Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

    Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memastikan konstruksi Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berlanjut pada masa kepemimpinan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    Gibran menyebut, konstruksi IKN merupakan bentuk komitmen pemerintah melakukan pemerataan pembangunan agar tidak Jawa sentris.

    “Jadi IKN ini bukan hanya sekadar membangun istana, tetapi juga simbol, sekali lagi, simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa Sentris,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Pada saat yang sama, Gibran menyebut saat ini progres pembangunan IKN masih berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. 

    Adapun, tambah Gibran, saat ini Otorita IKN dipastikan tengah melakukan lelang konstruksi pembangunan Kawasan Yudikatif dan Legislatif IKN.

    “Saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya,” tegasnya.

    Sebelumnya, keberlanjutan pembangunan IKN itu juga ditegaskan usai Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ditetapkan mendapat pagu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menegaskan nggaran tersebut dikucurkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. 

    “Anggarannya Rp6,3 triliun untuk IKN,” jelasnya dalam Konferensi Pers RAPBN di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Apabila dibandingkan dengan Pagu TA 2025, posisinya tidak berbeda. Semulanya Pagu OIKN TA 2025 ditetapkan sebesar Rp6,3 triliun. Namun, baru-baru ini OIKN mendapat alokasi anggaran tambahan sebesar Rp8,1 triliun. 

    Meski demikian, pagu anggaran OIKN yang ditetapkan dalam RAPBN 2026 masih jauh lebih besar dari pagu indikatif TA 2026 yang dianggarkan sebelumnya sebesar Rp5,05 triliun.

  • Terekam Kamera! Gibran Tegur Warga yang Nekat Intip Dirinya Saat Jenguk Korban Gempa Poso

    Terekam Kamera! Gibran Tegur Warga yang Nekat Intip Dirinya Saat Jenguk Korban Gempa Poso

    GELORA.CO – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung korban gempa bumi di Poso, Sulawesi Tengah. Usai melihat kondisi lapangan di Desa Tangkura, Gibran melanjutkan kunjungan kerjanya dengan membesuk para pasien di RSUD Poso, Jumat (22/8).

    Setibanya di RSUD Poso, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Poso Kota Utara, Gibran disambut oleh Pelaksana Tugas Direktur RSUD, dr. Jemy Oktovian Wololy. Bersama jajaran rumah sakit, Gibran langsung menuju Ruang Mawar, tempat sejumlah korban gempa dirawat intensif.

    Wapres Gibran menyapa satu per satu pasien dan keluarga. Ia juga menyampaikan doa serta dukungan moril agar mereka segera pulih.

    Namun, ada kejadian unik tertangkap kamera saat kunjungan itu. Warga yang penasaran nekat membuka gorden jendela ruangan pasien yang tengah di jenguk Gibran. 

    Warga itu juga mencoba mengambil dokumentasi Gibran. Sontak Putra Sulung Joko Widodo itu langsung menegur dan memperingati tindakan warga itu. 

    “Bu tutup dulu ya, kasihan bapaknya,” ujar Gibran dikutip dari Instagram pribadinya. 

    Dalam keterangan tertulisnya, Gibran menjelaskan, kehadirannya guna memastikan para korban mendapatkan perawatan terbaik.

    “Yang paling penting adalah memastikan para korban mendapatkan perawatan terbaik dan cepat pulih. Pemerintah hadir dan terus memantau situasi,” ucap Gibran.

    Menurut data RSUD Poso, total terdapat 16 korban gempa yang telah ditangani. Rinciannya, 11 orang masih menjalani perawatan di ruang bedah, satu pasien dirujuk ke Palu untuk penanganan lanjutan, dua pasien meninggal dunia, dan dua lainnya yang mengalami luka ringan sudah diperbolehkan pulang.

    Plt. Direktur RSUD Poso, dr. Jemy Oktovian Wololy, menilai kunjungan Wapres sangat berarti bagi pasien maupun tenaga medis.

    “Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Wapres. Ini menjadi suntikan semangat bagi para pasien, keluarga, sekaligus tenaga medis yang telah bekerja tanpa henti sejak hari pertama bencana terjadi,” ungkap dr. Jemy.

    Ia menegaskan, seluruh pasien ditangani sesuai standar medis. Bila diperlukan, pasien juga akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

    Kunjungan ini menegaskan bahwa pemulihan pascagempa tidak hanya soal memperbaiki infrastruktur, tetapi juga pemulihan fisik dan psikologis warga yang terdampak bencana.

