Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • GINSI sebut deregulasi aturan impor perbaiki iklim usaha

    GINSI sebut deregulasi aturan impor perbaiki iklim usaha

    Harapannya semangat mendorong kemudahan berusaha juga diikuti instansi lainnya guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengatakan deregulasi kebijakan impor oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) turut memperbaiki iklim usaha dan investasi.

    “Importir sangat mengapresiasi deregulasi aturan terkait impor untuk mengakselerasi iklim berusaha dan investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Taufan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, ia juga mengapresiasi sosialisasi komprehensif soal deregulasi ini, yang dilaksanakan oleh Kemendag dan lembaga terkait, baru-baru ini.

    Taufan berharap kegiatan sosialisasi terkait deregulasi sejumlah Permendag tersebut kepada para importir anggota GINSI di daerah-daerah strategis seperti Sumatra Utara, Jawa Timur dan Jawa Tengah juga bisa dilanjutkan.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso telah mencabut empat Permendag sebagai deregulasi kebijakan impor.

    Adapun beleid yang dicabut itu yakni Permendag Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Permendag Nomor 7 Tahun 2017 Pengaturan Surat Izin Usaha Perdagangan.

    Kemudian, Permendag Nomor 22 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang sebagaimana diubah dengan Permendag Nomor 66 Tahun 2019.

    Lebih lanjut, Permendag Nomor 25 Tahun 2020 tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan; dan Permendag Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

    Taufan menilai langkah pemerintah dalam hal ini sudah cukup tepat dalam upaya menggairahkan sektor usaha termasuk importasi.

    “Harapannya semangat mendorong kemudahan berusaha juga diikuti instansi lainnya guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran yakni 8 persen,” kata dia.

    Selain itu, Mendag Budi Santoso juga menerbitkan sembilan Permendag berdasarkan klaster komoditas guna memudahkan penyesuaian, mengingat sifatnya yang dinamis.

    Kesembilan beleid tersebut adalah Permendag nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor; Permendag Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil; serta Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan.

    Kemudian, Permendag Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan; Permendag Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang; Permendag Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika; dan Permendag Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu.

    Selain itu, Permendag Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi; serta Permendag Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Setelah Lengser, Jokowi Jadi Olok-olok Rakyat bahkan Sopir Truk

    Setelah Lengser, Jokowi Jadi Olok-olok Rakyat bahkan Sopir Truk

    GELORA.CO –  Prediksi pengamat politik Rocky Gerung yang menyebut soal kondisi pasca-kepemimpinan Presiden Joko Widodo kini mulai terbukti.

    Setelah lengser dari jabatannya, Jokowi tidak hanya kehilangan pamor di hadapan publik, tetapi juga menjadi bahan olok-olok di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di kalangan akar rumput seperti sopir truk.

    “Saya sudah prediksi, begitu Jokowi lengser, dia akan jadi bahan tertawaan publik,” ujar Rocky dikutip dari channel Youtubenya, Kamis 17 Juli 2025.

    “Dan sekarang itu mulai terjadi,” tambahnya.

    Menurut Rocky, meskipun masih ada upaya dari para pendukung dan buzzer untuk membela citra Jokowi, kekuatan itu kini tidak sebanding dengan derasnya opini publik yang kritis.

    “Publik sudah well-informed. Zaman media sosial ini membuat semua orang, bahkan sopir truk, bisa memahami dan mengekspresikan kritik politik,” katanya.

    “Olok-olok terhadap Jokowi tidak hanya di media sosial, tapi juga muncul dalam bentuk mural, grafiti, dan tulisan-tulisan satir di belakang truk,” jelasnya menambahkan.

    Salah satu contoh nyata adalah tulisan di belakang truk yang berbunyi, “Dari Solo ke Pramuka, planga-plongo dan suka berdusta,” yang secara jelas menyindir asal-usul dan gaya kepemimpinan Jokowi.

    Rocky juga menyoroti isu kontroversial seputar dugaan ijazah palsu Jokowi yang hingga kini belum menemukan titik terang.

