupsi,” imbuhnya.

    Kedua, kata dia, yakni persoalan Fufufafa.
    Karena bisa masuk perbuatan tercela.

    “Kenapa? Karena persoalannya itu jadi pintu masuk perbuatan tercela,” ucapnya.

    “Kalau memang itu terbukti, maka itu pintu masuk impeachment. Jika tidak, tentu tidak bisa diteruskan,” tambahnya.

    Ketiga, kata eks Wakil Menteri Hukum dan HAM itu, yakni syarat calon wakil presiden.

  • Pemakzulan Gibran Melemah Ditengarai Perintah dari Solo, ‘Hambalang Harus Pegang Komitmen’?

    Pemakzulan Gibran Melemah Ditengarai Perintah dari Solo, ‘Hambalang Harus Pegang Komitmen’?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu pemakzulan Gibran yang sempat heboh beberapa waktu terakhir diprediksi bakal melemah. Hal itu ditengarai tidak lepas dari masih kuatnya “Geng Solo” di Pemerintahan Prabowo Subianto.

    Hal tersebut disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Melalui unggahannya di X, Sabtu (12/7/2025)

    “Perubahan arah atas: 1) Usulan pemakzulan Gibran dan 2) pengungkapan kasus ijazah palsu, menjadi melemah bahkan akan dihambat, infonya karena ada ‘perintah singkat’ dari Solo: ‘hambalang harus pegang komitmen’.,” tulis Said Didu melalui cuitannya.

    Dia juga menilai, jika info tersebut benar, bukan matahari kembar lagi tetapi saat ini masih era Jokowi periode ketiga.

    “Kalau info ini benar maka ini bukan lagi matahari kembar – tapi ini adalah Jokowi 3 Priode,” tutup Said Didu dalam unggahan yang telah dilihat lebih dari puluhan ribu pengguna aplikasi milik Elon Musk itu.

    Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, (Menko Polhukam) Mahfud MD itu sebelumnya mengungkapkan argumen menarik terkait isu pemakzulan Gibran.

    Mahfud mengatakan proses pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sepertinya akan sulit diwujudkan.

    Alasannya, karena mengingat kekuatan yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto lebih kuat dibandingkan para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan tersebut.

    “Kalau saya melihatnya ya, sekali lagi saya katakan, kalau sudut hukum moral itu bagus itu surat itu. Tapi dari sudut politik, lebih mungkin bagi saya minta maaf kepada yang sangat bersemangat, menurut saya agaknya tidak jadi itu pemakzulan,” kata Mahfud, dikutip Jumat, (11/7/2025).

  • Bulog siap salurkan bantuan pangan beras kepada 18,27 juta penerima

    Bulog siap salurkan bantuan pangan beras kepada 18,27 juta penerima

    Stok beras di gudang Bulog. ANTARA/HO-Humas Bulog

    Bulog siap salurkan bantuan pangan beras kepada 18,27 juta penerima
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 11:07 WIB

    Elshinta.com – Perum Bulog memastikan kesiapannya dalam menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,27 juta penerima bantuan pangan (PBP) di seluruh Indonesia.

    Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog M Suyamto mengatakan penyaluran segera dilakukan setelah terbitnya penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui surat nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 perihal Penugasan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Periode Bulan Juni dan Juli Tahun 2025 pada tanggal 4 Juli 2025.

    “Bantuan pangan ini merupakan bagian dari penebalan bantuan sosial tahun 2025 yang digagas pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan menekan inflasi pangan, khususnya beras,” kata Suyamto dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

    Penyaluran bantuan pangan dilaksanakan berdasarkan data PBP yang telah ditetapkan oleh Bapanas melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) guna memastikan bantuan tepat sasaran.

    Sesuai arahan Bapanas, kata Suyamto, distribusi bantuan pangan dilakukan secara one shoot atau satu kali pengiriman untuk alokasi dua bulan sekaligus, yakni bulan Juni dan Juli 2025. Setiap PBP akan menerima 10 kg beras per bulan, dengan total 20 kg per penerima.

    “Kami telah menerima penugasan resmi dari Bapanas, dan seluruh lini distribusi Bulog siap bergerak. Kami memastikan kualitas beras yang disalurkan adalah beras terbaik dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang selama ini kami jaga,” ujarnya.

