Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Mensos: Anggaran Sekolah Rakyat Rp1,1 T, terbesar laptop dan seragam

    Mensos: Anggaran Sekolah Rakyat Rp1,1 T, terbesar laptop dan seragam

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut anggaran yang dialokasikan untuk Sekolah Rakyat dari APBN pada tahun 2025 sebesar Rp1,1 triliun dengan penggunaan terbesar ada pada pengadaan laptop dan seragam untuk 15.000 siswa lebih di 159 Sekolah Rakyat.

    Walaupun demikian, Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, menyebut hingga saat ini penyerapannya masih belum terlalu banyak, mengingat Sekolah Rakyat baru diluncurkan pada 14 Juli 2025.

    “Untuk tahun ini (anggaran Sekolah Rakyat dari APBN, red.) Rp1,1 triliun, untuk 159 (Sekolah Rakyat),” kata Menteri Sosial Saifullah menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7) malam, setelah rapat terbatas Sekolah Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Program Sekolah Rakyat yang diluncurkan pertama kali pada 14 Juli 2025, merupakan sekolah berbasis asrama (boarding school) untuk jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat dikerjakan oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, dipimpin oleh Kementerian Sosial.

    Untuk tahap pertama hingga akhir Juli 2025, Kementerian Sosial menargetkan ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah, yaitu di Pulau Sumatera (22 sekolah), Pulau Jawa (48 sekolah), Pulau Kalimantan (4 sekolah), Pulau Sulawesi (15 sekolah), Kepulauan Maluku (4 sekolah), Papua (3 sekolah), Bali (1 sekolah), Nusa Tenggara Barat (2 sekolah), dan Nusa Tenggara Timur (1 sekolah). Namun, target itu bertambah menjadi 159 sekolah dengan kapasitas hingga lebih dari 15.000 siswa.

    Presiden Prabowo menargetkan hingga akhir 2025 ada 200 Sekolah Rakyat di berbagai daerah Indonesia.

    “Ya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat kondisinya. Yang jelas ini menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana. Untuk 159 titik itu, Insyaallah bisa menampung lebih dari 15.000 siswa. Nanti, pada akhirnya,” ujar Gus Ipul.

    Terkait detail realisasi anggaran untuk Sekolah Rakyat, Saifullah belum dapat memberi keterangan lebih banyak.

    “Saya belum update ya, tetapi ya belum banyak Insyaallah. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop, dan untuk seragam. Selebihnya ya untuk permakanan, dan lain-lainnya,” sambung Saifullah.

    Dalam kesempatan yang sama, Saifullah juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo terkait penggunaan anggaran negara untuk Sekolah Rakyat.

    “Kita kawal sekarang ini pelaksanaannya, mulai dari pengadaan-pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan, jangan ada yang menyimpang, karena ini memang dari awal pesan dan arahan dari Bapak Presiden, bahwa keseluruhan tata kelola dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini harus sesuai ketentuan dan tidak ada penyimpangan,” kata Mensos Saifullah.

    Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, untuk rapat terbatas dengan agenda membahas Sekolah Rakyat.

    Beberapa menteri dan kepala lembaga yang ikut rapat dengan Presiden pada Selasa sore, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam rapat itu, Presiden Prabowo juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Eka Arifa Rusqiyati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendikdasmen: Sekolah Rakyat berjalan sesuai kurikulum yang disiapkan

    Mendikdasmen: Sekolah Rakyat berjalan sesuai kurikulum yang disiapkan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto telah berjalan sesuai dengan kurikulum yang disiapkan oleh pemerintah.

    Abdul Mu’ti pun berharap pelaksanaan Sekolah Rakyat, yang berbasis asrama (boarding school), dapat berjalan lancar ke depannya.

    “Secara akademik pelaksanaan Sekolah Rakyat ini sudah berjalan sesuai dengan kurikulum yang kami siapkan, termasuk juga modul-modul pembelajaran yang dipakai di Sekolah Rakyat,” kata Abdul Mu’ti saat jumpa pers bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai rapat terbatas Sekolah Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7) malam.

    Kemudian untuk pelaksanaannya, lanjut dia, pihaknya terus bersinergi, sehingga pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat berjalan dengan lancar.

