Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Sekolah Rakyat Bikin Resah! Jhon Sitorus: Jangan Korbankan Anak Bangsa demi Ambisi Politik

    Sekolah Rakyat Bikin Resah! Jhon Sitorus: Jangan Korbankan Anak Bangsa demi Ambisi Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Jhon Sitorus, tidak heran melihat banyaknya guru sekolah rakyat yang mengundurkan diri baru-baru ini.

    Jumlahnya mencapai angka ratusan, namun bagi Jhon itu merupakan sesuatu yang wajar ketika melihat kebijakan tersebut.

    “Wajar jika para guru mengundurkan diri, selain tidak siap dengan sarana pendukungnya bisa diduga para guru tidak yakin dengan road map sekolah rakyat ke depannya bagaimana,” kata Jhon kepada fajar.co.id, Rabu (30/7/2025).

    Ia merasa gelisah sebab menurutnya belum setahun Prabowo-Gibran memimpin Indonesia, langsung memberikan gebrakan yang sulit dijalankan.

    “Tiba-tiba saja ada sekolah rakyat. Bagaimana konsepnya? Bagaimana outputnya? Apa tujuannya? Apa jaminan mutunya? Sampai sekarang tidak banyak yang tahu,” cetusnya.

    Jhon bilang, penting bagi para guru yang lolos untuk mengetahui kepastian masa depan mereka.

    “Karena guru juga butuh kepastian soal masa depan pribadi. Hati-hati dengan ambisi besar yang tidak terukur, anak-anak bangsa bisa jadi korbannya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) kini tengah bergerak cepat menyiapkan pengganti bagi 160 guru Sekolah Rakyat yang memilih mundur.

    Langkah ini diambil dengan memanfaatkan tenaga pendidik dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

    “Kita sudah proses dan insyaallah penggantinya sudah ada, jadi itu karena sistem yang menempatkan mereka itu,” kata Saifullah Yusuf, dikutip dari Antara.

    Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul ini menegaskan, Kemensos tetap menghormati keputusan para guru yang memutuskan untuk tidak melanjutkan tugasnya.

  • Gibran Heran Masih Banyak Hoaks Beredar saat Ada Transformasi Digital

    Gibran Heran Masih Banyak Hoaks Beredar saat Ada Transformasi Digital

    Bisnis.com, Jakarta —Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengeluhkan banyaknya informasi palsu atau hoaks yang seringkali beredar dari pihak yang menyalahgunakan transformasi digital.

    Hal tersebut disampaikan Gibran di sela-sela acara penutupan Muktamar ke-XI Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) yang berlangsung di SKA Co Ex, Pekanbaru, Rabu (30/7/2025).

    Gibran juga mengingatkan bahwa proses transformasi bukan hal yang mudah saat ini. Pasalnya, menurut Gibran, ada banyak tantangan yang harus dihadapi seperti di antaranya misinformasi dan informasi hoaks  yang belakangan kerap muncul dari pihak-pihak yang belum sepenuhnya memahami arah perubahan.

    “Pasti ada suara sumbang, pasti ada hoaks. Biasanya muncul karena belum memahami sepenuhnya arah dan manfaat transformasi tersebut,” tuturnya.

    Gibran berpandangan salah satu bentuk transformasi paling krusial saat ini adalah kemampuan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi, khususnya di bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). 

    Menurut Gibran, generasi muda harus siap menghadapi perkembangan tersebut, terlebih kini pelajaran AI dan coding sudah mulai diperkenalkan sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah.

    “Saya titip, kita harus adaptif. Kita tidak boleh tertinggal,” katanya.

    Berkaitan dengan itu, Gibran menjelaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah menjalankan transformasi besar di berbagai sektor melalui sejumlah program prioritas seperti MBG, CKG, Danantara, dan Koperasi Desa Merah Putih. 

    Menurut Gibran, seluruh program tersebut mengedepankan prinsip keberlanjutan di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi.

    “Bapak Presiden selalu berpesan, dalam menjalankan visi dan misi program-programnya, aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.

  • Fraksi Golkar Sulsel Bahas Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Pasca Putusan MK

    Fraksi Golkar Sulsel Bahas Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Pasca Putusan MK

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan akan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi se Sulsel. Kegiatan digelar Jumat- Minggu (1-3/Agustus 2025) di Hotel Claro Makassar.

