Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • PKB Sasar Pemilih Pemula hingga Muhammadiyah, Tak Lagi Eksklusif NU

    PKB Sasar Pemilih Pemula hingga Muhammadiyah, Tak Lagi Eksklusif NU

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menunjukkan keseriusannya menghadapi Pemilu 2029 dengan mengubah arah strategi politik.

    Tak lagi semata mengandalkan basis tradisional Nahdlatul Ulama (NU), PKB menyatakan akan menjadi partai yang inklusif, membuka diri kepada seluruh elemen bangsa, termasuk Muhammadiyah dan generasi muda.

    Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Dr. Syamsu Rizal MI, dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Room Cendana Lantai 1 Hotel Royal Bay, Jl. Sultan Hasanuddin, Makassar, Kamis (7/8/2025).

    “Kami sedang menguatkan fondasi sebagai partai terbuka. Bukan lagi hanya soal NU. Muhammadiyah pun kami ajak bergandeng,” kata Deng Ical, sapaannya.

    Dikatakan Deng Ical, PKB ingin merangkul pemilih pemula dan anak muda untuk menciptakan basis suara baru di Pemilu 2029.

    Selain menyasar anak muda, PKB juga menargetkan penguatan suara di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan akan aktif memberikan pendidikan politik ke masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab demokratis.

    Langkah ini mendapat respons dari sejumlah pengamat politik yang turut hadir.

    Prof. Hasrullah, akademisi dan pengamat politik dari Unhas, menyebutkan bahwa pendekatan ke pemilih muda mutlak memerlukan strategi digital.

    “Contoh nyata ada pada Pilpres 2024. Prabowo-Gibran bisa memanfaatkan media sosial secara masif dan berhasil menang karena narasi gemoy yang dekat dengan generasi muda. Mereka eksis di semua platform medsos,” jelas Hasrullah.

    Sementara itu, Suryadi Culla mengingatkan bahwa PKB juga perlu memperbaiki internal partai.

  • Lengkap dengan Perjalanan Karier dan Prestasi

    Lengkap dengan Perjalanan Karier dan Prestasi

    YOGYAKARTA – Sahrin Hamid dikenal sebagai sosok penting dalam kancah politik dan pemerintahan. Perjalanan kariernya yang cemerlang menarik perhatian banyak pihak. Artikel ini akan mengupas tuntas profil Sahrin Hamid, rekam jejak, dan kontribusinya.

    Mengenal Sahrin Hamid tak hanya tentang jabatannya. Mulai dari awal karier hingga posisi strategis yang dipegangnya, mari selami lebih dalam sosok yang terkenal karena menjadi juru bicara Anies Baswedan ini.

    Sahrin Hamid Tiba-Tiba Diangkat Menjadi Komisaris Jakpro

    Kursi dewan komisaris di PT Jakarta Propertindo (Jakpro) kini diisi wajah-wajah baru. Dalam Rapat Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) yang digelar baru-baru ini, Kreshna Putra, mantan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Jakarta Selatan, resmi ditunjuk sebagai salah satu komisaris.

    Namun, bukan hanya Kreshna yang menjadi sorotan. Keputusan tersebut juga mengangkat dua nama lain yang tak kalah menarik, yaitu Sahrin Hamid dan Syaefuloh Hidayat, sebagai komisaris.

    Pengangkatan Sahrin Hamid yang sebelumnya dikenal sebagai mantan juru bicara Anies Baswedan menarik perhatian publik. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, dilansir dari Antaranews angkat bicara mengenai alasannya menempatkan sejumlah tokoh politik pada posisi strategis di BUMD DKI Jakarta.

    “Pendekatan pertama saya dalam mengangkat komisaris adalah harus mengenal yang bersangkutan. Yang kedua, yang paling penting, adalah kredibilitasnya,” jelas Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di Artikel VOI yang berjudul Ini Alasan Pramono Angkat Eks Ketua Timses hingga Orang Dekat Anies Jadi Komisaris BUMD

    Pernyataan Pramono Anung ini sekaligus menegaskan bahwa keputusan tersebut didasari oleh pertimbangan kapabilitas, bukan semata-mata afiliasi politik. Lantas bagaimana kredibilitas dari seorang Sahrin Hamid? Berikut ulasannya:

    Profil Sahrin Hamid

    Nama Sahrin Hamid kembali mencuat ke permukaan saat Pemilihan Presiden 2024. Dalam kontestasi politik yang memanas, Sahrin menjadi salah satu juru bicara utama pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    Namun meskipun pasangan Anies-Cak Imin harus mengakui keunggulan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, peran Sahrin sebagai jubir Anies tidak luput dari perhatian publik.