    “Mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat terus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

    Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah pada 14 Juli 2025 itu menggunakan kurikulum dengan pendekatan individu, yang artinya menyesuaikan dengan kondisi dan capaian masing-masing siswa. Para siswa dapat masuk kapan saja tanpa harus menunggu awal tahun ajaran, dan menyelesaikan pendidikan sesuai capaian belajar masing-masing.

    Kurikulum Sekolah Rakyat terdiri atas tiga pilar utama, yaitu Kurikulum Karakter dan Asrama, yang disusun oleh Kementerian Sosial, kemudian Kurikulum Formal yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kurikulum Pendidikan Agama yang disusun oleh Kementerian Agama.

    Sekolah Rakyat saat ini terbuka untuk jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, hingga kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh negara. Program Sekolah Rakyat, yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

    Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah dalam rangka memuliakan keluarga miskin dan prasejahtera, serta memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi paling bawah.

    Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, untuk rapat terbatas dengan agenda membahas Sekolah Rakyat.

    Beberapa menteri dan kepala lembaga yang ikut rapat dengan Presiden pada Selasa sore, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam rapat itu, Presiden Prabowo juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran dan Menko Airlangga Melayat ke Rumah Duka Kwik Kian Gie

    Wapres Gibran dan Menko Airlangga Melayat ke Rumah Duka Kwik Kian Gie

    Bisnis.com, Jakarta —Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melayat ke rumah duka Kwik Kian Gie di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi saat ini, Wapres Gibran tiba lebih awal sekitar pukul 15.41 WIB memakai kemeja coklat batik dengan celana panjang hitam dan sepatu hitam.

    Sementara itu, dua menit setelah Gibran tiba di rumah duka, Airlangga Hartarto pun tiba menggunakan seragam yang sama yaitu batik coklat dan celana panjang hitam

    Gibran dan Airlangga Hartarto tidak lama di rumah duka, hanya sekitar 6-7 menit, lalu keduanya langsung pulang yang didahului oleh Gibran, baru disusul Airlangga. Gibran hanya melemparkan senyum dan tidak menyampaikan kenangan apapun kepada media tentang Kwik Kian Gie seperti tokoh lain usai melayat.

    Sementara itu, Airlangga Hartarto mengaku bahwa dirinya memiliki banyak kenangan bersama Kwik Kian Gie semasa hidupnya dulu.

    Airlangga mengatakan bahwa almarhum Kwik Kian Gie tidak hanya ekonom hebat untuk Indonesia, tetapi juga memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. “Sosok Pak Kwik ini sebagai ekonom dan nasionalis sangat nyata itulah yang menjadi navigasi ekonomi untuk hadapi krisis dulu,” tuturnya di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Airlangga pun mengakui kehebatan Kwik Kian Gie dalam menjaga situasi ekonomi Indonesia pada masa orde baru ketika terjadi krisis ekonomi. Menurutnya, hanya dalam waktu 4 tahun situasi ekonomi pulih di tangan Kwik Kian Gie.

    “Dulu kan Indonesia mengalami turbulensi ekonomi waktu itu terjadi krisis ekonomi dan dalam waktu 4 tahun sudah bisa ditangani, waktu itu kan terjadi perubahan juga,” kata Airlangga.

  • Gibran Melayat Jenazah Kwik Kian Gie di Rumah Duka RSPAD, Ditemani Airlangga
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Juli 2025

    Gibran Melayat Jenazah Kwik Kian Gie di Rumah Duka RSPAD, Ditemani Airlangga Nasional 29 Juli 2025

    Gibran Melayat Jenazah Kwik Kian Gie di Rumah Duka RSPAD, Ditemani Airlangga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    melayat jenazah mantan Menko Keuangan, Ekonomi, dan Industri
    Kwik Kian Gie
    , di
    Rumah Duka RSPAD
    , Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025) sore.
    Pantauan Kompas.com di lokasi, Gibran tampak datang mengenakan batik berwarna cokelat.
    Gibran terlihat didampingi oleh
    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
    .
    Gibran masuk ke dalam ruangan untuk berdoa di depan peti jenazah Kwik Kian Gie.
    Setelah itu, Gibran terlihat sungkem kepada salah satu anggota keluarga Kwik Kian Gie yang duduk di kursi roda.
    Putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi itu tidak berlama-lama saat melayat.
    Ia langsung pergi dari Rumah Duka RSPAD tanpa memberi komentar kepada awak media.
    Gibran berjalan cepat ke mobilnya seraya menelungkupkan tangannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kaesang Bantah Soal Jokowi Tuding Keterlibatan Demokrat di Isu Ijazah Palsu, Andi Arief: Clear and Clear

    Kaesang Bantah Soal Jokowi Tuding Keterlibatan Demokrat di Isu Ijazah Palsu, Andi Arief: Clear and Clear

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu elit Partai Demokrat, Andi Arief kembali bicara keterlibatan Partainya di isu ijazah palsu Jokowi.

