Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Dia Tidak Mempunyai Kemampuan Bernarasi Teratur dan Fokus

    Dia Tidak Mempunyai Kemampuan Bernarasi Teratur dan Fokus

    GELORA.CO – Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ryaas Rasyid menyampaikan pandangannya terkait polemik dari tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Ryaas mengatakan, setelah mengikuti perkembangan kasus ijazah Jokowi, ia menyakini ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka itu tidak mempunyai ijazah.

    “Saya kira ada masalah karena menurut saya kalau mengikuti perkembangan ini secara teliti, saya punya kesimpulan sederhana, dia (Jokowi) itu nggak punya ijazah,” kata Ryaas dikutip dari YouTube Abraham Samad Speak Up, Senin 11 Agustus 2025.

    Bahkan, di mata Ryaas, Jokowi tidak mempunyai kapasitas sebagai sarjana. Menurutnya, seorang sarjana memiliki struktur berpikir clear dan sistematis, bernarasi teratur serta fokus.

    “(Tapi) dia sama sekali tidak mempunyai kemampuan itu,” kata Ryaas.

    Sebelumnya, sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi. Tudingan itu dilontarkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) bersama sejumlah pihak seperti Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Dokter Tifauziya Tyassuma alias Dokter Tifa.rmol news logo article

  • Pertemuan Gibran-Dasco, Manuver Amankan Posisi di Tengah Isu Pemakzulan dan Reshuffle

    Pertemuan Gibran-Dasco, Manuver Amankan Posisi di Tengah Isu Pemakzulan dan Reshuffle

    GELORA.CO – Pengamat politik Subairi Muzakki menyampaikan, pertemuan makan siang antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, pada Sabtu, 9 Agustus 2025 bukan sekadar silaturahmi biasa.

    Menurutnya, pertemuan itu bisa dilihat sebagai sebuah manuver politik yang cerdas dan strategis di tengah dinamika nasional yang semakin kompleks.

    “Ini adalah langkah yang bisa dibaca sebagai upaya Gibran untuk mengonsolidasikan dukungan internal koalisi, terutama dari Partai Gerindra, sebagai tulang punggung pemerintahan Prabowo-Gibran, di saat isu pemakzulan terhadap dirinya terus bergulir sejak awal 2025,” kata Direktur Eksekutif Institut Demokrasi Republikan ini, kepada aktual.com, Jakarta, Minggu (10/8).

    Subair juga menjelaskan, usulan pemakzulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang diserahkan ke DPR/MPR RI, meskipun secara konstitusional sulit direalisasikan karena memerlukan dukungan mayoritas parlemen dan proses panjang, tetap menjadi ancaman simbolis yang bisa mengganggu stabilitas eksekutif.

    “Dengan bertemu Dasco, yang bukan hanya Wakil Ketua DPR tapi juga tokoh kunci Gerindra, Gibran seolah mengirim sinyal kuat, posisinya aman di bawah payung Prabowo, dan setiap upaya destabilisasi akan dihadapi dengan solidaritas legislatif-eksekutif,” paparnya.

    Pertemuan ini, ujarnya, juga bisa dilihat dalam konteks kedekatan baru antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan pemerintahan Prabowo pasca-pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto pada 31 Juli 2025.

    “Amnesti ini terhadap Hasto bukan hanya gestur hukum tapi barter politik yang cerdik. Prabowo merangkul oposisi potensial, sementara Megawati mendapatkan ruang untuk mendukung pemerintahan tanpa kehilangan wajah di basisnya,” tutur Subair.

    Karena itu, bila melihat dalam perspektif tersebut, menurutnya, pertemuan Gibran-Dasco bisa menjadi ekstensi dari rekonsiliasi antara Prabowo-Jokowi. Gibran ingin memastikan bahwa kedekatan Mega-Prabowo tidak menggerus posisinya, malah justru memperkuatnya dengan menjaga aliansi Gerindra tetap solid terhadap isu-isu sensitif seperti pemakzulan.

    “Di balik suasana santai dengan menu mie bakso dan dendeng balado dan tumis daun pepaya, ada dimensi lain yang tak kalah penting, yakni pengamanan jaringan Gibran di tengah hembusan isu reshuffle kabinet,” jelas Subair.

    Subair menyampaikan, meskipun Presiden Prabowo menyatakan belum akan melakukan pergantian komposisi Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat, rumor perombakan pasca-amnesti Hasto tetap menjadi bayang-bayang.

