Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Gibran Siap Dipindahkan ke Papua, Ternyata ini Alasannya

    Gibran Siap Dipindahkan ke Papua, Ternyata ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wapres Gibran Rakabuming mengaku siap untuk menjalankan tugas memimpin percepatan pembangunan di Papua. Hal itu merespons pemberitaan yang beredar terkait penunjukannya untuk berkantor di Papua.

    “Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan ke mana pun, kapan pun, dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Maruf Amin untuk masalah Papua,” ujar Gibran di Klaten, Jawa Tengah, mengutip detik, Minggu (12/7).

    Melalui unggahan video, Gibran mengatakan bahwa keterlibatannya dalam isu Papua bukanlah hal yang baru. Penugasan dirinya tersebut merupakan kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin.

    Bahkan, jajaran di Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang berada di bawah koordinasinya sudah kerap menjalankan berbagai kegiatan di Papua. Di antaranya mengirimkan alat sekolah, laptop, dan mengecek kesiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah di Papua, seperti Sorong dan Merauke.

    Ia juga menegaskan bahwa dirinya siap menjalankan tugas tersebut kapan pun dan di mana pun. “Dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya. Kita siap, kita siap,” ucapnya.

    Gibran juga mengungkapkan, terkait perkara teknis pelaksanaan tugas seperti penempatan kantor, Ia juga fleksibel dalam hal lokasi kerja baik di Jakarta, Ibu Kota Nusantara (IKN), maupun di Papua.

    “Kalau saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta, di Kebon Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten di Jawa Tengah. Ini kita di mana pun kita jadikan kantor,” tegasnya

    Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan komitmen sebagai pembantu presiden yang harus sering turun ke daerah, berdialog dengan berbagai pihak, serta membuka ruang untuk masukan dan evaluasi.

    “Karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi apa pun itu. Jadi, bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah mendiskusikan terkait percepatan pembangunan Papua.

    Untuk mendorong hal tersebut, Wapres Gibran Rakabuming Raka mendapat mandat untuk mengurusi percepatan pembangunan di daerah tersebut. Mandat itu ternyata bukan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto, melainkan berdasarkan Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus).

    “Concern pemerintah dalam menangani papua ini dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan suatu penugasan dari presiden kepada wakil presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” kata Yusril dalam acara Launching Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2024, mengutip YouTube Komnas HAM.

    Menurutnya, penugasan kepada Wapres Gibran merupakan yang pertama kali. “Karena sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari presiden, dan biasanya itu dengan keppres,” imbuhnya.

    Yusril menjelaskan, penugasan terhadap wapres ini hal yang wajar. Sama halnya seperti Wapres ke-13 Ma’ruf Amin yang diberikan tugas pengembangan ekonomi syariah oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Dengan penunjukan Gibran menangani masalah pembangunan di Papua, terbuka kemungkinan orang nomor 2 di Indonesia tersebut akan berkantor di Papua.

    “Kalau Pak Kiai Ma’ruf diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan bahkan mungkin ada juga mungkin kantornya wapres bekerja dari Papua menangani masalah ini,” ujarnya.

    Dalam kesempatan lain, Yusril menekankan, penunjukan tugas Gibran dalam mempercepat pembangunan di Papua berdasarkan pada ketentuan Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

    “Dalam Pasal 68A UU Otsus Papua tersebut, diatur tentang keberadaan Badan Khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua,” sebutnya mengutip detik.

    Badan khusus itu dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Perpres No 121 Tahun 2022. Namun, Yusril mengungkapkan, aturan-aturan terkait dengan pembentukan badan tersebut bisa saja direvisi sesuai kebutuhan untuk lebih mempercepat pembangunan Papua.

    Adapun Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan satu orang wakil dari tiap provinsi yang ada di Papua. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    Yusril menyebut, yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden itu. Sebagai Ketua Badan Khusus, apabila Wakil Presiden dan para Menteri anggota badan itu jika sedang berada di Papua, mereka tentu dapat berkantor di Kesekretariatan Badan Khusus tersebut.

