Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Gibran Bertemu Dasco hingga Viral Tak Salami AHY, Hensa Ungkap Ini

    Gibran Bertemu Dasco hingga Viral Tak Salami AHY, Hensa Ungkap Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis komunikasi politik, Hendri Satrio bicara terkait pertemuan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka dengan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

    Dalam unggahan Wakil Presiden RI itu, keduanya terlihat berada dalam satu meja makan yang sama.

    Gibran terlihat mengenakan kemeja putih dengan celana berwarna krem. Sedangkan Dasco memakai kemeja batik hitam.

    Pertemuan ini kemudian menjadi pertanyaan dan isyarat-isyarat pun hadir dari unggahan tersebut.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Hendri Satrio coba menganalisis pertemuan ini.

    Ia menyebut pertemuan Gibran dan Dasco bukan hanya sekedar makan bersama, namun punya tujuan.

    Ada maksud dari Wapres Gibran menurutnya untuk bertemu langsung dengan Dasco.

    “Cuma mau foto sebelum makan, gak pengen obrolannya dibahas apalagi bahas pemakzulan,” tulisnya dikutip Selasa (12/8/2025).

    Ia pun memberikan sindiran soal Gibran tidak menyalami Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, pada Minggu 10 Agustus 2025.

    “Kelewatan gak sengaja, gak ada maksud gak pengen salaman, udah telat, acara mau mulai jadi buru-buru deh,” terangnya.

    Sebelumnya, Gibran menulis Caption soal pertemuannya dengan Dasco dalam akun Instagramnya.

    “Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak @sufmi_dasco. Menunya Mie Bakso, Nasi Dendeng Balado dan Tumis Daun Pepaya. Selamat berakhir pekan untuk kawan-kawan semua,” tulis Gibran.

  • Gibran Tak Salami AHY Diduga Imbas Isu Pemakzulan yang Disinyalir dari Partai Biru

    Gibran Tak Salami AHY Diduga Imbas Isu Pemakzulan yang Disinyalir dari Partai Biru

    GELORA.CO – Momen Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menyalami Menko Infrastruktur sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di acara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, di Batujajar, Jawa Barat, Minggu, 10 Agustus 2025 terus menjadi polemik,

    Direktor Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menuturkan isu pemakzulan Gibran sempat muncul dari partai biru yang disinyalir dari Partai Demokrat. 

    Hal ini menjadi pertanda tidak disalaminya AHY oleh Gibran dalam acara di Batujajar.

    “Terlebih, ada wacana pemakzulan Gibran yang dalam tuduhan Jokowi melibatkan tokoh besar dan partai biru, sangat mungkin ini juga berpengaruh ke hubungan Gibran dan AHY,” ucap Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin, 11 Agustus 2025.

    Dedi menerangkan, sikap Gibran tersebut tidak menutup kemungkinan dapat memantik emosi partai politik untuk segera melakukan pemakzulan.

    “Sikap dingin Gibran, dan mungkin bisa dianggap arogan ini bisa memantik keretakan dengan Parpol dominan di DPR, bukan tidak mungkin kelompok yang mendesak pemakzulan pada Gibran bisa mendapat tambahan dukungan,” tutupnya.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tertangkap kamera tidak menyalami Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Menko Infrastruktur sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, serta Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Dalam momen tersebut, Gibran lebih memilih salaman dengan sejumlah elite TNI, seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Maruli Simanjuntak dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Tonny Harjono.

  • VIDEO: Presiden Prabowo Singgung Pengalaman Pahit Indonesia

    VIDEO: Presiden Prabowo Singgung Pengalaman Pahit Indonesia

    Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer yang digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus (Pusdiklatsus) Komando Pasukan Khusus Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8).

