Tag: Gibran Rakabuming Raka

Terpopuler, cek status BSU hingga jadwal Timnas di Piala AFF U-23 2025

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, BSU tak kunjung cair? coba cek lagi status Anda hingga jadwal dan cara beli tiket Timnas Indonesia di Piala AFF U-23 2025. Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠BSU tak kunjung cair? coba cek lagi status Anda di sini

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahun 2025. Namun, di tengah penantian pencairan tahap kedua, tidak sedikit calon penerima yang mempertanyakan mengapa bantuan tersebut belum juga cair ke rekening masing-masing.

Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠Profil Arya Daru Pangayunan, diplomat muda yang tewas tak wajar

Kabar meninggalnya Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat muda sekaligus staf Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), membawa duka mendalam bagi dunia diplomasi Indonesia.

Lantas, siapakah sebenarnya Arya Daru Pangayunan yang dikenal sebagai salah satu staf muda Kemenlu tersebut?

Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠KPK tetapkan lima tersangka kasus pengadaan mesin EDC bank

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di bank pemerintah pada tahun 2020–2024.

“CBH sebagai Wakil Direktur Utama BRI, IU sebagai Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi BRI, DS sebagai SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI, bersama-sama dengan EL dari PT PCS, dan RSK dari PT BIT,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.

Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠Yusril: Wapres tak berkantor di Papua, tapi Sekretariat Badan Otsus

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua, tetapi Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Hal tersebut menjelaskan lebih lanjut pernyataannya mengenai penugasan Wapres dalam percepatan pembangunan Papua yang disampaikan saat acara penyampaian Laporan Tahunan Komnas HAM pada Rabu (2/7).

Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Piala AFF U-23 2025: Jadwal dan cara beli tiket Timnas Indonesia

Kejuaraan sepak bola usia muda paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara, Piala AFF U-23 2025, akan segera digelar di Indonesia pada 15 hingga 29 Juli 2025 mendatang. Turnamen yang kini mengusung nama resmi ASEAN U-23 Mandiri Cup 2025 ini akan memanfaatkan dua stadion utama, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

Simak jadwal dan harga tiket Timnas Indonesia U-23 di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

10/07/2025 08:46
Top 3 News: Empat Pernyataan Polisi Terkait PNS Kemlu RI Ditemukan Tewas di Kamar Kos – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Seorang pria berinisial ADP (39) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) ditemukan dengan kepala terbungkus selotip di kamar indekos kawasan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025. Itulah top 3 news hari ini.

Berbagai upaya dilakukan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus tewasnya PNS Kemlu RI tersebut. Kapolsek Menteng Kompol Rezha Rahandhi menerangkan, pihaknya telah mengantongi rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, namun belum dapat disimpulkan penyebab kematian.

Selain itu, polisi menemukan sejumlah obat-obatan di dalam kamar kos ADP. Dari hasil olah TKP, obat yang ditemukan diduga untuk sakit kepala dan lambung. Rezha mengatakan, obat-obatan itu ditemukan di kamar korban.

Sementara itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) merebut kembali jutaan hektare kawasan hutan yang sebelumnya dikelola tanpa izin.

Ketua Satgas PKH Febrie Adriansyah menyebut, penguasaan kembali lahan tersebut dilakukan dalam dua tahap. Pertama berlangsung selama Februari hingga Maret 2025.

Satgas menguasai kembali lahan seluas 1.019.000 hektare. Lahan tersebut tersebar di sembilan provinsi, 64 kabupaten, dan melibatkan 369 perusahaan.

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Indrajaya menyampaikan apresiasi atas rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua

Menurutnya, Papua memang butuh perhatian khusus pemerintah. Indrajaya menilai, penyelesaian persoalan Papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM), peningkatan layanan pendidikan, dan akses kesehatan yang merata.

