Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Eks Ketua BEM Unpad Blak-blakan: Semua Pejabat Bermasalah Era Prabowo Harus Diganti

    Eks Ketua BEM Unpad Blak-blakan: Semua Pejabat Bermasalah Era Prabowo Harus Diganti

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Ketua BEM Universitas Padjadjaran (Unpad), Virdian Aurellio, melontarkan pernyataan keras soal situasi politik tanah air.

    Ia dengan tegas menyebut semua pejabat bermasalah di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus diganti.

    “Semua aktor yang memimpin hari ini harus diganti, semua!” kata Virdian di Instagram pribadinya @virdian_aurellio, Kamis (10/7/2025).

    Virdian bahkan menyinggung soal konten Polisi AI yang ramai di Instagram dan TikTok.

    Dalam video itu, terlihat tokoh-tokoh penting seperti Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Wapres Gibran Rakabuming, hingga mantan Presiden Jokowi, ditangkap oleh polisi berbasis AI.

    “Gue lihat video itu, saking mustahilnya kita mengadili pejabat negara, sampai-sampai harus pakai AI buat nangkep mereka,” ucapnya.

    Ia membandingkan kondisi Indonesia dengan Amerika Serikat, yang menurutnya masih memungkinkan pemimpin negaranya untuk diadili.

    “Trump itu masih bisa di-impeach, bisa ditaruh di pengadilan. Gue gak bisa bayangin Jokowi ditaruh di pengadilan. Luhut dipanggil ke pengadilan aja, pengadilan bisa tutup. Baru Luhut aja tuh yang bikin pengadilan tutup,” sindirnya.

    Virdian menegaskan, seluruh pejabat yang bertanggung jawab atas kerusakan negeri ini, baik kerusakan ekologis, sosial, pendidikan, budaya, hingga politik, harus diadili.

    “Sekarang, yang perlu dilakukan adalah adili semua orang yang bertanggung jawab atas kerusakan Indonesia!,” tegasnya.

    Ia juga mengajak publik untuk tidak lagi memandang pejabat sebagai sosok suci atau nabi yang tidak bisa dikritik.

  • Harta Kekayaan Taufik Hidayat, Wamenpora Rangkap Jabatan Komisaris PLN EPI

    Harta Kekayaan Taufik Hidayat, Wamenpora Rangkap Jabatan Komisaris PLN EPI

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Mantan atlet bulu tangkis itu memiliki harta kekayaan mencapai Rp79,66 miliar per 2024.

    PLN EPI merupakan subholding PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang penyediaan energi primer seperti batu bara, gas, BBM, dan biomassa untuk pembangkit listrik PLN.

    Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta Taufik yang mencapai Rp79,66 miliar itu terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp49,85 miliar.

    Perinciannya, dia memiliki tanah dan bangunan seluas 581 m2/498 m2 di Jakarta selatan, hibah dengan akta senilai Rp16,64 miliar. Lalu, tanah dan bangunan seluas 945 m2/49 m2 di Jakarta Timur, hasil sendiri senilai Rp5,53 miliar.

    Kemudian, tanah dan bangunan seluas 1.299 m2/70 m2 di Jakarta Timur, hasil sendiri senilai Rp7,59 miliar. Selanjutnya, tanah dan bangunan seluas 3.000 m2/3.186 m2 di Jakarta Timur, hasil sendiri senilai Rp19,01 miliar.

    Berikutnya, tanah seluas 897 m2 di Bandung Barat, hasil sendiri senilai Rp832 juta. Lalu, tanah seluas 10 m2 di Karawang Barat, hasil sendiri senilai Rp226,72 juta.

    Lebih lanjut, Taufik juga memiliki alat transportasi mesin dengan total senilai Rp3,51 miliar. Perinciannya, mobil Volkswagen Tiguan tahun 2019, hasil sendiri senilai Rp350 juta. Lalu, mobil Toyota Innova Zenix tahun 2023, hasil sendiri senilai Rp600 juta.

    Selain itu, Taufik juga memiliki mobil BMW Series 735IL tahun 2024, hasil sendiri senilai Rp2,54 miliar. Taufik juga memiliki motor Honda Beat tahun 2019, hasil sendiri senilai Rp12 juta.

