Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Wapres Gibran Ungkap Tersangka Kasus Kebakaran Hutan Tembus 51 Orang

    Wapres Gibran Ungkap Tersangka Kasus Kebakaran Hutan Tembus 51 Orang

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut Polda Riau menetapkan 51 tersangka terkait perkara tindak pidana kebakaran hutan (karhutla).

    Gibran menjelaskan bahwa kondisi karhutla yang terjadi di Riau saat ini sudah semakin terkendali setelah aparat penegak hukum menetapkan puluhan tersangka. 

    Menurut Gibran, meskipun sudah kondusif, namun Gibran tetap meminta pemangku kepentingan terkait untuk melakukan upaya preventif agar kebakaran tidak semakin meluas di Riau.

    “Tadi disampaikan, sudah ada 51 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ke depan, penegakan hukum, monitoring, dan deteksi dini sangat penting,” tutur Gibran di Jakarta, Senin (28/7/2025). 

    Dia juga menegaskan bahwa regulasi dan pengawasan untuk pembukaan lahan kini menjadi semakin penting, sehingga menurut Gibran, perlu dibuatkan aturan agar tidak merusak lingkungan di kemudian hari.

    “Tadi saya berdiskusi dengan Pak Gubernur, soal regulasi harus lebih ditegakkan lagi ke depan. Jangan lagi ada pembukaan lahan yang tidak sesuai aturan. Kita ingin aturan ditegakkan,” katanya.

    Berkaitan dengan itu, Gibran juga apresiasi kinerja dari seluruh pemangku kepentingan yang selama ini bekerja sama dan bekerja keras dalam menangani kasus karhutla di Riau.

    “Saya apresiasi Pak Gubernur dan Pak Wali Kota, Forkopimda, semuanya sudah bekerja keras. Penegakan hukum dan deteksi dini sangat penting dan hari ini modifikasi cuaca berhasil,” ujarnya.

  • Pemerintahan Prabowo – Gibran `On The Right Track`

    Pemerintahan Prabowo – Gibran `On The Right Track`

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Budi Arie: Pemerintahan Prabowo – Gibran `On The Right Track`
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 13:45 WIB

    Elshinta.com – Pemerintahan Prabowo – Gibran sudah di jalan yang benar. Berbagai program strategis yang berpihak kepada kepentingan rakyat seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Ketahanan Pangan dan Cek Kesehatan Gratis adalah beberapa program prioritas nasional. Termasuk juga program pembangunan rumah untuk rakyat.

    “Pemerintahan Prabowo – Gibran adalah pemerintahan yang berpikir dan bertindaknya hanya untuk kepentingan rakyat. Kabinet Merah Putih bekerja keras untuk mewujudkan semua itu,” ujar Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi.

    Menurut Budi Arie, dalam demokrasi selalu menyediakan ruang untuk kritik. Setiap warga negara memiliki hak untuk bersuara dan berpendapat. Tapi tetap kepentingan negara, bangsa dan rakyat di atas segalanya.

    “Indonesia maju hanya bisa diwujudkan dengan optimisme dan keberanian bukan keragu-raguan,” jelas Budi.

    Budi Arie menambahkan, saat ini adalah waktunya bersatu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kemajuan Indonesia harus berdiri kokoh dalam fondasi keadilan sosial. Tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Bangsa ini memerlukan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan ekonomi.

    “Kita ingin mewujudkan harmoni sosial yang kokoh,” tegas Budi.

    Budi Arie mengingatkan, berbagai propaganda yang melemahkan daya juang rakyat akan dihadapi dengan hasil dan dampak nyata. Program Koperasi Desa Merah Putih adalah program perubahan paradigma dan cara berpikir untuk mewujudkan kemajuan Indonesia.