Menurut politisi asal Dapil Papua Selatan, selain pembangunan fisik dan infrastruktur, pemerintah juga harus memberi prioritas pada pembangunan manusia dan kualitas hidup masyarakat Papua.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Rabu 9 Juli 2025:

Viral Polisi dan Selingkuhan Digerebek Istri saat Bermesraan di Kamar Kos di Belu NTT

10/07/2025 08:40
Ada Makna Politik Berbeda soal Gibran Disebut Akan Berkantor di Papua – Page 3

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menanggapi wacana berkantor di Papua. Diketahui, wacana itu muncul usai adanya pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra terkait fokus pemerintah untuk penanganan sejumlah masalah di Bumi Cendrawasih.

Menurut Gibran, sebagai bagian dari pembantu Presiden Prabowo, dirinya mengaku siap ditempatkan di mana saja. Bahkan untuk berkantor di Papua.

“Sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan di mana pun kapan pun dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya kita siap. Misalnya Kepres nya belum keluar pun kita sudah siap kapan pun,” kata Gibran kepada awak media, seperti dikutip Rabu (9/7/2025).

Gibran menjelaskan, penugasan khusus untuk Wakil Presiden terkait sejumlah permasalahan di Papua bukan hal baru. Sejak zaman Wakil Presiden sebelumnya, hal itu sudah ada.

Menurut dia, tim dari Sekretariat Wakil Presiden pun juga sudah sering ditugaskannnya ke Papua, seperti ke Sorong atau pun Merauke untuk melihat pelajar di sana, membantu mengirimkan laptop untuk kegiatan belajar mengajar dan memeriksa kesiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Jadi nanti atur waktu saja dan saya sekali lagi, saya sebagai pembantu Presiden saya siap untuk ditugaskan kemana pun di mana pun, kan ini melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma’ruf Amin untuk masalah Papua,” beber dia.

Eks Wali Kota Solo ini pun tidak mau ambil pusing soal lokasi berkantor. Dia mengaku sangat fleksibel untuk bertempat di mana pun, mulai dari Jakarta, IKN hingga Papua.

“Bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten di Jawa tengah. Kita dimana pun jadikan kantor karena bagi saya sekali lagi sebagai pembantu Presiden harus sering ke daerah harus sering berdialog,” ungkapnya.

“Termasuk dengan pelaku usaha, menerima masukan, menerima kritik evaluasi apa pun,” dia menandasi.

10/07/2025 05:47
Kala Gibran Berkali-kali Tegaskan Dirinya Pembantu Presiden… Nasional 10 Juli 2025

