Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Jokowi Berharap Bisa Mempertahankan Pengaruh Kekuasaan Melalui Gibran, Justru Berbalik Arah

    Jokowi Berharap Bisa Mempertahankan Pengaruh Kekuasaan Melalui Gibran, Justru Berbalik Arah

    GELORA.CO – Kritik tajam terhadap posisi politik Gibran Rakabuming Raka yang kini dinilainya berada dalam pusaran ketidakpastian kekuasaan.

    Ketua Dewan Direksi GREAT Institute, Syahganda Nainggolan menyebutkan, Joko Widodo (Jokowi) keliru karena memaksakan anaknya untuk masuk ke gelanggang politik nasional sebagai Wakil Presiden.

    “Jokowi memaksakan anaknya, Gibran Rakabuming Raka. Dia masukkan ke dalam sentrum pertarungan, dia pikir bisa bertahan mengontrol anaknya,” ujar Syahganda lewat kanal Youtube Hendri Satrio, Rabu, 12 November 2025.

    Menurut aktivis senior itu, Jokowi tidak menyadari bahwa politik Indonesia tidak sesederhana yang ia bayangkan.

    “Dia nggak tahu kalau politik di Indonesia ini bukan hanya dia yang mengerti politik dasamuka—politik dua muka,” sindir Syahganda dikutip melalui rmol.

    Ia menambahkan, bahkan Presiden Prabowo Subianto pun disebut memahami gaya politik seperti itu.

    “Kan Prabowo juga bilang sering belajar dari Jokowi. Artinya Prabowo juga mengerti politik dasamuka, dua muka,” ujarnya.

    Syahganda menilai, strategi Jokowi yang ingin mempertahankan pengaruh kekuasaan melalui anaknya justru berbalik arah.

    “Dia nggak sangka bahwa dia itu kasih saran kontrol terhadap rezim yang dia pikir rezim keberlanjutan, ternyata tidak. Makanya anaknya sekarang jadi pusaran goyangan-goyangan orang,” jelasnya.

    Menurutnya, Gibran kini tengah menghadapi situasi politik yang tidak menentu dan kehilangan pijakan kekuasaan. Ia pun menutup dengan nada sindiran yang tajam.

    “Kemarin Gibran malah memberikan hadiah mancing ikan. Sudah, pokoknya dia bagusan jadi ketua RT aja,” pungkasnya.***

  • Bikin Geger! Ini Isi Surat Purbaya ke Gubernur

    Bikin Geger! Ini Isi Surat Purbaya ke Gubernur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengirimkan surat tentang percepatan pelaksanaan belanja APBD Tahun Anggaran 2025 kepada para pemimpin daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    Dalam surat bernomor S-662/MK.08/2025 tertanggal 20 Oktober 2025 itu Purbaya telah meminta para kepala daerah untuk memperkuat belanja pembangunannya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Surat itu ia kirimkan kepada kepala daerah mempertimbangkan masih naiknya simpanan pemda di perbankan di tengah lambatnya kinerja belanja daerah. Padahal, pemerintah pusat ia sebut juga terus konsisten mencairkan anggaran transfer ke daerah (TKD).

    “Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah,” tulis Purbaya dalam isi surat yang ditandatanganinya itu sebagaimana dikutip Rabu (12/11/2025).

    Dana pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di perbankan per akhir kuartal III-2025 yang dicatat Purbaya senilai Rp 234 triliun atau meningkat sekitar 12,17% dari periode yang sama tahun lalu Rp 208,6 triliun.

    Sementara itu, realisasi belanja APBD seluruh daerah hingga akhir September 2025 di Indonesia baru mencapai Rp712,8 triliun, turun 13,1% dari periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi tersebut 51,3% dari pagu belanja APBD 2025 senilai Rp1.389,3 triliun.

    Sementara itu, pemerintah pusat telah berkomitmen untuk terus merealisasikan penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang nilainya sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu hingga akhir kuartal III-2025.

    “Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan,” tulis Purbaya dalam suratnya.

    Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

    Sebagaimana diketahui, ekonomi pada kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%.

    Adapun langkah-langkah yang ia minta dilakukan para kepala daerah, yaitu melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

    Lalu, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda), serta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

    Terakhir, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

    “Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” sebagaimana tertulis dalam surat Purbaya yang tembusannya ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara itu.

    Kemenkeu Terbitkan Pedoman TKD Akhir 2025

    Setelah Purbaya mengirimkan surat itu kepada para kepala daerah, Kementerian Keuangan juga mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir tahun anggaran 2025 yang juga ditujukan kepada para kepala daerah bernomor S-73/PK/2025.

    Untuk TKD yang digelontorkan dalama bentuk dana bagi hasil atau DBH, diharuskan menyampaikan laporan syarat salur mulai dari DBH Cukai Hasil Tembakau atau CHT, DBH Dana Reboisasi, hingga DBH Sawit paling lambat pada 17 November 2025 pukul 23.59 WIB.

    Dalam hal syarat salur DBH CHT, DBH DR, dan DBH Sawit itu tidak kunjung disampaikan hingga batas waktu yang ditetapkan, Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti dapat menghentikan sisa penyalurannya kepada kepala daerah.

    Adapula ketentuan DAK nonfisik yang juga diberikan batas waktu, seperti penyampaian syarat salur Dana Tunjangan Profesi Guru ASND (TPG ASND), Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND (Tamsil Guru ASND), dan Dana Tunjangan Khusus Guru ASND (TKG ASND) TA 2025 dengan rekomendasi dari Kemendikdasmen paling lambat 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB.