    Ia menilai bahwa bukannya menjawab tuntutan publik, mantan presiden justru mencoba mengalihkan isu dengan menuding adanya “desain politik besar” untuk menjatuhkannya.

    “Kalau Jokowi bilang ini desain politik, tunjukkan desainnya? Mana bukti bahwa ini konspirasi?” tegas Rocky.

    “Jangan semua kritik disebut agenda politik. Ini adalah tuntutan etis dari masyarakat yang harus dijawab secara jujur,” imbuhnya.

    Selain itu, tekanan juga datang dari berbagai arah. Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sedang menghadapi tuntutan pemakzulan, sementara menantunya, Bobby Nasution, juga dipanggil oleh KPK.

    Rocky menilai keluarga Jokowi kini berada dalam posisi politik yang semakin terjepit.

    “Counter Culture” dan Hilangnya Kenegarawanan

    Menurut Rocky, fenomena rakyat mengolok-olok mantan presiden ini merupakan bentuk counter culture yakni gerakan budaya tandingan terhadap kekuasaan yang dianggap tak jujur.

    “Setelah lengser, mestinya muncul aura kenegarawanan dari seorang mantan presiden. Tapi yang terjadi sebaliknya. Jokowi malah makin dijauhi, bahkan jadi bahan meme, bahan mural, dan bahan ketidakpercayaan publik,” katanya.

    Ia menyebut ini sebagai krisis kepercayaan dan kehilangan momen moralitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang negarawan setelah tidak lagi menjabat.

    Pesan untuk Prabowo dan Institusi Penegak Hukum

    Rocky juga menyinggung Presiden Prabowo Subianto, yang menurutnya harus cermat membaca situasi.

    Ia berharap institusi hukum bisa bersikap profesional dan tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut.

    “Presiden Prabowo harus tegas memilih jalur penyelesaian. Isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran bukan hanya sensasi politik, ini soal moral dan legalitas pemimpin kita,” jelasnya.

    Ia juga menekankan bahwa elite politik seharusnya tidak menutupi atau melindungi kesalahan, apalagi menyebut kritik sebagai upaya makar atau konspirasi besar tanpa dasar yang jelas.

    Sebagai penutup, Rocky mengajak publik untuk melihat semua ini sebagai pelajaran besar dalam politik Indonesia.

    Bahwa kejujuran dan integritas adalah fondasi utama dalam memimpin, dan rakyat tidak bisa lagi dibohongi oleh narasi kosong.

    “Setelah kekuasaan berakhir, yang tinggal hanyalah integritas. Kalau itu tak ada, maka penghormatan pun sirna. Rakyat tak bodoh, mereka hanya butuh waktu untuk bersuara dan sekarang suara itu menggema dari mana-mana, bahkan dari belakang truk di jalanan,” pungkasnya.

  • Dugaan Ijazah Palsu dan Riza Chalid Tersangka Coreng Citra Jokowi

    Dugaan Ijazah Palsu dan Riza Chalid Tersangka Coreng Citra Jokowi

    GELORA.CO -Posisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi disinyalir masih kuat secara politik, meskipun terdapat sejumlah persoalan mengemuka di public, seperti dugaan ijazah palsu, hingga keterlibatannya pada kasus saudagar minyak M Riza Chalid.

    Pengamat Citra Institute, Efriza memandang, kasus-kasus yang menyangkut nama Jokowi belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga isu yang bermunculan hanya menggerus citra positif ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    “Harus diakui, Jokowi hingga hari ini belum terbukti bersalah atau terlibat dalam kejahatan, sebab belum adanya vonis pengadilan, yang merubah posisi status dirinya, tetapi jika ia tercoreng citranya,” ujar Efriza kepada RMOL, Kamis 17 Juli 2025.

    “Misalnya, terpantulkan karena berbagai kasus seperti dugaan ijazah palsu, coba diungkap lagi kasus Riza Chalid. Dan ini akan dianggap oleh sebagian publik sebagai citra seorang mantan presiden yang tidak benar-benar bersih,” sambungnya.

