Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Polemik Ijazah Palsu Jokowi Menyentuh Partai Demokrat, Kaesang Ingin Temui AHY

    Polemik Ijazah Palsu Jokowi Menyentuh Partai Demokrat, Kaesang Ingin Temui AHY

    GELORA.CO  – Saat ini publik disajikan berita dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Polemik ijazah itu pun kian melebar, membuat publik semakin gemas.

    Terbaru, nama Partai Demokat pun ikut terseret, karena sang pelapor ijazah palsu itu adalah Roy Suryo, mantan Walil Ketua Umum Partai Demokrat.

    Apakah benar demikian? Fungsionaris Partai Demokrat sudah membantahnya, dan dianggap sebagai fitnah.

    Untuk lebih jelas, kita coba memahami dulu soal ijazah palsu.

    Ijazah palsu merupakan ijazah yang bentuk, ciri, dan isinya tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan. 

    Aturan itu dikeluarkan oleh sekolah atau perguruan tinggi atau yang sederajat, baik negeri maupun swasta.

    Terkait polemik ijazah palsu Jokowi yang melebar, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyatakan dirinya ingin bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

    Menurut Kaesang, komunikasi antar-partai penting dilakukan demi kepentingan bangsa. 

    “Dan saya pun juga ingin berencana ketemu dengan Pak Ketum Demokrat, Mas AHY. Semuanya untuk bangsa ini, tidak ada yang saling menjatuhkan juga,” ucap dia dikutip dari Kompas.com. 

    Menurut Kaesang, sang ayah yakni Jokowi tidak pernah menyebut dan menuduh “partai biru” sebagai dalang isu ijazah palsu yang belakangan mencuat. 

    Hal itu disampaikan Kaesang menanggapi spekulasi publik yang mengaitkan Partai Demokrat sebagai pihak di balik isu tersebut. 

    “Sebenarnya kan kalau yang saya lihat, ketika Bapak berbicara, kan tidak ada menuduh yang Partai Biru. Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat bersuara juga,” ujar Kaesang.

    Menurut putra bungsu Jokowi itu, hubungan keluarganya dengan keluarga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama ini berjalan baik. 

    Bahkan, kata Kaesang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga kakak kandungnya, sempat menjenguk SBY ketika sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). 

    “Tapi kita semua harus tahu hubungan kami dengan keluarganya Bapak SBY sangat baik. Kemarin juga Pak Wapres juga bertemu dengan beliau menjenguk di RSPAD,” kata Kaesang. 

    Sebelumnya, Partai Demokrat secara tegas membantah tuduhan bahwa mereka berada di balik isu ijazah palsu Presiden Jokowi. 

    “Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri soal kasus ijazah palsu,” kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Gedung DPR RI, Senin (28/7/2025). 

    Menurut Hinca, tuduhan tersebut sebagai fitnah besar. 

    Dia juga menegaskan bahwa seluruh kader Demokrat tidak terlibat dalam isu tersebut. 

    “Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu,” tegas Hinca. 

    Eks Sekretaris Jenderal Demokrat itu juga memastikan bahwa Roy Suryo, salah satu pihak yang kerap menyuarakan isu ijazah palsu Jokowi, sudah tidak lagi menjadi anggota partainya. 

    “Jadi, tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada,” ujarnya. 

    “Mungkin orang menarik-narik, karena ada Roy Suryo yang pernah punya pengalaman bersama kami,” imbuhnya. 

    “Saya tegaskan sekali lagi, saya Sekjen Partai Demokrat waktu itu,” lanjut Hinca. 

    “Dan memastikan di era saya, Roy Suryo bukan lagi anggota Partai Demokrat. Karena itu, tidak ada hubungan antara apa yang dilakukan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Itu tanggung jawab pribadi dia,” tambahnya. 

    “Partai Biru” dan orang besar Isu soal “partai biru” mencuat setelah Jokowi menyebut ada pihak besar yang berada di balik serangan politik terhadap dirinya dan keluarganya, termasuk di antaranya soal tuduhan ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran. 

    “Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi, saat ditemui di Solo, Jawa Tengah. 

    “Artinya memang ada orang besar, ada yang back up, ya itu saja,” ujar Jokowi, tanpa menyebutkan nama maupun partai tertentu. 

    Namun, dugaan soal “partai biru” mulai mencuat usai Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan selaku pelapor Roy Suryo memberikan pernyataan dalam wawancara di Kompas TV. 

