Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Wapres Gibran Ungkap Ego Sektoral Membuat Kebijakan Pemerintah Tidak Berjalan Baik

    Wapres Gibran Ungkap Ego Sektoral Membuat Kebijakan Pemerintah Tidak Berjalan Baik

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membeberkan penyebab kebijakan pemerintah pusat sering tidak terlaksana dengan baik.

    Gibran mengatakan bahwa masih ada ego sektoral dan merasa paling hebat yang tercipta sehingga kebijakan pemerintah sering terhambat. Maka dari itu, Gibran meminta agar semua lembaga negara dan pemerintah pusat maupun daerah untuk bersinergi dan bekerja sama untuk rakyat.

    “Kita harus menjaga situasi tetap kondusif. Tidak ada negara yang bisa tumbuh dalam keadaan tidak stabil atau tidak kondusif,” tuturnya di sela-sela acara pembekalan 100 Peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV dan 110 Peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXVIII, di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (14/07).

    Gibran mencontohkan keberhasilan agenda ketahanan pangan yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (Polri). Menurutnya, TNI dan Polri sangat solid dan kolaboratif ketika panen tebu dan jagung beberapa waktu lalu di Jawa Tengah.

    Untuk menghilangkan ego sektoral itu, dia mengimbau para pemimpin untuk aktif turun langsung ke lapangan. Menurut Gibran, kunjungan yang dilakukannya selama ini tidak semata-mata hanya untuk eksposur media, tetapi menjadi bentuk kepedulian dan empati nyata terhadap masyarakat.

    “Turun ke lapangan itu bukan pencitraan atau mencari eksposur. Tidak. Dialog langsung dengan warga, dialog langsung dengan pelaku UMKM, dialog langsung dengan petani, itu penting sekali,” kata Gibran.

    Gibran menyampaikan bahwa pimpinan birokrasi, militer, dan sipil perlu memiliki kesamaan arah dalam menyukseskan agenda strategis nasional di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita harus satu visi, satu tujuan, satu komando mewujudkan visi, misi, program dari Bapak Presiden,” ujarnya.

  • 4 Duga Ada Agenda Politik Besar untuk Menjatuhkannya, Jokowi: Saya Berperasaan Memang… Regional

    4 Duga Ada Agenda Politik Besar untuk Menjatuhkannya, Jokowi: Saya Berperasaan Memang… Regional

    Duga Ada Agenda Politik Besar untuk Menjatuhkannya, Jokowi: Saya Berperasaan Memang…
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Mantan Presiden RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) menduga adanya agenda besar politik yang menyasar kepada dirinya dan keluarga, menyusul banyaknya persoalan hingga isu yang ditujukan kepadanya.
    Mulai dari polemik ijazah yang dituding palsu hingga masuk ke ranah hukum pidana.
    Kemudian, ada usulan dan upaya pemakzulan Wakil Presiden sekaligus putra sulungnya,
    Gibran Rakabuming Raka
    .
    “Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik. Di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui pada Senin (14/7/2025).
    Jokowi menekankan bahwa agenda besar politik ini direncanakan agar pamor politik dirinya turun.
    “Ini perasaan politik saya, mengatakan ada agenda besar politik. Untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-down grade,” jelasnya.
    Kendati demikian, dia mengaku santai dan tidak memusingkan adanya upaya-upaya tersebut.
    “Buat saya biasa-biasa aja lah. Saya kira ada agenda besar politik,” ujarnya.
    Dari perjalanan politik Jokowi setelah pensiun, saat ini dia tidak tergabung dalam partai politik.
    Jokowi sempat menjadi rebutan sejumlah partai politik (parpol) karena pamor dan power-nya yang banyak mendulang simpati masyarakat.
    Terbaru, Jokowi sempat tertarik menjadi Ketua Umum PSI.
    Namun, niatan itu urung dilaksanakan. Dia mengaku kursi ketum seharusnya diberikan kepada kader-kader muda PSI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gula Aren hingga Abon Asal RI Dilirik Pengusaha Korsel

    Gula Aren hingga Abon Asal RI Dilirik Pengusaha Korsel

    Jakarta –

    Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) binaan PT Pertamina (Persero) mengikuti ajang Korea Import Fair (KOIMA) 2025 yang digelar selama tiga hari pada 7-9 Juli 2025 di COEX Hall, Seoul, Korea Selatan. Pertamina menghadirkan 23 UMKM unggulan yang membawa 152 produk khas Indonesia, mulai dari cokelat, kopi, fashion, aksesori, makanan olahan, produk spa, hingga home decor yang bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan.