    Namun, kiprah Sahrin Hamid jauh melampaui peran juru bicara. Pria kelahiran Maluku Utara ini memiliki rekam jejak panjang di dunia politik.

    Pendidikan formal Hamid dimulai dari Diploma Satu (D1) di Bumi Hijrah, Tidore, sebelum melanjutkan studi hukum di Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Jakarta (Unija).

    Kemudian Hamid memperdalam ilmunya dengan menempuh program magister ilmu hukum di Unisba pada 2009.

    Sebelum Menjadi Jubir Anies

    Sebelum dikenal sebagai juru bicara Anies, Sahrin telah lebih dulu malang-melintang di Partai Amanat Nasional (PAN). Ia pernah memimpin Badan Muda PAN sebagai Ketua Umum (2003-2006), lalu menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (2005-2010), hingga menjadi Ketua DPP PAN (2010-2011).

    Pengalaman Hamid di PAN membawanya ke kursi parlemen sebagai anggota DPR dari Fraksi PAN periode 2004-2009.

    Selain itu, Sahrin juga pernah mencoba peruntungan di kancah daerah. Ia sempat maju sebagai calon Wakil Gubernur Maluku Utara pada Pilkada 2013. Pengalaman di pemerintahan juga ia dapatkan saat menjabat sebagai staf khusus Gubernur Maluku Utara pada 2018.

    Hamid juga dipercaya menjadi Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat, sebuah organisasi yang dibentuk dari gagasan Anies Baswedan. Peran barunya ini menegaskan kembali posisinya sebagai tokoh yang terus berkontribusi di ranah sosial dan politik.

    Melalui akun Facebook resminya, Sahrin Hamid memaparkan visi dan misinya, menekankan tugas utama sebagai perwakilan pemegang saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    “Komisaris itu pada pokoknya adalah mewakili pemegang saham,” tulis Sahrin. Ia menafsirkan perannya sebagai penjaga arah kapal dan memastikan setiap langkah Jakpro sejalan dengan tujuan strategis yang ditetapkan. Pengawasan terhadap tata kelola perusahaan yang baik (GCG) menjadi fokus utama untuk mencapai target usaha yang sinergis.

    Dengan statusnya sebagai BUMD strategis yang bergerak di bidang properti dan infrastruktur, serta membawahi tujuh anak perusahaan, Sahrin menyadari tantangan yang tidak mudah. Ia bertekad untuk menyelaraskan fungsi komersial perusahaan dengan misi pembangunan daerah.

    “Hari-hari ke depan akan menjadi pengalaman dan pengabdian baru,” imbuhnya. Sahrin menutup pernyataannya dengan harapan dan doa, seraya menginformasikan bahwa seluruh dokumen terkait tugasnya sebagai Komisaris Jakpro telah ditandatangani.

    Selain profil Sahrin hamid, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Ingin tahu informasi menarik lainnya? Jangan ketinggalan, pantau terus kabar terupdate dari VOI dan follow semua akun sosial medianya! 

  • Temui Menteri Nusron Wahid, Pemprov Bengkulu Rencanakan Bangun Tempat Buang Sampah Terpadu Regional 7 Agustus 2025

    Temui Menteri Nusron Wahid, Pemprov Bengkulu Rencanakan Bangun Tempat Buang Sampah Terpadu Regional 7 Agustus 2025