    “Kita ingin mewujudkan Indonesia maju dengan rakyat yang sehat, cerdas dan memiliki daya juang,” pungkas Budi Arie.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Demokrat: Kami Tak Terlibat dan Tak Ingin Melibatkan Diri soal Ijazah Jokowi Nasional 28 Juli 2025

    Demokrat: Kami Tak Terlibat dan Tak Ingin Melibatkan Diri soal Ijazah Jokowi Nasional 28 Juli 2025

    Demokrat: Kami Tak Terlibat dan Tak Ingin Melibatkan Diri soal Ijazah Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Kehormatan Demokrat
    Hinca Panjaitan
    menegaskan partainya tidak terlibat dan tidak ingin campur dalam isu
    ijazah palsu
    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (
    Jokowi
    ).
    Hal itu disampaikan Hinca saat menepis isu bahwa Demokrat adalah “partai biru” yang mendalangi dugaan
    ijazah palsu Jokowi
    .
    “
    Partai Demokrat
    sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri soal kasus ijazah palsu,” ujar Hinca, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (28/7/2025).
    Hinca memastikan tuduhan yang menyasar Demokrat adalah fitnah.
    Sebab, Demokrat, baik secara institusi maupun kader-kader di dalamnya, sama sekali tak memiliki kepentingan terhadap persoalan ijazah Jokowi.
    “Kami tegaskan enggak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu ini, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar, ini kami tolak,” ujar Anggota Majelis Tinggi Demokrat.
    “Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu,” sambung Hinca.
    Hinca turut menerangkan bahwa sosok Roy Suryo, yang kerap menyuarakan isu ijazah palsu Jokowi, sejak lama bukan lagi bagian dari Demokrat.
     
    Oleh karena itu, mantan Sekretaris Jenderal Demokrat tersebut berpandangan bahwa persoalan yang disuarakan atau dihadapi Roy Suryo sama sekali tak ada hubungannya dengan partainya.
    “Jadi, tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Mungkin orang menarik-narik, karena ada Roy Suryo yang pernah punya pengalaman bersama kami. Saya tegaskan sekali lagi, saya Sekjen Partai Demokrat waktu itu,” tutur Hinca.
    “Dan memastikan di era saya, Roy Suryo bukan lagi anggota Partai Demokrat. Karena itu, tidak ada hubungan antara apa yang dilakukan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Itu tanggung jawab pribadi dia,” tambah dia.
    Sebagai informasi, munculnya isu “partai biru” berawal dari pernyataan Jokowi tentang adanya orang besar di balik sejumlah isu yang menimpanya, yaitu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Jokowi menyebut, ada manuver politik besar di balik serangan-serangan tersebut.
    “Kan saya sudah sampaikan,
    feeling
    saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi, saat ditemui di Solo, Jawa Tengah.
    Menurut dia, serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik.
    “Artinya memang ada orang besar, ada yang
    back up
    , ya itu saja,” ujar Jokowi, tanpa menyebutkan nama.
    Jokowi juga menyebut bahwa keterlibatan elite politik dalam dinamika ini bukan lagi menjadi rahasia.
    Namun, Jokowi tidak menyinggung apa pun soal partai maupun warna partai.
    Isu “partai biru” pun muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Ade Darmawan, diundang dalam wawancara bersama Kompas TV.
    Ade menyebut, tidak bisa menuduh langsung siapa sosok yang dimaksud Jokowi itu.
    Dia hanya meminta agar publik melihat baju yang dia kenakan untuk mengetahui dalang isu ijazah palsu Jokowi.
    Dalam tayangan itu, Ade sedang memakai baju biru.
    “Nah, ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat saya tampilan hari ini saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (28/7/2025) dini hari.
    “Sisa men-
    challenge
    saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya. Saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu
    clue
    yang bisa saya sampaikan,” imbuh dia.
    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, telah membantah tudingan itu.
    Dia mengatakan hal tersebut sebagai fitnah.
    “Fitnah besar itu,” ujar AHY, di sela kunjungan kerjanya ke Desa Golong, Narmada, Lombok Barat, Minggu (27/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wapres Gibran Diminta Berkantor ke IKN, Istana Jelaskan Fokus Pemerintah

    Wapres Gibran Diminta Berkantor ke IKN, Istana Jelaskan Fokus Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis wacana Wakil Presiden berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Dia menegaskan bahwa pemerintah saat ini belum memiliki rencana untuk menempatkan Wakil Presiden secara resmi berkantor di IKN, karena fokus utama masih pada percepatan penyelesaian infrastruktur dasar.