    “Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak dapat dipenuhi, maka TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2025 tidak disalurkan,” dikutip dari pedoman tersebut.

    Tak terkecuali Dana Desa, para bupati atau wali kota juga diharuskan menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Bila tidak disampaikan syarat penyalurannya, maka akan dicatat menjadi sisa dana desa di rekening kas umum negara dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

    Demikian juga ketentuan terkait Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal (DIF), hingga Hibah Kepada Daerah bisa tidak disalurkan bila tidak memenuhi persyaratan pelaporan dokumen penyalurannya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

    TKD Jadi Perhatian Khusus Prabowo

    Setelah Purbaya menyurati para kepala daerah itu, termasuk dengan memberikan pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir tahun anggaran 2025, Presiden Prabowo Subianto bahkan telah memerintahkan secara khusus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun.

    Perintah ini ia sampaikan dalam rapat khusus dengan beberapa jajaran kabinet di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta sebelum terbang ke Australia untuk kunjungan kerja.

    “Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.presiden, dikutip Rabu (12/11/2025).

    Kepada para menterinya, Prabowo juga menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tak terkecuali dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat.

    Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gaspol Hari Ini: Budi Arie ke Prabowo untuk Cari Beking Kasus Hukum?

    Gaspol Hari Ini: Budi Arie ke Prabowo untuk Cari Beking Kasus Hukum?

    Gaspol Hari Ini: Budi Arie ke Prabowo untuk Cari Beking Kasus Hukum?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, merespons tudingan yang disampaikan banyak pihak setelah dirinya menyampaikan keinginan untuk bergabung ke Partai Gerindra.
    Ia menekankan, langkah itu diambil bukan untuk mencari perlindungan terkait kasus hukum yang kerap dikaitkan padanya, tentang persoalan judi online (judol).
    “Narasi bahwa saya minta perlindungan hukum, apa yang saya harus lindungi?” ujar Budi Arie dalam
    podcast Gaspol
    ! di YouTube
    Kompas.com
    , Rabu (12/11/2025).
    Ia menekankan, persoalan judol sudah selesai diputus dalam persidangan.
    Budi Arie juga menuturkan dirinya tidak terlibat dalam kasus tersebut.
    Sebaliknya, Budi Arie menduga ada pihak yang berusaha menyudutkannya dan mempertanyakan motif di balik serangan politik itu.
    “Malah saya balik tanya, jangan-jangan kalian semua yang banyak kasus hukum,” paparnya.
    Di sisi lain, ia mengaku sudah meminta pada Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk bergabung dengan partai politik (parpol).
    Meski begitu, dalam pertemuan 24 Oktober 2025 di Solo, Budi Arie belum menyampaikan secara spesifik ingin merapat ke Gerindra.
    Namun, langkah itu juga disampaikannya pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Budi Arie mengatakan, Jokowi dan Gibran mendukung keputusannya.
    “Saya sampaikan dan saya juga sudah diskusi dengan Pak Wapres, Mas Gibran juga. Beliau juga mengerti langkah-langkah saya,” imbuh dia.

    Bagaimana obrolan selengkapnya?
    Simak dalam
    podcast Gaspol
    , tayang perdana malam ini pukul 20:00 WIB.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran Singgung soal Ledakan di SMAN 72: Sekolah Harus Jadi Tempat Aman, Bebas Bullying

    Gibran Singgung soal Ledakan di SMAN 72: Sekolah Harus Jadi Tempat Aman, Bebas Bullying

