Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • AHY Bantah Partai Demokrat sebagai Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi: Itu Fitnah Besar!

    AHY Bantah Partai Demokrat sebagai Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi: Itu Fitnah Besar!

    GELORA.CO – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membantah keras spekulasi yang muncul jika partainya berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). AHY menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah yang tidak berdasar.

    “Fitnah, fitnah, fitnah itu,” tegas AHY saat ditemui di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (27/7/2025).

    Spekulasi ini menyasar Demokrat pasca pernyataan Jokowi yang menyebut adanya “tokoh besar” di balik isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sebelumnya, Jokowi menyebut Roy Suryo sebagai salah satu penggerak isu tersebut, namun menegaskan bahwa Roy “tidak bermain sendiri” dan diduga mendapat dukungan dari pihak yang lebih besar.

    “Artinya, memang ada orang besar. Ada yang mem-backup. Itu aja,” ujar Jokowi.

    Selain menanggapi isu tersebut, AHY yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tengah melakukan kunjungan kerja di NTB. Selama di NTB, AHY melakukan sejumlah kegiatan, seperti Membuka Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII 2025 di halaman Kantor Gubernur NTB, Sabtu malam.

    Kemudian, lari pagi di area Car Free Day (CFD) Udayana, Mataram dan wisata kuliner lokal seperti Soto Sugisah di Selaparang.

    Selanjutnya melepas peserta komunitas sepeda tua Indonesia di eks Bandara Selaparang, menyerahkan sertifikat tanah elektronik kepada warga Desa Golong, Kecamatan Narmada, Lombok Barat dan meninjau Dam Irigasi Pengga di Lombok Tengah. AHY mengatakan, akan terus mendorong pembangunan infrastruktur di NTB yang berkelanjutan.

    “Kami akan mendorong semaksimal mungkin percepatan pembangunan infrastruktur di NTB, tentu dengan mengedepankan kearifan lokal serta kelestarian alam dan lingkungan,” ujarnya.

  • Proyek Mubazir Jika Gibran Tak Segera Berkantor di IKN

    Proyek Mubazir Jika Gibran Tak Segera Berkantor di IKN

    GELORA.CO -Pengaktifan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, harus disegerakan untuk memastikan proyek tidak mangkrak dan malah membebani negara.

    “Kita sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk membangun di sana. Gedung-gedung pemerintahan pun sudah banyak yang memadai. Kalau tidak diaktifkan, itu akan menjadi mubazir dan biaya perawatan akan terus membengkak,” kata Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya, Minggu, 27 Juli 2025.

    Sebagai langkah konkret, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diusulkan segera berkantor di IKN. Langkah ini menjadi sinyal kuat dimulainya aktivitas pemerintahan di ibu kota baru.

    “Kalau Wapres sudah berkantor di sana, maka kebutuhan pendukungnya seperti ASN, fasilitas, hingga estimasi penggunaan gedung dan anggaran akan terlihat lebih jelas,” jelasnya.

    Pengaktifan IKN dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta memastikan manfaat ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang lebih merata.

    “Presiden Prabowo punya agenda besar. Jangan sampai IKN malah menjadi beban negara,” tegas Saan.

    Legislator Partai Nasdem itu menambahkan, dengan adanya aktivitas pemerintahan di IKN maka ia optimistis program Presiden Prabowo dapat tercapai secara bertahap.

    “Tidak ada motif lain, hanya agar IKN tidak terlantar, tidak membebani pemerintah, dan tetap berjalan sesuai semangat awal pembangunannya,” pungkasnya. 

  • Masih 23,85 Juta Orang Terjebak dalam Kemiskinan Ekstrem, Istana Ungkap Target Pemerintah

    Masih 23,85 Juta Orang Terjebak dalam Kemiskinan Ekstrem, Istana Ungkap Target Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyebut akan berupaya menekan jumlah penduduk yang terjebak dalam kemiskinan esktrem lebih rendah lagi. Pernyataan ini menyusul rilis data Badan Pusat Statistik yang menyebut 23,85 juta orang di Indonesia masih berada dalam kemiskinan ekstrem.