    “Kan tadi sudah dijelaskan, terkait IKN kita menerima semua masukan, tetapi tidak ada rencana seperti itu sekarang,” ujar Prasetyo saat ditemui di Istana Negara, pekan lalu (25/7/2025).

    Menurut Prasetyo, saat ini seluruh perhatian pemerintah, termasuk Otorita IKN, difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan di ibu kota baru tersebut.

    Prasetyo juga menekankan bahwa keputusan-keputusan strategis seperti penempatan kantor presiden atau wapres di IKN akan didasarkan pada kesiapan infrastruktur dan pertimbangan menyeluruh yang matang, bukan sekadar wacana.

    “Kepala Otorita IKN dan seluruh jajarannya sekarang sedang bekerja keras untuk mengejar target dari pemerintah. Dalam tiga tahun ke depan, kami ingin seluruh infrastruktur yang diperlukan baik untuk fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif bisa selesai,” pungkas Prasetyo Hadi.

    Sejalan dengan itu, Prasetyo menegaskan bahwa rencana strategis pemindahan ibu kota tetap berjalan. Meski demikian, pemerintah akan menyesuaikan terhadap kondisi terkini.

    “Berkenaan dengan IKN, tentu kita menerima semua pendapat dan masukan, apapun itu. Tetapi sebagaimana yang sudah pernah juga pemerintah sampaikan, sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (25/7/2025).

    Dia menyebutkan bahwa Otorita IKN saat ini tengah bekerja keras sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyelesaian proyek, terutama pembangunan infrastruktur dasar sebagai syarat fungsional pemerintahan.

  • Dituding jadi Dalang Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat: Kami Tidak Ada Urusan, Ini Fitnah Besar

    Dituding jadi Dalang Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat: Kami Tidak Ada Urusan, Ini Fitnah Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Hinca Pandjaitan menilai isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menjadi liar, karena muncul tudingan “partai biru” yang seolah-olah mendalangi hal tersebut.

    Hinca membenarkan bahwa Demokrat sudah mendengar tudingan itu. Dengan demikian, Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga langsung menugaskan Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat untuk memberikan penyataan.

    “Kami tegaskan tidak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu ini, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar ini, ini kami tolak. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Lebih lanjut, pria yang juga anggota Komisi III DPR RI tersebut mengatakan bila tudingan ini dikaitkan dengan Roy Suryo, tokoh yang belakangan kembali muncul dengan opini soal dugaan ijazah palsu, hubungan Demokrat dengan Roy sudah berakhir.

    “Saya pastikan masa saya Sekjen Partai Demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota Partai Demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya. Jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada,” ujar Hinca.

    Sebab demikian, Hinca merasa bahwa itu adalah tanggung jawab pribadi Roy Suryo, sehingga Partai Demokrat juga sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    “Sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo, tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah langsung,” tegas dia.

    Sebelumnya, melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun X atau Twitter @PDemokrat, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah tidak berdasar dan bagian dari upaya adu domba yang mengancam keharmonisan politik nasional.  

    Dia menyampaikan bahwa tudingan terhadap “partai biru” sebagai dalang isu ini merupakan insinuasi menyesatkan yang mencemarkan nama baik partai. 

    “Fitnah terhadap Demokrat dalam isu ijazah ini adalah upaya tidak etis yang jelas bertujuan memecah belah,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).

