Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Wapres Gibran Diminta Berkantor ke IKN, Istana Jelaskan Fokus Pemerintah

    Wapres Gibran Diminta Berkantor ke IKN, Istana Jelaskan Fokus Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis wacana Wakil Presiden berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Dia menegaskan bahwa pemerintah saat ini belum memiliki rencana untuk menempatkan Wakil Presiden secara resmi berkantor di IKN, karena fokus utama masih pada percepatan penyelesaian infrastruktur dasar.

    “Kan tadi sudah dijelaskan, terkait IKN kita menerima semua masukan, tetapi tidak ada rencana seperti itu sekarang,” ujar Prasetyo saat ditemui di Istana Negara, pekan lalu (25/7/2025).

    Menurut Prasetyo, saat ini seluruh perhatian pemerintah, termasuk Otorita IKN, difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan di ibu kota baru tersebut.

    Prasetyo juga menekankan bahwa keputusan-keputusan strategis seperti penempatan kantor presiden atau wapres di IKN akan didasarkan pada kesiapan infrastruktur dan pertimbangan menyeluruh yang matang, bukan sekadar wacana.

    “Kepala Otorita IKN dan seluruh jajarannya sekarang sedang bekerja keras untuk mengejar target dari pemerintah. Dalam tiga tahun ke depan, kami ingin seluruh infrastruktur yang diperlukan baik untuk fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif bisa selesai,” pungkas Prasetyo Hadi.

    Sejalan dengan itu, Prasetyo menegaskan bahwa rencana strategis pemindahan ibu kota tetap berjalan. Meski demikian, pemerintah akan menyesuaikan terhadap kondisi terkini.

    “Berkenaan dengan IKN, tentu kita menerima semua pendapat dan masukan, apapun itu. Tetapi sebagaimana yang sudah pernah juga pemerintah sampaikan, sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (25/7/2025).

    Dia menyebutkan bahwa Otorita IKN saat ini tengah bekerja keras sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyelesaian proyek, terutama pembangunan infrastruktur dasar sebagai syarat fungsional pemerintahan.

  • Dituding jadi Dalang Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat: Kami Tidak Ada Urusan, Ini Fitnah Besar

    Dituding jadi Dalang Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat: Kami Tidak Ada Urusan, Ini Fitnah Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Hinca Pandjaitan menilai isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menjadi liar, karena muncul tudingan “partai biru” yang seolah-olah mendalangi hal tersebut.

    Hinca membenarkan bahwa Demokrat sudah mendengar tudingan itu. Dengan demikian, Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga langsung menugaskan Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat untuk memberikan penyataan.

    “Kami tegaskan tidak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu ini, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar ini, ini kami tolak. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Lebih lanjut, pria yang juga anggota Komisi III DPR RI tersebut mengatakan bila tudingan ini dikaitkan dengan Roy Suryo, tokoh yang belakangan kembali muncul dengan opini soal dugaan ijazah palsu, hubungan Demokrat dengan Roy sudah berakhir.

    “Saya pastikan masa saya Sekjen Partai Demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota Partai Demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya. Jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada,” ujar Hinca.

    Sebab demikian, Hinca merasa bahwa itu adalah tanggung jawab pribadi Roy Suryo, sehingga Partai Demokrat juga sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    “Sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo, tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah langsung,” tegas dia.

    Sebelumnya, melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun X atau Twitter @PDemokrat, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah tidak berdasar dan bagian dari upaya adu domba yang mengancam keharmonisan politik nasional.  

    Dia menyampaikan bahwa tudingan terhadap “partai biru” sebagai dalang isu ini merupakan insinuasi menyesatkan yang mencemarkan nama baik partai. 

    “Fitnah terhadap Demokrat dalam isu ijazah ini adalah upaya tidak etis yang jelas bertujuan memecah belah,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).

    Lebih lanjut, Herzaky menekankan bahwa hubungan antara keluarga Presiden Jokowi dan keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjalin sangat baik.