    Ringkasan

  • 1 Kejari Jaksel Digugat ke Pengadilan Terkait Eksekusi Silfester Matutina Nasional

    1 Kejari Jaksel Digugat ke Pengadilan Terkait Eksekusi Silfester Matutina Nasional

    Kejari Jaksel Digugat ke Pengadilan Terkait Eksekusi Silfester Matutina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARRUKI) menggugat Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (8/8/2025).
    Gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 96/PID.PRA/2025/PN JKT SEL itu dilayangkan lantaran Kejaksaan dianggap menghentikan penuntutan secara tidak sah terhadap Silfester Matutina dalam perkara pencemaran nama baik Jusuf Kalla.
    “Sudah resmi didaftarkan PN Jakarta Selatan gugatan praperadilan antara ARRUKI lawan Kajari Jaksel dalam perkara belum dilakukannya eksekusi Silfester Matutina hukuman penjara 1,5 tahun kasus pencemaran nama baik Jusuf Kalla,” kata Ketua Umum ARRUKI, Marselinus Edwin kepada
    Kompas.com
    , Senin (11/8/2025).
    Dalam perkara tersebut ilfester divonis bersalah pada 2019 dengan hukuman 1,5 tahun penjara.
    Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), tetapi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum mengeksekusinya dengan memasukkan Silfester ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani pidana.
    ARRUKI menilai lambannya eksekusi ini melanggar asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.
    Menurut mereka, kondisi tersetbu memicu ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan di masyarakat.
    “Diperlukan perintah hakim pemeriksa praperadilan untuk memerintahkan termohon menjalankan putusan berkekuatan hukum tetap atas Silfester Matutina,” kata Marselinus.
    Dalam permohonannya, ARRUKI mengutip Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tugas dan wewenang jaksa di bidang pidana.
    Mereka menegaskan, tindakan Kejaksaan yang tidak segera mengeksekusi putusan inkrah sama artinya dengan penghentian penuntutan yang tidak sah.
    ARRUKI meminta hakim praperadilan mengabulkan seluruh petitum permohonan, mulai dari menyatakan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan penghentian penuntutan secara tidak sah, memerintahkan eksekusi segera terhadap Silfester, hingga menghukum Kejaksaan membayar biaya perkara.
    Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) tetap akan mengeksekusi Silfester Matutina ke dalam bui meskipun ia mengeklaim sudah berdamai dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK).
    Adapun Silfester dikenal sebagai mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Saat ini, ia berstatus terpidana kasus pencemaran nama baik Jusuf Kalla
    “Bagi kejaksaan tetap melaksanakan sesuai dengan aturannya, kita kan sudah inkrah,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Anang Supriatna, saat ditemui di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2025).
    Anang mengatakan, kewajiban jaksa untuk melakukan eksekusi terlepas dari urusan apakah Silfester sudah berdamai dengan JK.
    Menurutnya, jika perdamaian itu terjadi sebelum penuntutan, mungkin akan menjadi pertimbangan jaksa.
     
    Namun, saat ini kasus tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.
     
    “Artinya ya silakan aja nanti punya cara-cara lain, yang jelas kejaksaan akan melaksanakan nantinya, mengeksekusi terhadap keputusan pengadilan tersebut,” tutur Anang.
    Anang menuturkan, putusan Mahkamah Agung (MA) akan dieksekusi oleh jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).
    Namun, ia mengaku tidak mengetahui kapan Kejari Jaksel akan mengeksekusi Silfester ke dalam bui.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rakernas I Nasdem Lahirkan Pesan Politik untuk Pemerintah dan DPR

    Rakernas I Nasdem Lahirkan Pesan Politik untuk Pemerintah dan DPR

    GELORA.CO -Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Nasdem 2025 menutup rangkaian sidang komisi dengan sederet rekomendasi strategis yang memancarkan sikap politik tegas dan arah perjuangan nyata.

    Forum yang berlangsung di Makassar itu menjadi panggung konsolidasi gagasan besar, yaitu tegaknya konstitusi, perombakan sistem pemilu, percepatan legislasi pro-rakyat, dan kedaulatan ekonomi nasional.