    Lebih lanjut, Herzaky menekankan bahwa hubungan antara keluarga Presiden Jokowi dan keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjalin sangat baik.

    “Pak Gibran dan Mas Kaesang hadir di Kongres V Demokrat yang dipimpin AHY. Sebaliknya, Demokrat juga hadir di Kongres PSI. Bahkan Gibran sempat menjenguk Pak SBY saat dirawat di RSPAD,” papar Herzaky.

  • 1 Gibran: Kemarin Nyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus Nasional

    1 Gibran: Kemarin Nyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus Nasional

    Gibran: Kemarin Nyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus
    Tim Redaksi
    RIAU, KOMPAS.com
    – Wapres
    Gibran
    Rakabuming Raka menyatakan siap bertugas di mana saja sesuai arahan Presiden Prabowo.
    Gibran sebelumnya diusulkan untuk pindah lokasi kerja, dari mulai
    Papua
    hingga Ibu Kota Nusantara (
    IKN
    ), Kalimantan Timur.
    “Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus,” ujar Gibran, saat melakukan kunjungan kerja ke Riau, Senin (28/7/2025).
    Soal wacana berkantor di IKN, Gibran menyatakan akan menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo.
    Dirinya memastikan siap ditempatkan di mana saja untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
    “Yang jelas ini, saya sebagai pembantu presiden, siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN, kami menunggu perintah presiden,” ujar Gibran.
    Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu juga menyampaikan bahwa dirinya bisa bekerja dari mana saja karena lebih sering turun langsung ke lapangan guna memastikan program-program prioritas pemerintah berjalan optimal.
    “Sebagai pembantu presiden harus siap dan kalau saya, kemarin kan sudah, minggu lalu sudah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja, karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik,” ujar dia.
    Sebelumnya, beredar kabar bahwa Wapres Gibran akan berkantor di Papua.
    Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meluruskan kabar tersebut.
    Yusril menyebutkan, yang berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan beberapa menteri dan wakil dari tiap Provinsi di Papua.
    “Jadi, yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden itu,” ujar Yusril.
    Sementara itu, usulan agar Gibran berkantor di IKN datang dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua DPR Saan Mustopa.
    Ia menyampaikan pernyataan sikap partainya mengenai IKN, yang tidak kunjung menjadi ibu kota Indonesia.
    Saan mengatakan, jika IKN pada akhirnya akan ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka
    Wapres Gibran Rakabuming Raka
    harus segera
    ngantor
    di IKN.
    Dengan begitu, IKN yang sudah dibangun dengan menggunakan anggaran yang besar, jadi tidak mubazir.
    “Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak telantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN,” ujar Saan, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jangan Kaget Lihat Isi Garasi Gibran Rakabuming, Ada ‘Barang Tua’

    Jangan Kaget Lihat Isi Garasi Gibran Rakabuming, Ada ‘Barang Tua’

    Jakarta –

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis harta terbaru Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Gibran Rakabuming Raka. Pendamping orang nomor satu di Tanah Air itu punya kekayaan puluhan miliar rupiah, termasuk dalam bentuk kendaraan pribadi.

    Disitat dari laman eLHPN milik KPK, Senin (28/7), Gibran Rakabuming Raka punya harta Rp 27,5 miliar. Nominal tersebut dilaporkan pada 28 Maret lalu. Menariknya, mantan Walikota Solo, Jawa Tengah, itu tak punya tanggungan utang.

    Sebagai kanal otomotif, detikOto tentu tak akan membahas harta tersebut terlalu dalam. Kami hanya mau fokus ke aset kendaraan Gibran. Dia, di laporan yang sama, punya empat mobil dan tiga motor pribadi.

    Koleksi mobil dan motor pribadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Tara Wahyu/detikJateng

    Aset kendaraan Gibran bernilai Rp 312 jutaan. Seluruhnya dibeli menggunakan uang pribadi (hasil sendiri), bukan pemberian orang lain (hibah). Menariknya, mobil dan motornya termasuk ‘sederhana’ untuk ukuran pemimpin negara. Bahkan, ada tunggangan tua lansiran 1974.