    Temui Menteri Nusron Wahid, Pemprov Bengkulu Rencanakan Bangun Tempat Buang Sampah Terpadu
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Destita Khairilisani, mendampingi Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dalam kunjungan kerja ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu (6/8/2025).
    Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di ruang kerjanya.
    Turut hadir dalam pertemuan itu, Bupati Seluma Teddy Rahman dan Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Riyanto.
    Agenda utama kunjungan adalah membahas berbagai permasalahan dan potensi pemanfaatan lahan di Provinsi Bengkulu.
    “Alhamdulillah, hari ini kami bersilaturahmi ke Kementerian ATR/BPN bersama Bapak Gubernur Helmi Hasan serta para bupati. Kami memperjuangkan persoalan pertanahan di Provinsi Bengkulu yang insya Allah ke depannya akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Destita dalam pesan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (7/8/2025).
    Dalam pertemuan tersebut, sejumlah usulan pemanfaatan lahan disampaikan, termasuk rencana pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) yang akan melayani wilayah Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Seluma.
    Selain itu, pertemuan itu juga membahas pengajuan kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan seperti universitas, serta fasilitas publik lainnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
    Menanggapi usulan tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyambut baik inisiatif dari pemerintah daerah dan senator DPD RI.
    Ia menekankan bahwa kementeriannya terbuka untuk mendukung program-program prioritas daerah, terutama yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
    Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk menyampaikan peta kebutuhan lahan secara perinci agar proses administrasi dan verifikasi berjalan cepat dan tepat sasaran.
    Senator Destita mengapresiasi respons positif dari Kementerian ATR/BPN dan menyatakan siap mengawal proses koordinasi lintas lembaga agar percepatan pembangunan di Bengkulu dapat terwujud.
    Destita menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mengatasi persoalan pertanahan.
    Ia juga mengajak masyarakat Bengkulu untuk aktif menyampaikan aspirasi dan masukan terkait isu pertanahan yang dihadapi di daerah masing-masing.
    “Kami semua di Bengkulu harus bersama-sama membangun. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi. Kami dorong kebijakan yang pro-rakyat dan membawa kemajuan nyata. InsyaAllah kami akan terus mengawal ini,” tambahnya.
    Destita juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi daerah, sejalan dengan arah pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menagih Taji Kejagung Memburu Saudagar Minyak Riza Chalid

    Menagih Taji Kejagung Memburu Saudagar Minyak Riza Chalid

    Bisnis.com, JAKARTA — Aksi Kejaksaan Agung belum membuahkan asil untuk menangkap buronan Riza Chalid yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina.

    Kejaksaan Agung (Kejagung) baru-baru ini sudah menyita lima mobil mewah Riza Chalid yakni Mini Cooper, Toyota Alphard dan tiga Mercedes-Benz. Tidak hanya itu, Kejagung juga sudah menyita rupiah dan dolar. Namun, hingga saat ini, nominalnya belum disebutkan.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan penggeledahan ke rumah Riza Chalid dilakukan setelah Riza Chalid tidak mengindahkan pemanggilan ketiga sebagai tersangka. Lantas, Kejagung pun menyita sebagian kecil aset yang dimiliki Riza Chalid.

    “Di mana yang bersangkutan sudah dipanggil, tetapi pada saat pemanggilan tidak diindahkan dan kita melakukan penggeledahan,” ujarnya di Kejagung, Selasa (5/8/2025).

    Adapun lokasi penggeledahan rumah Riza Chalid dilakukan di tiga lokasi yakni mulai dari Depok hingga Jakarta Selatan. Namun, Kejagung hingga saat ini belum menemukan jejak dan tanda-tanda Riza Chalid.

    “Untuk terkait dengan nominal nilai jumlah. Itu kita dapatkan sejumlah uang baik dalam bentuk dolar maupun juga dalam bentuk rupiah. Dan mata uang asing lainnya,” pungkas Yandi.

    Kejagung menyita mobil Riza Chalid, karena sudah 3 kali dipanggil, tetapi tidak datang

    Pengajuan Red Notice Jalan Ditempat

    Sudah sejak Juli 2025, Kejagung membeberkan bahwa Riza Chalid kemungkinan tidak berada di Indonesia. Lantas, pihaknya kini sedang melakukan proses pengajuan red notice dan penerbitan DPO terhadap pengusaha minyak Riza Chalid.

    Namun, proses pengajuan red notice masih belum membuahkan hasil sejak Juli 2025.

    Anang Supriatna mengatakan saat ini pihaknya tengah mengurus data dan dokumen untuk melakukan upaya paksa itu. Red notice adalah peringatan kepada internasional, untuk seseorang yang dicari, tetapi bukan surat perintah penangkapan.

    “Kami on process karena dilengkapi dulu data-data semua yang termasuk mekanisme pemanggilan, kan dilengkapi dulu. Nanti setelah semua syarat-syarat itu kita lengkapi kita ajukan,” tutur Anang.