    Ketua Panitia Bimtek Lukman B Kady mengatakan, kegiatan ini digelar sebagai penguatan wawasan dan peran anggota fraksi Partai Golkar dalam mengawal pemerintahan. Sebagai pengusung utama, Partai Golkar wajib menyukseskan semua program.pasangan Prabowo- Gibran.

    “Kita gelar bimtek fraksi selama tiga hari di Hotel Claro, ini untuk penguatan kualitas anggota fraksi sehingga bisa berperan lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya,” ujar Lukman yang juga Ketua Fraksi Golkar Sulsel, Selasa 29 Juli 2025.

    Ia mengatakan, kegiatan bakal dihadiri ratusan anggota fraksi Golkar, ketua DPD II, dan perwakilan ormas yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar. “Selain anggota fraksi, kita undang juga ketua- ketua DPD II dan ketua ormas Partai Golkar,” terang dia.

    Panitia pun menghadirkan elit- elit DPP sebagai pemateri. Mulai dari Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Asse Sadikin hingga Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily.

    “Dari DPP Partai Golkar kita hadirkan pak Zulfikar Asse Sadikin dan pak Ace Hasan Syadzily, keduanya akan berbicara kepemiluan dan sinergitas fungsi DPRD dan asta cita pemerintahan Prabowo Gibran,” sambung Lukman.

    Lukman menambahkan, panitia juga menghadirkan Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Pengamat politik itu akan membahas sistem kepemiluan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

  • Gibran Tak Selevel dengan AHY

    Gibran Tak Selevel dengan AHY

    GELORA.CO -Mantan politisi Partai Demokrat, Roy Suryo, merespons spekulasi yang mengaitkan partai berlambang mercy di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Tudingan adanya tokoh politik besar di balik isu tersebut sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan, yang menyebut sosok berpengaruh dengan ciri mengenakan baju biru. 

    Menanggapi tudingan tersebut, Roy membantah keterlibatan Partai Demokrat dan menilai tuduhan itu terlalu mengada-ada. Belakangan isu ini merembet dengan dikaitkan agenda politik 2029

    Termasuk membenturkan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan Ketum Demokrat sekaligus putra Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

    “Saya melihat beda jauh lah kelasnya. Nggak ada apa-apanya Gibran kalau dibandingkan dengan AHY,” ujar Roy di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Rabu, 30 Juli 2025.

    Bahkan Roy Suryo menilai, jika dibandingkan dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani, kemampuan dan kepemimpinan Gibran tidak ada apa-apanya.

    Maka dari itu Roy tidak heran jika saat ini 

    sejumlah purnawirawan TNI mendesak Gibran segera dimakzulkan dari posisi Wakil Presiden RI mendampingi Prabowo Subianto.

    “Kalau nggak (selevel), ngapain juga Forum Purnawirawan TNI mengusulkan memakzulkan Gibran dari wakil presiden?” tandas Roy Suryo

  • Situasi Terkini Karhutla Riau, Polda-BPBD Fokus Padamkan Hotspot di Meranti

    Situasi Terkini Karhutla Riau, Polda-BPBD Fokus Padamkan Hotspot di Meranti

    Pekanbaru –

    Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau saat ini sudah lebih banyak menurun. Saat ini terpantau hanya beberapa hotspot saja dan masih terus dalam penanganan tim gabungan Polda Riau dan stakeholders lainnya.

    “Alhamdulillah saat ini kondisinya jauh lebih banyak mengalami penurunan. Untuk hari ini ada satu firespot di wilayah Kepulauan Meranti yang agak high,” ujar Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Rabu (30/7/2025).

    Firespot tersebut terpantau dari aplikasi Dashboard Lancang Kuning dan sudah terverifikasi. Firespot tersebut berada di satu titik di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Hari ini memasuki hari kelima.

    “Masih terus dilakukan pemadaman oleh tim gabungan, baik dari jajaran Polda, TNI, BPBD, Manggala Agni, relawan, dan kelompok masyarakat peduli api,” imbuhnya.

    Sementara di beberapa wilayah, seperti di Rokan Hilir dan Pelalawan juga masih terdapat titik hotspot. Namun, api di lokasi sudah padam dan saat ini tengah dilakukan pendinginan.