    Nah, biar tak penasaran, berikut detikOto rangkum daftar kendaraan milik Gibran Rakabuming Raka. Kami mengurainya berdasarkan jenis-jenis kendaraan.

    Koleksi Kendaraan Gibran Rakabuming Raka

    Mobil Pribadi

    Toyota Avanza, tahun 2016, hasil sendiri – Rp 85 jutaToyota Avanza, tahun 2012, hasil sendiri – Rp 55 jutaIsuzu Panther, tahun 2012, hasil sendiri – Rp 60 jutaDaihatsu Gran Max, tahun 2015, hasil sendiri – Rp 60 juta.

    Motor Pribadi

    Honda Scoopy, tahun 2015, hasil sendiri – Rp 7 jutaHonda CB125, tahun 1974, hasil sendiri – Rp 5 jutaRoyal Enfield (tanpa model), tahun 2017, hasil sendiri – Rp 40 juta.

    (sfn/rgr)

  • Jangan Kaget Lihat Isi Garasi Gibran Rakabuming, Ada ‘Barang Tua’

    Jangan Kaget Lihat Isi Garasi Gibran Rakabuming, Ada ‘Barang Tua’

    Jakarta –

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis harta terbaru Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Gibran Rakabuming Raka. Pendamping orang nomor satu di Tanah Air itu punya kekayaan puluhan miliar rupiah, termasuk dalam bentuk kendaraan pribadi.

    Disitat dari laman eLHPN milik KPK, Senin (28/7), Gibran Rakabuming Raka punya harta Rp 27,5 miliar. Nominal tersebut dilaporkan pada 28 Maret lalu. Menariknya, mantan Walikota Solo, Jawa Tengah, itu tak punya tanggungan utang.

    Sebagai kanal otomotif, detikOto tentu tak akan membahas harta tersebut terlalu dalam. Kami hanya mau fokus ke aset kendaraan Gibran. Dia, di laporan yang sama, punya empat mobil dan tiga motor pribadi.

    Koleksi mobil dan motor pribadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Tara Wahyu/detikJateng

    Aset kendaraan Gibran bernilai Rp 312 jutaan. Seluruhnya dibeli menggunakan uang pribadi (hasil sendiri), bukan pemberian orang lain (hibah). Menariknya, mobil dan motornya termasuk ‘sederhana’ untuk ukuran pemimpin negara. Bahkan, ada tunggangan tua lansiran 1974.

    Nah, biar tak penasaran, berikut detikOto rangkum daftar kendaraan milik Gibran Rakabuming Raka. Kami mengurainya berdasarkan jenis-jenis kendaraan.

    Koleksi Kendaraan Gibran Rakabuming Raka

    Mobil Pribadi

    Toyota Avanza, tahun 2016, hasil sendiri – Rp 85 jutaToyota Avanza, tahun 2012, hasil sendiri – Rp 55 jutaIsuzu Panther, tahun 2012, hasil sendiri – Rp 60 jutaDaihatsu Gran Max, tahun 2015, hasil sendiri – Rp 60 juta.

    Motor Pribadi

    Honda Scoopy, tahun 2015, hasil sendiri – Rp 7 jutaHonda CB125, tahun 1974, hasil sendiri – Rp 5 jutaRoyal Enfield (tanpa model), tahun 2017, hasil sendiri – Rp 40 juta.

    (sfn/rgr)

  • Pesan Mendalam Luhut buat Keponakannya yang Kini Jadi Bos Danantara

    Pesan Mendalam Luhut buat Keponakannya yang Kini Jadi Bos Danantara

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan khusus kepada keponakannya, Pandu Sjahrir, yang kini menjabat sebagai Chief Investment Officer (CIO) di Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ia meminta Pandu menjalankan amanah besar itu dengan penuh tanggung jawab dan hati.