    Dia menambahkan, khusus pengajuan red notice, maka pihaknya bakal melakukan rapat terlebih dahulu secara internal, termasuk Hubinter Polri. Jika sudah disepakati maka korps Adhyaksa bakal meneruskan hasil rapat itu ke markas pusat interpol di Lyon, Francis.

    Selanjutnya, apabila pengajuan red notice itu mendapat konfirmasi dari interpol, maka status pencarian Riza Chalid dan Jurist Tan itu bakal diumumkan di seluruh keimigrasian secara global.

    “Jika di-approve lanjut diumumkan red notice terhadap yang bersangkutan ke seluruh negara dan semua imigrasi di dunia akan terdaftar,” imbuhnya.

    Adapun, penyidik Jampidsus Kejagung RI telah memanggil Riza Chalid yang ketiga kali usai ditetapkan tersangka pada kasus Pertamina sejak Kamis (11/7/2025).

    Riza Chalid Bersembunyi di Malaysia

    Pemerintah mendeteksi keberadaan Riza Chalid masih berada di Malaysia, setelah mangkir Ketika dipanggil oleh Kejagung. Pemerintah juga berencana untuk melakukan penangkapan terhadap buronan ini.

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membeberkan bahwa dari informasi yang dimiliki, tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah Riza Chalid masih berada di Malaysia.

    “Kita monitor. Info pastinya masih di Malaysia ya,” ujar Agus dikutip dari Antara, Rabu (6/8/2025).

    Agus menambahkan bahwa Kejagung juga berencana untuk menerbitkan red notice bagi Riza Chalid. Dia mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum (APH), dalam hal ini melalui Kejaksaan Agung.

    “Nanti aparat penegak hukum yang mengajukan dari Kejaksaan Agung ya,” kata dia.

    Agus juga meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan dari aparat penegak hukum mengenai perkembangan kasus tersebut.

    Pihak Istana memberikan dukungan untuk menangkap Riza Chalid

    Istana Presiden Dukung Tangkap Riza Chalid

    Pemerintahan Kabinet Merah Putih juga mendukung untuk memberantas korupsi di Indonesia sampai ke akar-akarnya. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo-Gibran saat melakukan kampanye.

    Pihak lingkaran istana kepresiden juga memberikan sinyal untuk menangkap Riza Chalid sesegera mungkin. Pemerintah juga mendukung hal yang dilakukan oleh Kejagung.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Pemerintah siap memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung dalam upaya mencari keberadaan Riza Chalid.

    “Pemerintah jelas bagian dari tugasnya pemerintah kita mem-back up penuh,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8).

    Prasetyo menyebut upaya komunikasi dengan Kejaksaan Agung terkait masalah ini telah dilakukan. Namun, proses penanganannya tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung.

    Diberitakan sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Sembilan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap kerugian negara sekitar Rp285 triliun.

  • Presiden Prabowo sebut tak ada reshuffle, ini respons menteri-menteri

    Presiden Prabowo sebut tak ada reshuffle, ini respons menteri-menteri

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden Prabowo sebut tak ada reshuffle, ini respons menteri-menteri
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 20:57 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menyebut tidak ada perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih di hadapan jajarannya saat memberikan pengarahan secara tertutup dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore.

    Informasi mengenai pernyataan Presiden Prabowo soal tidak ada reshuffle Kabinet Merah Putih itu beredar di kalangan wartawan Istana, yang menunggu di luar ruang pertemuan, tepatnya di bagian yang disebut pilar, yaitu di sisi belakang Istana Negara. Pernyataan Presiden mengenai tidak ada reshuffle itu dikabarkan ada di bagian penghujung pengarahan.

    Selepas pertemuan, beberapa menteri yang ditemui saat berjalan menuju kendaraannya, membenarkan pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut tidak ada reshuffle.

    “Tadi iya,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat ditanya mengenai pernyataan Presiden Prabowo mengenai tidak ada reshuffle.

    Walaupun demikian, Zulhas, sapaan populer Zulkifli, enggan menceritakan lebih lanjut pernyataan persis Presiden Prabowo terkait itu.

    “Tanya Pak Hasan,” kata Zulhas.