    Di samping itu, Taufik juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp820 juta, surat berharga Rp14,35 miliar, kas dan setara kas Rp4,79 miliar, dan harta lainnya Rp6,45 miliar. Namun, dia memiliki utang senilai Rp118,16 juta.

    Profil Taufik Hidayat

    Taufik memang dikenal sebagai legenda bulu tangkis Indonesia. Maklum, dia sukses menorehkan segudang prestasi.

    Adapun, prestasi tertinggi pria kelahiran 10 Agustus 1981 ini adalah medali emas di Olimpiade Athena 2004. Saat itu, Taufik mengalahkan Shon Seung-mo dari Korea Selatan dengan skor 15–8, 15–7 di final untuk memenangkan medali emas.

    Selain itu, Taufik juga berhasil menyabet juara di beragam Seri Super BWF, baik Superseries maupun Superseries Premier hingga turnamen tingkat nasional dan internasional lainnya. Taufik resmi mengakhiri karier sebagai pebulutangkis profesional pada 12 Juni 2013.

    Dia juga pernah menjabat sebagai staf ahli Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

    Terlepas dari karier dan prestasinya di dunia olahraga, Taufik Hidayat merupakan suami dari Ami Gumelar, putri eks Menteri Perhubungan (Menhub) Agum Gumelar.  

    Di dunia politik, Taufik Hidayat saat ini menjabat sebagai Wamenpora mendampingi Menteri Dito Ariotedjo.

    Taufik Hidayat pun tercatat menjadi kader Partai Gerindra yang dinahkodai Prabowo Subianto. Taufik sempat ditunjuk sebagai ketua DPRD Jawa Barat sementara.

    Penunjukkan Taufik itu berlangsung dalam acara pelantikan 120 anggota DPRD Jawa Barat di Gedung Merdeka, Bandung pada 2 September 2024.

    Karier politik Taufik Hidayat kiat mengilap usai ditunjuk Prabowo menjadi pengisi Kabinet Merah Putih. Penunjukkan ini menjadikannya salah satu pengisi Kabinet Merah Putih besutan Prabowo-Gibran dari kalangan profesional.

  • Tina Talisa Ditunjuk Jadi Komisaris Pertamina Patra Niaga

    Tina Talisa Ditunjuk Jadi Komisaris Pertamina Patra Niaga

    Jakarta –

    PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Upstream PT Pertamina (Persero) melakukan perombakan pada jajaran komisaris. Salah satu yang diangkat sebagai komisaris ialah Staf khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yakni Tina Talisa.

    Tina mengonfirmasi bahwa pengangkatan dirinya sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga terhitung sejak 4 Juli 2025.

    “Secara resmi saya telah menerima amanah sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga tertanggal 4 Juli 2025,” kata Tina kepada detikcom, Kamis (10/7/2025).

    Dia mengatakan, akan menjalankan tugas itu dengan penuh tangguh jawab. Kemudian, akan berkontribusi mendorong transformasi layanan dan solusi energi nasional.

    “Penugasan ini saya terima dengan penuh rasa tanggung jawab untuk berkontribusi secara positif dalam mendorong transformasi layanan dan solusi energi nasional yang dijalankan oleh PT Pertamina Patra Niaga,” tambahnya.

    Dikutip dari CNBC Indonesia, berikut daftar direksi dan komisaris Pertamina Patra Niaga yang baru:

    Komisaris

    – Komisaris Utama: Sudung Situmorang
    – Komisaris: Ahmad Erani Yustika
    – Komisaris: Ferry Juliantono
    – Komisaris: Panel Barus
    – Komisaris: Rini Widyastuti
    – Komisaris: Andy Rachmianto
    – Komisaris: Tina Talisa
    – Komisaris Independen: Siti Zahra Aghnia