    Pesan tersebut disampaikan Luhut dalam acara peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7/2025). Dalam sambutannya, Luhut mengenang sosok mendiang iparnya, Dr. Sjahrir, ayah dari Pandu, yang telah wafat sekitar 17 tahun lalu.

    “Kalau bapakmu sekarang melihat dari langit sana, dia bilang ‘paten juga anakku ini’,” ujar Luhut, disambut tawa hangat para undangan.

    Ia melanjutkan, Pandu telah menunjukkan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional. Bahkan menurut Luhut, Pandu berhasil melampaui jejak sang ayah.

    “Menurut saya Ci’il (Dr. Sjahrir) hebat, tapi anaknya juga menurut saya lebih hebat dalam hal ini. Ya Pandu kamu bisa ge-er, tapi memang ya itu kira-kira. Jadi saya pikir negeri ini untung ada anak muda seperti kamu,” katanya.

    Luhut menegaskan bahwa jabatan Pandu sebagai CIO Danantara merupakan kepercayaan besar dari Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, ia berpesan agar Pandu tak hanya mengandalkan kecerdasan, tetapi juga membangun karakter kuat.

    “Karakter is very important. Jadi Pandu, saya titip kamu sekarang mengawal begitu besar, diberi kepercayaan oleh Presiden, lakukanlah itu dengan hati. Tidak hanya dari kepintaran, bekerja dengan hati,” tuturnya.

    Ia yakin, jika Pandu mampu menjalankan amanah itu dengan sepenuh hati, maka banyak hal baik akan mengikutinya.

    “Kalau kamu bekerja dengan hati, maka banyak hal-hal yang baik yang akan bisa kamu lakukan,” tutup Luhut.

    Tonton juga video “Luhut soal Usulan Pemakzulan Gibran: Ribut-ribut Begitu Kampungan” di sini:

    (shc/rrd)

  • Demokrat Tegaskan Tak Terlibat Isu Ijazah Jokowi, Sebut Fitnah dan Adu Domba

    Demokrat Tegaskan Tak Terlibat Isu Ijazah Jokowi, Sebut Fitnah dan Adu Domba

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat membantah keras tuduhan yang menyebut mereka berada di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun X atau twitter @PDemokrat, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah tidak berdasar dan bagian dari upaya adu domba yang mengancam keharmonisan politik nasional. 

    Dia menyampaikan bahwa tudingan terhadap “partai biru” sebagai dalang isu ini merupakan insinuasi menyesatkan yang mencemarkan nama baik partai.

    “Fitnah terhadap Demokrat dalam isu ijazah ini adalah upaya tidak etis yang jelas bertujuan memecah belah,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).

    Dia juga menegaskan bahwa Roy Suryo, tokoh yang belakangan kembali muncul dengan opini soal dugaan ijazah palsu, sudah tidak lagi menjadi bagian dari Demokrat sejak tahun 2019. Roy, menurut Demokrat, telah mengundurkan diri karena perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan kebijakan partai.

    Lebih lanjut, Herzaky menekankan bahwa hubungan antara keluarga Presiden Jokowi dan keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjalin sangat baik.

    “Pak Gibran dan Mas Kaesang hadir di Kongres V Demokrat yang dipimpin AHY. Sebaliknya, Demokrat juga hadir di Kongres PSI. Bahkan Gibran sempat menjenguk Pak SBY saat dirawat di RSPAD,” papar Herzaky.

    Dia menilai keharmonisan dua keluarga besar ini tidak sepantasnya dijadikan sasaran provokasi politik.

    Demokrat juga mencermati adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan isu ini untuk memancing di air keruh dan mengadu domba antara Jokowi dan SBY.

    “Tindakan ini sangat tidak bertanggung jawab, berpotensi menciptakan kegaduhan di ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat,” pungkas Herzaky.