    “Amnesti terhadap Hasto kan membuka pintu bagi kader PDIP untuk masuk cabinet. Jadi, isu pergantian menteri tetap berhembus meski Presiden Prabowo tegaskan belum ada reshuffle,” ucapnya.

    Menurut Subari, Gibran, sebagai putra Jokowi, juga memiliki jaringan loyalis di berbagai pos kementerian. Pertemuan dengan Dasco ini bisa dibaca sebagai upaya preemptif untuk ‘mengamankan’ orang-orang Jokowi di kabinet.

    “Memastikan bahwa jika reshuffle terjadi, posisi strategis tetap dipegang oleh figur-figur dekat Gibran atau Jokowi, bukan digeser oleh pengaruh baru dari PDIP. Ini adalah politik preventif yang brilian, menggabungkan diplomasi pribadi dengan kalkulasi kekuasaan jangka panjang,” kata Subair.

    Terakhir, ucap Subair, pertemuan makan siang antara Gibra dan Dasco juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa hubungan antara Jokowi-Prabowo baik-baik saja di tengah isu ijazah palsu Jokowi, usulan pemakzulan, dan pemberian amnesti-abolisi yang seolah-olah bertentangan dengan sikap Jokowi.

    “Presiden Prabowo kini mulai membentuk karakter dan visi politiknya sendiri, tidak lagi sebatas presiden bayangan dari ambisi Jokowi. Presiden Prabowo ingin menegaskan saat ini Adalah sebagai subjek politik independent,” pungkas Subair.

  • Jokowi Panik! Ditinggal Kawan Politik, Keluarga Dihantam Masalah, Prabowo dan Megawati Makin Dekat

    Jokowi Panik! Ditinggal Kawan Politik, Keluarga Dihantam Masalah, Prabowo dan Megawati Makin Dekat

    GELORA.CO –  Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang telah disetujui oleh DPR RI berujung munculnya spekulasi politik.

    Konstelasi politik berubah, hubungan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri semakin dekat.

    Kedekatan Prabowo dan Megawati ini memunculkan pertanyaan apakah hubungan Prabowo dengan Joko Widodo kini mulai merenggang.

    Padahal, selama ini Prabowo dianggap memiliki hubungan baik dengan Jokowi. Menjelang Pilpres 2024, Jokowi menyodorkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden.

    Di sisi lain, hubungan Megawati dengan keluarga Jokowi diketahui menegang, yang membuat Prabowo juga disebut menjauh dari Megawati.

    Namun, pemberian amnesti kepada Hasto dipandang sebagai sinyal menguatnya kembali kedekatan Prabowo dengan Megawati.

    Jokowi Mulai Ditinggal

    Jokowi dinilai sudah mulai ditinggalkan kawan. Terlihat dari gelombang masalah yang menimpa keluarganya.

    Spekulasi ini membuat Jokowi panik sehingga memunculkan isu bahwa ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia itu mengatakan bahwa Jokowi mulai ditinggal kawannya satu persatu di tengah gelombang masalah yang datang bertubi-tubi.

    Mulai dari kasus tuduhan ijazah palsu, kasus pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga kasus korupsi yang dikait-kaitkan dengan menantunya Bobby Nasution.

    Terkait dengan serangan tersebut, Jokowi pun dianggap mulai mengalami kepanikan.

    “Adanya kepanikan yang terjadi di keluarga Pak Jokowi. Kepanikan karena serangan politik terhadap diri dan keluarganya seperti gelombang. Belum selesai satu hal, muncul lagi yang lain,” kata Ray.

    “Bisa dibayangkan, isu yang menerpa Pak Jokowi dan keluarganya bergulir di antara persoalan hukum dan politik,” ujar Ray.

    Kepanikan ini, lanjut Ray, membuat pencapaian Jokowi selama menjabat Presiden selama sepuluh tahun seolah terpinggirkan.

    Apalagi kini mulai terlihat Jokowi mulai ditinggalkan kawan politik dan hanya tersisa para relawan yang masih membelanya.