    Hasan yang disebut Zulhas merujuk kepada Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

    ​​​​​​​Dalam kesempatan terpisah di lokasi yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Reifky Harsya hanya memberikan respons singkat saat ditanya mengenai pernyataan Presiden Prabowo mengenai tidak adanya perombakan kabinet.

    “Ya disampaikan,” kata Teuku Riefky.

    Kemudian, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana juga membenarkan Presiden Prabowo menyatakan tidak ada reshuffle.

    “Iya benar, karena Beliau (Presiden, red.) senang dan happy dengan kinerja menteri-menterinya,” kata Widiyanti.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) enggan membenarkan dan membantah informasi mengenai pernyataan Presiden Prabowo soal reshuffle​​​​​​​ saat Sidang Kabinet Paripurna hari ini.

    “Saya tidak ingin berkomentar di situ ya, yang jelas hak prerogatif Presiden itu mutlak ya terkait dengan itu semua. Beliau hanya ingin menyampaikan kepada kita semua terus bekerja dengan fokus. Beliau mengapresiasi team work yang semakin solid, 10 bulan pertama pemerintahan di Kabinet Merah Putih, tentu dengan segala dinamika dan juga segala tantangan yang dihadapi, tetapi Beliau menyampaikan sejauh ini kita di track yang benar,” kata AHY menjawab pertanyaan wartawan soal pernyataan Presiden terkait reshuflle​​​​​​​.

    Terakhir, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga enggan mengomentari pertanyaan mengenai pernyataan Presiden Prabowo terkait reshuffle.

    “Waduh, nanti tanyakan ke Mensesneg (Prasetyo Hadi) dan PCO,” kata Supratman.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu siang, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertemuan itu, Presiden mendengar langsung laporan dari jajaran menterinya, terutama yang bertugas sebagai ketua satuan tugas program-program prioritas pemerintah, dan kemudian Presiden memberikan arahan-arahan secara khusus kepada menteri-menteri, dan secara umum kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Sidang Kabinet Paripurna hari ini berlangsung selama kurang lebih 3,5 jam.

    Sumber : Antara

  • Kita tak bisa dibohongi, tidak rela rakyat dimiskinkan terus

    Kita tak bisa dibohongi, tidak rela rakyat dimiskinkan terus

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo: Kita tak bisa dibohongi, tidak rela rakyat dimiskinkan terus
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikap pemerintah yang tidak menerima adanya upaya-upaya sistematis yang berpotensi memiskinkan rakyat demi kepentingan segelintir pihak.

    “Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi, kita ingin baik kita ingin beri kesempatan kepada semua tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Presiden menyebut terdapat aktor-aktor dalam sistem ekonomi yang memiliki agenda berbeda dari kepentingan nasional dan berorientasi pada keuntungan semata tanpa memedulikan kondisi masyarakat.

    Menurutnya, pihak-pihak tersebut bahkan dinilai tidak segan untuk terus menekan kesejahteraan rakyat demi mengakumulasi kekayaan.

    “Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa menghisap kekayaan kita bagaikan menghisap darah, ada, ini namanya realisme,” ucap Presiden.

    Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik-praktik ekonomi yang merugikan rakyat.

    Prabowo menekankan bahwa seluruh jajaran kabinet telah menyadari kondisi tersebut dan tidak akan membiarkan rakyat terus berada dalam tekanan ekonomi.

    “Kita bukan anak kecil, kita duduk di sini, di Kabinet ini saya sebagai Presiden, Wakil Presiden dan semua kita di sini bukan anak-anak kecil, kita tidak bisa dibohongi,” ucapnya.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang Kabinet Paripurna hari ini merupakan yang kedelapan kalinya digelar selama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejak keduanya resmi menjabat pada 20 Oktober 2024.

    Dalam Sidang Kabinet kali ini, Presiden Prabowo kembali memuji kinerja jajaran Kabinet Merah Putih.

    “Saya merasa saudara-saudara bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim tidak mungkin kita capai apa yang kita capai hari ini. Dalam waktu yang singkat banyak sekali yang kita capai,” kata Presiden Prabowo saat memberi arahan pada Sidang Kabinet Paripurna.