    Perum Bulog telah mempersiapkan distribusi bantuan secara menyeluruh, mulai dari kesiapan stok CBP di gudang seluruh Indonesia, armada logistik yang memadai, hingga sistem distribusi berbasis teknologi informasi untuk pemantauan real-time.

    Sebagai bagian dari strategi nasional penguatan ketahanan pangan dan perlindungan sosial, Bulog terus memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Bapanas, Kemensos, dan pemerintah daerah.

    Proses distribusi dirancang untuk berjalan secara efisien dan akuntabel, dengan mengutamakan ketepatan jumlah, lokasi, dan waktu penerimaan bantuan.

    “Bulog berkomitmen menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan sinergi. Kami akan terus mendukung pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial serta menjaga akses pangan masyarakat,” tambah Suyamto.

    Bulog juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terus mendorong penguatan program bantuan pangan sebagai bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Gaspol People Hari Ini: Memahami Prabowo, Jokowi, dan Gibran Melalui Kementerian Kegelapan

    Gaspol People Hari Ini: Memahami Prabowo, Jokowi, dan Gibran Melalui Kementerian Kegelapan

    Gaspol People Hari Ini: Memahami Prabowo, Jokowi, dan Gibran Melalui Kementerian Kegelapan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kementerian Kegelapan
    atau Rindradana menyampaikan banyak perspektif lain soal situasi pemerintah hari ini.
    Tak hanya itu, melalui cara menyampaikan kritik yang satire, Rindra mencoba menyuguhkan pandangan soal Presiden
    Prabowo Subianto
    , Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    , dan Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    .
    Secara khusus, Rindra menganggap bahwa Gibran punya satu kelebihan yang tak dimiliki oleh politisi dan pejabat lain di Tanah Air.
    “Mas Gibran ini dia bisa satu jurus dalam komunikasi yang pejabat lain enggak bisa,” ujar Rindra dalam podcast Gaspol People yang tayang di YouTube Kompas.com, Sabtu (12/7/2025).
    “Apa itu?” tanya host Gaspol People, Tatang Guritno.
    Kemudian Rindra mengungkapkan bahwa Gibran lebih memilih langkah politik yang tidak memunculkan polemik.
    Caranya, adalah dengan tidak menjawab pertanyaan dari awak media.
    Selain itu, Rindra juga tak sepakat dengan keinginan pemerintah untuk tidak memasukkan sejarah tentang 1998.
    Ia menduga langkah itu adalah upaya untuk memuluskan jalan agar Presiden ke-2 RI Soeharto bisa diangkat menjadi pahlawan nasional.
    Sementara, Kementerian Kegelapan punya program dengan tema ‘Nanti-nanti Dulu’, sebuah program yang lebih mengutamakan Joko Widodo dibandingkan Soeharto untuk menjadi pahlawan nasional.
    “Jokowi pahlawanku, Soeharto nanti dulu,” katanya.
    Terakhir, ia juga memberikan masukan untuk Prabowo agar tidak banyak menyalahkan pihak asing dalam pidato-pidatonya hari ini.
    “Saya rasa juga asing juga enggak setertarik itu sama kita,” tuturnya.
    Bagaimana obrolan selengkapnya?
    Simak keseruan Gaspol People Ft Kementerian Kegelapan, malam ini.

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PSI Undang Ketum Partai hingga Prabowo-Gibran ke Kongres di Solo