    Saat itu, Ade menyatakan dirinya tidak bisa mengungkapkan secara langsung siapa dalang di balik isu ijazah Jokowi, tapi dia meminta publik memperhatikan warna bajunya. 

    Dalam tayangan wawancara tersebut, Ade tampak mengenakan baju berwarna biru. 

    “Nah, ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja,” ujarnya. 

    “Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana, tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat saya tampilan hari ini saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (28/7/2025) dini hari. 

    “Sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya,” ucapnya lagi. 

    “Saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan,” tandas Ade.

  • Gibran Kini Sadar Karier Politiknya Saat Ini Bergantung ke Prabowo Subianto, Bukan Lagi Pengaruh Bapaknya

    Gibran Kini Sadar Karier Politiknya Saat Ini Bergantung ke Prabowo Subianto, Bukan Lagi Pengaruh Bapaknya

    “Gibran sedang berusaha membuktikan bahwa ia punya nilai tambah di mata Prabowo. Ini langkah politik dari Gibran untuk memperkuat posisinya sebagai wakil presiden baik sekarang atau nanti,” ujar Hensa.

    Sikap serupa juga terlihat dari respons Gibran terhadap usulan agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) atau Papua. Saat kunjungan kerja ke Riau pada 28 Juli 2025, Gibran menegaskan kesiapannya untuk ditempatkan di mana saja sesuai perintah Presiden Prabowo.

    “Omongan Gibran yang siap ditempatkan di mana saja menunjukkan dia mulai paham dinamika kekuasaan. Ini cara dia membangun persepsi sebagai wapres yang loyal dan tidak sekadar ‘warisan’ Jokowi, tapi tetap harus dibuktikan dengan kerja nyata dan menuruti perintah atasan,” tegas Hensa.

    Selain itu, kehadiran Gibran mendampingi Prabowo di beberapa acara partai politik juga menjadi sorotan. Teranyar, ia tampak menghadiri Kongres PSI di Solo pada 20 Juli 2025. Menurut Hensa, langkah itu merupakan strategi membangun kedekatan dengan partai-partai pendukung Prabowo, termasuk PSI yang dikenal memiliki basis pemilih muda.

    “Gibran tahu betul bahwa dukungan politik ke depan bergantung pada seberapa dekat ia dengan Prabowo dan koalisinya. Ini strategi komunikasi untuk memperkuat citra sebagai mitra setia,” katanya.

    Namun Hensa mengingatkan, semua manuver komunikasi itu tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan pembuktian nyata. Ia menekankan pentingnya kinerja Gibran, terutama di mata generasi muda yang menjadi basis kekuatannya.

    “Sekali lagi ya, saya garis bawahi, pembuktian seorang Gibran itu bukan ke generasi yang lebih tua, tapi ke anak-anak muda. Karena kalau tidak bisa membuktikan kinerjanya, bisa marah-marah anak muda karena tak akan dipercaya untuk mengemban kepercayaan yang sama dengan Gibran,” tutup Hensa. (zak/fajar)

  • Wapres Gibran Siap Ditempatkan di IKN atau Papua

    Wapres Gibran Siap Ditempatkan di IKN atau Papua

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya siap jika ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua.

    Gibran mengemukakan sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto, dirinya harus sudah siap ditempatkan di mana pun, baik di IKN maupun Papua.

    Gibran menegaskan bahwa dirinya hanya tinggal menunggu perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk ditempatkan di wilayah mana.

    “Di Papua maupun di IKN, kami menunggu perintah dari Presiden. Sebagai pembantu Presiden, harus siap,” tuturnya di Jakarta, Senin (28/7).

    Menurut Gibran, fleksibilitas dalam bekerja merupakan bentuk komitmennya untuk memastikan program-program pemerintah berjalan efektif dan sesuai dengan visi misi Presiden.

    Maka dari itu, Gibran mengaku seringkali turun gunung untuk memantau langsung semua program Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan lancar.

    “Minggu lalu sudah saya tegaskan, saya bisa berkantor di mana saja karena saya lebih sering di lapangan dan memastikan program-program dan visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik,” katanya.

    Dalam kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Gibran turut mengawal beberapa agenda penting, seperti penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), kunjungan ke Sekolah Rakyat, serta dijadwalkan menutup Muktamar Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) pada malam harinya.