    UMKM asal Purbalingga, Jawa Tengah, yakni Bunga Palm dan Abon Cap Koki, mencuri perhatian buyer asal Korea Selatan. Produk gula kelapa dan gula aren dari Bunga Palm menjadi yang paling diminati. Bahkan salah satu perusahaan, YM Story, akan berkunjung langsung ke lokasi usaha Bunga Palm di Purbalingga untuk menjajaki potensi kerja sama.

    Sementara itu, Abon Cap Koki, dengan produk olahan abon khas Indonesia, juga sukses menarik perhatian berbagai perusahaan F&B Korea Selatan. Salah satu perusahaan bahkan menyatakan minat melakukan pemesanan dalam jumlah besar, mencapai satu kontainer penuh.

    UMKM lainnya, Sambal Lyvia dari Minahasa, Sulawesi Utara, juga mencuri perhatian melalui produk sambal khas Indonesia seperti sambal roa dan cakalang. Produk ini diminati oleh perusahaan food supplier dari berbagai negara, salah satunya Otto.

    Keunggulan utama dari Sambal Lyvia dan beberapa UMKM kuliner lainnya adalah telah mengantongi sertifikasi HACCP, untuk memastikan bahwa produk telah sesuai standar mutu dan kesehatan.

    Sertifikasi ini membuka peluang lebih luas untuk ekspansi ke pasar internasional, khususnya Korea Selatan yang memiliki regulasi ketat terhadap produk makanan.

    Selama gelaran KOIMA 2025, produk UMKM binaan Pertamina mencatatkan performa penjualan lebih dari 80% produk terjual. Potensi transaksi menembus angka lebih dari setengah miliar rupiah.

    Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian ini.

    “Kegiatan KOIMA 2025 mewujudkan komitmen Pertamina dalam mendorong UMKM binaannya untuk Go Global, khususnya ke pasar Korea Selatan. Kami menilai produk-produk UMKM Indonesia memiliki potensi yang sangat baik untuk diterima, karena memiliki cita rasa Asia yang dekat dengan selera konsumen Korea,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (14/7/2025).

    Korea Import Fair (KOIMA) merupakan ajang tahunan yang mempertemukan buyer dan supplier dari berbagai negara, dengan tujuan mengembangkan kerja sama dagang dan memperluas pasar produk unggulan ke Korea Selatan.

    Keikutsertaan Pertamina dalam KOIMA menjadi bagian dari misi Pertamina untuk memberdayakan UMKM dalam Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) serta membukakan akses pasar ekspor melalui pembinaan dan pendampingan berkelanjutan, selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam upaya meningkatkan perekonomian rakyat dari desa, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, memperkuat kewirausahaan nasional, serta mengembangkan industri kreatif yang berdaya saing tinggi.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

    (prf/ega)

  • Kongres PSI Bakal Dihadiri Jokowi, Siapa Kandidat Ketua Umum Terkuat?

    Kongres PSI Bakal Dihadiri Jokowi, Siapa Kandidat Ketua Umum Terkuat?

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menentukan ketua umumnya pada tanggal 19 sampai dengan 20 Juli 2025. Sebelum proses dimulai, telah melalukan pemungutan suara online.

    Selain itu, Ketua Steering Committee Kongres PSI, Andy Budiman, mengatakan Kongres pertama PSI dipastikan dihadiri oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Jokowi akan mengisi sesi diskusi bersama pengurus dan kader PSI. Sementara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan besar turut hadir.