    Gibran Singgung soal Ledakan di SMAN 72: Sekolah Harus Jadi Tempat Aman, Bebas Bullying
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sempat mengingatkan perihal sekolah harus bebas
    bullying
    atau perundungan sehingga menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak.
    Hal itu disampaikan
    Gibran
    saat menyinggung perihal kejadian ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Pusat pada Jumat, 7 November 2025.
    Pasalnya, diduga pelaku peledakan adalah siswa dari
    SMAN 72 Jakarta
    tersebut. Pelaku juga diduga menjadi korban
    bullying
    di sekolah.
    “Sekolah itu harus menjadi tempat yang aman, nyaman bagi anak-anak kita, tempat yang bebas dari perundungan,” kata Gibran dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Rabu (12/11/2025).
    Dalam kesempatan itu, Gibran juga mengingatkan bahwa semua pihak harus saling menjaga dan peka agar kejadian seperti di SMAN 72 Jakarta tidak terulang.
    “Saya titip, untuk kita semua saling menjaga, saling peka, dan juga saling mengingatkan agar kejadian-kejadian yang terjadi kemarin di salah satu SMA di Jakarta tidak terulang kembali,” ujarnya.
    Sebelumnya diberitakan, Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri mengungkapkan bahwa terduga pelaku dalam peristiwa ini adalah seorang siswa aktif di SMAN 72 Jakarta.
    “Berdasarkan hasil penyelidikan awal, pelaku merupakan anak di bawah umur dan siswa aktif di sekolah tersebut,” kata Asep dalam konferensi pers pada 11 November 2025.
    Kemudian, Asep mengungkapkan, ledakan tersebut mengakibatkan sebanyak 96 orang mengalami luka berat hingga ringan dan dirawat di empat rumah sakit.
    Dari jumlah korban tersebut, 72 di antaranya mengalami gangguan pada gendang telinga.
    “Total korban akibat peristiwa tersebut tercatat sebanyak 96 orang dengan rincian 67 orang luka ringan, 26 luka sedang, dan tiga orang luka berat,” ujar Asep.
    Hingga Selasa, 68 pasien sudah dipulangkan. Sementara 28 lainnya masih di rawat di Rumah Sakit Yarsi, Rumah Sakit Islam Jakarta, dan Rumah Sakit Kramat Jati.
    Kemudian, berdasarkan penyelidikan mendalam, terduga pelaku yang berinisial ABH diketahui sebagai pribadi penyendiri.
    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin menjelaskan bahwa ABH merasa kesepian dan tidak memiliki sosok untuk berbagi cerita dan keluh kesahnya.
    “Dia merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri, maupun di lingkungan sekolah,” kata Iman.
    Kasubdit Kontra Naratif Direktorat Pencegahan Densus 88 AKBP Mayndra Eka Wardhana mengatakan, bahwa keluh kesah itu berubah jadi rasa marah terhadap orang-orang di sekitarnya.
    “Merasa kesepian, tidak ada harus menyampaikan kepada siapa. Lalu, yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam,” ujar Mayndra.
    Berangkat dari rasa dendamnya, ABH diduga mencari cara untuk melampiaskan emosinya itu. Lalu, mulai berselancar di internet, dan berlabuh pada konten bermuatan kekerasan yang membahayakan nyawa orang lain.
    Kemudian, terduga pelaku diduga jatuh makin dalam dan menemukan sebuah komunitas pengagum kekerasan. Lalu, memilih bergabung karena merasa memiliki minat yang sama.
    “Yang bersangkutan juga mengikuti sebuah komunitas media sosial yang bisa dikatakan di situ juga mereka sangat mengagumi kekerasan,” katanya.
    Di komunitas itu, anggotanya akan mendapatkan apresiasi jika melakukan tindak kekerasan.
    Menurut Mayndra, perhatian yang didambakan ABH ini pun memacunya untuk melakukan hal serupa, dengan meledakkan tujuh bom di sekolahnya.
    “Nah, motivasi yang lain ketika beberapa pelaku itu melakukan tindakan kekerasan lalu meng-upload ke media tersebut, ya, maka komunitas tersebut mengapresiasi sebagai sesuatu yang heroik,” ujarnya.
    (Sumber: Hanifah Salsabila/Reporter | Akhdi Martin Pratama/Editor)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran soroti ledakan SMAN 72, minta masyarakat peka kesehatan mental

    Gibran soroti ledakan SMAN 72, minta masyarakat peka kesehatan mental

    “Saya titip, untuk kita semua saling menjaga, saling peka, dan juga saling mengingatkan agar kejadian-kejadian yang terjadi kemarin di salah satu SMA di Jakarta tidak terulang kembali,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kepekaan terhadap kesehatan mental anak-anak didik dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman.

    Pesan itu disampaikan Wapres di agenda Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2025 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu, merespons peristiwa ledakan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang menimpa puluhan siswa.

    “Saya titip, untuk kita semua saling menjaga, saling peka, dan juga saling mengingatkan agar kejadian-kejadian yang terjadi kemarin di salah satu SMA di Jakarta tidak terulang kembali,” katanya.

    Menurut Wapres Gibran, perhatian terhadap tumbuh kembang anak tidak hanya terbatas pada asupan gizi dan kesehatan tubuh, tetapi juga harus mencakup aspek psikologis dan lingkungan sosial mereka.

    Ia menekankan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa.

    “Sekolah itu harus menjadi tempat yang aman, nyaman bagi anak-anak kita, tempat yang bebas dari perundungan,” katanya.

    Gibran mengajak semua pihak, baik guru, orang tua, maupun masyarakat, untuk saling menjaga dan peduli terhadap kesehatan mental anak-anak.

    Wapres menambahkan, membangun generasi sehat dan berkarakter tidak bisa dilepaskan dari lingkungan belajar yang positif dan bebas kekerasan.

    Ia berharap seluruh sekolah di Indonesia dapat menjadi ruang tumbuh yang aman bagi anak-anak untuk belajar, berinteraksi, dan berkembang secara utuh, baik fisik maupun mental.

    Sebelumnya, insiden ledakan terjadi di lingkungan SMAN 72 Jakarta yang berlokasi di kompleks Kodamar TNI Angkatan Laut, Kelapa Gading, pada Jumat (7/11) sekitar pukul 12.15 WIB.

    Berdasarkan keterangan saksi, ledakan pertama terdengar saat khotbah Jumat tengah berlangsung, disusul ledakan kedua dari arah berbeda.

    Peristiwa tersebut mengakibatkan puluhan korban mengalami luka bakar dan luka akibat serpihan, serta menimbulkan kepanikan di lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar.

    Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan salah satu siswa sekolah tersebut. Sejumlah pihak juga mengungkapkan bahwa pelaku sebelumnya sempat mengalami tindakan perundungan di sekolah.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran isyaratkan kabar baik tambahan insentif kader posyandu

    Wapres Gibran isyaratkan kabar baik tambahan insentif kader posyandu

    “Kendala yang mungkin juga dirasakan oleh teman-teman, dukungan dari kepala daerah sudah maksimal?”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming menyampaikan sinyal kabar baik terkait tambahan insentif bagi kinerja kader posyandu dan kepala daerah dari pemerintah pusat.

    Hal itu dikabarkan Wapres saat berdialog langsung dengan salah satu kader posyandu asal Blora, Jawa Tengah, dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2025 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu.

