Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Silfester Matutina Tuding Partai Demokrat Danai Roy Suryo Cs, Ketua Kagama Cirebon: Semua Pihak Diuntungkan, Terkhusus AHY

    Silfester Matutina Tuding Partai Demokrat Danai Roy Suryo Cs, Ketua Kagama Cirebon: Semua Pihak Diuntungkan, Terkhusus AHY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi terus memanas. Terlebih setelah loyalis Jokowi, Silfester Matutina, menyebut Partai Demokrat sebagai pihak yang mendanai gerakan Roy Suryo Cs.

    Namun, pernyataan mengejutkan justru datang dari Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia.

    Ia menilai, dalam pusaran isu tersebut, justru semua pihak sedang menikmati panggung politik yang terbuka lebar.

    “Kaitannya dengan polemik ijazah pak Jokowi dan tudingan keterlibatan Demokrat, saya mengatakan dalam konteks komunikasi publik, semua pihak sebenarnya mengalami keuntungan elektoral,” kata Heru kepada fajar.co.id, Rabu (30/7/2025).

    Dikatakan Heru, isu ini bukan sekadar perdebatan, melainkan bagian dari strategi komunikasi politik yang dimainkan secara halus dan terstruktur.

    “Apapun beritanya berkaitan isu dan polemik ijazah, di dalamnya para pihak sedang bermain cantik, melempar isu, bahkan menempatkan proksi, sebagai pion,” ucapnya.

    Menurutnya, figur seperti Silfester Matutina hanya bagian dari skenario besar.

    Ia menyebut tudingan terhadap Demokrat sebagai donatur Roy Suryo Cs justru membuka peluang politik bagi Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Saya lihat, justru AHY sebagai Ketum sepertinya sangat girang, karena panggung politik otomatis terbuka lebar untuk menampilkan wajah politik praktis,” katanya.

    Tak berhenti di situ, Heru menyebutkan bahwa Demokrat berhasil memainkan posisi ganda, tidak lagi sebagai oposisi, tetapi mitra aktif dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

  • OPINI : Saatnya Kontekstualisasi Peran Ombudsman

    OPINI : Saatnya Kontekstualisasi Peran Ombudsman

    Bisnis.com, JAKARTA – Pada 9—29 Ju­­­li 2025, pa­­­­ni­­­tia seleksi ca­­­lon anggota Om­­budsman Republik Indo­nesia (ORI) yang dibentuk Kementerian Sekretariat Negara memanggil warga negara Indonesia yang ber­­­minat mendaftarkan diri se­­­bagai Calon Anggota ORI Masa Jabatan Tahun 2026—2031.

    Lembaga ORI berperan me­­mastikan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat. ORI dibentuk melalui UU No. 37 tahun 2008 di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sedangkan bayi ORI lahir di zaman Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tahun 2000 dengan na­ma Komisi Ombudsman Na­­­sio­­­nal (KON). Kini, di era Presiden Prabowo Subianto saatnya mengkontekstualisasi peran ORI secara lebih progesif.

    Sejauh ini, ORI malang melintang dalam menerima laporan dan memeriksa dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik di berbagai bidang. Dalam konteks ini, maladministrasi merujuk perilaku atau tindakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang melanggar hukum, etika, atau prosedur, termasuk kelalaian dan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki pejabat dan aparat birokrasi. Banyak kasus mencuat ditangani ORI.

    Tugas dan fungsi utama ORI adalah pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan menerima laporan dugaan maladministrasi. ORI biasa melakukan pemeriksaan laporan, investigasi, koordinasi dengan berbagai pihak, serta upaya pencegahan maladministrasi.

    Hal ini dimungkinkan mengingat kewenangan ORI dalam meminta keterangan, memeriksa dokumen dan memberikan rekomendasi terkait laporan yang masuk. Berkat ORI, rakyat menerima layanan publik yang lebih baik di berbagai bidang kehidupan.

    Siapa pun yang duduk sebagai Anggota ORI, hendaknya memiliki motivasi menjalankan tugas dan fungsi ORI menjadi lebih baik. Menjadikan ORI sebagai lembaga negara yang kredibel dalam mengawasi praktek maladministrasi pemerintahan dalam pelayanan publik. Diperlukan kontekstualisasi dan optimalisasi peran ORI dalam perbaikan tata kelola pemerintahan agar berdampak lebih signifikan dalam pencapaian rasa keadilan dan kesejahteraan umum.