    “Ya contohnya hari ini, saya mengawal penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat, dan nanti terakhir kita akan menutup Muktamar Hima Persis,” ujarnya.

  • 5
                    
                        Kaesang Bela Jokowi: Bapak Tidak Ada Menuduh Partai Biru
                        Nasional

    5 Kaesang Bela Jokowi: Bapak Tidak Ada Menuduh Partai Biru Nasional

    Kaesang Bela Jokowi: Bapak Tidak Ada Menuduh Partai Biru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
    Kaesang Pangarep
    menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI sekaligus ayahnya, Joko Widodo (
    Jokowi
    ), tidak pernah menyebut dan menuduh ”
    partai biru
    ” sebagai dalang isu
    ijazah palsu
    yang belakangan mencuat.
    Hal itu disampaikan Kaesang menanggapi spekulasi publik yang mengaitkan
    Partai Demokrat
    sebagai pihak di balik isu tersebut. Demokrat sebelumnya juga telah membantah keterlibatan mereka.
    “Sebenarnya kan kalau yang saya lihat, ketika Bapak berbicara, kan tidak ada menuduh yang
    Partai Biru
    . Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat bersuara juga,” ujar Kaesang di Kantor DPP PSI, Senin (28/7/2025).
    Putra bungsu Jokowi itu juga memastikan bahwa hubungan keluarganya dengan keluarga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama ini berjalan baik.
    Bahkan, kata Kaesang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga kakak kandungnya, sempat menjenguk SBY ketika sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD).
    “Tapi kita semua harus tahu hubungan kami dengan keluarganya Bapak SBY sangat baik. Kemarin juga Pak Wapres juga bertemu dengan beliau menjenguk di RSPAD,” kata Kaesang.
    Dalam kesempatan itu, Kaesang juga menyatakan dirinya juga ingin bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    Menurut dia, komunikasi antar-partai penting dilakukan demi kepentingan bangsa.
    “Dan saya pun juga ingin berencana ketemu dengan Pak Ketum Demokrat, Mas AHY. Semuanya untuk bangsa ini, tidak ada yang saling menjatuhkan juga,” ucap dia.
    Sebelumnya, Partai Demokrat secara tegas membantah tuduhan bahwa mereka berada di balik isu ijazah palsu Presiden Jokowi.
    “Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri soal kasus ijazah palsu,” kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Gedung DPR RI, Senin (28/7/2025).
    Hinca menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah besar. Dia juga menegaskan bahwa seluruh kader Demokrat tidak terlibat dalam isu tersebut.
    “Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu,” tegas Hinca.
    Eks Sekretaris Jenderal Demokrat itu juga memastikan bahwa Roy Suryo, salah satu pihak yang kerap menyuarakan isu
    ijazah palsu Jokowi
    , sudah tidak lagi menjadi anggota partainya.
    “Jadi, tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Mungkin orang menarik-narik, karena ada Roy Suryo yang pernah punya pengalaman bersama kami. Saya tegaskan sekali lagi, saya Sekjen Partai Demokrat waktu itu,” kata dia.
    “Dan memastikan di era saya, Roy Suryo bukan lagi anggota Partai Demokrat. Karena itu, tidak ada hubungan antara apa yang dilakukan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Itu tanggung jawab pribadi dia,” tambah Hinca.
    Isu soal “partai biru” mencuat setelah Jokowi menyebut ada pihak besar yang berada di balik serangan politik terhadap dirinya dan keluarganya, termasuk di antaranya soal tuduhan ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran.
    “Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi, saat ditemui di Solo, Jawa Tengah.
    “Artinya memang ada orang besar, ada yang back up, ya itu saja,” ujar Jokowi, tanpa menyebutkan nama maupun partai tertentu.
    Namun, dugaan soal “partai biru” mulai mencuat usai Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan selaku pelapor Roy Suryo memberikan pernyataan dalam wawancara di Kompas TV.
    Saat itu, Ade menyatakan dirinya tidak bisa mengungkapkan secara langsung siapa dalang di balik isu ijazah Jokowi, tapi dia meminta publik memperhatikan warna bajunya.
    Dalam tayangan wawancara tersebut, Ade tampak mengenakan baju berwarna biru.
    “Nah, ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat saya tampilan hari ini saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (28/7/2025) dini hari.
    “Sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya. Saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terpopuler, kebakaran Pasar Taman Puring hingga Kwik Kian Gie wafat

    Terpopuler, kebakaran Pasar Taman Puring hingga Kwik Kian Gie wafat

    Jakarta (ANTARA) – ANTARA telah merangkum beragam berita unggulan dalam 24 jam terakhir yang penting untuk disimak pada Selasa pagi.