    Sebelumnya, Irjen Herry Heryawan menyampaikan situasi karhutla per 26 Juli lalu sudah mulai terkendali, namun pihaknya bersama stakeholders lainnya tetap meningkatkan kewaspadaan.

    Foto: Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan. (dok. Polda Riau)

    “Per 26 Juli 2025 ini kondisi karhutla dalam tahap terkendali, namun tetap membutuhkan kewaspadaan berkelanjutan,” kata Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Sabtu (26/7).

    Di sisi lain, Polda Riau dan polres jajaran juga secara konsisten melakukan penindakan terhadap pelaku karhutla. Total hingga saat ini sudah ada 51 orang tang tertangkap.

    Hal itu diapresiasi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru, pada Senin (28/7). Wapres Gibran juga meminta agar Polda Riau terus melakukan penindakan terhadap para pelaku karhutla.

    “Dan yang penting, kalau ada yang ngeyel, ada yang nakal, ini langsung ditangkap saja,” kata Gibran.

    Ia berharap ke depan Provinsi Riau zero karhutla. Menurutnya, kunci menuju zero karhutla itu ada di regulasi hingga deteksi dini.

    “Tapi kalau bisa tahun-tahun berikutnya, nol tidak ada kebakaran lagi. Kuncinya ada di regulasi, kuncinya ada di monitoring, deteksi awal,” jelasnya.

    (mei/dhn)

  • Presiden resmikan logo dan tema HUT Ke-80 RI di Istana Negara

    Presiden resmikan logo dan tema HUT Ke-80 RI di Istana Negara

    Rabu, 23 Juli 2025 18:30 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) meluncurkan logo dan tema HUT Ke-80 RI disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (ketiga kanan), Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan), Ketua Mahkamah Agung Sunarto (kedua kiri), Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (ketiga kiri), Ketua MPR Ahmad Muzani (kempat kiri) dan Ketua BPK Isma Yatun (kanan) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Presiden Prabowo meresmikan logo HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

    Ketua DPR Puan Maharani (tengah) berbincang dengan Ketua MPR Ahmad Muzani (kiri) dan Mensesneg Prasetyo Hadi (kanan) usai peresmian logo dan tema HUT Ke-80 RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Presiden Prabowo meresmikan logo HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres minta guru Sekolah Rakyat di Sumbar bekerja dengan tulus

    Wapres minta guru Sekolah Rakyat di Sumbar bekerja dengan tulus

    Padang (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka meminta agar setiap guru Sekolah Rakyat yang ada di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bekerja dengan tulus dalam melayani setiap kebutuhan peserta didik terutama pendidikannya.

    “Beliau (Wapres) tadi berpesan bahwa pekerjaan ini mulia dan semua orang harus bekerja dengan hati,” kata Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kementerian Sosial, Nuryadi di Kota Padang, Rabu.

    Hal tersebut disampaikan Nuryadi usai menerima kunjungan kerja Wapres RI ke BBPPKS untuk melihat proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 4 Padang yang dipusatkan di balai milik Kementerian Sosial tersebut.

    Dalam kunjungannya, Wapres juga menekankan agar program atau gagasan Sekolah Rakyat dilakukan sebaik mungkin, serta harus didukung penuh oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga ke daerah. Pada kesempatan itu, Gibran juga memberikan masing-masing sepatu lengkap dengan kaos kaki kepada peserta didik.

    Wapres juga berpesan agar pemangku kepentingan terutama kepala daerah untuk aktif melihat apa saja kekurangan di setiap sekolah rakyat yang ada. Hal yang sama juga ditekankan kepada pengurus BBPPKS Kementerian Sosial.

    “Yang pasti BBPPKS bersama pemerintah provinsi dan kota selalu bergandengan tangan menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Nuryadi mengatakan dalam waktu dekat pemerintah pusat juga akan mengirimkan beberapa kebutuhan yang masih kurang di setiap Sekolah Rakyat yang ada di Ranah Minang. Seluruh kebutuhan itu diberikan secara gratis kepada anak didik tanpa dipungut biaya apapun.