    “Jadi bukan Wakil Presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua,” jelas Yusril.

    Yusril memaparkan, Gibran memiliki tugas-tugas konstitusional yang telah diatur oleh UUD 1945, sehingga tempat kedudukan wakil presiden adalah di Ibu Kota Negara mengikuti tempat kedudukan Presiden.

    Menurut Yusril, secara konstitusional, tempat kedudukan Presiden dan Wakil Presiden tidak mungkin terpisah. “Tidak mungkin wakil presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media,” pungkasnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wapres cek daerah banjir di Ciledug, minta area rawan diinventarisir

    Wapres cek daerah banjir di Ciledug, minta area rawan diinventarisir

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wapres cek daerah banjir di Ciledug, minta area rawan diinventarisir
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 23:56 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengecek penanganan daerah banjir di Ciledug, Kota Tangerang, Jumat, lalu memerintahkan jajaran pemerintah pusat dan daerah menginventarisasi daerah/area rawan banjir, terutama yang berada di sepanjang aliran sungai.

    Gibran, pada sela-sela kunjungannya di Ciledug Indah 1, Pedurenan, Karang Tengah, itu juga menekankan penanggulangan terhadap bencana banjir dengan memprioritaskan perlindungan terhadap masyarakat, dan mengedepankan aksi tanggap serta kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    “Pak Wapres menyampaikan agar dilakukan inventarisir daerah-daerah yang rawan sepanjang aliran sungai,” kata Wali Kota Tangerang Sachrudin selepas mendampingi Wapres Gibran di Ciledug Indah 1, Kota Tangerang, Jumat.

    Wapres juga menyampaikan pemerintah akan membahas langkah-langkah konkret untuk penanggulangan banjir dalam waktu dekat. Pemerintah pusat dan daerah, lanjutnya, direncanakan menggelar rapat teknis untuk mengevaluasi dan mempercepat penanganan banjir, khususnya di sepanjang aliran Kali Angke.

    “Dan [dalam] waktu dekat, tadi disampaikan (oleh Wapres), Senin juga mungkin akan ada pembahasan,” kata Sachrudin.

    “Mudah-mudahan ada percepatan-percepatan penanganan banjir di sepanjang Kali Angke ini,” sambung dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Sachrudin menyampaikan Pemerintah Kota Tangerang telah bergerak untuk mengurangi dampak banjir, seperti dengan meninggikan sejumlah titik-titik yang rawan banjir, dan memperkuat sistem penyerapan air.

    “Namun demikian, di tempat-tempat yang sifatnya kedaruratan, Pemerintah Kota Tangerang sudah melakukan langkah-langkah peninggian dan penyerapan,” kata dia.

    Dalam kunjungan untuk bertemu warga yang terdampak banjir di Ciledug Indah 1, Wapres sempat membagikan 300 paket sembako dan 150 paket alat tulis kepada warga setempat.

    Sejumlah daerah di Jabodetabek kena banjir akibat intensitas hujan tinggi selama beberapa hari terakhir minggu ini. Di Ciledug pada Selasa (8/7), sejumlah warga sempat harus dievakuasi karena tinggi air hampir mencapai atap-atap rumah warga.

    Oleh karena itu, demi mencegah kembali terjadinya banjir di beberapa daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dibantu oleh Badan Meteorologi, Kalimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan TNI Angkatan Udara menggelar operasi modifikasi cuaca (OMC).

    “Sejak 4 hari dilaksanakannya OMC, Satgas gabungan OMC Jabodetabek mencatat penurunan intensitas hujan yang signifikan antara 30-60 persen di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Bahkan, dalam 2 hari ini cuaca Jakarta dalam kondisi terik tanpa hujan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Jumat.