    Direksi

    – Direktur Utama: Mars Ega Legowo Putra
    – Wakil Direktur Utama: Achmad Muchtasyar
    – Direktur Pemasaran Regional: Eko Ricky Susanto
    – Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga: Alimuddin Baso
    – Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat: Hari Purnomo
    – Direktur Keuangan: Mega Satria
    – Direktur SDM & Penunjang Bisnis: Putut Andriatno
    – Direktur Perencanaan & Pengembangan Bisnis: Harsono Budi Santoso
    – Direktur Manajemen Resiko: Rahman Pramono Wibowo

    Lihat juga Video: Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

    (acd/acd)

  • 4 Acara yang Jadi Momen Akrab Wapres Gibran dan Titiek Soeharto di Sleman Nasional 10 Juli 2025

    4 Acara yang Jadi Momen Akrab Wapres Gibran dan Titiek Soeharto di Sleman Nasional 10 Juli 2025

    4 Acara yang Jadi Momen Akrab Wapres Gibran dan Titiek Soeharto di Sleman
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming
    Raka dan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau
    Titiek Soeharto
    nampak akrab dalam kunjungan kerja di
    Sleman
    , Yogyakarta. Berikut adalah empat kegiatan mereka.
    Keakraban seharian antara
    Gibran dan Titiek Soeharto
    di Sleman berlangsung pada Selasa (8/7/2025) kemarin.
    Mereka berdua bahkan berangkat bareng satu pesawat dari Jakarta.
    Yogyakarta merupakan daerah pemilihan dari Titiek yang merupakan wakil rakyat dari Partai Gerindra.
    Dia menyebut kegiatan bareng Gibran tersebut sebagai “blusukan bersama” yang berguna bagi masyarakat.
    “Alhamdulillah hari ini senang sekali saya bisa jalan dengan Mas Wapres ini,” ungkap Titiek kepada
    Kompas.com
    di sela kegiatannya hari itu.
    Gibran berkelakar bahwa Titiek adalah ketua komisi paling sakti sehingga dia mengajak Titiek dalam kunjungan kerja ke Sleman ini.
    “Biar masalah-masalahnya cepat terselesaikan. Beliau kan ketua komisi paling sakti ini,” kata Gibran usai melakukan panen tebu Kawasan Pangan Lanud Adisutjipto, Selasa.
    Berikut adalah empat kegiatan mereka berdua di Yogyakarta:
    Gibran dan Titiek mengikuti panen tebu dalam acara Rembuk Tani di lahan milik TNI AU di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
    Gibran, Titiek, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memanen tebu menggunakan arit. Hadir pula Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
    Gibran mengaku senang dapat didampingi Titiek Soeharto dalam kunjungan kerjanya ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan lembaga legislatif.
    “Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ketua Komisi yang sudah berkenan hadir mendampingi saya dari pagi, satu pesawat. Ini penting ya untuk sinergi pemerintah dengan legislatif, apalagi beliau di Komisi IV Pertanian, jadi ini penting sekali untuk bisa bersinergi di antara kami dan DPR,” kata Gibran seusai panen tebu hari itu.
    Gibran dan Titiek menghadiri silaturahim bersama dengan sekitar 1.500 ibu peserta program Membina Keluarga Ekonomi Sejahtera (MEKAAR) dan pembina dari PT Pemodalan Nasional Madani (PNM).
    Dalam acara yang digelar di halaman kantor Pemerintah Daerah Sleman itu, Gibran dan Titiek kompak berdiskusi dengan ibu-ibu yang memiliki produk hasil pemanfaatan modal dan pendampingan dari pemerintah.
     