Kala Gibran Berkali-kali Tegaskan Dirinya Pembantu Presiden…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Presiden (Wapres) RI
Gibran Rakabuming Raka
sempat beberapa kali menyebut dirinya adalah
pembantu presiden
pada rangkaian kunjungan kerja (kunker) ke Sleman, DI Yogyakarta, dan Klaten, Jawa Tengah.
Berdasarkan catatan
Kompas.com
, setidaknya ada lima kali kata-kata ”
pembantu Presiden
RI” diutarakan Gibran dalam berbagai kesempatan.
Pada saat melakukan kegiatan panen tebu di Kawasan Pangan Lanud Adisutjipto pada 8 Juli 2025, pernyataan tersebut sempat disampaikan ketika Gibran memberikan pidato.
“Kami sebagai pembantu presiden ingin memastikan program-program visi-misi dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik, salah satunya pertanian swasembada pangan,” kata Gibran dalam sambutannya di hadapan para petani tebu dan pejabat daerah setempat.
Bukan hanya sekali, eks Wali Kota Solo ini turut menekankan hal yang sama saat memberikan keterangan pers kepada awak media usai melakukan panen tebu.
“Dan sebagai pembantu presiden, kita ingin memastikan program-program beliau, terutama untuk pertanian, swasembada pangan ini bisa berjalan dengan baik,” ucap dia kepada awak media.
Sementara itu, dalam kunjungan kerja di Klaten, Jawa Tengah, pada 9 Juli 2025, penekanan serupa turut disampaikannya.
Tercatat, Gibran tiga kali menegaskan dirinya sebagai pembantu presiden saat merespons soal adanya penugasan agar wakil presiden berkantor di Papua.
Adapun isu ini awalnya dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut Presiden Prabowo memberikan penugasan kepada Gibran untuk berkantor dan menangani isu-isu Papua.
Merespons itu, ia langsung menyebut bahwa dirinya adalah pembantu Presiden RI sehingga siap ditugaskan di mana pun.
“Ya, kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun, dan saat ini kita nunggu perintah berikut. Kita siap, kita siap,” ucap Gibran.
Gibran juga menyebut penugasan itu bukan hal baru karena sudah ada sejak era Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin.
Oleh karenanya, ia siap melanjutkan kerja keras Wapres RI sebelumnya.
“Sekali lagi, saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan ke mana pun, kapan pun, dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma’ruf Amin untuk masalah Papua,” ujar dia.
Terakhir, kata-kata yang sama dilontarkannya saat memberikan penegasan bahwa yang utama baginya adalah harus sering ke daerah mendengar aspirasi masyarakat.
Maka itu, putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ini menyatakan siap jika harus berkantor di mana pun, baik itu Papua, Jakarta, hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ini kita di mana pun kita jadikan kantor, karena bagi saya sekali lagi sebagai pembantu presiden harus sering ke daerah,” ucap Gibran.
Dilansir dari situs
wapresri.go.id
pada Rabu (9/7/2025), Wakil Presiden RI memiliki sejumlah tugas, fungsi, dan wewenang.
Beberapa tugas Wapres RI di antaranya membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan dan mengambil keputusan penting.
Kemudian, menggantikan Presiden RI jika berhalangan tetap atau sementara, sesuai Pasal 8 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Ketiga, menjalankan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden RI, seperti memimpin rapat atau pertemuan pemerintahan.
Wapres RI juga berperan mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
“Menjadi penghubung dengan lembaga negara lain, seperti DPR, MPR, dan lembaga yudikatif,” tulis situs itu.
Sedangkan fungsi Wapres RI adalah sebagai pendamping Presiden RI dalam menjalankan roda pemerintahan.
Wapres RI juga dapat menjadi pengambil kebijakan strategis, terutama jika mendapat mandat khusus dari Presiden RI.
Selain itu, Wapres RI berfungsi sebagai penengah dalam pemerintahan, membantu menyelesaikan konflik internal atau eksternal.
“Sebagai simbol stabilitas politik, karena posisinya menjamin kelangsungan pemerintahan jika Presiden tidak dapat menjalankan tugasnya,” tulis poin di situs itu.
Sementara terkait wewenang, Wapres RI dapat membantu Presiden RI dalam menjalankan pemerintahan.
Kemudian, Wapres RI bisa menggantikan Presiden RI jika berhalangan serta bisa menghadiri dan mewakili Presiden RI dalam acara resmi.
Selain itu, wewenangnya adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Presiden RI serta membantu dalam koordinasi lembaga pemerintah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/07/2025 05:05
Ancam Cukur Kumis Mayjen Sunarko, Purnawirawan TNI Bakal Buru Silvester Sampai ke Lubang Semut

GELORA.CO – Silvester Matutina kini jadi buruan.

Sekelompok purnawirawan TNI mulai bangkit.

Dalam video yang diunggah akun X Arjaya Dirja, dikutip pada Rabu (9/7), saatnya memberi pelajaran pada Si Pembuat Gaduh (Silvester Matutina).

Dalam video terlihat barisan purnawirawan lengkap dengan baju loreng dan muka yang tampak sangar, siap melawan Silvester Matutina.

Salah satu pria langsung menantang Silvester.

“Jangan kau pecah bangsa ini hanya berbeda pendapat, kami siap berkorban untuk keutuhan NKRI,” katanya dengan suara lantang.

“Tapi untuk orang sepertimu Silvester, jika kau masih melontarkan penghinaan kepada pimpinan kami, ke lubang semut pun pasti kami cari,” katanya.

“Kami adalah bukan ayam sayur, kami adalah ayam petarung sampai titik darah penghabisan, kami cari kau!,” ujar pria ini.