    Meski jumlah ini hampir setara dengan penduduk satu benua Australia, jumlah kemiskinan esktrem ini adalah yang terendah sejak BPS melakukan penghitungan pada 1960 pada level 8,47%. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pemerintah tidak berpuas diri dan akan terus bekerja keras untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Berkenaan dengan turunnya angka kemiskinan yang sudah disampaikan oleh BPS, tentunya ini sesuatu yang menggembirakan jika dilihat dari sisi penurunan tersebut. Tapi sesungguhnya kami di pemerintah masih terus ingin bekerja keras agar semakin sedikit saudara-saudara kita yang masih tertinggal dalam garis kemiskinan ekstrem,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (25/7/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan sektor pendidikan juga sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya lapangan kerja baru.

    “Mengentaskan kemiskinan tidak bisa menjadi domain pemerintah saja. Pemerintah menyiapkan strategi dan regulasi, tapi masyarakat dan dunia usaha punya peran besar. Kita harus mendorong sebanyak-banyaknya warga negara kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan, bukan hanya mencari,” tegasnya.

    Prasetyo juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir, khususnya di kalangan generasi muda, agar tidak hanya terpaku menjadi pencari kerja, melainkan turut menciptakan peluang usaha sendiri.

    “Kita ini masih rendah dari sisi jumlah warga yang menjadi pengusaha. Ini pekerjaan rumah besar: bagaimana mengubah mindset generasi muda untuk lebih banyak jadi pencipta lapangan kerja,” katanya.

    Meskipun optimis terhadap tren penurunan, tetapi Prasetyo menekankan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen tetap menjadi target ambisius pemerintah dalam lima tahun ke depan. Dia juga mengakui bahwa masih ada kelompok masyarakat yang secara realistis tetap perlu dukungan langsung dari negara.

    “Ada sebagian warga negara kita yang memang harus ditopang oleh negara. Misalnya saudara-saudara kita yang lanjut usia, hidup sendiri, atau secara fisik sudah tidak mampu bekerja. Dalam kondisi seperti itu, peran negara menjadi penting,” pungkas Prasetyo.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 dengan klaim angka kemiskinan Indonesia per Maret 2025 turun menjadi 8,47%. Level kemiskinan ini jadi yang terendah sejak publikasi pertama pada 1960 dengan jumlah orang miskin setara 23,85 juta orang.

    “Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta, atau turun 0,2 juta orang dibandingkan kondisi September 2024,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    BPS juga mengungkapkan pihaknya mengadopsi penghitungan baru untuk kemiskinan ekstrem dari Bank Dunia sebagai indikator. Metode tersebut berkaitan dengan penghitungan besaran purchasing power parity (PPP). 

    “Jadi Bank Dunia mengadopsi metode baru untuk penghitungan PPP 2017, dan kami langsung mengkomunikasikan dan mengadopsinya,” jelasnya.

    Dalam indikator ini, BPS mengategorikan penduduk miskin ekstrem bagi mereka yang pengeluarannya per kapita di bawah US$2,15 PPP per hari. Untuk diketahui, BPS menyebut pada Mei 2025 lalu, kurs US$1 PPP berada pada level Rp5.993,03.

    Adapun, PPP merupakan pengukuran perbandingan biaya yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang atau jasa di satu negara dengan di Amerika Serikat. Misalnya, US$1 di New York tentu memiliki daya beli yang berbeda dengan US$1 di Jakarta. PPP memungkinkan perhitungan keterbandingan tingkat kemiskinan antarnegara yang memiliki tingkat biaya hidup yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kurs PPP berbeda untuk setiap negara.

  • Ekspresi Jokowi Jawab Laporan Dugaan Skripsi Palsu di Polda DIY: Itu Namanya Ngalor Ngidul

    Ekspresi Jokowi Jawab Laporan Dugaan Skripsi Palsu di Polda DIY: Itu Namanya Ngalor Ngidul

    GELORA.CO  – Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pertanyaan awak media mengenai laporan Ahli forensik digital, Rismon Hasiholan Sianipar, di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY).

    Rismon Hasiholan Sianipar diketahui satu dari lima orang yang diadukan Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu.

    Selain Rismon, ada nama Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa dan Pakar telematika Roy Suryo.

    Proses pemeriksaan terkait dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu ini masih berlanjut. 

    Terbaru, Jokowi bersama saksi lainnya diperiksa Polda Metro Jaya di Polresta Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (23/7/2025).

    Belum selesai perkara tersebut, Rismon Hasiholan melayangkan laporan terhadap Presiden ke-7 RI ke Polda DIY.

