Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • BSU 2025 Masih Berlanjut, Penyaluran Capai 82 Persen – Page 3

    BSU 2025 Masih Berlanjut, Penyaluran Capai 82 Persen – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka, pantau langsung pembagian Bantuan Subsidi Upah (BSU) terhadap ratusan penerima di Kantor Pos Cabang Utama Tangerang, di Jalan Daan Mogot Kota Tangerang, Rabu (16/7/2025).

    Saat datang, Wapres Gibran langsung menyapa secara bergantian penerima BSU di halaman kantor Pos tersebut. Dia tampak mengenakan kemeja cokelat dan celana bahan hitam.

    “Gunakan baik-baik ya bu, pak, semoga bermanfaat,” ujar Gibran kepada para penerima BSU.

    Dia pun melihat langsung proses pembagian yang dilakukan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan. Terlihat Gibran mengecek amplop bertuliskan ‘Bantuan Subsidi Upah Tahun 2025’ tersebut.

    Dalam satu isi amplop itu, terisi uang tunai Rp 600 ribu. Sebab bantuan tersebut untuk bulan Juni dan Juli yang dibayarkan langsung satu kali.

    Selain uang tunai, terlihat penerima bantuan juga menerima bantuan berupa dua paket sembako, dari BPJS Ketenagakerjaan dan juga dari Wapres.

  • 9 Gaya Pidato Gibran di Hadapan TNI-Polri Peserta Pendidikan Lemhannas Nasional

    9 Gaya Pidato Gibran di Hadapan TNI-Polri Peserta Pendidikan Lemhannas Nasional

    Gaya Pidato Gibran di Hadapan TNI-Polri Peserta Pendidikan Lemhannas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming
    Raka punya gaya sendiri dalam menyampaikan pidatonya di hadapan peserta pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional atau
    Lemhannas
    .
    Saat hendak menyampaikan pidato untuk jajaran TNI dan Polri peserta pendidikan Lemhannas, Gibran tidak langsung berbicara di mimbar namun dia membuka sesi pidatonya untuk bertanya ke peserta acara.
    Kegiatan ini dihadiri 100 peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV dan 110 peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXVIII di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).
    Ketika hendak memberikan pidato dari podium, Gibran menyebut para peserta didik di Lemhannas yang hadir dalam acara ini sudah mendapat banyak pembekalan dari beragam instansi.
    “Tadi saya kira luar biasa sekali dua paparan yang disajikan tadi banyak menyinggung masalah
    AI
    , hilirisasi, dan saya dengar ini sudah
    muter
    dan menerima pembekalan dari kurang lebih 13 instansi, ya Pak Gubernur,” kata Gibran dilihat dalam YouTube Wakil Presiden RI, Rabu (16/7/2025).
    Kemudian, Gibran meminta peserta acara untuk memberikan saran dan masukan.
    Dia pun meminta mik untuk diberikan kepada peserta.
    “Tapi coba ini, Pak, minta
    wireless mic
    dong, Pak. Kan sudah bertemu menteri-menteri, instansi-instansi terkait. Mungkin ada masukan-masukan, Pak, yang lebih detail, yang lebih strategis terkait ini,” ujar Gibran.
    Dia berharap di kesempatan itu dapat berdiskusi dengan para peserta didik Lemhannas RI.
    “Mungkin ada beberapa kementerian yang
    roadmap
    -nya harus diubah, atau
    roadmap
    -nya belum begitu detail. Coba seperti apa. Ini hari ini kita diskusi saja,
    monggo
    silakan,” lanjutnya.
    Setelahnya, putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ini kembali meminta mik sembari menengok ke arah belakang.
    “Ada
    mic wireless
    ?” tanya Gibran lagi.
    Tepat setelah itu, salah seorang petugas memberikan mik kepada peserta.
    Melalui tayangan YouTube, Gibran terlihat menunjuk ke arah peserta seraya mempersilahkannya berbicara.
    “Mari, mari silakan,” tuturnya.
    Salah seorang peserta, Laksamana Pertama TNI Arif Bahrudin, memberikan usulan kepada pemerintah agar memperkuat lagi
    geopolitik
    Indonesia.
    Dia pun menyarankan agar sebagian dana Danantara diinvestasikan ke luar negeri, khususnya negara-negara nonblok.
    “Kami berharap agar kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali memimpin di dunia yang sekarang ini sedang terpolarisasi dengan memanfaatkan Danantara yang saat ini sudah dibentuk oleh Presiden RI dan nantinya akan menyediakan anggaran yang cukup besar, di mana 20 persennya rencana dari kepala Danantara akan diinvestasikan di luar negeri,” ujarnya di depan Gibran.
    “Untuk itu, kami menyarankan agar investasinya di negara-negara nonblok dalam bentuk teknologi AI,” sambungnya.
    Dia berharap ada model pelatihan AI dan
    financial technology
    (fintech) agar generasi muda mampu bersaing.
    “Kebetulan kami S3-nya tentang model pelatihan AI, Pak, sehingga kita bisa menyiapkan para generasi muda kita yang merupakan bonus demografi Indonesia dilatih tentang AI, dilatih tentang fintek,” ucap dia.
    “Kemudian mereka membuka industri-industri startup di negara-negara nonblok tersebut,” lanjutnya.
    Selepas mendengar masukan itu, Gibran bertanya apakah para peserta didik Lemhannas ini sudah bertemu CEO Danantara, Rosan Roeslani.
    “Baik. Sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara, bapak-bapak semua?” tuturnya.
    “Belum,” ujar para peserta.
    Gibran kemudian bertanya kepada Gubernur Lemhannas, Ace Syadzily Hasan.
    “Kapan, Pak, dijadwalkannya?” tanyanya.
    “Ada seminar khusus dengan Danantara,” jawabnya lagi.
    Ace lantas menjawab, sudah ada jadwal seminar antara Danantara dan para peserta didik.
    “Nah, oke. Nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara terkait itu tadi, ya Pak, ya,” kata Gibran sembari mempersilakan peserta duduk.
    Selanjutnya setelah selesai bertanya ke peserta acara, Gibran memaparkan pidatonya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamenaker Dampingi Wapres Tinjau Penyaluran BSU di Tangerang