    Dimana, kabar keterlibatan dari Partai Demokrat ini dibantah langsung Kaesang Pangarep.

    Pernyataan dari Kaesang itu pun disebut oleh Andi Arief membuat isu ini selesai dalam pembahasan.

    “Clear and Clear,” tulisnya dicuitan akun X pribadinya dikutip Selasa (29/7/2025).

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep membantah Presiden ke-7 RI sekaligus ayahnya, Joko Widodo (Jokowi), menuduh “partai biru”.

    Sebagai dalang isu ijazah palsu dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

    Demikian Kaesang Pangarep merespons spekulasi publik yang mengaitkan Partai Demokrat.

    Dimana, pihak di balik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dan pemakzulan Wapres Gibran.

    “Sebenarnya kan kalau yang saya lihat, ketika Bapak berbicara, kan tidak ada menuduh yang Partai Biru,” katanya.

    “Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat bersuara juga,” ujar Kaesang di Kantor DPP PSI.

    Diketahui, narasi viral menyebut “partai biru” (Demokrat) sebagai pihak yang menggerakkan atau mendalangi isu ini, hingga muncul spekulasi adanya motivasi politik internal seperti menjatuhkan image Jokowi dan mendongkel populisme keluarga SBY–Jokowi.

    Semua pejabat partai, termasuk Hinca, Herzaky, AHY, dan Ibas, menolak tuduhan tersebut secara terbuka dan konsisten menyebutnya sebagai fitnah besar tanpa bukti.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Polemik Ijazah Palsu Jokowi Menyentuh Partai Demokrat, Kaesang Ingin Temui AHY

    Polemik Ijazah Palsu Jokowi Menyentuh Partai Demokrat, Kaesang Ingin Temui AHY

    GELORA.CO  – Saat ini publik disajikan berita dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Polemik ijazah itu pun kian melebar, membuat publik semakin gemas.

    Terbaru, nama Partai Demokat pun ikut terseret, karena sang pelapor ijazah palsu itu adalah Roy Suryo, mantan Walil Ketua Umum Partai Demokrat.

    Apakah benar demikian? Fungsionaris Partai Demokrat sudah membantahnya, dan dianggap sebagai fitnah.

    Untuk lebih jelas, kita coba memahami dulu soal ijazah palsu.

    Ijazah palsu merupakan ijazah yang bentuk, ciri, dan isinya tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan. 

    Aturan itu dikeluarkan oleh sekolah atau perguruan tinggi atau yang sederajat, baik negeri maupun swasta.

    Terkait polemik ijazah palsu Jokowi yang melebar, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyatakan dirinya ingin bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

    Menurut Kaesang, komunikasi antar-partai penting dilakukan demi kepentingan bangsa. 

    “Dan saya pun juga ingin berencana ketemu dengan Pak Ketum Demokrat, Mas AHY. Semuanya untuk bangsa ini, tidak ada yang saling menjatuhkan juga,” ucap dia dikutip dari Kompas.com. 

    Menurut Kaesang, sang ayah yakni Jokowi tidak pernah menyebut dan menuduh “partai biru” sebagai dalang isu ijazah palsu yang belakangan mencuat. 

    Hal itu disampaikan Kaesang menanggapi spekulasi publik yang mengaitkan Partai Demokrat sebagai pihak di balik isu tersebut. 

    “Sebenarnya kan kalau yang saya lihat, ketika Bapak berbicara, kan tidak ada menuduh yang Partai Biru. Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat bersuara juga,” ujar Kaesang.

    Menurut putra bungsu Jokowi itu, hubungan keluarganya dengan keluarga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama ini berjalan baik. 