    Laporan tersebut, meliputi dugaan skripsi palsu. Dalam kasus yang sama, Rismon juga melaporkan rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia.

    “Kami akan melaporkan lagi dugaan skripsi palsu atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada dua, Joko Widodo dan rektor UGM Profesor Ova Emilia,” kata Rismon ditemui di Polda DIY, Selasa (22/7/2025), dikutip dari KompasTV.

    Alasannya, lanjut Rismon, lembar pengesahan skripsi Jokowi sangat modern dan tidak ada lembar pengesahan penguji.

    Rismon sebelumnya juga telah melaporkan Jokowi ke Polda DIY atas dugaan penyebaran berita bohong.

    Selain laporan Rismon, dua alumni UGM bersama seorang warga Yogyakarta melaporkan Jokowi ke Polda DIY terkait dugaan penyebaran berita bohong.

    Ekspresi Jokowi Tanggapi soal 3 Laporan di Polda DIY

    Merespons hal tersebut, Jokowi tampak santai. Ayahanda Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini, sedikit tersenyum di hadapan awak media.

    Pada Jumat (25/7/2025) kemarin, Jokowi sempat meladeni sejumlah pertanyaan dari wartawan yang berada di depan rumahnya, Sumber, Solo.

    Dari sejumlah pertanyaan, ada salah satu pertanyaan yang membuat Jokowi tersenyum. Yakni, mengenai laporan ke Polda DIY. 

    Awalnya, Jokowi mengatakan, menghormati proses hukum yang berjalan. 

    “Ya kita hormati proses hukum (terkait skripsi palsu),” ucapnya. 

    Ketika disinggung lagi mengenai laporan terhadap dirinya di Polda DIY, Jokowi tersenyum.

    Sambil tersenyum, Jokowi juga mengeluarkan suara kecil khasnya ketika tertawa.

    Lantas, suami dari Iriana itu menyinggung kata ‘ngalor ngidul’ dalam bahasa Jawa.

    Bila diartikan dalam bahasa Indonesia, yakni kanan kiri atau utara dan ke selatan.

    Dalam konteks pernyataan Jokowi tersebut, bisa bermaksud tidak jelas arahnya, tidak fokus.

    “Itu namanya ngalor ngidul. Yang satu belum selesai sudah ngalor (ke utara). Yang satu belum selesai sudah ngidul (ke selatan). Itu namanya ngalor ngidul,” kata Jokowi, dikutip dari kanal YouTube Tribun Solo Official, Sabtu (26/7/2025).

    Meski demikian, Jokowi menegaskan, tetap mengikuti proses hukum.

    “Tapi kita hormati proses hukum yang ada,” imbuhnya. 

    Tentang Laporan terhadap Jokowi di Polda DIY

    Diberitakan, Ahli forensik digital, Rismon Hasiholan Sianipar, melaporkan dugaan skripsi palsu dengan terlapor dua pihak ke Polda DIY. 

    Dua terlapor tersebut, yakni Joko Widodo dan rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia.

    “Hari ini kami akan melaporkan lagi, saya, dugaan skripsi palsu atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada dua, Joko Widodo dan Rektor UGM Profesor Ova Emilia,” kata Rismon di Sleman, Selasa (22/7/2025), dikutip Kompas.tv.

    Alasannya, lanjut Rismon, lembar pengesahan di skripsi Jokowi sangat modern.

    “Tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji dan pada skripsi tersebut juga tidak ada lembar pengesahan penguji, nama dan tanda tangan penguji itu tidak ada,” jelasnya lagi.

    Sebelumnya, Rismon juga telah melaporkan Jokowi ke Polda DIY atas dugaan penyebaran berita bohong. 

    Pada Selasa (16/7/2025), Rismon Hasiholan mendatangi Mapolda DIY untuk melaporkan Joko Widodo (Jokowi) soal dugaan penyebaran informasi bohong.

    Rismon datang ke Mapolda DIY didampingi tim penasihat hukumnya.

    “Hari ini kami melaporkan Joko Widodo terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong. Dan lainnya, hal itu terkait dengan video tahun 2017 di mana di saat reuni Fakultas Kehutanan UGM 2017 itu ada dialog antara Pak Kasmudjo dengan Pak Jokowi,” katanya, dilansir TribunJogja.com.

    Menurutnya, Kasmudjo, dosen di UGM diundang Jokowi ke podium pada suatu acara dan terjadi dialog.

