Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Rocky Gerung: Gibran Hadapi Dua Pilihan, Mundur atau 1998 Terulang

    Rocky Gerung: Gibran Hadapi Dua Pilihan, Mundur atau 1998 Terulang

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming berpotensi mengundurkan diri dari jabatannya. Itu karena tekanan politik.

    Hal tersebut, seiring usulan pemakzulan Gibran. Kini, Rocky mengatakan Gibran punya dua pilihan, mengundurkan diri atau terjadi peristiwa seperti 1998.

    “Jadi tinggal pilih. Mengundurkan diri atau 98, gitu aja. Kan lebih efisien kan. Begitu jadi fakta politik, ya udah. Ya mungkin Gibran merasa, ya udah saya mengundurkan diri aja,” kata Rocky dikutip dari video yang diunggah di akun Instagram @hendri.satrio, Kamis (17/7/2025).

    Mendengar pernyataan Rocky itu, Hendri yang dikenal sebagai pengamat komunikasi politik menanyakan apakah pemikiran Gibran bisa sampai ke sana.

    “Ya tetap, kan tekanan politik toh. Kalau dia ada otak atau tidak ada otak. Ya faktanya usah terjadi. Kan tidak perlu pakai otak kan,” timpal Rocky.

    Ia lalu memberi contoh peristiwa 1998. Saat Presiden ke-2 Soeharto mundur dari jabatannya.

    “Karena udah kelihatan sama Pak Harto. Pak Harto sangat cerdas dan berotak dalam politik. Tapi beliau merasa sudah. Saya sudah liat massa sebanyak itu,” tuturnya.

    Jika Gibran mengundurkan diri, Rocky mengatakan siapa yang berpotensi menggantikannya busa dihitung saat ini.

    “Yang punya potensi, ya tinggal dihitung dari sekarang. Siapa punya potensi?” ujqr Rocky ke Hendri. Hendri menjawabnya dengan pertanyaan, apakah dari partai politik atau profesiobal.

    “Pasti partai politik lah. Ya, kalau profesional tidak ada gunanya kita ganti Gibran,” jawab Rocky.

  • Kaesang Pangarep Unggul di E-Voting Pemilu Raya PSI – Page 3

    Kaesang Pangarep Unggul di E-Voting Pemilu Raya PSI – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan hadir dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang akan berlangsung di Solo, Sabtu-Minggu, 19 hingga 20 Juli 2025.

    Kepastian kehadiran para tokoh nasional itu disampaikan oleh Ketua Steering Committee Kongres PSI, Andy Budiman, usai menemui Presiden Jokowi pada Kamis (17/7/2025).

    “Pak Presiden akan hadir, insyaallah rencananya sejauh ini confirm. Demikian juga Pak Wakil Presiden pada tanggal 20 Juli pukul 19.00 WIB malam di Edutorium (UMS),” ujar Andy, yang juga menjabat sebagai Plt Ketua Umum PSI, kepada wartawan di Solo.

    Sementara itu, Jokowi akan hadir sebagai pembicara dalam sesi khusus di hari pertama kongres.

    “Pada kongres tanggal 19, Pak Jokowi juga akan mengisi sesi, berdiskusi, memberikan ceramah kepada para kader dan tokoh PSI. Pada sesi Pak Jokowi nanti akan terbuka,” jelas Andy.

    Kongres PSI akan digelar di dua lokasi berbeda: Graha Saba Buana milik keluarga Jokowi di Jalan Letjen Suprapto, Banjarsari Solo pada Sabtu (19/7/2025), dan Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Minggu (20/7/2025).

    “Tanggal 19 di Graha Saba, jadi jangan salah. 19 di Graha Saba dan tanggal 20 di Edutorium,” tegas Andy.

  • Prabowo, Gibran, dan Jokowi Dipastikan Hadir di Kongres PSI di Solo – Page 3

    Prabowo, Gibran, dan Jokowi Dipastikan Hadir di Kongres PSI di Solo – Page 3

    Pada hari pertama, acara akan diikuti oleh sekitar 1.200 peserta terbatas yang terdiri dari jajaran pengurus PSI, mulai dari DPD, DPW, kepala daerah, hingga para legislator partai.