  • Kunker Gibran ke Kalimantan: Jamin IKN Selesai dan Sosialisasi Sekolah Rakyat Nasional 24 Agustus 2025

    Kunker Gibran ke Kalimantan: Jamin IKN Selesai dan Sosialisasi Sekolah Rakyat Nasional 24 Agustus 2025

    Kunker Gibran ke Kalimantan: Jamin IKN Selesai dan Sosialisasi Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    MEMPAWAH, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, pada Sabtu (23/8/2025).
    Kunjungannya ini digelar dalam rangka menghadiri undangan ulang tahun Ketua Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Pangalangok Jilah, di Patih Patinggi, Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (23/8/2025).
    Gibran datang ke lokasi menggunakan helikopter dari Kota Pontianak. Kedatangan Gibran disambut antusias meriah oleh masyarakat setempat yang mayoritasnya suku Dayak.
    Setiap langkah Gibran di lokasi selalu diikuti puluhan warga yang mengerumuninya untuk foto atau sekadar bersalaman.
    Pantauan dari lokasi, Gibran dikalungkan syal serta dipakaikan rompi tradisional khas suku Dayak oleh pasukan merah TBBR.
    Sejumlah tari-tarian seperti tari Jubata juga dipersembahkan untuk menyambut Gibran.
    Sejumlah pejabat daerah hingga aparat penegak hukum juga hadir di lokasi bersama Gibran di antaranya Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
    Di hadapan ribuan warga suku Dayak, Gibran menyatakan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto yang tidak ingin pembangunan di Tanah Air bersifat Jawa sentris.
    “Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Presiden Prabowo ini berkomitmen untuk yang namanya pembangunan itu tidak lagi Jawa sentris,” kata Gibran, Sabtu.
    Gibran berjanji, pemerintahan Presiden Prabowo akan membangun daerah lainnya, termasuk Kalimantan.
    Oleh karena itu, Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dibangun di Pulau Kalimantan.
    “Jadi daerah-daerah lain nanti akan dibangun juga sesuai kekuatan fiskal yang ada. Itulah kenapa ada IKN,” ucap Gibran.
    Bukan hanya itu, Gibran menegaskan kepada masyarakat di Mempawah bahwa pembangunan IKN akan diselesaikan.
    “Saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya,” tegasnya.
    Menurut Gibran, pembangunan di IKN yang kini berjalan sudah sesuai rencana.
    Dia berpandangan IKN adalah simbol pemerataan di Indonesia.
    “Baru sebulan yang lalu saya mampir ke IKN. Pembangunannya sudah baik, on progress semua, tinggal nanti membangun kawasan yudikatif dan legislatif,” ungkapnya.
    “Jadi IKN ini bukan hanya sekadar membangun Istana, tetapi juga simbol, sekali lagi simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris,” lanjut dia.
    Selain itu, Gibran meminta semua masyarakat adat Dayak, khususnya pasukan merah yang dipimpin Panglima Jilah mendukung pembangunan IKN.
    Dia mengimbau jangan sampai ada masyarakat yang termakan oleh hoaks soal IKN.
    Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ini memastikan IKN tidak mangkrak dan pembangunannya akan diselesaikan.
    “Jangan sampai Bapak Ibu termakan oleh hoaks, katanya IKN mangkrak, katanya IKN tidak dilanjutkan,” tuturnya.
    Selain IKN, Gibran juga melakukan sosialisasi terkait program pemerintah Sekolah Rakyat.
    Gibran turut melakukan sosialisasi soal program Sekolah Rakyat kepada warga suku Dayak di Mempawah.
    Menurutnya, sekolah rakyat akan beroperasi seperti asrama atau boarding school.