    Wamenaker Dampingi Wapres Tinjau Penyaluran BSU di Tangerang

    Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam kegiatan peninjauan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2025 di Kantor Pos Indonesia Cabang Tangerang, Banten, hari ini.

    Peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program BSU berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi para pekerja.

    Immanuel menjelaskan program BSU tahun 2025 diberikan kepada para pekerja dengan upah maksimal Rp 3,5 juta atau sesuai dengan Upah Minimum Daerah (UMD) setempat.

    “Hingga 15 Juli 2025, sebanyak 13.189.660 pekerja di seluruh Indonesia telah menerima bantuan ini, termasuk 588.187 pekerja di Provinsi Banten dan 187.299 pekerja di Kota Tangerang,” ujar Immanuel, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/7/2025).

    Ia juga menekankan pentingnya peran aktif para pengusaha dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan.

    “Kami mengimbau kepada seluruh pengusaha agar terus meningkatkan kepatuhan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta melaporkan data ketenagakerjaan secara berkala,” tambahnya.

    Dalam kunjungan tersebut, Gibran bersama Immanuel Ebenezer melihat secara langsung proses pencairan di ruang pelayanan PT Pos Indonesia. Mereka memastikan seluruh tahapan penyaluran berlangsung sesuai prosedur dan tanpa kendala.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kementerian Tenaga Kerja Pastikan Tak Ada Pemotongan BSU – Page 3

    Kementerian Tenaga Kerja Pastikan Tak Ada Pemotongan BSU – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan memastikan, bila tak akan ada pemotongan sepeser pun dalam penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diterima para pekerja.

    Dia mengungkapkan, Wapres Gibran yang juga datang ke Kantor Pos Indonesia Cabang Utama Tangerang, untuk memastikan tidak ada pemotongan terhadap BSU yang diterima para pekerja tersebut. Dia pun memastikan, 100 persen jumlah BSU diterima tanpa potongan apa pun.

    “Karena itu udah hak mereka, jangan dihambat, jangan dikurangin, gak boleh dipotong, jangan sampai kayak bansos-bansos yang selama ini dinarasikan dipotong,” tegasnya Rabu (16/7/2025).

    Wamen Noel menuturkan, kedatangan Wapres Gibran juga sempat berinteraksi dengan para penerima BSU tersebut dengan tujuan mengetahui secara langsung yang diterima dan dirasakan oleh para penerima BSU.

    “Banyak hal yang tadi ditanyakan oleh terkait dipotong atau tidak, bener gak dalamnya duit gitu loh, jangan-jangan cuma kertas doang, manfaatnya buat apa, karena untuk meningkatkan daya beli,” jelasnya.