    Senapas dengan fungsi ORI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan di pusat maupun daerah termasuk yang diselenggarakan BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas pelayanan publik tertentu. Sinergi di pusat dan daerah jadi prasyaratnya.

    Fungsi strategis ORI adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, memfasilitasi penyelesaian sengketa, memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk perbaikan, dan mencegah terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik.

    Karena ORI merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, maka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ORI bebas dari campur tangan kekuasaan. ORI harus menjadi lembaga lincah.

    PERLU SINERGI

    Gagasan dan langkah strategis kontekstualisasi peran ORI adalah menjadikan agenda kerja ORI terkait dengan agenda-agenda strategis pemerintahan nasional terkini. Kinerja ORI perlu sinergis dengan struktur Kementerian/Lembaga pemerintahan. Budaya kerja mesti lebih inovatif dan adaftif agar menjadi lebih efektif dan produktif. Karenanya, peran utama ORI mestinya membenahi tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik dan melayani kebutuhan dasar masyarakat luas.

    Misalnya, peran strategis ORI dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait masalah tanah/agraria dan pengelolaan kekayaan alam. Pengalaman Kantor Staf Presiden (2016—2024) dalam pemantauan urusan penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan di bidang ini bersama ORI terbilang intensif. Saat itu, KSP di bidang agraria dan bidang desa sebagai agenda prioritas Presiden, menempatkan konflik agraria dan sengketa dana desa menjadi fokus perhatian KSP-ORI.

    Ke depan, arah baru peran ORI mestilah terhubung dengan pengawasan kinerja pemerintahan dalam bingkai Asta Cita. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan delapan misi utama atau Asta Cita sebagai landasan mencapai visi “Bersama Menuju Indonesia Emas 2045”. Merujuk UU No. 37 Tahun 2008 (Pasal 7), kebetulan ORI juga punya delapan tugas yang secara keseluruhan mesti dihayati para Calon Anggota ORI selanjutnya.

    Secara spesifik, isu pembaruan pengelolaan kekayaan alam, pengentasan kemiskinan, pengembangan koperasi/UKM, peningkatan kualitas gizi anak-anak, dan pembangunan ketahanan pangan perlu menjadi prioritas pengawasan ORI. Isu dan bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, kependudukan, gender dan anak-anak serta pelayanan publik secara umum tetap relevan bagi ORI.

    Semua isu ini krusial dan terkait erat dengan tugas ORI dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik untuk mencegah dan menangani mal-administrasi. Kontekstualisasi peran ORI bermuara pada perbaikan pelayanan publik agar lebih berkualitas dan berkeadilan.

  • Wapres Gibran Diminta Berkantor di IKN atau Papua, Begini Respon PAN

    Wapres Gibran Diminta Berkantor di IKN atau Papua, Begini Respon PAN

    Bisnis.com, Jakarta —Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus siap berkantor di mana pun sesuai perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Partai Amanat Nasional (PAN) pun buka suara soal hal tersebut.

    Tentang penempatan kantor wakil presiden itu disampaikan Ketua Majelis Penasihat DPP PAN Hatta Rajasa usai melayat ke rumah duka Kwik Kian Gie di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, Selasa (29/72025).

    Menurut Hatta, jika ditugaskan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua, Gibran Rakabuming Raka harus sudah siap. Dia menjelaskan bahwa wakil presiden adalah pembantu presiden, sehingga tidak boleh menolak jika diberikan perintah berkantor di mana pun.

    “Ya kalau menurut saya kan beliau itu kan wapres yang bertugas jadi pembantunya presiden. Jadi terserah presiden saja mau menempatkan beliau di mana,” tuturnya.

    Hatta pun menolak berkomentar lebih jauh mengenai wilayah yang tepat untuk menjadi kantor wakil presiden nanti.

    “Itu sajalah komentar saya, saya tidak mau terlalu jauh,” katanya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah siap jika ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua.

    Gibran mengemukakan sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto, dirinya harus sudah siap ditempatkan di mana pun, baik di IKN maupun Papua. 

    Gibran menegaskan bahwa dirinya hanya tinggal menunggu perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk ditempatkan di wilayah mana. 

    “Di Papua maupun di IKN, kami menunggu perintah dari Presiden. Sebagai pembantu Presiden, harus siap,” tuturnya di Jakarta, Senin (28/7).