    Sedangkan pada hari kedua, peserta diperkirakan mencapai 9.000 hingga 10.000 orang, mencakup pengurus, kader, simpatisan, relawan, serta masyarakat umum yang turut meramaikan acara.

    “Tanggal 20 lebih banyak karena kombinasi antara pengurus, kader, legislator, kepala daerah, simpatisan, ada relawan juga. Itu sekitar 9.000 atau 10 ribu orang karena kapasitasnya seperti itu. Mungkin di luar akan lebih banyak lagi,” kata Andy.

  • Persiapan Kongres Besar PSI di Solo: Prabowo-Gibran Hadir, Jokowi Siap Beri Ceramah

    Persiapan Kongres Besar PSI di Solo: Prabowo-Gibran Hadir, Jokowi Siap Beri Ceramah

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar kongres nasional partai di Solo pada 19-20 Juli 2025.

    Jelang kongres besar tersebut, PSI merubah logo partai mereka dari yang semula mawar merah menjadi gajah merah-hitam.

    Kemudian dari bendera partai yang dipasang di sejumlah ruas jalan di Solo, nama PSI berubah menjadi Partai Super Tbk.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah memberikan konfirmasi kehadiran pada kongres tersebut, tepatnya di Edutorium UMS, Solo, Minggu (20/7/2025) malam.

    “Pak Presiden akan hadir, sudah mengonfirmasi. Pak Wakil Presiden juga di Edutorium, Minggu pukul 19.00 WIB,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSI, Andy Budiman, Kamis (17/7), dikutip dari Solopos.

    Andy mengatakan, DPP PSI akan melakukan konferensi pers mengenai kongres tersebut pada Sabtu (19/7) pagi.

    Kemudian acara tertutup sampai ada pengumuman dan pengukuhan Ketua Umum Terpilih PSI pukul 15.00 WIB. Selanjutnya ada sesi diskusi dengan Jokowi pada pukul 16.00 WIB, dilanjutkan seminar bersama tiga narasumber, yakni Direktur Eksekutif Populi Center Afrimadona, politikus senior Zalfan Lindan, dan Staf Khusus Wakil Presiden Suwardi.

    “Nanti terbuka bagi publik pada saat pengumuman dan pengukuhan ketua umum terpilih sekitar pukul 15.00 WIB. Kemudian ada sesi ceramah atau diskusi dengan Pak Jokowi sekitar pukul 16.00 WIB sampai magrib,” lanjutnya.

    Adapun Jokowi sebelumnya telah diberikan jaket PSI berlogo baru yang diberikan PSI menjelang kongres.

    Andy pun mengatakan bahwa saat ini Jokowi menjadi role model PSI.

    “Anak-anak muda yang awal bergabung dengan PSI adalah anak muda yang tak punya latar belakang politik lalu masuk ke politik. Karena melihat kiprah Jokowi masuk politik, membawa kebaikan untuk masyarakat, dan bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain sebagai role model,” jelasnya.

  • Politik kemarin, lokasi HUT Ke-80 RI hingga usulan BPIP

    Politik kemarin, lokasi HUT Ke-80 RI hingga usulan BPIP

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Kamis (17/7). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Wamensesneg: HUT Ke-80 RI di Jakarta karena IKN masih pembangunan

    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut alasan mengapa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 dilaksanakan di Jakarta karena Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dalam proses penyelesaian pembangunan.

    “Di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan, jadi kami konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu,” kata Juri ditemui setelah menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Anggota DPR dukung HUT RI Ke-80 digelar di Jakarta untuk efisiensi

    Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mendukung rencana pemerintah menggelar perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80 di Jakarta karena infrastruktur Jakarta dinilai lebih lengkap dibandingkan Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga efisien secara anggaran.

    “Saya mendukung perayaan HUT RI ke-80 tetap di Jakarta. Jakarta punya infrastruktur lengkap, sehingga acara bisa berjalan meriah dan lancar. Selain itu, biayanya juga akan lebih hemat karena tidak perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk sarana di IKN yang masih dalam tahap pembangunan,” kata Toha dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Gibran: Presiden bawa kabar baik, dari kampung haji hingga tarif impor

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto membawa kabar baik dari lawatan luar negeri, termasuk rencana pembangunan kampung haji di Arab Saudi dan penurunan tarif impor Amerika Serikat.