Sebelumnya dengan gaya yang selalu arogan, Silvester ancam akan cukur kumis mantan Danjen Kopassur Mayor Jenderal ((Purn) Sunarko.

Hal ini hanya karena Sunarko mendukung pemakzulan Gibran sebagai wapres, bersama purnawirawan lainnya.

Terlebih semakin hari tingkah Silvester Matutina terus menuai kebencian.

Belum lama, Ketua Umum Relawan Jokowi Solidaritas Merah Putih ini dengan beraninya merendahkan Mayjen TNI (Purn) Soenarko.

Silvester bahkan sebut akan mencukur kumis tipis Soenarko.

Namun tingkah Silvester ini pun menuai perhatian dan teguran keras dari salah seorang netizen.

Lewat akun X Opposisi6890 yang mengunggah video dari akun X Jamal Bugis 7.0, dikutip pada Rabu (9/7), pria berkacamata hitam ini mengaku bernama Insinyur Romeo HS.

“Halo netizen seluruh Indonesia ketemu lagi dengan saya Insinyur Romeo HS,” katanya memulai pembicaraan.

“Kali ini saya mau mengungkapkan sebuah kekesalan ya mungkin kekesalan saya bersama netizen di seluruh Indonesia,” katanya.

“Ya mudah-mudahan dalam video kali ini teman-teman netizen terwakilkan, terutama saya mau bikin surat terbuka kepada seorang yang namanya Silvester Matutina,” katanya.

“Kita netizen seluruh Indonesia sedang melirik, sudah memperhatikan gelagat dan perilaku anda selama ini.”

“Anda dan geng anda semakin lama semakin tidak bisa dibenarkan cara-cara anda. Anda itu siapa Silvester Matutina, anda itu siapa, pengacara kondang kah?”

“Anda gak ada apa-apanya di negara ini, dan sudah bisa dipastikan anda tidak ada sumbangsih apapun di negara ini. Kita netizen di seluruh Indonesia tidak terima seorang Silvester seperti anda merendahkan seorang mantan Danjen Kopassus Mayor Jenderal (Purn) Sunarko.”

“Anda tidak pantas bicara seperti itu, anda sedang diperhatikan oleh netizen di seluruh Indonesia, hati-hati anda sekarang ya, ini bukan ancaman bisa-bisanya anda mau mencukur kumis bapak Sunarko,” ujar pria ini marah.***

10/07/2025 00:50
Sikap Kurang Ajar Silfester Matutina Ancam Babat Kumis Eks Danjen Kopassus, Oegroseno Geram!

GELORA.CO – Relawan Jokowi, Silfester Matutina tanpa segan merendahkan sosok eks Danjen Kopassus, Mayjen TNI (Purn) Soenarko.

Mantan Wakapolri 2013-2014, Komjen Pol (Purn) Oegroseno pun tak terima dengan sikap kurang ajar Silfester.

Silfester mengaku tak takut dengan Soenarko dan mengancam akan membabat habis kumis tebal sang mantan jenderal tersebut.

Video Silfester yang menyerang sang mantan jenderal TNI itu pun viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, Silfester tampak menyinggung nama Soenarko.

“Hei kumis tebal (Soenarko), kau pikir kita takut sama kau,” kata Silfester seperti dikutip dari video yang diunggah Mosato TV pada Minggu (6/7/2025). ‘

Silfester mengatakan bahwa Soenarko pernah tertangkap karena kasus makar.

“Kau ini dulu ditangkap karena kasus makar. Bawa senjata, ya Soenarko ini. Soenarko sama Suharto (Letjen Mar Purn) kamu yang menggeruduk KPU. Kita enggak takut sama kalian sama sekali loh,” katanya.

Silfester pun tak takut dengan upaya 300 purnawirawan TNI yang hendak memakzulkan Wapres Gibran.

“Kalian jangan coba-coba mau adu domba bangsa ini. Kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang ya, dibanding 96 juta pemilih Prabowo-Gibran. Dan kalian itu tidak sampai 1 TPS. Suara kalian tuh enggak sampai 1 TPS,” katanya.