    Pada momen tersebut, Jokowi mengeklaim bahwa Kasmudjo merupakan sosok dosen pembimbingnya semasa dia menempuh studi di UGM.

    “Maka saat itu 2017, delapan tahun yang lalu, semua publik, jurnalis, wartawan menuliskan bahwa Pak Kasmudjo adalah dosen pembimbing skripsi dari Pak Jokowi.”

    “Delapan tahun kemudian hal itu berbalik. Pak Kasmudjo membantah dan terakhir Pak Jokowi membantah tahun 2025 bahwa Pak Kasmudjo bukan dosen pembimbing skripsinya tetapi dosen pembimbing akademik beliau,” ungkapnya.

    Rismon mengaku, telah mendatangi rumah Prof Kasmudjo untuk mengonfirmasi kebenaran kabar melalui wawancara.

    Hasil wawancaranya, Kasmudjo membantah sebagai dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi.

    “Hasil wawancara ada itu kami share di Youtube,” jelasnya.

    Atas dasar itu, Rismon mengeklaim, ada dugaan penyebaran informasi bohong yang disampaikan oleh Jokowi. 

    Sehingga Rismon melaporkan Jokowi ke Polda DIY karena lokasi dialog dengan Kasmudjo waktu itu berada di Jogja.

    Terpisah, Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, membenarkan Rismon Sianipar datang ke Polda DIY.

    Namun, menurut Ihsan belum ada surat pelaporan resmi dan masih bersifat aduan.

    “Benar Saudara Rismon Sianipar bersama pengacaranya mendatangi Polda DIY siang ini dan terkait surat pengaduannya telah diterima oleh Piket Ditreskrimsus Polda DIY,” terangnya, beberapa waktu lalu.

    Selain laporan Rismon, dua alumni UGM bersama seorang warga Yogyakarta melaporkan Jokowi ke Polda DIY.

    Laporan tersebut, soal dugaan penyebaran berita bohong.

    “Yang pertama tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Rismon. Yang kedua kaitannya dengan kabar bohong Jurusan Teknologi Kayu,” kata pelapor, Bangun Sutoto, di Polda DIY, Selasa (22/7/2025).

    Jokowi Tengah Hadapi Kasus Ijazah Palsu 

    Saat ini, Jokowi tengah menghadapi kasus dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu yang diadukan Jokowi ke Polda Metro Jaya.

    Jokowi melaporkan dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 lalu.

    Adapun lima terlapor yang diketahui merupakan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma, Eggi Sudjana, dan Kurnia Tri Royani.

    Kasus pun terus bergulir. Terbaru, adanya proses pemeriksaan Polda Metro Jaya di Polresta Solo, pada Rabu (23/7/2025).

    Selain Jokowi, beberapa teman semasa SMA-nya di SMAN 6 Solo turut diperiksa dalam kasus ijazah palsu ini

  • Tuding Ada Kekuatan Besar di Balik Polemik Ijazah Palsu, Jokowi Cuma Bikin Gaduh

    Tuding Ada Kekuatan Besar di Balik Polemik Ijazah Palsu, Jokowi Cuma Bikin Gaduh

    GELORA.CO -Pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang menyebut ada kekuatan besar yang memainkan isu dugaan ijazah palsu dirinya sangat tidak etis. 

    Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, Jokowi selaku mantan presiden terkesan hanya ingin membuat gaduh. 

    Terlebih, kata dia, kasus ijazah palsu yang menyeret namanya tidak kunjung tuntas lantaran Jokowi belum menunjukan ijazah asli kepada publik. 

    “Jadi, statemen Jokowi ada orang besar dibalik ijazah palsu dan pemakzulan Gibran dapat menimbulkan saling mencurigai di tengah masyarakat. Hal ini tentunya dapat menambah kegaduhan dalam politik nasional,” kata Jamiluddin kepada RMOL, Sabtu 26 Juli 2025. 

    Atas dasar itu, Jamiluddin menilai, pernyataan Jokowi itu sangat tidak etis dan tidak bersikap layaknya seorang negarawan. Pernyataan demikian sungguh tidak seharusnya keluar dari seorang mantan presiden.

    “Karena itu, lebih bijak bila Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membackup tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran,” kata mantan Dekan FIKOM IISIP ini. 

    Padahal dengan cara itu, kata Jamiluddin, Jokowi bisa meredam isu ijazah palsu yang dikeluhkannya tersebut. 