    Menurutnya, citra negara juga tidak lantas menjadi tercoreng karena beberapa kasus hukum yang tengah berproses disebut-sebut ada keterlibatan Jokowi, dengan dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai kepala pemerintahan.

    “Saat ini, fakta-fakta hukumnya belum mendukung hal itu, bahkan Jokowi tampak masih tangguh dalam menghadapi berbagai problematika yang membelitnya pasca tidak lagi menjabat sebagai Presiden,” tuturnya.

    Oleh karena itu, magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu meyakini Jokowi masih tidak tergoyahkan pengaruhnya dalam dinamika politik nasional, sehingga masih belum terbukti dalam kasus-kasus hukum yang sedang berjalan.

    “Jokowi memang saat ini tidak lagi menjabat, tapi ia masih memiliki pengaruh politik,” demikian Efriza. 

  • Gibran Minta Ormas Mitra Polri Deteksi Hal Mencurigakan di Wilayah Masing-masing

    Gibran Minta Ormas Mitra Polri Deteksi Hal Mencurigakan di Wilayah Masing-masing

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka minta Senkom Mitra Polri untuk melakukan deteksi awal terhadap gangguan keamanan di setiap daerah.

    Senkom Mitra Polri merupakan salah satu organisasi masyarakat sadar kamtibmas yang didirikan anggota Mitra Kamtibmas Mabes Polri pada 1 Januari 2004 di Jakarta. Organisasi masyarakat ini dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan bersifat nasional.

    Sebagai Mitra Polri, Senkom harus selalu berkoordinasi dan memberikan informasi kepada aparat berwajib baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun TNI/Polri terhadap adanya gangguan kamtibmas, stabilitas nasional dan bencana alam.

    Gibran berharap Senkom Mitra Polri dapat mendeteksi semua gangguan kamtibmas atau hal mencurigakan di setiap wilayahnya masing-masing dan melaporkan hal itu ke aparat Kepolisian maupun TNI.

    “Jadi tolong ini Senkom Mitra Polri benar-benar dibuat aktif, jadi deteksi awal itu kan harus aktif. Jika ada bibit-bibit masalah ya tolong diselesaikan. Kemudian jika ada yang mencurigakan tolong dilaporkan,” tuturnya di sela-sela acara Peresmian Kantor Pusat Mitra Senkom Polri Jakarta Timur, Kamis (17/7).

    Gibran mengatakan bahwa peran Senkom Mitra Polri juga sangat penting. Wapres juga mengungkapkan bahwa dirinya beberapa kali menemui anggota Senkom Mitra Polri ketika beberapa kali terjadi bencana alam.

    “Jadi saya kira peran Senkom penting sekali di sini. Waktu gempa bumi Sukabumi, banjir Bekasi, waktu gunung meletus di NTT ada Senkom,” katanya.

    Gibran menyarankan Senkom Mitra Polri agar lebih banyak merekrut anak muda. Pasalnya, menurut Gibran peran pemuda sangat penting untuk menjaga Kamtibmas sekaligus menolong korban bencana alam.

    “Saya kira yang muda-muda ini nanti juga bisa diterjunkan langsung ke lapangan ya,” ujarnya.

  • Respons Kaesang Soal Rumor Jokowi Bakal jadi Dewan Pembina PSI

    Respons Kaesang Soal Rumor Jokowi Bakal jadi Dewan Pembina PSI

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep buka suara terkait dengan isu Joko Widodo (Jokowi) yang disebut bakal menjadi Dewan Pembina PSI.

    Kaesang mengatakan akan mengikuti keputusan partai. Saat ditanya apakah dirinya merestui, Kaesang pun menjawab diplomatis.

    “Biar berjalan dulu, Kongres kan belum selesai, biar Kongres berjalan dulu,” jawabnya dikutip dari Solopos, Kamis (17/7/2025).