    “Anaknya nanti menginap di sekolah, makan tiga kali sehari plus snack, semua seragam, sepatu, tas, alat sekolah disediakan dan ini nanti akan sangat bermanfaat sekali untuk warga, terutama di area-area yang terluar dan terpencil,” jelas Gibran.
    Gibran mengungkap bahwa mulai tahun depan Sekolah Rakyat akan dibangun di Kabupaten Mempawah.
    Bapak dua anak ini tidak ingin ada jarak atau gap antara pendidikan anak-anak di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan.
    “Karena kita ingin pendidikan di Jawa dan di Kalimantan ini tidak ada gap. Semuanya bisa menikmati program-program dari pemerintah pusat,” tegas dia.
    Lebih lanjut, Gibran pun meminta doa masyarakat suku Dayak agar program-program dari pemerintah bisa berjalan semua.
    Kemudian, Wakil Presiden RI ini mengajak masyarakat di Kalimantan mendoakan Presiden RI Prabowo Subianto agar selalu sehat.
    “Dan Bapak Ibu salam hangat dari Bapak Presiden, semoga Bapak Ibu sehat semua dan kita doakan juga Bapak Presiden sehat selalu untuk menjalankan tugas-tugasnya,” tutur Gibran.
    Di hadapan Gibran, Panglima Jilah mengaku bersyukur daerahnya kedatangan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming.
    Bahkan, ia turut menyampaikan permintaan agar dibuatkan rumah adat. Sebab, sudah sejak lama, masyarakat Dayak di Kecamatan Toho tidak punya rumah adat.
    “Karena ini masih ada hutan besar. Tempat ini indah sekali. Jika ini dibangun sebagai rumah adat, saya pastikan ini sangat menyenangkan, Pak,” ungkapnya.
    Selain itu, pemimpin besar pasukan merah TBBR dari suku Dayak Kanayatn meminta Gibran mengikuti jejak ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Panglima Jilah meminta agar Gibran melanjutkan pembangunan yang dilakukan Jokowi di daerahnya.
    “Dulu dimulai dari ayahanda bapak, beliau banyak membangun daerah kami, terutama di perbatasan,” bebernya.
    Menurutnya, pembangunan di daerah juga merupakan tugas Gibran sebagai Wapres RI.
    “Jalan yang bapak lewati, besar juga harapan kami, bapak bisa melanjutkan pembangunan wilayah kami karena itu adalah tugas bagian bapak juga sebagai wapres, dan bisa menyampaikan ke pak presiden, karena kami semua pasukan merah mendukung mas Gibran dan Pak Prabowo,” tuturnya.
    Hal yang sama juga dimintakan oleh Panglima Jilah kepada kepala daerah setempat.
    “Kami bersyukur mempunyai Wakil Presiden yang mau mengunjungi kami masyarakat di pedalaman Kalimantan ini. Besar harapan kami Pak, Bapak bisa membangun daerah kami, terutama di sini,” tuturnya di hadapan Gibran.
    Salah seorang warga suku Dayak bernama Yato juga menyorot soal pembangunan di Kalimantan.
    Sebagai warga setempat, Yato ingin di desanya ada rumah adat serta pembangunan di Kalimantan diutamakan.
    “Ya, kami dari khususnya Pasukan Merah dari Bapak Wakil Presiden sangat mengharapkan pembangunan yang terutama di Pulau Kalimantan ini dan untuk rumah adat yang diminta oleh Pemimpin besar kami, Pangalangok Jilah,” ungkap dia.
    Anggota Pasukan Merah ini juga sangat mengapresiasi Wapres RI mau datang ke daerahnya.
    “Kami sangat mengapresiasi sekali atas kedatangan beliau dan kami sangat bangga beliau bisa hadir,” ungkap Yato.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Duduk Perkara Pencopotan Pacul hingga Olly dari Kursi Ketua PDIP di Daerah Nasional