    “Masyarakat tidak liar dalam mempersepsi statemen Jokowi. Cara ini lebih elegan dan jauh dari kegaduhan di tengah masyarakat,” pungkasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Jokowi menduga ada agenda politik besar di balik isu pemakzulan anaknya dan ijazah palsu dirinya. 

    “Perasaan politik saya mengatakan, ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade, yang buat saya, ya biasa-biasa aja,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Senin 14 Juli 2025.

    Namun demikian, Jokowi menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya persoalan kasus ijazah palsu pada proses penyidikan yang berjalan.

    “Saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan, ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada,” kata Jokowi.

  • Kenapa Jokowi Diperiksa Polisi di Solo? Jawabannya Mengejutkan!

    Kenapa Jokowi Diperiksa Polisi di Solo? Jawabannya Mengejutkan!

    GELORA.CO  – Polda Metro Jaya memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait kasus tudingan ijazah palsu pada Rabu (23/7/2025). Pemeriksaan dilakukan di Mapolresta Solo, Surakarta, Jawa Tengah (Jateng).

    Dalam pemeriksaan itu, Jokowi membawa ijazah dari tingkat SD hingga S1. Ijazah Jokowi jenjang SMA dan S1 pun disita untuk diteliti penyidik.

    “Tadi pemeriksaan oleh penyidik, ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di-review Kembali, dan yang baru 10 pertanyaan,” kata Jokowi.

    Jokowi mengatakan, semua pertanyaan penyidik dijawab sesuai dengan apa yang diketahui dan terjadi apa adanya. Pertanyaan baru yang diajukan antara lain mengenai apakah kenal dengan Dian Sandi, kapan pernah bertemu, dan apakah dirinya yang meminta untuk memposting ijazah.

    “Semua saya jawab, saya bertemu di rumah saat mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Yang kedua, saya tidak memperintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial, saya jawab apa adanya,” ucapnya.

    Alasan Jokowi Diperiksa Polisi di Solo

    Kuasa Hukum Jokowi Yakup Hasibuan mengungkapkan alasan pemeriksaan kliennya dilakukan di Solo. Dia menjelaskan semula kliennya menerima surat panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis (17/7/2025).

    Siapa Sosok yang Disinggung Jokowi terkait Polemik Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran?

    Namun, kliennya saat itu berhalangan hadir. Sehingga meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang.

    Dia pun menanyakan kepada Jokowi terkait penjadwalan ulang pemeriksaan itu.

    “Kami tadi tanyakan kepada bapak (Jokowi), kira-kira jadwalnya seperti apa?” ujar Yakup di kediaman Jokowi, Selasa (22/7/2025).

    Dirinya mengetahui dari media massa para penyidik di Polda Metro Jaya sedang berada di Mapolresta Solo untuk memeriksa sejumlah saksi. Terdapat delapan saksi yang akan diperiksa.

    Terkait hal itu, pihaknya berinisiatif menanyakan ke Jokowi untuk berkenan bertanya ke penyidik terkait kemungkinan lokasi pemeriksaan disamakan dengan saksi-saksi lain yang di Mapolresta Solo.

    “Bapak (Jokowi) menjawab, ‘Dengan senang hati, apa pun proses yang harus dijalankan tentunya saya hormati,’,” tuturnya.

    Dikatakannya, pemeriksaan para saksi dan Jokowi di Mapolresta Solo dimungkinkan secara undang-undang. Pemeriksaan di kantor polisi yang wilayahnya sama dengan domisili saksi secara teknis wajar.

  • Terungkap! Syarat dari Prabowo Agar Ibu Kota Pindah ke IKN

    Terungkap! Syarat dari Prabowo Agar Ibu Kota Pindah ke IKN

    Jakarta –

    Syarat khusus ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum Keputusan Presiden (Keppres) untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur diteken. Bila beleid itu sudah diteken, ibu kota Indonesia resmi pindah ke Kalimantan Timur.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kelengkapan sarana dan prasarana di Nusantara menjadi salah satu syarat utama agar Keppres pemindahan ibu kota bisa diteken Prabowo. Pemerintah menargetkan hal itu bisa terwujud dalam 3 tahun mendatang.