    “Kemarin sore Bapak Presiden kembali ke tanah air. Alhamdulillah beliau membawa banyak kabar baik dan capaian-capaian setelah lawatannya ke luar negeri,” kata Gibran saat meresmikan Kantor Pusat Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri di Jakarta Timur, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Sekjen DPR jelaskan situs DPR kerap down sehingga draf sulit diakses

    Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan alasan situs resmi DPR RI kerap mengalami server down yang berpotensi menyebabkan publik sulit dalam mengakses sejumlah dokumen atau draf terkait proses legislasi.

    Dia menuturkan bahwa situs DPR yang bermitra dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Bareskrim Polri itu sering mendapatkan serangan siber dan upaya peretasan oleh pihak yang tak bertanggungjawab.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. BPIP bakal usulkan Pancasila jadi salah satu mata ujian nasional

    Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah agar Pancasila bisa kembali menjadi salah satu mata ujian nasional.

    Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan usulan tersebut merupakan salah satu bentuk menghadirkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang dulu sempat ada di sekolah-sekolah.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran Pastikan Anggaran MBG Semester II 2025 Segera Cair – Page 3

    Gibran Pastikan Anggaran MBG Semester II 2025 Segera Cair – Page 3

    Gibran menilai, program MBG tidak hanya bermanfaat bagi siswa sebagai sumber asupan gizi yang tepat, tetapi MBG juga dianggap bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

    Pasalnya, lanjut Gibran, ada puluhan orang yang bekerja di satu dapur MBG. Sementara jumlah dapur MBG di seluruh Indonesia ada banyak.

    “Jadi ada puluhan orang yang bekerja di dapur MBG. Pesan saya libatkan petani lokal,” katanya.

  • Data BPS: Ekspor Kemenyan Indonesia Nilainya Tembus Rp849 Miliar

    Data BPS: Ekspor Kemenyan Indonesia Nilainya Tembus Rp849 Miliar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuri perhatian usai membahas ibu-ibu yang menggunakan parfum Gucci dan Louis Vuitton (LV).

    Hal tersebut disampaikan Gibran saat bicara di hadapan Peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 68 Lemhanas, di Istana Wakil Presiden, pada 14 Juli 2025.

    Gibran mengaku hilirisasi kemenyan dan mengatakan bahwa parfum brand mewah menggunakannya sebagai bahan parfum. 

    Ia mengingatkan bahwa Indonesia menjual kemenyan secara mentah, yang pada akhirnya dimanfaatkan negara lain untuk membuat produk, termasuk parfum.

    “Saya pernah bicara masalah hilirisasi kemenyan banyak yang ketawa. Kemenyan itu sama berharganya dengan nikel,” kata Gibran dikutip dari YouTube Setwapres.

    “Ibu-ibu yang pakai parfum LV, Gucci, dan lain-lain itu dari kemenyan. Kita jualnya mentah terus,” tambahnya.

    Terkait kemenyan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan parfum kemungkinan maksudnya merujuk pada frankincense atau benzoin.

    Ada fakta menarik lainnya, berdasarkan laporan BPS, volume ekspor kemenyan pada tahun 2024 mencapai 43.069 ton yang artinya turun sedikit dibanding volume 45.505 ton di mana nilai ekspornya naik menjadi Rp849 miliar yang sebelumnya Rp798 miliar di tahun 2024.

    Untuk negara-negara yang menjadi langganan Kemenyan di Indonesia ada China, Bangladesh, Mesir, India, hingga Mesir yang berdasar pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

    Negara-negara ini memilih getah atau resin yang dihasilkan digunakan untuk kosmetik, makanan, hingga kedokteran.

  • GINSI sebut deregulasi aturan impor perbaiki iklim usaha

    GINSI sebut deregulasi aturan impor perbaiki iklim usaha

    Harapannya semangat mendorong kemudahan berusaha juga diikuti instansi lainnya guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengatakan deregulasi kebijakan impor oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) turut memperbaiki iklim usaha dan investasi.