  • Mensos: Anggaran Sekolah Rakyat Rp1,1 T, terbesar laptop dan seragam

    Mensos: Anggaran Sekolah Rakyat Rp1,1 T, terbesar laptop dan seragam

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut anggaran yang dialokasikan untuk Sekolah Rakyat dari APBN pada tahun 2025 sebesar Rp1,1 triliun dengan penggunaan terbesar ada pada pengadaan laptop dan seragam untuk 15.000 siswa lebih di 159 Sekolah Rakyat.

    Walaupun demikian, Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, menyebut hingga saat ini penyerapannya masih belum terlalu banyak, mengingat Sekolah Rakyat baru diluncurkan pada 14 Juli 2025.

    “Untuk tahun ini (anggaran Sekolah Rakyat dari APBN, red.) Rp1,1 triliun, untuk 159 (Sekolah Rakyat),” kata Menteri Sosial Saifullah menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7) malam, setelah rapat terbatas Sekolah Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Program Sekolah Rakyat yang diluncurkan pertama kali pada 14 Juli 2025, merupakan sekolah berbasis asrama (boarding school) untuk jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat dikerjakan oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, dipimpin oleh Kementerian Sosial.

    Untuk tahap pertama hingga akhir Juli 2025, Kementerian Sosial menargetkan ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah, yaitu di Pulau Sumatera (22 sekolah), Pulau Jawa (48 sekolah), Pulau Kalimantan (4 sekolah), Pulau Sulawesi (15 sekolah), Kepulauan Maluku (4 sekolah), Papua (3 sekolah), Bali (1 sekolah), Nusa Tenggara Barat (2 sekolah), dan Nusa Tenggara Timur (1 sekolah). Namun, target itu bertambah menjadi 159 sekolah dengan kapasitas hingga lebih dari 15.000 siswa.

    Presiden Prabowo menargetkan hingga akhir 2025 ada 200 Sekolah Rakyat di berbagai daerah Indonesia.

    “Ya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat kondisinya. Yang jelas ini menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana. Untuk 159 titik itu, Insyaallah bisa menampung lebih dari 15.000 siswa. Nanti, pada akhirnya,” ujar Gus Ipul.

    Terkait detail realisasi anggaran untuk Sekolah Rakyat, Saifullah belum dapat memberi keterangan lebih banyak.

    “Saya belum update ya, tetapi ya belum banyak Insyaallah. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop, dan untuk seragam. Selebihnya ya untuk permakanan, dan lain-lainnya,” sambung Saifullah.

    Dalam kesempatan yang sama, Saifullah juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo terkait penggunaan anggaran negara untuk Sekolah Rakyat.

    “Kita kawal sekarang ini pelaksanaannya, mulai dari pengadaan-pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan, jangan ada yang menyimpang, karena ini memang dari awal pesan dan arahan dari Bapak Presiden, bahwa keseluruhan tata kelola dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini harus sesuai ketentuan dan tidak ada penyimpangan,” kata Mensos Saifullah.

    Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, untuk rapat terbatas dengan agenda membahas Sekolah Rakyat.

    Beberapa menteri dan kepala lembaga yang ikut rapat dengan Presiden pada Selasa sore, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam rapat itu, Presiden Prabowo juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Eka Arifa Rusqiyati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendikdasmen: Sekolah Rakyat berjalan sesuai kurikulum yang disiapkan

    Mendikdasmen: Sekolah Rakyat berjalan sesuai kurikulum yang disiapkan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto telah berjalan sesuai dengan kurikulum yang disiapkan oleh pemerintah.

    Abdul Mu’ti pun berharap pelaksanaan Sekolah Rakyat, yang berbasis asrama (boarding school), dapat berjalan lancar ke depannya.

    “Secara akademik pelaksanaan Sekolah Rakyat ini sudah berjalan sesuai dengan kurikulum yang kami siapkan, termasuk juga modul-modul pembelajaran yang dipakai di Sekolah Rakyat,” kata Abdul Mu’ti saat jumpa pers bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai rapat terbatas Sekolah Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7) malam.

    Kemudian untuk pelaksanaannya, lanjut dia, pihaknya terus bersinergi, sehingga pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat berjalan dengan lancar.

    “Mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat terus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

    Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah pada 14 Juli 2025 itu menggunakan kurikulum dengan pendekatan individu, yang artinya menyesuaikan dengan kondisi dan capaian masing-masing siswa. Para siswa dapat masuk kapan saja tanpa harus menunggu awal tahun ajaran, dan menyelesaikan pendidikan sesuai capaian belajar masing-masing.