    Sarana dan prasarana yang dimaksud pun harus lengkap dibangun di IKN, mulai dari fungsi eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

    “Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai sarana-prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, yang di sana akan menampung fungsi-fungsi eksekutif, fungsi-fungsi legislatif dan fungsi-fungsi yudikatif. Ini adalah sarana prasarana, syarat yang kita merasa ini harus ada sebelum kita memutuskan atau bapak presiden menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Prasetyo juga merespons beberapa usulan soal IKN. Mulai dari usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkantor di IKN, hingga usulan BUMN berkantor di IKN. Menurutnya pemerintah pada prinsipnya baru menerima masukan tersebut.

    Namun sampai saat ini arah kebijakannya tetap sama, IKN akan digunakan apabila pembangunannya sudah selesai. Fokusnya saat ini membangun sarana dan prasarana IKN secepat-cepatnya.

    “Tentu kita menerima semua pendapat masukan apapun itu. Tetapi sebagaimana yang sudah pernah juga pemerintah sampaikan bahwa sampai hari ini Pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” sebut Prasetyo.

    Progres Pembangunan IKN

    Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga/Foto: Dok. Kementerian PUPR

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sempat mengungkapkan progres terkini pembangunan sejumlah infrastruktur di ibu kota baru pada Juni lalu. Salah satunya yakni ada pembangunan 47 tower hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan serta pertahanan dan keamanan (Hankam) yang telah tembus 97,46%.

    Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, per bulan Mei 2025 progres infrastruktur yang bersumber dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara menyeluruh sebesar 77,365%. Ini sudah termasuk infrastruktur yang sudah selesai.

    “Progres infrastruktur yang masih dalam masa konstruksi ada pembangunan 47 Tower ASN/Hankam progresnya sebesar 97,46%” ujar Danis kepada detikcom, Kamis (5/6/2025) lalu.

    Saat ini, pekerjaan konstruksi hunian ASN/Hankam ini berada dalam naungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Danis menambahkan, ada juga pembangunan hunian vertikal TNI dengan progres sebesar 27,32%.

    Sedangkan dari sisi investasi, jumlah direct investment melalui Otorita IKN kini telah mencapai 86,67%. Namun ia tak merincikan berapa nominal yang telah tertampung. Di saat yang bersamaan, pihaknya juga tengah dalam proses tender untuk infrastruktur baru.

    “Infrastruktur yang dibangun dari APBN OIKN saat ini masih dalam proses tender,” terang Danis.

    Sementara itu, berdasarkan data Otorita IKN per 11 April 2025, progres pekerjaan pembangunan IKN Batch 1 mencapai 98,55%. Lalu progres pembangunan Batch 2 mencapai 84,04%, kemudian Batch 3 mencapai 48,00%.

    Selanjutnya untuk progres pembangunan Kompleks Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), Kemenko 1 dan 3 sudah rampung 100%. Sedangkan Kemenko 2 progres pembangunannya mencapai 94%, dan Kemenko 4 sudah di 98% atau finishing.

    Kemudian untuk progres pembangunan Bandara Very Very Important Person (VVIP) IKN, per April lalu dari sisi darat sudah mencapai 100%. Sedangkan pembangunan sisi udara di angka 97,8%.

    Sejumlah proyek tercatat sudah rampung sepenuhnya, antara lain mulai dari Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sungai Sepaku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), Istana Negara dan Lapangan Upacara, ⁠Istana Garuda, ⁠Kantor Sekretariat Presiden (Setpres), hingga ⁠Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Halaman 2 dari 2

    (hal/rrd)

  • Partai Berkarya tegaskan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Partai Berkarya tegaskan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Ketum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas memberikan sambutan di depan anak anak yatim di Yayasan Panti Asuhan Yatim Daarul Rahman, Pejaten, Jaksel, Jumat (25/07/2025).

    Partai Berkarya tegaskan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 20:55 WIB

    Elshinta.com – Partai Berkarya menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas dalam pernyataannya usai acara syukuran pasca Musyawarah Nasional (Munas) Partai Berkarya, di Yayasan Panti Asuhan Yatim Daarul Rahman, Pejaten, Jaksel, Jumat (25/07/2025).

    “Langkah pertama setelah dilantik yang paling terpenting adalah mendukung penuh seluruh kebijakan dan program Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran,” ujar Ridwan di hadapan awak media.

    Ridwan sebelumnya ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Berkarya . Dia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya di Ballroom Hotel Episode, Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada 14 hingga 16 Juli 2025.