     

  • Wapres Gibran pantau penyaluran BSU di Kantor Pos Tangerang Banten

    Wapres Gibran pantau penyaluran BSU di Kantor Pos Tangerang Banten

    Wapres hadir untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar sesuai aturan dan tidak ada pemotongan.

    Tangerang (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memantau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja di Kantor Pos Tangerang, Banten, untuk memastikan tepat sasaran.

    Pantauan di lapangan, Wapres Gibran didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer beserta jajaran, Gubernur Banten Andra Soni, dan Wali Kota Tangerang Sachrudin.

    “Wapres hadir untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar sesuai aturan dan tidak ada pemotongan,” kata Wamenaker Immanuel Ebenezer, di Tangerang, Rabu.

    Wapres Gibran juga memantau langsung proses penyaluran dari awal pekerja datang ke Kantor Pos hingga menerima BSU.

    Lalu, Wapres juga berbincang dengan para penerima upah dan menanyakan mengenai penggunaan uang ke depannya. Sebab, harapannya program BSU ini bisa menaikkan daya beli masyarakat.

    “Pak Wapres apresiasi layanan di PT Pos ini, karena semua dipermudah. Tadi sempat berbincang dengan warga juga dan harapannya agar BSU ini bisa membantu,” ujar Wamenaker.

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga menghadirkan mekanisme penyaluran yang lebih cepat, transparan, dan efisien melalui digitalisasi layanan Pospay yang mempermudah penyaluran BSU tahun 2025.

    Kemitraan bersama PT Pos Indonesia (Persero) khususnya ditujukan bagi penerima yang mengalami kendala rekening pada tahap 1 dan 2. Proses penyaluran BSU melalui Pospay dimulai dengan pengecekan status calon penerima yang dapat dilakukan melalui situs resmi Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, atau langsung dari aplikasi Pospay.

    Setelah status penerima dikonfirmasi, calon penerima diminta melengkapi data pribadi, seperti nama, alamat, NIK, tanggal lahir, nomor HP, dan email sesuai identitas kependudukan. Jika data dinyatakan valid, sistem akan menerbitkan QR Code (Cekpos Digital) yang menjadi bukti resmi untuk mencairkan bantuan di Kantor Pos terdekat.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran Pantau Penyaluran BSU di Tangerang – Page 3

    Wapres Gibran Pantau Penyaluran BSU di Tangerang – Page 3

    Menurut Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, secara nasional sudah 83 persen dari total 15 juta penerima, sudah tersalurkan. Mereka adalah para pekerja yang memiliki gaji dibawah Rp 3.5 juta atau di bawah UMP.

    “Kemudian mereka juga merupakan anggota BPJS Ketenagakerjaan sampai April 2025 dan akrif, memiliki KTP, bukan pegawai negeri atau ASN, TNI,” ujarnya.

    Setiap pekerja mendapatkan bantuan Rp600 ribu. Immanuel juga mengungkapkan, Provinsi Jawa pun menjadi lokasi paling banyak penerima BSU.

    Sementara di Kota Tangerang sendiri ada 74 pekerja yang menerima BSU tersebut, dan ada 600 ribuan lebih pekerja se Provinsi Banten yang juga menerima BSU.

  • Relawan Sebut Nama Anies Terkait Agenda Besar Pelemahan Reputasi Jokowi: Orang Sakit Hati

    Relawan Sebut Nama Anies Terkait Agenda Besar Pelemahan Reputasi Jokowi: Orang Sakit Hati

    GELORA.CO –  Nama Gubernur Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan disebut-sebut terkait dengan agenda besar pelmahan reputasi Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Hal itu disampaikan Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar di program Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (15/7/2025).

    Menurut Mardiansyah, agenda politik yang menyerang Jokowi dan keluarga itu berasal dari residu Pilpres 2024.

    “Kalau bicara soal lawan politik tentu saya setuju ya residu politik dalam kontestasi Pilpres 2024 yang lalu tentu masih tersisa cukup banyak ya,” ucap Mardiansyah.

    Jokowi dinilai memiliki peran penting dalam memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

    “Tapi memang dalam Pilpres 2024 kemarin menjadi kunci ketika ternyata Pak Jokowi juga menjadi kunci kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran,” jelasnya.

    Relawan Jokowi itu bahkan menyebut nama Anies Baswedan terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    “Jadi kalau bicara soal ijazah palsu misalnya kita tahu motor-motor yang itu dekatnya sama siapa. Misalnya dekat sama Anies Baswedan, salah satu pasangan calon atau misalnya Roy Suryo yang kita tahu misalnya latar belakangnya bahwa dia juga kecewa dengan Pak Jokowi dan lain sebagainya, yang dulu pernah dekat lalu kecewa,” ujar Mardiansyah.