    “Tanggal 19 Juli malam, Pak Jokowi akan mengisi satu sesi diskusi bersama teman-teman PSI dan itu akan menjadi forum terbuka,” lanjut Wakil Ketua Umum DPP PSI itu dilansir dari laman resmi partai, Senin (14/7/2025).

    Andy melanjutkan, kongres ini penting bagi perjalanan PSI. Ini kali pertama Calon Ketua Umum dipilih langsung oleh anggota PSI yang telah terverifikasi.

    Rilis Logo Baru

    Di kongres nanti, PSI bakal merilis logo dan warna baru sebagai bagian dari rebranding kepartaian.

    “Selain pertama kalinya kami melaksanakan satu pemilihan ketua umum secara terbuka, kami juga akan melakukan rebranding partai, penyegaran partai, sederhananya apa? PSI akan ganti logo. Logonya jadi apa? Tunggu tanggal 19,” jelasnya.

    Adapun proses Pemilihan Calon Ketua Umum DPP PSI melibatkan 187.306 anggota PSI yang telah diverifikasi sejak Mei lalu.

    Adapun pada tanggal 12 Juli 2025, PSI  sudah memulai proses pemungutan suara untuk memilih Ketua Umum DPP PSI. Per jam 11.00 WIB , antusiasme para kader (untuk memilih) cukup tinggi, sudah di angka sekitar 10.000 pemilih.

    “Ini menunjukkan bahwa ada kepercayaan dari kader dan anggota PSI terhadap proses pemilihan yang sedang berlangsung,” kata Sekretaris Steering Committee Kongres PSI, Beny Papa, saat konferensi pers di DPP PSI, Jakarta Pusat, Sabtu 12 Juli 2025.

    Beny menambahkan, proses pemilihan ini berlangsung dari 12 hingga 18 Juli 2025. Ia pun yakin, jumlah pemilih akan terus bertambah karena metode pemilihan Calon Ketua Umum DPP PSI yang dilakukan secara terbuka ini mendapat respons luar biasa.

    “Ini menjadi satu kegembiraan bagi kami di DPP PSI bawah metode yang kami lakukan untuk memilih calon ketua umum dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anggota, mendapat respons yang luar biasa,” imbuh Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP-PMKRI) 2020 – 2022 itu.

  • Penampakan Kondisi Jokowi Usai Pulang Liburan Bersama Cucunya

    Penampakan Kondisi Jokowi Usai Pulang Liburan Bersama Cucunya

    Liputan6.com, Solo – Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi telah kembali ke kediaman pribadinya di Solo pada Sabtu (12/7/2025), setelah mengisi libur panjang bermain dengan cucu-cucunya. Mantan Wali Kota Solo itu tampak lebih sehat dan bugar usai menikmati liburan bersama cucu tersayang.

    Jokowi tiba di rumah pribadinya yang beralamat di Jalan Kutai Utara No 1, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo sekitar pukul 17.30 WIB. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tampak memakai kemeja lengan panjang berwarna putih dan topi yang berwarna serupa. Sedangkan tangan kirinya terlihat membawa jaket. Ia tampak tersenyum lebar saat berjalan kaki masuk ke dalam rumahnya.

    Setelah Jokowi turun dari mobil, disusul oleh putrinya yang juga istri Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Kahiyang Ayu yang terlihat memakai baju berwarna biru dipadu dengan celana jins. Kemudian menyusul Iriana Jokowi yang turun dari mobil. Jokowi tampak menyapa kepada awak media yang menunggu kedatangannya di rumah. “Gimana?,” ucapnya.

    Kemudian, Jokowi pun menjawab pertanyaan wartawan yang menanyakan terkait kondisinya setelah meluangkan waktu untuk mengisi liburan bersama dengan cucunya selama lebih dari dua minggu. “Sehat, terima kasih banyak,” ujar dia.

    Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mempersilakan kepada sejumlah warga yang mengunjungi kediaman pribadinya untuk berfoto bersama.  Ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu dengan sabar dan tersenyum meladeni permintaan foto pengunjung dari berbagai kota tersebut. “Nggih, nggih, nggih, makasih-makasih,” kata Jokowi usai melayani foto pengunjung.