    Sumber : Antara

  • Gibran Dinilai Mantapkan Hubungan Politiknya dengan Kubu Prabowo Lewat Titiek Soeharto

    Gibran Dinilai Mantapkan Hubungan Politiknya dengan Kubu Prabowo Lewat Titiek Soeharto

    Gibran Dinilai Mantapkan Hubungan Politiknya dengan Kubu Prabowo Lewat Titiek Soeharto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Keakraban Wakil Presiden (Wapres) RI
    Gibran Rakabuming Raka
    dan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau
    Titiek Soeharto
    dinilai memiliki makna tertentu.
    Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai, salah satu makna yang terlihat di publik adalah bahwa itu merupakan cara Gibran untuk semakin memantapkan komunikasi politiknya dengan kubu Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Tapi, kan kadang publik tidak bisa berhenti untuk selalu mengatakan bahwa ini mungkin cara bagaimana
    komunikasi politik
    Gibran gitu ya, untuk terus memantapkan bagaimana hubungan politiknya yang semakin akrab lah terutama dengan kubu Pak Prabowo Subianto,” kata Adi Prayitno, saat dikonfirmasi, Jumat (11/7/2025).
    Sebab, lanjut Adi, Titiek Soeharto adalah sosok penting dalam
    Partai Gerindra
    yang juga dipimpin oleh Prabowo Subianto.
    “Apapun judulnya, Mbak Titiek ini adalah sosok yang saat ini juga merupakan bagian penting dari Partai Gerindra dan cukup dekat dengan Prabowo Subianto,” tutur dia.
    Analisis lainnya, menurut Adi, keakraban keduanya merupakan bagian dari tanggung jawab Wapres RI dalam membangun relasi politiknya, termasuk dengan Titiek Soeharto.
    Terlebih, ia berpandangan bahwa seorang Wakil Presiden RI memang mesti menunjukkan relasi dan hubungan yang baik dengan semua kalangan, baik itu dengan DPR hingga pimpinan-pimpinan partai politik.
    “Jadi, bagi saya, sebenarnya ketika ada fenomena di mana Gibran itu menunjukkan keakrabannya dengan Titiek Soeharto, itu tentu bagian dari tanggung jawab, dan bagian dari bagaimana seharusnya wakil presiden yang memang membangun relasi politik dengan semua kalangan dengan baik,” kata dia.
    Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto tampak akrab dalam kunjungan kerja di Sleman, Yogyakarta.
    Keakraban seharian antara Gibran dan Titiek Soeharto di Sleman berlangsung pada Selasa (8/7/2025).
    Mereka berdua bahkan berangkat bersama satu pesawat dari Jakarta menuju Yogyakarta, yang merupakan daerah pemilihan dari Titiek Soeharto.
    Titiek menyebut, kegiatan bareng Gibran tersebut sebagai “blusukan bersama” yang berguna bagi masyarakat.
    Sementara, Gibran berkelakar bahwa Titiek adalah ketua komisi paling sakti, sehingga dia mengajak Titiek dalam kunjungan kerja ke Sleman ini.
    “Biar masalah-masalahnya cepat terselesaikan. Beliau kan ketua komisi paling sakti ini,” kata Gibran, usai melakukan panen tebu di Kawasan Pangan Lanud Adisutjipto, Selasa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Warga Ciledug Indah Saat Didatangi Gibran: Janjikan Solusi Masalah Banjir Megapolitan 11 Juli 2025

    Cerita Warga Ciledug Indah Saat Didatangi Gibran: Janjikan Solusi Masalah Banjir Megapolitan 11 Juli 2025