    Mardiansyah menyinggung sosok yang kalah di Pilpres 2024 karena Jokowi berada di sisi yang menang.

    Seperti diketahui, Anies Baswedan merupakan salah satu capres yang kalah di PIlpres 2024, capres lainnya adalah Ganjar Pranowo, kader PDIP, partai yang memecat Jokowi.

    “Jadi menurut saya semua saling bertaut ya antara kepentingan-kepentingan orang yang kecewa, orang yang sakit hati, orang yang merasa dirinya dirugikan dalam tanda kutip dan juga dengan orang-orang yang kalah.”

    “Jadi tidak juga akhirnya fokusnya, bahwa ini PDIP dan lain sebagainya, bukan soal itu juga. Bahwa ada kepentingan yang bertaut dan saling menunggangi, saling mendukung. Inilah menjadi orkestrasi yang dimaksud bahwa memang ada agenda besar terkait dengan apa yang selama ini didiskreditkan kepada Pak Jokowi dan keluarga termasuk pemakzula,” kata Mardiansyah.

    Tak hanya orang-orang di balik kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Forum Purnawirawan yang mendesak pemakzulan Gibran pun disebut berisi pendukung Anies di Pilpres 2024.

    “Bahwa mereka tidak mau bicara soal mereka tim suksesnya Anies Baswedan. Ya tentu kita tahu bahwa isu pemakzulan itu para purnawirawan TNI itu semua mayoritas kunci dari tim sukses Anies Baswedan, itu clear jelas,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Jokowi menanggapi pelaporan dugaan ijazah palsu miliknya hingga desakan pemakzulan putra sulungnya, Wapres Gibran.

    Mantan Gubernur Jakarta dan Wali Kota Solo itu menganggap ada agenda besar politik yang ingin melemahkan reputasinya.

    “Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik. Di balik, isu-isu ini ijazah palsu, isu pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui di Solo pada Senin (14/7/2025), dikutip dari Kompas.com.

    “Ini perasaan politik saya, mengatakan ada agenda besar politik. Untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-down grade,” lanjutnya.

    Namun begitu, Jokowi memilih untuk tidak larut dalam tekanan atau membalas secara emosional.

    Ia justru terlihat tenang dan menganggap semua dinamika politik yang menimpanya adalah hal biasa dalam dunia politik.

    “Buat saya biasa-biasa aja lah. Saya kira ada agenda besar politik,” ujarnya santai.

  • Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Arab Saudi dan hadiri KTT BRICS di Brasil

    Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Arab Saudi dan hadiri KTT BRICS di Brasil

    Selasa, 1 Juli 2025 18:14 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (ketiga kanan) berbincang dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kanan) dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan) saat melepas keberangkatan Presiden ke Arab Saudi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/7/2025). Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Arab Saudi untuk membahas penyelenggaraan haji dan rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Makkah, dilanjutkan dengan lawatan ke Brasil untuk menghadiri KTT BRICS. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) menyalami Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (ketiga kanan), Mensesneg Prastyo Hadi (kiri), dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kedua kanan) saat melepas keberangkatan Presiden ke Arab Saudi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/7/2025). Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Arab Saudi untuk membahas penyelenggaraan haji dan rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Makkah, dilanjutkan dengan lawatan ke Brasil untuk menghadiri KTT BRICS. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz

    Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan saat menaiki Pesawat Kepresidenan PK-GRD untuk bertolak ke Arab Saudi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/7/2025). Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Arab Saudi untuk membahas penyelenggaraan haji dan rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Makkah, dilanjutkan dengan lawatan ke Brasil untuk menghadiri KTT BRICS. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usul Pemakzulan Gibran Dikaji DPR, Chusnul Chotimah: Pantas Jokowi Masih Gelisah

    Usul Pemakzulan Gibran Dikaji DPR, Chusnul Chotimah: Pantas Jokowi Masih Gelisah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah kembali menyentil kegelisahan Presiden ke-7, Joko Widodo terkait usul pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

    Chusnul Chotimah menyebut, Jokowi sangat pantas gelisah dengan desakan pemakzulan Gibran karena adanya informasi yang menyebut jika DPR RI mulai mempelajari surat yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI.