    “Makin sedikit kawan atau teman yang berada di belakang atau terjun serta mengawal Pak Jokowi dan keluarganya. Yang terlihat sekarang hanya para relawannya,” tuturnya.***

  • Konstitusi, Pemilu, dan Kedaulatan Ekonomi dari Makassar, NasDem kirim pesan politik kuat ke pemerin

    Konstitusi, Pemilu, dan Kedaulatan Ekonomi dari Makassar, NasDem kirim pesan politik kuat ke pemerin

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Ilustrasi

    Pesan Politik Kuat dari Rakernas I NasDem

    Konstitusi, Pemilu, dan Kedaulatan Ekonomi dari Makassar, NasDem kirim pesan politik kuat ke pemerin
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 22:07 WIB

    Elshinta.com – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem 2025 menutup rangkaian sidang komisi dengan sederet rekomendasi strategis yang memancarkan sikap politik tegas dan arah perjuangan nyata. Forum yang berlangsung di Makassar itu menjadi panggung konsolidasi gagasan besar, yaitu tegaknya konstitusi, perombakan sistem pemilu, percepatan legislasi pro-rakyat, dan kedaulatan ekonomi nasional.

    Dalam bidang hukum, NasDem menegaskan komitmen menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi. NasDem menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/2024 sebagai ultra vires—melampaui kewenangan—karena mengubah norma konstitusi adalah domain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). NasDem mendesak DPR agar memprakarsai dialog konstitusional melibatkan MPR, Presiden, dan lembaga negara terkait, demi memastikan seluruh penyelenggaraan kehidupan nasional selaras pada UUD 1945.

    Selain itu, NasDem juga mendorong percepatan pengesahan dua rancangan undang-undang penting: RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Keduanya dinilai menjadi payung hukum yang melindungi kelompok marginal sekaligus instrumen transformasi sosial.

    Di bidang politik, NasDem mengajukan gagasan penataan sistem pemilu terbuka yang dimodifikasi dengan kuota proporsional untuk memperkuat kelembagaan DPR. Posisi politik partai ditegaskan: tetap menjadi pendukung pemerintah dengan menjaga kemandirian berpikir, mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat dan memberi solusi alternatif bagi kebijakan yang belum optimal.

    Pada ranah ekonomi, sosial, dan budaya, NasDem mematok visi kedaulatan ekonomi berbasis potensi lokal dan SDM unggul. Programnya meliputi penguatan UMKM, ekonomi kreatif, kemandirian pangan, hingga energi terbarukan. Partai ini juga mendorong revisi UU Hubungan Keuangan Pusat-Daerah terkait Dana Bagi Hasil, serta mengingatkan pentingnya mencegah deindustrialisasi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

    “Dokumen rencana kerja hasil Rakernas I ini akan menjadi pedoman, arah perjuangan dan panduan strategi taktik NasDem,” ujar Dedy Ramanta, Wasekjen Partai NasDem usai penutupan Rakernas.

    Dedy dengan seluruh jajaran NasDem berkomitmen mengawal hasil Rakernas ini sebagai agenda bersama demi kemajuan bangsa. Karena NasDem memiliki target besar, yaitu mendominasi Pemilu 2029. “Ringkasan umumnya yakni agar target NasDem masuk dalam posisi 3 besar pada pemilu 2029 bisa tercapai,” tegas Dedy.

    Rakernas I 2025 tidak hanya menjadi forum internal partai, tetapi juga pesan terbuka bagi publik bahwa NasDem berada di garda depan untuk menata hukum, memperkuat demokrasi, dan memastikan pembangunan ekonomi berjalan berkeadilan.

    Meski menyampaikan pesan kuat kepada Pemerintahan Prabowo – Gibran dan DPR, NasDem memastikan tetap mendukung pemerintah. “Dengan menjadi pendukung pemerintah secara totalitas, kami berharap menjadi sahabat pemerintah,” pungkas Dedy Ramanta. (Awaluddin Marifatullah)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bantuan Rp273 juta Kemensos untuk Warga Muara Kamal

    Bantuan Rp273 juta Kemensos untuk Warga Muara Kamal

    Selvi Girban dan Seruni Kabinet Merah Putih dan KKP gelar kick off Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) dan Groundbreaking Kawasan Mangrove Nasional di Gelanggang Olahraga Muara Kamal, Penjaringan, Jakarta Utara., Minggu (10/8/2025). Foto: Kemensos

    Bantuan Rp273 juta Kemensos untuk Warga Muara Kamal
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Kick Off Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) dan Groundbreaking Kawasan Mangrove Nasional di Gelanggang Olahraga Muara Kamal, Penjaringan, Jakarta Utara.

    Program ini bertujuan mengurangi volume sampah laut melalui intervensi di sungai, pesisir, pulau kecil, dan pelabuhan, sekaligus mendorong pemberdayaan sosial masyarakat pesisir.

    Dalam rangkaian kegiatan, Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp 273.003.860 kepada 100 penerima manfaat dari empat kluster: anak, penyandang disabilitas, korban bencana dan kedaruratan, serta lanjut usia.