    Dalam sesi dialog tersebut, Wapres Gibran menanyakan sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program penurunan stunting di lapangan.

    “Kendala yang mungkin juga dirasakan oleh teman-teman, dukungan dari kepala daerah sudah maksimal?” tanya Wapres.

    Salah satu kader posyandu asal Blora yang hadir menjawab bahwa dukungan kepala daerah selama ini sudah berjalan sangat baik.

    “Sudah maksimal, Bapak. Kepala daerah kami memberikan dana untuk pemberian makanan tambahan dan pelatihan-pelatihan bagi kader agar bisa mengedukasi masyarakat,” ujarnya.

    Mendengar hal itu, Wapres mengapresiasi peran kader posyandu sebagai garda terdepan dalam memperbaiki gizi anak di daerah, termasuk membantu pemerintah dalam ikhtiar menurunkan angka stunting.

    “Apapun itu, kader posyandu adalah ujung tombak di lapangan. Kalau nggak ada ibu-ibu ini, mungkin angka-angkanya tidak sebaik ini,” ujar Wapres, seraya menyampaikan terima kasih atas dedikasi para kader.

    Wapres Gibran kemudian menyinggung soal tambahan insentif bagi kader posyandu dan kepala daerah.

    “Saya kira ini perlu ada sedikit tambahan insentif. Tadi, sebenarnya ada sedikit berita baik dari Pak Menteri Keuangan, tapi sebentar, mau kita konfirmasi dulu ya,” kata Gibran yang disambut tepuk tangan para peserta.

    Wapres meminta para kader bersabar menunggu kepastian kebijakan tersebut.

    “Sabar dulu ya, Ibu. Kita konfirmasi dulu. Termasuk untuk kepala daerah,” ucapnya.

    Dialog hangat itu menjadi salah satu momen dalam Rakornas yang berisi arahan pemerintah terhadap semangat kolaborasi dalam menurunkan prevalensi stunting nasional menuju target 14,2 persen pada 2029.

    Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat, prevalensi stunting di Indonesia berada di angka 19,8 persen. Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan prevalensi stunting secara bertahap mencapai 5 persen pada 2045.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Tak Tampak Saat Prabowo Gelar Rapat Khusus Bahas Keuangan Negara

    Purbaya Tak Tampak Saat Prabowo Gelar Rapat Khusus Bahas Keuangan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat khusus yang salah satunya membahas mengenai keuangan negara sebelum berangkat ke Australia. Menariknya, meski secara spesifik membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak.

    Adapun dalam rapat tersebut Prabowo telah memerintahkan Menteri Sekretaris Negara alias Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengawal proses penyerapan APBN dan APBD. Tugas yang seharusnya dilakukan oleh Menkeu.

    Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan syarat sekaligus deadline kepada pemerintah daerah alias pemda terkait pencairan dana transfer ke daerah pada akhir tahun 2025.

    Pemda yang tidak memenuhi syarat terancam akan memperoleh sisa transfer ke daerah termasuk penyaluran dana desa.

    Penyaluran TKD yang dimaksud meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal, serta Hibah Kepada Daerah. 

    Terkait penyaluran DBH baik itu DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Reboisasi (DBH DR), serta DBH Perkebunan Sawit (DBH Sawit), pemda diminta untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH periode 2024 sampai semester I/2025. Batas akhir waktu penyampaian dokumen ketiga DBH yakni paling lambat 17 November 2025 pukul 23.59 WIB. 

    “Dalam hal syarat salur DBH CHT pada huruf a belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH CHT yang belum disalurkan. DBH CHT yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah,” demikian dikutip dari surat yang tertanggal 30 Oktober 2025 itu oleh Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Konsekuensi yang sama juga berlaku bagi pemda yang tidak menyampaikan syarat-syarat dokumen dimaksud untuk DBH DR dan DBH Sawit hingga batas akhir waktu yang ditetapkan. 

    Selengkapnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu juga menetapkan batas akhir penyampaikan dokumen syarat penyaluran komponen TKD lainnya. Misalnya, pemda diwajibkan menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai yang dibayarkan kepada PNS daerah serta gaji dan tunjangan kepada PPPK guru maupun non guru pada November dan Desember 2025, masing-masing paling lambat 10 Desember 2025 dan 10 Januari 2026. Ini menjadi syarat penyaluran DAU. 

    Kemudian, syarat penyaluran DAU khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan paling lambat disampaikan pada 14 November 2025, sedangkan untuk penggajian PPPK pada 19 Desember 2025. Semuanya harus disampaikan paling lambat pukul 23.59 WIB. 

    Sementara itu, batas akhir penyampaian syarat penyaluran DAK Fisik yakni 22 Desember 2025 pukul 17.00 WIB. Adapun batas akhir untuk syarat salur DAK Nonfisik berbeda-beda yakni 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk yang berkaitan dengan tunjangan guru, 1 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk DAK Nonfisik jenis lainnya, 31 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB untuk Dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan, serta 1 Desember 2025 untuk DANA BOK Puskesmas. 

    Di sisi lain, bagi Dana Desa, bupati/wali kota memiliki waktu untuk menyampaikan berbagai syarat yang ditentukan sampai dengan 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Apabila tidak dipenuhi, sisa pagu Dana Desa TA 2025 tidak akan disalurkan termasuk untuk TA berikutnya dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN). 