    Dalam bidang hukum, Nasdem menegaskan komitmen menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi. NasDem dengan lantang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/2024 sebagai ultra vires, melampaui kewenangan, karena mengubah norma konstitusi adalah domain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

    Nasdem mendesak DPR agar memprakarsai dialog konstitusional melibatkan MPR, Presiden, dan lembaga negara terkait, demi memastikan seluruh penyelenggaraan kehidupan nasional tunduk pada UUD 1945.

    Selain itu, Nasdem juga mendorong percepatan pengesahan dua rancangan undang-undang penting: RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Keduanya dinilai menjadi payung hukum yang melindungi kelompok marginal sekaligus instrumen transformasi sosial.

    Di bidang politik, NasDem mengajukan gagasan penataan sistem pemilu terbuka yang dimodifikasi dengan kuota proporsional untuk memperkuat kelembagaan DPR. Posisi politik partai ditegaskan: tetap menjadi pendukung pemerintah dengan menjaga kemandirian berpikir, mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat dan memberi solusi alternatif bagi kebijakan yang belum optimal.

    Pada ranah ekonomi, sosial, dan budaya, Nasdem mematok visi kedaulatan ekonomi berbasis potensi lokal dan SDM unggul. Programnya meliputi penguatan UMKM, ekonomi kreatif, kemandirian pangan, hingga energi terbarukan.

    Nasdem juga mendorong revisi UU Hubungan Keuangan Pusat-Daerah terkait Dana Bagi Hasil, serta mengingatkan pentingnya mencegah deindustrialisasi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

    “Dokumen rencana kerja hasil Rakernas I ini akan menjadi pedoman, arah perjuangan dan panduan strategi taktik NasDem,” ujar Wasekjen Partai Nasdem Dedy Ramanta, dalam keterangannya, Senin, 11 Agustus 2025.

    Dedy menambahkan, dengan semangat restorasi, seluruh jajaran NasDem berkomitmen mengawal hasil Rakernas ini sebagai agenda bersama demi kemajuan bangsa. Karena Nasdem punya target besar, yaitu mendominasi Pemilu 2029.

    “Ringkasan umumnya yakni agar target NasDem masuk dalam posisi 3 besar pada pemilu 2029 bisa tercapai,” sambungnya.

    Rakernas I 2025 tidak hanya menjadi forum internal partai, tetapi juga pesan terbuka bagi publik bahwa NasDem siap berdiri di garda depan untuk menata hukum, memperkuat demokrasi, dan memastikan pembangunan ekonomi berjalan berkeadilan.

    Meski menyampaikan pesan kuat kepada Pemerintahan Prabowo – Gibran dan DPR, NasDem memastikan tulus dan totalitas mendukung pemerintah.

    “Dengan menjadi pendukung pemerintah secara totalitas, kami berharap menjadi sahabat pemerintah,” demikian Dedy Ramanta

  • Kick Off Program Laut Sebasah, Kemensos Salurkan Bantuan ke Warga Muara Kamal

    Kick Off Program Laut Sebasah, Kemensos Salurkan Bantuan ke Warga Muara Kamal

    Jakarta, Beritasatu.com — Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Kick Off Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) dan Groundbreaking Kawasan Mangrove Nasional di Gelanggang Olahraga Muara Kamal, Penjaringan, Jakarta Utara. Kegiatan ini menjadi langkah strategis mengurangi volume sampah yang mencemari lautan dengan intervensi langsung di kawasan sungai, pesisir, pulau kecil, hingga pelabuhan. Selain menjaga lingkungan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui aktivitas berbasis lingkungan dan pemberdayaan sosial.

    Dalam rangkaian acara tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) turut berkolaborasi melalui aksi peduli sosial dengan menyalurkan bantuan bagi warga sekitar Muara Kamal. Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp 273.003.860, menyasar 100 penerima manfaat dari empat kluster, yakni anak, disabilitas, korban bencana dan kedaruratan, serta lanjut usia (lansia).