    Kaesang mengatakan bahwa keputusan Jokowi akan menjadi Dewan Pembina atau tidak, bukan kewenangannya. 

    “Itu bukan kewenangan saya. Harus tanya ke dewan pendiri partai,” ujar Kaesang.

    Terkait dengan kesiapannya menghadapi kongres PSI di Solo, Kaesang menyatakan sangat siap dan optimis menang.

    Sebagaimana diketahui Kongres PSI akan digelar di Kota Solo pada 19–20 Juli 2025. Kongres ini akan menjadi forum tertinggi untuk menetapkan Ketua Umum PSI baru. Penentuan ketua umum dilakukan melalui sistem e-vote yang dapat diakses seluruh kader PSI. Hasil polling sementara Kaesang unggul dalam pemilihan melalui mekanisme e-vote yang tengah berlangsung. 

    Kaesang bersaing dengan dua calon lainnya, Ronald Aristone Sinaga dan Agus Mulyono Herlambang. “Pasti menang. Wong akhirnya menang,” kata Kaesang saat kampanye di Karanganyar pada Rabu (16/7/2025) malam.

    Kaesang mengaku kecewa perolehan suara di Jawa Tengah masih kalah dengan DKI dan Jawa Barat. Kaesang berharap suara di Jawa Tengah bisa meningkat dan solid memenangkannya. Saat ini, persiapan Kongres PSI yang akan berlangsung pada 19-20 Juli di Kota Solo sudah berjalan on the track. 

    Menjelang Pemilu Raya PSI, Calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep roadshow ke Karanganyar untuk menggalang dukungan pada Rabu (16/7/2025) malam. Setelah sebelumnya adik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka roadshow safari politiknya ke sejumlah daerah di Jawa Tengah.

    Dalam kunjungannya di Karanganyar, Kaesang bertemu langsung dengan ratusan kader PSI dari wilayah Soloraya. Acara dibalut santai di Wedangan Mbah Onggo Bejen, Karanganyar.

    Kedatangan Kaesang didampingi Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo Prabowo dan jajaran petinggi DPP PSI. Dalam pertemuan itu, Kaesang mengajak kader agar solid memberikan dukungan melalui mekanisme e-voting yang tengah berlangsung.

    “Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di malam hari ini. Ini kan ada yang dari Karanganyar, Solo, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali, Sragen, terima kasih sudah bulat mendukung saya untuk menjadi ketua umum lagi periode 2025-2030,” kata Kaesang. 

    Kaesang mengaku sedikit kecewa dengan perolehan suaranya di beberapa daerah yang belum bulat memberikan suara untuknya. Dengan nada bercanda, Kaesang bahkan menyindir sempat adanya trouble dalam sistem e-voting yang diduga sengaja disabotase calon lain. 

    “Waktu masih ada dua hari lagi sebelum penutupan. Saya berharap Jawa Tengah ini, kan, orangnya lebih banyak, kader PSI-nya lebih banyak. Saya berharap untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu raya untuk pemilihan ketua umum memberikan dukungannya,” katanya. 

    Kaesang mengucapkan rasa terima kasih untuk seluruh kader PSI yang sudah memberi rekomendasi untuk bisa maju lagi menjadi ketua umum periode 2025-2030. Dalam kesempatan itu, Kaesang juga menargetkan di Pemilu 2029 nanti, PSI Kota Solo dapat menambah kursi legislatif lebih banyak lagi. Dia juga berharap daerah lain di Soloraya dapat pecah telur seperti Kota Solo.

    “Jadi kita bisa ikut berpartisipasi nanti di pilkada, entah itu nanti wakil bupati atau malah bupatinya,” harapnya.

    Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo Probowo menyampaikan bahwa Jawa Tengah siap solid memberikan dukungan suara ke Kaesang Pangarep.

    “Dari sejak pagi tadi Mas Kaesang sudah roadshow ke daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan malam ini ditutup di Karanganyar,” katanya.

    Dia memohon doa kepada seluruh kader agar Kongres PSI 19-20 Juli di Kota Solo berjalan aman dan lancar.