    Ia menekankan bahwa dukungan ini sejalan dengan identitas partai yang mengedepankan nilai-nilai kekaryaan.

    “Jadi Partai Berkarya itu karena kita ini kan karya kekaryaan. Jadi ya mendukung sepenuhnya apa yang diperintahkan, apa yang dimandatkan baik itu oleh undang-undang maupun Presiden terpilih. Karena kalau kita gak dukung kebijakan pemerintah itu sama juga kita menghambat pembangunan bangsa ini,” ujarnya.

    Ia menyebut bahwa Prabowo membawa gagasan besar untuk menghadapi tantangan global, dan menurutnya hal itu perlu mendapat dukungan nyata dari berbagai elemen, termasuk partai politik.

    “Gagasan Pak Prabowo luar biasa. Maka kami siap menjadi mitra strategis pemerintah,” tegas Ridwan.

    Ridwan juga menuturkan bahwa Partai Berkarya saat ini fokus melakukan konsolidasi internal, mulai dari pusat hingga daerah. Proses restrukturisasi dan revitalisasi organisasi dinilai penting sebagai bekal untuk menghadapi Pemilu 2029.

    “Kami ingin membawa Partai Berkarya kembali eksis di kancah perpolitikan nasional, baik di Pileg, Pilpres, maupun Pilkada,” ujarnya.

    Dalam waktu dekat, Ridwan mengatakan pihaknya akan melakukan silaturahmi atau sowan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran, serta para ketua umum partai politik lain di Indonesia.

    “Kami ingin meminta masukan dan arahan agar bisa jadi mitra strategis pemerintah,” ucapnya.

    Penuis : Rama Pamungkas

    Sumber : Radio Elshinta

  • Gibran fokus pemulihan warga Tambora-Jakarta saat tinjau kebakaran

    Gibran fokus pemulihan warga Tambora-Jakarta saat tinjau kebakaran

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Gibran fokus pemulihan warga Tambora-Jakarta saat tinjau kebakaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 21:44 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka fokus penanganan pada pemulihan warga dan fasilitas terdampak saat meninjau langsung kebakaran di Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Jumat.

    Dalam keterangannya, Gibran meninjau lokasi kebakaran setelah melaksanakan Salat Jumat di Masjid Al Ijtihad yang berada tak jauh dari lokasi kejadian.

    Peninjauan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan dampak bencana tidak berhenti pada bantuan awal, tetapi juga mencakup perhatian berkelanjutan terhadap kebutuhan dasar warga, termasuk pemulihan lingkungan dan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti balita dan lansia.

    Berdasarkan penuturan Camat Tambora Holi Susanto yang mendampingi selama peninjauan, Wapres Gibran memberi arahan agar dilakukan asesmen cepat guna mengidentifikasi bantuan yang paling dibutuhkan warga.

    “Tadi pada saat di lapangan, beliau mengarahkan juga agar segera melakukan asesmen untuk mencari apa, sih, yang perlu dibantu,” ucap Holi setelah peninjauan.

    Gibran juga menaruh perhatian terhadap kondisi tempat tinggal terdampak yang hangus.

    Wapres menanyakan dukungan yang diberikan pemerintah daerah dan menyampaikan komitmen untuk mendukung pembangunan kembali fasilitas yang terdampak.

    “Beliau menanyakan dukungan dari pemerintah daerah untuk bantuan material,” kata Holi.

    Khusus pada aspek kesehatan, Wapres memberikan perhatian lebih kepada seorang bayi berusia 4 bulan yang menderita bocor klep jantung.

    Bantuan susu formula khusus, yaitu susu Neocate, akan diberikan melalui tim medis untuk membantu pertumbuhan bayi tersebut yang membutuhkan penanganan gizi dan nutrisi secara spesifik.

    Selain itu, Holi juga menuturkan bahwa sejak kejadian, masyarakat Tambora telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Bantuan tersebut meliputi logistik dasar seperti sembako, selimut, dan pakaian dalam.

    Pada kesempatan ini, Wapres juga menyerahkan sejumlah bantuan berupa air mineral, paket makan siang, perlengkapan mandi, paket buku tulis, terpal, sarung, selimut, susu kotak, popok, dan kasur.

    Bantuan terpal, menurut Holi, menjadi salah satu barang yang paling membantu karena sangat dibutuhkan warga sebagai penutup sementara di sisa bangunan rumah mereka.