    Wakil Ketua Seruni Bidang 3 sekaligus Penasihat I Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemensos, Fatma Saifullah Yusuf, menyampaikan rasa syukurnya atas kolaborasi ini. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata bagi para penerima manfaat di kawasan pesisir.

    “Bidang tiga Seruni bersama Kementerian Sosial melalui Sentra Handayani mendapatkan kesempatan untuk ikut membantu masyarakat di area Kamal Muara ini. Kami menyalurkan bantuan senilai Rp 273 juta untuk 100 penerima manfaat di seputar area Kamal Muara yang tentunya yang sudah di asesmen. Harapan saya semoga bantuan yang kami berikan ini bisa meringankan beban masyarakat dan membawa keberkahan untuk semuanya,” ujar Fatma di Jakarta, Minggu (10/8/2025).

    Bantuan tersebut mencakup pemenuhan hidup layak, alat bantu disabilitas seperti kursi roda cerebral palsy, kursi roda biasa, dan motor roda tiga. Tak hanya itu, empat penerima manfaat disabilitas juga menerima paket kewirausahaan untuk usaha fotokopi, usaha pengantaran makanan, usaha kuliner, dan warmindo.

    Salah satu penerima manfaat, Aisyah (52), mengungkapkan rasa bahagianya menerima kursi roda cerebral palsy untuk putrinya, Liyah (25), yang selama ini hanya terbaring di ranjang.

    “Alhamdulillah, selama ini Liyah hanya bisa tiduran di rumah. Paling kalau mandi saya gendong. Dapat kursi roda ini, saya bisa bawa Liyah keluar,” ucap Aisyah penuh haru.

    Acara yang dihadiri oleh pembina Seruni, Selvi Gibran Rakabuming, anggota Seruni khususnya Bidang 3 dan 4 itu berlangsung meriah meski cuaca pesisir cukup terik. Kehadiran siswa-siswi SDN Muara Kamal 01 dan 100 penerima manfaat menambah semarak suasana.

    Selvi dan Fatma pun menyempatkan diri berinteraksi hangat dengan para penerima manfaat dan anak-anak yang hadir. Salah satu PM, Rokayah, yang saat ini masih tinggal di tenda pengungsian usai kebakaran di Kapuk Muara pada 6 Juni 2025, mendapat perhatian dari Selvi dan Fatma.

    Meski dalam kondisi terbatas, Rokayah tetap peduli pada kebersihan lingkungan dan memilah sampah sebelum dibuang. Atas sikapnya itu, Selvi memberikan apresiasi dan mengajak semua warga untuk meneladani semangat Rokayah dalam menjaga lingkungan.

    Turut hadir mendampingi Fatma dalam kegiatan Seruni kali ini, Intan Agus Jabo penasihat 2 DWP, Veronika Robben Rico Ketua DWP Kemensos serta Masryani Mansyur Kepala Sentra Handayani.

  • Dia Tidak Mempunyai Kemampuan Bernarasi Teratur dan Fokus

    Dia Tidak Mempunyai Kemampuan Bernarasi Teratur dan Fokus

    GELORA.CO – Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ryaas Rasyid menyampaikan pandangannya terkait polemik dari tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Ryaas mengatakan, setelah mengikuti perkembangan kasus ijazah Jokowi, ia menyakini ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka itu tidak mempunyai ijazah.

    “Saya kira ada masalah karena menurut saya kalau mengikuti perkembangan ini secara teliti, saya punya kesimpulan sederhana, dia (Jokowi) itu nggak punya ijazah,” kata Ryaas dikutip dari YouTube Abraham Samad Speak Up, Senin 11 Agustus 2025.