    Wakil Ketua Seruni Bidang 3 sekaligus Penasihat I Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemensos, Fatma Saifullah Yusuf, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut.

    “Bidang tiga Seruni bersama Kementerian Sosial melalui Sentra Handayani mendapatkan kesempatan untuk ikut membantu masyarakat di area Kamal Muara ini. Dan kami menyalurkan bantuan senilai Rp 273 juta untuk 100 penerima manfaat di seputar area Kamal Muara yang tentunya yang sudah di asesmen. Harapan saya semoga bantuan yang kami berikan ini bisa meringankan beban masyarakat dan membawa keberkahan untuk semuanya,” ujarnya, Minggu (10/8/2025).

    Bantuan meliputi pemenuhan kebutuhan hidup layak, alat bantu disabilitas seperti kursi roda cerebral palsy, kursi roda biasa, dan motor roda tiga, serta paket kewirausahaan untuk usaha fotokopi, kuliner, pengantaran makanan, dan warmindo.

    Salah satu penerima manfaat, Aisyah (52), mengaku bersyukur mendapat kursi roda cerebral palsy untuk putrinya, Liyah (25). “Alhamdulillah banget ya, selama ini Liyah hanya bisa tiduran di rumah. Paling kalau mandi saya gendong. Dapat kursi roda ini, saya bisa bawa Liyah keluar,” katanya.

    Acara dihadiri pembina Seruni, Selvi Gibran Rakabuming, anggota Seruni Bidang 3 dan 4, siswa SDN Muara Kamal 01, dan para penerima manfaat. Selvi dan Fatma juga berinteraksi langsung dengan warga, termasuk Rokayah, korban kebakaran Kapuk Muara 6 Juni 2025, yang tetap aktif memilah sampah meski tinggal di tenda pengungsian.

    Turut hadir mendampingi Fatma, Intan Agus Jabo (Penasihat II DWP), Veronika Robben Rico (Ketua DWP Kemensos), dan Masryani Mansyur (Kepala Sentra Handayani).

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tak Disalami Prabowo dan Gibran, Bahlil Sudah Ditinggal?

    Tak Disalami Prabowo dan Gibran, Bahlil Sudah Ditinggal?

  • Heboh Momen Gibran Tak Salami AHY, Chusnul Chotimah: Ada yang Ketakutan Kalah Cerdas

    Heboh Momen Gibran Tak Salami AHY, Chusnul Chotimah: Ada yang Ketakutan Kalah Cerdas

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Viral video memperlihatkan momen Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka yang memilih tidak menyalami sejumlah menteri saat hadir di Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Minggu (10/8).

    Warganet pun ramai-ramai merespons video yang memperlihatkan Gibran tiba di lokasi acara. Namun yang jadi sorotan ketika dia terpantau tidak menyalami Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Salah satunya yang memberi memberi komentara adalah pegiat media sosial, Chusnul CHotimah. Dia sedikit mempertanyakan apa yang menjadi masalah sehingga sang wapres memilih tak menyalami AHY.

    “Masalahnya ada yg ketakutan kalah cerdas, kalah wibawa, kalah segala-galanya,” kata Chusnul merespons video yang viral tersebut.

    Chusnul bahkan menyebut, netizen langsung dibuat heboh dengan sikap Gibran itu yang memilah-milah jajaran menteri atau pejabat yang akan disalaminya. “Gibran tak salami AHY, apa ya masalahnya?,” tambah Chunus.

    Pengguna akun @anfarizzat juga tidak mau kalah. Dia bahkan mengira-ngira alasan dibalik viralnya video tersebut. “GIBRAN TAK MAU SALAMI AHY, Apa karena “Orang Besar” dibalik isu Ijasah dan Pemakzulan dirinya?,” kata pemilik akun tersebut.

    Namun menurutnya, apapun alasannya, dia menilai putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih baik dari sisi manapun dibanding dengan Gibran.

    Sementara pemilik akun @Yurissa_Samosir juga mempertanyakan masalah dibalik viralnya video momen Gibran tidak menyalami menteri. “Tidak Salami 4 Menteri Prabowo, ada
    @AgusYudhoyono, @cakimiNOW, @bahlillahadalia, dan @ZUL_Hasan, kira -kira ada Masalah apa ya Sampai 4 Menteri Prabowo tidak di Salami,” katanya.