     

    Detik-Detik Kepanikan Warga Saat Gempa Bantul M6,4

  • Gatot Nurmantyo: Prabowo Pilih Gibran Karena Ancaman Sang Paman

    Gatot Nurmantyo: Prabowo Pilih Gibran Karena Ancaman Sang Paman

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo membongkar alasan di balik keputusan Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

    Dikatakan Gatot, pilihan itu bukan soal politik biasa, melainkan ada unsur tekanan yang sangat kuat.

    “Secara naluri saya yakin beliau (Prabowo) tidak mau, apalagi kondisi seperti ini,” kata Gatot dalam videonya yang viral di media sosial, Minggu (13/7/2025).

    Gatot menyinggung soal dinamika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) kala itu.

    Ia mengingatkan bahwa sebelumnya ada gugatan soal batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden yang dikabulkan MK.

    Tapi yang menarik, kata dia, muncul pula gugatan lain yang justru menyoal batas usia maksimum.

    “Dan masuk lagi gugatan yang terkait batas maksimum. Ini umpamanya kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi Presiden atau Wapres, batas maksimalnya 70 tahun,” ucapnya.

    “Berarti akan ada Capres yang gagal. Apa maknanya? Sang paman mengancam Prabowo. Lu bisa juga nggak jadi,” beber Gatot blak-blakan.

    Ia bahkan menyinggung momen deklarasi pasangan Prabowo–Gibran yang dilakukan secara mendadak, bahkan tanpa kehadiran Gibran.

    “Makanya kau lihat kemarin sore pada saat deklarasi, kan berpacu dengan waktu itu. Maka sore-sore walaupun tanpa Gibran, dideklarasikan itu,” terangnya.

    Gatot menyebut keputusan MK kala itu sangat mempengaruhi jalur politik dan kekuasaan.

    “Ini ancaman jangan main-main. Dia nggak ngangkat, bisa berubah sekarang ini. Karena MK apa pun yang diputuskan adalah final. Semau-mau dia aja, kan gitu,” kuncinya.

  • Gibran hadiri perayaan ulang tahun ke-75 Kardinal Igantius Suharyo

    Gibran hadiri perayaan ulang tahun ke-75 Kardinal Igantius Suharyo

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan syukur ulang tahun ke-75 Kardinal Ignatius Suharyo yang digelar di komplek Gereja Katedral, Jakarta, Sabtu (12/7/2025). (ANTARA/HO-BPMI Setwapres)

    Gibran hadiri perayaan ulang tahun ke-75 Kardinal Igantius Suharyo
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 13 Juli 2025 – 16:09 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan syukur ulang tahun ke-75 Kardinal Ignatius Suharyo di komplek Gereja Katedral, Jakarta, Sabtu (12/7) malam.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Minggu, rangkaian acara diawali dengan Perayaan Ekaristi yang dipimpin langsung oleh Kardinal Suharyo sebagai selebran utama.

    Dia didampingi oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia Piero Pioppo, Uskup Bandung sekaligus Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia Antonius Subianto Bunjamin, serta sejumlah uskup lainnya. Acara dilanjutkan dengan resepsi makan malam di Grha Pemuda.

    Wapres tiba di resepsi makan malam sekitar pukul 19.10 WIB. Kehadirannya mewakili komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam merawat kehidupan beragama yang harmonis dan menjunjung tinggi toleransi.

    Pada kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan ucapan selamat ulang tahun secara langsung kepada Kardinal Suharyo.

    Dia juga memberikan apresiasi atas kontribusinya dalam memperkuat nilai-nilai persaudaraan lintas iman dan menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

    Turut hadir dalam perayaan ini antara lain Ibu Negara keempat RI Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, cendekiawan Muhammadiyah Sukidi, serta mantan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.

    Sumber : Antara

  • Perubahan Arah Dua Isu Panas, Said Didu Sebut Era saat Ini adalah Jokowi Tiga Periode

    Perubahan Arah Dua Isu Panas, Said Didu Sebut Era saat Ini adalah Jokowi Tiga Periode

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyoroti tajam dua isu yang saat ini tengah hangat-hangatnya jadi pembahasan.