    Bahkan, di mata Ryaas, Jokowi tidak mempunyai kapasitas sebagai sarjana. Menurutnya, seorang sarjana memiliki struktur berpikir clear dan sistematis, bernarasi teratur serta fokus.

    “(Tapi) dia sama sekali tidak mempunyai kemampuan itu,” kata Ryaas.

    Sebelumnya, sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi. Tudingan itu dilontarkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) bersama sejumlah pihak seperti Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Dokter Tifauziya Tyassuma alias Dokter Tifa.rmol news logo article

  • Pertemuan Gibran-Dasco, Manuver Amankan Posisi di Tengah Isu Pemakzulan dan Reshuffle

    Pertemuan Gibran-Dasco, Manuver Amankan Posisi di Tengah Isu Pemakzulan dan Reshuffle

    GELORA.CO – Pengamat politik Subairi Muzakki menyampaikan, pertemuan makan siang antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, pada Sabtu, 9 Agustus 2025 bukan sekadar silaturahmi biasa.

    Menurutnya, pertemuan itu bisa dilihat sebagai sebuah manuver politik yang cerdas dan strategis di tengah dinamika nasional yang semakin kompleks.

    “Ini adalah langkah yang bisa dibaca sebagai upaya Gibran untuk mengonsolidasikan dukungan internal koalisi, terutama dari Partai Gerindra, sebagai tulang punggung pemerintahan Prabowo-Gibran, di saat isu pemakzulan terhadap dirinya terus bergulir sejak awal 2025,” kata Direktur Eksekutif Institut Demokrasi Republikan ini, kepada aktual.com, Jakarta, Minggu (10/8).

    Subair juga menjelaskan, usulan pemakzulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang diserahkan ke DPR/MPR RI, meskipun secara konstitusional sulit direalisasikan karena memerlukan dukungan mayoritas parlemen dan proses panjang, tetap menjadi ancaman simbolis yang bisa mengganggu stabilitas eksekutif.

    “Dengan bertemu Dasco, yang bukan hanya Wakil Ketua DPR tapi juga tokoh kunci Gerindra, Gibran seolah mengirim sinyal kuat, posisinya aman di bawah payung Prabowo, dan setiap upaya destabilisasi akan dihadapi dengan solidaritas legislatif-eksekutif,” paparnya.

    Pertemuan ini, ujarnya, juga bisa dilihat dalam konteks kedekatan baru antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan pemerintahan Prabowo pasca-pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto pada 31 Juli 2025.

    “Amnesti ini terhadap Hasto bukan hanya gestur hukum tapi barter politik yang cerdik. Prabowo merangkul oposisi potensial, sementara Megawati mendapatkan ruang untuk mendukung pemerintahan tanpa kehilangan wajah di basisnya,” tutur Subair.

    Karena itu, bila melihat dalam perspektif tersebut, menurutnya, pertemuan Gibran-Dasco bisa menjadi ekstensi dari rekonsiliasi antara Prabowo-Jokowi. Gibran ingin memastikan bahwa kedekatan Mega-Prabowo tidak menggerus posisinya, malah justru memperkuatnya dengan menjaga aliansi Gerindra tetap solid terhadap isu-isu sensitif seperti pemakzulan.

    “Di balik suasana santai dengan menu mie bakso dan dendeng balado dan tumis daun pepaya, ada dimensi lain yang tak kalah penting, yakni pengamanan jaringan Gibran di tengah hembusan isu reshuffle kabinet,” jelas Subair.

    Subair menyampaikan, meskipun Presiden Prabowo menyatakan belum akan melakukan pergantian komposisi Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat, rumor perombakan pasca-amnesti Hasto tetap menjadi bayang-bayang.

    “Amnesti terhadap Hasto kan membuka pintu bagi kader PDIP untuk masuk cabinet. Jadi, isu pergantian menteri tetap berhembus meski Presiden Prabowo tegaskan belum ada reshuffle,” ucapnya.