  • Hanya Gibran dan Titiek yang Tak Pakai Seragam Loreng Militer

    Hanya Gibran dan Titiek yang Tak Pakai Seragam Loreng Militer

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu pagi, 10 Agustus 2025. 

    Selain jajaran menteri Kabinet Merah Putih, acara juga dihadiri pimpinan MPR, DPR dan DPD. Seluruh tamu menggunakan pakaian loreng lengkap dengan baret ala militer seperti saat retreat di Akmil Magelang.

    Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB. Mengenakan pakaian safari khasnya serta peci dan kacamata hitam, Prabowo langsung menyalami satu per satu tamu undangan.

    Penampilan berbeda terlihat saat Prabowo menyalami Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto. Keduanya sama-sama tidak menggunakan seragam loreng. Gibran mengenakan baju safari berwarna cokelat muda, sementara Titiek berkebaya biru.

    Prabowo menyampaikan penggunaan seragam tersebut menjadi simbol kesiapan para tokoh nasional untuk terlibat langsung dan mempertaruhkan diri bersama seluruh rakyat Indonesia dalam sistem pertahanan negara.

    “Di belakang saya, banyak tokoh yang memakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat dan mempertaruhkan diri bersama seluruh rakyat Indonesia, karena bangsa kita punya pertahanan yang kita namakan pertahanan rakyat semesta,” ujar Prabowo dalam arahannya saat upacara

  • Bantuan Rp273 juta Kemensos untuk Warga Muara Kamal

    Bantuan Rp 273 juta Kemensos untuk Warga Muara Kamal

    Selvi Girban dan Seruni Kabinet Merah Putih dan KKP gelar kick off Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) dan Groundbreaking Kawasan Mangrove Nasional di Gelanggang Olahraga Muara Kamal, Penjaringan, Jakarta Utara., Minggu (10/8/2025). Foto: Kemensos

    Bantuan Rp 273 juta Kemensos untuk Warga Muara Kamal
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Kick Off Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) dan Groundbreaking Kawasan Mangrove Nasional di Gelanggang Olahraga Muara Kamal, Penjaringan, Jakarta Utara.

    Program ini bertujuan mengurangi volume sampah laut melalui intervensi di sungai, pesisir, pulau kecil, dan pelabuhan, sekaligus mendorong pemberdayaan sosial masyarakat pesisir.

    Dalam rangkaian kegiatan, Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp 273.003.860 kepada 100 penerima manfaat dari empat kluster: anak, penyandang disabilitas, korban bencana dan kedaruratan, serta lanjut usia.

    Wakil Ketua Seruni Bidang 3 sekaligus Penasihat I Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemensos, Fatma Saifullah Yusuf, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut.

    “Bidang tiga Seruni bersama Kementerian Sosial melalui Sentra Handayani mendapatkan kesempatan untuk ikut membantu masyarakat di area Kamal Muara ini. Dan kami menyalurkan bantuan senilai Rp 273 juta untuk 100 penerima manfaat di seputar area Kamal Muara yang tentunya yang sudah di asesmen. Harapan saya semoga bantuan yang kami berikan ini bisa meringankan beban masyarakat dan membawa keberkahan untuk semuanya,” ujarnya, Minggu (10/8/2025).

    Bantuan meliputi pemenuhan kebutuhan hidup layak, alat bantu disabilitas seperti kursi roda cerebral palsy, kursi roda biasa, dan motor roda tiga, serta paket kewirausahaan untuk usaha fotokopi, kuliner, pengantaran makanan, dan warmindo.

    Salah satu penerima manfaat, Aisyah (52), mengaku bersyukur mendapat kursi roda cerebral palsy untuk putrinya, Liyah (25). “Alhamdulillah banget ya, selama ini Liyah hanya bisa tiduran di rumah. Paling kalau mandi saya gendong. Dapat kursi roda ini, saya bisa bawa Liyah keluar,” katanya.

    Acara dihadiri pembina Seruni, Selvi Gibran Rakabuming, anggota Seruni Bidang 3 dan 4, siswa SDN Muara Kamal 01, dan para penerima manfaat. Selvi dan Fatma juga berinteraksi langsung dengan warga, termasuk Rokayah, korban kebakaran Kapuk Muara 6 Juni 2025, yang tetap aktif memilah sampah meski tinggal di tenda pengungsian.

    Turut hadir mendampingi Fatma, Intan Agus Jabo (Penasihat II DWP), Veronika Robben Rico (Ketua DWP Kemensos), dan Masryani Mansyur (Kepala Sentra Handayani).