    Cerita Warga Ciledug Indah Saat Didatangi Gibran: Janjikan Solusi Masalah Banjir
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com – 
    Adi Saputra (52), warga Perumahan
    Ciledug
    Indah 1, Pedurenan, Karang Tengah, Kota Tangerang, menceritakan soal kunjungan Wakil Presiden RI
    Gibran
    Rakabuming Raka ke wilayah tempat tinggalnya.
    Ia mengatakan, Gibran menjanjikan solusi kepada warga Ciledug Indah 1 terkait
    banjir
    yang sering kali terjadi di sana.
    “Tadi Pak Wapres nanya, ‘Di sini sering banjir ya?’ Saya jawab, iya. Terus beliau bilang, ‘Nanti ini akan kita carikan solusi’,” kata Adi saat ditemui usai kunjungan Gibran, Jumat (11/7/2025).
    Adi dan warga Perumahan Ciledug Indah 1 lainnya mengaku cukup senang mendengar janji tersebut.
    Namun, ia berharap pernyataan Gibran bukan sekadar ucapan, melainkan disertai dengan tindakan nyata dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.
    “Ya Alhamdulillah kalau semua-muanya ada solusi, karena di sini sering banjir. Kita sudah terbiasa, tapi lama-kelamaan capek juga. Mudah-mudahan pemerintah itu ada aksi, tindak lanjut. Jangan sekadar ngomong doang,” kata dia.
    Oleh sebab itu, Adi menginginkan upaya normalisasi Kali Angke bisa segera dilakukan, termasuk pembenahan drainase di jalan utama sekitar kawasan tersebut, yakni Jalan KH Hasyim Asy’ari, Kota Tangerang.
    “Normalisasi kali lah sama drainase di pinggir jalan raya itu, di Jalan KH Hasyim Asy’ari, itu segera saja dilakukan drainase karenakan enggak ada drainase di sana,” jelas dia.
    Sebagai warga yang tinggal di lokasi rawan banjir selama 25 tahun, Adi berharap hanya ingin bisa merasa aman dan nyaman di rumah sendiri seperti warga pada umumnya.
    “Harapannya sebagai warga Ciledug Indah 1 adalah kita di sini sebagai warga pengen seperti warga yang lain. Jadi kalau bisa jangan ada rasa khawatir, atau enggak nyaman,” ucap dia.
    Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka mendatangi Ciledug Indah 1, Pedurenan, Karang Tengah, Kota Tangerang, Jumat (11/7/2025).
    Lokasi tersebut menjadi salah satu titik yang tergenang banjir parah beberapa hari lalu.
    Pantauan
    Kompas.com
    , Gibran tiba di lokasi pukul 11.42 WIB bersama rombongannya menggunakan mobil.
    Setibanya di depan masjid Nurul Muhajirin Ciledug Indah 1, ia turun dari mobil dan disambut Wali Kota Tangerang, Sachrudin; Camat Karang Tengah, Hendriyanto; dan Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PR Besar Gibran dalam Pembangunan Infrastruktur di Papua

    PR Besar Gibran dalam Pembangunan Infrastruktur di Papua

    Jakarta –

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan ditugaskan menyelesaikan permasalahan di kawasan Papua, termasuk di antaranya dari sisi pembangunan infrastruktur. Penyelesaian pembangunan Jalan Trans Papua hingga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua menjadi beberapa pekerjaan rumah (PR) untuknya.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Jalan Trans Papua dan penataan kawasan pusat DOB Papua yang menjadi prioritas. Keduanya merupakan infrastruktur vital yang hingga saat ini masih terus digeber penyelesaiannya.

    “Prioritas Trans Papua, satu-satu (penyelesaian ruasnya bertahap), terus Daerah Otonomi Baru Papua,” kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Menurut Dody, proyek pembangunan Jalan Trans Papua harus diselesaikan, mengingat urgensinya sebagai jalan akses yang akan menghubungkan kawasan Papua secara keseluruhan. Namun pembangunannya akan dilakukan secara bertahap.

    “Trans Papua harus diselesaikan itu, kalau nggak Papua nggak nyambung. Tapi mungkin tahun ini belum fully nyambung,” ujarnya.

    Proyek Jalan Trans Papua merupakan PR besar sejak pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Ketika dicanangkan, jalan ini memiliki panjang total 3.535 Km yang terbagi ke dua provinsi antara lain Provinsi Papua 2.465 Km dan Papua Barat 1.070 Km.

    Pembangunannya selama ini menemui tantangan dari sisi keamanan akibat medan yang berat hingga intervensi dari KKB. Akibatnya, target penyelesaiannya pun terus molor, dari yang sempat ditargetkan rampung 2017, 2019, hingga 2024.

    Sementara untuk proyek DOB Papua sendiri diperlukan selaras dengan pemekaran wilayah menjadi empat provinsi yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dalam pagu tahun anggaran 2026, proyek ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,77 triliun.