    Selain syarat laporan realisasi penyerapan Dana Desa, bupati/wali kota secara khusus harus menyampaikan setidaknya dua dokumen mengenai penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebagaimana diketahui, Dana Desa telah disetujui oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjadi penjamin penyaluran kredit untuk Kopdes. 

    Dua dokumen dimaksud adalah akta pendirian badan hukum koperasi desa merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa merah putih ke notaris, serta surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa merah putih.

    Selanjutnya, pemda Provinsi Papua dan Provinsi Aceh harus menyampaikan dokumen-dokumen syarat penyaluran DOK dan DTI sampai dengan 30 November 2025 pukul 23.59 WIB.

    Selain itu, syarat penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta harus dipenuhi paling lambat 28 November 2025, sedangkan Dana Insentif Fiskal pada 20 November 2025 pukul 16.00 WIB. Hibah kepada Daerah terkait dengan MRT paling lambat 20 November 2025, sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 19 Desember 2025.  

    Mensesneg Awasi Penyerapan

    Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memastikan penyerapan anggaran kementerian/lembaga di pusat hingga transfer ke daerah (TKD) jelang akhir 2025. 

    Hal itu disampaikan Prabowo pada rapat khusus sebelum bertolak ke Australia dalam rangka pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025). 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden telah memerintahkan Prasetyo untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun. 

    “Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” ucap Teddy sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (11/11/2025). 

    Teddy menyebut Prabowo menunda jadwal penerbangannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapat tersebut.

    Rapat tertutup itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Teddy menjelaskan bahwa Prabowo memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. 

    Kepala Negara menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy. 

    Adapun kendati membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak dalam rapat tersebut.

    Surat Purbaya ke Kepala Daerah

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menyurati seluruh kepala daerah di Indonesia terkait dengan realisasi belanja APBD yang lambat serta besarnya simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan hingga akhir kuartal III/2025. 

    Melalui Surat Menteri Keuangan No.S-662/MK.08/2025 berjudul ‘Percepatan Pelaksanaan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025’, Purbaya menyebut pemerintah pusat telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran daerah. 

    Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sampai dengan September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 Triliun atau 74% dari pagu APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun. 

    “Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan,” tulis Purbaya pada surat tersebut, dikutip Bisnis, Senin (10/11/2025). 

    Purbaya lalu meminta para pemda melakukan empat hal berdasarkan hasil pemantauan dimaksud, sekaligus untuk mendorong perekonomian nasional 2025 agar bisa lebih baik. 

    Pertama, mempercepat penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik. Kedua, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek proyek pemda. “[Ketiga] memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah,” tulis Purbaya. 

    Keempat, melakukan monitoring secara berkala baik mingguan atau bulanan terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025. Dia meminta hasil monitoring itu bisa menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

    Surat itu dikirimkan Purbaya pada 20 Oktober 2025, dengan tembusan Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

    Beberapa waktu sebelumnya, Purbaya juga sempat mewanti-wanti kementerian/lembaga khususnya dengan anggaran yang besar untuk mengoptimalkan belanjanya. 

    Dia memberikan waktu sampai dengan akhir Oktober 2025 kepada kementerian/lembaga untuk membelanjakan anggarannya sebelum melakukan penyisiran dan merealokasi anggaran itu untuk bantuan kepada masyarakat. 

  • Riuh Rendah Wacana Single Profile, Bakal Efektif Tutup Celah Kepatuhan Pajak?

    Riuh Rendah Wacana Single Profile, Bakal Efektif Tutup Celah Kepatuhan Pajak?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah berencana untuk mengintegrasikan data wajib pajak, wajib bayar serta pengguna jasa kepabeanan dan cukai dengan format single profile. Langkah ini dinilai cukup efektif untuk menutup gap compliance atau celah kepatuhan yang pada akhirnya akan berdampak positif ke penerimaan negara. 

    Sekadar catatan, kepatuhan formal wajib pajak masih sangat rendah. Pemerintah mencatat sebanyak 15,08 juta wajib pajak telah menyampaikan surat pemberitahunan alias SPT untuk tahun pajak 2024 per 24 Agustus 2025. Realisasi itu setara 76,54% dari total WP yang wajib melaporkan SPT Tahunan.

    Dari total jumlah WP yang telah melapor, 13,83 juta SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang terdiri dari 12,6 juta WP karyawan dan 1,22 juta WP non karyawan. Sementara itu 1,25 juta SPT berasal dari WP badan. 

    Adapun single profile menjadi salah satu arah kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan negara pada Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025—2029 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2025.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Rosmauli menyatakan pihaknya berkomitmen mendukung salah satu rencana strategis kementerian. “Untuk keperluan pembuatan single profile, data yang diperlukan dari DJP tentunya sesuai dengan profile apa yang akan dibangun. DJP berkomitmen untuk mendukung pembangunan single profile,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Terminal peti kemas

    Namun demikian, Rosmauli enggan memerinci lebih lanjut terkait dengan progres pembangunan single profile itu. Dia mengatakan, integrasi basis data pajak, bea cukai maupun kementerian/lembaga lain akan dikoordinasikan oleh Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan (BATII) Kemenkeu. 

    Bisnis sudah mencoba menghubungi Kepala BATII Suryo Utomo untuk meminta konfirmasi dan penjelasan lebih lanjut. Namun, belum ada respons sampai berita ini dimuat.

    Sekadar informasi, pemerintah berencana untuk menggali potensi penerimaan negara dengan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui empat strategi. Pertama, optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi perpajakan dan PNBP.