    Gibran dan Titiek sama-sama bersantap siang di Kopi Klotok, tempat makan terkenal di provinsi ini.
    Waroeng Kopi Klotok ada di Jl Kaliurang, Pakem, Sleman.
    Gibran nampak berkemeja lengan panjang warna krem dengan dua kantong di dada, dan Titiek mengenakan kemeja putih. Mereka melayani permintaan foto bersama dari warga di lokasi.
    Gibran dan Titiek berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Sunan Pandanaran di Sleman.
    Kepada piminan pesantren dan santri di lokasi, Gibran memperkenalkan pejabat yang turut mendampinginya. Saat dia menyebut nama Titiek, santri bersorak meriah.
    “Ada Bu Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI,” kata Gibran disambut tepuk tangan.
    Sore harinya, Gibran dan Titiek berziaran ke makam pendiri Ponpes Sunan Pandanaran, KH M Mufid Mas’ud, di Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman.
    Sempat ada momen akrab saat Titiek hendak pamit ke Gibran untuk beranjak lebih dahulu karena Titiek harus melanjutkan perjalanan ke Solo. Adapun Gibran hendak melanjutkan perjalanan ke Kota Yogyakarta.
    Gibran menolak untuk diantar Titiek ke mobil lebih dulu, alih-alih Gibran ingin mengantar Titiek lebih dulu ke mobil karena Titiek hendak ke Solo.
    “Oh ndak, ndak. Aku antar Ibu dulu ya,” ujar Gibran menolak diantar Titiek, perempuan yang lebih tua ketimbang Gibran.
    Mendengar pernyataan itu, awalnya Titiek sempat menolak. Tetapi, Gibran telanjur berjalan ke arah mobil Titiek.
    Akhirnya, Titiek pun mengalah karena sang Wapres bersikukuh untuk mengantarnya ke mobil.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anak Ingusan Begitu Mana Bisa

    Anak Ingusan Begitu Mana Bisa

    GELORA.CO – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kini malah diragukan oleh KKB Papua.

    Sebelumnya, Wapres Gibran mengaku siap jika ditugaskan untuk selesaikan masalah di Papua.

    Tanggapan itu setelah Wapres Gibran mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

    Tugas itu adalah untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    Merespon hal itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, yang disebut juga KKB Papua menanyakan kualifikasi putra Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi. 

    Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran tersebut. 

    Namun, Sebby Sambom meragukan putra sulung  Jokowi itu bisa menyelesaikan masalah Papua. 

    “Apa kualifikasinya Gibran untuk selesaikan masalah di Papua. Apa kualifikasinya? tidak mampu, tidak mungkin. Anak ingusan begitu mana bisa selesaikan masalah Papua”, kata Sebby, Rabu (9/7/2025). 

    Menurut Sebby, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana, melainkan harus membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua.

    Gibran Siap Bertugas Kapanpun Dimanapun 

     

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait penugasan khusus Presiden Prabowo Subianto terhadap dirinya untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. 

    Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua, sudah ada sejak era Wapres Ma’ruf Amin.

    “Oh itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Warpres Maruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin, sudah lama,” kata Gibran usai meninjau Sentra Lurik Tradisional di Dusun II, Desa Mlese, Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025).

    Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun. Termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua.

    “Ya kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya. Kita siap. Kita siap,” tuturnya.

    Bahkan kata Gibran, saat Keppres tentang penugasan tersebut belum keluar dirinya siap untuk bertugas sesuai arahan Presiden Prabowo. 

    Selama ini kata Gibran tim dari Sekretariat Wakil Presiden sudah sering ditugaskan ke Papua dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Timur Indonesia tersebut.

    “Misalnya Keppresnya belum keluar pun saya sudah siap, kapanpun. Karena apapun itu, tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke, untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MBG Jadi nanti tinggal atur waktu aja,” katanya.

  • Gibran Disebut Sengaja Diasingkan ke Papua, Warganet: Prabowo Sedang Memberi Panggung pada Wapresnya

    Gibran Disebut Sengaja Diasingkan ke Papua, Warganet: Prabowo Sedang Memberi Panggung pada Wapresnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat penugasan baru di Papua. Wapres Gibran mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan di Papua, yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

    Dalam Pasal 68A UU Otsus Papua tersebut, diatur tentang keberadaan Badan Khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otsus Papua.

    Badan Khusus itu telah dibentuk Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022, namun berbagai aturan terkait dengan pembentukan badan tersebut bisa saja direvisi sesuai kebutuhan untuk lebih mempercepat pembangunan Papua.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyebut Gibran akan berkantor di Papua untuk menangani sejumlah persoalan di Papua. Salah satu penugasan khusus yang diberikan kepada Gibran adalah mengurus pembangunan fisik di Papua hingga permasalahan HAM.