    “Pak Gibran dan Mas Kaesang hadir di Kongres V Demokrat yang dipimpin AHY. Sebaliknya, Demokrat juga hadir di Kongres PSI. Bahkan Gibran sempat menjenguk Pak SBY saat dirawat di RSPAD,” papar Herzaky.

  • 1 Gibran: Kemarin Nyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus Nasional

    1 Gibran: Kemarin Nyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus Nasional

    Gibran: Kemarin Nyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus
    Tim Redaksi
    RIAU, KOMPAS.com
    – Wapres
    Gibran
    Rakabuming Raka menyatakan siap bertugas di mana saja sesuai arahan Presiden Prabowo.
    Gibran sebelumnya diusulkan untuk pindah lokasi kerja, dari mulai
    Papua
    hingga Ibu Kota Nusantara (
    IKN
    ), Kalimantan Timur.
    “Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus,” ujar Gibran, saat melakukan kunjungan kerja ke Riau, Senin (28/7/2025).
    Soal wacana berkantor di IKN, Gibran menyatakan akan menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo.
    Dirinya memastikan siap ditempatkan di mana saja untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
    “Yang jelas ini, saya sebagai pembantu presiden, siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN, kami menunggu perintah presiden,” ujar Gibran.
    Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu juga menyampaikan bahwa dirinya bisa bekerja dari mana saja karena lebih sering turun langsung ke lapangan guna memastikan program-program prioritas pemerintah berjalan optimal.
    “Sebagai pembantu presiden harus siap dan kalau saya, kemarin kan sudah, minggu lalu sudah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja, karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik,” ujar dia.
    Sebelumnya, beredar kabar bahwa Wapres Gibran akan berkantor di Papua.
    Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meluruskan kabar tersebut.
    Yusril menyebutkan, yang berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan beberapa menteri dan wakil dari tiap Provinsi di Papua.
    “Jadi, yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden itu,” ujar Yusril.
    Sementara itu, usulan agar Gibran berkantor di IKN datang dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua DPR Saan Mustopa.
    Ia menyampaikan pernyataan sikap partainya mengenai IKN, yang tidak kunjung menjadi ibu kota Indonesia.
    Saan mengatakan, jika IKN pada akhirnya akan ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka
    Wapres Gibran Rakabuming Raka
    harus segera
    ngantor
    di IKN.
    Dengan begitu, IKN yang sudah dibangun dengan menggunakan anggaran yang besar, jadi tidak mubazir.
    “Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak telantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN,” ujar Saan, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jangan Kaget Lihat Isi Garasi Gibran Rakabuming, Ada ‘Barang Tua’

    Jangan Kaget Lihat Isi Garasi Gibran Rakabuming, Ada ‘Barang Tua’

    Jakarta –

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis harta terbaru Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Gibran Rakabuming Raka. Pendamping orang nomor satu di Tanah Air itu punya kekayaan puluhan miliar rupiah, termasuk dalam bentuk kendaraan pribadi.

    Disitat dari laman eLHPN milik KPK, Senin (28/7), Gibran Rakabuming Raka punya harta Rp 27,5 miliar. Nominal tersebut dilaporkan pada 28 Maret lalu. Menariknya, mantan Walikota Solo, Jawa Tengah, itu tak punya tanggungan utang.

    Sebagai kanal otomotif, detikOto tentu tak akan membahas harta tersebut terlalu dalam. Kami hanya mau fokus ke aset kendaraan Gibran. Dia, di laporan yang sama, punya empat mobil dan tiga motor pribadi.

    Koleksi mobil dan motor pribadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Tara Wahyu/detikJateng

    Aset kendaraan Gibran bernilai Rp 312 jutaan. Seluruhnya dibeli menggunakan uang pribadi (hasil sendiri), bukan pemberian orang lain (hibah). Menariknya, mobil dan motornya termasuk ‘sederhana’ untuk ukuran pemimpin negara. Bahkan, ada tunggangan tua lansiran 1974.