Ia pun mengungkit jasa Luhut Binsar Pandjaitan yang pernah membebaskan kasus makar yang dilakukan Soenarko.

Soenarko diduga melanggar perkara terhadap keamanan negara atau makar terkait aksi pengepungan KPU pada 22 Mei yang videonya tersebar di media sosial.

Selain itu, Soenarko dijerat Pasal 110 Jo Pasal 108 ayat 1 tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban umum UU Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 163 bis Jo Pasal 146.

Lalu, ia pun sempat ditahan petugas Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI di Rutan Polisi Militer (POM) Guntur, Jakarta Selatan.

“Jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau merevolusi, kalian siapa. Kan Soenarko kau ditahan kan, atas kebaikan Pak Luhut sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Soenarko, hei kumis tebal jangan sampai kita cukur kau punya kumis. kau pikir kami takut sama kau,” katanya.

Oegroseno tak terima

Oegroseno, tak terima sikap kurang ajar Silfester Matutina merendahkan Soenarko.

Oegroseno mempertanyakan alasan di balik Silfester yang tanpa segan menyerang pribadi Soenarko.

“Apa motivasi Silfester Matutina menghina Jenderal Soenarko? Silakan Silfester kritik pejabat negara tapi jangan hina pribadi Jenderal Sunarko Danjen Kopassus 2007 – 2009,” tulis Oegroseno seperti dikutip dari Instagramnya.

Oegroseno, yang sempat aktif mengemukakan pendapatnya soal Kasus Vina Cirebon, mengatakan bahwa Kopassus merupakan satuan elit yang disegani di mata dunia.

Tak sepantasnya Silfester merendahkan mantan petinggi Kopassus.

“Kopassus masih disegani militer negara-negara di dunia,” katanya.

Oegroseno pun menduga bahwa relawan Jokowi tersebut tak mengetahui reputasi Kopassus.

“Mungkin Silfester tidak tahu kalau sampai saat ini Kopassus masih disegani militer di dunia,” pungkasnya.

Oegroseno juga menyebut Silfester sosok yang suka bolos pelajaran sejarah di sekolah dulu.

“Silfester saat sekolah sering tidak hadir nampaknya saat pelajaran sejarah,” kata Oegroseno dikutip dari Instagramnya.

Menurut Oegroseno Kopassus memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama pada tahun 1965/1966.

“Silfester Matutina tidak pernah belajar sejarah perjalanan bangsa tentang peran Kopassus tahun 1965/1966 yang dikenang dan dikenal Bangsa Indonesia sebagai Pasukan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat),” tulisnya.

09/07/2025 22:20
Mahfud Tak Percaya Puan Belum Baca Surat Pemakzulan Gibran: Masih Cari Modus Kesepakatan

GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, meragukan pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani yang mengatakan dirinya belum melihat surat pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Mahfud MD, tidak mungkin Puan belum melihatnya, padahal di TV dan media-media sudah banyak yang memberitakan, bahkan ada siaran persnya juga.

“Menurut saya, ini masih mencari modus politik yang bisa diterima oleh semuanya. Padahal tidak mungkinlah kalau misalnya alasannya belum lihat suratnya, loh itu ada di situ. Kalau ndak lihat suratnya di mejanya, ya baca di koran ada, di TV ada kok,” ungkap Mahfud, dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Rabu (9/7/2025).

“Mestinya panggil dengan mudah, bisa dibaca dengan mudah. Dia bilang ‘ini di TV di Medsos kok ada ini, mana dong suratnya’, kan bisa panggil begitu. Kok sampai 3 minggu lebih belum lihat suratnya, belum dapat suratnya, wong sudah ada di siaran jumpa pers,” katanya.

Karena hal tersebut, menurut Mahfud, perkataan Puan itu hanya sebagai alasan saja, apakah surat pemakzulan itu akan diproses atau tidak.

Padahal, dalam undang-undang sudah jelas, apabila ada surat masuk, maka dari pihak DPR harus memberikan jawaban dan kemudian diteruskan kepada pimpinan.