    Menurut Subari, Gibran, sebagai putra Jokowi, juga memiliki jaringan loyalis di berbagai pos kementerian. Pertemuan dengan Dasco ini bisa dibaca sebagai upaya preemptif untuk ‘mengamankan’ orang-orang Jokowi di kabinet.

    “Memastikan bahwa jika reshuffle terjadi, posisi strategis tetap dipegang oleh figur-figur dekat Gibran atau Jokowi, bukan digeser oleh pengaruh baru dari PDIP. Ini adalah politik preventif yang brilian, menggabungkan diplomasi pribadi dengan kalkulasi kekuasaan jangka panjang,” kata Subair.

    Terakhir, ucap Subair, pertemuan makan siang antara Gibra dan Dasco juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa hubungan antara Jokowi-Prabowo baik-baik saja di tengah isu ijazah palsu Jokowi, usulan pemakzulan, dan pemberian amnesti-abolisi yang seolah-olah bertentangan dengan sikap Jokowi.

    “Presiden Prabowo kini mulai membentuk karakter dan visi politiknya sendiri, tidak lagi sebatas presiden bayangan dari ambisi Jokowi. Presiden Prabowo ingin menegaskan saat ini Adalah sebagai subjek politik independent,” pungkas Subair.

  • Jokowi Panik! Ditinggal Kawan Politik, Keluarga Dihantam Masalah, Prabowo dan Megawati Makin Dekat

    Jokowi Panik! Ditinggal Kawan Politik, Keluarga Dihantam Masalah, Prabowo dan Megawati Makin Dekat

    GELORA.CO –  Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang telah disetujui oleh DPR RI berujung munculnya spekulasi politik.

    Konstelasi politik berubah, hubungan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri semakin dekat.

    Kedekatan Prabowo dan Megawati ini memunculkan pertanyaan apakah hubungan Prabowo dengan Joko Widodo kini mulai merenggang.

    Padahal, selama ini Prabowo dianggap memiliki hubungan baik dengan Jokowi. Menjelang Pilpres 2024, Jokowi menyodorkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden.

    Di sisi lain, hubungan Megawati dengan keluarga Jokowi diketahui menegang, yang membuat Prabowo juga disebut menjauh dari Megawati.

    Namun, pemberian amnesti kepada Hasto dipandang sebagai sinyal menguatnya kembali kedekatan Prabowo dengan Megawati.

    Jokowi Mulai Ditinggal

    Jokowi dinilai sudah mulai ditinggalkan kawan. Terlihat dari gelombang masalah yang menimpa keluarganya.

    Spekulasi ini membuat Jokowi panik sehingga memunculkan isu bahwa ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia itu mengatakan bahwa Jokowi mulai ditinggal kawannya satu persatu di tengah gelombang masalah yang datang bertubi-tubi.

    Mulai dari kasus tuduhan ijazah palsu, kasus pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga kasus korupsi yang dikait-kaitkan dengan menantunya Bobby Nasution.

    Terkait dengan serangan tersebut, Jokowi pun dianggap mulai mengalami kepanikan.

    “Adanya kepanikan yang terjadi di keluarga Pak Jokowi. Kepanikan karena serangan politik terhadap diri dan keluarganya seperti gelombang. Belum selesai satu hal, muncul lagi yang lain,” kata Ray.

    “Bisa dibayangkan, isu yang menerpa Pak Jokowi dan keluarganya bergulir di antara persoalan hukum dan politik,” ujar Ray.

    Kepanikan ini, lanjut Ray, membuat pencapaian Jokowi selama menjabat Presiden selama sepuluh tahun seolah terpinggirkan.

    Apalagi kini mulai terlihat Jokowi mulai ditinggalkan kawan politik dan hanya tersisa para relawan yang masih membelanya.