    3 Duduk Perkara Pencopotan Pacul hingga Olly dari Kursi Ketua PDIP di Daerah Nasional

    Duduk Perkara Pencopotan Pacul hingga Olly dari Kursi Ketua PDIP di Daerah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – PDI Perjuangan menjelaskan duduk perkara pencopotan sejumlah kader dari kursi jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P di sejumlah wilayah, termasuk Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.
    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Sumber Daya, Said Abdullah mengatakan, para kader banteng itu tidak dipecat, melainkan mengikuti aturan organisasi pasca-Kongres VI PDI-P di Nusa Dua, Bali, 2025.
    Aturan tersebut tertuang dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai (PDI Perjuangan) Nomor 1 Tahun 2025.
    Dalam aturan itu disebutkan bahwa kader yang terpilih sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P tidak boleh merangkap jabatan, baik di atas maupun di bawah struktur partai.
    “Menyebutkan ketentuan sebagaimana berikut, ‘Anggota Partai atau kader Partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi DPP dan Pengurus Partai tidak boleh merangkap jabatan struktural di atas maupun di bawahnya dan secara otomatis dianggap telah mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya, kecuali Ketua Umum Partai menentukan lain’,” kata Said saat membacakan aturan tersebut, dikutip dari siaran pers, Sabtu (23/8/2025).
    Menurut Said, aturan itu menjadi dasar pemberhentian beberapa kader yang sebelumnya menjabat Ketua DPD, yakni Olly Dondokambey (Sulawesi Utara), MY Esti Wijayanti (Plt Bengkulu), Bambang “Pacul” Wuryanto (Jawa Tengah), dan dirinya sendiri di Jawa Timur.
    “Jadi, proses pemberhentian keempat Ketua DPD PDI Perjuangan di atas sebagai mekanisme yang memang telah diatur oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Partai,” ucap Said.
    “Karena normanya begitu, maka hal itu harus dilaksanakan oleh Ibu Ketua Umum dan DPP Partai,” sambungnya.
    Kini keempat nama tersebut sudah resmi masuk dalam struktur DPP PDI-P periode 2025-2030 yang dibentuk langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
    Ia menyebutkan, aturan larangan rangkap jabatan ini bertujuan agar struktur partai di setiap tingkatan dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
    Sebelum Said Abdullah, Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira lebih dulu mengungkap adanya aturan larangan rangkap jabatan dalam AD/ART terbaru.
    Andreas menerangkan, hal ini berlaku bagi semua kader, termasuk Bambang Pacul yang kini sudah ditetapkan sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P periode 2025-2030.
    “Anggota atau kader partai yang telah diputuskan dan ditetapkan menjadi dewan pimpinan partai tidak boleh merangkap jabatan pada struktur pengurus partai di atasnya atau di bawahnya,” ujar Andreas saat dihubungi, Kamis (21/8/2025).
    Akibat pencopotan Pacul, posisi Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah kini diisi oleh FX Hadi Rudyatmo (FX Rudy) sebagai pelaksana tugas (Plt).
    Andreas menegaskan, aturan ini tidak hanya berdampak pada Pacul, tetapi juga bagi pengurus DPP lainnya yang sempat merangkap jabatan.
    “Juga bagi Ibu Esty Wijayanti yang masih merangkap Plt Ketua DPD Bengkulu, juga Ibu Sadarestuwati yang juga merangkap menjadi Plt Ketua DPC Kabupaten Jombang,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu.
    Kursi Ketua DPD Jawa Tengah memiliki bobot politik yang penting.
    Daerah yang pernah diduduki Bambang Pacul itu selama ini dikenal sebagai “kandang banteng” karena memang menjadi lumbung suara terbesar PDI-P.
    Pada Pemilu 2019, PDI-P meraih 5,76 juta suara atau 29,71 persen dari keseluruhan perolehan suara di Jawa Tengah.
    Di ajang Pilpres 2019, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang diusung PDI-P juga menang telak dengan 16,82 juta suara (77,29 persen).
    Namun, pada Pemilu 2024, dukungan terhadap PDI-P di Jawa Tengah menurun.
    PDI-P meraih 5,2 juta suara pada pemilihan legislatif, lebih rendah dibandingkan lima tahun sebelumnya.
    Di Pilpres 2024, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang diusung PDI-P hanya mendapat 7,82 juta suara (34,34 persen).
    Angka ini terpaut jauh dari hasil Pilpres 2019.
    Sebaliknya, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berhasil memenangkan Jawa Tengah dengan 12,09 juta suara, sementara pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hanya meraih 2,86 juta suara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saat Keinginan Immanuel Ebenezer Dapat Amnesti Prabowo Dinilai Tak Layak Nasional 24 Agustus 2025

    Saat Keinginan Immanuel Ebenezer Dapat Amnesti Prabowo Dinilai Tak Layak Nasional 24 Agustus 2025

    Saat Keinginan Immanuel Ebenezer Dapat Amnesti Prabowo Dinilai Tak Layak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel berharap bernasib sama seperti Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, bisa mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
    Namun, harapan itu ramai penolakan. Kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kemenaker dinilai tak hanya menjadir rekor, karena Noel menjadi anggota eksekutif pertama di Kabinet Merah Putih yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi, perkara pemerasan ini dinilai menampar wajah Presiden Prabowo.
    Di Senayan, sejumlah anggota Komisi III DPR menilai Noel tidak layak mendapatkan amnesti. Permintaan amnesti pun dinilai tidak beralasan karena Noel terjerat kasus pemerasan. Sedangkan amnesti tidak dapat diberikan kepada orang yang tersangkut kasus korupsi hingga narkoba.
    “Saya tak melihat ada hal-hal yang dapat dipertimbangkan memberi pengampunan amnesti,” kata anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan saat dihubungi, Sabtu (23/8/2025).