    Diketahui, data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, terjadi kebakaran di kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Senin (21/7) pagi sekitar pukul 08.00 WIB yang menghanguskan 88 rumah tinggal permanen. Sebanyak 179 kepala keluarga (KK) terdampak akibat kejadian ini. 

    Sumber : Antara

  • Pencari Kerja Tagih Janji Gibran soal 19 Juta Lapangan Pekerjaan: Kami Semua Butuh! Megapolitan 25 Juli 2025

    Pencari Kerja Tagih Janji Gibran soal 19 Juta Lapangan Pekerjaan: Kami Semua Butuh! Megapolitan 25 Juli 2025

    Pencari Kerja Tagih Janji Gibran soal 19 Juta Lapangan Pekerjaan: Kami Semua Butuh!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ihsan (21), salah satu
    pencari kerja
    yang menghadiri bursa kerja (
    job fair
    ) di SMKN 57 Jakarta Selatan tak segan menyuarakan kritik sekaligus harapannya kepada pemerintah mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan.
    Pria lulusan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang (Unnes) itu menagih janji Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    yang sebelumnya menyebut akan membuka
    19 juta lapangan pekerjaan
    bagi masyarakat Indonesia.
    “Ya itu sih saya sebenarnya nunggu dari janjinya Wakil Presiden, katanya 19 juta (lapangan) pekerjaan. Saya tunggu itu semoga benar-benar ada gitu. Jangan cuma temen-temennya aja yang dikasih makan kan, kita semua juga butuh,” kata Ihsan di SMKN 57 Jakarta Selatan, Jumat (25/7/2025).
    Sebagai seorang
    fresh graduate
    , Ihsan mengaku datang ke job fair bukan semata ingin langsung melamar kerja.
    Ia ingin memahami tren dan struktur
    lowongan kerja
    yang tersedia bagi
    fresh graduate
    seperti dirinya.
    “Sebenarnya saya ke
    job fair
    ini untuk melihat sebenarnya gimana sih lowongan pekerjaan untuk tahun-tahun mendatang gitu untuk saya,” ucapnya.
    Ihsan mengakui sempat merasa pesimistis di awal mencari kerja di
    job fair
    . Ia menilai bursa kerja sering kali hanya bersifat formalitas.
    Namun setelah menelusuri berbagai platform daring, ia mulai merasa lebih optimis.
    “Awal-awal ada sih rasa pesimisnya, tapi setelah saya cari nih apalagi di
    platform-platform

    online
    , di
    website
    resmi dari perusahaan-perusahaan, ternyata banyak banget gitu untuk kualifikasi pekerjaan dari semua jurusan,” ungkapnya.
    Meski begitu, Ihsan tetap mengkritik syarat pengalaman kerja minimal yang masih menjadi kendala utama bagi para lulusan baru.
    Ia menilai perusahaan seharusnya mulai mempertimbangkan pengalaman organisasi atau kegiatan selama kuliah sebagai bentuk kesiapan kerja.
    “Yang bikin saya janggal sampai saat ini harus ada minimal pengalaman itu sih. Gimana kita bisa dapat pengalaman sedangkan kita belum bisa bekerja? ‘Minimal pengalaman dua tahun’, ‘minimal pengalaman satu tahun’, kalau kita
    fresh graduate
    gimana cara dapatnya gitu?” ujarnya.
    Ihsan berharap perusahaan bisa memberi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan mereka tanpa langsung terpengaruh oleh stereotip Gen Z.
    “Harapan saya sih dari perusahaan itu kasih kesempatan, terutama saya nih di generasi Z, dikasih kesempatan untuk menunjukkan gitu skill sama pengetahuannya, jangan langsung menutup,” tutup Ihsan.
    Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka berjanji hendak membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Dalam debat keempat Pilpres 2024, di Jakarta, 21 Januari 2024, Gibran menyebut 19 juta lapangan kerja akan terbuka lebar.
     
    Hal ini bisa direalisasikan jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi energi, serta ekonomi kreatif dan UMKM dapat dikawal. Dari jumlah tersebut, 5 juta lapangan kerja ialah green jobs.
    “Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan perempuan, 5 juta di anatranya adalah green jobs,” ujar Gibran saat debat Pilpres 2024.
    Ia bilang,
    green jobs
    adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Menurut dia,
    green jobs
    adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.