    Sumber : Antara

  • Projo Belum Pastikan Jadwal Kongres: Kita Tunggu Arahan Jokowi

    Projo Belum Pastikan Jadwal Kongres: Kita Tunggu Arahan Jokowi

    Jakarta –

    Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, menyebut belum ada kepastian tanggal penyelenggaraan Kongres. Damanik mengaku Projo masih menunggu arahan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Belum ada kepastian tentang Kongres Projo. Sepertinya belum juga (Agustus ini Kongres),” kata Damanik dikonfimasi, Rabu (6/8/2025).

    Damanik mengatakan tujuan Projo jelas untuk mengawal Jokowi. Dikatakan jika arahan Jokowi sebelumnya adalah mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Arahan dari Pak Jokowi selaku Dewan Pembina Projo, latar belakang pendirian Projo sangat jelas untuk memenangkan dan mengawal Jokowi, terakhir arahan beliau memenangkan Prabowo-Gibran,” ujar Damanik.

    “Mengawal serta mensukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Nah, selanjutnya sekarang kita sedang menunggu arahan Presiden Jokowi untuk Kongres Projo mau dibawa ke mana,” tambahnya.

    Kini banyak pihak mempertanyakan apakah Projo masih milik Jokowi atau sudah berubah haluan. Pertanyaan itu semakin kencang setelah Prabowo melontarkan pertanyaan menggelitik di arena Kongres PSI.

    “Masuk PSI ya kau? Bukan, hah?” ujar Prabowo disambut riuh tawa para hadirin.

    “PSI atau Gerindra, kau?” imbuh Prabowo.

    Hal itu dilontarkan saat Prabowo berpidato di acara Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025).

    (dek/dek)

  • Prabowo dukung ASEAN cari solusi damai di Myanmar, Thailand-Kamboja

    Prabowo dukung ASEAN cari solusi damai di Myanmar, Thailand-Kamboja

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo dukung ASEAN cari solusi damai di Myanmar, Thailand-Kamboja
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia mendukung ASEAN untuk mencari solusi damai mengakhiri perang saudara di Myanmar, dan konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, Presiden Prabowo menyinggung konflik-konflik di kawasan, dan di luar kawasan yang berkontribusi gejolak geopolitik dan geoekonomi global.

    “Kita lihat di kawasan kita sendiri, konflik Myanmar jalan terus dan tidak kelihatan arah untuk menyelesaikan secara damai, walaupun kita akan dukung ASEAN terus untuk berperan mencari solusi damai di (negara-negara) tetangga kita. Belum lagi kita lihat sekarang muncul lagi konflik bersenjata antara sesama anggota ASEAN, Kamboja dan Thailand,” sambung Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menilai dinamika global dan dinamika di kawasan yang saat ini dihadapi Indonesia, terutama setelah 10 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berjalan lebih rumit dibandingkan dengan pada saat periode awal pemerintahan baru berjalan.

    “Waktu kita mulai pemerintahan kita 20 Oktober, situasi geopolitik dan geoekonomi tidak serumit sekarang. Sekarang, tidak hanya kita menghadapi dampak dari perang di mana-mana, konflik di mana-mana, konflik di Ukraina, konflik di Timur Tengah, Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Suriah yang begitu dahsyat, yang memakan korban begitu banyak di depan mata seluruh dunia,” kata Presiden.

    Presiden melanjutkan ada juga perang India-Pakistan, dan dinamika muncul akibat penetapan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada banyak negara, termasuk Indonesia.

    Terlepas dari situasi geopolitik dan geoekonomi yang rumit itu, Presiden Prabowo menilai pemerintahan yang dia pimpin dapat tetap fokus bekerja, dan tetap tenang.

    “Kita bergerak sebagai satu tim. Kita negosiasi. Kita berunding. Kita tidak emosional. Kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar. Tugas Pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita, dan keluarga mereka,” ujar Presiden kepada jajarannya.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu siang, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang Kabinet Paripurna kali ini merupakan yang kedelapan kalinya digelar selama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejak keduanya resmi menjabat pada 20 Oktober 2024. 