    Sehari setelahnya, Yusril meralat pernyataannya. Bahwa bukan Gibran yang akan berkantor di Papua secara permanen melainkan Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dibentuk oleh Presiden Prabowo berdasarkan amanat undang-undang.

    Sejumlah pihak kemudian menyorot tugas baru putra sulung Joko Widodo itu. Tak sedikit yang menyindir bahwa Gibran sengaja diasingkan jauh dari pusat pemerintahan.

  • Hukum atau Dendam? Berturut-turut, Dua Musuh Politik Presiden Ketujuh Jokowi Dituntut 7 Tahun

    Hukum atau Dendam? Berturut-turut, Dua Musuh Politik Presiden Ketujuh Jokowi Dituntut 7 Tahun

    GELORA.CO –  Dua tokoh penting dalam dunia politik dan pemerintahan Indonesia, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, sama-sama dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam dua perkara korupsi berbeda.

    Namun, kemiripan vonis, waktu sidang, dan keterkaitan nama Presiden ke-7, Joko Widodo dalam proses persidangan keduanya memunculkan dugaan kuat di tengah publik bahwa ini bukanlah kebetulan semata.

    Pada Kamis, 4 Juli 2025, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan tuntutan 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta (subsider 6 bulan kurungan) kepada Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan penghalangan penyidikan kasus Harun Masiku.

    Sehari kemudian, Jumat, 5 Juli 2025, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong juga dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp750 juta, dalam kasus dugaan korupsi importasi gula yang terjadi saat ia menjabat antara 2015-2016.

    Publik langsung menyoroti kesamaan vonis, denda, dan pola penanganan kasus keduanya yang terjadi dalam waktu hampir bersamaan, meski berasal dari latar belakang kasus berbeda.

    Yang mengejutkan, nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, terseret dalam keterangan persidangan keduanya.

    Dalam sidang Hasto Kristiyanto, kuasa hukumnya Makdir Ismail menyampaikan bahwa Hasto pernah mendapat dua pesan, yaitu:

    Diminta mundur dari jabatan Sekjen PDIP,

    Dilarang menendang Jokowi dari PDIP.

    Hal ini memperkuat dugaan bahwa proses hukum terhadap Hasto bermuatan dendam politik internal, terutama setelah isu Jokowi dikeluarkan dari partai yang membesarkannya.

    Sementara itu, dalam kasus Tom Lembong, ia menyebut dalam sidang bahwa tindakannya saat menjabat menteri merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi.

    Namun, meski disebut hanya menjalankan perintah, ia tetap dituntut 7 tahun penjara.

    Padahal, hasil audit BPK pada tahun 2017 menyatakan tidak ada kerugian negara dalam kebijakan yang diambilnya.

    Kemiripan pola tuntutan, waktu sidang, dan munculnya nama Presiden dalam kesaksian kedua tokoh ini memunculkan spekulasi liar di masyarakat.

    Banyak pihak mempertanyakan, apakah ini bagian dari kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh yang kini dianggap sebagai oposisi politik Jokowi?

    Ataukah memang ini merupakan bagian dari proses hukum yang murni dan profesional?

    Para pendukung kedua tokoh, terutama dari kalangan pendukung Anies Baswedan dan PDIP garis keras, ramai menghadiri sidang dan menyuarakan dugaan adanya “order kekuasaan” di balik tuntutan hukum yang dianggap tidak proporsional.

    Keduanya akan menjalani sidang pledoi (nota pembelaan). Tom Lembong pada 9 Juli 2025, sementara Hasto Kristiyanto pada 10 Juli 2025.

    Para kuasa hukum dari kedua tokoh tersebut menyatakan akan melawan dengan strategi hukum yang kuat, karena mereka menilai banyak kejanggalan dalam dakwaan dan pembuktian yang diberikan oleh pihak jaksa.

    Di tengah panasnya kasus Hasto dan Tom Lembong, pertanyaan besar lainnya juga kembali mencuat: mengapa aparat penegak hukum tak pernah menyentuh dugaan pelanggaran hukum oleh anggota keluarga Presiden Jokowi?