  • Gibran Sebut Anggaran MBG Semester II/2025 Segera Cair

    Gibran Sebut Anggaran MBG Semester II/2025 Segera Cair

    Bisnis.com, Jakarta — Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk semester II Tahun 2025 segera dicairkan pemerintah pusat.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di sela-sela acara Peresmian Kantor Pusat Mitra Senkom Polri Jakarta Timur, Kamis (17/7).

    Gibran mengingatkan bahwa Program MBG harus bisa berjalan sesuai dengan target pemerinta serta lancar dan merata untuk warga Indonesia. Maka dari itu, menurur Gibran, pemerintah akan menyuntikan anggaran lagi untuk MBG di semester II tahun ini.

    “Nanti di semester II ini, dari program MBG akan terus disuntik anggarannya dan InsyaAllah di akhir tahun nanti bisa lebih merata,” tuturnya.

    Gibran berpandangan bahwa program MBG tidak hanya bisa membuat siswa semakin sehat dan mendapatkan asupan gizi tepat, tetapi juga bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

    Pasalnya, kata Gibran, ada puluhan orang yang bekerja di satu dapur MBG. Sementara jumlah dapur MBG di seluruh Indonesia ada banyak.

    “Jadi ada puluhan orang yang bekerja di dapur MBG. Pesan saya libatkan petani lokal,” katanya.

    Gibran menargetkan pada tahun 2026 nanti Program MBG bisa bergerak lebih massif dan merata hingga ke pelosok, sehingga tidak ada lagi daerah yang tidak tersentuh Program MBG tersebut

    “Tahun 2026 nanti, Program MBG akan lebih dimasifkan lagi,” ujarnya

  • 5 Istana Bongkar Alasan Kenapa Prabowo Tidak Upacara HUT Ke-80 RI di IKN Nasional

    5 Istana Bongkar Alasan Kenapa Prabowo Tidak Upacara HUT Ke-80 RI di IKN Nasional

    Istana Bongkar Alasan Kenapa Prabowo Tidak Upacara HUT Ke-80 RI di IKN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg)
    Juri Ardiantoro
    mengungkapkan alasan mengapa Presiden RI
    Prabowo Subianto
    tidak melakukan upacara perayaan kemerdekaan HUT Ke-80 Indonesia di
    Ibu Kota Nusantara
    (
    IKN
    ), Kalimantan Timur.
    Juri mengatakan, IKN masih dalam proses pembangunan, sehingga pemerintah harus fokus pada penyelesaiannya.
    “Ya, di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan, jadi kita konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu,” ujar Juri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
    Juri mengatakan, upacara detik-detik proklamasi akan dilakukan di Jakarta, bukan di IKN.
    Namun, di IKN, kata dia, akan tetap ada upacara.
    Otoritas IKN lah yang akan menggelar upacara HUT RI di sana.
    “Di IKN sebagai kantor juga akan ada upacara, jadi Otoritas IKN akan juga menyelenggarakan upacara,” ucap dia.
    Sementara itu, Juri belum tahu apakah Wapres Gibran Rakabuming Raka akan mengikuti upacara di IKN atau Jakarta.
    “Nanti kita lihat,” imbuh Juri.
    Diketahui, ayah Gibran, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), memimpin upacara perayaan HUT Ke-79 RI di IKN pada tahun lalu.
    Kini, Prabowo justru memilih merayakannya di Jakarta saja.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menaker Sebut BSU Sudah Cair ke 85% Penerima – Page 3

    Menaker Sebut BSU Sudah Cair ke 85% Penerima – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, kembali melaksanakan amanah pemerintah untuk menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025. Kali ini, penyaluran dilakukan di Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (16/7/2025).

    Penyaluran BSU 2025 di Tangerang, tepatnya di Kantorpos KCU Tangerang ini, terasa istimewa karena disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran.

    Peninjauan tersebut turut didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman, serta Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris.