    Sumber : Antara

  • Kasus Penghinaan JK Sudah Inkrah, Kejaksaan Bakal Eksekusi Silfester Matutina Nasional 6 Agustus 2025

    Kasus Penghinaan JK Sudah Inkrah, Kejaksaan Bakal Eksekusi Silfester Matutina Nasional 6 Agustus 2025

    Kasus Penghinaan JK Sudah Inkrah, Kejaksaan Bakal Eksekusi Silfester Matutina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan kasus penghinaan terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
    Hal tersebut membuat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina yang divonis 1,5 tahun penjara tetap harus menjalani hukumannya, meski mengeklaim sudah berdamai dengan JK.
    “Bagi kejaksaan tetap melaksanakan sesuai dengan aturannya, kita kan sudah inkrah,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna, saat ditemui di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2025).
    Anang menegaskan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) akan tetap mengeksekusi putusan yang memvonis Silfester Matutina 1 tahun 6 bulan penjara.
    Ia menjelaskan, jaksa mungkin akan mempertimbangkan jika perdamaian antara JK dan Silfester Matutina terjadi sebelum penuntutan.
    Namun faktanya, saat ini kasus penghinaan kepada JK itu tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
    “Artinya ya silakan aja nanti punya cara-cara lain, yang jelas kejaksaan akan melaksanakan nantinya, mengeksekusi terhadap keputusan pengadilan tersebut,” ujar Anang.
    KOMPAS.com/Syakirun Ni’am Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna saat ditemui di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2025).
    Diketahui, Silfester Matutina dilaporkan kuasa hukum JK ke Bareskrim Polri pada Mei 2017. Saat itu, Silfester dianggap melontarkan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Kalla atas orasinya.
    Dua tahun berselang atau pada 2019, Silfester divonis 1,5 tahun penjara atas kasus tersebut. Namun, sampai saat ini Silfester belum menjalani vonis hukumannya yang diterimanya.
    Kini, Silfester Matutina mengaku sudah menjalani hukuman terkait permasalahannya dengan JK. Ia mengaku urusannya dengan JK sudah selesai dengan cara perdamaian.
    “Saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Jusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada dua kali, tiga kali bertemu dengan Pak Jusuf Kalla,” tegas dia di Polda Metro Jaya, Senin (4/8/2025).
    Oleh karena itu, Silfester mengeklaim bahwa hubungannya dengan mantan ketua umum Partai Golkar itu sudah baik-baik saja.
    “Dan sebenarnya, urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik,” ujar Silfester.
    Silfester Matutina sendiri diketahui merupakan orang yang terlibat dalam berdirinya Solidaritas Merah Putih (Solmet), kelompok relawan yang mendukung Jokowi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2014.
    Nama Silfester Matutina juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Munaslub Golkar, Dedi Kurnia Syah Bilang Peluang Besar Loyalis Airlangga Hartarto Bermanuver

    Munaslub Golkar, Dedi Kurnia Syah Bilang Peluang Besar Loyalis Airlangga Hartarto Bermanuver

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar diperkirakan dalam waktu dekat akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), untuk melengserkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

    Kendati sejumlah elite Partai Golkar telah membantah peluang terjadinya Munaslub itu, namun kalangan pengamat justru melihat sebaliknya. Para pengamat menilai peluang partai berlambang pohon beringin rindan menggelar munaslub sangat besar.

    Analisis itu salah satunya disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. Dia memprediksi partai tersebut bakal melaksanakan munaslub dalam waktu dekat.

    “DPP Golkar bakal melaksanakan Munaslub dalam waktu dekat untuk menggusur Bahlil Lahadalia dari kursi ketua umum partai berkelir kuning itu. Peluang cukup besar,” kata Dedi Kurnia Syah, Rabu (6/8).

    Dedi Kurnia Syah menyebut, kader Golkar yang masih menjadi loyalis Airlangga Hartarto sebagai mantan Ketua Umum Golkar hingga saat ini masih sangat kuat. Loyalis ini memiliki peluang besar untuk bermanuver dan menggelar munaslub.

    “Loyalis Airlangga ini tidak bisa bergerak frontal semasa Bahlil memimpin Golkar saat Indonesia di era Presiden Jokowi,” kata Dedi Kurnia Syah.

    Kini, situasi mulai berlali setelah Jokowi tidak lagi memiliki kekuasaan di pemerintahan. Adapun putranya, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Wakil Presiden dinilai tidak terlalu kuat posisinya dalam pemerintahan.

    Situasi ini kata Dedi bisa menjadi momentum tepat bagi sejumlah kader Golkar yang tidak suka dengan kepemimpinan ketua umum untuk mengambil alih kekuasaan partai dari tangan Bahlil Lahadalia.