    Isu pertama terkait pembahasan rencana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dan isu kedua dan sudah panjang menjadi pembahasan yaitu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said memberikan sorotan terkait dua isu ini.

    Ia menyebut adanya perubahan arah dari kedua pembahasan ini.

    Terkait isu pertama, pemakzulan Wapres Gibran menurut ada andil untuk perubahan arah.

    “Perbuahan arah atas  : 

    1) Usulan pemakzulan Gibran dan,” tulisnya dikutip Minggu (13/7/2025).

    Sementara untuk isu ijazah palsu Jokowi, menurut Said Didu ada faktor yang membuat isu selalu terhambat khususnya penunjukkan ijazah asli.

    “2) pengungkapan kasus ijazah palsu, 

    menjadi melemah bahkan akan dihambat karena

    infonya karena ada  “perintah singkat” dari Solo : “hambalang harus pegang komitmen”,” sebutnya.

    Terkait hal ini, Said Didu pun menaruh curiga ada pengaruh besar dan langsung dari mantan Presiden Jokowi Widodo.

    “Kalau info ini benar maka ini bukan lagi matahari kembar,” tuturnya.

    “tapi ini adalah Jokowi 3 Priode,” terangnya.

    Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana memaparkan kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ia menyebut ada tiga jalan dari sisi hukum tata negara.

    Ia menjelaskan, pemakzulan Gibran mesti melibatkan tiga lembaga. DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.

  • Relawan Jokowi Tuding Habib Rizieq Jadi Konsultan Gerakan Pemakzulan Gibran: Ini Kelompok Virus!

    Relawan Jokowi Tuding Habib Rizieq Jadi Konsultan Gerakan Pemakzulan Gibran: Ini Kelompok Virus!

    GELORA.CO – Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro menuding Habib Rizieq Shihab menjadi konsultan gerakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka . Relawan Joko Widodo (Jokowi) ini pun menilai gerakan pemakzulan Gibran tersebut sebagai virus.

    “Ini kelompok virus. Mereka tuh bergabung dengan kelompok-kelompok aliran tertentu. Kayak HTI. Wahabi,” kata Norman dalam Podcast To the Point Aja di YouTube SindoNews dikutip pada Sabtu (12/7/2025).

    Dia pun menuding gerakan pemakzulan tersebut bertujuan untuk menggantikan kekuasaan tanpa keluar keringat. “Makanya konsultasi mereka itu ke mana? Ke Habib Rizieq,” ujar Norman.

    Norman bahkan menuding Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, hingga Mayor Jenderal (Purn) Soenarko bagian dari kelompok yang mendorong pemakzulan tersebut. Dia juga menuding ada pengacara Roy Suryo sebagai anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

    Diketahui, HTI telah dibubarkan dan dilarang di era Pemerintahan Jokowi pada 19 Juli 2017. “Kalau yang sekarang ini yang lagi ini nih Roy Suryo. Termasuk pengacaranya itu betul-betul HTI itu,” tuturnya.

    Dia menuturkan, kelompok itu benci terhadap kepolisian dan lembaga-lembaga negara. “Sekarang DPD (mereka, red) benci itu,” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengaku bahwa Pimpinan DPR belum menerima Surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI) yang mengusulkan Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan dari jabatan wakil presiden (wapres). Diketahui, FPPTNI mengirimkan surat tersebut ke Sekretariat DPR, DPD, MPR RI pada Senin (2/6/2025).

    “Belum ada (surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI di pimpinan),” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Kendati demikian, Puan menyampaikan, pihaknya akan memeriksa kembali segala surat yang ada termasuk dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ia pun mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti surat tersebut dengan proses dan mekanisme yang berlaku.

    “Dan terkait dengan surat, kita akan cek kembali. Apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI terus mendesak DPR untuk menggubris surat ihwal pemakzulan Gibran. Hal itu merespons belum dibacanya surat pemakzulan Gibran oleh Pimpinan DPR.