“Maksud saya itu masih mencari modus kesepakatan, apakah ini mau diteruskan apa tidak, gitu ya. Karena begitu dikatakan diteruskan, itu akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi politik sendiri.”

“Aturannya ya, menurut undang-undang maupun undang tata tertib, begitu surat itu masuk, Kesekjenan memberi jawaban ‘surat Anda sudah diterima’, gitu kan. Akan diteruskan sesuaian proses, sesudah itu disampaikan ke pimpinan. Harus disampaikan ke pimpinan,” tegas Mahfud.

Setelah diteruskan kepada pimpinan, kata Mahfud, baru Puan dan anggota DPR lainnya memutuskan apakah surat tersebut bisa ditangani langsung atau masih perlu didalami lagi.

“Nah, lalu pimpinan Mbak Puan cs itu menentukan, oh surat ini oh bisa dijawab sendiri oleh pimpinan, karena ini sangat teknis dan ini, ini, gitu kan. Atau surat ini penting tapi perlu didalami, kasih dulu ke komisi yang bersangkutan,” jelasnya.

“Kalau ini (surat pemakzulan Gibran) agak serius nih, kasih ke Bamus (Badan Musyawarah). Badan Musyawarah itu terdiri dari pimpinan DPR dan ketua-ketua fraksi, berdiskusi di situ apakah perlu kita lanjutkan ini apa tidak, didiskusikan lalu dibawa ke paripurna gitu ya. Nah, prosedurnya gitu aja,” tambah Mahfud.

Menurut Mahfud, dalam perkara ini, hal yang justru membuat gaduh adalah karena DPR sebagai wakil rakyat mengaku belum menerima surat pemakzulan Gibran itu, padahal rakyat sudah ramai membahasnya dan mengetahui adanya tuntutan pemakzulan tersebut.

“Justru ramai itu, rakyat aja tahu kalau suratnya sudah ada. Masa pimpinan DPR yang mewakili rakyat tidak tahu, kan begitu.”

“Memproses kan tidak harus proses itu hasilnya menyatakan Gibran dimakzulkan, tapi di dipelajari dulu. Belum tentu loh dimakzulkan itu, diproses saja, lalu itu menjadi proses politik,”

Kendati demikian, Mahfud mengatakan bahwa pemakzulan Gibran ini sepertinya akan sulit diwujudkan, mengingat kekuatan yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto lebih kuat dibandingkan para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan tersebut.

“Kalau saya melihatnya ya, sekali lagi saya katakan, kalau sudut hukum moral itu bagus itu surat itu. Tapi dari sudut politik, lebih mungkin bagi saya minta maaf kepada yang sangat bersemangat, menurut saya agaknya tidak jadi itu pemakzulan.”

“Karena apa? Komposisi kekuatan. Pak Prabowo punya kekuatannya jauh lebih besar daripada yang minta pemakzulan ini (purnawirawan). “

09/07/2025 22:13
Gibran tebar ribuan benih ikan di Bendungan Rowo Jombor Klaten

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Gibran tebar ribuan benih ikan di Bendungan Rowo Jombor Klaten
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 09 Juli 2025 – 20:10 WIB

Elshinta.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menebar ribuan benih ikan saat meninjau Bendungan Rowo Jombor, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah, Rabu.

Sebagaimana keterangan yang diterima, Rabu, kegiatan itu merupakan upaya mewujudkan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam penguatan sektor perairan sebagai penopang utama pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan.

Dalam kunjungannya, Gibran didampingi Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, dan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo melakukan pelepasan sebanyak 50.000 ekor benih ikan yang terdiri dari ikan nila dan tawes.

Penebaran benih ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mendukung pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan.

Wapres juga meninjau langsung kondisi fisik bendungan dan mendengarkan paparan teknis mengenai fungsi serta manfaat Bendungan Rowo Jombor.