    “Pantas Jokowi masih gelisah, surat usulan Pemakzulan Gibran ternyata masih berjalan,” kata Chusnul Chotimah dikutip dari unggahan media sosialnya, Selasa (15/7).

    Dia lebih lanjut menyebut, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani telah melakukan kajian terkait surat usulan pemakzulan Wapres Gibran tersebut.

    “Puan Sebut Pimpinan DPR Tengah Kaji Surat Usulan Pemakzulan Gibran,” tambah Chusnul Chotimah.

    Sebelumnya, Presiden ketujuh RI Jokowi mengungkapkan kecurigaan terkait polemik ijazah palsu dan pemakzulan Wapres Gibran.

    “Saya berperasaan, memang kelihatannya ada agenda besar politik. Dibalik isu-isu ini ijazah palsu, isu pemakzulan,” kata Jokowi, Senin (14/7).

    Eks Gubernur Jakarta itu mengatakan agenda besar politik pihak tertentu bertujuan menurunkan reputasi dirinya. “Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade,” ujar dia.

    Adapun Ketua DPR RI, Puan Maharani memastikan surat yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI yang meminta pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka mulai diproses. Dia menyebut, pembahasan surat itu selalu mengikuti mekanisme yang ada di DPR RI. “Ya prosesnya itu masih dalam mekanisme yang ada,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (15/07/2025).

  • Eks Tim Mawar bantah Prabowo takut ancaman di isu pemakzulan Gibran 

    Eks Tim Mawar bantah Prabowo takut ancaman di isu pemakzulan Gibran 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Eks Tim Mawar bantah Prabowo takut ancaman di isu pemakzulan Gibran 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 16:39 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto disebut tidak takut terhadap adanya ancaman terselubung kepada dirinya yang datang di tengah mencuatnya isu pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

    Hal ini merespons yang menyebut Prabowo tidak berani bersuara mengenai isu pemasukan Gibran karena adanya ancaman, bahwa bila Gibran dimakzulkan maka Prabowo turut serta lengser. 

    Mantan anggota Tim Mawar Kopassus, Fauka Noor Farid mengatakan bahwa Prabowo tidak pernah takut terhadap ancaman baik dari kelompok elit maupun orang yang berpengaruh sekalipun.

    “Tidak ada yang namanya pak Prabowo takut terhadap ancaman. Kelompok elit maupun orang yang katanya berpengaruh tidak dapat mengancam pak Prabowo,” kata Fauka, Senin (14/7/2025). 

    Direktur Eksekutif IKAPII itu menilai sikap Prabowo yang tidak merespons isu pemakzulan Gibran bukan karena takut atas adanya ancaman, maupun adanya politik utang budi di pemerintahan Prabowo. 

    Tapi, lanjutnya, untuk mencegah agar polemik tidak berkembang jauh, dan dimanipulasi untuk kepentingan elit politik tertentu serta pihak asing yang tak ingin Indonesia maju. 

    Selain itu, Prabowo dan Gibran merupakan Presiden RI dan Wakil Presiden RI yang sudah ditunjuk masyarakat untuk memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan. 

    “Kalau zaman Orde Baru bisa kita dengan mudah bicara isu pemakzulan. Tapi kalau sekarang bicara pemakzulan, nanti dianggap mau mengembalikan Indonesia ke Orde Baru. berisiko kan?,” ujarnya. 

    Fauka menuturkan pada Orde Baru pemakzulan bukan merupakan hal tabu, karena dahulunya Presiden dan Wakil Presiden RI dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

    Beda dengan keadaan saat ini di mana Prabowo dan Gibran dipilih rakyat secara langsung lewat sistem demokrasi Pemilu, sehingga tidak tepat bila membicarakan pemakzulan.

    Dalam sistem pemerintahan demokrasi pemakzulan Wakil Presiden hanya dapat dilakukan bila melakukan kudeta, atau berbuat tindakan yang tercela seperti kejahatan luar biasa.

    Sehingga alasan Prabowo tidak merespons isu pemakzulan bukan karena takut atas ancaman, tidaklah benar. Apalagi, kata Fauka, Prabowo memiliki timsus yang tidak terlihat dan tidak perlu dilantik, dengan tugas melaporkan situasi dan  kondisi tentang keadaan negara.

    “Jadi tidak ada pak Prabowo takut dengan ancaman terselubung. Apalagi Pak Prabowo memiliki Timsus bertugas memberikan informasi terkini terkait situasi Indonesia,” pungkasnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto, Selasa (15/7). 

    Sumber : Radio Elshinta