    “Ya seperti saya tadi ngomong-ngomong sama teman-teman masalah konten tuntutan kita tetap sebar luaskan meski tidak ada tanggapan dari DPR. Terus kita gulirkan tentang tuntutan itu ya. Karena ini masalah bangsa kadang-kadang kita buktikan tapi tidak ada yang peduli lho kok nggak ada yang peduli,” ujar Fachrul di sebuah hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025).

    “Kita terus desak terus kita kembalikan ke hati nurani kalian masa ini didiamkan terus,” tutur dia.

    Diketahui, FPPTNI mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD agar ketiga lembaga ini mempertimbangkan usulan tersebut. Berdasarkan surat nomor surat 003/FPPTNI/V/2025 yang diterima, dituliskan bahwa pihak Forum Purnawirawan menyerahkan pandangan hukum terhadap proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi wapres.

    “Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian isi surat tersebut, Selasa (3/6/2025).

    Dikonfirmasi kembali oleh wartawan, Sekretariat Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio menyampaikan bahwa surat itu sudah disampaikan ke Sekretariat DPR, DPD, MPR RI pada Senin (2/6/2026).

    “Kemarin sudah dikirim dari Senin, Senin pagi kita sudah kirim yang terima itu dari Setjen (Sekretariat Jenderal) DPR RI kantornya Setjen DPR RI kemudian MPR dan DPD RI sudah sekaligus kita sudah data terimanya,” kata Bimo.

  • Tak Usah Lewat Pemakzulan, Cukup Tindak-lanjuti Laporan Ubed soal Dugaan Korupsi Gibran

    Tak Usah Lewat Pemakzulan, Cukup Tindak-lanjuti Laporan Ubed soal Dugaan Korupsi Gibran

    GELORA.CO –  Juru Bicara Presiden Era Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi mengatakan, untuk menyelesaikan masalah Gibran Rakabuming Raka tidak perlu melalui pemakzulan. Cukup dengan menindaklanjuti laporan akademisi UNJ Ubedilah Badrun tentang dugaan korupsi Gibran yang mandek di KPK sejak lama. Demikian disampaikan Adhie di Jakarta, belum lama ini.

    “Jadi persoalan Prabowo paling besar adalah persolan soal Gibran. Kenapa itu? Karena Gibran itu titik paling lemah di dalam pemerintahan Prabowo,” kata Adhie Massardi, Jakarta Jum’at 11/7/2025.

    “Nah persoalannya adalah bangsa ini sudah terbiasa menunda masalah,” imbuhnya.

    Menurut Adhie Massardi banyak orang tidak paham masalah yang sebenarnya sebenarnya terhadap Gibran. Jadi kalau Gibran didiamkan sehari ini, ke depan itu akan menjadi persoalan besar bagi pemerintahan dan bagi bangsa Indonesia.

    “Itu sebabnya menurut saya soal kiblat ini harus diselesaikan,” ujarnya.

    Adhie menilai tidak usah lewat impeachment yang aneh-aneh. Ada tekanan-tekanan yang seperti misalnya membongkar kembali kasus korupsi Gibran yang sudah dilaporkan oleh Ubedillah Badrun ke KPK.

    “Jadi tugas tugas pemerintah menyakinkan KPK untuk segera membongkar ini sehingga persoalan politiknya masuk berlarut-larut ke dalam soal kriminal, soal pidana-pidana,  soal korupsi. Dengan demikian maka persoalan Gibran sudah selesai,” bebernya.

    Dalam pandangan Adhie Massardi, kalau pesan kiblatnya selesai, bangsa Indonesia akan tenang. Karena menghadapi program-program Prabowo hari ini yang disampaikan oleh Prabowo itu orang kan antara cemas dan tidak percaya karena masih ada Gibran di situ.

    “Jadi, saya soal Gibran itu harus segera diselesaikan sebelum tahun ini. Sebelum tahun ini berakhir baru bangsa ini bisa tenang ke depan,” ungkapnya.

    “Sepanjang masih ada Gibran persolan politik akan terus membara dan ini akan mengganggu konsentrasi pemerintahan Pranowo,” pungkasnya.