    Kedua, integrasi basis data penerimaan negara antarunit di Kemenkeu dan antarkementerian melalui single profile wajib bayar/wajib pajak/pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Ketiga, penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru antara lain pajak karbon, pajak ekonomi digital, objek cukai baru, dan PNBP.

    Keempat, penguatan program intensifikasi bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri dan bea keluar untuk mendukung hilirisasi berbasis SDA.

    Praktik Under Invoicing 

    Dalam catatan Bisnis, rencana pemerintah untuk menerapkan single profile itu sejalan dengan langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menindak pelaku penyelundupan dan under invoicing. 

    Purbaya sebelumnya pernah mensinyalkan akan melakukan penangkapan besar-besaran terhadap pelaku penyelundupan. Dia bahkan menyebut sedang berburu pemain besar yang berada di belakang pelaku penyelundupan dimaksud. 

    Sebagai informasi, under invoicing merujuk pada praktik pembuatan faktur lebih rendah atas suatu harga barang atau jasa, dari harga yang seharusnya dibayarkan. 

    “Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja segala macam itu kan sudah ada nama-nama pemainnya. Tinggal kami pilih saja siapa yang mau diproses,” terangnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025). 

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

    Purbaya menyebut pengusutan tidak hanya dilakukan di sektor penerimaan negara dari kepabenan dan cukai. Dia juga menyebut tengah menangani kebocoran-kebocoran pada penerimaan pajak dengan memastikan kepatuhan para pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. 

    Mantan Deputi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu tidak menampik ada beberapa modus pelanggaran di bidang pajak, di mana fiskus bernegosiasi dengan wajib pajak untuk mengakali kewajiban pembayaran pajak. 

    Namun demikian, Purbaya masih enggan memerinci lebih lanjut berapa potensi pengembalian keuangan negara yang bisa didapatkan dari upaya-upaya penindakan tersebut. “Belum tahu, masih kita hitung,” ujarnya singkat. 

    Adapun pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran pekan lalu, Purbaya menceritakan bakal memberikan penghargaan kepada pegawai pajak dan bea cukai apabila bisa merealisasikan target penerimaan negara. Sebaliknya, apabila tidak tercapai maka akan diberikan hukuman. 

    Menkeu lulusan ITB dan Purdue University, Amerika Serikat (AS) itu menegaskan bakal menindak praktik penyelundupan dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang ditemukan. “Yang suka main selundup, saya tangkap. Sebentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya memburu di belakangnya siapa? Di belakang saya Presiden kan? Paling tinggi kan? Paling tinggi di sini. Pasti beres,” terangnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

    Belum Jelas Arah Kebijakan

    Sementara itu, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menduga ide pembangunan single profile ini berbeda dengan single identity yang pernah diusung Kemenkeu beberapa tahun lalu. 

    Adapun, single identity number (SIN) membantu otoritas pajak memetakan sektor mana yang belum tersentuh pajak atau celah dalam perpajakan. Caranya dengan menggunakan konsep link and match SIN pajak, yang dinilai akan mampu menyediakan data wajib pajak (WP) yang belum membayar kewajiban perpajakannya.

    “Dahulu itu single identity, ada kemungkinan berbeda dengan konsep single profile,” terang Fajry kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Fajry menyayangkan bahwa integrasi basis data single profile ini belum menjadi kebijakan konkret seperti integrasi nomor induk kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dia menilai harusnya integrasi basis data antarunit di Kemenkeu sudah lebih cepat dibandingkan dengan NIK dan NPWP, lantaran NIK berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan NPWP di bawah Kemenkeu.

    “Agak ironis memang, ketika NIK dengan NPWP sudah diintegrasikan, tetapi ‘single profile’ antar dua otoritas di bawah Kemenkeu masih dalam bentuk arah kebijakan,” terang Fajry.

  • Kala Prabowo Perintahkan Mensesneg Kawal Penyerapan APBD

    Kala Prabowo Perintahkan Mensesneg Kawal Penyerapan APBD

    Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah menimbulkan berbagai pertanyaan. 

    Untuk diketahui, Prabowo menggelar rapat khusus dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Selasa (11/11/2025), sebelum bertolak ke Australia. Salah satu materi pembahasan adalah percepatan penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah jelang akhir tahun.

    Kendati membahas soal penyerapan anggaran, rapat khusus yang diselenggarakan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma itu tidak dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    Padahal, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden sampai menunda penerbangannya selama dua jam untuk menggelar rapat tertutup itu. 

    “Presiden Prabowo Subianto menunda jadwal penerbangan selama dua jam untuk memimpin rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, 11 November 2025,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab), Selasa (11/11/2025). 

    Pada rapat tersebut juga, Teddy turut mengungkap bahwa Presiden telah memerintahkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun. 

    “Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” terangnya. 

    Kepala Negara, terangnya, memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Prabowo disebut menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy. 

    Adapun rapat itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Tepatkah Penunjukkan Mensesneg?

    Ketidakhadiran Purbaya menjadi pertanyaan lantaran Menkeu adalah pejabat yang diberikan kekuasaan oleh Presiden, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, untuk mengelola fiskal. Hal ini menjadi amanat Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara. 