    Beberapa nama yang disebut publik antara lain:

    Gibran Rakabuming Raka (Wapres),

    Bobby Nasution (Gubernur dan menantu Jokowi).

    Padahal, beredar banyak laporan dan sorotan publik atas potensi pelanggaran etika dan hukum yang dilakukan oleh mereka, namun belum satu pun kasus tersebut masuk ke tahap penyidikan.

    Dua tuntutan dengan angka yang identik, dua tokoh yang memiliki hubungan erat dengan kubu oposisi pemerintahan, dan dua nama yang sama-sama menyeret mantan Presiden Jokowi dalam kesaksian mereka, telah mengubah arah opini publik.

  • VIDEO: Wapres Gibran akan Berkantor di Papua? Yusril Ihza Mahendra Buka Suara

    VIDEO: Wapres Gibran akan Berkantor di Papua? Yusril Ihza Mahendra Buka Suara

    Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra membantah isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming akan berkantor di Papua. Menurutnya, Wapres hanya sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua dan tetap berkantor di pusat.

    Ringkasan

  • Dorong Inovasi Lurik Klaten, Gibran Soroti Pentingnya Desain Kekinian dan Digitalisasi – Page 3

    Dorong Inovasi Lurik Klaten, Gibran Soroti Pentingnya Desain Kekinian dan Digitalisasi – Page 3

    Tak hanya pada sisi desain, Wapres juga menekankan perlunya penguatan branding dan packaging agar produk lurik Klaten memiliki daya tarik yang lebih luas. Ia mendorong agar pelaku UMKM setempat sering mengikuti pameran nasional untuk memperluas pasar dan jejaring usaha.

    “Dan tadi untuk masalah branding, mungkin nanti coba kita carikan guru atau siapa gitu ya ke sini untuk brandingnya, bisa lebih baik lagi untuk logo, untuk packaging. Mungkin ada desainer-desainer muda yang ke sini. Harus lebih sering-sering ikut event-event nasional, seperti Inacraft,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Wapres menilai pentingnya pemanfaatan platform digital dalam memperluas jangkauan pasar. Ia menekankan bahwa kemasan produk harus menarik secara visual, didukung oleh alat produksi profesional, serta menggandeng desainer muda agar tetap relevan dengan tren saat ini.

    “Menggunakan e-commerce, melibatkan desainer-desainer muda [karena] packaging-nya harus baik, branding-nya harus baik, harus eye-catching dan menggunakan alat-alat profesional. Hal-hal seperti ini harus dipertahankan menurut saya, karena ini ciri khasnya lurik Desa Mlese,” dia menandasi.

    Sebagai informasi, kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk terus memperkuat industri kreatif lokal dan menjadikan kain tradisional sebagai produk unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan global.

    Turut hadir pada kesempatan ini di antaranya Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto, dan Ketua DPRD Klaten Edi Sasongko.

  • Cerita Sebenarnya tentang Gibran Akan Urus Papua

    Cerita Sebenarnya tentang Gibran Akan Urus Papua

    Jakarta –

    Wapres Gibran Rakabuming Raka mendapat mandat untuk mengurusi percepatan pembangunan Papua. Mandat itu ternyata bukan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto, melainkan berdasarkan Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus).

    Awalnya kabar Gibran mendapat tugas khusus dari Prabowo untuk mengurusi Papua itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Ia menyebut pemerintah saat ini tengah mendiskusikan terkait percepatan pembangunan Papua dan Prabowo akan memberikan tugas itu ke Gibran.

    “Dan concern pemerintah dalam menangani papua ini dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan suatu penugasan dari presiden kepada wakil presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” kata Yusril dalam acara Launching Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2024, dilihat di YouTube Komnas HAM, Selasa (8/7/2025).

    “Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan kepada wapres untuk penanganan masalah Papua ini, karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari presiden, dan biasanya itu dengan keppres,” lanjut Yusril.

    Yusril menyebut penugasan terhadap wapres ini hal yang wajar. Sama halnya seperti Wapres ke-13 Ma’ruf Amin yang diberikan tugas pengembangan ekonomi syariah oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Sementara itu, Gibran akan diberikan tugas penanganan masalah pembangunan di Papua. Bahkan menurutnya, bisa saja Gibran bekerja dan berkantor di Papua.