    Nah, biar tak penasaran, berikut detikOto rangkum daftar kendaraan milik Gibran Rakabuming Raka. Kami mengurainya berdasarkan jenis-jenis kendaraan.

    Koleksi Kendaraan Gibran Rakabuming Raka

    Mobil Pribadi

    Toyota Avanza, tahun 2016, hasil sendiri – Rp 85 jutaToyota Avanza, tahun 2012, hasil sendiri – Rp 55 jutaIsuzu Panther, tahun 2012, hasil sendiri – Rp 60 jutaDaihatsu Gran Max, tahun 2015, hasil sendiri – Rp 60 juta.

    Motor Pribadi

    Honda Scoopy, tahun 2015, hasil sendiri – Rp 7 jutaHonda CB125, tahun 1974, hasil sendiri – Rp 5 jutaRoyal Enfield (tanpa model), tahun 2017, hasil sendiri – Rp 40 juta.

    (sfn/rgr)

  • Jangan Kaget Lihat Isi Garasi Gibran Rakabuming, Ada ‘Barang Tua’

    Jangan Kaget Lihat Isi Garasi Gibran Rakabuming, Ada ‘Barang Tua’

    Jakarta –

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis harta terbaru Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Gibran Rakabuming Raka. Pendamping orang nomor satu di Tanah Air itu punya kekayaan puluhan miliar rupiah, termasuk dalam bentuk kendaraan pribadi.

    Disitat dari laman eLHPN milik KPK, Senin (28/7), Gibran Rakabuming Raka punya harta Rp 27,5 miliar. Nominal tersebut dilaporkan pada 28 Maret lalu. Menariknya, mantan Walikota Solo, Jawa Tengah, itu tak punya tanggungan utang.

    Sebagai kanal otomotif, detikOto tentu tak akan membahas harta tersebut terlalu dalam. Kami hanya mau fokus ke aset kendaraan Gibran. Dia, di laporan yang sama, punya empat mobil dan tiga motor pribadi.

    Koleksi mobil dan motor pribadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Tara Wahyu/detikJateng

    Aset kendaraan Gibran bernilai Rp 312 jutaan. Seluruhnya dibeli menggunakan uang pribadi (hasil sendiri), bukan pemberian orang lain (hibah). Menariknya, mobil dan motornya termasuk ‘sederhana’ untuk ukuran pemimpin negara. Bahkan, ada tunggangan tua lansiran 1974.

    Nah, biar tak penasaran, berikut detikOto rangkum daftar kendaraan milik Gibran Rakabuming Raka. Kami mengurainya berdasarkan jenis-jenis kendaraan.

    Koleksi Kendaraan Gibran Rakabuming Raka

    Mobil Pribadi

    Toyota Avanza, tahun 2016, hasil sendiri – Rp 85 jutaToyota Avanza, tahun 2012, hasil sendiri – Rp 55 jutaIsuzu Panther, tahun 2012, hasil sendiri – Rp 60 jutaDaihatsu Gran Max, tahun 2015, hasil sendiri – Rp 60 juta.

    Motor Pribadi

    Honda Scoopy, tahun 2015, hasil sendiri – Rp 7 jutaHonda CB125, tahun 1974, hasil sendiri – Rp 5 jutaRoyal Enfield (tanpa model), tahun 2017, hasil sendiri – Rp 40 juta.

    (sfn/rgr)

  • Pesan Mendalam Luhut buat Keponakannya yang Kini Jadi Bos Danantara

    Pesan Mendalam Luhut buat Keponakannya yang Kini Jadi Bos Danantara

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan khusus kepada keponakannya, Pandu Sjahrir, yang kini menjabat sebagai Chief Investment Officer (CIO) di Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ia meminta Pandu menjalankan amanah besar itu dengan penuh tanggung jawab dan hati.

    Pesan tersebut disampaikan Luhut dalam acara peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7/2025). Dalam sambutannya, Luhut mengenang sosok mendiang iparnya, Dr. Sjahrir, ayah dari Pandu, yang telah wafat sekitar 17 tahun lalu.