    “Kunjungan ini merupakan yang pertama dari tiga agenda peninjauan. Kami bersyukur karena proses berjalan lancar tanpa antrean panjang ataupun kendala teknis. Ini menunjukkan kesiapan Kantorpos sebagai penyalur bantuan yang profesional,” ujar Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Endy Abdurrahman.

     

  • BPJS Ketenagakerjaan Ungkap Lebih dari 15 Juta Peserta Penerima BSU

    BPJS Ketenagakerjaan Ungkap Lebih dari 15 Juta Peserta Penerima BSU

    Jakarta –

    Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer meninjau langsung penyaluran Bantuan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja Kantor Pos Tangerang.

    Adapun pekerja yang berhak mendapatkan BSU diatur dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 yang salah satunya merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

    Penyaluran BSU merupakan hasil sinergi antar lembaga, khususnya antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam menyediakan data yang akurat penerima bantuan.

    Diketahui hingga awal Juli 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data lebih dari 15 juta peserta aktif yang sesuai dengan kriteria penerima BSU. Data ini meliputi pekerja dengan penghasilan di bawah atau setara UMK dan menjadi peserta aktif hingga April 2025. Proses validasi dan seleksi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.

    Turut hadir pada kegiatan yang berlansung pada Rabu (16/7) tersebut yakni, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur Utama PT Pos Indonesia.

    Pramudya menambahkan, BSU juga menjadi bukti bahwa kepesertaan aktif membawa manfaat lebih luas bagi pekerja. Selain itu, pentingnya sinergi antar-lembaga, termasuk PT Pos Indonesia dan bank Himbara sebagai mitra distribusi, menjadi faktor penting keberhasilan penyaluran hingga ke pekerja di pelosok negeri.

    “Kami percaya bahwa perlindungan pekerja adalah fondasi kemajuan bangsa. Menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan berarti mengambil bagian dalam ekosistem negara yang siap melindungi dan mendukung pekerja dalam kondisi apapun,” tambahnya.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rocky Gerung: Jika Gibran Mundur, Puan Maharani Berpeluang Gantikan

    Rocky Gerung: Jika Gibran Mundur, Puan Maharani Berpeluang Gantikan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming berpotensi mengundurkan diri dari jabatannya. Itu karena tekanan politik.

    Hal tersebut, seiring usulan pemakzulan Gibran. Kini, Rocky mengatakan Gibran punya dua pilihan, mengundurkan diri atau terjadi peristiwa seperti 1998.

    “Jadi tinggal pilih. Mengundurkan diri atau 98, gitu aja. Kan lebih efisien kan. Begitu jadi fakta politik, ya udah. Ya mungkin Gibran merasa, ya udah saya mengundurkan diri aja,” kata Rocky dikutip dari video yang diunggah di akun Instagram @hendri.satrio, Kamis (17/7/2025).

    Mendengar pernyataan Rocky itu, Hendri yang dikenal sebagai pengamat komunikasi politik menanyakan apakah pemikiran Gibran bisa sampai ke sana.

    “Ya tetap, kan tekanan politik toh. Kalau dia ada otak atau tidak ada otak. Ya faktanya usah terjadi. Kan tidak perlu pakai otak kan,” timpal Rocky.

    Ia lalu memberi contoh peristiwa 1998. Saat Presiden ke-2 Soeharto mundur dari jabatannya.

    “Karena udah kelihatan sama Pak Harto. Pak Harto sangat cerdas dan berotak dalam politik. Tapi beliau merasa sudah. Saya sudah liat massa sebanyak itu,” tuturnya.

    Jika Gibran mengundurkan diri, Rocky mengatakan siapa yang berpotensi menggantikannya busa dihitung saat ini.

    “Yang punya potensi, ya tinggal dihitung dari sekarang. Siapa punya potensi?” ujqr Rocky ke Hendri. Hendri menjawabnya dengan pertanyaan, apakah dari partai politik atau profesiobal.

    “Pasti partai politik lah. Ya, kalau profesional tidak ada gunanya kita ganti Gibran,” jawab Rocky.