    “Makin sedikit kawan atau teman yang berada di belakang atau terjun serta mengawal Pak Jokowi dan keluarganya. Yang terlihat sekarang hanya para relawannya,” tuturnya.***

  • Konstitusi, Pemilu, dan Kedaulatan Ekonomi dari Makassar, NasDem kirim pesan politik kuat ke pemerin

    Konstitusi, Pemilu, dan Kedaulatan Ekonomi dari Makassar, NasDem kirim pesan politik kuat ke pemerin

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Ilustrasi

    Pesan Politik Kuat dari Rakernas I NasDem

    Konstitusi, Pemilu, dan Kedaulatan Ekonomi dari Makassar, NasDem kirim pesan politik kuat ke pemerin
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 22:07 WIB

    Elshinta.com – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem 2025 menutup rangkaian sidang komisi dengan sederet rekomendasi strategis yang memancarkan sikap politik tegas dan arah perjuangan nyata. Forum yang berlangsung di Makassar itu menjadi panggung konsolidasi gagasan besar, yaitu tegaknya konstitusi, perombakan sistem pemilu, percepatan legislasi pro-rakyat, dan kedaulatan ekonomi nasional.

    Dalam bidang hukum, NasDem menegaskan komitmen menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi. NasDem menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/2024 sebagai ultra vires—melampaui kewenangan—karena mengubah norma konstitusi adalah domain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). NasDem mendesak DPR agar memprakarsai dialog konstitusional melibatkan MPR, Presiden, dan lembaga negara terkait, demi memastikan seluruh penyelenggaraan kehidupan nasional selaras pada UUD 1945.

    Selain itu, NasDem juga mendorong percepatan pengesahan dua rancangan undang-undang penting: RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Keduanya dinilai menjadi payung hukum yang melindungi kelompok marginal sekaligus instrumen transformasi sosial.

    Di bidang politik, NasDem mengajukan gagasan penataan sistem pemilu terbuka yang dimodifikasi dengan kuota proporsional untuk memperkuat kelembagaan DPR. Posisi politik partai ditegaskan: tetap menjadi pendukung pemerintah dengan menjaga kemandirian berpikir, mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat dan memberi solusi alternatif bagi kebijakan yang belum optimal.

    Pada ranah ekonomi, sosial, dan budaya, NasDem mematok visi kedaulatan ekonomi berbasis potensi lokal dan SDM unggul. Programnya meliputi penguatan UMKM, ekonomi kreatif, kemandirian pangan, hingga energi terbarukan. Partai ini juga mendorong revisi UU Hubungan Keuangan Pusat-Daerah terkait Dana Bagi Hasil, serta mengingatkan pentingnya mencegah deindustrialisasi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

    “Dokumen rencana kerja hasil Rakernas I ini akan menjadi pedoman, arah perjuangan dan panduan strategi taktik NasDem,” ujar Dedy Ramanta, Wasekjen Partai NasDem usai penutupan Rakernas.

    Dedy dengan seluruh jajaran NasDem berkomitmen mengawal hasil Rakernas ini sebagai agenda bersama demi kemajuan bangsa. Karena NasDem memiliki target besar, yaitu mendominasi Pemilu 2029. “Ringkasan umumnya yakni agar target NasDem masuk dalam posisi 3 besar pada pemilu 2029 bisa tercapai,” tegas Dedy.

    Rakernas I 2025 tidak hanya menjadi forum internal partai, tetapi juga pesan terbuka bagi publik bahwa NasDem berada di garda depan untuk menata hukum, memperkuat demokrasi, dan memastikan pembangunan ekonomi berjalan berkeadilan.

    Meski menyampaikan pesan kuat kepada Pemerintahan Prabowo – Gibran dan DPR, NasDem memastikan tetap mendukung pemerintah. “Dengan menjadi pendukung pemerintah secara totalitas, kami berharap menjadi sahabat pemerintah,” pungkas Dedy Ramanta. (Awaluddin Marifatullah)

    Sumber : Radio Elshinta