    Kurikulum Sekolah Rakyat terdiri atas tiga pilar utama, yaitu Kurikulum Karakter dan Asrama, yang disusun oleh Kementerian Sosial, kemudian Kurikulum Formal yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kurikulum Pendidikan Agama yang disusun oleh Kementerian Agama.

    Sekolah Rakyat saat ini terbuka untuk jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, hingga kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh negara. Program Sekolah Rakyat, yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

    Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah dalam rangka memuliakan keluarga miskin dan prasejahtera, serta memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi paling bawah.

    Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, untuk rapat terbatas dengan agenda membahas Sekolah Rakyat.

    Beberapa menteri dan kepala lembaga yang ikut rapat dengan Presiden pada Selasa sore, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam rapat itu, Presiden Prabowo juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran dan Menko Airlangga Melayat ke Rumah Duka Kwik Kian Gie

    Wapres Gibran dan Menko Airlangga Melayat ke Rumah Duka Kwik Kian Gie

    Bisnis.com, Jakarta —Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melayat ke rumah duka Kwik Kian Gie di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi saat ini, Wapres Gibran tiba lebih awal sekitar pukul 15.41 WIB memakai kemeja coklat batik dengan celana panjang hitam dan sepatu hitam.

    Sementara itu, dua menit setelah Gibran tiba di rumah duka, Airlangga Hartarto pun tiba menggunakan seragam yang sama yaitu batik coklat dan celana panjang hitam

    Gibran dan Airlangga Hartarto tidak lama di rumah duka, hanya sekitar 6-7 menit, lalu keduanya langsung pulang yang didahului oleh Gibran, baru disusul Airlangga. Gibran hanya melemparkan senyum dan tidak menyampaikan kenangan apapun kepada media tentang Kwik Kian Gie seperti tokoh lain usai melayat.

    Sementara itu, Airlangga Hartarto mengaku bahwa dirinya memiliki banyak kenangan bersama Kwik Kian Gie semasa hidupnya dulu.

    Airlangga mengatakan bahwa almarhum Kwik Kian Gie tidak hanya ekonom hebat untuk Indonesia, tetapi juga memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. “Sosok Pak Kwik ini sebagai ekonom dan nasionalis sangat nyata itulah yang menjadi navigasi ekonomi untuk hadapi krisis dulu,” tuturnya di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Airlangga pun mengakui kehebatan Kwik Kian Gie dalam menjaga situasi ekonomi Indonesia pada masa orde baru ketika terjadi krisis ekonomi. Menurutnya, hanya dalam waktu 4 tahun situasi ekonomi pulih di tangan Kwik Kian Gie.

    “Dulu kan Indonesia mengalami turbulensi ekonomi waktu itu terjadi krisis ekonomi dan dalam waktu 4 tahun sudah bisa ditangani, waktu itu kan terjadi perubahan juga,” kata Airlangga.

  • Gibran Melayat Jenazah Kwik Kian Gie di Rumah Duka RSPAD, Ditemani Airlangga
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Juli 2025

    Gibran Melayat Jenazah Kwik Kian Gie di Rumah Duka RSPAD, Ditemani Airlangga Nasional 29 Juli 2025

    Gibran Melayat Jenazah Kwik Kian Gie di Rumah Duka RSPAD, Ditemani Airlangga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    melayat jenazah mantan Menko Keuangan, Ekonomi, dan Industri
    Kwik Kian Gie
    , di
    Rumah Duka RSPAD
    , Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025) sore.
    Pantauan Kompas.com di lokasi, Gibran tampak datang mengenakan batik berwarna cokelat.
    Gibran terlihat didampingi oleh
    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
    .
    Gibran masuk ke dalam ruangan untuk berdoa di depan peti jenazah Kwik Kian Gie.
    Setelah itu, Gibran terlihat sungkem kepada salah satu anggota keluarga Kwik Kian Gie yang duduk di kursi roda.
    Putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi itu tidak berlama-lama saat melayat.
    Ia langsung pergi dari Rumah Duka RSPAD tanpa memberi komentar kepada awak media.
    Gibran berjalan cepat ke mobilnya seraya menelungkupkan tangannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kaesang Bantah Soal Jokowi Tuding Keterlibatan Demokrat di Isu Ijazah Palsu, Andi Arief: Clear and Clear

    Kaesang Bantah Soal Jokowi Tuding Keterlibatan Demokrat di Isu Ijazah Palsu, Andi Arief: Clear and Clear

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu elit Partai Demokrat, Andi Arief kembali bicara keterlibatan Partainya di isu ijazah palsu Jokowi.