    Dody mengatakan, kedua proyek besar itu hingga saat ini masih terus berjalan secara paralel. Begitu pula dengan proyek-proyek lainnya di Papua, seperti pembangunan irigasi hingga cetak sawah yang masuk ke dalam rangkaian dukungan untuk visi swasembada pangan.

    “Dua-duanya jalan-jalan, sudah jalan, termasuk irigasi-irigasi, persawahan,” kata dia.

    Sebagai informasi, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 tercatat ada sejumlah proyek prioritas utama yang berlokasi di Papua, salah satunya Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan.

    Selain itu, sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) juga tercatat akan dikembangkan di Papua, namun paling banyak terkait program swasembada pangan dan energi. Beberapa di antaranya ada proyek bioetanol berbasis tebu di Papua Selatan. Lalu ada juga program hilirisasi sagu, singkong, dan ubi jalar di Papua.

    Selanjutnya, ada program hilirisasi kelapa sawit, kelapa, rumput laut di Papua dan Papua Barat. Kemudian program hilirisasi nikel, timah bauksit, dan tembaga di Papua Tengah. Ada juga Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Papua Barat, serta Kawasan Industri Fakfak di Papua Barat.

    Dalam dokumen tersebut, juga tercatat tentang proyek penataan kawasan pusat DOB Papua sebagai salah satu indikasi PSN. Namun demikian, tidak tercantum proyek Jalan Trans Papua sebagai indikasi PSN. Meski demikian, pada bagian pembangunan wilayah Papua, peningkatan akses masuk ke dalam salah satu strategi menggenjot ekonomi Papua.

    (shc/rrd)

  • Cegah Kecurangan di SPBU, Kemendag dan BPH Migas Awasi Ketat Alat Ukur BBM

    Cegah Kecurangan di SPBU, Kemendag dan BPH Migas Awasi Ketat Alat Ukur BBM

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menandatangani kesepakatan bersama tentang pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi.

    Dalam kerja sama tersebut secara spesifik mengawasi alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan (UTTP) dalam pendistribusian BBM dan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

    Dirjen PKTN Moga Simatupang mengatakan kerja sama sebagai upaya memperkuat perlindungan konsumen dan penegakan hukum di bidang metrologi legal dengan menjamin akurasi takaran dan volume dalam transaksi.

    “Keakuratan alat ukur menjadi kunci utama dalam menjamin keadilan transaksi antara penyedia dan pengguna energi. Untuk itu, pengawasan yang konsisten merupakan bentuk perlindungan nyata kepada konsumen,” ujar Moga dalam keterangannya, Jumat (11/7/2025).

    Moga menuturkan, kesepakatan bersama ini tidak hanya merupakan upaya penegakan hukum, tetapi juga wujud komitmen pemerintah dalam melindungi konsumen agar memperoleh BBM dan gas bumi sesuai haknya.

    Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN juga telah melakukan berbagai upaya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk praktik pengurangan volume yang merugikan konsumen.

    “Untuk itu, mekanisme pengawasan yang terintegrasi sangat diperlukan agar praktik-praktik yang merugikan konsumen seperti pengurangan volume BBM tidak terjadi lagi ke depannya,” urai Moga.

    Lebih lanjut, Moga mengatakan telah menangani 19 kasus tindak pidana di bidang metrologi legal terkait pelanggaran penggunaan pompa ukur BBM dan tangki ukur mobil BBM. Seluruh kasus tersebut tersebar di sejumlah provinsi, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, hingga Banten. Seluruhnya telah berkekuatan hukum tetap.

    Dalam kesempatan yang sama, Moga juga menegaskan pentingnya keselarasan antara praktik di lapangan dengan regulasi yang berlaku di bidang metrologi legal. “Dengan kerja sama ini, alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pipa hilir dan minyak gas bumi diharapkan dapat sesuai dengan aturan alat ukur takar timbangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan,” ungkap Moga.

    Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan distribusi energi secara menyeluruh.