    Direktur dan Pendiri Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, penunjukkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengurus belanja pemerintah pusat maupun daerah kurang tepat. Dia menilai harusnya koordinasi dilakukan oleh Menkeu Purbaya dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

    Namun, Bhima menduga belakangan kepercayaan Prabowo berkurang kepada Menkeu yang ditunjuk olehnya menggantikan Sri Mulyani Indrawati itu. Hal itu tidak hanya terlihat dari peranan koordinator belanja pemerintah yang tidak diinstruksikan kepada Purbaya.  

    “Contohnya adalah polemik APBN dalam utang Whoosh, di mana Purbaya sebelumnya menolak, tetapi Prabowo justru berkomitmen membantu keuangan Whoosh. Soal serapan anggaran yang diserahkan ke Mensesneg juga menjadi pertanyaan, kenapa bukan Purbaya?,” ujar Bhima kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025). 

    Di sisi lain, menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman, instruksi Prabowo ke Prasetyo untuk mengoordinasikan percepatan belanja pemerintah jelang akhir tahun mencerminkan upaya memperkuat fungsi eksekutif dalam memastikan efektivitas belanja publik. 

    Rizal melihat langkah Prabowo itu tidak serta-merta menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Purbaya, tetapi menandakan pendekatan manajerial Presiden yang menekankan kendali langsung dan percepatan koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah. 

    Dalam konteks historis, lanjutnya, serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun menunjukkan kelemahan koordinasi antarlembaga dan perencanaan proyek. Oleh sebab itu, intervensi politik di level Presiden menjadi logis untuk mendorong pelaksanaan program yang stagnan.

    Kendati demikian, penugasan Mensesneg dinilai berisiko tumpang tindih dengan kewenangan Kemenkeu dan Bappenas. Risiko itu utamanya bisa terjadi apabila tidak disertai pembagian fungsi yang tegas antara koordinasi birokratis dan otoritas fiskal.

    “Keputusan ini menunjukkan pola kepemimpinan Prabowo yang berorientasi pada hasil dan kontrol sentral. Dengan menugaskan Mensesneg, Presiden memperluas lingkup koordinasi ke ranah administratif-implementatif untuk mengurangi bottleneck birokrasi yang kerap menghambat belanja pemerintah,” terang Rizal kepada Bisnis.

  • Makan Bergizi Gratis Dongkrak Kehadiran dan Semangat Belajar Siswa di Papua

    Makan Bergizi Gratis Dongkrak Kehadiran dan Semangat Belajar Siswa di Papua

    Jayapura: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat apresiasi dari masyarakat. Program besutan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meningkatkan semangat anak-anak untuk datang ke sekolah, seperti yang terlihat di wilayah pesisir Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

    Salah satu pelaksana program adalah Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Asei Besar di Distrik Sentani Timur, yang melayani program MBG untuk 35 sekolah di wilayah pesisir Danau Sentani. Program ini digerakkan bersama Yayasan Teker Harapan Papua.

    SPPG Asei Besar melayani sekitar 4.000 anak di 35 sekolah. Kehadiran layanan ini bertujuan agar anak-anak di wilayah pesisir Danau Sentani juga mendapatkan gizi seimbang seperti anak-anak di pusat kota, sekaligus memastikan tidak ada lagi siswa yang belajar dalam kondisi lapar, sesuai arahan pemerintah pusat.

    Kepala Sekolah TK PAUD di Kampung Asei Besar, Yosepina Ongge, menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas program MBG yang dinilai sangat tepat untuk anak-anak usia dini. Menurutnya, program ini membantu memenuhi kebutuhan gizi bagi kecerdasan dan pertumbuhan anak.
     

    Sebelum ada MBG, kata Yosepina, banyak anak yang malas datang ke sekolah, bahkan guru sering kali harus menjemput mereka ke rumah. Namun kini, suasana berubah total.

    “Dengan MBG ini, saya melihat ada perkembangan anak. Mereka tidak di rumah, mereka langsung cepat-cepat ke sekolah karena mereka tahu pasti dapat makan MBG ini. Jadi mereka sangat rajin ke sekolah. Tak perlu lagi jalan untuk antar mereka. Mereka rajin ke sekolah tanpa harus dijemput,” ujar Yosepina Ongge dikutip pada Selasa, 11 November 2025.

    Peningkatan semangat para pelajar untuk belajar juga dirasakan oleh Inike Rumbewas, guru SD YPK Ayapo. Ia menilai sejak adanya program MBG, antusiasme siswa ke sekolah semakin tinggi.

    “Khusus untuk SPPG di Sentani Timur, saya sebagai guru berterima kasih karena mereka sudah bersedia mengelola MBG ini sehingga anak-anak boleh makan makanan bergizi. Ketika mereka makan makanan bergizi, mereka bilang, kami senang masuk sekolah karena ada MBG. Terus saya tanya kepada mereka, kenapa? Kenapa anak-anak suka sekali ada MBG? Karena makanannya enak-enak. Kita makan dan bisa lebih pintar untuk mencapai cita-cita. Kalau anak-anak bisa berpikiran seperti itu bagus,” tutur Inike.
     
    Sementara itu, guru SMP Satu Atap Ayapo, Gledis Nere, menilai program yang digagas Presiden Prabowo ini memiliki dampak besar terhadap motivasi belajar siswa.

    “Membantu siswa semakin rajin. Kami semakin semangat untuk mengajar karena siswa lebih aktif di sekolah. Harapan kami ke depan, program ini harus terus berlanjut. Karena program ini secara khusus membantu gizi dari anak-anak murid, tetapi juga membuat murid-murid lebih rajin untuk dapat bersekolah,” kata Gledis Nere.

    Salah satu siswa SMP Satu Atap Ayapo, Elisabet Apena Deda, juga mengungkapkan rasa syukurnya. Ia merasa lebih hemat dan sehat berkat adanya makanan bergizi dari program MBG.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden. Karena adanya MBG kami bisa hemat jajan dan sehat terus. Harapan saya MBG bisa tetap berlanjut,” ujarnya.

    Kegembiraan juga datang dari kalangan orang tua. Diana Jowei, perwakilan orang tua pelajar Papua, menilai MBG sangat membantu keluarga. Sebelum ada program ini, anak-anak sering enggan ke sekolah bila tidak diberi uang jajan.

    “Terima kasih bapak presiden. Program MBG ini buat anak-anak jadi rajin ke sekolah,” kata Diana Jowei.

    Program Makan Bergizi Gratis di wilayah pesisir Danau Sentani ini bukan hanya membantu pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga memupuk semangat belajar dan meningkatkan kedisiplinan siswa. Dampak nyata yang terlihat, anak-anak Papua kini semakin rajin bersekolah dan lebih bersemangat menuntut ilmu.

    Jayapura: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat apresiasi dari masyarakat. Program besutan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meningkatkan semangat anak-anak untuk datang ke sekolah, seperti yang terlihat di wilayah pesisir Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.
     
    Salah satu pelaksana program adalah Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Asei Besar di Distrik Sentani Timur, yang melayani program MBG untuk 35 sekolah di wilayah pesisir Danau Sentani. Program ini digerakkan bersama Yayasan Teker Harapan Papua.
     
    SPPG Asei Besar melayani sekitar 4.000 anak di 35 sekolah. Kehadiran layanan ini bertujuan agar anak-anak di wilayah pesisir Danau Sentani juga mendapatkan gizi seimbang seperti anak-anak di pusat kota, sekaligus memastikan tidak ada lagi siswa yang belajar dalam kondisi lapar, sesuai arahan pemerintah pusat.

    Kepala Sekolah TK PAUD di Kampung Asei Besar, Yosepina Ongge, menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas program MBG yang dinilai sangat tepat untuk anak-anak usia dini. Menurutnya, program ini membantu memenuhi kebutuhan gizi bagi kecerdasan dan pertumbuhan anak.
     

    Sebelum ada MBG, kata Yosepina, banyak anak yang malas datang ke sekolah, bahkan guru sering kali harus menjemput mereka ke rumah. Namun kini, suasana berubah total.
     
    “Dengan MBG ini, saya melihat ada perkembangan anak. Mereka tidak di rumah, mereka langsung cepat-cepat ke sekolah karena mereka tahu pasti dapat makan MBG ini. Jadi mereka sangat rajin ke sekolah. Tak perlu lagi jalan untuk antar mereka. Mereka rajin ke sekolah tanpa harus dijemput,” ujar Yosepina Ongge dikutip pada Selasa, 11 November 2025.
     
    Peningkatan semangat para pelajar untuk belajar juga dirasakan oleh Inike Rumbewas, guru SD YPK Ayapo. Ia menilai sejak adanya program MBG, antusiasme siswa ke sekolah semakin tinggi.
     
    “Khusus untuk SPPG di Sentani Timur, saya sebagai guru berterima kasih karena mereka sudah bersedia mengelola MBG ini sehingga anak-anak boleh makan makanan bergizi. Ketika mereka makan makanan bergizi, mereka bilang, kami senang masuk sekolah karena ada MBG. Terus saya tanya kepada mereka, kenapa? Kenapa anak-anak suka sekali ada MBG? Karena makanannya enak-enak. Kita makan dan bisa lebih pintar untuk mencapai cita-cita. Kalau anak-anak bisa berpikiran seperti itu bagus,” tutur Inike.
     
    Sementara itu, guru SMP Satu Atap Ayapo, Gledis Nere, menilai program yang digagas Presiden Prabowo ini memiliki dampak besar terhadap motivasi belajar siswa.
     
    “Membantu siswa semakin rajin. Kami semakin semangat untuk mengajar karena siswa lebih aktif di sekolah. Harapan kami ke depan, program ini harus terus berlanjut. Karena program ini secara khusus membantu gizi dari anak-anak murid, tetapi juga membuat murid-murid lebih rajin untuk dapat bersekolah,” kata Gledis Nere.
     
    Salah satu siswa SMP Satu Atap Ayapo, Elisabet Apena Deda, juga mengungkapkan rasa syukurnya. Ia merasa lebih hemat dan sehat berkat adanya makanan bergizi dari program MBG.
     
    “Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden. Karena adanya MBG kami bisa hemat jajan dan sehat terus. Harapan saya MBG bisa tetap berlanjut,” ujarnya.
     
    Kegembiraan juga datang dari kalangan orang tua. Diana Jowei, perwakilan orang tua pelajar Papua, menilai MBG sangat membantu keluarga. Sebelum ada program ini, anak-anak sering enggan ke sekolah bila tidak diberi uang jajan.
     
    “Terima kasih bapak presiden. Program MBG ini buat anak-anak jadi rajin ke sekolah,” kata Diana Jowei.
     
    Program Makan Bergizi Gratis di wilayah pesisir Danau Sentani ini bukan hanya membantu pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga memupuk semangat belajar dan meningkatkan kedisiplinan siswa. Dampak nyata yang terlihat, anak-anak Papua kini semakin rajin bersekolah dan lebih bersemangat menuntut ilmu.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ANN)