    Dimana, kabar keterlibatan dari Partai Demokrat ini dibantah langsung Kaesang Pangarep.

    Pernyataan dari Kaesang itu pun disebut oleh Andi Arief membuat isu ini selesai dalam pembahasan.

    “Clear and Clear,” tulisnya dicuitan akun X pribadinya dikutip Selasa (29/7/2025).

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep membantah Presiden ke-7 RI sekaligus ayahnya, Joko Widodo (Jokowi), menuduh “partai biru”.

    Sebagai dalang isu ijazah palsu dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

    Demikian Kaesang Pangarep merespons spekulasi publik yang mengaitkan Partai Demokrat.

    Dimana, pihak di balik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dan pemakzulan Wapres Gibran.

    “Sebenarnya kan kalau yang saya lihat, ketika Bapak berbicara, kan tidak ada menuduh yang Partai Biru,” katanya.

    “Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat bersuara juga,” ujar Kaesang di Kantor DPP PSI.

    Diketahui, narasi viral menyebut “partai biru” (Demokrat) sebagai pihak yang menggerakkan atau mendalangi isu ini, hingga muncul spekulasi adanya motivasi politik internal seperti menjatuhkan image Jokowi dan mendongkel populisme keluarga SBY–Jokowi.

    Semua pejabat partai, termasuk Hinca, Herzaky, AHY, dan Ibas, menolak tuduhan tersebut secara terbuka dan konsisten menyebutnya sebagai fitnah besar tanpa bukti.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Polemik Ijazah Palsu Jokowi Menyentuh Partai Demokrat, Kaesang Ingin Temui AHY

    Polemik Ijazah Palsu Jokowi Menyentuh Partai Demokrat, Kaesang Ingin Temui AHY

    GELORA.CO  – Saat ini publik disajikan berita dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Polemik ijazah itu pun kian melebar, membuat publik semakin gemas.

    Terbaru, nama Partai Demokat pun ikut terseret, karena sang pelapor ijazah palsu itu adalah Roy Suryo, mantan Walil Ketua Umum Partai Demokrat.

    Apakah benar demikian? Fungsionaris Partai Demokrat sudah membantahnya, dan dianggap sebagai fitnah.

    Untuk lebih jelas, kita coba memahami dulu soal ijazah palsu.

    Ijazah palsu merupakan ijazah yang bentuk, ciri, dan isinya tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan. 

    Aturan itu dikeluarkan oleh sekolah atau perguruan tinggi atau yang sederajat, baik negeri maupun swasta.

    Terkait polemik ijazah palsu Jokowi yang melebar, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyatakan dirinya ingin bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

    Menurut Kaesang, komunikasi antar-partai penting dilakukan demi kepentingan bangsa. 

    “Dan saya pun juga ingin berencana ketemu dengan Pak Ketum Demokrat, Mas AHY. Semuanya untuk bangsa ini, tidak ada yang saling menjatuhkan juga,” ucap dia dikutip dari Kompas.com. 

    Menurut Kaesang, sang ayah yakni Jokowi tidak pernah menyebut dan menuduh “partai biru” sebagai dalang isu ijazah palsu yang belakangan mencuat. 

    Hal itu disampaikan Kaesang menanggapi spekulasi publik yang mengaitkan Partai Demokrat sebagai pihak di balik isu tersebut. 

    “Sebenarnya kan kalau yang saya lihat, ketika Bapak berbicara, kan tidak ada menuduh yang Partai Biru. Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat bersuara juga,” ujar Kaesang.

    Menurut putra bungsu Jokowi itu, hubungan keluarganya dengan keluarga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama ini berjalan baik. 

    Bahkan, kata Kaesang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga kakak kandungnya, sempat menjenguk SBY ketika sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). 

    “Tapi kita semua harus tahu hubungan kami dengan keluarganya Bapak SBY sangat baik. Kemarin juga Pak Wapres juga bertemu dengan beliau menjenguk di RSPAD,” kata Kaesang. 

    Sebelumnya, Partai Demokrat secara tegas membantah tuduhan bahwa mereka berada di balik isu ijazah palsu Presiden Jokowi. 

    “Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri soal kasus ijazah palsu,” kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Gedung DPR RI, Senin (28/7/2025). 

    Menurut Hinca, tuduhan tersebut sebagai fitnah besar. 

    Dia juga menegaskan bahwa seluruh kader Demokrat tidak terlibat dalam isu tersebut. 