    Untuk itu, BPΡΗ Migas juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ditjen PKTN Kemendag yang memiliki kewenangan dalam metrologi legal. Erika berharap, pengawasan bersama ini dapat memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM dan gas bumi sesuai dengan yang dibayarkan.

    Kerja sama antara Ditjen PKTN dan BPH Migas bukanlah hal baru. Pada 2016-2019, Ditjen PKTN dan BPH Migas juga telah menjalin kemitraan serupa dalam pengawasan alat ukur BBM. Melalui kesepakatan terbaru ini, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

    Sebagai langkah konkret, Ditjen PKTN dan BPH Migas akan menyusun perjanjian kerja sama (PKS) teknis dalam waktu tiga bulan ke depan, PKS tersebut akan mengatur berbagai aspek pelaksanaan, di antaranya pertukaran data dan/atau informasi, sosialisasi dan penyampaian informasi, peningkatan kompetensi SDM, pengawasan, dan hal-hal lain yang disepakati.

    Lihat juga Video ‘Momen Gibran Cek SPBU di Bengkulu Buntut Kelangkaan BBM’:

    (ada/ara)

  • Maju Mundur Wapres Gibran ‘Ngantor’ di Papua

    Maju Mundur Wapres Gibran ‘Ngantor’ di Papua

    Bisnis.com, Jakarta —Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan sudah siap jika memang harus ditugaskan untuk bekerja di Papua.

    Gibran membenarkan telah menerima penugasan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat proses pembangunan sekaligus menegakan HAM di Bumi Cendrawasih tersebut.

    Menurut Gibran, dirinya adalah pembantu Presiden Prabowo Subianto, sehingga harus siap dengan penugasan apapun dan di mana pun. “Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemana pun dan kapan pun,” tuturnya di Jakarta, Kamis (10/7/2025) kemarin.

    Gibran mengatakan penugasan seorang wapres ke Papua bukan hanya berlaku pertama kali kepada dirinya, tetapi sejak zaman KH. Maruf Amin sebagai wapres sudah ada. 

    “Itu bukan hal baru, itu sejak zaman Pak Kiai Maruf Amin sejak 2021-2022 sudah ada. Ya kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemana pun dan kapan pun. Saat ini kita tunggu perintah berikut dari Pak Presiden,” katanya.

    Bahkan, Gibran menegaskan meskipun Keputusan Presiden (Keppres) belum keluar, dirinya sudah siap menjalankan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Misalnya keppresnya belum keluar saya siap kapan pun,” ujarnya.

    Menurut Gibran, dirinya sudah siap untuk melanjutkan perjuangan KH. Maruf Amin di Papua dan mempercepat pembangunan di Papua serta menegakan HAM di Bumi Cendrawasih tersebut.

    “Kita akan melanjutkan kerja keras Pak Kiai Maruf Amin di sana,” tuturnya.

    Penugasan ke Papua 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meluruskan informasi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang disebut bakal berkantor di Papua setelah diberi mandat oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Semula, Pras menjelaskan ada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang di dalamnya secara eksplisit menyebutkan bahwa percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori alias diketuai oleh Wakil Presiden.

    “Jadi kami mau meluruskan bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang berkembang di publik bahwa Bapak Presiden menugaskan. Memang undang-undangnya mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Lebih lanjut, politikus Gerindra ini turut menjelaskan soal kantor nantinya difasilitasi oleh negara yang dalam hal ini tugasnya Kementerian Keuangan. Dia menyebut di Jayapura ada kantor KPKN yang memang akan dipakai untuk operasional tim perencanaan pembangunan Papua.

    “Jadi bukan berarti Bapak Wakil Presiden akan berkantor di Papua. Tapi kalau dalam konteks mungkin ya sesekali melakukan rapat koordinasi beliau akan berkunjung ke sana atau bahkan mungkin sempat berkantor di sana, ya tidak ada masalah juga,” jelasnya.

    Dengan demikian, Pras menegaskan bahwa yang akan berkantor atau beraktivitas langsung lebih banyak di Papua adalah tim satgas atau tim badan percepatan pembangunan Papua, bukan Wapres. 