    PSI Undang Ketum Partai hingga Prabowo-Gibran ke Kongres di Solo

    PSI Undang Ketum Partai hingga Prabowo-Gibran ke Kongres di Solo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengundang para ketua umum partai politik untuk menghadiri Kongres pada 20
    Juli 2025
    .
    Adapun Kongres akan diselenggarakan pada 19-20 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah.
    “Jadi kita sudah mengundang seluruh ketua umum partai. Jadi semua partai kita undang,” kata Sekretaris Steering Committee
    Kongres PSI
    , Benidiktus Papa dalam konferensi pers di DPP PSI, Jakarta Pusat, Sabtu (12/7/2025).
    Ia menyebut masih menunggu konfirmasi dari para ketum partai.
    “Bahwa konfirmasinya saya kira masih ada waktu sampai hari ini juga. Tapi sekali lagi semua partai politik kita undang di tanggal 20 (Juli) nanti di kongres,” ucapnya.
    Lebih lanjut ia menjabarkan, persiapan Kongres PSI kini sudah mencapai 90 persen.
    Selain ketua umum parpol, PSI juga mengundang Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menghadiri Kongres.
    Sama seperti ketum parpol, pihaknya masih menunggu konfirmasi.
    “Komunikasinya sekarang terus berjalan untuk itu kita juga menyesuaikan dengan agenda-agenda Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” tutur dia.
    Adapun di tanggal 19 Juli, Jokowi akan mengisi satu sesi diskusi bersama kader PSI.
    Ia menuturkan, Jokowi sudah mengonfirmasi akan hadir dalam Kongres PSI.
    “Pak Jokowi akan hadir nanti di tanggal 19 (Juli) untuk berdiskusi dengan seluruh peserta Kongres,” jelasnya.
    Sebagai informasi, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jateng, Antonius Yogo Prabowo mengatakan, Kongres PSI akan diadakan di dua tempat.
    Kongres hari pertama dilaksanakan di Gedung Graha Saba Buana Jalan Letjen Suprapto Kecamatan Banjarsari.
    Kemudian hari kedua dilaksanakan di Gedung Edutorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
    Menurut dia, agenda besar kongres tidak hanya memilih ketua umum periode 2025-2030, tetapi akan ada banyak kejutan selama kongres berlangsung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PSI Undang Prabowo-Gibran dan Ketum Parpol ke Kongres di Solo

    PSI Undang Prabowo-Gibran dan Ketum Parpol ke Kongres di Solo

    Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengundang Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke Kongres PSI 2025. Adapun kongres akan digelar di Solo, Jawa Tengah pada 19-20 Juli 2025.

    Selain presiden dan wakil presiden, PSI juga mengundang seluruh ketua umum partai politik ke kongres tersebut.

    Simak berita lainnya seputar PSI di sini.

  • Jokowi Dipastikan Hadir dalam Kongres PSI di Solo, Prabowo dan Gibran Berpotensi Menyusul

    Jokowi Dipastikan Hadir dalam Kongres PSI di Solo, Prabowo dan Gibran Berpotensi Menyusul

    GELORA.CO  – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi dipastikan akan menghadiri Kongres pertama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang bakal digelar di Solo, Jawa Tengah pada 19–20 Juli 2025. 

    Kehadiran Jokowi menjadi satu agenda utama dari pemilihan ketua umum PSI, di mana untuk pertama kalinya Ketua Umum DPP PSI dipilih langsung anggota melalui pemungutan suara online.

    “Kami pastikan, tanggal 19 Juli malam, Pak Jokowi akan hadir dan mengisi satu sesi diskusi bersama pengurus dan kader PSI dalam forum terbuka,” ujar Ketua Steering Committee Kongres PSI, Andy Budiman, dalam konferensi pers di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Sabtu (12/7/2025).

    Selain Jokowi, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga disebut berpotensi hadir dalam kongres yang menjadi momentum penting bagi masa depan PSI. 

    “Kami terus berkoordinasi. Kemungkinan besar Pak Prabowo dan Mas Gibran juga akan hadir,” ujar Andy, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP PSI.

    Kongres ini tidak hanya menjadi ajang pemilihan ketua umum yang dilakukan secara langsung oleh 187.306 anggota terverifikasi, tetapi juga menjadi momen rebranding partai. 

    PSI akan meluncurkan logo dan warna baru sebagai bagian dari penyegaran identitas partai.

    Sementara itu, proses pemungutan suara online telah dimulai sejak 12 Juli dan akan berlangsung hingga 18 Juli 2025. 

    Hingga pukul 11.00 WIB di hari pertama, lebih dari 10.000 kader telah memberikan suara.

    “Kami melihat ada kepercayaan dari kader terhadap metode pemilihan terbuka ini,” kata Beny Papa, Sekretaris Steering Committee Kongres PSI.

    Ketua umum terpilih akan diumumkan secara resmi dalam Kongres PSI di Solo, yang diperkirakan akan menjadi titik balik penting dalam sejarah PSI.