    Ia mengingatkan bahwa amnesti memiliki prosedur khusus. Pemberiannya pun tidak bisa sembarangan dan penuh pertimbangan.
    “Amnesti itu hak Presiden dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara yang diberi oleh konstitusi. Proses dan prosedurnya juga khusus. Tidak sembarangan. Penuh pertimbangan yang matang,” ucap Hinca.
    “Perbuatannya sama sekali melukai rasa keadilan publik, terutama di sektor tenaga kerja yang menjadi tulang punggung perekonomian negara,” imbuh Politikus Demokrat itu.
    Hal yang sama disampaikan anggota Komisi III Soedarsono Tandra. Menurutnya, tidak sepatutnya orang yang terlibat kasus suap dan korupsi diberikan amnesti.
    Terlebih lagi, Presiden Prabowo dalam berbagai sambutannya menyatakan secara tegas bahwa pemerintahannya akan memerangi korupsi.
    “Saya pribadi keberatan kalau amnesti diberikan, karena amnesti itu diberikan kepada kejahatan-kejahatan lain kecuali korupsi. Perbuatan crime against humanity, kejahatan kemanusiaan, human trafficking, judi, narkoba,” kata Tandra.
    Selain itu, ia menganggap, terlalu dini jika ingin memberikan amnesti. Sebab, amnesti baru bisa diberikan ketika seseorang telah divonis bersalah di persidangan. Sementara Noel baru berstatus tersangka dalam perkara
    a quo
    .
    “Amnesti itu apa sih? Pengampunan, kan? Artinya kalau orang diampuni kan sudah dinyatakan bersalah. Betul enggak? Ini kan belum ada sidang, belum ada apa-apa, terus bagaimana cara presiden mengampuni?” kata Tandra.
    “Nah, jadi kalau amnesti menurut saya masih terlalu jauh. Amnesti itu diberikan kalau orang sudah dinyatakan bersalah,” imbuh dia.
    Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali menyatakan tidak akan membela bawahannya yang terlibat kasus korupsi.
    “Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi,” kata Hasan kepada wartawan, Sabtu.
    Oleh karenanya, Presiden selalu mengingatkan jajaran di bawahnya agar bekerja untuk rakyat selama 10 bulan terakhir memimpin RI.
    “Jangan sekali-kali berani melakukan korupsi. Itu artinya presiden sangat serius. Teman-teman media juga pasti punya banyak rekaman ketika presiden menekankan hal ini,” kata Hasan.
    Oleh karena itu, pihak Istana Kepresidenan akan mengikuti proses hukum yang berlaku.
    “Dalam hal ini kita ikuti saja proses hukum. Biar proses hukum yang membuat semua ini terang benderang,” kata Hasan.
    Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penetapan tersangka terhadap Noel merupakan tamparan bagi Presiden Prabowo Subianto.
    Sebab, Noel yang merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih terjerat kasus korupsi saat belum setahun berada di pemerintahan.
    “Menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang tersangkut korupsi di masa jabatan yang sangat singkat, dugaan keterlibatan Immanuel sepatutnya menjadi tamparan bagi Presiden Prabowo Subianto,” tulis ICW dalam keterangannya, Sabtu.
    ICW menilai, pemberantasan korupsi tidak cukup dengan janji manis, tetapi harus diikuti aksi nyata seperti menimbang rekam jejak, kompetensi, dan integritas jajaran kabinet.
    “Immanuel Ebenezer sebagai Wamenaker adalah produk bagi-bagi kursi kementerian kepada pendukung Prabowo-Gibran saat pemilu,” tulis ICW.
    Seharusnya, komitmen memerangi korupsi harus dimulai dengan bersih-bersih kementerian dan lembaga negara.
    Prabowo sebagai Kepala Negara seharusnya memilih orang dengan kompetensi dan visi yang dapat melakukan reformasi di kementerian/lembaga yang dipimpinnya.
    “Alih-alih melakukan pembenahan terhadap korupsi yang KPK sebut berlangsung lama di Kemenaker, Immanuel justru diduga terlibat dalam pemerasan berjamaah di Kemenaker,” tulis ICW.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wapres tinjau pasar Flamboyan Pontianak, pastikan harga terkendali

    Wapres tinjau pasar Flamboyan Pontianak, pastikan harga terkendali

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau Pasar Flamboyan, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (23/8/2025) (Foto ; BPMI Setwapres)

    Wapres tinjau pasar Flamboyan Pontianak, pastikan harga terkendali
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 23 Agustus 2025 – 15:12 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau aktivitas Pasar Flamboyan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu pagi (23/8/2025). Pasar tradisional terbesar di Pontianak itu menjadi lokasi strategis bagi Wapres untuk menyerap aspirasi pedagang sekaligus memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali.