    “Importir sangat mengapresiasi deregulasi aturan terkait impor untuk mengakselerasi iklim berusaha dan investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Taufan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, ia juga mengapresiasi sosialisasi komprehensif soal deregulasi ini, yang dilaksanakan oleh Kemendag dan lembaga terkait, baru-baru ini.

    Taufan berharap kegiatan sosialisasi terkait deregulasi sejumlah Permendag tersebut kepada para importir anggota GINSI di daerah-daerah strategis seperti Sumatra Utara, Jawa Timur dan Jawa Tengah juga bisa dilanjutkan.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso telah mencabut empat Permendag sebagai deregulasi kebijakan impor.

    Adapun beleid yang dicabut itu yakni Permendag Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Permendag Nomor 7 Tahun 2017 Pengaturan Surat Izin Usaha Perdagangan.

    Kemudian, Permendag Nomor 22 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang sebagaimana diubah dengan Permendag Nomor 66 Tahun 2019.

    Lebih lanjut, Permendag Nomor 25 Tahun 2020 tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan; dan Permendag Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

    Taufan menilai langkah pemerintah dalam hal ini sudah cukup tepat dalam upaya menggairahkan sektor usaha termasuk importasi.

    “Harapannya semangat mendorong kemudahan berusaha juga diikuti instansi lainnya guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran yakni 8 persen,” kata dia.

    Selain itu, Mendag Budi Santoso juga menerbitkan sembilan Permendag berdasarkan klaster komoditas guna memudahkan penyesuaian, mengingat sifatnya yang dinamis.

    Kesembilan beleid tersebut adalah Permendag nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor; Permendag Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil; serta Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan.

    Kemudian, Permendag Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan; Permendag Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang; Permendag Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika; dan Permendag Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu.

    Selain itu, Permendag Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi; serta Permendag Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Setelah Lengser, Jokowi Jadi Olok-olok Rakyat bahkan Sopir Truk

    Setelah Lengser, Jokowi Jadi Olok-olok Rakyat bahkan Sopir Truk

    GELORA.CO –  Prediksi pengamat politik Rocky Gerung yang menyebut soal kondisi pasca-kepemimpinan Presiden Joko Widodo kini mulai terbukti.

    Setelah lengser dari jabatannya, Jokowi tidak hanya kehilangan pamor di hadapan publik, tetapi juga menjadi bahan olok-olok di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di kalangan akar rumput seperti sopir truk.

    “Saya sudah prediksi, begitu Jokowi lengser, dia akan jadi bahan tertawaan publik,” ujar Rocky dikutip dari channel Youtubenya, Kamis 17 Juli 2025.

    “Dan sekarang itu mulai terjadi,” tambahnya.

    Menurut Rocky, meskipun masih ada upaya dari para pendukung dan buzzer untuk membela citra Jokowi, kekuatan itu kini tidak sebanding dengan derasnya opini publik yang kritis.

    “Publik sudah well-informed. Zaman media sosial ini membuat semua orang, bahkan sopir truk, bisa memahami dan mengekspresikan kritik politik,” katanya.

    “Olok-olok terhadap Jokowi tidak hanya di media sosial, tapi juga muncul dalam bentuk mural, grafiti, dan tulisan-tulisan satir di belakang truk,” jelasnya menambahkan.

    Salah satu contoh nyata adalah tulisan di belakang truk yang berbunyi, “Dari Solo ke Pramuka, planga-plongo dan suka berdusta,” yang secara jelas menyindir asal-usul dan gaya kepemimpinan Jokowi.

    Rocky juga menyoroti isu kontroversial seputar dugaan ijazah palsu Jokowi yang hingga kini belum menemukan titik terang.

    Ia menilai bahwa bukannya menjawab tuntutan publik, mantan presiden justru mencoba mengalihkan isu dengan menuding adanya “desain politik besar” untuk menjatuhkannya.

    “Kalau Jokowi bilang ini desain politik, tunjukkan desainnya? Mana bukti bahwa ini konspirasi?” tegas Rocky.

    “Jangan semua kritik disebut agenda politik. Ini adalah tuntutan etis dari masyarakat yang harus dijawab secara jujur,” imbuhnya.

    Selain itu, tekanan juga datang dari berbagai arah. Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sedang menghadapi tuntutan pemakzulan, sementara menantunya, Bobby Nasution, juga dipanggil oleh KPK.