    Tidak Berkantor di Papua

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan tugas wapres yang dimaksud itu adalah menangani berbagai masalah di Papua, seperti di antaranya mempercepat pembangunan Papua secara fisik sekaligus menangani masalah HAM di Papua. 

    “Konsen pemerintah dalam menangani Papua beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan penugasan khusus presiden kepada wakil presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” tutur Yusril di Youtube Komnas HAM bertema Laporan Tahunan Komnas HAM 2025 yang diakses pada Selasa (8/7/2025).

    Namun demikian, dia meluruskan kembali pernyataannya terkait dengan penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam percepatan pembangunan Papua, sekaligus penempatannya untuk berkantor di sana.

    Melalui keterangan tertulis, Yusril meluruskan bahwa yang dimaksud olehnya berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua. Badan itu dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang, sehingga bukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Meski demikian, Yusril menyebut pernyataannya mengenai penugasan Gibran untuk mempercepat pembangunan di Papua tertuang pada ketentuan Pasal 68A Undang-Undang (UU) No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

    Sebagai informasi, Pasal 68A UU No.2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otsus Papua.

    Badan ini diketuai oleh Wakil Presiden, dengan anggota Mendagri, Menteri PPN Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu wakil dari setiap provinsi di Papua, dan bertugas memastikan percepatan pembangunan berjalan optimal. 

    Untuk mendukung kerja Badan Khusus itu, terdapat lembaga kesekretariatan Badan Khusus yang berkantor di Jayapura, Papua. 

    Keberadaan kantor di Jayapura ini berfungsi sebagai titik koordinasi dan pusat administrasi untuk memudahkan komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Papua dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan.

  • Mobil Mewah Tina Talisa yang Ditunjuk Jadi Komisaris Pertamina Patra Niaga

    Mobil Mewah Tina Talisa yang Ditunjuk Jadi Komisaris Pertamina Patra Niaga

    Jakarta –

    Staf khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Tina Talisa sedang mencuri perhatian usai ditunjuk jadi Komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Menilik isi garasi Tina Talisa, berikut ini daftarnya.

    Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggar Negara (LHKPN), Tina Talisa terakhir kali menyampaikan hartanya pada 24 Maret 2025. Total kekayaan sebesar Rp 20.855.564.179 (Rp 20,8 miliaran). Harta itu disampaikan saat menjabat sebagai stafsus wapres.

    Sebagian hartanya terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp 16,4 miliar, alat transportasi dan mesin Rp 1,3 miliaran, surat berharga Rp 127 jutaan, harta lainnya Rp 20,9 miliaran, dan hutang Rp 112.300.386.

    Lebih rinci soal alat transportasi dan mesin Rp 1.330.000.000 (Rp 1,3 miliaran). Isi garasinya itu merupakan mobil mewah MPV dan sedan.

    Pertama adalah Toyota Alphard 2.5L lansiran tahun 2016. MPV mewah pintu geser itu ditaksir senilai Rp 600 juta Kedua, ialah sedan Mercedes-Benz C300 A/T. Mobil itu teregistrasi lansiran tahun 2020, sementara harganya ditaksir senilai Rp 730 juta.

    Dikutip detikFinance, Tina Talisa membenarkan sudah ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

    “Secara resmi saya telah menerima amanah sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga tertanggal 4 Juli 2025,” kata Tina kepada detikcom, Kamis (10/7/2025).

    Dia mengatakan, akan menjalankan tugas itu dengan penuh tangguh jawab. Kemudian, akan berkontribusi mendorong transformasi layanan dan solusi energi nasional.

    “Penugasan ini saya terima dengan penuh rasa tanggung jawab untuk berkontribusi secara positif dalam mendorong transformasi layanan dan solusi energi nasional yang dijalankan oleh PT Pertamina Patra Niaga,” tambahnya.