    Bahkan, kata Kaesang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga kakak kandungnya, sempat menjenguk SBY ketika sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). 

    “Tapi kita semua harus tahu hubungan kami dengan keluarganya Bapak SBY sangat baik. Kemarin juga Pak Wapres juga bertemu dengan beliau menjenguk di RSPAD,” kata Kaesang. 

    Sebelumnya, Partai Demokrat secara tegas membantah tuduhan bahwa mereka berada di balik isu ijazah palsu Presiden Jokowi. 

    “Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri soal kasus ijazah palsu,” kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Gedung DPR RI, Senin (28/7/2025). 

    Menurut Hinca, tuduhan tersebut sebagai fitnah besar. 

    Dia juga menegaskan bahwa seluruh kader Demokrat tidak terlibat dalam isu tersebut. 

    “Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu,” tegas Hinca. 

    Eks Sekretaris Jenderal Demokrat itu juga memastikan bahwa Roy Suryo, salah satu pihak yang kerap menyuarakan isu ijazah palsu Jokowi, sudah tidak lagi menjadi anggota partainya. 

    “Jadi, tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada,” ujarnya. 

    “Mungkin orang menarik-narik, karena ada Roy Suryo yang pernah punya pengalaman bersama kami,” imbuhnya. 

    “Saya tegaskan sekali lagi, saya Sekjen Partai Demokrat waktu itu,” lanjut Hinca. 

    “Dan memastikan di era saya, Roy Suryo bukan lagi anggota Partai Demokrat. Karena itu, tidak ada hubungan antara apa yang dilakukan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Itu tanggung jawab pribadi dia,” tambahnya. 

    “Partai Biru” dan orang besar Isu soal “partai biru” mencuat setelah Jokowi menyebut ada pihak besar yang berada di balik serangan politik terhadap dirinya dan keluarganya, termasuk di antaranya soal tuduhan ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran. 

    “Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi, saat ditemui di Solo, Jawa Tengah. 

    “Artinya memang ada orang besar, ada yang back up, ya itu saja,” ujar Jokowi, tanpa menyebutkan nama maupun partai tertentu. 

    Namun, dugaan soal “partai biru” mulai mencuat usai Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan selaku pelapor Roy Suryo memberikan pernyataan dalam wawancara di Kompas TV. 

    Saat itu, Ade menyatakan dirinya tidak bisa mengungkapkan secara langsung siapa dalang di balik isu ijazah Jokowi, tapi dia meminta publik memperhatikan warna bajunya. 

    Dalam tayangan wawancara tersebut, Ade tampak mengenakan baju berwarna biru. 

    “Nah, ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja,” ujarnya. 

    “Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana, tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat saya tampilan hari ini saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (28/7/2025) dini hari. 

    “Sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya,” ucapnya lagi. 

    “Saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan,” tandas Ade.

  • Gibran Kini Sadar Karier Politiknya Saat Ini Bergantung ke Prabowo Subianto, Bukan Lagi Pengaruh Bapaknya

    Gibran Kini Sadar Karier Politiknya Saat Ini Bergantung ke Prabowo Subianto, Bukan Lagi Pengaruh Bapaknya

    “Gibran sedang berusaha membuktikan bahwa ia punya nilai tambah di mata Prabowo. Ini langkah politik dari Gibran untuk memperkuat posisinya sebagai wakil presiden baik sekarang atau nanti,” ujar Hensa.

    Sikap serupa juga terlihat dari respons Gibran terhadap usulan agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) atau Papua. Saat kunjungan kerja ke Riau pada 28 Juli 2025, Gibran menegaskan kesiapannya untuk ditempatkan di mana saja sesuai perintah Presiden Prabowo.

    “Omongan Gibran yang siap ditempatkan di mana saja menunjukkan dia mulai paham dinamika kekuasaan. Ini cara dia membangun persepsi sebagai wapres yang loyal dan tidak sekadar ‘warisan’ Jokowi, tapi tetap harus dibuktikan dengan kerja nyata dan menuruti perintah atasan,” tegas Hensa.

    Selain itu, kehadiran Gibran mendampingi Prabowo di beberapa acara partai politik juga menjadi sorotan. Teranyar, ia tampak menghadiri Kongres PSI di Solo pada 20 Juli 2025. Menurut Hensa, langkah itu merupakan strategi membangun kedekatan dengan partai-partai pendukung Prabowo, termasuk PSI yang dikenal memiliki basis pemilih muda.