    “Kalau bapakmu sekarang melihat dari langit sana, dia bilang ‘paten juga anakku ini’,” ujar Luhut, disambut tawa hangat para undangan.

    Ia melanjutkan, Pandu telah menunjukkan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional. Bahkan menurut Luhut, Pandu berhasil melampaui jejak sang ayah.

    “Menurut saya Ci’il (Dr. Sjahrir) hebat, tapi anaknya juga menurut saya lebih hebat dalam hal ini. Ya Pandu kamu bisa ge-er, tapi memang ya itu kira-kira. Jadi saya pikir negeri ini untung ada anak muda seperti kamu,” katanya.

    Luhut menegaskan bahwa jabatan Pandu sebagai CIO Danantara merupakan kepercayaan besar dari Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, ia berpesan agar Pandu tak hanya mengandalkan kecerdasan, tetapi juga membangun karakter kuat.

    “Karakter is very important. Jadi Pandu, saya titip kamu sekarang mengawal begitu besar, diberi kepercayaan oleh Presiden, lakukanlah itu dengan hati. Tidak hanya dari kepintaran, bekerja dengan hati,” tuturnya.

    Ia yakin, jika Pandu mampu menjalankan amanah itu dengan sepenuh hati, maka banyak hal baik akan mengikutinya.

    “Kalau kamu bekerja dengan hati, maka banyak hal-hal yang baik yang akan bisa kamu lakukan,” tutup Luhut.

    Tonton juga video “Luhut soal Usulan Pemakzulan Gibran: Ribut-ribut Begitu Kampungan” di sini:

    (shc/rrd)

  • Demokrat Tegaskan Tak Terlibat Isu Ijazah Jokowi, Sebut Fitnah dan Adu Domba

    Demokrat Tegaskan Tak Terlibat Isu Ijazah Jokowi, Sebut Fitnah dan Adu Domba

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat membantah keras tuduhan yang menyebut mereka berada di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun X atau twitter @PDemokrat, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah tidak berdasar dan bagian dari upaya adu domba yang mengancam keharmonisan politik nasional. 

    Dia menyampaikan bahwa tudingan terhadap “partai biru” sebagai dalang isu ini merupakan insinuasi menyesatkan yang mencemarkan nama baik partai.

    “Fitnah terhadap Demokrat dalam isu ijazah ini adalah upaya tidak etis yang jelas bertujuan memecah belah,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).

    Dia juga menegaskan bahwa Roy Suryo, tokoh yang belakangan kembali muncul dengan opini soal dugaan ijazah palsu, sudah tidak lagi menjadi bagian dari Demokrat sejak tahun 2019. Roy, menurut Demokrat, telah mengundurkan diri karena perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan kebijakan partai.

    Lebih lanjut, Herzaky menekankan bahwa hubungan antara keluarga Presiden Jokowi dan keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjalin sangat baik.

    “Pak Gibran dan Mas Kaesang hadir di Kongres V Demokrat yang dipimpin AHY. Sebaliknya, Demokrat juga hadir di Kongres PSI. Bahkan Gibran sempat menjenguk Pak SBY saat dirawat di RSPAD,” papar Herzaky.

    Dia menilai keharmonisan dua keluarga besar ini tidak sepantasnya dijadikan sasaran provokasi politik.

    Demokrat juga mencermati adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan isu ini untuk memancing di air keruh dan mengadu domba antara Jokowi dan SBY.

    “Tindakan ini sangat tidak bertanggung jawab, berpotensi menciptakan kegaduhan di ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat,” pungkas Herzaky.

  • Demokrat Tegaskan Tak Terlibat Isu Ijazah Jokowi, Sebut Fitnah dan Adu Domba

    Demokrat Tegaskan Tak Terlibat Isu Ijazah, Sebut Jokowi Fitnah dan Adu Domba

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat membantah keras tuduhan yang menyebut mereka berada di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun X atau twitter @PDemokrat, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah tidak berdasar dan bagian dari upaya adu domba yang mengancam keharmonisan politik nasional. 

    Dia menyampaikan bahwa tudingan terhadap “partai biru” sebagai dalang isu ini merupakan insinuasi menyesatkan yang mencemarkan nama baik partai.

    “Fitnah terhadap Demokrat dalam isu ijazah ini adalah upaya tidak etis yang jelas bertujuan memecah belah,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).

    Dia juga menegaskan bahwa Roy Suryo, tokoh yang belakangan kembali muncul dengan opini soal dugaan ijazah palsu, sudah tidak lagi menjadi bagian dari Demokrat sejak tahun 2019. Roy, menurut Demokrat, telah mengundurkan diri karena perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan kebijakan partai.

    Lebih lanjut, Herzaky menekankan bahwa hubungan antara keluarga Presiden Jokowi dan keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjalin sangat baik.

    “Pak Gibran dan Mas Kaesang hadir di Kongres V Demokrat yang dipimpin AHY. Sebaliknya, Demokrat juga hadir di Kongres PSI. Bahkan Gibran sempat menjenguk Pak SBY saat dirawat di RSPAD,” papar Herzaky.

    Dia menilai keharmonisan dua keluarga besar ini tidak sepantasnya dijadikan sasaran provokasi politik.

    Demokrat juga mencermati adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan isu ini untuk memancing di air keruh dan mengadu domba antara Jokowi dan SBY.

    “Tindakan ini sangat tidak bertanggung jawab, berpotensi menciptakan kegaduhan di ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat,” pungkas Herzaky.

  • AHY Sebut Partai Demokrat Sudah Difitnah Terkait Polemik Ijazah Jokowi

    AHY Sebut Partai Demokrat Sudah Difitnah Terkait Polemik Ijazah Jokowi

    GELORA.CO  – Partai Demokrat dengan tegas membantah tudingan keterlibatan mereka dalam polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut tuduhan bahwa partainya adalah dalang di balik polemik ini sebagai fitnah besar. 

    Pernyataan singkat tersebut disampaikan AHY kepada wartawan di Lombok Barat pada Minggu (27/7/2025), sebelum ia melanjutkan kunjungan kerjanya sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah.

    Sebelumnya, soal tokoh politik besar di balik laporan dugaan ijazah Jokowi palsu diungkap Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan.

    Ia memberi kode, tokoh politik tersebut berbaju biru.

    Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan tuduhan tersebut tidak berdasar.

    Dia mengatakan istilah ‘partai biru’ yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik partainya.

    “Saudara Roy Suryo yang beropini terkait “dugaan ijazah palsu”, bukan lagi bagian dari Partai Demokrat.

    Ia telah mengundurkan diri sejak tahun 2019.

    Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai,” kata Herzaky, Minggu (27/7/2025).

    Herzaky menegaskan, hubungan antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Joko Widodo (Jokowi) sangat baik dan penuh saling hormat.

    Bahkan dikatakannya, putra sulung Bapak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI, dan Kaesang, Ketum Umum PSI, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    AHY yang kebetulan sedang merawat ayahnya, telah mengutus Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep.

    Wakil Presiden Gibran bahkan menjenguk langsung SBY di RSPAD Jakarta saat beliau kemarin dirawat.

    “Hubungan ini mencerminkan keharmonisan yang kuat antarkeluarga, dan tidak pantas dijadikan sasaran provokasi,” tutur pria lulusan S3 Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga itu.

    Masih kata Herzaky, pihaknya mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara SBY dan Jokowi.

    Adu domba adalah tindakan yang bertujuan untuk memecah belah hubungan antara dua pihak yang awalnya sepaham, biasanya dengan menyebarkan informasi atau perkataan secara tidak langsung agar terjadi perselisihan atau konflik.

    “Tindakan seperti ini sangat tidak etis, berpotensi merusak ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat,” tegasnya.

    Naik Penyidikan

    Polda Metro Jaya telah menaikkan status kasus tudingan ijazah Joko Widodo ke tahap penyidikan.

    Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (11/7/2025).

    Ade Ary menyebut ada dua obyek perkara yang ditingkatkan ke tahap penyidikan yakni pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi.

    Kemudian obyek perkara penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan dari adanya lima Laporan Polisi (LP).

    Ade Ary berujar status penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan setelah penyelidik Subdit Kamneg Polda Metro Jaya pada Kamis (10/7/2025) melakukan gelar perkara.

    “Dalam gelar perkara penyelidikan ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dinaikkan ke penyidikan,” urainya.

    Mantan Kapolres Jakarta Selatan itu menjelaskan obyek perkara penghasutan dan penyebaran berita bohong adalah gabungan dari lima LP dibuat di Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, Polres Jakart Pusat, Polres Depok, dan Polres Bekasi.

    Dari kelima LP itu, dua LP di antaranya masih akan diberikan kepastian hukum.

    Hal itu mengingat pelapornya akan mencabut LP karena tidak pernah hadir dalam undangan klarifikasi.

    “Untuk obyek perkara kedua ada tiga LP yang ditingkatkan ke penyidikan,” pungkasnya.

    Selanjutnya, polisi akan melakukan pemanggilan kembali kepada para terlapor untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap penyidikan.

    Penyidik baru dapat menentukan apakah para terlapor ditetapkan sebagai tersangka

  • Viral Aksi Intoleransi di Padang, Rumah Doa Umat Kristen Diserang hingga 2 Anak Terluka

    Viral Aksi Intoleransi di Padang, Rumah Doa Umat Kristen Diserang hingga 2 Anak Terluka

    GELORA.CO – Sebuah video penyerangan terhadap rumah doa umat Kristen di Kota Padang, Sumatera Barat, viral di media sosial sejak Minggu (27/7/2025) malam. Insiden tersebut terjadi di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) saat umat Kristen sedang menggelar ibadah.

    Dalam video yang dibagikan akun @permadiaktivis2, tampak sekelompok warga meneriakkan kata “bubarkan” sambil membawa kayu, batu, dan senjata tajam. Mereka menyerang rumah doa tersebut hingga kaca jendela pecah dan perabotan rusak.

    “Dan terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Kali ini di Padang Sarai. Ibadah minggu GKSI diserang warga intoleran, dua anak terluka,” tulis akun tersebut dikutip Senin (28/7/2025).

    Penyerangan disertai perusakan terjadi sekitar pukul 16.00 WIB, saat puluhan anak sedang belajar agama Kristen di rumah doa tersebut. Rumah doa itu memang didirikan untuk pembelajaran agama Kristen, mengingat sekolah negeri di sekitarnya tidak menyediakan pengajaran agama Kristen.

    Akibat kejadian tersebut, dua anak berusia 11 dan 9 tahun mengalami luka diduga karena dipukul massa. Selain itu, puluhan anak dan jemaat lainnya panik dan berlarian keluar dari rumah doa sambil menangis histeris.

    Aksi intoleransi ini menuai kemarahan netizen. Mereka menyayangkan lambannya aparat dalam merespons aksi yang mengarah pada kristenphobia dan intoleransi.

    “Kita cuma bisa berharap polisi di Sumbar seperti di Sukabumi. Sampai ada yang terluka lho Pak,” kata Permadi dalam videonya tersebut.

    Dia juga mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk mendorong pemerintah pusat menerbitkan regulasi tegas terhadap pelaku intoleransi.

    “Tolong @gibran_rakabuming Pak Wapres bantu lah dorong agar pemerintah pusat terbitkan aturan yang lebih tegas menindak para pelaku kristenphobia seperti ini,” katanya.

    Informasi diperoleh, Polresta Padang menyatakan telah mengamankan sembilan orang terduga pelaku yang diduga terlibat dalam perusakan rumah doa tersebut.

    Dalam keterangannya disebutkan insiden bermula saat perangkat RT dan lurah setempat datang ke lokasi, meminta kegiatan ibadah dihentikan. Namun situasi berujung ricuh dan terjadi aksi kekerasan