    Saksikan juga edisi perdana Shout Out, Rae Lil Black Jawab Tudingan Masuk Islam untuk Cari Sensasi

    (riar/din)

  • Puncak HKG Ke-53, Tri Tito Karnavian Ajak Kader PKK Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 – Page 3

    Puncak HKG Ke-53, Tri Tito Karnavian Ajak Kader PKK Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 – Page 3

    Dalam Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53, Tri turut menyerahkan Penghargaan Adhi Bhakti Utama PKK bagi kader yang telah mengabdi selama 25 tahun ke atas.

    Dirinya berharap, gelaran peringatan HKG mampu memacu semangat persatuan dan kebersamaan di antara kader TP PKK di seluruh Indonesia. Diketahui, acara ini dihadiri dengan cukup meriah dengan lebih dari 2.000 peserta memadati lokasi acara.

    Dalam kesempatan tersebut, Tri mengungkapkan bahwa rangkaian acara HKG PKK ke-53 turut diwarnai dengan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Di antaranya pemeriksaan kesehatan gratis (PKG), pemberian kacamata gratis, Festival UMKM, layanan booth oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Narkotika Nasional (BNN), layanan Dukcapil, TP PKK daerah, dan gelaran budaya.

    “Telah dilaksanakan Rakenas X PKK sebagai puncak dari proses penyusunan dokumen strategis hasil Rakernas. Dokumen tersebut menjadi arah kebijakan nasional lima tahun, pedoman pelaksanaan program, serta dasar penguatan kelembagaan dan administrasi gerakan PKK di semua tingkatan,” tandasnya.

    Adapun acara ini turut dihadiri oleh Pelindung TP PKK Ibu Selvi Gibran Rakabuming, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ibu Seruni Kabinet Merah Putih, Penasihat DWP Otorita IKN Kartika Basuki Hadimuljono, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, serta Ketua TP PKK Provinsi Kaltim Sarifah Suraidah Rudy. Hadir pula Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P. Bolombo, serta pengurus TP PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia.

     

    (*)

  • Gibran Malah Ngaku Senang Berkantor di Papua, Ini Alasannya!

    Gibran Malah Ngaku Senang Berkantor di Papua, Ini Alasannya!

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku senang jika harus berkantor di Papua karena bisa lebih dekat dengan masyarakat.

    Gibran menegaskan bahwa di mana pun kantor Wakil Presiden, dirinya sudah siap. Menurut Gibran, berkantor di Ibu Kota Negara (IKN), Jakarta maupun di Klaten, dirinya tidak masalah, selama bisa dekat dengan masyarakat.

    “Saya bisa berkantor di mana saja, di Kebon Sirih, bisa di IKN, bisa di Papua, bisa juga di Klaten. Kita jadikan kantor di mana pun,” tuturnya di Jakarta, Kamis (10/7).

    Gibran mengemukakan sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto, dirinya harus lebih sering berdialog dengan masyarakat. 

    Menurutnya, upaya dialog tersebut dapat menghasilkan kritik dan saran masyarakat terkait kebijakan dan langkah pemerintah.

    “Bagi saya sebagai pembantu presiden kan harus sering ke daerah dan berdialog juga dengan pelaku usaha, menerima kritikan dan kita bisa berkantor di mana saja. Bisa bertemu dentan warga itu yang paling penting,” katanya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal berkantor di Papua setelah diberi mandat menangani berbagai permasalahan di Bumi Cendrawasih itu oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Hal tersebut disampaikan langsung Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra di sela-sela acara Laporan Tahunan Komnas HAM 2024 melalui channel Youtube Komnas HAM yang diakses Selasa (8/7). 

    Yusril mengemukakan bahwa tidak menutup kemungkinan Wapres Gibran Rakabuming Raka juga bakal berkantor di wilayah Papua mengingat tugas yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Gibran tidak hanya mempercepat pembangunan Papua, tetapi juga menangani permasalahan HAM Papua yang tidak pernah tuntas. 

    “Sekarang ini wakil presiden akan diberikan penugasan bahkan mungkin ada kantornya di sana untuk bekerja langsung dari Papua untuk menangani masalah ini,” tutur Yusril.