    Mulai dari kebakaran Pasar Taman Puring tadi malam, sampai kabar duka wafatnya Ekonom Senior Kwik Kian Gie.

    Berikut daftar beritanya:

    1.⁠ ⁠Pasar Taman Puring Jakarta Selatan terbakar

    Sejumlah personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan memadamkan kebakaran di Taman Puring, Kebayoran Baru, Senin petang, sekitar pukul 18.00 WIB. Berdasarkan pantauan di lokasi, kebakaran ini menghanguskan sejumlah kios yang berada dalam taman tersebut. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Pedagang sebut kebakaran di Pasar Taman Puring terjadi ketiga kalinya

    Pedagang menyebutkan kebakaran di Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang terjadi pada Senin petang, merupakan ketiga kalinya, yaitu pada tahun 2002, 2005, dan 2025. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Konflik Kamboja-Thailand dan peran Indonesia sebagai juru damai

    Pertempuran kembali meletus di perbatasan Kamboja dan Thailand. Api dalam sekam tiba-tiba membara usai ketegangan berbulan-bulan yang bermula dari bentrokan antara satuan militer kedua negara yang merembet ke ketegangan diplomatik. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Gibran tunggu perintah Prabowo untuk berkantor di IKN atau Papua

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa dirinya masih menunggu perintah Presiden Prabowo Subianto untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, maupun di Provinsi Papua. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Ekonom senior Kwik Kian Gie meninggal dunia di usia 90 tahun

    Ekonom sekaligus Mantan Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie dikabarkan meninggal dunia pada usia 90 tahun, yang disampaikan oleh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 8
                    
                        Kagumi Gibran, Ketua RW Gen Z Dipanggil ke Istana Wapres dan Dapat Wejangan
                        Megapolitan

    8 Kagumi Gibran, Ketua RW Gen Z Dipanggil ke Istana Wapres dan Dapat Wejangan Megapolitan

    Kagumi Gibran, Ketua RW Gen Z Dipanggil ke Istana Wapres dan Dapat Wejangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden (Wapres) Indonesia
    Gibran Rakabuming Raka
    memanggil Ketua RW 02
    Pademangan Barat
    ,
    Jakarta
    Utara, Tri Krisna Mukti, ke Istana Wapres, Jakarta Pusat, pada Jumat (25/7/2025).
    Gibran mengundang Krisna usai sosok Ketua RW muda tersebut ramai diperbincangkan di berbagai media.
    Selain itu, Krisna juga diketahui sudah lama mengagumi sosok Gibran. Kekaguman itulah yang menjadi salah satu alasan pertemuan tersebut berlangsung.
    Dalam pertemuan itu, Krisna mengaku mendapatkan sejumlah wejangan langsung dari Wapres.
    Salah satu pesan Gibran adalah agar Krisna tidak terlalu memedulikan komentar negatif dari orang-orang yang usianya jauh lebih tua, dan tetap fokus bekerja untuk warga.
    “Disuruh, ‘kamu kerja sendiri, maju! Yang penting kerja nyata. Ada kerjanya, warga ngadu kamu langsung lakuin’,” kata Krisna saat diwawancarai
    Kompas.com
    , Senin (28/7/2025).
    Menurut Krisna, Gibran juga menyatakan dukungannya terhadap program-program yang akan dirancang oleh pemuda berusia 20 tahun itu selama menjabat sebagai Ketua RW.
    Gibran bahkan meminta agar Krisna menyusun proposal agar program-program tersebut bisa mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.
    Sebelumnya diberitakan, Tri Krisna Mukti (20) memutuskan mencalonkan diri sebagai Ketua RW 02 Pademangan Barat karena terinspirasi oleh sosok Gibran Rakabuming Raka.
    “Untuk yang saya idolakan dari dulu Pak Gibran Rakabuming, karena beliau milenial berani maju,” ucap Krisna saat diwawancarai
    Kompas.com
    di Kantor RW 02, Pademangan Barat, Jakarta Utara, Kamis (24/7/2025).
    Kekaguman Krisna terhadap Gibran semakin kuat saat menyaksikan penampilan Wapres itu dalam debat calon wakil presiden.
    “Pas debat juga keren enggak ada
    nervous
    , kaya debat sama orang yang lebih tua, menginspirasi, pengin jadi dia,” ujar Krisna.
    Munculnya sosok Krisna mencuri perhatian publik setelah terpilih menjadi Ketua RW 02, di usianya yang masih sangat muda, yakni 20 tahun.
    Mahasiswa semester empat jurusan manajemen ini mengaku mantap mencalonkan diri sebagai ketua RW karena dorongan dari keluarga dan warga sekitar.
    Selain dukungan keluarga, Krisna juga terdorong oleh banyaknya keluhan warga soal minimnya perubahan di lingkungannya selama 11 tahun terakhir.
    Krisna terpilih menjadi ketua RW setelah melalui proses voting resmi yang digelar pada 18 Mei 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketum PSI nilai baik usulan Wapres berkantor di IKN