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Warga tumpah ruah ke Batujajar saksikan pengukuhan Wakil Panglima TNI

    Warga tumpah ruah ke Batujajar saksikan pengukuhan Wakil Panglima TNI

    Presiden Prabowo Subianto meninjau pasukan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8/2025). (ANTARA/Ricky Prayoga)

    Warga tumpah ruah ke Batujajar saksikan pengukuhan Wakil Panglima TNI
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 14:43 WIB

    Elshinta.com – Ribuan warga dari sekitar Batujajar, Bandung Barat, tumpah ruah ke Pusdiklatpassus Batujajar, guna menyaksikan pengukuhan enam Kodam baru, Wakil Panglima TNI, hingga parade dan unjuk kebolehan alutsista TNI dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan TNI, Minggu.

    Dari Jumat dini hari warga mulai berdatangan, berkumpul dan masuk ke kawasan upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan dihadiri pejabat tinggi negara termasuk Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Yayan, salah satu warga, mengaku datang ke lokasi bersama keluarga termasuk buah hatinya untuk melihat secara langsung gelar pasukan tersebut dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto, meski harus berjalan cukup jauh dari tempat parkirnya.

    “Saya dapat info di media tentang kegiatan ini dan ingin ke sini untuk melihat parade dan pamer kebolehan alutsista TNI, kebetulan boleh hadir. Walau harus pagi banget datangnya dan parkir cukup jauh dari lokasi di luar kawasan Kopassus ini,” kata Yayan.

    Antusiasme atas acara juga diungkapkan oleh Nissa yang rela datang meski tempatnya menyaksikan acara harus berpanas-panasan.

    “Ya antusias ada hiburan buat saya dan anak juga. Walau panas sih tapi kan sudah siap-siap bawa payung,” ucap Nissa.

    Kemacetan di Batujajar

    Gelaran Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan TNI ini menyebabkan kemacetan panjang di Jalan Batujajar, karena dipersiapkan untuk alur masuk para tamu undangan.

    Sejak pukul 06.00 WIB, tumpukan kendaraan terlihat mengular di depan Kompleks Pusdiklatpassus Batujajar yang diinformasikan sampai ke pertigaan Cimareme-Batujajar.

    Keterangan resmi yang diterima, petugas melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Cimareme-Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, sejak Minggu pagi pukul 06.00 WIB, dengan sistem one way dari arah Pertigaan Cimareme menuju Pusdiklatpassus.

    Seluruh kendaraan yang datang dari arah Pasar Batujajar tidak diperkenankan masuk ke jalur menuju Pusdiklatpassus. Petugas kepolisian yang berjaga di titik penyekatan mengarahkan pengendara untuk memutar balik.

    Sejak diberlakukan, antrean kendaraan mulai terlihat, khususnya dari arah pertigaan Cimareme. Laju kendaraan terpantau melambat di beberapa titik akibat penyempitan jalur dan volume kendaraan yang meningkat masuk ke Pusdiklatpassus.

    Pengaturan one way dilakukan dua kali, pada pagi yang dijadwalkan berlangsung selama tiga jam, mulai pukul 06.00 hingga 09.00 WIB, untuk arah Pertigaan Cimareme menuju ke Pusdiklatpassus.

    Sementara untuk siang hari, pengaturan serupa akan diberlakukan kembali pada pukul 13.30 hingga 15.30 WIB, untuk arah Pusdiklatpassus menuju ke Pertigaan Cimareme.

    Dalam upacara tersebut Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah jabatan strategis baru dan mengukuhkan satuan pasukan baru di tubuh TNI.

    Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI.

    Kemudian presiden melantik tiga pimpinan pasukan elite TNI, yaitu Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi, Panglima Korps Marinir Letjen TNI (Mar) Endi Supardi, dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deny Muis sebagai perwira tinggi bintang tiga.

    Ketiganya pun otomatis menjadi pimpinan pasukan elite TNI pertama yang memimpin masing-masing Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat, Korps Marinir TNI Angkatan Laut, dan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) TNI Angkatan Udara dengan menyandang titel panglima dan pangkat bintang tiga.

    Dalam momen itu, Presiden Prabowo juga melantik dan mengukuhkan Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional TNI AU, yang merupakan struktur baru di TNI Angkatan Udara.

    Sebanyak enam Komando Daerah Militer, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, lima Batalyon Infanteri Marinir, lima Batalyon Komando Korps Pasukan Gerak Cepat juga dikukuhkan dalam momen tersebut.

    Sumber : Antara