    “Gibran tahu betul bahwa dukungan politik ke depan bergantung pada seberapa dekat ia dengan Prabowo dan koalisinya. Ini strategi komunikasi untuk memperkuat citra sebagai mitra setia,” katanya.

    Namun Hensa mengingatkan, semua manuver komunikasi itu tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan pembuktian nyata. Ia menekankan pentingnya kinerja Gibran, terutama di mata generasi muda yang menjadi basis kekuatannya.

    “Sekali lagi ya, saya garis bawahi, pembuktian seorang Gibran itu bukan ke generasi yang lebih tua, tapi ke anak-anak muda. Karena kalau tidak bisa membuktikan kinerjanya, bisa marah-marah anak muda karena tak akan dipercaya untuk mengemban kepercayaan yang sama dengan Gibran,” tutup Hensa. (zak/fajar)

  • Wapres Gibran Siap Ditempatkan di IKN atau Papua

    Wapres Gibran Siap Ditempatkan di IKN atau Papua

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya siap jika ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua.

    Gibran mengemukakan sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto, dirinya harus sudah siap ditempatkan di mana pun, baik di IKN maupun Papua.

    Gibran menegaskan bahwa dirinya hanya tinggal menunggu perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk ditempatkan di wilayah mana.

    “Di Papua maupun di IKN, kami menunggu perintah dari Presiden. Sebagai pembantu Presiden, harus siap,” tuturnya di Jakarta, Senin (28/7).

    Menurut Gibran, fleksibilitas dalam bekerja merupakan bentuk komitmennya untuk memastikan program-program pemerintah berjalan efektif dan sesuai dengan visi misi Presiden.

    Maka dari itu, Gibran mengaku seringkali turun gunung untuk memantau langsung semua program Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan lancar.

    “Minggu lalu sudah saya tegaskan, saya bisa berkantor di mana saja karena saya lebih sering di lapangan dan memastikan program-program dan visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik,” katanya.

    Dalam kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Gibran turut mengawal beberapa agenda penting, seperti penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), kunjungan ke Sekolah Rakyat, serta dijadwalkan menutup Muktamar Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) pada malam harinya.

    “Ya contohnya hari ini, saya mengawal penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat, dan nanti terakhir kita akan menutup Muktamar Hima Persis,” ujarnya.

  • 5
                    
                        Kaesang Bela Jokowi: Bapak Tidak Ada Menuduh Partai Biru
                        Nasional