    Ketum PSI nilai baik usulan Wapres berkantor di IKN

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ketum PSI nilai baik usulan Wapres berkantor di IKN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 23:56 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memandang baik usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Sangat baik, ini sangat baik, supaya semuanya juga merasakan,” kata Kaesang kepada wartawan usai rapat perdana Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin.

    Adapun terkait usulan moratorium sementara pembangunan IKN, dia mengingatkan soal komitmen awal Presiden RI Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN hingga selesai.

    “Semua kan dulu sudah ditandatangani, dan saya kira Pak Presiden sudah berbicara, berkomitmen untuk menyelesaikan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa dirinya masih menunggu perintah Presiden Prabowo Subianto untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, maupun di Provinsi Papua.

    Saat menjawab pertanyaan awak media terkait dirinya akan berkantor di IKN, Gibran pun memberikan tanggapan dengan santai.

    “Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan media di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru Sentra Abiseka, Pekanbaru, Riau.

    Adapun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah tetap pada komitmen menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai rencana dan target, karena itu tidak ada rencana moratorium.

    Prasetyo, yang juga Juru Bicara Presiden RI dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) moratorium atau penghentian sementara proyek tersebut.

    “Sebagaimana yang sudah pernah juga disampaikan, bahwa sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Wapres Gibran: Kemarin Menyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus

    Wapres Gibran: Kemarin Menyuruh Saya Berkantor di Papua, Sekarang di IKN, Pindah-pindah Terus

    FAJAR.CO.ID, PEKANBARU — Isu penugasan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Tanah Papua dan Ibu Kota Nusantara (IKN), sempat ramai jadi perbincangan publik.

    Namun, isu itu tampaknya sekadar dilempar untuk menjadi perbincangan hangat dari masyarakat, bukan sebuah keputusan yang telah ditetapkan pemerintah.

    Atas informasi yang sempat ramai jadi perbincangan itu, Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka pun angkat suara.

    Sebagai wakil presiden, dirinya menyatakan siap menjalankan tugas di mana pun jika hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pernyataan Gibran itu disampaikan saat mengunjungi Sekolah Rakyat di Pekanbaru, Senin (28/7).

    Putra dari Jokowi itu menanggapi wacana pemindahan lokasi kerja Wapres ke Papua maupun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    “Kemarin menyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus,” ujar Gibran kepada awak media.

    Gibran menegaskan bahwa dirinya siap menjalankan tugas di mana saja, termasuk di Papua atau IKN. Dia menyebut bahwa sebagai wakil presiden, dirinya siap mengikuti perintah dan penempatan.

    “Saya sebagai pembantu presiden, siap ditugaskan di mana saja, mau di Papua, atau di IKN, saya menunggu perintah,” katanya.

    Gibran menambahkan bahwa dirinya bisa bekerja secara fleksibel dari berbagai lokasi karena lebih sering turun langsung ke lapangan.

    “Sebagai pembantu presiden harus siap. Dan kalau saya, minggu lalu juga sudah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja, karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi-misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik,” katanya.