    Dalam kunjungannya, Wapres didampingi Gubernur Kalbar Ria Norsan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamalullael, dan Kapolda Kalbar Pipit Rismanto.

    Wali Kota Pontianak Edi Kamtono menyebut kunjungan ini memberi dorongan positif bagi warga dan pedagang pasar.
    “Harapan kita bisa memberi semangat bagi warga Kota Pontianak terutama, dan beliau bisa melihat langsung kondisi pasar sekarang ini. Kita memang mengendalikan inflasi daerah, serta ada beberapa program pembangunan yang difasilitasi dan diusulkan. Dengan kunjungan ini, beliau melihat langsung kondisi Kota Pontianak,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, Pasar Flamboyan berperan sebagai pasar induk dengan sekitar tiga ribu pedagang yang menjadi tolok ukur pergerakan harga kebutuhan pokok. Untuk mengendalikan harga, Pemkot Pontianak telah mengembangkan sistem digitalisasi hampir satu dekade terakhir.

    “Alhamdulillah, kita kendalikan terus karena ada sistem digitalisasi yang sudah berjalan hampir 10 tahun. Dengan begitu, kita bisa mengendalikan inflasi di Kota Pontianak yang sejauh ini tetap terkendali,” paparnya.

    Pengawasan harga, lanjut Edi, juga melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta didukung asosiasi pedagang pasar.

    Kunjungan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat dan daerah bekerja sama menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong modernisasi pasar tradisional agar lebih nyaman dan berdaya saing.

    Kehadiran Wapres mendapat sambutan dari pedagang. Abdi (33), penjual bawang, bahkan merasa bangga produknya dibeli langsung oleh orang nomor dua di Indonesia. “Alhamdulillah, perasaannya senang sekali bawang saya dibeli Bapak Wapres. Dengan kehadiran beliau, euforia masyarakat makin bahagia dan semakin semangat,” ungkapnya.

    Penulis : Rizki Rian Saputra

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pertamina Bawa UMKM Tembus Pasar Global di Pesta Rakyat Brisbane 2025

    Pertamina Bawa UMKM Tembus Pasar Global di Pesta Rakyat Brisbane 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) terus memperkuat peran sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia di kancah internasional. Pertamina mendukung program Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) serta KBRI Australia, yakni Pesta Rakyat 2025, yang digelar di King George Square, Brisbane, Australia dengan menghadirkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) unggulan binaannya.

    “Melalui kegiatan ini, Pertamina menunjukkan komitmen sebagai perusahaan global yang tetap berpijak pada misi sosial. Kami tidak hanya menghadirkan energi, tetapi juga memberdayakan UMKM, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso, dalam keterangannya, Sabtu (23/8/2025).

    Acara Pesta Rakyat Brisbane 2025 diadakan bersamaan dengan Indoz Conference 2025, suatu ajang inaugurasi antara Pemerintahan Indonesia Prabowo Subianto dengan Strategi Ekonomi Australia Tahun 2040, yang berlangsung pada Rabu 21 Agustus 2025 waktu setempat.

    Hadirnya UMKM binaan seperti Kainnesia (tenun ikat dan songket), Joglo Ayu Tenan (perhiasan handmade), Haluan Bali (fesyen berkelanjutan Nusantara), House of Laibana (songket, jumputan Palembang), Sawung Kelir (ecoprint), dan Merajut Asa Kita (produk rajut ramah lingkungan) menjadi bukti komitmen Pertamina dalam mendorong produk lokal menembus pasar dunia.

    Beberapa di antaranya bahkan telah mencatat ekspor ke Belanda dan Korea Selatan. Kini, menargetkan perluasan jaringan ke Australia.

    Selain memamerkan produk unggulan, UMKM binaan Pertamina juga berkesempatan melakukan temu bisnis (business matching) dengan calon mitra internasional, termasuk pelaku usaha diaspora Indonesia di Australia. Dengan cara ini, produk UMKM tidak hanya dikenal melalui pameran, tetapi juga memiliki peluang untuk masuk rantai pasok global secara berkelanjutan.

    Bagi Pertamina, partisipasi dalam Pesta Rakyat Brisbane sekaligus menjadi sarana promosi budaya Nusantara. Melalui produk wastra, perhiasan, dan fesyen berkelanjutan, Pertamina dapat mengenalkan kekayaan tradisi Indonesia ke panggung dunia. Selain itu, membuktikan bahwa produk lokal mampu bersaing dari sisi kualitas, desain, maupun keberlanjutan.