    Ia menambahkan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Indonesia merupakan gagasan besar dalam mencapai tujuan Indonesia Emas pada 2045. Oleh karena itu, implementasinya harus mendapatkan dukungan dari semua pihak terutama orang tua dan masyarakat secara umum.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Silfester Matutina Tuding Partai Demokrat Danai Roy Suryo Cs, Ketua Kagama Cirebon: Semua Pihak Diuntungkan, Terkhusus AHY

    Silfester Matutina Tuding Partai Demokrat Danai Roy Suryo Cs, Ketua Kagama Cirebon: Semua Pihak Diuntungkan, Terkhusus AHY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi terus memanas. Terlebih setelah loyalis Jokowi, Silfester Matutina, menyebut Partai Demokrat sebagai pihak yang mendanai gerakan Roy Suryo Cs.

    Namun, pernyataan mengejutkan justru datang dari Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia.

    Ia menilai, dalam pusaran isu tersebut, justru semua pihak sedang menikmati panggung politik yang terbuka lebar.

    “Kaitannya dengan polemik ijazah pak Jokowi dan tudingan keterlibatan Demokrat, saya mengatakan dalam konteks komunikasi publik, semua pihak sebenarnya mengalami keuntungan elektoral,” kata Heru kepada fajar.co.id, Rabu (30/7/2025).

    Dikatakan Heru, isu ini bukan sekadar perdebatan, melainkan bagian dari strategi komunikasi politik yang dimainkan secara halus dan terstruktur.

    “Apapun beritanya berkaitan isu dan polemik ijazah, di dalamnya para pihak sedang bermain cantik, melempar isu, bahkan menempatkan proksi, sebagai pion,” ucapnya.

    Menurutnya, figur seperti Silfester Matutina hanya bagian dari skenario besar.

    Ia menyebut tudingan terhadap Demokrat sebagai donatur Roy Suryo Cs justru membuka peluang politik bagi Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Saya lihat, justru AHY sebagai Ketum sepertinya sangat girang, karena panggung politik otomatis terbuka lebar untuk menampilkan wajah politik praktis,” katanya.

    Tak berhenti di situ, Heru menyebutkan bahwa Demokrat berhasil memainkan posisi ganda, tidak lagi sebagai oposisi, tetapi mitra aktif dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

  • OPINI : Saatnya Kontekstualisasi Peran Ombudsman

    OPINI : Saatnya Kontekstualisasi Peran Ombudsman

    Bisnis.com, JAKARTA – Pada 9—29 Ju­­­li 2025, pa­­­­ni­­­tia seleksi ca­­­lon anggota Om­­budsman Republik Indo­nesia (ORI) yang dibentuk Kementerian Sekretariat Negara memanggil warga negara Indonesia yang ber­­­minat mendaftarkan diri se­­­bagai Calon Anggota ORI Masa Jabatan Tahun 2026—2031.

    Lembaga ORI berperan me­­mastikan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat. ORI dibentuk melalui UU No. 37 tahun 2008 di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sedangkan bayi ORI lahir di zaman Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tahun 2000 dengan na­ma Komisi Ombudsman Na­­­sio­­­nal (KON). Kini, di era Presiden Prabowo Subianto saatnya mengkontekstualisasi peran ORI secara lebih progesif.

    Sejauh ini, ORI malang melintang dalam menerima laporan dan memeriksa dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik di berbagai bidang. Dalam konteks ini, maladministrasi merujuk perilaku atau tindakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang melanggar hukum, etika, atau prosedur, termasuk kelalaian dan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki pejabat dan aparat birokrasi. Banyak kasus mencuat ditangani ORI.

    Tugas dan fungsi utama ORI adalah pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan menerima laporan dugaan maladministrasi. ORI biasa melakukan pemeriksaan laporan, investigasi, koordinasi dengan berbagai pihak, serta upaya pencegahan maladministrasi.

    Hal ini dimungkinkan mengingat kewenangan ORI dalam meminta keterangan, memeriksa dokumen dan memberikan rekomendasi terkait laporan yang masuk. Berkat ORI, rakyat menerima layanan publik yang lebih baik di berbagai bidang kehidupan.

    Siapa pun yang duduk sebagai Anggota ORI, hendaknya memiliki motivasi menjalankan tugas dan fungsi ORI menjadi lebih baik. Menjadikan ORI sebagai lembaga negara yang kredibel dalam mengawasi praktek maladministrasi pemerintahan dalam pelayanan publik. Diperlukan kontekstualisasi dan optimalisasi peran ORI dalam perbaikan tata kelola pemerintahan agar berdampak lebih signifikan dalam pencapaian rasa keadilan dan kesejahteraan umum.