    5 Kaesang Bela Jokowi: Bapak Tidak Ada Menuduh Partai Biru Nasional

    Kaesang Bela Jokowi: Bapak Tidak Ada Menuduh Partai Biru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
    Kaesang Pangarep
    menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI sekaligus ayahnya, Joko Widodo (
    Jokowi
    ), tidak pernah menyebut dan menuduh ”
    partai biru
    ” sebagai dalang isu
    ijazah palsu
    yang belakangan mencuat.
    Hal itu disampaikan Kaesang menanggapi spekulasi publik yang mengaitkan
    Partai Demokrat
    sebagai pihak di balik isu tersebut. Demokrat sebelumnya juga telah membantah keterlibatan mereka.
    “Sebenarnya kan kalau yang saya lihat, ketika Bapak berbicara, kan tidak ada menuduh yang
    Partai Biru
    . Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat bersuara juga,” ujar Kaesang di Kantor DPP PSI, Senin (28/7/2025).
    Putra bungsu Jokowi itu juga memastikan bahwa hubungan keluarganya dengan keluarga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama ini berjalan baik.
    Bahkan, kata Kaesang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga kakak kandungnya, sempat menjenguk SBY ketika sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD).
    “Tapi kita semua harus tahu hubungan kami dengan keluarganya Bapak SBY sangat baik. Kemarin juga Pak Wapres juga bertemu dengan beliau menjenguk di RSPAD,” kata Kaesang.
    Dalam kesempatan itu, Kaesang juga menyatakan dirinya juga ingin bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    Menurut dia, komunikasi antar-partai penting dilakukan demi kepentingan bangsa.
    “Dan saya pun juga ingin berencana ketemu dengan Pak Ketum Demokrat, Mas AHY. Semuanya untuk bangsa ini, tidak ada yang saling menjatuhkan juga,” ucap dia.
    Sebelumnya, Partai Demokrat secara tegas membantah tuduhan bahwa mereka berada di balik isu ijazah palsu Presiden Jokowi.
    “Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri soal kasus ijazah palsu,” kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Gedung DPR RI, Senin (28/7/2025).
    Hinca menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah besar. Dia juga menegaskan bahwa seluruh kader Demokrat tidak terlibat dalam isu tersebut.
    “Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu,” tegas Hinca.
    Eks Sekretaris Jenderal Demokrat itu juga memastikan bahwa Roy Suryo, salah satu pihak yang kerap menyuarakan isu
    ijazah palsu Jokowi
    , sudah tidak lagi menjadi anggota partainya.
    “Jadi, tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Mungkin orang menarik-narik, karena ada Roy Suryo yang pernah punya pengalaman bersama kami. Saya tegaskan sekali lagi, saya Sekjen Partai Demokrat waktu itu,” kata dia.
    “Dan memastikan di era saya, Roy Suryo bukan lagi anggota Partai Demokrat. Karena itu, tidak ada hubungan antara apa yang dilakukan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Itu tanggung jawab pribadi dia,” tambah Hinca.
    Isu soal “partai biru” mencuat setelah Jokowi menyebut ada pihak besar yang berada di balik serangan politik terhadap dirinya dan keluarganya, termasuk di antaranya soal tuduhan ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran.
    “Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi, saat ditemui di Solo, Jawa Tengah.
    “Artinya memang ada orang besar, ada yang back up, ya itu saja,” ujar Jokowi, tanpa menyebutkan nama maupun partai tertentu.
    Namun, dugaan soal “partai biru” mulai mencuat usai Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan selaku pelapor Roy Suryo memberikan pernyataan dalam wawancara di Kompas TV.
    Saat itu, Ade menyatakan dirinya tidak bisa mengungkapkan secara langsung siapa dalang di balik isu ijazah Jokowi, tapi dia meminta publik memperhatikan warna bajunya.
    Dalam tayangan wawancara tersebut, Ade tampak mengenakan baju berwarna biru.
    “Nah, ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat saya tampilan hari ini saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (28/7/2025) dini hari.
    “Sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya. Saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terpopuler, kebakaran Pasar Taman Puring hingga Kwik Kian Gie wafat

    Terpopuler, kebakaran Pasar Taman Puring hingga Kwik Kian Gie wafat

    Jakarta (ANTARA) – ANTARA telah merangkum beragam berita unggulan dalam 24 jam terakhir yang penting untuk disimak pada Selasa pagi.

    Mulai dari kebakaran Pasar Taman Puring tadi malam, sampai kabar duka wafatnya Ekonom Senior Kwik Kian Gie.

    Berikut daftar beritanya:

    1.⁠ ⁠Pasar Taman Puring Jakarta Selatan terbakar

    Sejumlah personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan memadamkan kebakaran di Taman Puring, Kebayoran Baru, Senin petang, sekitar pukul 18.00 WIB. Berdasarkan pantauan di lokasi, kebakaran ini menghanguskan sejumlah kios yang berada dalam taman tersebut. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Pedagang sebut kebakaran di Pasar Taman Puring terjadi ketiga kalinya

    Pedagang menyebutkan kebakaran di Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang terjadi pada Senin petang, merupakan ketiga kalinya, yaitu pada tahun 2002, 2005, dan 2025. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Konflik Kamboja-Thailand dan peran Indonesia sebagai juru damai

    Pertempuran kembali meletus di perbatasan Kamboja dan Thailand. Api dalam sekam tiba-tiba membara usai ketegangan berbulan-bulan yang bermula dari bentrokan antara satuan militer kedua negara yang merembet ke ketegangan diplomatik. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Gibran tunggu perintah Prabowo untuk berkantor di IKN atau Papua

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa dirinya masih menunggu perintah Presiden Prabowo Subianto untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, maupun di Provinsi Papua. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Ekonom senior Kwik Kian Gie meninggal dunia di usia 90 tahun

    Ekonom sekaligus Mantan Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie dikabarkan meninggal dunia pada usia 90 tahun, yang disampaikan oleh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.