    Kehadiran produk fesyen wastra juga mendapat apresiasi dari Lord Mayor Brisbane Adrian Schrinner, yang berkesempatan mengunjungi booth “Indonesian Craft” sekaligus mencoba produk UMKM unggulan Pertamina.

    Pertamina saat ini membina lebih dari 66.000 UMKM di seluruh Indonesia dengan nilai transaksi ekspor yang terus tumbuh setiap tahunnya. Partisipasi di Brisbane menjadi salah satu strategi untuk membuka akses pasar baru, sekaligus meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.

    Langkah Pertamina ini juga sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya Point 3, yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan, pengembangan infrastruktur. Selain kenalkan UMKM dan ikut serta dalam pertemuan Indoz Conference 2025, sebuah forum bisnis terbesar Indonesia-Australia yang mempertemukan pemimpin industri, pemerintah dan akademisi, Pertamina juga memboyong salah satu program unggulannya yaitu Pertamina Goes To Campus ke University of Queensland.

    Dengan sinergi antara energi, UMKM, dan program pemerintah, Pertamina menegaskan posisinya sebagai perusahaan energi kelas dunia dengan dampak nyata bagi ekonomi nasional dan mendukung ketahanan energi nasional.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jangan Termakan Hoaks IKN Tak Dilanjutkan

    Jangan Termakan Hoaks IKN Tak Dilanjutkan

    Jakarta –

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bicara terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Gibran meminta agar masyarakat tidak termakan kabar bohong atau hoaks IKN mangkrak.

    Hal itu disampaikan Wapres Gibran dalam kunjungan kerjanya menyapa masyarakat Suku Dayak dan Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) di Desa Sepang Tokong, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (23/8/2025).

    “Saya yakin Bapak, Ibu semua, warga Dayak, Pasukan Merah, semuanya mendukung pembangunan IKN. Jangan sampai Bapak, Ibu, termakan oleh hoaks, katanya IKN mangkrak, katanya IKN tidak dilanjutkan,” kata Gibran dilansir Antara.

    Gibran menjelaskan, sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berupaya agar pembangunan tidak melulu berpusat di Pulau Jawa atau Jawa sentris. Oleh karenanya, ia memastikan pembangunan IKN terus berjalan agar daerah lain mempunyai kekuatan fiskal dan pertumbuhan ekonomi lebih meningkat.

    Selain itu, Gibran mengatakan IKN bukan sekadar membangun Istana Negara dan Istana Presiden, melainkan sebagai simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Wapres pun menekankan bahwa pembangunan IKN terus berlanjut. Bahkan, putra sulung Presiden Ke-7 Joko Widodo itu telah meninjau IKN sebulan yang lalu guna memastikan IKN terus memiliki progres.

    (maa/dhn)

  • Noel Murtad dari Jokowi Lalu Ditangkap KPK atau KPK-nya yang Sudah Siuman?

    Noel Murtad dari Jokowi Lalu Ditangkap KPK atau KPK-nya yang Sudah Siuman?

    GELORA.CO -Penangkapan bekas Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel dalam drama Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya spektakuler tapi juga menjanjikan cerita misteri.

    Spektakuler karena Noel merupakan anggota kabinet Prabowo pertama yang dicokok KPK. Misteri karena Noel Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan) paling militan yang kemudian bertransformasi menjadi Prabowo Mania.

    “Misterinya memang di situ.” jelas Adhie M Massardi. “Apakah Noel ditarget KPK karena dianggap murtad dari Jokowi Mania?” tambahnya.

    Pertanyaan ini muncul karena semua tahu selama ini KPK dianggap “komisariat” JoMan di Kuningan. Menjadi kepanjangan tangan rezim Joko Widodo dalam menjerat lawan-lawan politik. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto contohnya.

    “Apalagi sebelum dilantik sebagai Komisioner KPK, saya dengar kabar angin bahwa Setyo Budiyanto Cs baiat (sumpah setia) kepada Widodo. Memang ini agak tak masuk akal tapi siapa tahu (benar)?” ungkap Adhie.

    Tapi Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang sedang menggalang Koalisi Penjaga Kebenaran (KPK) ini berharap kabar tentang baiat Setyo cs hoax. Dan penangkapan Noel 100% kegiatan pemberantasan korupsi, bukan karena Setyo ingin menggantikan posisi Noel sebagai Ketua Umum Jokowi Mania.