  • Video: Gibran Tegaskan Pelaku Karhutla Harus Ditangkap

    Video: Gibran Tegaskan Pelaku Karhutla Harus Ditangkap

    Video

    Video: Gibran Tegaskan Pelaku Karhutla Harus Ditangkap

    News

    5 jam yang lalu

  • Demokrat: Kalau Isu Ijazah Jokowi Ada Kaitan dengan “Partai Biru”, Buka Saja BAP
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 Juli 2025

    Demokrat: Kalau Isu Ijazah Jokowi Ada Kaitan dengan “Partai Biru”, Buka Saja BAP Nasional 28 Juli 2025

    Demokrat: Kalau Isu Ijazah Jokowi Ada Kaitan dengan “Partai Biru”, Buka Saja BAP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Sekretaris Jenderal
    Partai Demokrat

    Jansen Sitindaon
    , mendorong agar berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian dibuka ke publik jika memang ada keterlibatan “
    partai biru
    ” dalam polemik isu
    ijazah palsu
    Presiden RI Ke-7,
    Joko Widodo
    (Jokowi).
    “Kalau ada kaitannya dengan ‘partai biru’ seperti yang dituduhkan, mudah saja sebenarnya. Buka saja BAP para saksi tersebut, ada kaitannya dengan partai biru tidak? Beres urusan,” kata Jansen dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).
    Jansen mengatakan, persoalan keaslian
    ijazah Jokowi
    sudah bergulir dan diperiksa oleh Mabes Polri.
    Polisi pun telah memeriksa puluhan saksi dan merilis pemeriksaan tersebut.
    Oleh karena itu, Jansen mendorong agar BAP itu dibuka ke publik jika memang terdapat keterlibatan “partai biru” dalam kisruh keaslian ijazah Jokowi.
    Jansen mengatakan, jika memang dalam BAP itu jelas disebutkan ada keterlibatan “partai biru”, maka pernyataan di ruang publik harus jelas dengan menyebutkan keterlibatan Partai Demokrat.
    Jansen menyayangkan pernyataan yang menggunakan kalimat samar dan tidak jelas seperti “partai biru”.
    Dengan demikian, kata dia, akan menjadi mudah bagi Partai Demokrat untuk menempuh jalur hukum atas tuduhan tersebut.
    “Jadi bukan main-main seperti saat menggunakan kalimat samar dan bersayap di ruang publik. Mulai dari pakai baju warna birulah dan lain-lain,” ujar Jansen.
    Ia menegaskan, sejak awal Partai Demokrat sama sekali tidak berurusan dengan kisruh ijazah Jokowi.
    Oleh karena itu, pihaknya kaget ketika dalam beberapa hari terakhir nama Partai Demokrat diseret-seret dalam persoalan itu.
    “Buat kami, sejak awal, ini adalah urusan pribadi Pak Jokowi dengan para penuduhnya. Apalagi masalah ini juga sudah bergulir di ranah hukum. Jadi bukan lagi sekadar opini-opinian politik,” kata Jansen.
    Jansen juga menyebutkan, sejauh ini tidak ada satupun kader Partai Demokrat yang ikut diperiksa dalam perkara isu ijazah Jokowi.
    Oleh karena itu, menurut dia, jika masih ada orang yang mengaitkan Partai Demokrat dalam persialan tersebut merupakan sebuah kegilaan.
    “Jika ada yang mengkaitkannya dengan Demokrat, gila namanya itu atau lagi mabuk,” kata dia.
    Sebelumnya, Jokowi menduga terdapat orang besar di balik isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan putranya, Gibran Rakabuming Raka, dari kursi Wakil Presiden RI.
    Jokowi menilai, terdapat manuver politik besar di balik kedua isu tersebut dengan beking kekuatan politik.
    “Artinya memang ada orang besar, ada yang back up, ya itu saja,” kata Jokowi, tanpa menyebutkan nama.
    Namun, Jokowi tidak menyebut siapa elite politik yang menghembuskan isu tersebut.
    Isu keterlibatan “partai biru” kemudian muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Ade Darmawan, berbicara dalam wawancara bersama Kompas TV.
    Ade mengaku tidak bisa mengungkap dengan jelas siapa sosok yang dimaksud Jokowi.
    Ia hanya meminta publik melihat bajunya yang berwarna biru sebagai petunjuk dalang isu ijazah palsu Jokowi.
    “Nah ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat saya tampilan hari ini saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari
    Kompas TV
    pada Senin (28/7/2025) dini hari.
    “Sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya. Saat ini saya berbaju apa? Nah itu mungkin salah satu
    clue
    yang bisa saya sampaikan,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.