    “Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu,” tegas Hinca. 

    Eks Sekretaris Jenderal Demokrat itu juga memastikan bahwa Roy Suryo, salah satu pihak yang kerap menyuarakan isu ijazah palsu Jokowi, sudah tidak lagi menjadi anggota partainya. 

    “Jadi, tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada,” ujarnya. 

    “Mungkin orang menarik-narik, karena ada Roy Suryo yang pernah punya pengalaman bersama kami,” imbuhnya. 

    “Saya tegaskan sekali lagi, saya Sekjen Partai Demokrat waktu itu,” lanjut Hinca. 

    “Dan memastikan di era saya, Roy Suryo bukan lagi anggota Partai Demokrat. Karena itu, tidak ada hubungan antara apa yang dilakukan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Itu tanggung jawab pribadi dia,” tambahnya. 

    “Partai Biru” dan orang besar Isu soal “partai biru” mencuat setelah Jokowi menyebut ada pihak besar yang berada di balik serangan politik terhadap dirinya dan keluarganya, termasuk di antaranya soal tuduhan ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran. 

    “Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi, saat ditemui di Solo, Jawa Tengah. 

    “Artinya memang ada orang besar, ada yang back up, ya itu saja,” ujar Jokowi, tanpa menyebutkan nama maupun partai tertentu. 

    Namun, dugaan soal “partai biru” mulai mencuat usai Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan selaku pelapor Roy Suryo memberikan pernyataan dalam wawancara di Kompas TV. 

    Saat itu, Ade menyatakan dirinya tidak bisa mengungkapkan secara langsung siapa dalang di balik isu ijazah Jokowi, tapi dia meminta publik memperhatikan warna bajunya. 

    Dalam tayangan wawancara tersebut, Ade tampak mengenakan baju berwarna biru. 

    “Nah, ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja,” ujarnya. 

    “Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana, tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat saya tampilan hari ini saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (28/7/2025) dini hari. 

    “Sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya,” ucapnya lagi. 

    “Saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan,” tandas Ade.

  • Gibran Kini Sadar Karier Politiknya Saat Ini Bergantung ke Prabowo Subianto, Bukan Lagi Pengaruh Bapaknya

    Gibran Kini Sadar Karier Politiknya Saat Ini Bergantung ke Prabowo Subianto, Bukan Lagi Pengaruh Bapaknya

    “Gibran sedang berusaha membuktikan bahwa ia punya nilai tambah di mata Prabowo. Ini langkah politik dari Gibran untuk memperkuat posisinya sebagai wakil presiden baik sekarang atau nanti,” ujar Hensa.

    Sikap serupa juga terlihat dari respons Gibran terhadap usulan agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) atau Papua. Saat kunjungan kerja ke Riau pada 28 Juli 2025, Gibran menegaskan kesiapannya untuk ditempatkan di mana saja sesuai perintah Presiden Prabowo.

    “Omongan Gibran yang siap ditempatkan di mana saja menunjukkan dia mulai paham dinamika kekuasaan. Ini cara dia membangun persepsi sebagai wapres yang loyal dan tidak sekadar ‘warisan’ Jokowi, tapi tetap harus dibuktikan dengan kerja nyata dan menuruti perintah atasan,” tegas Hensa.

    Selain itu, kehadiran Gibran mendampingi Prabowo di beberapa acara partai politik juga menjadi sorotan. Teranyar, ia tampak menghadiri Kongres PSI di Solo pada 20 Juli 2025. Menurut Hensa, langkah itu merupakan strategi membangun kedekatan dengan partai-partai pendukung Prabowo, termasuk PSI yang dikenal memiliki basis pemilih muda.

    “Gibran tahu betul bahwa dukungan politik ke depan bergantung pada seberapa dekat ia dengan Prabowo dan koalisinya. Ini strategi komunikasi untuk memperkuat citra sebagai mitra setia,” katanya.

    Namun Hensa mengingatkan, semua manuver komunikasi itu tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan pembuktian nyata. Ia menekankan pentingnya kinerja Gibran, terutama di mata generasi muda yang menjadi basis kekuatannya.

    “Sekali lagi ya, saya garis bawahi, pembuktian seorang Gibran itu bukan ke generasi yang lebih tua, tapi ke anak-anak muda. Karena kalau tidak bisa membuktikan kinerjanya, bisa marah-marah anak muda karena tak akan dipercaya untuk mengemban kepercayaan yang sama dengan Gibran,” tutup Hensa. (zak/fajar)