    Senapas dengan fungsi ORI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan di pusat maupun daerah termasuk yang diselenggarakan BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas pelayanan publik tertentu. Sinergi di pusat dan daerah jadi prasyaratnya.

    Fungsi strategis ORI adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, memfasilitasi penyelesaian sengketa, memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk perbaikan, dan mencegah terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik.

    Karena ORI merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, maka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ORI bebas dari campur tangan kekuasaan. ORI harus menjadi lembaga lincah.

    PERLU SINERGI

    Gagasan dan langkah strategis kontekstualisasi peran ORI adalah menjadikan agenda kerja ORI terkait dengan agenda-agenda strategis pemerintahan nasional terkini. Kinerja ORI perlu sinergis dengan struktur Kementerian/Lembaga pemerintahan. Budaya kerja mesti lebih inovatif dan adaftif agar menjadi lebih efektif dan produktif. Karenanya, peran utama ORI mestinya membenahi tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik dan melayani kebutuhan dasar masyarakat luas.

    Misalnya, peran strategis ORI dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait masalah tanah/agraria dan pengelolaan kekayaan alam. Pengalaman Kantor Staf Presiden (2016—2024) dalam pemantauan urusan penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan di bidang ini bersama ORI terbilang intensif. Saat itu, KSP di bidang agraria dan bidang desa sebagai agenda prioritas Presiden, menempatkan konflik agraria dan sengketa dana desa menjadi fokus perhatian KSP-ORI.

    Ke depan, arah baru peran ORI mestilah terhubung dengan pengawasan kinerja pemerintahan dalam bingkai Asta Cita. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan delapan misi utama atau Asta Cita sebagai landasan mencapai visi “Bersama Menuju Indonesia Emas 2045”. Merujuk UU No. 37 Tahun 2008 (Pasal 7), kebetulan ORI juga punya delapan tugas yang secara keseluruhan mesti dihayati para Calon Anggota ORI selanjutnya.

    Secara spesifik, isu pembaruan pengelolaan kekayaan alam, pengentasan kemiskinan, pengembangan koperasi/UKM, peningkatan kualitas gizi anak-anak, dan pembangunan ketahanan pangan perlu menjadi prioritas pengawasan ORI. Isu dan bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, kependudukan, gender dan anak-anak serta pelayanan publik secara umum tetap relevan bagi ORI.

    Semua isu ini krusial dan terkait erat dengan tugas ORI dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik untuk mencegah dan menangani mal-administrasi. Kontekstualisasi peran ORI bermuara pada perbaikan pelayanan publik agar lebih berkualitas dan berkeadilan.

  • Wapres Gibran Diminta Berkantor di IKN atau Papua, Begini Respon PAN

    Wapres Gibran Diminta Berkantor di IKN atau Papua, Begini Respon PAN

    Bisnis.com, Jakarta —Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus siap berkantor di mana pun sesuai perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Partai Amanat Nasional (PAN) pun buka suara soal hal tersebut.

    Tentang penempatan kantor wakil presiden itu disampaikan Ketua Majelis Penasihat DPP PAN Hatta Rajasa usai melayat ke rumah duka Kwik Kian Gie di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, Selasa (29/72025).

    Menurut Hatta, jika ditugaskan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua, Gibran Rakabuming Raka harus sudah siap. Dia menjelaskan bahwa wakil presiden adalah pembantu presiden, sehingga tidak boleh menolak jika diberikan perintah berkantor di mana pun.

    “Ya kalau menurut saya kan beliau itu kan wapres yang bertugas jadi pembantunya presiden. Jadi terserah presiden saja mau menempatkan beliau di mana,” tuturnya.

    Hatta pun menolak berkomentar lebih jauh mengenai wilayah yang tepat untuk menjadi kantor wakil presiden nanti.

    “Itu sajalah komentar saya, saya tidak mau terlalu jauh,” katanya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah siap jika ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua.

    Gibran mengemukakan sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto, dirinya harus sudah siap ditempatkan di mana pun, baik di IKN maupun Papua. 

    Gibran menegaskan bahwa dirinya hanya tinggal menunggu perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk ditempatkan di wilayah mana. 

    “Di Papua maupun di IKN, kami menunggu perintah dari Presiden. Sebagai pembantu Presiden, harus siap,” tuturnya di Jakarta, Senin (28/7).