Infrastruktur air yang dibangun pada tahun 1943-1944 ini bertipe urugan tanah homogen dan merupakan bagian dari sistem pengelolaan air di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Hulu, yang mencakup Kali Bajing, Kali Bugel, dan Saluran Drainase Purbasari.

Sebagai informasi, Bendungan Rowo Jombor memiliki kapasitas tampung sebesar 4,99 juta meter kubik, dengan luas area genangan mencapai 1,67 juta meter persegi.

Bendungan ini berperan penting dalam penyediaan irigasi bagi sekitar 78 hektare lahan pertanian di wilayah Daerah Irigasi Wiro, Jeto, dan Talang.

Selain itu, bendungan ini mampu mereduksi banjir hingga 81 meter kubik per detik dan memiliki potensi besar untuk pengembangan wisata air yang bermanfaat bagi ekonomi masyarakat sekitar.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Anggota DPR Adik Sasongko, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto.

Selain melepas benih ikan di Bendungan Rowo Jombor Klaten, Gibran juga mengunjungi Desa Pengrajin Lurik Tradisional di Dusun II, Mlese, Cawas, Klaten, Jawa Tengah.

Sumber : Antara

09/07/2025 20:32
Pakar: RUU BPIP penting untuk implementasikan poin pertama Astacita

Jakarta (ANTARA) – Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mendukung Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) untuk menjadi undang-undang yang dinilainya penting guna mengimplementasikan poin pertama dalam misi Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran.

Adapun poin pertama Astacita berbunyi, “Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)”.

“(Pancasila) Ini masuk Astacita yang pertama. Nah, karena yang pertama maka menjadi prioritas mutlak dan utama bagi pemerintahan ini untuk mendapat dukungan kelembagaan untuk menjalankan misi-misi Astacita yang pertama. Jadi dengan kata lain saudara-saudara ini undang-undang yang sangat penting dan mendesak,” kata Jimly.

Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tentang penyusunan RUU BPIP dengan sejumlah pakar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia juga memandang penting kehadiran RUU BPIP sebab tak ada lagi lembaga yang memiliki peran dalam mengurus ideologi berbangsa dan bernegara selain BPIP.

“Maka badan yang mengurus ini, saking pentingnya harus diatur dengan benar, seperti kejaksaan harus ada undang-undang sendiri, HAM harus ada undang-undang sendiri, badan ini juga harus diatur sendiri. Itu intinya,” katanya.

Menurut dia, kelembagaan BPIP tidak cukup hanya didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukum sehingga perlu diatur sendiri dalam sebuah undang-undang.

“Sungguh-sungguh ini lembaga penting sekali makanya memang harus dengan undang-undang. Kalau dulu dengan Keppres (Keputusan Presiden), enggak bisa. Enggak didengar orang. Perpres, enggak bisa. Harus dengan undang-undang. Idealnya undang-undang dasar, tapi tidak semua harus dengan undang-undang dasar,” tuturnya.

Dia pun menekankan agar RUU tersebut nantinya harus dapat menguatkan tugas dan fungsi BPIP dalam memainkan peran substansi untuk mewujudkan ideologi Pancasila dalam semua aspek kehidupan.

“Dan juga mempermudah dari pemerintahan sekarang mewujudkan Astacitanya, yang pertama itu,” ucapnya.

Meski demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengingatkan agar BPIP tidak dibebankan dengan banyak tugas dan fungsi yang bersifat prosedural dalam RUU tersebut.

Sebaliknya, dia memandang setidaknya ada empat fungsi penting BPIP yang perlu diakomodasi dalam RUU tersebut, yakni (1) fungsi penjabaran nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) koordinasi edukasi dan pembinaan; (3) pengarahan dan rekomendasi.

“Saya ingin usulkan satu lagi, (4) fungsi pengawasan dan pengujian kebijakan,” kata Jimly.

Diketahui, RUU BPIP telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025.

Sebelumnya, pada Rabu (25/6), Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya sepakat memasukkan RUU BPIP untuk disusun dalam masa sidang ini.

Dia mengatakan saat ini alas hukum pembentukan BPIP belum cukup kuat karena hanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres), padahal keberadaan lembaga yang mengurus ideologi Pancasila harus diperkuat.