    “Kalau Pak Kiai Ma’ruf diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan bahkan mungkin ada juga mungkin kantornya wapres bekerja dari Papua menangani masalah ini,” ujarnya.

    Gibran Urus Papua Berdasarkan UU Otsus

    Foto: Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (Mulia/detikcom)

    Yusril menjelaskan Gibran mendapat tugas untuk mempercepat pembangunan di Papua bukan dari Presiden. Tugas itu berdasarkan pada ketentuan Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

    “Dalam Pasal 68A UU Otsus Papua tersebut, diatur tentang keberadaan Badan Khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua,” kata Yusril kepada wartawan, Rabu (9/7/2025).

    Adapun badan khusus itu dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Perpres No 121 Tahun 2022. Namun, katanya, aturan-aturan terkait dengan pembentukan badan tersebut bisa saja direvisi sesuai kebutuhan untuk lebih mempercepat pembangunan Papua.

    Yusril mengungkapkan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan satu orang wakil dari tiap provinsi yang ada di Papua. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    “Jadi yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden itu. Sebagai Ketua Badan Khusus, apabila Wakil Presiden dan para Menteri anggota badan itu jika sedang berada di Papua, beliau-beliau tentu dapat berkantor di Kesekretariatan Badan Khusus tersebut. Jadi bukan Wakil Presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua,” jelas Yusril.

    Gibran, kata Yusril, mempunyai tugas-tugas konstitusional yang telah diatur oleh UUD 1945, sehingga tempat kedudukan wakil presiden adalah di Ibu Kota Negara mengikuti tempat kedudukan Presiden. Menurut Yusril, secara konstitusional, tempat kedudukan Presiden dan Wakil Presiden tidak mungkin terpisah.

    “Tidak mungkin wakil presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media,” katanya.

    Gibran Siap Ditugaskan di Mana Pun

    Wapres Gibran Rakabuming (Foto: dok. Puspen Kemendagri)

    Wapres Gibran Rakabuming menyatakan siap menjalankan tugas memimpin percepatan pembangunan di Papua. Dia siap melanjutkan hasil kerja eks Wapres Ma’ruf Amin tentang Papua.

    “Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan ke mana pun, kapan pun, dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Maruf Amin untuk masalah Papua,” ujar Gibran di Klaten, Jawa Tengah, dilansir Antara, Rabu (9/7/2025).

    Sebagaimana rekaman video yang diterima di Jakarta, Rabu, Gibran mengatakan bahwa penugasan dirinya tersebut merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin. Gibran menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam isu Papua bukanlah hal yang baru.

    Gibran menyampaikan bahwa jajaran di Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang berada di bawah koordinasinya sudah kerap menjalankan berbagai kegiatan di Papua. Di antaranya mengirimkan alat sekolah, laptop, dan mengecek kesiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah di Papua, seperti Sorong dan Merauke.

    Wapres juga menegaskan bahwa dirinya siap menjalankan tugas tersebut kapan pun dan di mana pun.

    “Kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun. Dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya. Kita siap, kita siap,” ucap Gibran.

    “Misalnya, keppres-nya (keputusan presiden) belum keluar pun saya juga siap kapan pun,” imbuhnya.

    Mengenai teknis pelaksanaan tugas, Gibran menyebutkan dia fleksibel dalam hal lokasi kerja.

    Wapres mengatakan dia dapat berkantor di mana saja, baik di Jakarta, Ibu Kota Nusantara (IKN), maupun di Papua.

    “Kalau saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta, di Kebon Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten di Jawa Tengah. Ini kita di mana pun kita jadikan kantor,” ucap Gibran.

    Menurut dia, hal tersebut sejalan dengan komitmen sebagai pembantu presiden yang harus sering turun ke daerah, berdialog dengan berbagai pihak, serta membuka ruang untuk masukan dan evaluasi.

    “Karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi apa pun itu. Jadi, bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 3

    (eva/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini