Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Gibran Klaim Kasus Karhutla Turun 85 Persen dalam 10 Tahun – Page 3

    Gibran Klaim Kasus Karhutla Turun 85 Persen dalam 10 Tahun – Page 3

    Berdasarkan keterangan dari BNPB, Riau telah menetapkan status tanggap darurat karhutla dengan kurun waktu 22 Juli sampai 4 Agustus 2025.Adapun Satgas Karhutla tetap bersiaga seiring dengan masih berlangsungnya puncak musim kemarau di sejumlah wilayah.

    Khusus untuk Provinsi Riau, curah hujan pada 10 hari pertama Agustus diperkirakan sangat rendah, yakni 20–50 milimeter terutama di wilayah utara dan barat. Pada dasarian kedua dan ketiga, curah hujan diperkirakan meningkat hingga 150 milimeter per 10 hari.

    Meski terjadi peningkatan curah hujan, indeks FFMC/Fine Fuel Moisture Code menunjukkan tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah masih tergolong sangat tinggi dan akan mulai signifikan pada 30 Juli 2025, lalu menurun setelah 3 Agustus.

  • Herzaky: Hubungan Keluarga SBY dan Jokowi Sangat Baik, Roy Suryo Bukan Kader Demokrat

    Herzaky: Hubungan Keluarga SBY dan Jokowi Sangat Baik, Roy Suryo Bukan Kader Demokrat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menanggapi isu yang beredar di ruang publik terkait tuduhan bahwa Partai Demokrat berada di balik ramainya isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan klarifikasi.

    Ia menegaskan tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah “partai biru” yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik Partai Demokrat.

    “Saudara Roy Suryo yang beropini terkait “dugaan ijazah palsu”, bukan lagi bagian dari Partai Demokrat,” tegas Herzaky di Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Roy Suryo, kata Herzaky lagi, telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai.

    Lebih jauh ia menggarisbawahi bahwa hubungan antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Joko Widodo sangat baik dan penuh saling hormat.

    Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan Wapres RI, serta Kaesang Pangarep Ketua Umum PSI, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Mas AHY yang kebetulan sedang merawat ayahnya, telah mengutus Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep,” jelasnya.

    Wakil Presiden Gibran bahkan menjenguk langsung SBY di RSPAD saat kemarin dirawat.

  • 6 Pernyataan BPS, Mensos hingga Istana Terkait Penurunan Data Kemiskinan Indonesia – Page 3

    6 Pernyataan BPS, Mensos hingga Istana Terkait Penurunan Data Kemiskinan Indonesia – Page 3

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan capaian penurunan angka kemiskinan di Indonesia merupakan suatu hal yang menggembirakan bagi pemerintah.

    Prasetyo menyampaikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bekerja keras agar kemiskinan ekstrem di Indonesia berada di level 0 persen dalam waktu lima tahun.

    “Alhamdulillah, di kuartal ini terjadi penurunan (angka kemiskinan). Meskipun kami berkomitmen dalam 5 tahun masa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kita ingin betul-betul menghilangkan sebisa mungkin sampai mencapai 0 persen untuk tidak ada lagi saudara kita berada di garis kemiskinan ekstrem,” jelas Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025.

    Dia menyampaikan pemerintah menyiapkan regulasi dan strategi untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Namun, Prasetyo menuturkan pemerintah tetap membutuhkan dukungan dan kerja sama dari masyarakat dan pelaku usaha agar target tersebut tercapai.

    “Sesungguhnya dalam hal mengentaskan kemiskinan pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, disitu teman-teman dunia usaha berperan penting, kemudian masyarakat berperan penting, edukasi berperan penting,” ujar Prasetyo.

    Prasetyo menekankan pentingnya masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dibandingkan mencari pekerjaan. Menurut dia, hal tersebut sangat sulit karena pola pikir atau mindset masyarakat Indonesia yakni, mencari pekerjaan.

    “Mengubah mindset, cara berpikir bahwa kita itu ingin mencari lapangan pekerjaan ini harus mulai kita juga geser, terutama generasi generasi muda, adik-adik. Kita mendorong betul menciptakan potensi-potensi supaya sebanyak banyaknya,” tutur Prasetyo.

    “Kita ini adalah negara yang kalau diliat dari presentasi kita itu masih sangat rendah warga negara kita menjadi pengusaha membuka lapangan pekerjaan,” sambungnya.

    Prasetyo menjelaskan sejumlah program yang dicanangkan pemerintah sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Mulai dari, program makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan hilirisasi.

    “Kalau saudara-saudara mengikuti ini program yang dicanangkan oleh pemerintah ini semua kan terintegrasi ya, dimulai dari kita satu misalnya menyusun data kependudukan kita ya, supaya kita bisa melakukan pemetaan dengan lebih detail,” kata Prasetyo.

  • Wapres Gibran sebut kasus karhutla menurun 85 persen dalam 10 tahun

    Wapres Gibran sebut kasus karhutla menurun 85 persen dalam 10 tahun

    Riau, Pekanbaru (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia telah menurun hingga 85 persen dalam kurun waktu sepuluh tahun lebih sejak 2014.

    “Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen,” kata Wapres Gibran usai meninjau Posko Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Senin.

    Dalam kunjungannya meninjau bekas lokasi karhutla, Wapres mengapresiasi kinerja tim gabungan, baik dari BNPB dan BPBD, Satgas Karhutla, serta Forkopimda yang telah mengantisipasi agar karhutla di Riau segera padam.

    Menurut Gibran, operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan tim gabungan hingga water bombing telah berhasil mengendalikan titik api yang tersebar.

    “Kalau dilihat sewaktu kita landing, keadaannya kan sudah mendung, ya. Ini karena ada proses modifikasi cuaca dan juga rutin ada water bombing. Jadi saya lihat untuk di Riau ini sudah cukup terkendali,” kata Gibran.

    Terkait dengan pelaku pembakaran hutan dan lahan, Gibran memaparkan ada 51 tersangka dari 41 kejadian yang sudah diamankan Polda Riau.

    Gibran pun menekankan kepada kepala daerah untuk menegakkan hukum yang berlaku, serta mengimbau perusahaan maupun petani untuk tidak melakukan pembukaan lahan sawit.

    “Saya sudah diskusi dengan Pak Gubernur, masalah regulasi harus ditegakkan lagi. Jangan lagi ada pembukaan-pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan aturan. Kita ingin aturan ditegakkan. Kita tidak ingin kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi,” kata Gibran.

    Berdasarkan keterangan dari BNPB, Riau telah menetapkan status tanggap darurat karhutla dengan kurun waktu 22 Juli sampai 4 Agustus 2025.
    Adapun Satgas Karhutla tetap bersiaga seiring dengan masih berlangsungnya puncak musim kemarau di sejumlah wilayah.

    Khusus untuk Provinsi Riau, curah hujan pada 10 hari pertama Agustus diperkirakan sangat rendah, yakni 20–50 milimeter terutama di wilayah utara dan barat. Pada dasarian kedua dan ketiga, curah hujan diperkirakan meningkat hingga 150 milimeter per 10 hari.

    Meski terjadi peningkatan curah hujan, indeks FFMC/Fine Fuel Moisture Code menunjukkan tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah masih tergolong sangat tinggi dan akan mulai signifikan pada 30 Juli 2025, lalu menurun setelah 3 Agustus.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran Wanti-wanti, Bansos BSU Jangan Dipakai Buat Judol

    Gibran Wanti-wanti, Bansos BSU Jangan Dipakai Buat Judol

    Bisnis.com, PEKANBARU — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja terdampak secara ekonomi, khususnya dari sektor informal.

    Bantuan ini merupakan bagian dari program perlindungan sosial pemerintah untuk meringankan beban masyarakat akibat fluktuasi ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. 

    “Pesan saya, gunakan uangnya sebaik-baiknya. Jangan dipakai buat judol [judi online], dan tentu kita berharap bantuan ini menjadi stimulus kecil yang membantu meringankan beban rumah tangga,” ujarnya Senin (28/7/2025).

    Antusiasme warga penerima bantuan terlihat tinggi. Salah satunya Muhammad Rizky, warga Tenayan Raya, Pekanbaru, yang mengaku telah dua kali menerima BSU sejak 2023.

    “Saya senang sekali, apalagi bantuan ini sangat bermanfaat buat kebutuhan anak sekolah. Cairnya di kantor pos, prosesnya mudah, dan yang paling penting tidak ada potongan sama sekali. Saya terima Rp600 ribu untuk dua bulan,” ujar Rizky.

    Dia berharap program BSU dapat terus berlanjut, bahkan jika memungkinkan diberikan secara bulanan. “Semoga pemerintah terus bantu kami seperti ini. Selain menjadi penyemangat bagi kami pencari cuan, juga bisa membantu sedikit perekonomian kami,” tuturnya.

    Usai agenda di Kantor Pos, Wapres Gibran melanjutkan kunjungan kerjanya ke Sekolah Rakyat di Rumbai, untuk memastikan kegiatan belajar mengajar serta fasilitas penunjang berjalan optimal bagi siswa-siswi yang berasal dari keluarga miskin ekstrem.

    “Saya ingin memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Saya juga ingin melihat fasilitas yang ada, terutama tempat belajar, tempat tidur dan juga tempat makan,” ujar Gibran.

    Dia menambahkan Sekolah Rakyat yang baru berjalan memasuki pekan kedua ini akan terus dievaluasi guna menyerap berbagai masukan demi perbaikan ke depan.

    Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sentra Abiseka, Jeni Pebrianto menjelaskan saat ini terdapat 100 siswa tingkat SMP yang tengah mengikuti proses pendidikan di sekolah tersebut. Para siswa telah melalui proses seleksi dan berasal dari berbagai daerah di Riau.

    “Di sekolah rakyat ini ada 100 siswa tingkat SMP. Mereka dibagi menjadi empat kelas, dan berasal dari Kota Pekanbaru, Dumai, Kabupaten Siak, dan Pelalawan,” jelasnya.

    Sekolah Rakyat ini merupakan salah satu program pendidikan yang diinisiasi untuk memberikan kesempatan pendidikan bermutu kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. 

    Seluruh fasilitas, termasuk tempat tinggal dan makan, disediakan secara gratis oleh pemerintah. Kunjungan Wapres Gibran ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong kesetaraan akses pendidikan di seluruh lapisan masyarakat.

  • Wapres Gibran Ungkap Tersangka Kasus Kebakaran Hutan Tembus 51 Orang

    Wapres Gibran Ungkap Tersangka Kasus Kebakaran Hutan Tembus 51 Orang

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut Polda Riau menetapkan 51 tersangka terkait perkara tindak pidana kebakaran hutan (karhutla).

    Gibran menjelaskan bahwa kondisi karhutla yang terjadi di Riau saat ini sudah semakin terkendali setelah aparat penegak hukum menetapkan puluhan tersangka. 

    Menurut Gibran, meskipun sudah kondusif, namun Gibran tetap meminta pemangku kepentingan terkait untuk melakukan upaya preventif agar kebakaran tidak semakin meluas di Riau.

    “Tadi disampaikan, sudah ada 51 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ke depan, penegakan hukum, monitoring, dan deteksi dini sangat penting,” tutur Gibran di Jakarta, Senin (28/7/2025). 

    Dia juga menegaskan bahwa regulasi dan pengawasan untuk pembukaan lahan kini menjadi semakin penting, sehingga menurut Gibran, perlu dibuatkan aturan agar tidak merusak lingkungan di kemudian hari.

    “Tadi saya berdiskusi dengan Pak Gubernur, soal regulasi harus lebih ditegakkan lagi ke depan. Jangan lagi ada pembukaan lahan yang tidak sesuai aturan. Kita ingin aturan ditegakkan,” katanya.

    Berkaitan dengan itu, Gibran juga apresiasi kinerja dari seluruh pemangku kepentingan yang selama ini bekerja sama dan bekerja keras dalam menangani kasus karhutla di Riau.

    “Saya apresiasi Pak Gubernur dan Pak Wali Kota, Forkopimda, semuanya sudah bekerja keras. Penegakan hukum dan deteksi dini sangat penting dan hari ini modifikasi cuaca berhasil,” ujarnya.

  • Pemerintahan Prabowo – Gibran `On The Right Track`

    Pemerintahan Prabowo – Gibran `On The Right Track`

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Budi Arie: Pemerintahan Prabowo – Gibran `On The Right Track`
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 13:45 WIB

    Elshinta.com – Pemerintahan Prabowo – Gibran sudah di jalan yang benar. Berbagai program strategis yang berpihak kepada kepentingan rakyat seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Ketahanan Pangan dan Cek Kesehatan Gratis adalah beberapa program prioritas nasional. Termasuk juga program pembangunan rumah untuk rakyat.

    “Pemerintahan Prabowo – Gibran adalah pemerintahan yang berpikir dan bertindaknya hanya untuk kepentingan rakyat. Kabinet Merah Putih bekerja keras untuk mewujudkan semua itu,” ujar Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi.

    Menurut Budi Arie, dalam demokrasi selalu menyediakan ruang untuk kritik. Setiap warga negara memiliki hak untuk bersuara dan berpendapat. Tapi tetap kepentingan negara, bangsa dan rakyat di atas segalanya.

    “Indonesia maju hanya bisa diwujudkan dengan optimisme dan keberanian bukan keragu-raguan,” jelas Budi.

    Budi Arie menambahkan, saat ini adalah waktunya bersatu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kemajuan Indonesia harus berdiri kokoh dalam fondasi keadilan sosial. Tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Bangsa ini memerlukan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan ekonomi.

    “Kita ingin mewujudkan harmoni sosial yang kokoh,” tegas Budi.

    Budi Arie mengingatkan, berbagai propaganda yang melemahkan daya juang rakyat akan dihadapi dengan hasil dan dampak nyata. Program Koperasi Desa Merah Putih adalah program perubahan paradigma dan cara berpikir untuk mewujudkan kemajuan Indonesia.

    “Kita ingin mewujudkan Indonesia maju dengan rakyat yang sehat, cerdas dan memiliki daya juang,” pungkas Budi Arie.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Demokrat: Kami Tak Terlibat dan Tak Ingin Melibatkan Diri soal Ijazah Jokowi Nasional 28 Juli 2025

    Demokrat: Kami Tak Terlibat dan Tak Ingin Melibatkan Diri soal Ijazah Jokowi Nasional 28 Juli 2025

    Demokrat: Kami Tak Terlibat dan Tak Ingin Melibatkan Diri soal Ijazah Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Kehormatan Demokrat
    Hinca Panjaitan
    menegaskan partainya tidak terlibat dan tidak ingin campur dalam isu
    ijazah palsu
    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (
    Jokowi
    ).
    Hal itu disampaikan Hinca saat menepis isu bahwa Demokrat adalah “partai biru” yang mendalangi dugaan
    ijazah palsu Jokowi
    .
    “
    Partai Demokrat
    sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri soal kasus ijazah palsu,” ujar Hinca, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (28/7/2025).
    Hinca memastikan tuduhan yang menyasar Demokrat adalah fitnah.
    Sebab, Demokrat, baik secara institusi maupun kader-kader di dalamnya, sama sekali tak memiliki kepentingan terhadap persoalan ijazah Jokowi.
    “Kami tegaskan enggak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu ini, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar, ini kami tolak,” ujar Anggota Majelis Tinggi Demokrat.
    “Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu,” sambung Hinca.
    Hinca turut menerangkan bahwa sosok Roy Suryo, yang kerap menyuarakan isu ijazah palsu Jokowi, sejak lama bukan lagi bagian dari Demokrat.
     
    Oleh karena itu, mantan Sekretaris Jenderal Demokrat tersebut berpandangan bahwa persoalan yang disuarakan atau dihadapi Roy Suryo sama sekali tak ada hubungannya dengan partainya.
    “Jadi, tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Mungkin orang menarik-narik, karena ada Roy Suryo yang pernah punya pengalaman bersama kami. Saya tegaskan sekali lagi, saya Sekjen Partai Demokrat waktu itu,” tutur Hinca.
    “Dan memastikan di era saya, Roy Suryo bukan lagi anggota Partai Demokrat. Karena itu, tidak ada hubungan antara apa yang dilakukan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Itu tanggung jawab pribadi dia,” tambah dia.
    Sebagai informasi, munculnya isu “partai biru” berawal dari pernyataan Jokowi tentang adanya orang besar di balik sejumlah isu yang menimpanya, yaitu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Jokowi menyebut, ada manuver politik besar di balik serangan-serangan tersebut.
    “Kan saya sudah sampaikan,
    feeling
    saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi, saat ditemui di Solo, Jawa Tengah.
    Menurut dia, serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik.
    “Artinya memang ada orang besar, ada yang
    back up
    , ya itu saja,” ujar Jokowi, tanpa menyebutkan nama.
    Jokowi juga menyebut bahwa keterlibatan elite politik dalam dinamika ini bukan lagi menjadi rahasia.
    Namun, Jokowi tidak menyinggung apa pun soal partai maupun warna partai.
    Isu “partai biru” pun muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Ade Darmawan, diundang dalam wawancara bersama Kompas TV.
    Ade menyebut, tidak bisa menuduh langsung siapa sosok yang dimaksud Jokowi itu.
    Dia hanya meminta agar publik melihat baju yang dia kenakan untuk mengetahui dalang isu ijazah palsu Jokowi.
    Dalam tayangan itu, Ade sedang memakai baju biru.
    “Nah, ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat saya tampilan hari ini saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (28/7/2025) dini hari.
    “Sisa men-
    challenge
    saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya. Saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu
    clue
    yang bisa saya sampaikan,” imbuh dia.
    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, telah membantah tudingan itu.
    Dia mengatakan hal tersebut sebagai fitnah.
    “Fitnah besar itu,” ujar AHY, di sela kunjungan kerjanya ke Desa Golong, Narmada, Lombok Barat, Minggu (27/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wapres Gibran Diminta Berkantor ke IKN, Istana Jelaskan Fokus Pemerintah

    Wapres Gibran Diminta Berkantor ke IKN, Istana Jelaskan Fokus Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis wacana Wakil Presiden berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Dia menegaskan bahwa pemerintah saat ini belum memiliki rencana untuk menempatkan Wakil Presiden secara resmi berkantor di IKN, karena fokus utama masih pada percepatan penyelesaian infrastruktur dasar.

    “Kan tadi sudah dijelaskan, terkait IKN kita menerima semua masukan, tetapi tidak ada rencana seperti itu sekarang,” ujar Prasetyo saat ditemui di Istana Negara, pekan lalu (25/7/2025).

    Menurut Prasetyo, saat ini seluruh perhatian pemerintah, termasuk Otorita IKN, difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan di ibu kota baru tersebut.

    Prasetyo juga menekankan bahwa keputusan-keputusan strategis seperti penempatan kantor presiden atau wapres di IKN akan didasarkan pada kesiapan infrastruktur dan pertimbangan menyeluruh yang matang, bukan sekadar wacana.

    “Kepala Otorita IKN dan seluruh jajarannya sekarang sedang bekerja keras untuk mengejar target dari pemerintah. Dalam tiga tahun ke depan, kami ingin seluruh infrastruktur yang diperlukan baik untuk fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif bisa selesai,” pungkas Prasetyo Hadi.

    Sejalan dengan itu, Prasetyo menegaskan bahwa rencana strategis pemindahan ibu kota tetap berjalan. Meski demikian, pemerintah akan menyesuaikan terhadap kondisi terkini.

    “Berkenaan dengan IKN, tentu kita menerima semua pendapat dan masukan, apapun itu. Tetapi sebagaimana yang sudah pernah juga pemerintah sampaikan, sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (25/7/2025).

    Dia menyebutkan bahwa Otorita IKN saat ini tengah bekerja keras sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyelesaian proyek, terutama pembangunan infrastruktur dasar sebagai syarat fungsional pemerintahan.

  • Dituding jadi Dalang Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat: Kami Tidak Ada Urusan, Ini Fitnah Besar

    Dituding jadi Dalang Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat: Kami Tidak Ada Urusan, Ini Fitnah Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Hinca Pandjaitan menilai isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menjadi liar, karena muncul tudingan “partai biru” yang seolah-olah mendalangi hal tersebut.

    Hinca membenarkan bahwa Demokrat sudah mendengar tudingan itu. Dengan demikian, Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga langsung menugaskan Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat untuk memberikan penyataan.

    “Kami tegaskan tidak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu ini, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar ini, ini kami tolak. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Lebih lanjut, pria yang juga anggota Komisi III DPR RI tersebut mengatakan bila tudingan ini dikaitkan dengan Roy Suryo, tokoh yang belakangan kembali muncul dengan opini soal dugaan ijazah palsu, hubungan Demokrat dengan Roy sudah berakhir.

    “Saya pastikan masa saya Sekjen Partai Demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota Partai Demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya. Jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada,” ujar Hinca.

    Sebab demikian, Hinca merasa bahwa itu adalah tanggung jawab pribadi Roy Suryo, sehingga Partai Demokrat juga sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    “Sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo, tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah langsung,” tegas dia.

    Sebelumnya, melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun X atau Twitter @PDemokrat, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah tidak berdasar dan bagian dari upaya adu domba yang mengancam keharmonisan politik nasional.  

    Dia menyampaikan bahwa tudingan terhadap “partai biru” sebagai dalang isu ini merupakan insinuasi menyesatkan yang mencemarkan nama baik partai. 

    “Fitnah terhadap Demokrat dalam isu ijazah ini adalah upaya tidak etis yang jelas bertujuan memecah belah,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).

    Lebih lanjut, Herzaky menekankan bahwa hubungan antara keluarga Presiden Jokowi dan keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjalin sangat baik.

    “Pak Gibran dan Mas Kaesang hadir di Kongres V Demokrat yang dipimpin AHY. Sebaliknya, Demokrat juga hadir di Kongres PSI. Bahkan Gibran sempat menjenguk Pak SBY saat dirawat di RSPAD,” papar Herzaky.