“Dulu kan proses pembentukannya mulai dari UKP (Unit Kerja Presiden) berdasarkan Perpres gitu ya, nah terus kemudian ada Keppres, kemudian dibentuk lah badan,” kata Doli di kompleks parlemen, Jakarta.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/07/2025 20:17
Gibran soroti pentingnya inovasi agar kain lurik semakin kekinian

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti pentingnya inovasi desain kain lurik agar lebih kekinian sehingga tidak hanya dikenakan dalam acara formal atau kedinasan, tetapi juga bisa masuk ke gaya busana sehari-hari yang lebih fleksibel.

Hal itu dikatakan Gibran saat mengunjungi Desa Pengrajin Lurik Tradisional di Dusun II, Mlese, Cawas, Klaten, Jawa Tengah, Rabu.

“Saya mungkin titip satu aja. Tadi di tempatnya Pak Joko Lurik, tadi ada beberapa motif-motif, pola-pola yang mungkin ini luriknya bisa dipakai di luar jam kedinasan atau jam kerja,” kata Wapres sebagaimana keterangan yang diterima, Rabu.

Makanya tadi saya beli dua outer dengan motif yang bisa dipakai di luar jam kerja,” imbuhnya.

Untuk mendukung inovasi dan transformasi lurik ini, Wapres pun mendorong keterlibatan anak-anak muda dalam pengembangan desain, branding, hingga pengemasan produk lurik agar tampil lebih modern dan menarik.

“Mungkin harus lebih banyak melibatkan anak-anak muda ya, Pak. Mungkin nanti harus ada bantuan dari teman-teman desainer lah, biar bentuk-bentuknya ini bisa lebih kekinian,” kata Wapres.

Di desa pengrajin ini, Wapres melihat langsung proses panjang produksi kain lurik yang melibatkan banyak pihak di lingkungan desa.

Peninjauan ini menjadi bentuk dukungan langsung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap pelaku UMKM berbasis budaya lokal agar mampu bersaing di pasar modern.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres menyampaikan dukungan moril dan apresiasi karena menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar dalam produksinya.

Menurutnya, gotong royong dalam memproduksi kain tradisional menjadi nilai penting yang harus dihargai dan dipertahankan.

“Prosesnya panjang, melibatkan banyak orang, melibatkan tetangga sekitar. Nah, itu harus kita hargai,” ungkap Wapres.

Tak hanya pada sisi desain, Wapres juga menekankan perlunya penguatan pengenalan merek dan pengemasan agar produk lurik Klaten memiliki daya tarik yang lebih luas.

Gibran mendorong agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat sering mengikuti pameran nasional untuk memperluas pasar dan jejaring usaha.

“Dan tadi untuk masalah branding, mungkin nanti coba kita carikan guru atau siapa gitu ya ke sini untuk brandingnya, bisa lebih baik lagi untuk logo, untuk packaging. Mungkin ada desainer-desainer muda yang ke sini. Harus lebih sering-sering ikut event-event nasional, (seperti) Inacraft,” kata dia.

Lebih lanjut, Wapres menilai pentingnya pemanfaatan platform digital dalam memperluas jangkauan pasar.

Gibran menekankan bahwa kemasan produk harus menarik secara visual, didukung oleh alat produksi profesional, serta menggandeng desainer muda agar tetap relevan dengan tren saat ini.

“Menggunakan e-commerce, melibatkan desainer-desainer muda (karena) packaging-nya harus baik, branding-nya harus baik, harus eye-catching dan (menggunakan) alat-alat profesional. Hal-hal seperti ini harus dipertahankan menurut saya, karena ini ciri khasnya lurik Desa Mlese,” pungkasnya.

Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk terus memperkuat industri kreatif lokal dan menjadikan kain tradisional sebagai produk unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan global.

Turut hadir pada kesempatan ini di antaranya Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto, dan Ketua DPRD Klaten Edi Sasongko.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/07/2025 18:34