    Rocky menilai keluarga Jokowi kini berada dalam posisi politik yang semakin terjepit.

    “Counter Culture” dan Hilangnya Kenegarawanan

    Menurut Rocky, fenomena rakyat mengolok-olok mantan presiden ini merupakan bentuk counter culture yakni gerakan budaya tandingan terhadap kekuasaan yang dianggap tak jujur.

    “Setelah lengser, mestinya muncul aura kenegarawanan dari seorang mantan presiden. Tapi yang terjadi sebaliknya. Jokowi malah makin dijauhi, bahkan jadi bahan meme, bahan mural, dan bahan ketidakpercayaan publik,” katanya.

    Ia menyebut ini sebagai krisis kepercayaan dan kehilangan momen moralitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang negarawan setelah tidak lagi menjabat.

    Pesan untuk Prabowo dan Institusi Penegak Hukum

    Rocky juga menyinggung Presiden Prabowo Subianto, yang menurutnya harus cermat membaca situasi.

    Ia berharap institusi hukum bisa bersikap profesional dan tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut.

    “Presiden Prabowo harus tegas memilih jalur penyelesaian. Isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran bukan hanya sensasi politik, ini soal moral dan legalitas pemimpin kita,” jelasnya.

    Ia juga menekankan bahwa elite politik seharusnya tidak menutupi atau melindungi kesalahan, apalagi menyebut kritik sebagai upaya makar atau konspirasi besar tanpa dasar yang jelas.

    Sebagai penutup, Rocky mengajak publik untuk melihat semua ini sebagai pelajaran besar dalam politik Indonesia.

    Bahwa kejujuran dan integritas adalah fondasi utama dalam memimpin, dan rakyat tidak bisa lagi dibohongi oleh narasi kosong.

    “Setelah kekuasaan berakhir, yang tinggal hanyalah integritas. Kalau itu tak ada, maka penghormatan pun sirna. Rakyat tak bodoh, mereka hanya butuh waktu untuk bersuara dan sekarang suara itu menggema dari mana-mana, bahkan dari belakang truk di jalanan,” pungkasnya.

  • Dugaan Ijazah Palsu dan Riza Chalid Tersangka Coreng Citra Jokowi

    Dugaan Ijazah Palsu dan Riza Chalid Tersangka Coreng Citra Jokowi

    GELORA.CO -Posisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi disinyalir masih kuat secara politik, meskipun terdapat sejumlah persoalan mengemuka di public, seperti dugaan ijazah palsu, hingga keterlibatannya pada kasus saudagar minyak M Riza Chalid.

    Pengamat Citra Institute, Efriza memandang, kasus-kasus yang menyangkut nama Jokowi belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga isu yang bermunculan hanya menggerus citra positif ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    “Harus diakui, Jokowi hingga hari ini belum terbukti bersalah atau terlibat dalam kejahatan, sebab belum adanya vonis pengadilan, yang merubah posisi status dirinya, tetapi jika ia tercoreng citranya,” ujar Efriza kepada RMOL, Kamis 17 Juli 2025.

    “Misalnya, terpantulkan karena berbagai kasus seperti dugaan ijazah palsu, coba diungkap lagi kasus Riza Chalid. Dan ini akan dianggap oleh sebagian publik sebagai citra seorang mantan presiden yang tidak benar-benar bersih,” sambungnya.

    Menurutnya, citra negara juga tidak lantas menjadi tercoreng karena beberapa kasus hukum yang tengah berproses disebut-sebut ada keterlibatan Jokowi, dengan dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai kepala pemerintahan.

    “Saat ini, fakta-fakta hukumnya belum mendukung hal itu, bahkan Jokowi tampak masih tangguh dalam menghadapi berbagai problematika yang membelitnya pasca tidak lagi menjabat sebagai Presiden,” tuturnya.

    Oleh karena itu, magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu meyakini Jokowi masih tidak tergoyahkan pengaruhnya dalam dinamika politik nasional, sehingga masih belum terbukti dalam kasus-kasus hukum yang sedang berjalan.

    “Jokowi memang saat ini tidak lagi menjabat, tapi ia masih memiliki pengaruh politik,” demikian Efriza.