    Menggali Berkas Skandal Gibran-Kaesang

    “Kita lihat hari-hari ke depan. Kalau KPK mau mengggali kembali berkas skandal gratifikasi yang melibatkan Gibran dan Kaesang, yang dilaporkan Ubedilah Badrun tapi langsung dikubur dalam-dalam oleh Komisioner KPK, berarti KPK bukan bagian dari jaringan Jokowi Mania!”

    “Apalagi kalau akhirnya KPK juga berani meriksa Bobby Nasution, menantu Joko Widodo, menyusul ditangkapnya orang paling dipercaya Bobby, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting.”

    “Lebih afdol lagi jika KPK mau nayangkan video OTT di Medan itu ke publik agar masyarakat tahu siapa saja sebetulnya komplotan koruptor yang di-OTT itu,” sambung Adhie.

    Adhie berharap penangkapan Noel menjelaskan bahwa KPK kini sudah siuman dan kembali berjalan di jalur pemberantasan korupsi.

    “Oya, pesan saya, skandal permainan kuota haji yang kini ditangani KPK yang melibatkan bekas Menag Yaqut jangan dikanalisasi hanya menjadi permainan penyelenggara haji dan biro jasa haji. Karena masalahnya jauh lebih kompleks, melibatkan orang-orang Istana waktu itu.”

    “Akan lebih oke lagi bagi ummat (Islam) jika saat meriksa skandal kuota haji KPK nyempatkan ngintip brankas dana haji. Apa masih ada uangnya?” kata Adhie.

    “Selamat kembali ke jalan kebenaran, KPK!” pungkas Adhie M Massardi.

  • Gibran ingin pendidikan di Jawa-Kalimantan setara lewat Sekolah Rakyat

    Gibran ingin pendidikan di Jawa-Kalimantan setara lewat Sekolah Rakyat

    Mempawah, Kalimantan Barat (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menginginkan pendidikan di Jawa dan Kalimantan setara yang dapat direalisasikan melalui program prioritas pemerintah, yakni Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Unggulan.

    Hal itu disampaikan Wapres Gibran di hadapan masyarakat suku Dayak dalam kunjungan kerjanya bertemu dengan Pimpinan Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Pangalangok Jilah atau Panglima Jilah di Desa Sepang Tokong, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu.

    “Bapak, Ibu yang belum tahu Sekolah Rakyat, Sekolah Rakyat itu boarding school. Anaknya nanti menginap di sekolah, makan tiga kali sehari plus snack. Semua seragam, sepatu, tas, alat sekolah disediakan,” kata Gibran dalam sambutannya.

    Gibran menjelaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Mempawah akan sangat bermanfaat untuk orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anak, terutama jika lokasi rumah mereka jauh dari perkotaan dan terpencil.

    Selain Sekolah Rakyat yang segera disinergikan dengan pemerintah pusat, Wakil Menteri Sosial juga akan meninjau lokasi di Mempawah yang akan dibangun Sekolah Garuda Unggulan pada 2026.

    “Nanti Wakil Menteri (Sosial) akan survei ke sini, jadi semoga nanti tahun depan sudah bisa mulai dibangun. Karena kita ingin pendidikan di Jawa dan di Kalimantan ini tidak ada gap. Semuanya bisa menikmati program-program dari pemerintah pusat,” kata Gibran.

    Dalam kesempatan itu, Gibran juga mewanti-wanti agar masyarakat cermat dalam membaca berita dan tidak mudah percaya terhadap berita bohong atau hoaks dan berita bernarasi negatif.

    “Berita-berita yang negatif, berita hoaks, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini tolong dipilah dulu. Tolong disaring dulu. Kalau baca berita tidak yakin ini benar atau tidak, tanyakan dulu ke tokoh agama. Tanyakan dulu ke tokoh adat, jadi jangan sampai nanti tersulut emosi karena berita-berita yang tidak benar,” kata Gibran.

    Selain untuk memenuhi undangan peringatan HUT Ke-45 Panglima Jilah, kunjungan Gibran ke Mempawah juga sekaligus untuk meninjau peluncuran dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan pembagian pin Dayak Anak Cerdas.

    Kunjungan Gibran ke Kabupaten Mempawah, khususnya menyambangi masyarakat TBBR ini menjadi kunjungan perdananya.

    Sebelumnya, Presiden Ke-7 Joko Widodo juga pernah menyambangi Kabupaten Mempawah, serta menemui Panglima Jilah.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.